Tools
Search
Register Login

Arif Firmansyah

Arif Firmansyah

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

PERLINDUNGAN HUKUM HAK MERCHANDISING DALAM MENUNJANG PERTUMBUHAN INDUSTRI KREATIF DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA Oleh : Muhamad Djumhana Penulis adalah Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung, Email: Abstract Cinderamata dalam dunia perdagangan dikenal dengan istilah merchandise, dan dalam rezim hukum hak kekayaan intelektual atas ciptaan kreatif cinderamata atau (merchandise) diberikan perlindungan hukumnya dengan istilah hak merchandising.Produksi, dan perdagangan benda-benda cinderamata (merchandise) tersebut pada dasarnya memanfaatkan unsur utama suatu karya intelektual dibidang hak cipta, hak merek, hak desain industri, maupun hak kekayaan intelektual lainnya. Di Indonesia perlindungan hukum terhadap hak merchandising belum tersurat dalam peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual yang ada. Dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pun, tidak ada ketentuan yang mengaturnya secara tersurat. Ketidakadaan peraturan atau ketentuan, dan lemahnya penegakan hukum seperti itu merupakan kondisi yang tidak diharapkan oleh pelaku usaha industri kreatif. PENDAHULUAN Dalam setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat, maupun kelompok artis ataupun perorangan yang terkenal, sering diperdagangkan benda-benda fungsional tertentu seperti: t shirt, topi, alat-alat tulis sekolah, tas, poster, kalender, gantungan kunci, mainan, mug, alat rumah tangga, yang berhubungan dengan kegiatan termaksud sebagai suatu cinderamata. Dalam konteks produksi barang-barang cinderamata seperti itu dibuat dalam bentuk barang yang dapat dipakai dalam kehidupan sehari-hari, dan bersifat praktis, namun dengan tetap memiliki sentuhan keindahan. Produksi, dan perdagangan cinderamata tersebut nampaknya tidak hanya berhubungan dengan kegiatan tertentu saja, namun juga dapat berhubungan dengan promosi maupun dengan kegemaran masyarakat kepada artis atau karakter film maupun novel.. Semula tujuan mereka yang memproduksi, dan memperdagangkan benda-benda cinderamata tersebut yaitu hanya dalam rangka mempererat hubungan emosional, alat promosi atau benda-benda kenang-kenangan suatu kegiatan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, saat ini produksi cinderamata menjadi bagian dari industri kreatif yang ditangani secara serius. Cinderamata seperti itu dalam dunia perdagangan dikenal dengan istilah merchandise, dan dalam rezim hukum hak kekayaan intelektual atas ciptaan kreatif cinderamata atau (merchandise) seperti itu diberikanlah perlindungan hukumnya dengan istilah hak merchandising. Produksi, dan perdagangan benda-benda cinderamata (merchandise) tersebut pada dasarnya memanfaatkan unsur utama suatu karya intelektual dibidang hak cipta, hak merek, hak desain industri, maupun hak kekayaan intelektual lainnya. Dengan demikian produksi maupun perdagangannya berhubungan dengan hasil kreasi daya cipta sehingga pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual tersebut lah yang juga mempunyai hak untuk memproduksi memperdagangkannya. Besarnya pangsa pasar serta konsumen fanatik atas merchandise tersebut, telah mengilhami pengusaha tertentu untuk terlibat memproduksinya secara sah maupun tidak sah. Tindakan pengusaha yang tidak sah berupa produk bajakan, yang dapat berupa suatu perbuatan peniruan karakter film, merek, atau logo dan sejenisnya untuk ditempelkan pada barang-barang tertentu, atau pun membuat suatu benda yang menggunakan karakter film tertentu untuk tujuan komersial tanpa hak atau izin dari pemilik hak cipta film tersebut, dan perbuatan lainnya yang tidak dilandasi oleh alas hukum yang sah. Saat ini di Indonesia, begitu merebaknya penggunaan karakter Upin dan Ipin1 dalam berbagai merchandise secara tanpa hak, menunjukkan bahwa masih begitu seringnya pelanggaran hak merchandising ini. Adanya pelanggaran terhadap hak merchadising, karena besarnya nilai ekonomi dari penjualan cinderamata (merchandise) tersebut, serta belum dipahaminya ketentuan hak cipta khususnya dan ketentuan hak kekayaan intelektual pada umumnya. Pelanggaran tersebut menyebabkan kerugian ekonomi, yang jumlahnya tidak sedikit bagi pemilik/pemegang hak yang sah. Memperhatikan kondisi seperti itu, maka tidak berlebihan apabila negara- negara industri seperti Australia, Jerman, dan Jepang sangat memperhatikan perlindungan hukum hak merchandising ini.2 Berbeda dengan negara-negara di atas, di Indonesia perlindungan hukum terhadap hak merchandising belum tersurat dalam peraturan perundang- undangan hak kekayaan intelektual yang ada. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pun, tidak ada ketentuan yang mengaturnya secara tersurat. Ketidakadaan peraturan atau ketentuan, dan lemahnya penegakan hukum seperti itu merupakan kondisi yang tidak diharapkan oleh pelaku usaha industri kreatif. Kondisi lemahnya hukum tersebut sangat dirasakan oleh para pelaku industri kreatif di Indonesia, mereka selalu dibayangi adanya pelanggaran hak yang dimilikinya berupa pembajakan atas karya ciptanya. Secara kasat mata perdagangan barang bajakan karya cipta musik maupun film dalam bentuk VCD dan DVD sangat marak, hal itu mudah ditemukan di Bandung disekitar pertokoan Dalem Kaum, dan di Jakarta di daerah Glodok. Maraknya bentuk pembajakan karya cipta seperti itulah kiranya yang menjadi alasan Shabhi Mahmashani, menyatakan bahwa efektifitas dan perlindungan HKI akan sangat dirasakan oleh para pencipta, karena hak ekonomi yang didapatkannya tidak sebanding dengan pengorbanannya untuk menciptakan suatu karyanya.3 Contoh konkrit lainnya, tampak dari banyaknya kasus pembajakan karya cipta merchandise dapat terlihat dari banyaknya outlet penjual merchandise klub sepakbola seperti Persib, Arema Indonesia, dan klub lainnya, yang dijalankan secara tidak sah, dan tidak membayar royalty kepada klub. Menurut Direktur Bisnis PT. Arema Indonesia, saat ini baru sebanyak 40 outlet yang telah resmi tergabung dengan PT. Arema Indonesia,4 sehingga dengan demikian selebihnya barang-barang merchandise yang beredar merupakan barang ilegal. Adanya bayangan pembajakan, menyebabkan investasi dalam industri kreatif yang berbasiskan kekayaan intelektual dapat terhambat, dan lamban dalam perkembangannya. 2 Di Australia hak merchandising diantaranya diatur secara jelas dalam Olympic Insignia Protection Act 1987 yaitu peratuan menyangkut perlindungan lambang olimpiade, sedangkan di Jepang diatur selain dalam Undang- Undang Hak Cipta, Undang-Undang Merek, Undang-Undang Desain Industri juga dalam Undang-Undang Perdata maupun Undang-Undang Larangan Persaingan Curang, lihat lebih lanjut Masayasu Ishida, 2001, Character and Merchandising Rights, Japan Patent Office. 3 Shabhi Mahmashani, Membangun Citra Positif Hak Kekayaan Intelektual Hki-Sebagai Satu Sistem Perlindungan Ide, http://pusathki.uii.ac.id/news/artikel-terbaru/membangun-citra-positif-hak-kekayaan-intelektual-hki- sebagai-satu-sistem-perlindungan-ide.html diakses pada tanggal 17 April 2010. 4 Hanum Oktavia Rosyidah, Tak Punya Sponsor Arema Indonesia Patenkan Logo, http://aremasenayan.com/2010/03/22/tak-punya-sponsor-arema-indonesia-patenkan-logo.php diakses pada tanggal 17 April 2010. Uraian di atas memberikan gambaran adanya permasalahan hukum yaitu dirasakan kurang atau bahkan belum adanya perlindungan hukum atas hak merchandising di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul, Perlindungan Hukum Hak Merchandising Dalam Menunjang Industri Kreatif di Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Permasalahan mengenai hak kekayaan intelektual akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek ekonomi, teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual yaitu aspek hukum Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti telah diidentifikasi sebagai berikut: 1. Sejauhmana perlindungan hukum terhadap hak merchandising dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dapat menunjang peningkatan industri kreatif? 2. Bagaimanakah pemilik/pemegang hak merchandising melakukan perlindungan secara hukum atas hak merchandising yang dimiliki atau dipegangnya? PEMBAHASAN Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah mewujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca.5 Dengan ide dasar seperti diuraikan di atas, maka perlindungan yang diberikan oleh hak cipta yaitu untuk melindungi pencipta terhadap orang-orang yang ingin memanfaatkan karya ciptanya secara tidak wajar, dan atau mengkomersialkan hak cipta yang bukan miliknya itu, selain itu juga untuk memberikan penghargaan kepada kreativitas seseorang sehingga diharapkan dapat mendorong gairah penciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, dan sekaligus untuk membuat hasil karya tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas. Selain terhadap hak-hak utama dalam hak cipta, perlindungan diberikan pada unsur-unsur lain dalam hak cipta seperti pengalihwujudan, berupa pencegahan atau larangan kepada pihak lain memanfaatkan dengan tujuan 5 Muhamad Djumhana, R. Djubaedilah, 2003, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia, Cetakan ketiga, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 55. komersial tanpa izin sah dari pemegang hak. Salah satu bentuk pengalihwujudan dari hak cipta tertentu, yaitu berupa produk-produk barang- barang fungsional yang dikenal dengan merchandise. Adapun perlindungan yang diberikan atas penciptaan barang-barang fungsional tersebut dikenal dengan hak merchandising. Dalam kegiatan ekonomi, sektor produksi, dan perdagangan barang-barang fungsional tersebut dalam lingkup industri kreatif. Industri kreatif, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ekonomi kreatif. Menurut Edi Irawan, disebutkan bahwa ekonomi kreatif berfokus pada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat dan kreativitas sebagai bentuk kekayaan intelektual.6 Istilah industri kreatif semula berkembang di Inggris, oleh karena itu, pengertian industri kreatif semula dari asing, diantaranya: Creative Industry: Creatives Industries as those industries which have their origin in individual creativity, skill & talent, and which have a potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual property. This includes: advertising, architecture, the art and antiques market, crafts, design , designer fashion, film and video, interactive leisure software, music, the performing arts, publishing, software and computer services, television & radio.7 UK DCMS Task force 1998:8 “Creatives Industries as those industries which have their origin in individual creativity, skill & talent, and which have a potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual property and content” “Industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan 6 Edi Irawan, Penguatan Fondasi Dan Pilar Subsektor Seni Musik Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif, Media HKI Vol.. IV/No.4 /Agustus 2008, hlm. 9. 7 Berbagai Sudut Pandang Tentang Ekonomi Kreatif dan Industri Kreatif, http://ekonomikreatif. blogspot.com/2008/04/berbagai-sudut-pandang-tentang-ekonomi.html, diakses pada tanggal 1 Agustus 2010, jam 19.00. 8 Studi Mapping Industri Kreatif Indonesia versi Departemen PerdagangaRI, http://industrikreatif- depdag.blogspot.com/, diakses pada tanggal 1 Agustus 2010, jam 19.00. pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut “. Membicarakan perlindungan hukum terhadap hak merchandising dalam menunjang industri kreatif, maka harus mendasarkan kepada prinsip dasar ekonomi yaitu pendekatan cost and benefit. Namun dari segi hukum harus berpijak pada konsep pembangunan hukum, yaitu suatu materi konsep hukum (a quo perlindungan hukum terhadap hak merchandising) diatur, dan diterapkan dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.9 Menurut Adi Sulistiyono, bahwa:10 Dalam upaya menempatkan hukum sebagai instrumen yang berwibawa untuk mendukung pembangunan ekonomi, nampaknya perlu diketahui peran apa yang dikehendaki oleh bidang ekonomi dari keberadaan hukum di masyarakat. Beberapa pakar ekonomi mengharapkan agar pembangunan hukum ekonomi harus diarahkan untuk menampung dinamika kegiatan ekonomi, dengan menciptakan kegiatan yang efisien dan produktif, dan mengandung daya prediktibilitas. Satjipto Rahardjo, dalam bukunya Hukum dan Masyarakat, telah menguraikan mengenai peran hukum dalam kehidupan ekonomi dengan mendasarkan kepada pendapatnya Nyhart, yang mengemukakan adanya beberapa “konsep-konsep ilmu hukum azasi” yang mempunyai pengaruh bagi pengembangan kehidupan ekonomi sebagai berikut:11 (1) Prediktabilitas, hukum mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai keadaan atau hubungan- hubungan yang dilakukan pada waktu sekarang. (2) Kemampuan prosedural, pembinaan di bidang hukum acara memungkinkan hukum material itu dapat merealisasikan dirinya 9 Sebagaimana tertuang dalam Lampiran Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, pada bagian Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing huruf E No.34. 10 Adi Sulistiyono, 2007, Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030, Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm 6. 11 Satjipto Rahardjo, 1986, Hukum dan Masyarakat, Cetakan ketiga, Bandung, Angkasa, hlm. 146-148. dengan baik, ke dalam pengertian hukum acara ini termasuk tidak hanya ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa, misalnya bentuk-bentuk: arbitrasi, konsiliasi dan sebagainya. Kesemua lembaga tersebut hendaknya dapat bekerja dengan efisien apabila diharapkan, bahwa kehidupan ekonomi itu ingin mencapai tingkatannya yang maksimum. (3) Kodifikasi dari pada tujuan-tujuan, perundang-undangan dapat dilihat sebagai suatu kodifikasi tujuan serta maksud sebagaimana dikehendaki oleh Negara. Di bidang ekonomi misalnya kita akan dapat menjumpai tujuan-tujuan itu seperti dirumuskan di dalam beberapa perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai pengaruhnya terhadap kehidupan perekonomian. (4) Penyeimbang, sistem hukum harus dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat. Sistem hukum memberikan “kesadaran akan keseimbangan” dalam usaha-usaha negara melakukan pembangunan ekonomi. (5) Akomodasi, perubahan yang cepat sekali pada hakekatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan yang lama, baik dalam hubungan antar individu maupun kelompok di dalam masyarakat. Keadaan ini dengan sendirinya menghendaki dipulihkannya keseimbangan tersebut melalui satu dan lain jalan. Di sini sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu baik secara material maupun formal memberi kesempatan kepada keseimbangan yang terganggu itu untuk menyesuaikan diri kepada lingkungan yang baru sebagai akibat perubahan tersebut. Pemulihan kembali ini dimungkinkan oleh karena di dalam kegoncangan ini sistem hukum memberikan pegangan kepastian melalui perumusan- perumusan yang jelas dan definitif, membuka kesempatan bagi dipulihkannya keadilan melalui prosedur yang tertib dan sebagainya. (6) Definisi dan kejernihan tentang status. Di samping fungsi hukum yang memberikan prediktabilitas dapat ditambahkan bahwa fungsi hukum juga memberikan ketegasan mengenai status orang-orang dan barang-barang di masyarakat. Memperhatikan rumusan materi muatan yang ada di dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, tidak ada ketentuan pasal yang secara tersurat mengatur mengenai perlindungan hak merchandising. Pengaturan yang ada dan berkaitan dengan perlindungan hak yaitu Pasal 12 ayat (1) huruf l, dan ketentuan lainnya yang bersifat umum yaitu: jenis ciptaan yang dilindungi, jangka waktu perlindungan, juga mengenai penyelesaian pelanggaran hak cipta dari aspek keperdataan dan penyelesaian pelanggaran hak cipta dari aspek pidana, dan ketentuan lainnya. A. Perlindungan Hukum Hak Merchandising Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dapat Menunjang Peningkatan Industri Kreatif Dalam hal menyangkut cinderamata (merchandise) para pemodal yaitu mereka yang dengan modal karya ciptanya dapat mengeksploitasinya secara maksimal bahkan dengan kekuasaannya dapat mempengaruhi konsumen secara leluasa. Kondisi seperti itu diakui oleh Ignatius Haryanto, dengan mengutip pendapat dari Bettig, yaitu bahwa barang-barang bernilai budaya dan juga barang yang bernilai informasi ini ditransformasikan menjadi produk investasi dalam usaha perluasan modal, yang tak lebih kurang sama dengan perusahaan lain yang mengurusi real estat, saham, lisensi, dan lain-lain.12 Meskipun dalam hal tertentu mereka pemilik/pemegang hak merchandising ini mempunyai kekuatan yang besar, tetapi dilain pihak apabila tidak dilindungi secara baik oleh hukum mereka akan menjadi lemah karena banyaknya pesaing curang yang mendompleng atau membajak karya cipta mereka. Dengan demikian mereka sangat memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan hukum dalam bidang kekayaan intelektual yaitu untuk mengatur kepentingan pihak yang terkait didalamnya, melindungi kepentingan umum dalam hal ini kepentingan negara, dan melindungi kepentingan sosial masyarakat banyak pada umumnya, serta yang terutama untuk kepentingan pribadi si pencipta, atau si penemu (inventor). Dalam posisi demikian, maka hukum berdiri dalam rangka menegakkan suatu ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Mengacu kepada perlunya perlindungan tersebut, maka salah satu pertimbangan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang 12 Ignatius Haryanto, “Mengurai Hak Cipta Ketegangan antara Moda Produksi dan Moda Distribusi”, Kompas, Jumat, 1 Agustus 2003. Hak Cipta, yaitu peningkatan perlindungan bagi pencipta, dan pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas.13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Hukum diciptakan untuk dijalankan, dan ketentuannya hanya dapat dirasakan memberikan manfaat apabila dilaksanakan semua pihak. Gambaran itu menunjukkan bahwa hukum tidak dapat bekerja atas dasar kekuatannya sendiri, ada ketergantungan kepada pihak tertentu seperti pihak yang diatur maupun aparat hukumnya. Memperhatikan kondisi demikian, maka pihak yang berkepentingan pun haruslah aktif juga, artinya menyangkut perlindungan hak cipta maka pihak terkait dengan industri kreatif harus aktif pula melindungi dirinya sendiri. Keadaan demikian memang disadari oleh pelaku industri kreatif, karena mereka telah banyak dikecewakan oleh pemerintah. Para industri kreatif (perajin perak di Bali) kecewa terhadap pemerintah yang kurang proaktif dalam melindungi produk lokal. Ketika ada kasus di pengadilan dan ratusan orang meminta perlindungan, baru pemerintah dan wakil rakyat seperti tersadar dan bergerak.14 Ikapi sebagai organisasi penerbit buku juga sering mengalami kekecewaan, terutama saat menangani kasus pembajakan, yaitu kasus pembajakan sering menguap di tangan para penegak hukum, atau bahkan para penegak hukum itu sendiri memperlihatkan ketidakmengertiannya akan arti hak cipta, situasi demikian sama sekali tidak mendorong kegairahan untuk mencipta.15 Gambaran kekecewaan pelaku industri kreatif menunjukkan tidak terlindunginya usaha mereka, menyebabkan kerugian usahanya, artinya mereka sangat memerlukan perhatian, dan perlindungan secara hukum, agar perkembangan industri kreatif semakin meningkat. Dalam rezim hukum hak cipta bahwa hak itu otomatis dimiliki tanpa ada peran pihak negara, tidak seperti kepemilikan hak merek yang baru ada setelah merek itu didaftarkan, dan dicatat dalam buku merek di lembaga pemerintah yang mengurusnya. Dengan demikian keberadaan hak cipta tidak didasarkan pendaftaran, oleh karena itu guna memaksimalkan perlindungan hak 13 Lihat diktum Menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 14 http://dgi-indonesia.com/news-kisah-sedih-dari-bali/ diakses pada tanggal 17 Mei 2010, jam 17.00 WIB. 15 Tamotsu Hozumi, 2006, Asian Copyright Handbook Buku Panduan Hak Cipta Asia Versi Indonesia (terjemahan Masri Maris), Cetakan pertama, Jakarta, Asia/Pasifik Cultural Centre for UNESCO dan Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi), hlm. Xx. cipta yang dimiliki lebih baik apabila haknya didaftarkan pada kantor Hak Kekayaan Intelektual setempat, di lokasi yang pendaftaran hak cipta dapat dilakukan dengan sukarela, serta menempelkan pemberitahuan hak cipta pada setiap karya yang didaftarkan. Rangkaian uraian di atas menjelaskan konsep-konsep perlindungan hukum dan landasan perlunya perlindungan hak cipta tersebut. Hak cipta diberikan untuk memberi rangsangan kepada para pencipta.16. Sehingga akhirnya dirasakan nampak bahwa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dapat memberikan peran, dan sarana untuk menunjang kehidupan industri kreatif. B. Praktik Pemilik/Pemegang Hak Merchandising Dalam Melindungi Hak Yang Dimiliki Atau Dipegangnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, ataupun hukum diciptakan untuk dijalankan, dan ketentuannya hanya dapat dirasakan memberikan manfaat apabila dilaksanakan semua pihak. Gambaran itu menunjukkan bahwa hukum tidak dapat bekerja atas dasar kekuatannya sendiri. Dengan demikian maka, ketentuan akan apapun baiknya, apabila pihak yang terkait dengan peraturan perundang-undangan tidak menjalankannya atau menggunakannya, maka ketentuan tersebut hanya sebatas rangkaian kata saja. Memperhatikan begitu besarnya peran, pihak yang berkepentingan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka penulis membahas praktik para pemilik/pemegang hak dalam melindungi haknya. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak merchandising yang dimiliki atau dipegangnya, maka orang-orang yang mengalami gangguan tersebut akan mencari jalan untuk dapat memulihkan hak-hak atau kepentingannya. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, meskipun ketentuannya tidak secara langsung namun telah memuat ketentuan yang umum untuk menjadi alasan kepada pemilik/pemegang hak merchandising untuk memulihkan hak-hak atau kepentingannya dengan mengajukan: 1. Gugatan Perdata. Pemilik/pemegang hak cipta berhak untuk mengajukan ganti rugi ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta dan dapat meminta penyitaan 16 Paul Goldstein, 1997, Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok (terjemahan Masri Maris), Cetakan pertama, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 19. terhadap benda hasil pelanggaran hak cipta (a quo hak merchandising), dengan membayar sejumlah nilai benda (merchansdise) yang diserahkan oleh pihak yang beritikad baik. Hakim berdasarkan keyakinan selama pemeriksaan dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan perbanyakan merchansdise, untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar. 2. Tuntutan Pidana Dengan adanya hak untuk mengajukan gugatan perdata oleh pemegang hak tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana atas pelanggaran hak cipta itu. Adanya ancaman pidana itu adalah sebagai salah satu upaya penangkal pelanggaran hak cipta, serta untuk lebih melindungi pemegang hak cipta juga memungkinkan penahanan sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu: a. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing- masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). b. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau enjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ketentuan di atas sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sejatinya ditujukan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pencipta atau pemegang hak cipta, namun dirasakan kenyataannya belum dapat terwujud. Dalam sebuah seminar, praktisi hak kekayaan intelektual, Justisiari P Kusumah menegaskan bahwa upaya perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia tidak cukup dengan menyerahkan perlindungan kepada aparat atau sistem hukum yang ada, tetapi perlu langkah-langkah non-legal. Langkah itu di antaranya adalah pemberian informasi mengenai kepemilikan hak kekayaan intelektual oleh pemilik hak, survei lapangan, peringatan kepada pelanggar, dan sebagainya.17 Selain langkah tersebut di atas, ada juga tindakan pemilik/pemegang hak merchandising 17 Suara Pembaruan (28 Oktober 2004). dengan menempelkan hang tag sebagai salah satu upaya untuk memberantas praktek pembajakan, sebagaimana dilakukan oleh PT Arema, untuk mengurangi pembajakan dan beredarnya merchansdise yang tidak membayar royalty.18 Upaya perlindungan seperti itu dilakukan mereka karena, berdasarkan praktik, belum begitu memasyarakatnya hak kekayaan intelektual menyebabkan perlindungan yang diberikan pemerintah belum optimal. Menyiasati kondisi tersebut maka untuk itu pemilik hak melakukan langkah-langkah non-legal untuk menegaskan kepemilikan haknya, dan juga menegaskan kepada pihak- pihak lain bahwa mereka akan mengambil tindakan yang tegas terhadap segala upaya penggunaan atau pemanfaatan secara tidak sah atas haknya tersebut. Langkah tersebut secara ekonomi lebih banyak ditempuh karena belum baiknya perlindungan yang diberikan oleh negara, upaya penegakan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia ini. masih tidak sesuai dengan konsep cepat dan berbiaya ringan, sehingga dalam praktik sering ditemukan iklan permohonan maaf dari para pelanggar hak kekayaan intelektual seperti pelanggar hak cipta, merek maupun desain industri tersebut. Langkah pemuatan iklan permohonan maaf dari pelanggar hak pihak lain, itu dilakukan biasanya melalui negosiasi. Pemilik/pemegang hak merchandising biasanya langsung menghubungi pihak pembajak atau penjual barang bajakan, dan selanjutnya dibujuk untuk berunding. Praktik ini telah dilakukan Disney Consumer Product Int di Indonesia, pada tahun 1993, manajer pemasarannya melakukan bujukan kepada para pembajak, pertama kali dengan melancarkan pengumuman lewat iklan dan diberi kesempatan untuk berunding. Langkah yang dipraktikan oleh Disney Consumer Product Int di Indonesia, menggambarkan bahwa mereka setelah melihat sebuah pelanggaran atas hak ciptanya, maka dilakukan dengan memulainya mengirim surat (yang disebut “cease dan desist letter”) kepada para pelanggar yang diduga, yang mana menginformasikan adanya kemungkinan timbul sebuah konflik.19 Menurutnya, membujuk agar mau diajak bekerja sama dan mentaati hukum bagi kami lebih efektif dari pada menindaknya.20 Tindakan para pemilik hak cipta untuk melindungi haknya yang tidak mendasarkan kepada peraturan sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan 18 Hanum Oktavia Rosyidah, Tak Punya Sponsor Arema Indonesia Patenkan Logo, http://aremasenayan.com/2010/03/22/tak-punya-sponsor-arema-indonesia-patenkan-logo.php diakses pada tanggal 17 April 2010. 19 World Intellectual Property Organization, Ekspresi Kreatif, Pengantar Hak Cipta dan Hak Terkait untuk Usaha Kecil dan Menengah, Jakarta, Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia), hlm. 53. 20 Ignatius Haryanto. (2002), Tinjauan Ekonomi Politik Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Penghisapan Rezim HAKI, Cetakan Pertama, Jakarta, debt-Watch Indonesia, hlm. 60. apabila dalam sistem peraturan perundang-undangan tersebut tidak memberikan efisiensi secara ekonomi, maka ketentuan tersebut akan ditinggalkan. Oleh karena itu sistem itu harus senantiasa diusahakan agar dapat menampung idea- idea baru serta disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang berubah apabila ia hendak memperoleh tingkat efisensi yang setinggi-tingginya. Dalam hubungan ini hukum dapat membantu dengan menarik lembaga-lembaga yang tidak sesuai lagi itu serta menciptakan lembaga-lembaga baru yang dikehendaki,21 artinya mengingat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, belum ada pengaturan hak merchandising maka, dalam revisi undang- undang yang akan datang harus diatur hak merchandising secara baik. Semua uraian praktik tersebut di atas menunjukkan adanya peranan positif yang dapat dimainkan oleh hukum, dengan tetap mengedepankan ukurannya yaitu kepentingan dunia usaha itu sendiri. Peranan hukumnya nampak dari cara melakukan penciptaan lembaga hukum baru 22 yaitu pengaturan hak merchandising yang lebih tersurat dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru tersebut. Dengan demikian maka dengan lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru, sekaligus menunjukkan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut mengamankan hasil-hasil yang diperdapat oleh kerja dan usaha23 pencipta merchansdise. Simpulan 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, telah memberikan perlindungan kepada pemilik.pemegang hak cipta meskipun belum secara kuat, hal itu diantaranya terlihat pada ketentuan untuk menuntut jika terjadi pelanggaran terhadap hak cipta (a quo hak merchandising). Dalam kondisi ini menunjukkan adanya peranan positif yang telah dimainkan oleh hukum, dengan mengamankan hasil-hasil yang didapat oleh kerja dan usaha pencipta merchansdise. Perlindungan yang efektif dari hak cipta akan mendorong pengembangan dari pembangunan industri kreatif 2. Tindakan para pemilik hak cipta untuk melindungi haknya yang tidak mendasarkan semata kepada peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dilandasi beberapa sebab, yaitu: 21 Satjipto Rahardjo, 1986, op. cit, hlm.145. 22 Satjipto Rahardjo, 1986, op. cit, hlm.136. 23 Ibid, hlm.136 a. apabila dalam sistem peraturan perundang-undangan tersebut tidak memberikan efisiensi secara ekonomi, maka ketentuan tersebut akan diabaikan atau bahkan ditinggalkan karena ketentuannya sudah tidak dapat menampung ide-ide baru serta kondisi-kondisi yang berubah; b. belum baiknya perlindungan yang diberikan oleh negara, seperti terlihat dalam upaya penegakan hukum hak kekayaan intelektual yang lama dan mahal, hal demikian diperparah dengan kurang responsifnya pemerintah atas kasus-kasus hak cipta yang menimpa pelaku industri kreatif skala kecil, pemerintah dirasakannya kurang proaktif dalam melindungi produk lokal. Saran 1. Industri kreatif merupakan salah satu pilar utama dalam mengembangkan sektor ekonomi yang memberikan dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat. Dengan demikian pemerintah harus mendorong, dan mempermudah bagi pelaku industri kreatif untuk mendaftarkan ciptaannya, serta segera untuk mendata dan mendaftarkannya kekayaan budaya bangsa seperti ragam hias, dan ukiran asli Indonesia, agar tidak didaftarkan oleh pihak asing sebagaimana telah terjadi di Bali, dan Jepara, dimana ragam hiasnya didaftarkan oleh pihak asing. 2. Pemerintah perlu terus meningkatkan sektor industri kreatif secara ekonomi, juga peningkatan dalam hal perlindungan aspek hak kekayaan intelektual. Dalam rangka upaya itu, maka Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian sebelumnya perlu menyiapkan pemetaan permasalahan industri kreatif baik yang menyangkut aspek hukumnya, maupun aspek ekonomi secara menyeluruh agar mudah menjalankan kegiatan pembinaannya. DAFTAR PUSTAKA A. Buku Adi Sulistiyono, 2007, Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030, Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.. Ignatius Haryanto, (2002). Tinjauan Ekonomi Politik Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Penghisapan Rezim HAKI, Cetakan pertama, Jakarta: debt-Watch Indonesia. Masayasu Ishida, 2001, Character and Merchandising Rights, Japan Patent Office. Muhamad Djumhana, dan R. Djubaedilah, 2003, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), Cetakan Ketiga, Bandung, Citra Adtya Bakti. Paul Goldstein, 1997, Hak Cipta Dahulu, Kini dan Esok, terj. Masri Maris, Cetakan pertama, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Satjipto Rahardjo, 1986, Hukum dan Masyarakat, Cetakan ketiga, Bandung, Angkasa. Tamotsu Hozumi, 2006, Asian Copyright Handbook Buku Panduan Hak Cipta Asia Versi Indonesia (terjemahan Masri Maris), Cetakan pertama, Jakarta, Asia/Pasifik Cultural Centre for UNESCO dan Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi). World Intellectual Property Organization, Ekspresi Kreatif, Pengantar Hak Cipta dan Hak Terkait untuk Usaha Kecil dan Menengah, Jakarta, Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia). B. Paper, Jurnal, Majalah Ahmad Haydar, Peranan Polri dalam Penegakan Hukum di bidang Hak Cipta, Media HKI Vol.. IV/No.4 /Agustus 2007. Edi Irawan, Penguatan Fondasi Dan Pilar Subsektor Seni Musik Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif, Media HKI Vol.. IV/No.4 /Agustus 2008. Ignatius Haryanto, Mengurai Hak Cipta Ketegangan antara Moda Produksi dan Moda Distribusi, Kompas, Jumat, 01 Agustus 2003. C. Surat Kabar, Internet Hanum Oktavia Rosyidah, Tak Punya Sponsor Arema Indonesia Patenkan Logo, ht://aremasenayan.com/2010/03/22/tak-punya-sponsor-arema- indonesia-patenkan-logo.php, diakses pada tanggal 17 April 2010. Shabhi Mahmashani, Membangun Citra Positif Hak Kekayaan Intelektual HKI- Sebagai Satu Sistem Perlindungan Ide, http://pusathki.uii.ac.id/news/artikel-terbaru/membangun-citra-positif- hak-kekayaan-intelektual-hki-sebagai-satu-sistem-perlindungan- ide.html, diakses pada tanggal 17 April 2010. Suara Pembaruan (28 Oktober 2004). http://dgi-indonesia.com/news-kisah-sedih-dari-bali/ diakses pada tanggal 17 Mei 2010, jam 17.00 WIB. Berbagai Sudut Pandang Tentang Ekonomi Kreatif dan Industri Kreatif, http://ekonomikreatif. blogspot.com/2008/04/berbagai-sudut-pandang- tentang-ekonomi.html, diakses pada tanggal 1 Agustus 2010, jam 19.00. Studi Mapping Industri Kreatif Indonesia versi Departemen PerdagangaRI, http://industrikreatif-depdag.blogspot.com/, diakses pada tanggal 1 Agustus 2010, jam 19.00. D. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
PERBANDINGAN HUKUM INFORMED CONSENT INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Oleh : Ida Sugiarti, Fakultas Hukum UNISBA Telp. 081221400957, Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Abstract Comparative law specializing descriptively to analyze the variation between two or more states law aims to provide information on differences in legal systems. In the legal systems of health, the most important issues concerning the doctrine of informed consent. Informed consent is an agreement between health workers with patients which are born of the therapeutic relationship. Indonesian system is embrace of Continental Europe. Informed consent is mandated by Undang-Undang No. 36/2009 about Health. Rules on Informed Consent governed by Permenkes.RI No. 290/MENKES/PER/III/2008 regarding Medical Action Approval. The relationship of health workers with patients, including areas of civil law contained in Article 1230 Civil Code of the engagement. Cancellations for Informed Consent agreement contained an exception, because the Informed Consent form concerning human rights and human life. The relationship of health personnel and patients is also regulated by criminal law. If medical acts without consent is considered illegitimate Article 351 of Criminal KUH about persecution. United States is embrace to the established Anglo-Saxon system of common law. The first term of informed consent in USA be used in case of Salgo v Leland (1957). The court used the term of informed consent to describe the physicians obligations to provide information. The legal consequences if informed consent is not given, people often quote the famous words of Justice Benjamin Cardozo (USA), which considers as an act of abuse (intentionally) to the patient. Rule of law in the United States that physicians have to open all the information about all the Necessary facts, so that patients can determine appropriate treatment options. Tort Law in Anglo-Saxon legal system, similar to "act against the law" (Onrechgmatige daad) in the Continental European legal systems. Keywords: Informed consent; comparative law; theurapeutic relationship; europe continental; anglo saxon. PENDAHULUAN Perbandingan hukum secara deskriptif berhubungan dengan deskripsi dari bermacam-macam fakta hukum yang ditemukan di berbagai negara. Perbandingan ini tidak tersangkut paut dengan hasil dari perbandingan. Fungsi utama dari perbandingan hukum secara deskriptif ini adalah untuk menemukan perbedaan antara dua atau lebih sistem hukum terhadap permasalah hukum secara tersendiri. Bagi Gutteridge, hal ini tidaklah cukup untuk dinyatakan sebagai suatu penelitian hukum. Gutteridge dalam buku Comparative Law, Edisi ke-2, halaman 9 menyatakan:1 “Perbandingan hukum secara deskriptif berbeda dengan perbandingan hukum yang dapat digunakan sebab perbandingan ini lebih mengkhususkan untuk menganalisa variasi antara hukum dari dua negara atau lebih, di mana hal ini tidak secara langsung menghasilkan solusi dari permasalahan yang ada, baik itu secara abstrak maupun dalam tataran praktik alamiah. Perbandingan tersebut tidak mempunyai tujuan lain selain memberikan informasi dan bukanlah kewajiban dari orang yang melakukan penelitian tersebut untuk memastikan apa yang kemudian harus dilakukan terhadap hasil penelitiannya tersebut.” Hukum Amerika Serikat pada awalnya diambil sebagian besar dari common law dari sistem hukum Inggris, yang berlaku pada saat Perang Kemerdekaan. Namun, hukum tertinggi di negara ini adalah Knstitusi Amerika Serikat dan, menurut Kausa Supremasi Konstitusi, hukum-hukum yang diberlakukan oleh Kongres dan perjanjian-perjanjian yang mengikat Amerika Serikat. Semua ini merupakan dasar bagi undang-undang federal di bawah konstitusi federal di Amerika Serikat, yang membentuk batas-batas yurisdiksi undang-undang federal dan undang-undang di ke-50 negara bagian AS dan wilayah-wilayahnya.2 Meskipun Amerika Serikat dan kebanyakan negara-negara Persemakmuran mewarisi tradisional common law, dari sistem hukum Inggris, hukum Amerika cenderung unik dalam banyak hal. Ini disebabkan karena sistem hukum Amerika terputus dari sistem hukum Britania karena revolusi kemerdekaan negara ini, dan setelah itu ia berkembang secara mandiri dari sistem hukum Persemakmuran Britania. Oleh karena itu, bila kita mencoba menelusuri perkembangan prinsip-prinsip common law yang tradisional dibuat oleh para hakim, artinya, sejumlah kecil hukum yang belum dibatalkan oleh hukum-hukum yang lebih baru, maka peradilan-peradilan Amerika akan melihat kepada kasus-kasus di Britania hanya sampai ke awal abad ke-19. Amerika Serikat adalah Negara Plural yang menggagas lahirnya Hak Asasi Manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi manusia (Universal Declaration 1 Anom, seperti ikutif dalam http://lawstudyforum.wordpress.com/2007/10/05/perbandingan-hukum, diakses tanggal 12 April 2010. of Human Rights), dalam dua puluh satu pasal pertama Deklarasi tersebut menampilkan hak-hak yang sama dengan yang terdapat di dalam Pernyataan Hak Asasi Manusia (Bill of Rights) yang termaktub di dalam K Amerika Serikat.3 Dalam sistem Hukum Kesehatan, hak asasi berhubungan dengan hak-hak pasien. Perkembangan yang paling penting di Amerika Serikat dalam hak-hak pasien adalah mengenai doktrin informed consent.4 Awalnya doktrin informed consent pada tahun 1947 dalam Nuremberg Code diterapkan pada percobaan manusia, dewasa ini berlaku juga untuk perawatan medis. Doktrin ini mengharuskan tenaga kesehatan untuk berbagi informasi tertentu dengan pasien sebelum meminta persetujuan mereka untuk pengobatan .5 Patients` Bill of Right (American Hospital Association, 1972), pada intinya menyatakan bahwa “pasien mempunyai hak menerima dan menolak pengobatan, dan hak untuk menerima informasi dari dokternya sebelum memberikan persetujuan atas tindakan medik”.6 Hal ini berkaitan dengan hak menentukan nasib sendiri (the right to self determination) sebagai dasar hak asasi manusia, dan hak atas informasi yang dimilki pasien tentang penyakitnya dan tindakan medik apa yang hendak dilakukan terhadap dirinya.7 Indonesia adalah Negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia. Hukum Islam yang “seharusnya” menjadi acuan penduduk Muslim yang berada dalam suatu Negara seperti Indonesia memiliki sudut pandang yang berbeda dengan hukum Amerika Serikat yang mengusung Hak Asasi Manusia. Meskipun Indonesia tidak menganut hukum Islam, tetapi tentu nilai-nilai Islam (sebaiknya) menjiwai setiap aturan yang dibuat. Dalam sistem hukum Islam menunaikan kewajiban lebih diutamakan daripada hak.8 Hak pasien yang pertama disebutkan dalam beberapa literatur tentang hukum positif di Indonesia, adalah hak atas informasi. Dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 56 dengan jelas dikatakan bahwa setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi. Jadi hak persetujuan atas dasar informasi (informed consent) merupakan implementasi dari kedua hak pasien tersebut. April 2010. 3 Anom, seperti dikutif dalam http://jakarta.usembassy.gov/ptp/hakasasi1.html, diakses tanggal 12 4Anom, seperti dikutif dalam http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1407801/informed-consent diakses tanggal 11 April 2010. 5 Ibid. 6 M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan, Edisi 4, EGC, Jakarta, 2009, Hlm 73. 7 Ibid. 8 M. Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Rajagrafindo Persada, Jakarta , 2006, Hlm 135. Mendahulukan kewajiban dari hak merupakan salahsatu asas hukum Islam. Informed consent merupakan suatu perjanjian, kesepakatan antara pihak tenaga kesehatan dengan pasien. Secara etimologis perjanjian (yang dalam bahasa arab diistilahkan muahadah ittifa`, akkad) atau kontrak dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. 9 Masing-masing pihak harus menghormati pihak lain yang menbuat perjanjian, yang menjadi dasar hukum adalah Q.S Al Maidah ayat 1 ; 1. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[*]. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Secara umum yang menjadi syarat syahnya perjanjian dalam Islam adalah; 1. Tidak menyalahi hukum syari`ah yang disepakati asalnya 2. Harus sama ridho, dan ada pilihan 3. Harus jelas dan gamblang10 Dokrin Informed consent juga berkaitan dengan kewajiban “menunaikan amanat”. Tenaga kesehatan harus menunaikan amanat untuk mendapatkan consent dari pasien, sebab pelanggaran amanat akan merugikan pasien. Hal tersebut disebutkan dalam Al Qur`an surat Al Anfal , ayat 27 : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui”. Dari uraian tersebut di atas, dapat diidentifikasikan bahwa yang menjadi permasalah adalah : 1. Bagaimana apek hukum informed consent di Indonesia ? 2. Bagaimana apek hukum informed consent di Amerika Serikat? 9 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. Hukum Perjanjian Dalam Islam, Ctk Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,1996, Hlm 1. 10 Idem, Hlm 2. PEMBAHASAN A. Pengertian Doktrin Informed Consent Informed artinya telah diberitahukan, telah disampaikan, atau telah diinformasikan. Consent artinya persetujuan yang telah diberikan kepada seseorang untuk berbuat sesuatu. Pada hakekatnya Informed Consent adalah suatu “proses komunikasi”, bukan suatu formulir. Bentuk formulir hanya merupakan suatu dokumentasi yang membuktikan terjadi interaksi antara pasien dan dokternya. Hukum membebankan pada praktisi kesehatan, kewajiban untuk mengungkapkan dan menginformasikan tiga aspek mendasar pengobatan/ perawatan :11 P : Procedure (Prosedur), menjelaskan diagnosis dan prosedur serta tindakan yang direncanakan. A : Alternatives (Altenatif tindakan) R : Risk (Resiko bila dilakukan dan tidak dilakukan). Informed Consent atau diterjemahkan sebagai Persetujuan Tindakan Kedokteran adalah : Persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Tindakan kedokteran adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostic, terapeutik atau rehabilitative yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasiennya. Dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, setiap tenaga kesehatan diwajibkan menghormati hak pasien, diantaranya adalah hak atas informasi dan persetujuan. Terdapat 3 (tiga) kriteria untuk persetujuan yang valid :12 a. Informed b. Competent c. Voluntary (not coerced) 11 S.Y. Tan MD.JD, Medical Malpractice, Understanding The law, ManagingThe Risk, World Scientific Publishing. Co. Pte. Ltd, Singapore, 2006, Hlm 89. 12 Tony Hope, Julian Savulsen, Judith Hendrick, Medical Ethics & Law The Core Curriculum, Elsevier Science Limited, Toronto, 2003, 61. B. Sekilas Sejarah Hukum Informed Consent Informed Consent lahir karena ada hubungan teurapeutik antara tenaga kesehatan dengan pasiennya. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati. Hak untuk menerima yang dimiliki seseorang akan bersinggungan dengan kewajiban pihak lain untuk memberi, demikian pula sebaliknya. Interaksi antara hak dan kewajiban inilah yang melahirkan hubungan hukum yang akan dan harus diatur oleh hukum agar fungsi hukum yaitu tercapainya keteraturan (kepastian) dan ketertiban dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat dapat terwujud.13 Hak adalah wewenang, kekuasaan supaya berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu, sebaliknya kewajiban adalah tunduk pada, menghormati hak tersebut atau berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hak tersebut.14 Hak pasien sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan akan berhubungan dengan kewajiban tenaga kesehatan dan rumah sakit untuk menunaikan hak-haknya. Dalam konteks ini, adalah Hak Asasi Manusia (HAM) untuk memutuskan sendiri apa yang akan dilakukan terhadap dirinya sendiri, sehingga memunculkan doktrin informed consent. Sejarah hukum tentang informed consent berjalan seiring dengan sejarah hukum tentang riset di bidang kedokteran.15 Di Perancis walaupun Nuremberg code16 acapkali dikatakan sebagai asal mulanya informed consent, namun yurisprudensi Perancis memastikan kebutuhan untuk memperoleh informed consent baru pada tahun 1920. Opini ini dipastikan oleh Mahkamah Agung Perancis pada 28 Januari 1942, bahwa semua dokter mempunyai kewajiban fundamental terhadap negara untuk memperoleh persetujuan dari pasien terlebih dahulu.17 Pada awal mulanya, dikenal hak atas Persetujuan/Consent, baru kemudian dikenal hak atas informasi yang kemudian menjadi “Informed Consent”. Penambahan istilah “consent” menjadi “Informed Consent” di dalam prakteknya harus melalui beberapa fase. Maka dikatakan bahwa Informed Consent itu adalah suatu “Comunication Process”. Appelbaum, et al menekankan “ ....consent as a process, not an event”. Meisel & Lorel Roth 13 Mochtar K & Arief S, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000, Hlm 49. 14 E.Utrecht/M.Saleh D, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm 249 15 Munir Fuady, Sumpah Hipokrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm 58. 16 Tahun 1947: dokter nazi melakukan percobaan di nuremberg, jerman, untuk riset atrocitie pada tawanan perang. Hasil ini di nuremberg kode, pertama secara internasional mengakui kode etika riset ( prototipe untuk nanti kode etika). http://www.research.umn.edu/consent/mod1soc/mod1sec4.html diakses 9 des 2009 jam 1.43 PM. 17 J. Guwandi, Informed consent Consent. FKUI. 2004, Hlm 2. memberi definsi doktrin Informed Consent sebagai “the legal model of the medical decision making process”.18 Doktrin Informed Consent timbul berdasarkan karena 2 (dua) hal pokok, yaitu : a. Equity, dalam arti kepatutan, dan b. Battery, dalam arti penyentuhan/pencederaan tubuh seseorang tanpa izinnya. Keputusan-keputusan pengadilan yang menyangkut masalah Equity sudah dimulai sejak abad ke-12 dan ke-13. Di dalam sejarahnya, hal ini berkaitan dengan masalah hubungan yang didasarkan atas suatu kepercayaan penuh pasien yang awam tentang kesehatan dengan dokternya yang dianggap profesi yang menguasai ilmunya dengan baik karena sudah ditempuh melalui jalur pendidikan. Maka, menjadi kewajiban dokter untuk memberi penjelasan kepada pasiennya, sehingga pasien bisa memutuskan atau mempertimbangkan suatu tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya. Sedangkan istilah “batery”, sering digunakan dengan istilah “assault”, sehingga menyatu menjadi “assault and batery”, (assault artinya serangan). “Assault and batery” termasuk tindakan yang bersifat kriminal, merupakan istilah kuno, namun masih dipergunakan dalam sistem Anglo Saxon sebagai arti pencederaan. Kasus “assault and batery” yang pertama sudah ditemukan pada tahun 1348. Kasus “Slater vs Baker Stapleton”, tahun 1767 menurut Appelbaum, et al merupakan kasus yang pertama di Inggris dimana diputuskan bahwa dokter harus memperoleh ijin pasien terlebih dahulu sebelum melakukan tindakannya. Duduk persoalannya sebagai berikut : Dua orang dokter dipersalahkan karena tanpa izin pasiennya telah memisahkan lagi callous (pertumbuhan tulang baru) dari suatu fraktur yang sudah mulai sembuh sebagian dan menyatu. Tindakan tersebut selain dilakukan tanpa izin pasien juga dianggap bertentangan dengan standar profesi medik, karena dokter bedah lain tidak akan berbuat demikian. Menurut Prof. Azrul Azwar :19 “kehendak untuk menghormati hak asasi manusia dalam bidang kedokteran diterjemahkan sebagai hak-hak pasien (patient right) akhirnya ditetapkan 18 Idem, Hlm 3. 19 http://aswinsh.wordpress.com/2009/01/06/informed-consent-suatu-tinjauan-hukum/diakses tgl 9 desember 2009 jam 01.21 PM. sebagai salah satu kewajiban etik yang harus dipatuhi oleh setiap warga profesi kedokteran”. Kode etik kedokteran disahkan pada Sidang Umum Organisasi Kedokteran Dunia, tahun 1949. Butir 6, kode etik ini menyatakan bahwa : “a physician shall respect the rights of the patient”. Hak-hak pasien dimaksud tertera dalam pasal 3 antara lain “ ……to accept or refuse treatment after receiving adequate information”. Perkembangan hukum tentang Informed Consent ini telah terjadi di banyak negara dalam abad kedua puluh dan bersambung ke abad dua puluh satu. C. Aspek Hukum Informed Consent Di Indonesia Indonesia menganut sistem Eropa Continental sebagai bagian dari warisan kolonial Belanda yang berazaskan kodifikasi dalam arti semua hukum dihimpun di dalam buku peraturan perundang-undangan.20 Terdapat juga keputusan hakim terdahulu yang sering dikutif sebagai perbandingan (constante jurisprudentie), walaupun sifatnya tidak mengikat seperti di Negara dengan sistem Anglo Saxon. Dalam pelaksanaannya, hukum kesehatan mengadopsi kedua sistem hukum baik berasal dari Eropa Continental maupun dari sistem Anglo Saxon, dengan penggunaan yang lebih universal yang disesuaikan dengan segi sosial budaya, agama dan falsafah bangsa. Di Indonesia kasus Muhidin di Sukabumi merupakan tonggak perkembangan doktrin Informed Consent yang diikuti dengan dikeluarkannya Fatwa IDI No. 319/P/BA./1988 dan diadopsi dalam Permenkes No. 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik. Kasus tersebut berawal dari dokter GM. Husaini yang tidak menjelaskan bahwa resiko operasi matanya adalah “mata pasien akan tampak bolong.” Pasien Muhidin menggugat dokter yang bersangkutan telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mengambil biji mata Muhidin. Di Indonesia belum terdapat yurisprudensi yang dapat dijadikan pegangan sehingga belum bisa berkembang. Doktrin informed consent menyangkut masalah HAM (Hak Asasi Manusia) sehingga pengaturannya sebaiknya harus melalui perundang-undangan yang lebih tinggi seperti Undang- Undang atau Peraturan Pemerintah. 20 J. Guwandi, Hospital Law (Emerging doctrines & Jurisprudence), FKUI, Jakarta, Hlm 115. Dalam hukum positif Indonesia, informed consent sangat jelas diamanahkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, Undang- Undang Praktek Kedokteran No. 29 Tahun 2004 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999. UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 56 dengan jelas menyebutkan hak utama pasien, yaitu, bahwa setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi. Jadi hak persetujuan atas dasar informasi (informed consent) merupakan implementasi dari kedua hak pasien tersebut. Undang-Undang No. 36 tentang Kesehatan Pasal 56 tentang Perlindungan Pasien : (1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. (2) Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada: a. penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas; b. keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau c. gangguan mental berat. (3) Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Persetujuan tentang tindakan dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, terdapat dalam beberapa pasal yaitu Pasal 44 tentang uji coba teknologi atau produk teknologi terhadap manusia, Pasal 65 tentang persetujuan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, Pasal 75 tentang Aborsi, Pasal 119 tentang bedah mayat klinis, Pasal 120 tentang bedah mayat anatomis. Masalah informed consent dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran No. 29 Tahun 2004, terdapat dalam Pasal 45 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran21 atau Kedokteran Gigi ayat (1) sampai (6) : (1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap. (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup : a. diagnosis dan tata cara tindakan medis; b. tujuan tindakan medis yang dilakukan; c. alternatif tindakan lain dan risikonya; d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan. (5) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. (6) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri. Pada prinsipnya yang berhak memberikan persetujuan atau penolakan tindakan medis adalah pasien yang bersangkutan. Namun, apabila pasien yang bersangkutan berada di bawah pengampuan (under curatele) persetujuan atau penolakan tindakan medis dapat diberikan oleh keluarga terdekat antara lain suami/istri, ayah/ibu kandung, anak-anak kandung atau saudara-saudara kandung. Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien tidak diperlukan persetujuan. Namun, setelah pasien sadar atau dalam kondisi yang sudah memungkinkan, segera diberikan penjelasan dan dibuat persetujuan. 21 Munir Fuady menjelaskan bahwa istilah “persetujuan kedokteran”, ini kurang tepat, karena istilah ini hanya mencerminkan arti dari kata “consent” (persetujuan), tetapi belum mencerminkan kata “informed”(pemberian informasi). Munir Fuady,.Op.Cit. Hlm 83-84. Dalam hal pasien adalah anak-anak atau orang yang tidak sadar, maka penjelasan diberikan kepada keluarganya atau yang mengantar(?). Apabila tidak ada yang mengantar dan tidak ada keluarganya sedangkan tindakan medis harus dilakukan maka penjelasan diberikan kepada anak yang bersangkutan atau pada kesempatan pertama pasien sudah sadar. Penjelasan hendaknya diberikan dalam bahasa yang mudah dimengerti karena penjelasan merupakan landasan untuk memberikan persetujuan. Aspek lain yang juga sebaiknya diberikan penjelasan yaitu yang berkaitan dengan pembiayaan. Persetujuan lisan dalam ayat (4) adalah persetujuan yang diberikan dalam bentuk ucapan setuju atau bentuk gerakan menganggukkan kepala yang diartikan sebagai ucapan setuju. Yang dimaksud dengan “tindakan medis berisiko tinggi” dalam ayat (5) adalah seperti tindakan bedah atau tindakan invasif lainnya. Peraturan Pemerintah tentang No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, memberikan penjelasan tentang hak-hak pasien yang terdapat dalam Pasal 22, dimana terdapat hak untuk informasi dan persetujuan (informed consent) : (1) Bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk : a. menghormati hak pasien; b. menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien; c. memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan; d meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan; e. membuat dan memelihara rekam medis. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri. Hak pasien sebagai konsumen jasa untuk mendapatkan informasi juga dilindungi Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Peraturan yang lebih spesifik tentang Informed Consent diatur dengan Peraturan Menteri kesehatan No. 585 Tahun 1990 tentang Persetujuan Tindakan Medik.22 Peraturan tersebut adalah doktrin impor dari Amerika yang 22 Idem, Hlm 85. Munir Fuady menjelaskan bahwa istilah “persetujuan tindakan medik” tidak mencerminkan esensi dari istilah informed consent. berdasarkan alam pikiran individualisme yang kurang cocok jika diterapkan begitu saja di Indonesia.23 Informed Consent dalam Peraturan ini, cenderung mengedepankan hak asasi individu, yang tidak cocok dengan budaya bangsa Indonesia, yang tidak dapat terlepas dari ikatan dengan keluarganya, termasuk dalam membuat keputusan tentang tindakan perawatan kesehatan. Oleh karena itu kemudian lahir Peraturan baru sebelum lahirnya Undanga-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Setiap tindakan kedokteran harus mendapatkan persetujuan setelah mendapatkan penjelasan baik lisan maupun tertulis. Penjelasan sekurang-kurangnya mencakup ; a. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran b. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan c. Alernatif tindakan lain dan resikonya d. Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan f. Perkiraan biaya. Peraturan ini juga menyiratkan peran persetujuan keluarga, dengan mendahulukan peran pasien yang bersangkutan. Tetapi masih terdapat bunyi pasal yang membingungkan, seperti dalam Pasal 7 ayat (2), tentang Penjelasan yang dapat diberikan pada keluarga atau “yang mengantar”. Definisi “yang mengantar”, menjadi membingungkan bila bukan orang yang kompeten dan tidak memiliki hubungan dengan pasien. Hubungan tenaga kesehatan dengan pasien termasuk dalm wilayah hukum perdata yaitu perjanjian untuk melakukan jasa (Pasal 1601 KUH Perdata) yang didasarkan atas hubungan saling percaya. Aspek perdata informed consent bila dikaitkan dengan hukum perikatan terdapat dalam buku ke III, pasal 1230 KUH Perdata yang menyatakan bahwa syarat syahnya perjanjian diperlukan empat syarat : 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya 2. Kecakapan untuk membuat perikatan 3. Suatu hal tertentu 4. Suatu sebab yang halal. 23 J.Guwandi, Pengantar Ilmu Hukum Medik & Bio-etika, FKUI, Jakarta, 2009, Hlm 69. Jika dihubungkan dengan informed consent, maka : Ad. 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, merupakan syarat pertama. Consent/ persetujuan dari pasien merupakan syarat untuk dilaksanakan perjanjian pelayanan kesehatan sehingga syah menurut hukum dan memberikan kewenangan kepada tenaga kesehatan untuk melakukan tindakan medik. Para pihak dalam hal ini pasien dan tenaga kesehatan harus sepakat. Rumah Sakit secara hukum perdata bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berada di bawah tanggungjawabnya, dalam hal ini termasuk dalam pelaksanaan informed consent. Ad. 2. Kecakapan para pihak dalam hal ini tenaga kesehatan maupun pasien, harus sudah dewasa dan akil baligh sehingga dapat melakukan perbuatan hukum. Orang yang belum dewasa atau mengalami gangguan pikiran, maka diwakili oleh wali atau orang tuanya. Pasien yang sudah dewasa bisa memberikan consentnya dan pada ana-anak diwakili oleh orang tuanya. Tetapi untuk negara-negara Asia termasuk Indonesia seringkali peran keluarga sangat dominan. Ad. 3. Suau hal tertentu yang diperjanjikan itu harus sudah jelas, bukan suatu hal yang umum. Dalam hal ini sudah jelas, yaitu tetang usaha untuk kesembuhan pasien dan imbalan bagi tenaga kesehatan. Ad. 4. Adanya suatu sebab yang halal dalam hubungan tenaga kesehatan dan pasien, artinya tidak boleh melanggar hukum, kesusilaan maupun ketertiban umum. Tenaga kesehatan melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan jasa atas dasar kemanusiaan. Pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh persetujuan kedua belah pihak seperti yang tercantum dalam KUH Perdata Pasal 1338, tetapi untuk Informed Consent dalam Hukum Kedokteran terdapat kekecualian, karena Informed Consent menyangkut HAM dan menyangkut nyawa manusia. Hubungan tenaga kesehatan dan pasien juga diatur oleh hukum pidana. Apabila melakukan tindakan medik tanpa persetujuan atau consent pasien maka dianggap melangggar pasal 351 KUH Pidana mengenai penganiayaan. Meskipun secara yuridis formil belum ada justifikasi, tetapi ilmu pengetahuan telah menerima tindakan pembedahan dokter melalui konstruksi ”materieel niet wedeerchtelijk”, secara materiil tidak bertentangan dengan hukum atau atas konstruksi yuridis ”ketidakadanya kesalahan”, AVAS, (Afwezigheid van alle schuld) sama sekali tidak adanya kesalahan.24 Ketiadaan Informed Consent dapat juga dikategorikan ”Perbuatan melawan hukum” (Onrechgmatige daad), yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 1365 : ”Setiap perbuatan bertentangan dengan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan si pelaku untuk mengganti kerugian.” Dalam hal, pembuktian hukum, dikenal doktrin ”benda berbicara dalam kasus malpraktek dokter” (Res Ipsa Loquitur). Doktrin ini dapat diberlakukan di Indonesia dalam hukum acara pidana lewat alat bukti persangkaan yang disimpulkan oleh hakim sesuai aturan yang berlaku (yang menjadi acuan Pasal 1915 KUH Perdata). Sementara dalam hukum acara perdata, berlaku apabila hakim menganggapnya bahwa beban pembuktian memang pantas dibebankan kepada pihak yang telah merugikan pihak lain (pembuktian terbalik) (yang menjadi acuan Pasal 1922 KUH Perdata). D. Aspek Hukum Informed Consent Di Amerika Serikat Amerika Serikat menganut sistem hukum Anglo Saxon memakai peradilan jury yang terbentuk dari kebiasaan (common law) yang berkembang dan menjadi luas pemakaiannya melalui keputusan-keputusan hakim (Yurisprudensi).25 Secara umum banyak prinsip-prinsip hukum yang diterapkan oleh pengadilan di Amerika berasal dari common law yang berkembang ke negara-negara lain. Hukum Inggris yang berbentuk common law, zaman colonial dahulu, diterapkan di Amerika. Hukum Inggris yang dipakai di Amerika Serikat sejak zaman Revolusi juga termasuk bagian dari siem Hukum Amerika Serikat, kecuali di Louisiana, dan merupakan dasar bagi kebijakan dan tradisi sistem hukum Amerika, walaupun jrisprudensi pada sistem hukum Amerika Serikat tidak berganti.26 Setelah revolusi, ada negara bagian yang mengambil oper seluruhnya, namun ada juga negara yang menambah dan mengurangi sesuai situasi dan kondisi setempat. Konstitusi Amerika Serikat adalah yang membentuk sistem pemerintahan federal. Konstitusi memberikan kekuasaan-kekuasaan tertentu kepada pemerintah federal (nasional). Semua kekuasaan lain yang tidak didelegasikan kepada pemerintah federal akan tetap dijalankan oleh negara-negara bagian. 24 Guwandi, Op. Cit., hlm 10. 25 J. Guwandi, Hospital Law (Emerging doctrines & Jurisprudence), Op. Cit, Hlm 9-11. 26 http://wapedia.mobi/id/Hukum_Inggris, diakses tanggal 12 April 2010. Setiap negara-negara bagian memiliki konstitusinya sendiri, struktur pemerintahan sendiri, kitab undang-undang sendiri, dan sistem pengadilan sendiri. Konstitusi Amerika Serikat juga membentuk cabang yudisial dari pemerintah federal dan merinci kekuasaan dari pengadilan federal. Jadi di Amerika, kini tidak ada suatu sistem common law yang bersifat nasional, sehingga common law mengenai hal tertentu bisa berbeda-beda. Terdapat pula statutory law yang juga mengadakan prinsip-prinsip yang tadinya dibuat oleh pengadilan berdasarkan common law.27 Tetapi dalam masalah perdata pada umumnya masih berdasarkan common law. Masalah hukum Informed Consent di Amerika tidak terlepas dari perkembangan hukum di Negara lain. Kasus Mary E. Schoendorff vs The Society of the New York Hospital, muncul tanggal 14 April 1914, yang diputuskan di dalam Court of Appeals of New York. Duduk perkaranya adalah sebagai berikut : Pada bulan Januari 1908, Mary E. Schoendorff datang ke New York Hospital karena merasakan ada gangguan pada lambungnya. Rumah sakit yang didatanginya ini merupakan Rumah Sakit non profit dan yang bersifat amal (charity institution). Ia dirawat dan diperiksa oleh dokter Bartlett yang mendeteksi sebuah benjolan yang ternyata adalah sebuah “fibroid tumor”. Ia dikonsulkan kepada dokter Srimson yang menganjurkan operasi. Untuk memastikan adanya “fibroid tumor” tersebut harus dilakukan pemeriksaan dengan ether. Mary menyetujui untuk dilakukan pemeriksaan dengan ether, tetapi meyatakan kepada dokter Bartlett bahwa ia tidak mau dioperasi. Pada malam harinya, ia diambil dari bangsl interne dan dibawa ke bangsal bedah, dimana perawat menyiapkan untuk operasi. Esok harinya dilakukan pembiusan dengan ether da sewaktu pasien dalam keadaan tidak sadar, sebuah tumor telah diangkat. Mary mengatakan bahwa ini dilakukan tanpa persetujuannya, tetapi dibantah oleh para dokter dan perawat lainnya. Sesudah operasi dan menurut kesaksian para saksi, timbul gangren pada lengan kirinya, sehingga beberapa jarinya harus diamputasi. Penderitaannya hebat, maka ia menuntut rumah sakitnya. Mary dikalahkan, dengan dasar, menurut prinsip-prinsip hukum, sebuah Rumah Sakit yang bersifat amal (Charitable institutions) tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap kelalaian para dokter dan perawatnya. Teori lain yang dipakai adalah teori yang mengatakan bahwa seorang pasien yang meminta pertolongan kepada suatu institusi amal dianggap 27 J. Guwandi, Op. Cit, Hlm 11. telah melepaskan haknya untuk menuntut apabila ada kelalaian dalam tindakan yang dilakukan. Mary mengajukan banding kepada Court of Appeals. Hakim Benyamin Cardozo J yang memeriksa memenangkannya dengan mengatakan bahwa : “Di dalam kasus ini, kesalahan yang digugat bukan hanya kelalaian saja. Ini adalah pelanggaran terhadap hak seseorang. Setiap manusia dewasa dan berakal sehat, berhak untuk menentukan apa yang hendak dilakukan terhadap tubuhnya sendiri; dan seorang dokter ahli bedah yang melakukan suatu operasi tanpa persetujuan pasiennya dapat dipersalahkan telah melakukan suatu pelanggaran untuk mana ia harus bertanggung jawab atas segala kerugian” (In the case at hand, the wrong complained of is merely negligence. It is trespass. Ever human being of adult years and sound mind has a riht to determine what shall be done with his own body, and a surgeon who performs an operation without his patient`s consent commits an assault, for which he is liable in damages). Kasus-kasus lain, mulai banyak bermunculan, sesudah kasus Mary E. Schoendorff. Di antaranya yang terkenal adalah kasus Allan vs New Mount Sinai Hospital (1980). Oleh hakim yang memeriksa diputuskan bahwa : “Tanpa persetujuan, baik tertulis maupun lisan, tidak boleh dilakukan pembedahan. Ini bukan hanya formalitas belaka, ini adalah hak asasi dari seseorang untuk dapat mengontrol terhadap tubuhnya sendiri, walaupun dalam hal yang menyangkut bidang medik. Adapun pasien, bukan dokternya, yang memberi keputusan apakah suatu pembedahan akan dilakukan dan oleh siapa pembedahan itu akan dilakukan. Kecuali dalam keadaan emergensi, namun keadaannya harus sedemikian rupa sehingga mengancam nyawanya dan tindakan itu bukan untuk memudahkan”. (Without consent, either written or oral, no surgery may be performed. This is not mere formality, it is an important individual right to have control over one`s own body, even where medical treatment is involved. It is the patient, not the doctor, who decides whether surgery will be performed, where it will be done, when it be done and by whom it will be done. Medical emergencies are exceptions to this principle, but the situation must be life-threatening and the opportunity most than just “convenient). Istilah doktrin informed consent di Amerika baru dipergunakan dalam kasus Salgo v Leland (1957).28 Salgo yang menderita trauma tulang belakang menuntut dokter Leland Stanford Jr karena melakukan prosedur aortografi translumbal tanpa memberikan informasi yang cukup kepadanya. Pengadilan menggunakan istilah informed consent untuk menjabarkan kewajiban dokter memberikan informasi. Pengadilan menyatakan bahwa dokter Leland telah melanggar kewajibannya terhadap pasien karena tidak memberikan informasi yang diperlukan oleh pasien agar pasien dapat membuat persetujuan secara cerdas terhadap terapi yang diajukan. Dengan kata lain, seorang pasien membutuhkan informasi yang memadai mengenai risiko, manfaat, keterbatasan dan alternatif untuk menentukan pilihan yang benar pada perawatan kesehatan.29 Selama periode tahun 1932 – 1972, terdapat peristiwa yang dikenal dengan “Percobaan Syphilis, yang dilakukan oleh Bagian Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pemerintah USA di Tuskegee, Alabama, USA.30 Dalam percobaan ini, sebanyak 400 orang laki-laki kulit hitam yang miskin, tanpa mereka sadari karena tidak diberikan informasi, dijadikan obyek eksperimen untuk mengetahui efek jangka panjang penyakit syphilis. Meskipun percobaan ini menghasilkan pengetahuan bahwa penicillin cukup ampuh untuk pengobatan penyakit syphilis, tetapi ratusan oang meninggal dunia karena sengaja tidak diobati. Sungguh tindakan yang sangat tidak berperikemanusiaan. Ketika peristiwa ini tersebar meluas, Presien USA saat itu, Bill Clinton, menerbitkan permintaan maaf resmi. Peristiwa ini mendorong The Protection of Human Subject of Biomedical Research mempublikasikan naskah yang disebut The Belmont Report, yang berisi arahan pelaksanaan riset yang melibatkan subjek manusia. Terdapat tiga prinsip31 : 1. Penghormatan terhadap manusia, dengan mengakui martabat dan hak menentukan nasib sendiri (dari pasien) 2. Empati (Beneficence)/ murah hati, wajib melindungi manusia dengan memaksimumkan manfaat dan mengurangi resiko 3. Keadilan (Justice), dalam pendistribusian manfaat dan beban riset. 28 Catherine Tay Swee Kian, Medical Negligence Get The Law On Your Side, Time Books International, Singapore, 2001, Hlm 82. 29 Ibid. 30 Munir Fuady,.Op.Cit, Hlm 60-61 31 Ibid & Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Doketr dan Pasien), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, Hlm 118-119. Terdapat banyak kasus di Amerika yang tidak disertai dengan informasi yang jelas serta persetujuan orang yang menjadi subyek penelitian dan sangat merugikan orang tersebut, bahkan cenderung sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan, di antaranya : a. Tahun 1940, percobaan rahasia untuk mengetahui efek radiasi terhadap tubuh manusia dengan subyek penelitian orang miskin dan anak-anak terbelakang mental. b. Penelitian tentang Vaksin untuk penyakit Disentri pada anak-anak yatim piatu, pada zaman pemerintahan Franklin Roosevelt. c. Tahun 1945 – 1966, Percobaan Thalidomide untuk mencegah keguguran kandungan, pada 200.000 ibu hamil yang menyebabkan banyak anak terlahir cacat berat. d. Percobaan Penicillin untuk penyakit malaria, dengan sengaja menyebabkan sakit pada pasien gangguan jiwa untuk mengetahui dosis obat. e. Virus hepatitis pada anak-anak terbelakang mental f. Tahun 1944 – 1966, National Institute of Health mendanai ± 2000 proyek eksperimen, dan tidak satupun yang menggunakan informed consent. Kasus lain di Negara bagian Utah (USA), yaitu kasus Lounsbury v Capel (1992). Dalam kasus ini pihak pasien menggugat dokter ahli bedah dengan alas an tidak ada informed consent darinya. Dalam kasus tersebut istri dari pasien memberikan persetujuan, yang menurut hukum di Utah (USA) cukup dan merupakan alasan yang kuat (absolut defense) agar dokter tersebut tidak dipersalahkan. Akan tetapi istrinya menandatangani formulir informed consent di bawah tekanan dan intimidasi. Lagipula, istrinya menganggap suaminya (pasien) yang sudah dibius sudah pernah memberikan persetujuan. Operasinya gagal dan pasien mengalami depresi mental dan gangguan psikologis. Hukum di Negara bagian Utah (USA), berusaha untuk mengurangi gugatan yang tidak terlalu signifikan, dengan memberlakukan presumsi, bahwa telah diberikan informed consent kecuali jika pasien dapat membuktikan beberapa hal berikut ; a. Pasien menderita kerugian personal karena tindakan medis yang telah diberikan b. Tindakan medis dilakukan bersama dengan resiko yang substansial dan signifikan yang dapat menyebabkan bahaya yang serius c. Manusia normal dan logis pada situasi pasien tersebut, tidak akan menyetujui tindakan medis tersebut jika kepadanya sudah diinformasikan semua fakta yang relevan. d. Bagian dari tindakan medis yang tidak disetujui itu yang menyebabkan kerugian. Ketiadaan informed consent dapat menyebabkan tindakan malpraktek dokter atau tenaga kesehatan lainnya, khususnya jika terjadi kerugian atau terdapat intervesi terhadap tubuh pasien. Mengenai konsekuensi hukum jika informed consent ini tidak diberikan, orang sering mengutip dan mengikuti kata-kata terkenal dari Hakim Benjamin Cardozo (USA) di atas, yang menganggap tindakan operasi tersebut sebagai tindakan penganiayaan (dengan sengaja) kepada pasien. Dokter mempunyai kewajiban hukum untuk membuka informasi kepada pasiennya, sehingga pasien dapan melakukan pilihan pengobatan dan persetujuan yang tepat. Ketentuan hukum di Amerika Serikat32 bahwa dokter harus membuka semua informasi tentang semua fakta penting (necessary facts), termasuk informasi tentang risiko, keuntungan, keterbatasan, dan alternative lain, sehingga dengan informasi tersebut, pihak pasien dapat menentukan pilihan pengobatan secara tepat (intelligent choice), sebagaimana diputuskan dalam kasus Salgo v. Leland Stanford Junior University Board of Trustee (Cal,1957). Pendokumentasian informed consent dalam Catatan Medik (Medical Record) menurut sistem hukum Anglo-Amerika diharuskan.33 Oleh karena itu, apabila dokter tersebut bekerja di Rumah Sakit, maka seluruh pegawai Rumah Sakit harus mengetahui prinsip hukum yang berhubungan dengan pendokumentasian persetujuan pasien dalam catatan medik. Penandatanganan persetujuan ini, bisa menjadi alat bukti di pengadilan. Tort Law dalam sistem hukum Anglo Saxon, sama dengan ”Perbuatan melawan hukum” (Onrechgmatige daad) dalam sistem hukum Eropa Continental yang dianut Belanda dan diadop oleh Indonesia. Tort menurut Julius Landwrirth34 : suatu kesalahan hukum yang dilakukan terhadap orang atau benda milik orang lain yang terlepas dari kontrak, mengakibatkan si pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. 32 Catherine Tay Swee Kian,Op.Cit, Hlm 82. 33 Veronica Komalawati, Op. Cit, Hlm 156. 34 Dikutif J. Guwandi, Hospital Law (Emerging doctrine & Jurisprudence),.Op. Cit, Hlm 120. Hal lain yang juga sama adalah tentang tanggung jawab pemilik barang terhadap kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari barang tersebut (bangunan) yang terdapat dalam KUH Perdata Pasal 1367 sama dengan Occupier’s Liability di dalam sistem Anglo Saxon. Di negara Anglo Saxon, untuk dapat diterimanya suatu penuntutan dikenal syarat pembuktian ”4 D Negligence”, yaitu ;35 a. Duty, harus ada kewajiban b. Dereliction of duty, terdapat suatu penyimpangan dari kewajiban c. Damage, ada kerusakan d. Direct Relationship, ada suatu hubungan langsung. Sedangkan di negara dengan sisten Eropa Kontinentalnya, terdapat 3 syarat :36 a. Culpability (dapat dipersalahkan) b. Damage (Adanya kerugian) c. Causal Relationship (adanya suatu hubungan langsung). Pengadilan Amerika juga menggunakan doktrin Res Ipsa Loquitur, seperti di negara Eropa Continental. Terdapa dalam kasus Ybarra v. Supreme Court of Calipornia (1994). Kasusnya sebagai berikut : Joseph Roman Ybbarra datang ke Rumah Sakit untuk suatu pembedahan yang dilakukan oleh tim dokter ahli. Tim dokter meletakkan 2 (dua) buah benda keras di pundaknya setelah dibius. Setelah pembedahan, pasien mengeluh sakit yang menjalar ke bawah lengannya. Setelah keluar dari Rumah Sakit, keadaan bertambah parah sehingga pasien menggugat tim dokter tersebut. Pengadilan menggunakan doktrin Res Ipsa Loquitur, karena sebelum dilakukan pembedahan tangan dan pundak pasien tidak sakit.37 E. Persfektif Islam Tentang Informed Consent Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.38 Pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka mempertahankan 35 J. Guwandi, Idem,Hlm 123. @ J. Guwandi, Pengantar Ilmu Hukum Medik & bio-Etik (Prinsip, Pedoman, Pembuktian, dan contoh kasus), Op. Cit, Hlm 11 36 J. Guwandi, Hospital Law (Emerging doctrine & Jurisprudence),.Ibid. 37 Idem, Hlm. 74-75. 38 Lihat UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1 kesehatan yang optimal harus dilakukan bersama-sama, oleh semua tenaga kesehatan sebagai konsekuensi dari kebijakan UU No. 36 Tahun 2009. Dalam Islam, kesehatan mendapatkan prioritas penting. Terdapat beberapa hadist yang berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan. Ada dua kenikmatan yang membuat banyak orang terpedaya yakni nikmat sehat dan waktu senggang (HR. Bukhari). Mohonlah kepada Allah kesehatan (keselamatan). Sesungguhnya karunia yang lebih baik sesudah keimanan adalah kesehatan (keselamatan). (HR. Ibnu Majah) Yang pertama kali ditanyakan kepada seorang hamba dari kenikmatan- kenikmatan Allah kelak pada hari kiamat ialah ucapan, "Bukankah telah Kami berikan kesehatan pada tubuhmu dan Kami berikan air minum yang sejuk?" (HR. Tirmidzi) Masalah Hukum Kesehatan yang paling penting adalah hak pasien sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan. Hak pasien yang pertama disebutkan dalam beberapa literatur adalah hak atas informasi. Dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 56 dengan jelas dikatakan bahwa hak pasien adalah hak menerima informasi (informed consent) dan hak menolak tindakan medis atas dasar informasi (informed refusal). Jadi informed consent merupakan implementasi dari kedua hak pasien tersebut. Hak pasien sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan akan berhubungan dengan kewajiban tenaga kesehatan dan rumah sakit untuk menunaikan hak-haknya. Dalam sistem hukum Islam menunaikan kewajiban lebih diutamakan daripada hak.39 Perintah untuk memberikan informasi yang benar, terdapat dalam ayat Al Qur`an dan Al Hadist, diantaranya ; "Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui" (QS. Al Baqarah 2 : 42) hukum Islam. 39 M. Daud Ali, Op. Cit, Hlm 135. Mendahulukan kewajiban dari hak merupakan salahsatu asas "Katakanlah yang Haq (benar) meskipun itu pahit"(Al Hadist) Keterangan dalam hadits lain menjelaskan tentang khianat dan ciri-ciri orang munafik. Suatu khianat besar bila kamu berbicara kepada kawanmu dan dia mempercayai kamu sepenuhnya padahal dalam pembicaraan itu kamu berbohong kepadanya. (HR. Ahmad dan Abu Dawud). Tanda-tanda orang munafik ada tiga, yaitu bila berbicara dusta, bila berjanji tidak ditepati, dan bila diamanati dia berkhianat. (HR. Muslim). Hendaklah kamu selalu benar. Sesungguhnya kebenaran membawa kepada kebajikan dan kebajikan membawa ke surga. Selama seorang benar dan selalu memilih kebenaran dia tercatat di sisi Allah seorang yang benar (jujur). Hati-hatilah terhadap dusta. Sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka. Selama seorang dusta dan selalu memilih dusta dia tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta (pembohong). (HR. Bukhari). Islam mengharuskan menyampaikan informasi secara jujur dan benar. tetapi tentu dengan cara-cara yang baik. Apalagi seseorang yang sedang dalam kondisi sakit, harus dijaga jangan sampai informasi yang diberikan menambah kondisi sakit menjadi semakin berat. Rasulullah SAW mengajarkan cara-cara menyampaikan informasi dengan baik, contohnya dalam kisah orang badui yang mengencingi masjid. Rasulullah dengan hikmah dan bijak tidak langsung mencerca orang yang kencing di masjid. PENUTUP Simpulan Indonesia menganut sistem Eropa Continental sebagai bagian dari warisan kolonial Belanda yang berazaskan kodifikasi dalam arti semua hukum dihimpun di dalam buku peraturan perundang-undangan. Dalam hukum positif Indonesia, informed consent sangat jelas diamanahkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Praktek Kedokteran No. 29 Tahun 2004 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999. Hak pasien sebagai konsumen jasa untuk mendapatkan informasi juga dilindungi Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Peraturan yang lebih spesifik tentang Informed Consent diatur dengan Peraturan Menteri kesehatan No. 585 Tahun 1990 tentang Persetujuan Tindakan Medik, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Amerika Serikat sistem hukum Anglo Saxon memakai peradilan jury yang terbentuk dari kebiasaan (common law) yang berkembang dan menjadi luas pemakaiannya melalui keputusan-keputusan hakim (Yurisprudensi). Masalah hukum Informed Consent di Amerika tidak terlepas dari perkembangan hukum di Negara lain. Juga terdapat banyak kasus, yang menjadi dasar perkembangan yurisprudensi. Jika diadakan perbandingan antara kedua sistem hukum tersebut ternyata banyak kesamaan. Dalam prakteknya, hukum kesehatan lebih bersifat universal karena menyangkut Hak Asasi Manusia. Namun tentu saja dalam pelaksanaannya, sangat dipengaruhi oleh falsafah moral bangsa, bagi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. DAFTAR PUSTAKA A. Buku Al Quranul Karim, dalam Al Quran Digital. Al Hadits dalam Al Hadits Digital. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. Hukum Perjanjian Dalam Islam, Ctk Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,1996. E.Utrecht/M.Saleh D, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, 1989. J. Guwandi, Informed consent Consent. FKUI. 2004. J. Guwandi, Hospital Law (Emerging doctrines & Jurisprudence), FKUI, Jakarta J.Guwandi, Pengantar Ilmu Hukum Medik & Bio-etika, FKUI, Jakarta, 2009. M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan, Edisi 4, EGC, Jakarta, 2009. M. Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Rajagrafindo Persada, Jakarta , 2006. Mochtar K & Arief S, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000. Munir Fuady, Sumpah Hipokrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Doketr dan Pasien), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002. S.Y. Tan MD.JD, Medical Malpractice, Understanding The law, ManagingThe Risk, World Scientific Publishing. Co. Pte. Ltd, Singapore, 2006. Tony Hope, Julian Savulsen, Judith Hendrick, Medical Ethics & Law The Core Curriculum, Elsevier Science Limited, Toronto, 2003. B. Peraturan Perundang-Undangan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen PP No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 290/Men.Kes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. C. Internet http://lawstudyforum.wordpress.com /2007/10/05/ perbandingan-hukum, diakses tanggal 12 April 2010. http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Amerika_Serikat, diakses tanggal 12 April 2010. http://jakarta.usembassy.gov/ptp/hakasasi1.html, diakses tanggal 12 April 2010. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1407801/informed-consent diakses tanggal 11 April 2010. http://www.research.umn.edu/consent/mod1soc/mod1sec4.html diakses 9 des 2009 jam 1.43 PM. http://aswinsh.wordpress.com/2009/01/06/informed-consent-suatu- tinjauan-hukum/diakses tgl 9 desember 2009 jam 01.21 PM. http://wapedia.mobi/id/Hukum_Inggris, diakses tanggal 12 April 2010.
KEWENANGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT DALAM MEMBUAT PERATURAN DAERAH PROPINSI YANG BERKAITAN DENGAN PENANAMAN MODAL DI WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT Oleh: Efik Yusdiansyah Dosen Fakultas Hukum Unisba Jln. Rangga Gading Nomor 1 Bandung. Abstrak Salah satu yang menjadi kewenangan Kabupaten atau kota adalah urusan penanaman modal. Dalam pelaksanaannya hal ini diatur oleh Peraturan Daerah masing-masing dimulai dari proses perijinan sampai penentuan besarnya retribusi ke kas daerah dan pajaknya, yang digolongkan ke dalam pajak daerah. Keadaan ini seharusnya memotifasi daerah kabupaten atau kota untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat semaksimal mungkin sehingga daya saing daerah untuk mendatangkan penanam modal besar. Yang terjadi sebaliknya daerah bersaing secara tidak sehat untuk mendapatkan investor dan tanpa memperhatikan kepentingan daerah lain. Berdasarkan latar belakang tersebut menarik untuk diteliti berkaitan dengan fungsi dan peran Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat untuk mengatur keadaan ini sehingga di wilayah Jawa Barat ada perlakuan yang sama. Persoalan yang akan dibahas dalam tulisan ini berkaitan dengan :Adakah kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi untuk membuat Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Penanaman Modal? Langkah- langkah apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi untuk melakukan Harmonisasi Hukum pada pengaturan penanaman modal di daerah? Dapatkan Pemerintah Daerah Propinsi membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang dianggap merugikan masyarakat kerena tidak berjalannya invesitasi di daerah? PENDAHULUAN UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pemberian otonomi kepada daerah yang dilekatkan pada kabupaten dan kota sedangkan pada Propinsi otonomi terbatas dan dekonsentrasi. Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah diatur dengan menganut asas residual yang diserahkan pada daerah.1 Artinya kewenangan pusat ditentukan secara limitatif 1 Lihat Pasal 10 UU No. 32 Tahun 2004. sedangkan sisanya merupakan kewenangan daerah.2 Hal ini jika dikaitkan dengan ajaran mengenai isi dan luasnya otonomi dapat diklasifikasikan menganut ajaran rumah tangga formal. Dalam ajaran rumah tangga formal prakarsa atau inisiatif daerah yang sangat menentukan apakah suatu urusan merupakan kewenangan daerah atau bukan. Artinya sesuatu yang bukan kewenangan pusat akan otomatis menjadi kewenangan daerah jika itu diurus oleh daerah sedangkan jika tidak diurus pusat dapat mengambil kembali urusan tersebut dan masuk menjadi urusan pusat. Kewenangan daerah yang akan diurus oleh daerah tentu harus diatur dalam peraturan, yang disebut peraturan Daerah (Perda). Salah satu yang menjadi kewenangan Kabupaten atau kota adalah urusan penanaman modal. Artinya Penanaman Modal di Daerah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah oleh UU No. 32 Tahun 2004 merupakan kewenangan daerah kabupaten dan kota. Dalam pelaksanaannya hal ini diatur oleh Peraturan Daerah masing-masing dimulai dari proses perijinan sampai penentuan besarnya retribusi ke kas daerah dan pajaknya, yang digolongkan ke dalam pajak daerah. Keadaan ini seharusnya memotifasi daerah kabupaten atau kota untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat semaksimal mungkin sehingga daya saing daerah untuk mendatangkan penanam modal besar. Yang terjadi sebaliknya daerah bersaing secara tidak sehat untuk mendapatkan investor dan tanpa memperhatikan kepentingan daerah lain. Hal ini dapat terlihat dari praktek pendatangan investor pada perumahan misalnya di daerah kawasan lindung hal ini mungkin dari aspek pendapatan asli daerah meningkat tetapi dari aspek lingkungan rusak dan berdampak pada daerah lain. Selain itu Pemerintah Daerah cenderung membuat pengaturan yang birokratis sehingga untuk menanamkan modal di sektor perumahan saja perlu mendapatkan ijin yang jumlahnya banyak dari dinas yang berbeda sehingga pengusaha merasa berat baik dari aspek biaya maupun waktu pengurusannya. Tetapi dilain pihak jika ada daerah tertentu yang telah memperoleh investor daerah lain menawari investor itu dengan berbagai fasilitas kemudahan hal ini menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Berdasarkan latar belakang tersebut menarik untuk diteliti berkaitan dengan fungsi dan peran Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat untuk 2 Pembagian kewenangan yang diatur dalam UU No. 22 yang kemudian diubah oleh UU no. 32 ini lajimnya dipergunakan dalam bentuk negara federal, sedangkan dalam negara kesatuan sebaliknya yang dirinci adalah mengatur keadaan ini sehingga di wilayah Jawa Barat ada perlakuan yang sama. Persoalan yang akan dibahas dalam tulisan ini berkaitan dengan : 1. Adakah kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi untuk membuat Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Penanaman Modal? 2. Langkah-langkah apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi untuk melakukan Harmonisasi Hukum pada pengaturan penanaman modal di daerah? 3. Dapatkan Pemerintah Daerah Propinsi membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang dianggap merugikan masyarakat kerena tidak berjalannya invesitasi di daerah? PEMBAHASAN A. kewenangan Daerah Provinsi membuat Perda Penanaman Modal Keberadaan Pemerintah Daerah dalam negara kesatuan republik Indonesia sangat berkaitan dengan teori pemencaran kekuasaan. Salah satu bentuk dari teori pemencaran kekuasaan ini adalah pemencaran vertikal yang menghasilkan teori Negara Federal dan Teori Negara Kesatuan.3 Ada perbedaan mendasar antara dua bentuk pemencaran vertikal ini yaitu dalam bidang urusan yang menjadi wewenangnya. Dalam negara kesatuan pembagian wewenang antara pusat dan daerah hanya bidang pemerintahan saja, sedangkan dalam negara federal pembagian wewenangnya bersifat ketatanegaraan artinya satuan daerah negara bagian itu merupakan satuan kenegaraan bukan satuan pemerintahan.4 Dasar hukum dari bentuk negara kesatuan adalah Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 lengkapnya Pasal tersebut berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Secara teoritis pasal ini keliru berkaitan dengan penyebutan berbentuk republik yang mengandung arti seolah-olah bentuk negara Indonesia adalah republik, padahal berbicara bentuk negara maka pilihannya Kesatuan atau Federasi, bukan Republik atau Kerajaan. Negara kesatuan yang dibentuk menurut Pasal 18 ternyata menggunakan cara desentralisasi teritorial bukan sentralisasi. Pembagiannya adalah Republik 3 Disimpulkan dari Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas InDonesia, Jakarta, 1983, hlm 167-169. 4 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah,Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002, hlm. 33. Indonesia dibagi atas Propinsi dan Propinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintah daerah Provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.5 Dari ketentuan ini jelas bahwa provinsi merupakan daerah otonom yang berwenang mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Artinya kalau hanya untuk membuat Peraturan Daerah dari sini dapat terjawab bahwa Propinsi berwenang membuat Peraturan Daerah. Hal ini lebih dikuatkan lagi oleh ketentuan Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan “Pemerintah Daerah berhak Menetapkan Peraturan daerah dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Dari pasal tersebut nampak ada persoalan hukum, yaitu apa yang dimaksud dengan peraturan-peraturan lain ? Kalau peraturan lain disini diartikan sebagai peraturan pelaksana dari peraturan daerah apakah nanti maksudnya peraturan pelaksana dari Peraturan daerah ini banyak jenis? Penulis berpendapat bahwa yang dimaksud peraturan lain di Pasal tersebut tentu adalah peraturan pelaksana dari Peraturan daerah dan jenisnya tentu tidak hanya Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota melainkan juga peraturan yang dikeluarkan Satuan Kerja Pemerintah Daerah bahkan mungkin keputusan DPRD. Persoalan selanjutnya apa yang menjadi urusan rumah tangga daerah propinsi? Hal ini perlu untuk menjawab apakah dalam penanganan penanaman modal di daerah itu kewenangan propinsi atau bukan. Berbicara kewenangan secara teoritis sumbernya ada tiga yaitu Atribusi, Delegasi, dan Mandat.6 Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan, Delegasi adalah pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan dari suatu lembaga negara baik kepada lembaga negara yang lain maupun kepada bawahannya dengan sekaligus pengalihan tanggungjawabnya. Sedangkan mandat sifatnya hanya pemberian kuasa dari atasan kepada bawahan atau kepada yang dikuasakan dan tanggungjawab tetap berada pada pemberi mandat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah pemberian kewenangan oleh pemerintah Pusat kepada pemerintah Daerah dilakukan secara delegasi dengan uu. Undang-undang yang dimaksud adalah UU No. 32 Tahun 2004 yang dalam Pasal 10 ayat (1) memberikan kewenangan urusan pemerintahan kepada daerah dengan mencantumkan secara limitatif apa yang menjadi urusan pemerintah Pusat atau dengan kata lain urusan daerah adalah urusan sisanya. 5 Lihat Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945 6 Philipus M. Hadjon, (ed.), Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 130. Lengkapnya Pasal tersebut adalah “ Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, Pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama , serta kewenangan bidang lain”. Kewenangan bidang lain diatur dalam Ayat (2) –nya yaitu meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional, pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional. Dari Pasal tersebut jelas bahwa Pemerintah Daerah berwenang mengatur masalah penanaman modal di daerahnya. Persoalannya pemerintah daerah yang mana apakah Propinsi? Atau Kabupaten dan Kota? Pasal 11 UU ini menjelaskan bahwa Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom pada intinya da tiga, yaitu : a. kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten atau kota, b. kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu, dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten atau kota.7 Kewenangan bidang tertentu dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai daerah Otonom. Pasal 3 Ayat (2) PP tersebut menyatakan : “ Kewenangan bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro, pelatihan bidang tertentu , alokasi sumber daya manusia potensial, penelitian yang mencakup wilayah propinsi, pengelolaan pelabuhan regional, pengendalian lingkungan hidup, promosi dagang dan budaya/pariwisata, penanganan penyakit menular dan hama tanaman dan perencanaan tata ruang propinsi. Dari ketiga kewenangan yang dimiliki provinsi tersebut jelas Propinsi dapat mengatur atau membuat Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Penanaman modal dalam hal Penanaman modal yang dilakukan sifatnya lintas kabupaten atau kota dalam arti pendekatan wilayah misal diperbatasan, selain itu penulis menafsirkan termasuk di dalamnya yang akibatnya lintas wilayah misal pencemarannya atau meningkatan sumber ekonominya. Selain itu tentu yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian regional secara makro dalam hal ini penulis beranggapan termasuk di dalamnya perencanaan masuknya investasi ke daerah yang berdampak menguntungkan semua daerah tidak hanya daerah tempat investasi itu masuk. Kemungkinan ke tiga Propinsi 7 Lihat lebih lanjut Pasal 9 Ayat (1 & 2) UU No. 22 Tahun 1999. mengatur semua urusan di bidang penanaman modal karena daerah belum atau tidak melaksanakan urusan tersebut tetapi untuk hal ini ada prosedur yaitu harus ada penyerahan urusan dari kab./kota kepada propinsi. Dalam hal ini menarik untuk disimak kasus Bali di mana semua kabupaten dan kota di Bali menyerahkan urusannya kepada Propinsi. Persoalan yang lainnya bagaimana kalau provinsi ingin mengatur masalah penanaman modal tetapi tidak berkaitan dengan lintas kab./kota dan juga tidak ada penyerahan dari kab./kota kepada Propinsi. Dalam hal ini menurut PP No. 38 Tahun 2007 maka Propinsi dapat mengatur Perda tentang Penanaman Modal hanya menyangkut kerjasama dalam bidang penanaman modal dengan kabupaten dan kota. Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dapat membuat Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penanaman Modal. Materi muatan yang jelas merupakan kewenangan Provinsi berkaitan dengan penanaman modal ini hanya berupa kerjasama dalam bidang penanaman modal dengan kabupaten dan kota atau Penanaman modal yang dilakukan sifatnya lintas kabupaten atau kota Kemungkinan terbaik adalah Semua Materi muatan yang berkaitan dengan Penanaman Modal setelah terlebih dahulu ada penyerahan kewenangan dari kabupaten dan kota yang ada di provinsi Jawa Barat. B. Langkah-langkah Pemerintah Daerah Propinsi untuk melakukan Harmonisasi Hukum pada pengaturan penanaman modal di daerah Persoalan hukum yang lainnya berkaitan dengan langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh Provinsi agar terjadi harmonisasi hukum antara kabupaten, kota dan propinsi. Terhadap persoalan hukum ini penulis beranggapan ada kaitannya dengan persoalan hukum berikutnya yaitu Apakah Pemerintah Daerah Propinsi dapat membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang dianggap merugikan masyarakat kerena tidak berjalannya invesitasi di daerah? Penulis berasumsi menganai langkah-langkah itu berkaitan dengan upaya prefentif sedangkan jika tidak berhasil upaya prefentif ini tentu dapat dilakukan upaya refresif dengan pembatalan namun caranya bagaimana itu yang akan diuraikan. Langkah yang berkaitan untuk mewujudkan harmonisasi hukum yang dapat ditempu adalah dengan sosialisasi dan pengarahan yang jelas kepada daerah kab. dan kota bahwa ada paradigma dalam otonomi yang harus menjadi perhatian bersama. Paradigma tersebut adalah betapapun luasnya otonomi pada tingkat tertentu tetap harus tunduk pada tujuan negara kesatuan. Oleh karena itu ada prinsip-prinsip negara kesatuan yang tidak boleh disimpangi oleh otonomi yaitu : a. prinsip keseragaman artinya di bidang-bidang tertentu harus dijamin dijalankan secara seragam misal dalam hal penegakan hukum, b. Prinsip pelayanan yang sama misal penggajian untuk golongan yang sama digaji sama, dan c. tidak ada otonomi tanpa pengawasan. Selain itu harus diberikan pengetahuan tentang asas-asas dalam perundang-undangan. Misal asas delegasi artinya jika suatu materi telah didelegasikan untuk diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan tertentu tidak boleh diatur dalam bentuk yang lain walaupun dilihat dari kedudukannya mempunyai derajat yang lebih tinggi. Hal lain Agar Desentralisasi yang perwujudannya dalam otonomi daerah berjalan dengan lancar termasuk terjadi harmonisasi di bidang hukum maka Pemda harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : Prinsip Pemerintahan yang Baik (Good Governance Goverment ) Untuk mewujudkan otonomi yang diharapkan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakayat Indonesia, maka proses penyelenggaraan pemerintahan perlu ditata sedemikian rupa sehingga memiliki bobot yang dapat dipercayai oleh seluruh komponen dalam masyarakat. Pemerintahan yang baik merupakan syarat utama untuk terciptanya sistem pelayanan yang disatu sisi mampu merespon perkembangan eksternal yang terjadi, dan di sisi lain mampu mengakomodasi tuntutan internal. Dalam merespon hal-hal tersebut, maka perlu diperhatikan beberapa hal penting yang menjadi karakteristik penyelenggaraan otonomi daerah yakni: 1. adanya kepastian hukum penyelenggaraan otonomi daerah, keterbukaan pemerintahan pusat, profesional dan memiliki akuntabilitas. 2. menghormati hak-hak asasi masyarakat ( manusia). 3. dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa perbedaan/diskriminasi. 4. mampu mengakomodasi kontrol sosial masyarakat. 5. adanya partisipasi, otoaktivitas, desentralisasi. 6. peningkatan sistem checks and balances. Dalam implementasinya, maka acuan yang harus menjadi indikator utama untuk diperhatikan yaitu pertama, adanya penciptaan sistem hukum yang benar dan adil dalam seluruh tatanan administrasi pemerintahan, hukum adat dan hukum yang hidup tumbuh dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan adat istiadat dan budaya setempat perlu diperhatikan, agar mendapat tempat dalam pembinaan hukum nasional atau dengan kata lain pemberdayaan pranata hukum adat dalam kerangka penyusunan peraturan perundang-undangan, serta peningkatan pengawasan masyarakat yang dilakukan oleh DPR. Kedua, prinsip keterbukaan yang meliputi penumbuhan iklim yang kondusif bagi terlaksanya pengaduan terhadap hak-hak asasi manusia, transparansi informasi secara benar, jujur dan adil. Ketiga, prinsip akuntabilitas, yang meliputi kejelasan rencana kerja, prosedur dan mekanisme kerja, dengan sistem pertanggungan jawaban yang jelas, serta pembentukan sistem pemberian ganjaran dan sanksi yang tegas. Keempat, Prinsip profesionalitas yang meliputi kapabilitas, kompetensi, dan integritas. Kelima, partisipasi, otoaktivitas, dan desentralisasi, sebagai wujud komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Keenam, berkembangnya sistem checks and balances, yang pada akhirnya mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih terhadap unsur-unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme dan untuk terlaksananya sistem tersebut perlu penagannya secara efektif oleh keseluruhan unsur aparatur negara.6 Dengan demikian, pemerintahan yang baik (Good Governance Goverment) merupakan sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara yang efisien dan efektif dengan menjaga sinergi yang konstruktif di antara pemerintah dan berbagai pihak dalam masyarakat. Dapat pula dikatakan bahwa pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya kesejajaran, kesamaan, kohesi dan kesimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh pemerintah, dan masyarakat dalam arti luas, artinya adanya civil society dan business. Ketiga unsur ini sangat penting terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah, sehingga dapat menciptakan iklim yang sehat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, negara berfungsi 6 Riyas Rasyid, Arah Kebijakan Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur Negara yang Profesional Dalam Era Pembangunan Indonesia Baru, Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2000, hlm. 7-8. menciptakan iklim lingkungan politik dan hukum yang kondudsif, sektor swasta mendorong terciptanya lapangan kerja dan pendapatan masyarakat, sedangkan masyarakat sendiri mewadahi interaksi sosial politik dan partisipasi dalam berbagai aktivitas ekonomi, sosial dan politik. Dalam pada itu, Miftah Thoha, menggaris bawahi Gutmann dan Thomson( 1996) bahwa prinsib demokrasi yang melekat pada sistem pemerintahan yang baik ( Good Governance Goverment), melekat urgensi untuk menempatkan kekuasaan di tangan rakyat, bukan di tangan penguasa. Kemudian, tidak adanya rasa takut untuk memasuki suatu perkumpulan atau serikat sesuai dengan kebutuhan hati nurani, dan terakhir dihargainya perbedaan pendapat sebagai perbuatan moral.7 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dapat melakukan langkah-langkah konkrit yang sifatnya prefentif dengan mengadakan pengarahan terhadap pengertian paradigma otonomi daerah, asas-asas perundang-undangan, dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. C. Kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota Berkaitan dengan persoalan hukum ketiga ternyata Pemerintah Daerah Propinsi tidak dapat membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, karena menurut Pasal 114 UU No. 32 Tahun 2004 yang dapat membatalkannya adalah Pemerintah pusat. Ada tiga alasan yang dapat digunakan oleh pemerintah pusat untuk membatalkan peraturan daerah yaitu a. bertentangan dengan kepentingan umum, b. bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, dan c. bertentangan dengan peraturan perundang- undangan lainnya. Dalam kaitannya dengan alasan point b pemerintah pusat harus berhati- hati dalam penerapannya. Kenapa demikian, karena tetap pemerintah pusat harus selalu memperhatikan asas perundang-undangan, dalam hal ini yang berkaitan dengan materi muatannya. Artinya kalau urusan pemerintahan yang telah didelegasikan kepada kabupaten atau kota dan oleh kabupaten atau kota telah diatur dalam Peraturan Daerah maka kalau ada peraturan yang lebih atas 7 Thoha Miftah, Peran Ilmu Administrasi Publik Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik,Pascasarjana UGM, Yogykarta, 2000, hlm. 15. mengatur hal tersebut tidak dapat dengan serta merta dibatalkan dengan alasan bertentangan dengan yang lebih tinggi. Kenapa demikian karena materi muatan peraturan perundang-undangan yang telah didelegasikan untuk diatur dalam jenis peraturan perundang-undangan tertentu tidak dapat diatur oleh jenis lain. Provinsi hanya mungkin melakukan upaya hukum dengan cara melakukan gugatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung. Adapun tata caranya Dengan mengajukan gugatan hak uji materiil ke MA atau melalui Pengadilan Tingkat Pertama dengan disertai alasan yang jelas kenapa peraturan perundang-undangan tersebut di gugat. Gugatan Hak uji Materiil ini juga dapat dilakukan ke Pengadilan tingkat pertama, hanya ada perbedaan dari kekuatan putusannya. Kalau diajukan pada MA maka putusannya kalau dinyatakan tidak berlaku maka ketidak berlakuannya bersifat umum artinya peraturan tersebut sudah dianggap tidak ada sedangkan bila ke Pengadilan tingkat pertama maka putusannya hanya mengikat bagi kasus itu saja dan tidak menjadikan peraturan perundang-undangan yang diuji tidak berlaku. Kesimpulannya pemerintah daerah provinsi tidak dapat membatalkan peraturan daerah kabupaten atau kota, karena yang berwenang membatalkan adalah pemerintah pusat sedangkan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah mengajukan gugatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung. Penutup Simpulan 1. Pemerintah Daerah Provinsi dapat membuat Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penanaman Modal. Materi muatan yang jelas merupakan kewenangan Provinsi berkaitan dengan penanaman modal ini hanya berupa kerjasama dalam bidang penanaman modal dengan kabupaten dan kota atau Penanaman modal yang dilakukan sifatnya lintas kabupaten atau kota Kemungkinan terbaik adalah Semua Materi muatan yang berkaitan dengan Penanaman Modal setelah terlebih dahulu ada penyerahan kewenangan dari kabupaten dan kota yang ada di provinsi Jawa Barat. 2. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dapat melakukan langkah-langkah konkrit yang sifatnya prefentif dengan mengadakan pengarahan terhadap pengertian paradigma otonomi daerah, asas-asas perundang-undangan, dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 3. Pemerintah daerah provinsi tidak dapat membatalkan peraturan daerah kabupaten atau kota, karena yang berwenang membatalkan adalah pemerintah pusat sedangkan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah mengajukan gugatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung. DAFTAR PUSTAKA Buku-buku Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah,Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002. Philipus M. Hadjon, (ed.), Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993. Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas InDonesia, Jakarta, 1983 Riyas Rasyid, Arah Kebijakan Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur Negara yang Profesional Dalam Era Pembangunan Indonesia Baru, Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2000. Thoha Miftah, Peran Ilmu Administrasi Publik Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik,Pascasarjana UGM, Yogykarta, 2000. Peraturan perundang-undangan UUD 1945 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi, Kabupaten/Kota Sebagai daerah Otonom. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1993 Jo No. 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Gugatan Hak Uji Materiil.
DELIK DAN SANKSI KESUSILAAN DALAM KUHP INDONESIA DAN SINGAPURA Oleh : Rani Suryani Pustikasari Hakim pada PN Bale Bandung, Mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung. Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Abstrak The Offense in the Penal Code Indonesian morality categorized into types of crimes and violations, and sanction of morality offenses are arranged in Book II, Chapter XIV of chapter 281 to chapter 303 and in Book III, Chapter VI of the start of Article 532 to Article 547, while the Singapore Penal Code offenses (offense) about the propriety of criminal sanctions and their spread into several sections, namely Chapter XIV, entitled: Offenses Affecting The Public Health, Safety, Convenience, Decency and Morals, Chapter XVI on "The Offenses Affecting Human Body, and Chapter XX of the "Offenses Relating to Marriage. Second, basically in Indonesia and Singapore Penal Code, all set about the crime associated with the problem of morals, only arrangements and sanctions are different between the Indonesian Penal Code and Penal Code of Singapore, but the types of crime that belong to the criminal acts of decency almost same, they are rape, adultery, incest, pornography, and so forth. Kata kunci: Decency Offense And Sanctions PENDAHULUAN Sistem hukum didunia menurut Marc Ancel dikelompokkan menjadi lima sistem yaitu sistem Eropa kontinental (System of Civil Law), sistem Anglo American (Common Law System), sistem timur tengah (Middle East System), sistem timur jauh (Far East System), serta sistem negara-negara sosialis.1 Sistem hukum itu sendiri menurut Lawrence M. Friedman mempunyai fungsi sebagai kontrol sosial, penyelesaian sengketa, rekayasa sosial dan pemeliharaan sosial.2Indonesia sendiri, sistem hukumnya lebih dipengaruhi 1 Marc Ancel, Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems, Routledge & Kegan Paul, London, 1965, hlm. 21 2 Lawrence M. Friedman, American Law an Introduction (Hukum Amerika sebuah Pengantar), penerjemah Wisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 11 oleh sistem Eropa kontinental (Civil Law), baik itu hukum perdata maupun hukum pidananya. Walapun berbeda-beda sistem hukumnya, pada dasarnya hukum disuatu negara itu diciptakan untuk di tegakkan atau dijalankan. Adapun tujuan penegakan hukum itu sendiri adalah untuk menegakkan prinsip ”equality before the law” dan untuk pencapaian keadilan bagi semua orang (justice for all).3 Salah satu hukum yang dibuat untuk memberikan keadilan bagi setiap orang adalah hukum pidana. Hukum pidana pada hakikatnya berisi norma dan ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan diharuskan, disertai ancaman pidana barang siapa melanggar larangan tersebut. Pelanggaran atas ketentuan hukum pidana biasanya disebut tindak pidana, perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana dan banyak istilah lainnya, yang terhadap pelakunya dapat dikenai sanksi sebagaimana sudah ditetapkan dalam undang-undang.4 Pengaturan mengenai berbagai tindak pidana dan sanksinya dalam sistem Eropa Kontinental biasanya terkodifikasikan di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu tindak pidana yang banyak mendapatkan sorotan di Indonesia adalah tindak pidana mengenai kesusilaan. Delik atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.5 Atau dapat juga diartikan sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana.6 Menurut kamus hukum kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma- norma kesopanan yang harus/dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat.7 Kesopanan (zeden) pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antara berbagai anggota masyarakat. Sedangkan kesusilaan (Zedelijkheid) juga mengenai adat kebiasaan yang baik itu, tetapi khusus setidaknya mengenai kelamin (seks) seseorang.8 3 Edi Setiadi, Pembaharuan KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana, Syiar Madani (jurnal Ilmu Hukum) vol. IV No. 2, Juli 2002, hlm. 114. 4 Edi Setiadi, Penegakkan Hukum Pidana dan Perkembangan Pengaturan Delik Kesusilaan dalam Bunga Rampai Hukum Pidana, Fakultas Hukum Unisba, Bandung, 2004, hlm. 233 5 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59 6 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 78 7 Yan Pramudya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda,Indonesia, Inggris, Aneka Ilmu , Semarang, 1977, hlm. 933 8 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 112. Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana itu apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkupnya ternyata tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas ”kesusilaan” itu cukup luas dan berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.9 Delik kejahatan terhadap kesusilaan banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian baik dalam penyidikan, penuntutan maupun tahap pengambilan keputusan, selain kesulitan dalam batasan, kesulitan pembuktian misalnya pemerkosaan atau cabul yang pada umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.10 Berbeda halnya dengan di Indonesia, dimana tindak pidana yang terkait dengan kesusilaan banyak terjadi dimana-mana, ternyata ada salah satu negara di Asia tenggara yaitu Singapura yang sistem hukumnya dipengaruhi oleh sistem Hukum Common Law Inggris11 diklaim bahwa insiden kejahatannya paling rendah di dunia karena pemberlakuan sanksi atau hukuman yang sangat berat.12 Oleh karena itu penulis tertarik untuk memperbandingkan mengenai delik kesusilaan dan sanksinya dalam KUHP Indonesia dan Singapura. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pengaturan delik kesusilaan dan sanksinya dalam KUHP Indonesia maupun dalam KUHP Singapura ? 2. Apa persamaan dan perbedaan dari delik kesusilaan yang diatur dalam KUHP Indonesia dan KUHP Singapura ? 9 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Predana Media Group. Jakarta, 2008, hlm. 251 10 Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 7 11 Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, Lihat Lampiran 3 mengenai Negara dan Sistem Hukum yang Berlaku, hlm. 316 12 Chang, Hwee Yin, "Crime in Singapore: A statistical comparison with major cities", Statistics Singapore Newsletter (Singapore: Statistics Singapore), October, 1994. PEMBAHASAN A. Pengaturan Delik Kesusilaan dan Sanksi Pidana dalam KUHP 1) Pengaturan Delik Kesusilaan Pengaturan tentang delik kesusilaan di dalam KUHP menggolongkan jenis tindakan pidana kesusilaan ke dalam tindak pidana kesusilaan dengan jenis ”kejahatan”, yaitu dalam Bab XIV Buku II pasal 281 sampai dengan pasal 303 dan tindak pidana kesusilaan dengan jenis ”pelanggaran”, yaitu Bab VI Buku III Pasal 532 sampai dengan 547 KUHP. Adapun perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kejahatan antara lain sebagai berikut : a. Yang berhubungan dengan pelanggaran kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda-benda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (sebagaimana diatur dalam Pasal 281-283) b. Perbuatan zina dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual(diatur dalam Pasal 284 – 296). c. Pemerkosaan (Pasal 285 KUHP) Dalam Black’s Law Dictionary ditegaskan bahwa :13 Rape : Unlawful sexual intercourse with a female without her consent. The unlawful carnal knowledge of a woman by a man forcibly and against her will. The act of sexual intercourse committed by a man with a woman not his wife and without her consent, committed whwn the woman’s resistance is overcome or force of fear or under other prohibitive conditions. Dengan mengkaji makna perkosaan sebagaimana diuraikan di atas, dalam Dicktionary ternyata pengertian perkosaan tidak jauh berbeda dengan yang diatur dalam KUHP. Makna pertama yaitu suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan/kehendak wanita yang bersangkutan. Perbuatan hubungan hlm. 1260 13 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary Sixth Edition, St Paul Minn, West Publishing CO, 1990, kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap wanita yang bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau dibawah kondisi ancaman lainnya. Unsur pokok dari perkosaan adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan seorang wanita. Wanita adalah korban dari tindak pidana perkosaan. Wanita yang disetubuhi tersebut juga harus bukan muhrimnya. Artinya tidak terikat perkawinan dengan pelaku.14 Perkosaan diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk kejahatan di Indonesia (bahkan didunia) dan bagi yang melakukannya diancam sanksi pidana yang tidak ringan. Belakangan malah ada tuntutan agar pelaku pemerkosaan dihukum mati saja. Perkosaan membawa dampak buruk bagi siapapun yang pernah mengalaminya. 15 a. perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (diatur dalam Pasal 297 KUHP) b. yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (diatur dalam Pasal 299 KUHP ) c. yang berhubungan dengan minuman memabukkan (Pasal 300 KUHP) d. menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301 KUHP) e. penganiayaan terhadap hewan (Pasal 302 KUHP) f. perjudian (Pasal 303 dan 303 bis KUHP) Sedangkan yang termasuk ke dalam pelanggaran kesusilaan dalam KUHP, perbuatan-perbuatannya meliputi : a) mengungkapan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (diatur dalam Pasal 532-535) b) yang berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (diatur dalam Pasal 536-539) c) yang berhubungan dengan perlakuan tidak susila terhadap hewan (diatur dalam Pasal 540, 541, dan 544); 14 Rena Yuliya, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 15 15 Suryo Ekotama, dkk, Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspktif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,2001, hlm. 96 - 97 d) meramal nasib/mimpi (diatur dalam pasal 545); e) menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (diatur dalam Pasal 546); f) memakai jimat sebagai saksi di persidangan (diatur dalam pasal 547); Delik kesusilaan dalam perkembangan penyusunan konsep Konsep KUHP baru, tidak dibedakan anatara “kejahatan kesusilaan” dan “pelanggaran kesusilaan”. Konsep KUHP baru hanya mengelompokkan dalam 1 (satu) bab dengan judul tindak pidana terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan. Tindak pidana terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan tersebut diatur dalam pasal 467 sampai dengan pasal 505 Bab XVI Buku II Konsep KUHP baru. 2) Sanksi Pidana Delik Kesusilaan Dalam KUHP Adanya pengaturan mengenai delik kesusilaan di dalam KUHP tentunya mempunya konsekuensi apabila terjadi pelanggaran, yaitu adanya sanksi atau hukuman atau pemidanaan bagi siapa saja yang melanggar pasal-pasal delik kesusilaan. Kejahatan terhadap delik kesusilaan akan di beri sanksi atau pemidanaan sebagaimana berikut ini : Pasal KUHP yang Dilanggar Sanksi Pidana Pasal 281 Pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah Pasal 282 : (1) pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah (2) pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (3) pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah Pasal 283 : (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. (2) Pidana sama dengan ayat (1) (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah Pasal 284 Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan Pasal 285 Diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun Pasal 286 Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal 287 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal 288 (1) diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun. (3) dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pasal 289 Diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal 290 Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun Pasal 291 (1) dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun (2) dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pasal 292 Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Pasal 293 diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Pasal 294 (1) diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (2) diancam dengan pidana yang sama Pasal 295 (1). 1. diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun 2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun (2) Pidana dapat ditambah sepertiga. Pasal 296 Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Pasal 297 Diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Pasal 299 (1) diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah. (2) pidananya dapat ditambah sepertiga (3) dapat dicabut haknya untuk menjalakukan pencarian itu. Pasal 300 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (2) yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (3) yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (4) dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian Pasal 301 Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pasal 302 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (2) yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan. (3) maka hewan itu dapat dirampas. (4) tidak dipidana. Pasal 303 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah (2) Dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian Pasal 303 bis (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah (2) Pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah Pasal 532 Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah Pasal 533 Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah Pasal 534 Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah Pasal 535 diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 536 (1) diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah. (2) pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari. (3) dikenakan pidana kurungan paling lama dua mingu (4) dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan Pasal 537 Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah Pasal 538 Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 539 Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah. Pasal 540 (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama delapan hari atau pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah (2) dapat dikenakan pidana kurungan paling lama empat belas hari. Pasal 541 (1) Diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah (2) pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari. Pasal 544 (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah. (2) pidananya dapat dilipat duakan. Pasal 545 (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah. (2) pidananya dapat dilipat duakan. Pasal 546 Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 547 Diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah. B. Pengaturan Delik Kesusilaan dan Sanksinya dalam KUHP Singapura 1) Pengaturan Delik Kesusilaan KUHP Singapura memuat prinsip-prinsip umum dari hukum pidana dari Singapura, serta unsur-unsur dan denda tindak pidana umum seperti pembunuhan, pencurian dan kecurangan. KUHP Singapura tidak mendefinisikan secara mendalam semua pelanggaran pidana yang berlaku di Singapura - sejumlah besar ini diciptakan oleh undang-undang lain seperti Undang-Undang Penyalahgunaan Senjata, Undang-undang Penculikan , Undang-undang Penyalahgunaan Obat dan Undang-Undang Vandalisme.16 KUHP Singapura terdiri dari 500 bagian, dan dibagi ke dalam 24 bab berikut: 17 BAB I Preliminary (Pendahuluan) BAB II General Explanations (Penjelasan Umum). BAB III Punishments (Hukuman). BAB IV General Exceptions (Pengecualian Umum) BAB V Abetment (Abetment) 16 Penal Code (Singapore), http://en.wikipedia.org, Download hari Selasa 13 April 2010 pukul 13.45 WIB 17 Ibid. BAB VA Criminal Conspiracy (Konspirasi Pidana) BAB VI Offences Against the State (Pelanggaran terhadap Negara) BABVI A Piracy (Pembajakan) BAB VII Offences Relating to the Armed Forces (Pelanggaran yang berkaitan dengan Angkatan Bersenjata) BAB VIII Offences Against the Public Tranquillity (Pelanggaran Melawan Ketenangan Publik) BAB IX Offences By or Relating to Public Servants (Pelanggaran Dengan atau berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil) BAB X Contempts of the Authority of Public Servants. (Contempts Otoritas Pegawai Negeri Umum) BAB XI False Evidence and Offences Against Public Justice (Bukti Palsu dan Pelanggaran Terhadap Keadilan Publik) BAB XII Offences Relating to Coin and Government Stamps BAB XIII Offences Relating to Weights and Measures (Berkaitan Pelanggaran Berat dan Ukuran) BAB XIV Offences Affecting the Public Health, Safety, Convenience, Decency and Morals (Pelanggaran Mempengaruhi Kesehatan Masyarakat, Keselamatan, Kenyamanan, kesopanan dan Moral) BAB XV Offences Relating to Religion (Pelanggaran Berkaitan dengan Agama) BAB XVI Offences Affecting the Human Body (Pelanggaran Mempengaruhi Tubuh Manusia) : a. Offences Affecting Life (Pelanggaran Mempengaruhi Hidup) b. Causing Miscarriage; Injuries to Unborn Children; Exposure of Infants; and Concealment of Births (Menyebabkan Keguguran; Cedera untuk Anak belum lahir; Paparan dari Bayi, dan penyembunyian Kelahiran). c. Hurt (Melukai) d. Wrongful Restraint and Wrongful Confinement e. Criminal Force and Assault f. Kidnapping, Abduction, Slavery and Forced Labour (Penculikan, Penculikan, Perbudakan dan Kerja Paksa). g. Rape (Perkosaan). h. Unnatural Offences (Pelanggaran tidak wajar) BAB XVII Offences Affecting Property (Pelanggaran Mempengaruhi Properti) : a. Theft (Pencurian) b. Extortion (Pemerasan) c. Robbery and Gang-Robbery (Perampokan dan Perampokan Berkelompok). d. Criminal Misappropriation of Property (Pidana penyalahgunaan Properti). e. Criminal Breach of Trust (Pelanggaran Pidana Trust). f. Receiving Stolen Property (Menerima Properti Dicuri/Penadahan). g. Cheating (Kecurangan) . h. Fraudulent Deeds and Dispositions of Property (Perbuatan penipuan dan disposisi dari Properti) i. Mischief (kenakalan). j. Criminal Trespass BAB XVIII Offences Relating to Documents and to Currency Notes and Bank Notes (Pelanggaran Berkaitan dengan Dokumen dan catatan Mata Uang dan Catatan Bank) Currency Notes and Bank Notes (catatan mata uang dan Catatan Catatan Bank) BAB XX Offences Relating to Marriage (Pelanggaran Berkaitan dengan Pernikahan). BAB XXI Defamation (Fitnah) . BAB Criminal Intimidation, Insult and Annoyance (Intimidasi XXII Pidana, Penghinaan dan Gangguan) . BAB XXIII Attempts to Commit Offences Keterangan: Dalam KUHP Singapura tidak ada BAB XIX Dalam KUHP Singapura, delik yang berhubungan dengan kesopanan dan kesusilaan dimasukkan sebagai bagian dari Bab XIV yang berjudul : Offences Affecting The Public Health, Safety, Convenience, Decency and Morals”.18 Dalam bab ini antara lain ada larangan mengenai : (a) menjual buku-buku cabul dan sebagainya (sale of obscene books etc), diatur dalam Pasal 292; (b) menjual dan sebagainya barang-barang cabul kepada remaja (sale etc. Obscene objects to young person), Pasal 293; (c) menyanyikan lagu-lagu cabul (obscene songs), Pasal 294. Disamping itu dalam Bab XVI tentang “The Offences Affecting Human Body”, ada delik mengenai :19 1. menyebabkan keguguran (causing miscarriage), diatur dalam pasal 312- 314; 2. Mencegah kelahiran anak (child destruction before birth), diatur dalam pasal 315; 3. meninggalkan atau menelantarkan anak di bawah 12 tahun (abandonment of a child under twelve years), diatur dalam Pasal 317; 4. menjual/membeli anak di bawah umur untuk pelacuran dan sebagainya (selling/buying minor for purpose of prostitution etc.), diatur dalam Pasal 372-373; 5. Perkosaan (rape), diatur dalam Pasal 375; hlm. 175 18 Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, 19 Ibid, hlm. 175 - 176 6. Incest, diatur dalam Pasal 376 A 7. Perbuatan-perbuatan atau delik tidak wajar (unnatural offences), yaitu persetubuhan yang bertentangan dengan hukum alam (”carnal intercourse againts the order of nature”), baik terhadap orang maupun binatang, diatur dalam pasal 377; 8. Perbuatan yang sangat tidak senonoh sesama laki-laki (disebut juga “kebiadaban mengenai kesusilaan” atau “ outrages on decency”), diatur dalam Pasal 377 A. Selain itu di dalam Bab XX tentang “Offences Relating to Marriage”, ada pasal yang mengancam pidana terhdap seorang laki-laki yang hidup bersama sebagai suami istri (“cohabitation”) atau melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang karena ditipu telah percaya bahwa ia (wanita itu) telah kawin secara tidak sah dengan laki-laki itu (diatur dalam Pasal 493). 2) Sanksi Pidana Delik Kesusilaan Dalam KUHP Singapura setiap pelanggaran terhadap delik-delik kesusilaan sebagaimana yang telah di jelaskan di atas akan dikenakan sanksi atau pemidanaan. Delik kesusilaan yang diamcam dengan sanksi pidana antara lain : a. Penjualan Buku-Buku Cabul Menurut KUHP Singapura orang yang : (a) menjual, memungkinkan untuk menyewa, mendistribusikan, pameran umum atau dengan cara apapun menempatkan ke dalam sirkulasi, atau untuk tujuan penjualan, menyewa, distribusi. Pameran publik atau sirkulasi, membuat, menghasilkan, atau mempunyai dalam miliknya buku cabul, pamflet, kertas, menggambar, melukis, pernyataan atau gambar, atau objek apapun cabul lainnya; (b) impor, ekspor atau menyampaikan setiap objek cabul untuk satu tujuan tersebut di atas, atau mengetahui atau memiliki alasan untuk percaya bahwa objek tersebut akan dijual, biarkan untuk menyewa, didistribusikan atau publik dipamerkan, atau dengan cara dimasukkan ke dalam sirkulasi; (c) mengambil bagian dalam, atau menerima keuntungan dari, bisnis apapun dalam kursus yang dia tahu atau mempunyai alasan untuk percaya bahwa setiap objek seperti cabul adalah, untuk satu tujuan tersebut di atas, dibuat, dihasilkan, dibeli, terus, impor, diekspor, menyampaikan, publik dipamerkan, atau dengan cara dimasukkan ke dalam sirkulasi; (d) mengiklankan, atau membuat yang dikenal dengan cara apapun, bahwa setiap orang yang bergerak atau siap untuk terlibat dalam tindakan apapun yang merupakan pelanggaran di bawah bagian ini, atau bahwa setiap obyek tersebut tidak senonoh bisa diperoleh dari atau melalui orang lain; atau (e) menawarkan atau mencoba untuk melakukan tindakan apapun yang merupakan pelanggaran di bawah bagian ini, dipidana dengan pidana penjara sampai tiga bulan, atau denda, atau keduanya.20 Oleh karena itu di Singapura, menjual, menyewakan, mengedarkan atau memiliki hal-hal yang berbau pornografi merupakan tindak pidana. b. Pemerkosaan Seorang pria melakukan "pemerkosaan" ketika ia melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita dalam keadaan di bawah ini: (a) bukan karena kehendakya (wanita); (b) tanpa persetujuannya; (c) dengan persetujuan, ketika persetujuannya telah diperoleh dengan menempatkan dirinya dalam ketakutan kematian atau terluka; (d) dengan persetujuan (wanita), ketika orang itu (laki-laki) tahu bahwa dia bukan suaminya (wanita), dan persetujuan itu diberikan karena dia percaya bahwa dia adalah orang lain kepada siapa dia atau percaya dirinya sah menikah atau kepada siapa ia akan setuju; (e) dengan atau tanpa persetujuan, ketika dia berada di bawah usia 14 tahun. 20 Terjemahan dari : (a) sells, lets to hire, distributes, publicly exhibits or in any manner puts into circulation, or for purposes of sale, hire, distribution, public exhibition or circulation, makes, produces, or has in his possession any obscene book, pamphlet, paper, drawing, painting, representation or figure, or any other obscene object whatsoever; (b) imports, exports or conveys any obscene object for any of the purposes aforesaid, or knowing or having reason to believe that such object will be sold, let to hire, distributed or publicly exhibited, or in any manner put into circulation; (c) takes part in, or receives profits from, any business in the course of which he knows or has reason to believe that any such obscene objects are, for any of the purposes aforesaid, made, produced, purchased, kept, imported, exported, conveyed, publicly exhibited, or in any manner put into circulation; (d) advertises, or makes known by any means whatsoever, that any person is engaged or is ready to engage in any act which is an offence under this section, or that any such obscene object can be procured from or through any person; or (e) offers or attempts to do any act which is an offence under this, shall be punished with imprisonment of up to three months, or a fine, or both Namun demikian, hubungan seksual oleh seorang pria dengan istrinya sendiri, istri tidak berada di bawah usia 13 tahun, bukan perkosaan. Hukuman untuk pemerkosaan adalah penjara sampai 20 tahun, dan juga denda atau merotan. Sedangkan Seorang pria, yang melakukan atau memfasilitasi tindak pidana perkosaan, secara sengaja menyakiti wanita atau orang lain, atau menempatkan perempuan dalam ancaman kematian atau menyakiti dirinya sendiri atau orang lain, dia dipidana dengan pidana penjara tidak kurang dari delapan tahun dan tidak lebih dari 20 tahun dan juga harus dihukum tidak kurang dari 12 pukulan dari tongkat. Hukuman yang sama juga berlaku terhadap terjadinya pemerkosaan dengan melakukan hubungan seks dengan wanita dibawah 14 tahun tanpa persetujuannya. Perlu dicatat bahwa berdasarkan Woman’s Charter, setiap orang yang berhubungan badan dengan setiap gadis di bawah usia 16 tahun kecuali dengan cara perkawinan yang sah adalah bersalah dan bertanggung jawab, dihukum penjara hingga lima tahun dan denda tidak melebihi $ 10.000 (dolar Singapura). c. Incest Incest terjadi ketika :21 (a) any man has carnal knowledge of a woman with or without her consent who is to his knowledge his grand-daughter, daughter, sister, half-sister or mother (whether such relationship is or is not traced through lawful wedlock); or 22 (b) any woman of or above the age of 16 who with consent permits her grandfather, father, brother, half-brother or son (whether such relationship is or is not traced through lawful wedlock) to have carnal knowledge of her (knowing him to be her grandfather, father, brother, half-brother or son, as the case may be).23 21 Penal Code (Singapore), Op.Cit. 22 Terjemahannya : (a) Setiap orang (laki-laki) yang memiliki pengetahuan bahwa seorang wanita dengan atau tanpa persetujuannya (wanita) menurut sepengetahuannya adalah cucunya, anak perempuannya, saudara perempuannya, setengah-adik atau ibu (apakah hubungan tersebut ditelusuri atau tidak melalui perkawinan yang sah); atau 23 Terjemahan : (b) setiap wanita atau di atas usia 16 tahun yang dengan persetujuan ijin kakeknya, ayah, saudara, saudara tiri atau anak (apakah hubungan tersebut dilacak atau tidak melalui perkawinan yang sah), menurut pengetahuannya (mengetahui bahwa dia dapat menjadi kakeknya, ayah, saudara, setengah-saudara atau anak, seperti yang mungkin terjadi). Seorang pria yang melakukan incest, dipidana dengan pidana penjara hingga lima tahun, dan jika perempuan itu ditemukan berada di bawah 14 tahun pelaku dipidana dengan pidana penjara hingga 14 tahun. Seorang wanita yang melakukan incest, dipidana dengan pidana penjara hingga lima tahun. d. Perbuatan yang sangat tidak senonoh sesama laki-laki (disebut juga “kebiadaban mengenai kesusilaan” atau “ outrages on decency) Dalam KUHP Singapura perbuatan ini diatur dalam Pasal 377A yang menyatakan bahwa: “Any male person who, in public or private, commits, or abets the commission of, or procures or attempts to procure the commission by any male person of, any act of gross indecency with another male person, shall be punished with imprisonment for up to two years”. Setiap laki-laki yang, di depan umum atau swasta, melakukan, atau, melakukan persekongkolan, atau pengadaan atau berusaha untuk mendapatkan komisi oleh setiap laki-laki, setiap tindakan ketidaksenonohan kotor dengan laki-laki lain, dipidana dengan pidana penjara sampai dengan 2 tahun. Untuk memahami latar belakang pasal 377A, pertama-tama harus dijelaskan berlakunya undang-undang induk yaitu pasal 377 mengenai perbuatan “carnal intercourse againts the order of nature” atau hubungan badan yang bertentangan dengan hukum alam dan dikenal sebagai seks "tidak wajar". Dalam Pasal 377 KUHP Singapura disebutkan bahwa : “Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animals, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment for a term which may extend to 10 years, and shall also be liable to fine.” Dari Pasal tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa siapa saja yang secara sukarela melakukan hubungan badan yang bertentangan dengan hukum alam dengan pria, wanita atau hewan, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau dengan pidana penjara untuk jangka waktu sampai 10 tahun, dan juga akan dikenakan denda. Alasan di balik undang-undang ini pada awalnya didasarkan pada hukum pidana Inggris yang berusaha untuk melarang sodomi. Hal tersebut telah dimasukkan oleh Inggris pemerintah kolonial di akhir tahun 1850-an, khususnya oleh Lord Thomas Macaulay yang merancang KUHP India untuk menggantikan hukum pidana Hindu yang sampai saat ini mempengaruhi sebagian besar India. Dalam hukum Hindu, hubungan konsensus antara jenis kelamin yang sama bukan pelanggaran. Dalam draft Macaulay, Pasal 377 mengenai kejahatan "hubungan badan yang bertentangan dengan hukum alam" menjadi dihukum dengan hukuman yang keras. Pasal 377 menjadi efektif sebagai bagian dari Hukum Inggris Baru- dikenakan pada KUHP India dari tanggal 1 Januari 1862, dan diadopsi oleh penguasa kolonial, juga sebagai Pasal 377 Straits Settlements KUHP pada tahun 1871. Penggandaan dan transplantasikan hukum datang ke dalam operasi di Straits Settlements dari Singapura , Penang dan Malaka pada tanggal 16 September 1872. Dicabut pada Oktober 2007 untuk Singapura saja. 24 Pasal 377A (Outrages pada kesopanan) telah ditambahkan ke sub- judul "pelanggaran tidak wajar"di Straits Settlements pada tahun 1938. Kedua pasal yang diserap tidak berubah ke dalam KUHP Singapura ketika kedunya disahkan oleh Singapura DPRD pada tanggal 28 Januari 1955. Undang-undang yang sama juga diperkenalkan oleh Inggris ke daerah koloni Asia seperti Hong Kong (dicabut sejak 1991), Malaya (sekarang Malaysia) dan Burma pada abad ke-19.25 e. Pelanggaran yang berhubungan dengan perkawinan Pelanggaran yang berkaitan dengan perkawinan, yaitu menikah lagi selama suami atau istri masih hidup : 26 ”Whoever, having a husband or wife living, marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life of such husband or wife, shall be punished with imprisonment of up to seven years, and shall also be liable to a fine. If a person commits the offence having concealed from the person with whom the subsequent marriage is contracted the fact of the former marriage, he 24 Section 377A of the Penal Code (Singapore), http://en.wikipedia.org, Download hari Selasa 13 April 2010 pukul 13.45 WIB. 25 Ibid. 26 Penal Code (Singapore), Op. Cit or she shall be punished with imprisonment of up to ten years, and shall also be liable to a fine.” Dalam KUHP Singapura setiap orang memiliki suami atau istri yang masih hidup, kemudian menikah lagi tanpa alasan yang sah, dipidana dengan pidana penjara sampai 7 tahun dan dikenakan denda. Serta apabila seseorang menyembunyikan pernikahan selanjutnya dari pernikahan yang sebelumnya maka dia akan dihukum penjara hingga sepuluh tahun, dan juga dikenakan denda. 2. Persamaan dan Perbedaan Mengenai Delik Kesusilaan dalam KUHP Indonesia dan KUHP Singapura. A. Persamaan Berikut ini akan dijelaskan persamaan delik kesusilaan dalam KUHP Indonesia dengan KUHP Singapura : 1. Jenis Tindak Pidananya Pada dasarnya jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP Indonesia dengan KUHP Singapura terdapat banyak persamaan, diantaranya yaitu mengenai : a. Pelanggaran kesusilaan atau mengungkapkan/mempertunjukkan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda-benda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 281-283 dan 532-535 KUHP Indonesia) sama dengan jenis tindak pidana yang diatur dalam Bab XIV tentang ”Offences Affecting The Public Health, Safety, Convenience, Decency and Morals” KUHP Singapura yaitu, menjual buku-buku cabul dan sebagainya (Pasal 292), menjual dan sebagainya barang-barang cabul kepada remaja (Pasal 293), menyanyikan lagu-lagu cabul (Pasal 294); b. Zinah (Pasal 284 KUHP Indonesia) sama dengan tindak pidana yang diatur dalam Bab XX tentang ”Offences Relating to Marriage” KUHP Singapura mengenai seorang laki-laki yang hidup bersama sebagai suami istri (“cohabitation”) atau melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang karena ditipu telah percaya bahwa ia (wanita itu) telah kawin secara tidak sah dengan laki-laki itu (diatur dalam Pasal 493); c. Perkosaan dan melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan/perbuatan cabul (Pasal 285-291 dan 293 KUHP Indonesia) sama dengan tindak pidana yang diatur dalam KUHP Singapura Bab XVI tentang “Offences Affecting The Human Body” Pasal 375 tentang Perkosaan; d. Perbuatan cabul dengan sesama kelamin yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 292 KUHP Indonesia) sama dengan perbuatan yang diatur dalam KUHP Singapura mengenai Perbuatan-perbuatan atau delik-delik yang tidak wajar, yaitu persetubuhan yang bertentangan dengan hukum alam, baik terhadap orang maupun binatang (Pasal 377 KUHP Singapura). Secara spesifik Dalam Pasal 377 A KUHP Singapura diatur mengenai perbuatan tidak senonoh sesama laki-laki (disebut juga ”kebiadaban mengenai kesusilaan), namun dalam KUHP Singapura, delik-delik tidak wajar mengenai persetubuhan yang bertentangan dengan hukum alam, tidak mengharuskan korbanntya di bawah umur, berbeda dengan KUHP Indonesia, selain itu juga dalam KUHP Singapura diatur persetubuhan dengan binatang namun dalam KUHP Indonesia tidak diatur; e. Incest (Pasal 294 KUHP Indonesia) sama dengan yag diatur dalam Pasal 376 A KUHP Singapura; f. Yang berhubungan dengan pengguguran kandungan (Pasal 299 KUHP Indonesia) sama dengan yang diatur dalam Bab XVI KUHP Singapura tentang “Offences Affecting The Human Body” dalam Pasal 312-314 KUHP Singapura mengenai hal-hal yang menyebabkan keguguran dan pasal 315 KUHP Singapura mengenai mencegah kelahiran anak; B. Perbedaan Berikut ini adalah perbedaan delik Kesusilaan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dengan KUHP Singapura : 1. Segi pengaturannnya Delik-delik Kesusilaan dalam KUHP Indonesia di bedakan ke dalam 2 (dua) pengaturan yaitu : a. Pengaturan dalam Buku II Bab XIV mengenai Kejahatan Terhadap Kesusilaan; b. Pengaturan dalam Buku III dalam Bab VI mengenai Pelanggaran Kesusilaan; Sedangkan delik-delik kesusilaan dalam KUHP Singapura tidak dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran akan tetapi langsung diatur dalam bab-bab tersendiri, yaitu : a. Bab XIV mengenai ”Offences Affecting The Public Health, Safety, Convenience, Decency and Morals” (Pelanggaran Mempengaruhi Kesehatan Masyarakat, Keselamatan, Kenyamanan, Kesopanan, dan Moral); b. Bab XVI mengenai “Offences Affecting The Human Body” (Pelanggaran Mempengaruhi Tubuh Manusia); c. Bab XX mengenai ”Offences Relating to Marriage” (Pelanggaran yang berkaitan dengan pernikahan. 2. Jenis Tindak Pidananya Hampir semua tindak pidana kesusilaan yang ditur dalam KUHP Indonesia diatur juga dalam KUHP Singapura kecuali : a. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 297 KUHP Indonesia yang mengatur mengenai perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur, sebetulnya diatur juga dalam KUHP Singapura namun lebih spesifik yaitu dalam Pasal 371-373 KUHP Singapura yaitu menjual/membeli anak di bawah umur untuk pelacuran dan sebagainya; b. Tindak pidana yang berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (pasal 300 dan pasal 536-539 KUHP Indonesia), dimana dalam KUHP Indonesia dimasukkan ke dalam delik kesusilaan, dalam KUHP Singapura tidak diatur atau dimasukkan sebagai delik kesusilaan; c. Tindak pidana yang berhubungan dengan menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301 KUHP Indonesia), tidak diatur dalam delik kesusilaan dalam KUHP Singapura, namun dalam KUHP Singapura diatur mengenai meninggalkan atau menelantarkan anak di bawah umur 12 tahun (Pasal 317 KUHP Singapura); d. Tindak pidana yang berkaitan dengan penganiayaan dan perlakuan tidak susila terhadap hewan sebagaimana diatur dalam Pasal 302 dan Pasal 540, 541, serta 544 KUHP Indonesia, tidak diatur, akan tetapi dalam KUHP Singapura diatur mengenai perbuatan-perbuatan yang tidak wajar, yaitu persetubuhan yang bertentangan dengan hukum alam baik terhadap orang maupun binatang; e. Tindak pidana Perjudian diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP Indonesia, namun dalam KUHP Singapura perjudian tidak termasuk dalam delik kesusilaan; f. Tindak pidana yang berhubungan dengan meramal nasib/mimpi, menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda-benda gaib atau meberikan ilmu kesaktian sebagaimana diatur dalam Pasal 545 – 547 KUHP Indonesia, namun tidak diatur dalam KUHP Singapura; 3. Segi Ancaman Sanksinya Dari segi ancaman sanksi untuk suatu delik kesusilaan, tentunya berbeda antara negara satu dengan negara lain. Berikut ini akan di paparkan mengenai perbedaan sanksi dari beberapa tindak pidana yang sama menurut KUHP Indonesia dan KUHP Singapura : Jenis Tindak Pidana Sanksi dalam KUHP Indonesia Sanksi dalam KUHP Singapura Pelanggaran kesusilaan atau mengungkapkan/ mempertunjukkan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda-benda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan/ bersifat porno; 1.Untuk tindak pidana yang merupakan kejahatan: pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, atau denda paling banyak Rp. 5000,- lima ribu rupiah, atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan; 2. Tindak pidana yang merupakan pelanggaran: pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling besar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah), atau kurungan paling lama Dipidana dengan pidana penjara sampai tiga bulan, atau denda, atau keduanya 3 (tiga) bulan. Perkosaan Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun Dipidana dengan pidana penjara tidak kurang dari delapan tahun dan tidak lebih dari 20 tahun dan juga harus dihukum tidak kurang dari 12 pukulan dari tongkat. Atau denda tidak melebihi $ 10.000 (dolar Singapura). Incest Dipidana dengan pidana penjara plaing lama 7 (tujuh) tahun; - dipidana dengan pidana penjara hingga lima tahun, - jika perempuan itu ditemukan berada di bawah 14 tahun, maka dipidana dengan pidana penjara hingga 14 tahun. - Seorang wanita yang melakukan incest, dipidana dengan pidana penjara hingga lima tahun. Perbuatan cabul dengan sesama kelamin/Perbuatan tidak wajar Diancam pidana penjara paling laam 5 (lima) tahun; Diancam dengan pidana penjara seumur hidup, atau dengan pidana penjara untuk jangka waktu sampai 10 tahun, dan juga akan dikenakan denda. Zinah atau kejahatan yang perhubungan dengan pernikahan Paling lama 9 (sembilan) bulan - setiap orang memiliki suami atau istri yang masih hidup, kemudian menikah lagi tanpa alasan yang sah, dipidana dengan pidana penjara sampai 7 tahun dan dikenakan denda. - apabila seseorang menyembunyika n pernikahan selanjutnya dari pernikahan yang sebelumnya maka dia akan dihukum penjara hingga sepuluh tahun, dan juga dikenakan denda. PENUTUP A. Simpulan 1. Delik kesusilaan dalam KUHP Indonesia dikategorikan ke dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran, dan sanksi dari delik kesusilaan tersebut diatur dalam Buku II Bab XIV dari pasal 281 sampai dengan pasal 303 dan dalam Buku III Bab VI dari mulai Pasal 532 sampai dengan pasal 547. 2. Dalam KUHP Singapura tindak pidana (delik) mengenai kesusilaan beserta sanksi pidananya tersebar ke dalam beberapa bagian, yaitu Bab XIV yang berjudul : Offences Affecting The Public Health, Safety, Convenience, Decency and Morals, Bab XVI tentang “The Offences Affecting Human Body, dan Bab XX tentang “Offences Relating to Marriage. 3. Pada dasarnya dalam KUHP Indonesia maupun Singapura, kesemuanya mengatur tentang tindak pidana yang terkait dengan masalah kesusilaan, hanya pengaturan dan sanksi saja yang berbeda antara KUHP Indonesia dan KUHP Singapura, akan tetapi jenis-jenis tindak pidana yang tergolong ke dalam tindak pidana kesusilaan hampir sama, yaitu perkosaan, perzinahan,incest, pornografi, dan sebagainya. B. Saran Oleh karena sulitnya untuk menentukan batasan ruang lingkup delik kesusilaan, maka menurut saran penulis hendaknya penentuan delik kesusilaan harus berorientasi pada nilai-nilai kesusilaan nasional yang telah di sepakati bersama dan juga memperhatikan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dimasyarakat. Di Indonesia ini nilai-nilai kesusilaan nasional dapat bersumber dari nilai-nilai agama dan kesusilaan yang hidup ditengah- tengah masyarakat. DAFTAR PUSTAKA Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Predana Media Group. Jakarta, 2008. Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002. Barda Nawawi Arief, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2003. Chang, Hwee Yin, "Crime in Singapore: A statistical comparison with major cities", Statistics Singapore Newsletter (Singapore: Statistics Singapore), October,1994. Edi Setiadi (Ed), Bunga Rampai Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam bandung (Unisba), Bandung, 2004. Edi Setiadi, Pembaharuan KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana, Syiar Madani (jurnal Ilmu Hukum) vol. IV No. 2, Juli 2002 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary Sixth Edition, ST Paul Minn, West Publishing CO, 1990. KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. Lawrence M. Friedman, American Law an Introduction (Hukum Amerika sebuah Pengantar), penerjemah Wisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001. Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya. Sinar Grafika, Jakarta, 1996 Marc Ancel, Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems, Routledge & Kegan Paul, London, 1965 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987 Penal Code (Singapore), http://en.wikipedia.org, Download hari Selasa 13 April 2010 pukul 13.45 WIB Rena Yuliya, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010. Section 377A of the Penal Code (Singapore), ht://en.wikipedia.org, Download hari Selasa 13 April 2010 pukul 13.45 WIB. Suryo Ekotama, dkk, Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspktif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,2001. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
PENERAPAN FIQIH MUAMALAH SEBAGAI DASAR KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH Oleh : Dr. Hj. Renny Supriyatni, S.H.,M.H. Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Unpad. Penelitian dibiayai oleh Dana DIPA Unpad 2010. Abstract Along with the development of economic institutions / Islamic finance in Indonesia, there will be differences in interests (conflict of interest) with the world, especially the Religious Courts, point of contact in question is in terms of settlement of disputes. Existing problems, including the application of fiqh muamalah in economic disputes Islamic Religious Court in accordance with the principles of sharia and fiqh muamalah actualization which has been a positive law in Indonesia. The purpose of this research finding and determine the application of fiqh muamalah as one basis for the settlement of economic disputes in the Islamic Religious Court in accordance with the principles of sharia law and inventoried material actualization muamalah jurisprudence that has become law in Indonesia. Research use descriptive analitical research with yuridical normative approach. Data collecting information obtained from field research and biblical research, and furthermore it is analyzed with by juridical qualitative. This research was conducted in Bandung and Jakarta. Based on research results, indicate that the use of Jurisprudence muamalah arrangements in the settlement of economic disputes Shari'ah in Islamic Court contained in Article 49 letter i and Article 56 paragraph (1) of Law No. 3 of 2006 Jo. Law Number 50 Year 2009 regarding Second Amendment Act No.7 of 1989. Article 16 paragraph (1), the Explanation of Article 14 paragraph (1), Article 27 of Figures 7 and General Explanation Law. 48 Year 2009 on Judicial Power. Actualization Jurisprudence muamalah, material parts of Islamic Sharia law which has become such a positive, Act No. 21 of 2008 on Islamic Banking, Perma No. 2 of 2008 on Economic Law Compilation Sharia and other regulations such as the Decree of Bank Indonesia and Bank Indonesia Regulation Fatwa MUI and MUI Fatwa relating to economic Shari'ah. Suggestions related to the new authority on the economics of sharia religious court, it is expected the government (the political will) to immediately make rules concerning the implementation of economic syari'a. In addition, the socialization of legislation that has been codified to the general public further enhanced, which is the duty of the government. This can be a benchmark for the Indonesian people that the majority of Muslims, to perform their religious teachings kaffah. Key words: Fiqh Muamalah, authority, religious court, Dispute Resolution, and Islamic Economics. P E N D A H U L U A N Ekonomi syari’ah hadir dalam ranah sistem hukum nasional merupakan pengejawantahan dari semakin tumbuhnya pemikiran dan kesadaran untuk mewujudkan prinsip hukum sebagai agent of development,agent of modernization dan hukum sebagai a tool of social engineering.1Hal ini seiring dengan perkembangan lembaga ekonomi/keuangan syariah di Indonesia, maka akan ada perbedaan kepentingan (conflict of interest) dengan dunia Peradilan khususnya Peradilan Agama, titik singgung yang dimaksud adalah dalam hal penyelesaian sengketanya. Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPAg.) telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini, dimana salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain dalam bidang ekonomi syari’ah. Berdasarkan data yang yang diperoleh dari Ditjen Badan Peradilan Agama yang diakses melalui situs Badan Peradilan Agama,2hakim Pengadilan Agama yang menangani perkara ekonomi syari’ah mengalami sedikit kendala dalam melaksanakan tugasnya. Kendala dimaksud antara lain: 1. Baru pertama kali menangani perkara ekonomi syari’ah, sehingga wajar apabila pengetahuan dan keterampilan hakim dalam menangani perkara tersebut belum memadai; 2. Masih belum ada hukum materiil ekonomi syari’ah yang terkumpul pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Akibatnya, hakim harus menggali hukum materiil yang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya dari: Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Fatwa-fatwa Dewan Syari’ah Nasional, Kitab-kitab Fiqh, Undang-undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, dan rujukan lain. Kendala ini tidak terlalu dominan, karena umumnya para hakim Pengadilan Agama berlatar belakang Sarjana Syari’ah yang tentu saja pernah mempelajari hukum ekonomi syari’ah/hukum muamalah. Bertambahnya kewenangan Pengadilan Agama tersebut yang belum diimbangi dengan payung hukum (umbrella provision) yang memadai, hakim Pengadilan Agama dalam menjalankan fungsi yudikatif apabila tidak 1 Di up date dari Suhartono, Prospek Legislasi Fikih Muamalah dalam Sistem Hukum Nasional. www.badilag.net/data/ARTIKEL/, diakses pada Juli 2010. 2 http//www.badilag. co.id. menemukan payung hukum, tidak sedikit yang mempertimbangkan faktor budaya, baik yang terekam dalam beberapa buku fiqih madzhab ataupun yang hidup dalam masyarakat (the living law).3Hal ini merupakan kewajiban bahkan sudah merupakan asas peradilan untuk tetap menyelesaikannya. Oleh karena itu, setiap hakim dalam lingkungan Peradilan Agama dituntut supaya mengembangkan kemampuan ijtihad-nya (rechtvinding). Termasuk dalam katagori ijtihad disini adalah ia berusaha mencari atau memberikan keputusan hukum yang lebih sesuai dan adil dalam upaya mengembangkan sistem hukum itu sendiri. Dalam teori hukum Islam (Islamic legal theory), pada dasarnya apabila hakim mendasarkan putusannya kepada pendapat para ahli fiqih (imam madzhab/fuqaha) dengan memahami dan mengerti baik cara maupun alasan- alasan yang menjadi dasar yang bersangkutan menetapkan garis-garis hukum terhadap kasus tertentu, maka hakim yang demikian menggunakan cara ittiba’ yaitu mengikuti pendapat madzhab fiqih tertentu dengan mengetahui alasan- alasan penetapan hukumnya, dalam ajaran Islam hal ini dibolehkan. Namun apabila hakim dalam menyelesaikan perkara secara membabi buta mengikuti madzhab tertentu sesuai yang diikutinya, padahal garis hukum yang dibuat oleh madzhab yang dianutnya tersebut belum tentu cocok diterapkan pada kondisi sekarang, yakni masih memerlukan pengkajian-pengkajian secara seksama, maka jalur yang digunakan oleh hakim tersebut disebut taklid, dalam ajaran Islam hal ini dilarang.4 Perbedaan antara putusan hakim dengan fiqih madzhab sangat dimungkinkan terjadi, mengingat kebenaran doktrin fikih pada dasarnya adalah bersifat nisbi dan sangat dipengaruhi oleh dimensi ruang dan waktu saat fiqih dibuat.5Dalam perspektif azas legalitas dan persamaan di depan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) UUPAg bahwa: ”Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang ” Apabila dikaitkan uraian tersebut di atas, seharusnya pengadilan menegakkan hukum melalui putusan yang berlandaskan hukum, sehingga mengarah pada suatu kesatuan tindakan dan arah penegakan hukum (law 3 Ijtihad: Upaya optimal para fuqaha, dengan menggunakan akal pikiran ketika menemui masalah- masalah/peristiwa hukum yang belum diatur baik dalam al quran maupun hadist secara gambling untuk dicarikan jalan keluarnya. 4 Moh. Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam (Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia), Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 70. 5 Muhammad Amin Suma, Tinjauan Fiqh Islam Terhadap Yurisprudensi Peradilan agama dari Pelaksanaan Undang-Undang Peradilan Agama (Dalam Laporan Seminar 10 Tahun Undang-Undang Peradilan Agama Kerjasama DITBAPERA-Islam, Fakultas Hukum UI, dan Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat, Chasindo, Jakarta, 1989, hlm. 63. enforcement) bertindak menurut rule of law. Artinya, Hakim Agama dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya tidak boleh melampaui hukum. Semua yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan, harus menurut hukum.6 Hakim mendasarkan putusannya berdasarkan kitab-kitab produk ijtihad para ahli atau Imam Madzhab di atas mempunyai dua konotasi. Dalam teori hukum Islam (Islamic legal theory), apabila hakim tersebut mendasarkan putusannya kepada pendapat para ahli fikih (imam madzhab/fuqaha) dengan memahami dan mengerti baik cara maupun alasan-alasan yang menjadi dasar yang bersangkutan menetapkan garis-garis hukum terhadap kasus tertentu, maka hakim yang demikian menggunakan cara ittiba’ dalam ajaran Islam hal ini dibolehkan. Namun apabila hakim dalam menyelesaikan perkara secara membabi buta mengikuti madzhab tertentu sesuai yang diikutinya, padahal garis hukum yang dibuat oleh madzhab yang dianutnya tersebut belum tentu cocok diterapkan pada kondisi sekarang, yakni masih memerlukan pengkajian- pengkajian secara seksama, maka jalur yang digunakan oleh hakim tersebut disebut taklid, dalam ajaran Islam hal ini dilarang.7 Contohnya yaitu Hakim Agama yang mendasarkan putusannya semata-mata atas dasar doktrin madzab yang dianutnya dengan tidak memperhatikan madzhab yang diikuti oleh para pihak atau nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat, berarti hakim tersebut telah menjadikan madzhabnya sebagai kitab hukum, maka hal ini bertentangan dengan azas hukum yang menyatakan bahwa putusan pengadilan berdasarkan hukum, dan dalam teori hukum Islam hakim yang demikian termasuk hakim taklid buta (muqallid) yang dilarang (diharamkan) dalam Islam. Tradisi civil law dan common law dicermati, fiqih mempunyai pengertian yang sama dengan yurisprudensi sebagai ilmu hukum tetapi pemahaman yang berkembang di Indonesia, keduanya mempunyai pengertian yang berbeda. Disatu pihak, yurisprudensi adalah putusan pengadilan, sedangkan dilain pihak fikih adalah pendapat tertentu mengenai hukum (legal opinion).8Bukti kongkrit dari eratnya hubungan fiqih para fuqaha dengan ekonomi syari’ah atau lembaga keuangan yang berkembang di Indonesia, dapat dilihat di bidang perbankan syari’ah. Umat Islam yang terlibat sebagai pelaku ekonomi syari’ah, sebagian merasa bahwa melakukan transaksi syari’ah hlm. 82. 6 M. Yahya Harahap, Arah Tujuan Kompilasi Hukum Islam, Buletin Hikmah Th. I N0. 2, 1986, Surabaya, 7 Moh.Idris Romulyo, op.cit., hlm. 5. 8 Rifyal Ka’bah, Penegakan Syari’at Islam di Indonesia, Khairul Bayan, Jakarta, 2004, hlm. 110. Legal opinion disini adalah kaitannya pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Dewan Syari’ah Nasional (DSN) mengenai hukum Islam berkenaan dengan kegiatan dibidang ekonomi syari’ah. merupakan bagian dari melaksanakan ajaran Islam, sebagai aktualisasi dari rasa keimanan kepada Allah Swt., karena kegiatan ekonomi syari’ah dilandasi oleh ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur’an, as-Sunnah, al-Ijma dan al- Qiyas.9Dalam Surat Yunus Ayat 59 Allah berfirman, yang artinya: “Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal. Katakanlah, Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?.” Hal-hal demikian tersebut, menarik untuk diteliti bahwa fiqih muamalah adalah salah satu sumber hukum kongkrit yang hidup di masyarakat dalam ranah ekonomi syariah yang perlu dikaji dan dianalisis lebih lanjut penggunaan dan penerapannya dalam sengketa ekonomi syariah yang pada saat ini berdasarkan UUPAg telah menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikannya. Selain itu, sepengetahuan penulis belum ada penelitian tentang hal tersebut sebelumnya. Dari latar belakang sebagaimana dipaparkan di atas, yang menjadi permasalahan adalah : 1. Apakah penerapan fiqih muamalah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama telah sesuai dengan prinsip syariah? 2. Bagaimanakah aktualisasi fikih muamalah yang telah menjadi hukum positif di Indonesia? Tujuan Dan Manfaat Penelitian Tujuan Penelitian untuk mencari dan menentukan penerapan fiqih muamalah sebagai salah satu landasan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama yang sesuai dengan prinsip syariah serta menginventarisasi aktualisasi hukum materil fiqih muamalah yang telah menjadi hukum positif di Indonesia. Manfaat Penelitian adalah: 1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum tentang penerapan fiqih muamalah sebagai salah satu landasan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di 9 Tim Pengembangan Perbankan syari’ah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari’ah, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 13 Pengadilan Agama yang sesuai dengan prinsip syariah khususnya hukum Islam sebagai sumbangsih pemikiran bagi perkembangan bidang ilmu hukum, khususnya hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah. 2. Secara praktis, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penerapan dan pelaksanaan aturan mengenai fiqih muamalah sebagai salah satu landasan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama yang sesuai dengan prinsip syariah, sebagai bahan masukan bagi badan legislatif dalam menetapkan dan membuat peraturan pelaksanaannya. Metode Penelitian Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. PEMBAHASAN 1. Landasan Yuridis Penggunaan Fikih Muamalah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Peradilan Agama, perkara ekonomi syari’ah termasuk kewenangan Pengadilan Agama. Masalah ekonomi syari’ah merupakan bidang baru dari kewenangan Pengadilan agama yang belum diatur dalam perundang-undangan, namun berdasarkan pasal tersebut Pengadilan agama memiliki kewajiban bahkan sudah merupakan asas peradilan untuk tetap menyelesaikannya. Dasar hukumnya adalah: a. Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. b. Tidak ada satupun ketentuan undang-undang yang melarang penerimaan atas ilmu pengetahuan termasuk doktrin fikih muamalah sebagai dasar dalam menyelesaikan sengketa atau perkara.31 31 Muhammad Amin Suma, Tinjauan Fiqh Islam Terhadap Yurisprudensi Peradilan agama dari Pelaksanaan Undang-Undang Peradilan Agama (Dalam Laporan Seminar 10 Tahun Undang-Undang Peradilan Agama Kerjasama DITBAPERA-Islam, Fakultas Hukum UI, dan Pusat Pengkajian Hukum slam dan Masyarakat), Chasindo, Jakarta, 1999, hal. 63. c. Kadang-kadang hakim merasa pengetahuannya di bidang hukum masih sangat terbatas, sehingga menganggap perlu mendasarkan putusannya pada pendapat para ahli yang dianggapnya lebih mengetahui. Seorang hakim mendasarkan putusannya pada pendapat para ahli yang lebih mengerti sebagaimana point tiga (3) di atas mempunyai dua konotasi. Dalam teori hukum Islam (Islamic legal theory), apabila hakim tersebut mendasarkan putusannya kepada pendapat para ahli fikih (imam madzhab/fuqaha) dengan memahami dan mengerti baik cara maupun alasan- alasan yang menjadi dasar yang bersangkutan menetapkan garis-garis hukum terhadap kasus tertentu, maka hakim yang demikian menggunakan cara ittiba’ yaitu mengikuti pendapat madzhab fikih tertentu dengan mengetahui alasan- alasan penetapan hukumnya, dalam ajaran Islam hal ini dibolehkan. Apabila hakim dalam menyelesaikan perkara secara membabi buta mengikuti madzhab tertentu sesuai yang diikutinya, padahal garis hukum yang dibuat oleh madzhab yang dianutnya tersebut belum tentu cocok diterapkan pada kondisi sekarang, yakni masih memerlukan pengkajian-pengkajian secara seksama, maka jalur yang digunakan oleh hakim tersebut disebut taklid, dalam ajaran Islam hal ini dilarang.32Hakim Agama yang mendasarkan putusannya semata-mata atas dasar doktrin madzab yang dianutnya dengan tidak memperhatikan madzhab yang diikuti oleh para pihak atau nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat, berarti hakim tersebut telah menjadikan madzhabnya sebagai kitab hukum, maka hal ini bertentangan dengan azas hukum yang menyatakan bahwa putusan pengadilan berdasarkan hukum, dan dalam teori hukum Islam hakim yang demikian termasuk hakim muqallid -taklid buta- yang dilarang (diharamkan) dalam Islam. Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Peradilan Agama menganjurkan atau bahkan menuntut Hakim Agama supaya melakukan ijtihad (rechtvinding). Anjuran ini antara lain dapat dipahami dari teks-teks di bawah ini: a. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama; 32 Moh. Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam (Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia), Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 70. b. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintegrasikan diri dalam masyarakat …” (Angka 7 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman); c. Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Para pihak pencari keadilan datang padanya untuk mohon keadilan. Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum, sebagai seorang hakim yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara” (Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). d. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law). Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan rumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat” (Pasal 27 berikut Penjelasannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa setiap hakim dalam lingkungan Peradilan Agama pada dasarnya dituntut supaya mengembangkan kemampuan ijtihadnya (rechtvinding), karena tidak ada satupun undang-undang yang melarang hakim terutama Hakim Agama untuk berijtihad. Katagori ijtihad, artinya wajib berusaha mencari, menemukan dan memberikan keputusan hukum yang lebih sesuai dan adil dalam upaya mengembangkan sistem hukum itu sendiri. Putusan hakim Pengadilan Agama yang menyalahi norma-norma fikih madzhab tertentu, sangat dimungkinkan menurut kajian ilmu fikih dan ushul fikih, putusan yang dimaksudkan didasarkan mekanisme ijtihad yang prosedural dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun persyaratan-persyaratan ijtihad lainnya. Mekanisme ijtihad menurut ilmu ushul fikih dalam menghadapi perbedaan madzhab perlu memperhatikan beberapa hal antara lain:33 a. Apabila salah satu dari beberapa pendapat fikih menjadi undang-undang, maka yang diberlakukan dalam masyarakat adalah pendapat yang telah dicantumkan dalam undang-undang, ini berarti baik hakim maupun mufti terikat oleh bunyi undang-undang. b. Jika belum menjadi undang-undang, tetapi telah terjadi kesepakatan dalam masyarakat bahwa yang akan diberlakukan di pengadilan adalah madzhab atau pendapat tokoh tertentu, maka untuk selanjutnya kesepakatan itu berlaku bagi masyarakat tersebut. c. Jika belum ada undang-undang yang mengatur, dan tidak pula ada kesepakatan untuk memilih madzhab mana yang akan diberlakukan di pengadilan, maka jalan yang harus ditempuh adalah memakai pendapat yang sudah biasa dipakai masyarakat tersebut. d. Jika ternyata ketentuan-ketentuan itu bertentangan dengan al- Qur’an, dan as-Sunnah dan pada kasus tertentu dalam pandangan hakim akan bertentangan dengan kemaslahatan atau bertentangan dengan tujuan syari’at, maka hakim baru boleh keluar dari ketentuan-ketentuan tersebut. Hakim dalam menghadapi kondisi seperti ini boleh memilih keputusan lain, seperti yang terdapat dalam prinsip-prinsip istihsan yaitu perpindahan dari suatu hukum yang telah ditetapkan oleh dalil syar’i kepada hukum lain karena ada dalil syar’i yang mengharuskan perpindahan ini sesuai dengan jiwa syari’at Islam. Putusan hakim dan fikih madzhab terjadi perbedaan sangat dimungkinkan, mengingat kebenaran doktrin fikih pada dasarnya adalah bersifat nisbi dan sangat dipengaruhi oleh dimensi ruang dan waktu saat fikih dibuat.34Dalam perspektif azas legalitas dan persamaan di depan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Peradilan Agama, seyogyanya pengadilan menegakkan hukum melalui putusan yang berlandaskan hukum, sehingga mengarah pada suatu kesatuan tindakan dan arah law enforcement bertindak menurut rule of law. Artinya Hakim Agama dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya tidak boleh melampaui hukum, semua 33 M. Zein, Satria Effendi, Analisis Fiqh, Mimbar Hukum No. 37 Tahun IX, Al-Hikmah & DITBINBAPERA Islam, Jakarta, Mei-Juni 1998, hal. 86. 34 Muhammad Amin Suma, Loc cit.,hlm 88. yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan, harus menurut hukum.35 Konsep hukum Indonesia adalah hukum tertulis sebagaimana hukum yang dianut oleh Eropa Kontinental. Namun pada pelaksanaannya Indonesia tidak murni menganut sistem statut law dan juga tidak menganut sistem common law secara ketat. Pasal I aturan Peralihan UUD 1945 menyebutkan: “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Berdasarkan pasal tersebut, yang dimaksud dengan hukum adalah hukum yang tertulis atau undang-undang dan bukan kitab yang berisi doktrin-doktrin hukum/fikih. Tetapi ketentuan tersebut bukan merupakan ketentuan yang menutup pintu ijtihad bagi hakim dalam menemukan hukum, sebab konteks tugas hakim berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum (hukum tertulis) tidak ada atau kurang jelas. Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman juga dinyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut dapat dicermati dalam proses penegakan hukum, sesuai dengan Pasal tersebut hakim dapat dapat bebas menjalankan proses penemuan hukum, namun kebebasan hakim dimaksud jangan diartikan kebebasan yang tanpa batas dengan menonjolkan sikap arrogance of power dengan memperalat kebebasan untuk menghalalkan segala cara. Menurut Yahya Harahap36kebebasan tersebut relatif dengan acuan: a. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang diperiksanya, sesuai dengan asas dan ketentuan undang-undang harus diunggulkan (statute law must prevail); b. Menafsirkan hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan (penafsiran sistematik, sosiologis, bahasa, analogis dan acontrario) atau mengutamakan keadilan daripada peraturan perundang- undangan, apabila ketentuan undang-undang tidak potensial melindungi kepentingan umum. Penerapan yang demikian sesuai dengan doktrin keadilan harus diunggulkan (equity must prevail); hlm. 82. 35 M. Yahya Harahap, Arah Tujuan Kompilasi Hukum Islam, Buletin Hikmah Th. I N0. 2, Surabaya, 1986, 36 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 60-61. c. Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (rechts vinding), dasar- dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi maupun melalui pendekatan “realisme” yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, kepatutan dan kelaziman. Dalam batas-batas tersebut di atas, jangkauan kebebasan hakim dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman menyelesaikan sengketa perkara yang diperiksa. Bebas menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, asal peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan tepat dan benar untuk diperlakukan terhadap kasus perkara yang diperiksa. Demikian pula kebebasan dalam menafsirkan hukum tidak dibenarkan menafsirkan hukum diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan penafsiran yang dibenarkan harus melalui pendekatan disiplin yang diakui keabsahannya oleh teori dan praktek seperti pendekatan sistemik atau sosiologis, hakim juga diperbolehkan menggunakan pendekatan penasiran analogis dan a contrario dalam doktrin hukum Islam disamakan dengan qiyas dan istihsan. 2. Aktualisasi Fikih Muamalah yang Telah Menjadi Hukum Positif di Indonesia Hukum Islam yang seperti diformulasikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bersumber pada fiqih para fuqaha digunakan sebagai acuan pada sistem operasionalisasi prinsip ekonomi syariah yang digunakan oleh para pihak. Adapun fikih muamalah dari para fuqaha yang telah diformulasikan oleh DSN diantaranya: 1. Fatwa –MUI No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Intersat/Faidah). 2. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Giro. 3. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Tabungan. 4. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Deposito. 5. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Murabahah. 6. Fatwa Dewan Syari’ahNasional No. 05/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Jual Beli Saham. 7. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Jual Beli Istishna’. 8. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). 9. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Pembiayaan Musyarakah. 10. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Pembiayaan Ijarah. 11. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 10/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Wakalah. 12. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Kafalah. 13. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 12/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Hawalah. 14. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 13/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Uang Muka dalam Murabahah. 15. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 14/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari’ah. 16. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 15/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari’ah. 17. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 16/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Diskon dalam Murabahah. 18. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 17/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. 19. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 18/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Pencadangan Pengahapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syari’ah. 20. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2006 Tentang al Qardh. 21. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 20/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari’ah. 22. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 21/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah. 23. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 22/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Jual Beli Istishna’ Pararel. 24. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 23/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah. 25. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 24/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Safe Deposit Box. 26. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 25/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Rahn. 27. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 26/DSN-MUI/IV/2006 Tentang RAHN Emas. 28. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 27/DSN-MUI/IV/2006 Tentang al Ijarah al Muntahiyah Bi al Tamlik. 29. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 28/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Jual Beli Mata Uang (al Sharf). 30. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 29/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari’ah. 31. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 30/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Pembiayaan Rekening Koran Syari’ah. 32. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 31/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Pengalihan Hutang. 33. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 32/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Obligasi Syari’ah. 34. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 33/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Obiligasi Syari’ah Mudharabah. 35. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 34/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syari’ah. 36. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 35/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syari’ah. 37. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 36/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia (SWBI). 38. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 37/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari’ah. 39. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 38/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifkat IMA). 40. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 39/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Asuransi Haji. 41. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 40/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari’ah di Bidang Pasar Modal. 42. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 41/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Obligasi Syari’ah Ijarah. 43. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 42/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Syari’ah Charge Card. 44. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 43/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Ganti Rugi (Ta’widh). 45. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 44/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Pembiayaan Multijasa. 46. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 45/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Line Facility (at-Tashilat). 47. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 46/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Potongan Tagihan Murabahah (al Khas, Fi al Murabahah). 48. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 47/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. 49. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 48/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah. 50. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 49/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Konversi Akad Murabahah. 51. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 50/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah. 52. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 51/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syari’ah. 53. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 52/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi dan Reasuransi Syari’ah. 54. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 53/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Adab Tabarru’ Pada Asuransi dan Reasuransi Syari’ah. Perlu ditegaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan lembaga Negara, keberadaan MUI tidak dibentuk berdasarkan undang-undang. Akan tetapi, peran kultural MUI secara kualitatif dan kuantitaif dalam mengembangkan dan menjalankan ekonomi syariah di Indonesia sangatlah besar. Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid. Artinya, kedudukan fatwa bagi orang kebanyakan,seperti dalil bagi mujtahid.37Apabila kedudukan fatwa dilihat dari aspek kajian ushul fiqh, maka kedudukan fatwa hanya mengikat orang yang meminta fatwa dan yang memberi fatwa.38Namun dalam konteks ini, teori itu tidak dapat sepenuhnya dapat diterima karena konteks, sifat, dan karakter fatwa saat ini telah berkembang dan berbeda dengan fatwa klasik. Pada saat ini, fatwa ekonomi syari’ah DSN tidak hanya mengikat bagi para praktisi lembaga ekonomi syari’ah melainkan juga bagi warga masyarakat Islam Indonesia. Apalagi saat ini fatwa-fatwa tersebut telah dijadikan hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, sebagaimana tercantum dalam dalam Pasal 1 angka (12) yang berbunyi “ Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan 37 Zainudin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, April 2008, hlm. 127. 38 Ibid, hal 128 perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.”Selain fatwa-fatwa tentang ekonomi syari’ah terdapat beberapa peraturan yang berkenaan dengan fikih muamalah dalam bidang ekonomi yang telah menjadi hukum posistif di Indonesia dan menjadi acuan hakim dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah, diantaranya sebagai berikut: 1. UU No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama. 2. UU. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Label halal); 3. UU No. 38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat. 4. UU. Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; 5. UU Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 6. UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN); 7. UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; 8. UU. Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama; 9. P.P. No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah 11. PP. Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf Tunai 12. PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Ekonomi Syariah. Mengingat fatwa-fatwa dan peraturan perundang-undangan di atas belum meliputi seluruh item ekonomi syari’ah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka hakim di Peradilan Agama juga perlu mempelajari 13 kitab-kitab fiqih yang dianjurkan oleh Menteri Agama RI melalui Biro Peradilan Agama berdasarkan Surat Edaran Nomor B/1/735 Tahun 1958. Adapun 13 kitab fikih yang dianjurkan dalam surat edaran tersebut adalah: 1. Albadjuri. 2. Fatchulmu'in. 3. Sjarqowi 'ala 'tThahrir. 4. Quljubi/mahalli. 5. Fatchulwahhab dengan syarahnya. 6. Tuchfah. 7. Targhibul Musjtaq. 8. Qowanin 'Ssjar'iyah li 'Ssajid Uthman bin Jahja. 9. Qowanin 'Ssjar'iyah li 'Ssajid Sadaqah Dachlan. 10. Sjamsuri fi 'lfaradil. 11. Baghjatul Mustarsjidin. 12. Mughnil Muchtadj. PENUTUP Simpulan 1. Pengaturan penggunaan fikih muamalah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama sebagai acuan hakim dalam menyelesaikan sengketa diperbolehkan mengingat belum adanya peraturan perundangan yang secara umum mengatur tentang ekonomi syari’ah. Oleh karena itu guna memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum di masyarakat yang berkaitan dengan ekonomi syari’ah. 2. Aktualisasi fikih muamalah, bagian-bagian materil Syariat Islam yang telah menjadi hukum positif (Perundang-Undangan yang berkaitan dengan ekonomi syari’ah) di Indonesia adalah Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, PERMA No 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta Peraturan-peraturan lain seperti Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan ekonomi syari’ah. Fatwa-fatwa MUI yang berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi syariah yaitu fatwa Nomor No. 01/DSN- MUI/IV/2006, No. 53/DSN-MUI/IV/2006. Peraturan perundang-undangan dan fatwa-fatwa tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dibidang ekonomi syari’ah terutama pada bank-bank syari’ah atau bank-bank konvensional yang membuka cabang syari’ah. Saran 1. Berkaitan dengan kewenangan baru Pengadilan Agama mengenai ekonomi syari’ah, diharapkan pemerintah (adanya political will) dapat segera membuat peraturan mengenai ekonomi syari’ah, mengingat pada saat ini Hakim di Pengadilan Agama memerlukan payung hukum dalam memutus perkara ekonomi syari’ah yang menjadi wewenangnya. 2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang telah dikodifikasi kepada masyarakat luas lebih ditingkatkan lagi, hal ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, untuk menjalankan ajaran agamanya secara kaffah. DAFTAR PUSTAKA Achmad Heidar, “Arti dan Mekanisme Musyawarah”, Majalah Padjadjaran, FH-Unpad, Bandung, 1994. Ahmad Azhar Basyir, Riba,Utang-Piutang dan Gadai, Alma’arif, Bandung, 1983. Komar Kantaatmadja, Beberapa Masalah Dalam penerapan ADR, Makalah, FH-Unpad, 1997. Marianna Sutadi, “Arbitrase dan Mediasi Dalam Praktek Peradilan”, Talkshow tentang “Arbitrase dan Mediasi”, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, diselenggarakan pada tanggal 12 Maret 2007. M. Daud Ali, “Asas-asas Hukum Islam (Hukum Islam I ) Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia” Rajawali Press, Cetakan Ketiga, Jakarta, 1993. Mochtar Naim, Kompendium Himpunan Ayat-ayat Al-Qur’an yang Berkaitan dengan Hukum, Hasanah, Jakarta, 2001. Moh. Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam (Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia), Sinar Grafika, Jakarta, 2004. M. Thahir Azhari “Islam ,Hukum Islam dan Eksistensi Arbitrase Islam Di Indonesia,” BAMUI-BMI, Jakarta, 1994. Muhammad Amin Suma, Tinjauan Fiqh Islam Terhadap Yurisprudensi Peradilan agama dari Pelaksanaan Undang-Undang Peradilan Agama (Dalam Laporan Seminar 10 Tahun Undang-Undang Peradilan Agama Kerjasama DITBAPERA-Islam, Fakultas Hukum UI, dan Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat, Chasindo, Jakarta, 1989. M. Yahya Harahap, Arah Tujuan Kompilasi Hukum Islam, Buletin Hikmah Th. I N0. 2, 1986, Surabaya. -------, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. M. Zein, Satria Effendi, Analisis Fiqh, Mimbar Hukum No. 37 Tahun IX, Al- Hikmah & DITBINBAPERA Islam, Jakarta, Mei-Juni 1998. R. Abdul Djamali, “Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Konsorsium Ilmu Hukum”, Mandar Maju, Cetakan Kedua, Bandung, 1997. Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2003. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 1997. Rifyal Ka’bah, Penegakan Syari’at Islam di Indonesia, Khairul Bayan, Jakarta, 2004. Taufiq Hamami, Kedudukan dan Eksistesi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia, Alumni, Bandung, 2003. Wahbah Zulhaili, Fiqih Muamalah Perbankan Syariah, PT.BMI, Jakarta, 1999. TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, Pustaka Rizki Putra, Jakarta, 2009. Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007. Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap, CV. Aneka, Semarang, 1977. Zainal Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1983. Zainudin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, April 2008. Sumber Lain www.badilag.net/data/ARTIKEL/, diakses pada 4 Juli 2010. Suhartono, Prospek Legislasi Fikih Muamalah dalam Sistem Hukum Nasional. www.badilag.net/data/ARTIKEL/. www. kamushukum.com Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 53 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) No, 01/DSN-MUI/IV/2006 sampai dengan No. 53/DSN-MUI/IV/2006 tentang kegiatan ekonomi syariah.
INTERNALISASI PRINSIP - PRINSIP ISLAM TENTANG ETIKA KERJA DALAM PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DAN PELAKSANAAN HAK ATAS PEKERJAAN Oleh : Rini Irianti Sundary Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung Abstrak Worker rights and the right to work are interesting topics to be discussed, especially in the manpower development context in Indonesia. Respect and guarantee on the worker rights is a part of fairness principles in labor law and such guarantee is very important for the continuity of a business. The fulfillment of the rights became the responsibility of the companies. However, the workers also have the obligation and responsibility as well. As an integral part of the company, workers have an obligation and social concerns on the sustainability of the company. In this case, internalization of Islamic principles should be considered in carrying out the duties. This principle should also be guidelines for workers in maintaining order and regularity. Based on the analysis, it can be concluded that the general accepted norms, decency norms, the legal norms and moral norms obtain in all life aspects,. These norms cannot be separated, each has relevance, and the law actually is the essence of positive moral norms, especially the empirical moral norms in the society. Keywords : worker rights, fairness principle, the norms, protection, PENDAHULUAN Hak atas pekerjaan merupakan hak asasi manusia, karena seperti yang dikatakan oleh John Locke1 bahwa kerja melekat pada tubuh manusia. Kerja adalah aktivitas tubuh dan karena itu tidak bisa dilepaskan atau dipikirkan lepas dari tubuh manusia. Tubuh adalah milik kodrati atau asasi setiap orang, karenanya tidak bisa dicabut, dirampas atau diambil darinya, maka pada hakekatnya kerjapun tidak bisa dicabut, diambil atau dirampas. Seperti halnya tubuh dan kehidupan merupakan salah satu hak asasi manusia, maka kerjapun merupakan salah satu hak asasi manusia. Bersama dengan hak atas hidup, hak atas kerja dimiliki oleh manusia karena dia adalah manusia. Bekerja juga merupakan perwujudan diri manusia, melalui kerja manusia merealisasikan dirinya sebagai manusia dan sekaligus membangun hidup dan lingkungannyayang lebih manusiawi, melalui kerja manusia menjadi manusia, melalui kerja manusia menemukan hidupnya sendiri sebagai manusia yang mandiri.2 Hak pekerja dan hak atas pekerjaan merupakan topik yang perlu dan relevan untuk dibicarakan dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia. Penghargaan dan jaminan terhadap hak pekerja merupakan salah satu prinsip keadilan dalam hukum ketenagakerjaan.Dalam hal ini keadilan menuntut agar semua pekerja diperlakukan sesuai dengan haknya masing- masing, baik sebagai pekerja maupun sebagai manusia, mereka tidak boleh dirugikan dan harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi yang tidak rasional. Jaminan atas hak pekerja pada akhirnya berpengaruh langsung secara positif atas sikap, komitmen, loyalitas, produktivitas dan akhirnya kinerja setiap pekerja. Pengakuan, penghargaan dan jaminan atas hak pekerja semakin disadari merupakan faktor yang menentukan kelangsungan dan keberhasilan suatu usaha/perusahaan, sebaliknya pelanggaran atas hak-hak pekerja dapat membuat para pekerja tidak betah, tidak atau kurang disiplin, kurang atau tidak memiliki komitmen serta kurang atau tidak loyal kepada lembaga tempat dia bekerja. Demikian pentingnya hak atas pekerjaan ini sehingga dicantumkan dengan tegas dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan“.Ketentuan tersebut mengandung prinsip bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan serta kemampuannya, dan bagi setiap pekerjaan harus dapat memperoleh imbalan yang cukup untuk keperluan hidup yang layak bagi diri sendiri dan keluarganya”. Uraian di atas hendak menunjukkan betapa pentingnya jaminan terhadap hak – hak para pekerja dalam kelangsungan suatu usaha. Jaminan hak pekerja tersebut merupakan tanggung jawab perusahaan untuk memenuhinya. Namum hlm161 2 A.sonny Keraf, Etika Bisnis, Tuntutan Dan Relevansinya, Kanisius, Jakarta, 2002, demikian, bukan berarti pekerja tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Sebagai bagian integral dari perusahaan, para pekerja memiliki kewajiban dan kepedulian sosial terhadap keberlangsungan perusahaan. Dalam hal ini terdapat prinsip-prinsip etika kerja dalam menjalankan pekerjaan yang harus dijadikan pedoman oleh para pekerja dalam upaya menjaga ketertiban dan keteraturan. Maka dalam hal ini perlu diperhatikan nilai-nilai dan makna kerja yang hakiki agar para pekerja menyadari bahwa dalam suatu sistem kerja yang baik semua orang dibiarkan dan diberi peluang untuk berusaha dan melakukan apa saja yang dianggapnya baik, tetapi tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain atau hak dan kepentingan perusahaan atau organisasi dimana dia mengabdikan diri. PEMBAHASAN 1. Pengertian Etika Istilah etika sering dibandingkan dengan moralitas, etika dan moralitas sering dipertukarkan atau diberikan pengertian yang sama. Hal tersebut tidak sepenuhnya salah, hanya saja perlu diperhatikan bahwa etika bisa memiliki pengertian yang sangat berbeda dengan moralitas.3 Secara teoritis, pengertian etika dapat dibedakan ke dalam dua pengertian, yaitu ; pertama, dari segi bahasa, etika berasal dari kata Yunani ethos , dalam bentuk jamaknya ( ta etha) yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri sendiri maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang kepada orang lain atau dari suatu generasi ke generasi lain. Kebiasaan tersebut terungkap dalm perilaku berpola yang terus berulang sebagai sebuah kebiasaan. Sebuah kebiasaan yang baik pada umumnya membentuk sistem nilai, kemudian diturunkan dan diwariskan melalui agama dan kebudayaan dalam bentuk peraturan atau norma yang diharapkan menjadi pegangan setiap penganut agama atau kebudayaan tersebut.Disini, etika dan moralitas memberi petunjuk konkret tentang bagaimana manusia harus hidup secara 3 A. Sonny Keraf, ibid, hlm.13 baik sebagai manusia, etika tersebut disalurkan melalui agama atau kebudayaan tertentu, sebagai contoh semua agama mengutuk pemerkosaan, pembunuhan, penindasan dan lain-lainnya. Pengertian ke dua, pengertian yang membedakan antara etika dan moralitas. Dalam pengertian yang kedua ini, etika lebih luas dari moralitas dan pengertian etika yang pertama. Etika disini difahami sebagai filsafat moral atau ilmu yang membahas nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas dan etika dalam pengertia pertama. Dengan kata lain, etika dalam pengertian pertama, seperti halnya moralitas, berisikan nilai dan norma- norma konkrit yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam keseluruhan kehidupannya, seperti adanya perintah dan larangan yang bersifat konkrit sehingga sifatnya lebih normatif. Adapun etika dalam pengertian ke dua tidak langsung memberi perintah konkrit. Pengertian etika yang kedua ini merupakan filsafat moral yang menekankan pada pendekatan kritis dalam memandang dan mendalami nilai- nilai dan norma moral serta permasalahan moral yang timbul dalam kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat. Etika merupakan refleksi kritis terhadap moralitas, karena itu etika tidak bermaksud membuat manusia bertindak sesuai dengan moralitas begitu saja. Pada akhirnya, memang etika mengharapkan orang bertindak sesuai dengan nilai dan norma moral yang berlaku, tetapi kesesuaian itu bukan semata-mata diperintahkan oleh moralitas, melainkan karena kesadaran bahwa hal itu memang baik bagi dirinya dan orang lain. Ia sadar secara kritis dan rasional bahwa ia memang sepantasnya bertindak seperti itu.4 2. Pengertian Etika Kerja Pengertian Etika Kerja Menurut Konsep Islam Ajaran Islam yang bersumber dari Al Qur’an dan Hadits sebagai pedoman yang bersifat universal, menggariskan norma-norma etika dalam bekerja dan berusaha sebagai berikut :5 4Immanuel Kant, Foundation Of The Metaphysics Of Moral seperti dikutip dari Franz Magnis-Suseno, Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral, Yogyakarta, Kanisius, 2002,hlm,14 Menurut Immanuel Kant, etika berusaha menggugah kesadarn manusia untuk bertindak secara otonom dan bukan secara heteronom, etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas tetapi dapat dipertanggung jawabkan. Kebebasan dan tanggung jawab adalah unsur pokok dari otonomi moral yang merupakan salah satu prinsip utama moralitas, 5 H.Rusydi, AM, Etos Kerja dan Etika Usaha , Perspektif Al Qur’an, Dalam Nilai Dan Makna Kerja Dalam Islam, Nuansa Madani, Jakarta, 1999, hlm.100 a. Niat yang baik, karena niat sangat menentukan terhadap nilai suatu kerja, maka niat harus betul-betul tulus dan ikhlas. Maksudnya niat bekerja harus didasarkan “karena Allah”. Bila niat ditujukan karena Allah, maka akan memiliki dimensi ibadah, yang tentunya akan mendapat imbalan pahala dari Allah SWT, di samping imbalan materi sebagai hasil kerjanya. Dalam kaitan dengan niat yang baik ini ada sabda Rasulullah S,A.W : “Sesungguhnya seluruh amal (pekerjaan) itu tergantung pada niatnya” ( H.R Bukhari- Muslim), maksudnya miat itu adalah kunci dalam bekerja dan berusaha” b. Tidak melalaikan kewajibannya kepada Allah SWT. Sebagai makhluk Tuhan yang diberikan kesempurnaan ciptaan, manusia mempunyai seperangkat kewajiban kepada Allah SWT dalam bentuk ibadah, sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan manusia tidak sampai melalaikan ibadah kepada Allah. Hal ini sejalan dengan seruan Allah dalam Al Qur’an : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk menunaikan Shalat pada hari Jum’at, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” ( Q.S Al Jumu’ah ayat 9 ). Ayat tersebut menegaskan betapa pentingnya pelaksanaan Sholat Jumat dibanding aktivitas usaha. Bila adzan berkumandang maka aktivitas jual beli dan pekerjaan lainnya harus dihentikan untuk sementara. Hal ini berarti bahwa dalam bekerja, selalu mengindahkan norma-norma yang telah digariskan Allah SWT, batas mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dikerjakan. c. Suka sama suka antara pihak-pihak yang bersangkutan. Etika ini didasarkan pada firman Allah dalam Al Qur’an , Surat An,-Nisa (4 :29) yang berbunyi : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta bersamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang padamu.” Etika suka sama suka ini merupakan satu isyarat bahwa betapa pentingnya hubungan yang harmonis antara pedagang dengan pembeli, antara produsen dengan konsumen, antara buruh dengan majikan dan antara bawahan dengan atasan karena kedua belah pihak itu saling membutuhkan (interdependensi). Dalam etika suka sama suka juga tersirat adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam arti yang luas. Secara sederhana, hak-hak pekerja harus mendapat perlindungan, kompetisi dalam setiap kehidupan dan profesi memang diakui dalam Islam, tetapi harus dengan cara yang sehat (fair), yang intinya tidak mengorbankan hak dan kepentingan orang lain,. d. Dilandasi akhlak dan mental yang baik. Setiap aktivitas atau pekerjaan yang islami harus dilandasi oleh akhlak yang mulia, karena itu para pekerja atau pegawai , pedagang ataupun pekerjaan lainnya harus mempunyai akhlak dan sikap mental yang baik. Hal ini dapat dianalogikan dari sabda Rasulullah SAW : “Pedagang yang jujur, benar lagi muslim kelak di hari kiamat akan bersama-sama para syuhada”. Buchari Alma, seorang usahawan sukses dari Jepang mengatakan bahwa untuk mencapai sukses dalam pekerjaan dan karir harus memenuhi 8 (delapan) persyaratan, yaitu :6 a. Kemauan yang keras (capacity for hard work), b. Mencapai tujuan dengan bantuan orang lain (geeting things done with ang through people), c. Penampilan yang baik ( good appearance), d. Keyakinan diri ( self confidence), e. Membuat keputusan ( making sound decision), f. Pendidikan (college education). g. Dorongan ambisi (ambition drive).dan h. Pintar berkomunikasi ( ability to communicate). Kedelapan syarat di atas, jika dikaji dari AlQur’an dan Hadits sebagai sumber utama ajaran Islam, sebenarnya sudah terlebih dahulu meletakan dasar- dasar etos dan etika kerja untuk kesuksesan umat, seperti yang terlihat dari Firman Allah Surat Ali Imran (3 : ayat 159) “Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakalah kepada Allah.Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal (kepadaNya)”. 6 Ibid, hlm 103 Ayat tersebut memberikan tuntunan bahwa kemauan keras untuk bekerja pada akhirnya harus berserah diri kepada Allah, manusia berencana, berkehendak dan berusaha sekeras mungkin, namun Allahlah yang memegang segala keputusaan. Dalam ayat ini juga memberi petunjuk bahwa setiap manusia harus memiliki keyakinan pada kemampuan diri sendiri ( confidence ), sehingga jika ada keyakinan akan timbul tekad yang kuat (azm) yaitu kebulatan hati untuk mencapai sesuatu. Tidak melakukan kecurangan. Islam sangat mencela perbuatan curang dalam praktek usaha atau dalam melaksanakan pekerjaan, karena akan merugikan dan membahayakan bagi orang lain. Setiap pekerjaan harus secara jujur, jauh dari kekurangan, berbagai bentuk kecurangan dilakukan oleh pribadi atau kelompok yang berpangkal dari kepribadian yang tidak dilandasi al-akhlaq Al Kariimah. Pembentukan akhlak melalui pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal harus dapat diselenggarakan, terlebih jika dikaitkan dengan diutusnya Muhammad sebagai Nabi dan Rasul untuk memperbaiki akhlak manusia. Dan eksistensi suatu bangsa sangat ditentukan oleh akhlak, dan keruntuhan akhlak juga merupakan pertanda keruntuhan suatu bangsa. e. Menerapkan administrasi yang baik dan manajemen yang tepat. Administrasi yang baik dan manajemen yang tepat sangat menentukan keberhasilan seseorang ataupun kelompok, terutama dalam dunia yang telah modern seperti saat ini. Kedua-duanya betul-betul sangat menentukan kredibilitas seorang pekerja, organisasi ataupun lembaga. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah : “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamallah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” ( Qs Al Baqarah ayat 282). f. Obyek pekerjaan/usaha yang halal Halal disini dari segi agama, artinya tidak boleh melakukan pekerjaan yang dilarang oleh agama, misalnya memperjual belikan barang yang diharamkan oleh agama seperti minuman keras. Selain itu dilarang pula mengusahakan sesuatu yang lebih banyak mendatangkan mudharat, melainkan harus usaha atau pekerjaan yang mendatangkan banyak manfaat bagi dirinya dan masyarakat banyak. 3 Internalisasi Prinsip Islam Tentang Etika Kerja Dalam Perlindungan Hak Pekerja dan Pelaksanaan Hak atas Pekerjaan. Berlandaskan pada doktrin normatif Islam yang termuat dalam Al Qur’an dan Hadits, serta pengalaman-pengalaman historis, maka dalam konsep Islam dapat dirumuskan bahwa kerja merupakan hak dan kewajiban umat manusia sebagai realisasi ibadah kepada Allah SWT. Ada 4 hal yang merupakan hak dan kewajiban Pekerja dalam Islam, yaitu : 1. Hak bekerja, 2. Hak memperoleh gaji, 3. Hak cuti dan keringanan pekerjaan, 4. Hak memperoleh jaminan dan perlindungan,7 1. Hak Bekerja Islam menetapkan hak setiap individu untuk bekerja. Dalam Al Qur.an dikatakan : “…. Manusia tidak memperoleh sesuatu selain apa yang dikerjakannya” ( An Najm , ayat :32). Sebagai individu, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kedudukan yang setara untuk memperoleh pekerjaan dan meraih peluang kerja.8 Di atas semua itu, tentu saja hak tersebut harus diseimbangkan dengan potensi diri, kemampuan, pengalaman dan profesionalisme. Pesan Rasul berkaitan dengan perekrutan dan penempatan tenaga kerja sebagai berikut : “Sesungguhnya Allah senang jika salah seorang diantara kamu mengerjakan suatu pekerjaan secara profesional”. Artinya, idealnya standar penempatan seorang pekerja itu didasarkan pada : prestasi, dedikasi dan profesionalisasi diri 2. Hak Memperoleh gaji/upah Bagaimana kadar gaji yang harus diterima oleh seorang pekerja? Menurut Islam, gaji pekerja harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan. 7 Muhammad Syauqi Al Fanjari, seperti dikutip dari Duski Samad, Kerja Sebagai Ibadah, Pola Relasi Ibadah Vertikal-Horizontal, Madani, Jakarta, 1999, hlm 139 8 Q.S An-Nisa (Surat 4 :32): “Bagi laki-laki adalah bagian dari apa yang telah mereka usahakan, dan bagi perempuan juga bagian dari apa yang telah mereka usahakan pula”. Menurua Abdul Hamid9, jika Islam menetapkan gaji, maka ia juga menetapkan perbedaan jumlah gaji sesuai dengan jenis dan pentingnya pekerjaan itu. Hal tersebut paralel dengan Firman Allah yang mengatakan : “Dan bagi masing-masing mereka memperoleh derajat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan” (Q.S Al - Ahqaf, 46 :9). 3. Hak cuti dan keringanan Pekerjaan Dari sudut normatif Islam Allah berfirman : “ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”.()Q.S Al Baqarah , ,2 :286). Ayat ini menunjukkan bahwa selain manusia memiliki hak bekerja, tetapi dia juga memiliki hak untuk diperlakukan baik di lingkungan kerja, sehingga harus memiliki waktu beristirahat untuk jiwa dan fisiknya . Sebagai manusia, tiap orang memiliki kemampuan terbatas dalam menggerakkan tenaga dan fikirannya, maka untuk itu harus diatur waktu kerja yang layak, dan waktu libur. 4. Hak Memperoleh jaminan dan perlindungan. Selain hak-hak di atas, dalam dunia kerja saat ini, semakin dianggap penting jaminan keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja. Dasar dari hak atas perlindungan adalah hak atas hidup, Karena itu, hak ini juga dianggap sebagai salah satu hak asasi manusia. Setiap manusia mempunyai hak asasi atas kehidupan dan tidak seorangpun yang berhak mencabutnya. Sebaliknya semua orang lain berkewajiban untuk menjaga dan menjamin hak tersebut. Suatu perusahaan atau lembaga mempunyai kewajiban moral untuk menjaga dan menjamin hak ini, setidaknya dengan mencegah kemungkinan terancamnya hidup para pekerja dengan menjamin hak atas perlindungan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja. Islam menempatkan hak ini sebagai esensi dari tiga hak sebelumnya, sehingga orang yang mengabaikannya sama saja denganmendustakan agama, begitu peringatan keras dalam Al Qur’an : “ Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin”. (Q.S Al Ma’un ayat :1). 9 Abdul Hamid Mursi, SDM Yang Produktif, Prndekatan Al Qur’an dan Sain, Jakarta, Gema Insani Press, 1997, hlm.113 Hak-hak yang dimiliki oleh pekerja tadi, tentu saja harus diimbangi juga dengan kewajiban. Maka selain mengatur hak-hak pekerja, Islam juga mengatur kewajiban-kewajiban primer yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja. Kewajiban itu antara lain : menegakkan amanah, memahami agama dan bidang kerja yang ditekuni. Menegakkan amanah merupakan modal. Tanpa sikap amanah, akan terjadi pekerja yang bersikap manipulatif dan koruptif, untuk itu menegakkan amanah pada saat seorang pekerjakan melaksanakan haknya untuk bekerja, menuntut dua sikap yaitu : kejujuran dan profesionalitas. PENUTUP Simpulan Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam kehidupan bekerja, seperti juga dalam segala bidang kehidupan, berlaku norma-norma umum, yaitu norma sopan santun, norma hukum dan norma moral. Ketiga norma tadi tidak dapat dilepaskan,masing-masing memiliki relevansi, yang paling penting adalah bahwa hukum sesungguhnya adalah positivasi norma moral, khususnya norma moral yang ditemukan dan belaku dalam masyarakat, karena itu hubungan antara norma hukum dan norma moral sangat dekat, lebih tepatnya norma moral menjiwai norma hukum atau norma hukum hanyalah kodifikasi norma moral.Dalam arti demikian, maka hukum itu sendiri harus baik, benar dan adil sesuai dengan jiwa moral itu sendiri. Adapun Etika kerja dalam Prinsip Islam menetapkan standar ideal penempatan seorang pekerja itu didasarkan pada : prestasi, dedikasi dan profesionalisasi diri. Dengan kata lain hak yang dimiliki seorang pekerja atau hak seorang manusia untuk melakukan pekerjaan selalu berhadapan dengan kewajiban menjunjung tinggi etika dalam kerja . DAFTAR PUSTAKA Al Qur’an dan Hadits-Hadits Abdul Hamid Mursi, SDM Yang Produktif, Pendekatan Al Qur’an dan Sain, Jakarta, Gema Insani, Press, 1997. A.sonny Keraf, Etika Bisnis, Tuntutan Dan Relevansinya, Kanisius, Jakarta, H.Rusydi, AM, Etos Kerja dan Etika Usaha , Perspektif Al Qur’an, Dalam Nilai Dan Makna Kerja Dalam Islam, Nuansa Madani, Jakarta, 1999 Immanuel Kant, Foundation Of The Metaphysics Of Moral seperti dikutip dari Franz Magnis-Suseno, Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral, Yogyakarta, Kanisius, 2002 John Locke, The Second Treatise On Civil Government ,New York, Promotheus Books, 1986, Muhammad Syauqi Al Fanjari, seperti dikutip dari Duski Samad, Kerja Sebagai Ibadah, Pola Relasi Ibadah Vertikal-Horizontal, Madani, Jakarta, 1999 Perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
EKSISTENSI KOMISI YUDISIAL DALAM MEWUJUDKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA Oleh : Nurul Chotidjah Dosen tetap Fakultas Hukum unisba, Jl. Tamansari No. 1 Bandung. Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Abstrak Judicial Commission is an independent state institution created to carry out the judicial body reform. The Judicial Commission power of maintaining judge’s dignity and behavior is no longer exist following the Constitutional Court Verdict No.005/PUU-IV/2006. This article examines the existence of judicial commission in the realization of independent judicial power. Theories of constitution, power separation, power distribution and independent judicial power are used to study and analyze the study. The author concludes that the objective of the creation of the Judicial Commission is to monitor and maintain the efficiency and effectiveness of judicial power. It is recommended that the Law No.22 of 2004 on Judicial Commission be amended to enable the Judicial Commission to be able in exercising the task and power to realize an independent judicial power following the above Constitutional Court Verdict. Keywords: Judicial Commission, judicial power and judge. PENDAHULUAN Salah satu wujud agenda reformasi tahun 1998, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Amandemen dari Undang-Undang Dasar 1945 yaitu adanya perubahan serta penambahan lembaga-lembaga negara. Salah satunya adalah Komisi Yudisial1. Dalam Pasal 24B hasil Amandemen Ketiga UUD 1945, ditegaskan adanya ide pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga konstitusional baru yang sederajat kedudukannya dengan lembaga konstitusional lainnya.2 Komisi 1 Berawal pada tahun 1968 muncul ide pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan akhir mengenai saran-saran dan atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian dan tindakan/hukuman jabatan para hakim. Namun ide tersebut tidak berhasil dimasukkan di dalam undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Tahun 1998-an muncul kembali ide tersebut dan menjadi wacana yang semakin kuat dan solid sejak adanya desakan penyatuan atap bagi hakim, yang tentunya memerlukan pengawasan eksternal dari lembaga yang mandiri agar cita-cita untuk mewujudkan peradilan yang jujur, bersih, transparan dan profesional dapat tercapai. 2 Pasal 24B UUD 1945 : “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabata, serta perilaku hakim.” Yudisial dibentuk dengan harapan untuk menegakkan kehormatan dan perilaku para hakim. Dalam hal ini Komisi Yudisial berfungsi sebagai pengawas. Berkaitan dengan fungsi Komisi Yudisial, maka perlu melakukan langkah-langkah pembaharuan yang berorientasi kepada terciptanya lembaga peradilan yang sungguh-sungguh bersih dan berwibawa guna menjamin masyarakat dan para pencari keadilan memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan Komisi Yudisial dalam seleksi hakim agung telah diatur didalam Pasal 24B UUD 1945 dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Hanya saja, seleksi yang dimaksud adalah seleksi untuk mengusulkan calon hakim agung, bukan untuk melakukan seleksi tentang layak atau tidaknya seseorang yang telah menjadi hakim agung.3 Dan disebutkan pula bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga yang mandiri (Pasal 24B ayat (1) UUD 1945). Sejalan dengan itu, Komisi Yudisial memang mempunyai peranan penting dalam upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pengawasan oleh Komisi Yudisial ini pada prinsipnya bertujuan agar hakim agung dan hakim dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sungguh-sungguh didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kebenaran, dan rasa keadilan masyarakat serta menjunjung tinggi kode etik profesi hakim. Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Agustus 2006 No. 005/PUU-IV/2006, kewenangan untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, tidak lagi dimiliki oleh Komisi Yudisial. Komisi Yudisial tidak lagi mempunyai kewenangan antara lain: pengawasan terhadap perilaku hakim; pengajuan usulan penjatuhan sanksi terhadap hakim; pengusulan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya khususnya terhadap Hakim Konstitusi. Semuanya dikembalikan ke lembaga masing-masing untuk mengawasi perilaku hakim, yang selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan menelaah eksistensi Komisi Yudisial dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan tersebut yaitu: Teori Konstitusi, Teori Pemisahan Kekuasaan, Teori Pembagian Kekuasaan, dan kekuasaan kehakiman yang merdeka. 3 Internet http://www.hukumonline.com/, Komisi Yudisial Minta Presiden Terbitkan Perppu Seleksi Ulang Hakim Agung, Tanggal 5 Januari 2006. PEMBAHASAN Tujuan Pembentukan Komisi Yudisial Tahun 1998 mulai adanya reformasi disegala bidang diantaranya reformasi hukum. Pada masa reformasi tersebut muncul ide untuk penyatuan atap bagi hakim, yang tentunya memerlukan pengawasan eksternal dari lembaga yang mandiri dan independen agar cita-cita untuk mewujudkan peradilan yang jujur, bersih, transparan dan profesional dapat tercapai. Seiring dengan tuntutan reformasi peradilan, pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001 yang membahas amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, disepakati beberapa amandemen dan penambahan pasal yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, termasuk munculnya Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Bersamaan dengan amandemen UUD 1945 sebagai genealogis kemunculan Komisi Yudisial yang merupakan lembaga negara yang dilahirkan dari reformasi di Indonesia, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang sama posisinya dengan lembaga negara lain. Sebagai lembaga negara, Komisi Yudisial mendapatkan tugas dan kewenangannya dalam UUD 1945 dan dituangkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004. Latar belakang pembentukan pembentukan Komisi Yudisial merupakan bagian penting dari komitmen bangsa untuk dilakukannya reformasi multi dimensional dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum, serta, keprihatinan yang mendalam atas praktek peradilan yang tidak mencerminkan moralitas keadilan. Agenda besar reformasi yang bergulir di tahun 1999, bertujuan untuk membangun Indonesia yang lebih kuat adil dan sejahtera. Tugas dan wewenang Komisi Yudisial di beberapa negara pada intinya yaitu mengusulkan atau merekomendasikan calon Hakim Agung dan melakukan pengawasan terhadap para hakim. Tujuan utama dibentuknya Komisi Yudisial adalah : (1) Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spectrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal, (2) Komisi Yudisial menjadi perantara (mediator) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (executive power) dan kekuasaan kehakiman (judicial power) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah, (3) Dengan adanya Komisi Yuidisial, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman (judicial power) akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang menyangkut rekruitmen dan monitoring hakim agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman, (4) Terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus (Komisi Yudisial), dan (5) Dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman (judicial power) dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekrutan hakim agung dapat diminimalisasi dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik. Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka. Peranan Komisi Yudisial dalam Pasal 24B UUD 1945 dari segi kewenangan yang kedua menentukan bahwa”Komisi Yudisial mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim”. Dari ketentuan tersebut, dapat dielaborasi menjadi (i) menjaga kehormatan hakim; (ii) menjaga keluhuran martabat hakim; (iii) menjaga perilaku hakim; (iv) menegakkan kehormatan hakim; (v) menegakkan keluhuran martabat hakim; dan (vi) menegakkan perilaku hakim. Dalam kata”menjaga” terkandung pengertian tindakan yang bersifat preventif, sedangkan dalam kata”menegakkan” terdapat pengertian tindakan yang bersifat korektif. Karena itu, tiga kewenangan yang pertama bersifat preventif atau pencegahan, sedangkan tiga yang kedua bersifat korektif. Substansi pengaturan fungsi pengawasan Komisi Yudisial setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 sekurang- kurangnya harus mencakup tiga hal yaitu: (1) Obyek Pengawasan Komisi Yudisial adalah semua hakim yang meliputi Hakim pada Mahkamah Agung, hakim pada badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Hakim pada Mahkamah Konstitusi; (2) Ruang Lingkup Pengawasan Komisi Yudisial adalah sebatas ”perilaku hakim” bukan teknis yudisial. Untuk itu Komisi Yudisial tidak boleh memasuki teknis yudisial dengan mengkaji putusan yang independensinya dijamin secara konstitusional; (3) Pedoman Pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial ditetapkan melalui Code of Ethics. Eksistensi Komisi Yudisial dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman meliputi pengusulan dan pengangkatan Hakim Agung, dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Peranan pengusulan dan pengangkatan Hakim Agung meliputi pendaftaran, penyeleksian, penetapan dan pengajuan calon Hakim Agung ke Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan peranan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim adalah pengawasan terhadap perilaku hakim dimana akan menghasilkan dua hal yang berbeda yaitu hal yang negatif berupa pengusulan penjatuhan sanksi, sebaliknya yang positif adalah pengusulan pemberian penghargaan terhadap hakim atas prestasi dan jasanya menegakkan kerhormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Mengingat begitu singkatnya waktu, besarnya beban, dan luasnya cakupan yang diberikan untuk melakukan perannya tersebut diatas diharapkan anggota Komisi Yudisial terdiri dari anggota yang potensial, berkualitas, energik dan berpengalaman. Sehingga anggota Komisi Yudisial dapat menjalankan perannya mewujudkan kekuasaan kehakiman seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Ketentuan Pasal 24 B Undang Undang Dasar 1945 memberikan landasan hukum yang kuat bagi reformasi di bidang hukum, yakni dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mewujudkan checks and balances. Dalam arti, walaupun Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman namun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang secara hukum dan konstitusional bertanggungjawab dan berwenang untuk menjaga dan memulihkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap lembaga peradilan. Sejalan dengan itu, Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam upaya mendukung fungsi pengawasan dan untuk mengatasi penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan, serta memulihkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional itu, maka Komisi Yudisial berpendapat perlu dilakukan amandemen Undang Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu). Hal ini dilakukan untuk memperkuat kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagai salah satu cara untuk mereformasi lembaga peradilan agar lembaga peradilan menjadi bersih dan berwibawa. Pendapat ini didasarkan pada argumentasi bahwa upaya membersihkan dan memulihkan lembaga peradilan hanya mungkin dilakukan apabila didukung oleh hakim-hakim yang bersih dan berwibawa. Budaya bersih diri dan bersih lingkungan itu harus terus ditumbuh- kembangkan dan diwujudkan oleh para hakim dan lembaga peradilan. Hal ini harus sejalan dengan semangat dan tuntutan reformasi hukum yang menghendaki terciptanya lembaga peradilan yang ideal dan sesuai dengan harapan masyarakat, terutama para pencari keadilan. Dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa itu, Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang berwenang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi adalah bersifat konsitusional. Wewenang pengawasan oleh Komisi Yudisial itu meliputi pengawasan yang bersifat preventif sampai dengan pengawasan yang bersifat represif sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 24 A ayat (3) dan Pasal 24 B ayat (1) UUD 1945 yang diimplementasikan dalam Pasal 13 huruf b, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Undang Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial tersebut, diperkuat juga oleh ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan Pasal 34 ayat (3) ini menentukan bahwa : ”Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang undang. ” Kewenangan Komisi Yudisial untuk melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dikemukakan di atas merupakan upaya untuk mengatasi berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan yang dimulai dengan mengawasi perilaku hakim, agar para hakim menunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Oleh karena itu, apabila fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial itu berjalan efektif tentu dapat mendorong terbangunnya komitmen dan integritas para hakim untuk senantiasa menjalankan wewenang dan tugasnya sebagai pelaksana utama kekuasaan kehakiman sesuai dengan kode etik, code of conduct hakim dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sinilah sesungguhnya letak peranan penting dari Komisi Yudisial dalam upaya mendukung penegakan hukum di Indonesia. Pengawasan oleh Komisi Yudisial ini pada prinsipnya bertujuan agar hakim agung dan hakim dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sungguh-sungguh didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundangan- undangan yang berlaku, kebenaran, dan rasa keadilan masyarakat serta menjunjung tinggi kode etik profesi hakim. Apabila hakim agung dan hakim menjalankan wewenang dan tugasnya dengan baik dan benar, berarti hakim yang bersangkutan telah menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Keadaan yang demikian itu tentu tidak hanya mendukung terciptanya kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga mendukung terwujudnya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa, sehingga supremasi hukum atau penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Eksistensi Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas hakim agung dan hakim, serta dimasukkan dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim sangatlah penting. Hal ini maksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya itu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial (independent and impartial judiciary) diharapkan dapat diwujudkan, yang sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun segi etika. Untuk itu diperlukan suatu institusi pengawasan yang independen terhadap para hakim, yang dibentuk di luar struktur Mahkamah Agung. Melalui institusi pengawas ini aspirasi masyarakat di luar struktur resmi dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan para hakim agung serta dilibatkan pula dalam proses penilaian terhadap etika kerja dan kemungkinan pemberhentian para hakim karena pelanggaran terhadap etika. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mandiri lahir dari tuntutan reformasi dan untuk melakukan reformasi lembaga peradilan mempunyai fungsi untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mengawasi hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial mencakup pengawasan preventif sampai dengan pengawasan yang bersifat represif dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan eksistensi dan fungsi yang demikian itu, Komisi Yudisial memegang peranan penting dan strategis dalam upaya mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa, sekaligus mereformasi lembaga peradilan dan mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri, tidak berpihak (netral), kompeten, transparan, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran, serta berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan. PENUTUP Simpulan Eksistensi Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas hakim, untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke- Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya itu, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial (independent and impartial judiciary) diharapkan dapat diwujudkan, yang sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun segi etika. Saran Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial harus segera dilakukan amandemen, agar Komisi Yudisial dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara penuh setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. DAFTAR PUSTAKA Buku-buku Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 1990. Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992. ----------------, Lembaga Kepresidenan, Pusat Studi Hukum UII dengan Gama Media, Yogyakarta, 1999. ----------------, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, Bandung ----------------, Teori Dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, 2004. ----------------, Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005. Dahlan Thaib, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, Liberty, Yogyakarta, 1993. ----------------, dkk, Teori Dan Hukum Konstitusi, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2004. Fajlurrahman Jurdi, Komisi Yudisial Dari Delegitimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2007. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi, Pascasarjana UI, Jakarta, 1990. Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Translated by Anders Wedberg, Russel & Russen, New York, 1973. Hillaire Barnett, Constitutional & Administrative Law, Fourth Edition, Cavendish Publishing Limited, London, 2002. Ismail Suny, Pembagian Kekuasaan Negara, Aksara Baru, Jakarta, 1985. Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2004. ----------------------, Hukum Tata Negara Dan Pilar-pilar Demokrasi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005. ----------------------, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2005. ----------------------, Model-model Pengujian Konstitusi di Berbagai Negara, Konstitusi Press, Jakarta, 2005. ----------------------, Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Konstitusi Press, Jakarta, 2005 ----------------------, Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Konstitusi Press, Jakarta, 2006. Kusnardi Moh.& Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI & Sinar Bakti, Jakarta, 1988. Mahfud MD Moh., Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Rineka Cipta, Jakarta, 2000. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1982. Montesquieu, The Spirit of The Laws, Translated by Thomas Nugent, Hafner Press, New York, 1949. Ni’matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2003. ------------------, Hukum Tata Negara Indonesia, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2005. Philipus M. Hadjon, dkk., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993. Sobirin Malian, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945, UII Press, Yogyakarta, 2001. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986. -----------------------, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995. Solly Lubis, Asas-asas Hukum Tata Negara, Alumni, Bandung, 1976. Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1992. -----------------, Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945, Citra Aditya, Bandung, 1993. -----------------, UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945 Kedudukan Dan Aspek-Aspek Amandemennya), Unpad Press, Bandung, 2002. -----------------, Prosedur Dan Sistem Amandemen Konstitusi, Alumni, Bandung, 2006. Strong, C.F., Modern Political Constitutions, Fifth revised Editions, Sidgwick and Jackson Limited, London, 1963. Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982. Utrecht, E., Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Ikhtiar, Jakarta, 1961. Wheare, K.C., Modern Constitutions, Oxford University Press, New York- Toronto, 1975. Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta, 1989 Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial. Internet Http://www.mahkamahagung.go.id Http://www.komisiyudisial.go.id Http://www.ma.ri.go.id/ Http://www.dpr.go.id/ Http://www.hukumonline.com/ Disertasi Hamid S. Attamimi A., Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV), Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990. Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1990. Efik Yusdiansyah, Implikasi Keberadaan Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2006. Kuntana Magnar, Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dengan Presiden Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 : Pencarian Bentuk dan Isi, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2005. Rukmana Amanwinata, Pengaturan Dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat Dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996. Makalah, Jurnal dan Kamus Bagir Manan, Memberdayakan Kekuasaan Kehakiman, Makalah, Seminar Nasional ”Upaya Meningkatkan Fungsi dan Peranan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Berdasarkan Pancasila”, Bappenas- Fakultas Hukum Unpad, Bandung, April 1998. Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Amandemen Keempat UUD 1945, Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional yang diadakan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, 2003. Pusat Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002. Rukmana Amanwinata, Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen Dan Usul Komisi Konstitusi, Makalah yang disampaikan pada Seminar “Reformasi Sistem Pemerintahan dan Sistem Ketatanegaraan; Antara UUD 1945 Hasil Amandemen Dan Usul Komisi Konstitusi”, Kerjasama UNPAD dan Persahi, Bandung, 23 September 2004. Soekotjo Soeparto, Peran Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Lembaga Peradilan Yang Bersih Dan Berwibawa, Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari “Penegakan Hukum di Indonesia”, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tanggal 22 Maret 2006. Sri Soemantri, ’’Kedudukan, Wewenang Dan Fungsi Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan RI’’, Makalah, dalam Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN AKIBAT PENGGUNAAN BAHAN KLORIN TERHADAP PRODUK PANGAN (BERAS) Oleh : Liya Sukmamulya Dosen tetap Fakultas Hukum Unisba. Jl. Rangga Gading No. 8 Bandung 40116. Abstact MaiFood is a basic human need and its fulfill is a part of human rights. The food must always be available every time, and it should be in good quality, nutritious and the price should be affordable to the community. Certain system, which protect the producers and the consumers. is needed for reaching the fulfillment. In fact, there are some producers who conduct fraud in food business, namely by adding the chlorine to the food. This additive contain may harm the human health, so that food does not meet food quality standards. Based on above mentioned problems, this article will focus on the impact of the contaminated food for the health of consumers and the responsibility of the producers against loss suffered by consumers due to consumption of food (rice ) chlorine-containing materials. The impact of consuming food (rice), may cause cardiovascular disease, atherosclerosis, anemia, high blood pressure. The producers shall take responsibility by paying restitution to the consumer and the consumers do not need to prove the fault. Key words: responsibility, producer, chlorine added food products. PENDAHULUAN Sumber daya manusia yang berkualitas selain merupakan unsur terpenting yang perlu memperoleh perioritas dalam pembangunan, juga sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan, antara lain oleh pangan yang dikonsumsinya.1 Salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan pangan, kebutuhan tersebut sangat dipengaruhi oleh sistem perekonomian negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 Ayat (1) yang menyebutkan, bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.1 Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat,untuk mencapai semua itu perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi pangan serta tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Mayarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan yang layak dari pemerintah melalui pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran dan/atau perdagangan pangan. Oleh karena itu, pelaku usaha dibidang pangan harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan dalam memproduksi pangan atau penjualan pangan. Konsumen memiliki kebebasan dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, tetapi konsumen juga wajib dilindungi dari kegiatan yang mungkin timbul dari mengkonsumsi produk yang dihasilkan dan ditawarkan oleh pelaku usaha. Kenyataan yang beredar dalam masyarakat ada produsen yang melakukan kecurangan usaha yaitu telah menjual makanan yang mengandung bahan tambahan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia, sehingga makanan tersebut tidak memenuhi standar mutu makanan yang seharusnya, salah satu bahan tambahan dalam produk pangan (beras) adalah klorin. Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis akan menfokuskan permasalahan pada hal-hal sebagai berikut: 1. Bagaimana dampak dari mengkonsumsi beras yang mengandung bahan klorin bagi kesehatan konsumen ? 2. Bagaimana tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi beras yang mengandung bahan klorin ? 1 Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. PEMBAHASAN Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha. Dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa : “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir2. Dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha adalah : “Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”,3 Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa : yang termasuk pelaku usaha ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Beberapa Prinsip Tanggung Jawab. Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. 2 Penjelasan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 3 Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut : 1. Prinsip Tanggung Jawab berdasarkan Unsur Kesalahan. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atau liability based on fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan hukum perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum, pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan udang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Mengenai pembagian beban pembuktiannya, asas ini mengikuti ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG, dan Pasal 1865 KUHPerdata, mengatakan bahwa “Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu barang siapa yang mempunyai hak maka dia yang harus membuktikan hak itu dilanggar”. Persoalan yang harus diperjelas dalam prinsip ini, yang sebenarnya juga berlaku umum untuk prinsip-prinsip lainnya adalah definisi tentang subjek pelaku kesalahan ( Pasal 1367 KUHPerdata). Sedangkan dalam doktrin hukum dikenal asas vicarious liability dan corporate liability. Vicarious liability mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang-orang/karyawan yang berada di bawah pengawasannya. Jika karyawan itu dipinjamkan ke pihak lain, maka tanggung jawabnya beralih pada pemakai karyawan tersebut. Corporate liability adalah suatu lembaga (korporasi) yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga-tenaga dipekerjakannya. 2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertaggumg jawab sampai ia dapat membuktikan, ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat. Dasar pemikiran dari teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Prinsip ini cukup relevan, jika digunakan dalam perlindungan konsumen karena yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahn itu ada dipihak pelaku usaha yang digugat. Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab ini, dalam doktrin hukum pengangkutan khususnya, dikenal ada empat variasi : a. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau ia dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya; b. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab apabila ia dapat membuktikan mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian; c. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab apabila ia dapat membuktikan kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya; d. Pengangkut tidak bertanggung jawab apabila kerugian itu ditimbulkan oleh kesalahan/kelalaian penumpang atau karena kualitas/mutu barang yang diangkut tidak baik. 3. Prinsip paraduga untuk tidak selalu bertanggungjawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang adalah tanggung jawab dari penumpang, oleh karena itu pengangkut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab ini tidak lagi diterapkan secara mutlak, dan mengarah kepada prinsip tanggung jawab dengan pembatasan uang ganti rugi, artinya kabin/bagasi tangan tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sepanjang bukti kesalahan pihak pengangkut dapat ditunjukan. 4. Prinsip tanggung jawab mutlak. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Menurut R.C. Hoeber et. al., menyebutkan, bahwa : “Biasanya prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena : (a). Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks, (b). Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya, (c). Asas ini memaksa produsen lebih berhati-hati”. 5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan, misalnya dalam perjanjian cuci cetak film ditentukan, bila film yang ingin dicetak/dicuci itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahpahaman petugas), maka konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru. Prinsip tanggung jawab ini biasanya dikombinasikan dengan prinsip- prinsip tanggung jawab lainnya, misalnya dalam pengangkutan udara, yakni Pasal 17 Ayat (1) Protokol Guatemala 1971, prinsip tanggung jawab dengan pembatasan dikaitkan dengan tanggung jawab mutlak , batas tanggung jawab pihak pengangkut untuk satu penumpang 100.000 dolar Amerika Serikat (tidak termasuk biaya perkara), atau 120.000 dolar ( termasuk biaya perkara). Pengertian Pangan. Konsep formal pangan sebenarnya telah tercantum di dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, yang berbunyi sebagai berikut : “Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses persiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman”.4 Pangan dapat dibedakan atas pangan segar dan pangan olahan 5: a. Pangan segar, adalah pangan yang belum mengalami pengolahan, yang dapat dikonsumsi langsung atau dijadikan bahan baku pengolahan pangan. b. Pangan olahan, adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. 4 Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan 5 Cahyo Saparinto dan Diana Hidayati, Bahan Tambahan Pangan, Kanisius, Yogyakarta, 2006, hlm. 54. Dalam hal ini yang dimaksud pangan adalah beras, beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Pengertian beras sendiri tercantum dalam Pasal 1 Angka (6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pelanggaran Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Pada Proses Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras, yaitu : “Beras adalah hasil utama dari proses penggilingan gabah hasil tanaman padi (Oryza Sativa) yang seluruh lapisan sekamnya terkelupas dan seluruh atau sebagian lembaga dan lapisan bekatulnya telah dipisahkan”. Pengertian Klorin. Klorin merupakan bahan kimia yang biasanya digunakan sebagai pemutih pakaian. Dalam tabel periodik unsur kimia, klorin merupakan unsur kimia benomor atom 17 dengan simbol Cl. Klorin terdapat pada lapisan permukaan bumi dan air laut. Dalam praktik perdagangan klorin lazimnya dikemas dalam bentuk cairan. Klorin dalam bentuk gas dan padat ternyata kontribusinya cukup signifikan. Dalam bentuk gas, klorin umumnya dijumpai dalam bentuk klorin dioksida dengan rumus empiris ClO2, disamping itu klorin dapat juga ditemui dalam bentuk klorin oksida, klorin alsida, klorin peroksida, kloroperoksil, dan sebagainya. Klorin dapat terbentuk dari beberapa reaksi di antaranya reaksi potasium klorat dan asam sulfat atau klorin dan sodium klorit. Pada perlakuan pati misalnya klorin dapat ditambahkan dalam bentuk sodium hipoklorit yang berbentuk padat ClONa atau NaClO dikenal juga dengan nama klorozon, garam hipoklorit, atau kloropool. Klorit juga bisa ditambahkan dalam bentuk kalsium hipoklorit dengan rumus empiris Ca(Ocl)2. Molekul yang berbentuk padat ini, di Indonesia lebih dikenal dengan nama kaporit. Klorin berubah fasa dari gas ke cair pada suhu minus 34,05 derajat celcius (minus 29,29 derajat Fahrenheit) Klorin merupakan bahan kimia yang sangat berbahaya bagi kesehatan, ditinjau dalam segi manapun penggunaan zat pemutih ini apabila dicampurkan terhadap beras, hal itu sangatlah tidak dibenarkan, karena dampaknya bagi kesehatan manusia sangat besar. Bahaya yang ditimbulkan akibat dari mengkonsumsi beras yang mengandung klorin tidak berdampak secara langsung bagi kesehatan, tetapi apabila dikonsumsi secara terus-menerus akan berakibat fatal. Hasil penelitian dampak dari mengkonsumsi beras yang mengandung klorin ini akan terasa atau timbul sekitar 20 tahun kedepan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahaya yang ditimbulkan akan lebih cepat. Bahan klorin disamping menurunkan mutu nutrisi, tetapi klorin juga mampu membunuh sebagian besar bakteri yang merugikan. Namun, penggunaannya harus benar-benar mengacu pada kaidah yang berlaku. Hasil penelitian terkini menerangkan baha produk yang dicampur dengan klorin berpotensi menimbulkan masalah kesehatan seperti : penyakit jantung, penumpukan kolesterol dan keping darah di dinding pembuluh darah, anemia, tekanan darah tinggi, kanker, dan stroke. Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang dapat menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional. Oleh karena itu, kepada pelaku usaha dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku dikalangan dunia usaha. Kewajiban pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatannya, berarti pelaku usaha bertanggung jawab atas segala praktek usahanya termasuk praktek produksi beras, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Pasal 19 ayat (1), Pasal 22, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apabila pelaku usaha melakukan kecurangan dalam proses produksinya yang menyebabkan konsumen merasa dirugikan karena mengkonsumsi produk yang diproduksinya, maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab mengganti kerugian tanpa harus membuktikan lagi mengenai ada atau tidak adanya kesalahan, tetapi pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya yang cacat. PENUTUP Simpulan 1. Mengkonsumsi beras yang mengandung klorin dapat merugikan kesehatan masnusia, yaitu dapat menimbulkan penyakit jantung, atherosklerosis, anemia, tekanan darah tinggi dan kanker. 2. Tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi beras yang menggunakan bahan klorin, dimana pelaku usaha secara langsung memberi ganti rugi kepada konsumen tanpa harus pelaku usaha maupun konsumen membuktikan adanya kesalahan. Saran 1. Masyarakat harus lebih hati-hati dalam memilih atau membeli pangan (beras) karena sumber daya manusia yang berkualitas ditentukan dari makanan pokok yang dikonsumsinya. 2. Pemerintah harus lebih ketat dalam pengawasan, pembinaan dalam hal produksi beras dan memberikan sanksi yang tegas terhadap produsen atau pelaku usaha yang terbukti secara sengaja melakukan pelanggaran berupa penambahan zat kimia berupa klorin pada produknya. 3. Pelaku usaha dianjurkan mengetahui bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi campuran dalam produksinya supaya tidak merasa rugi dan merugikan konsumen. DAFTAR PUSTAKA Arief. B. Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta, 2006. Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raya Grafindo Persada, Jakarta, 2007 Cahyo Saparinto dan Diana Hidayati, Bahan Tambahan Pangan, Kanisius. Joguakarta, 2006. Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1993 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pelanggaran Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya pada Proses Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.
PENDIRIAN YAYASAN PASCA PUTUSAN MKRI : PENYELENGGARA PENDIDIKAN FORMAL OLEH SWASTA KEMBALI KE YAYASAN Oleh: Habib Adjie Notaris & PPAT Kota Surabaya email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Abstrak The law Number 9 Year 2009 concerning Educational Legal Entity which, among others, lost the binding force by the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia (MKRI), with the decision number 11-14-21-126-136 / PUU- VII/2009, dated March 31, 2010. The verdict has ended the implementation of formal education in the form of Educational Legal Entity. Therefore, a formal education held by the private entity shall be performed by a foundation. Nevertheless, there is a problem which has to be solved, namely the problem which is associated with the provisions of Article 39 of Government Regulation number 63 Year 2008. This paper tries to find solutions of formal education by private entity post-decision of Constitutional Court of Republic of Indonesia. Key words: formal education, the Foundation. PENDAHULUAN Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) : Penyelenggara Pendidikan Formal Oleh Swasta Kembali Ke Yayasan. Pada tanggal 31 Maret 2010 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan putusan nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009, telah memutuskan antara lain : 1) Menyatakan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Legara Republik Indonesia Nomor 4301), Konstitusional sepanjang frasa “badan hukum pendidikan” dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggaraan pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu. 2) Menyatakan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3) Menyatakan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4) Menyatakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Nndonesia tahun 2009, nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5) Menyatakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut pada intinya telah menutup eksistensi atau riwayat segala hal mengenai BHP sebagai Badan Hukum Pendidikan yang dikontruksikan sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal. Dasar hukum mengenai BHP sebagaimana yang tersebut dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) sendiri dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam salah satu amar putusan tersebut yang dapat kita cermati, yaitu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) telah memberikan penafsiran tersendiri mengenai Badan Hukum Pendidikan, yaitu diputuskan bahwa istilah “badan hukum pendidikan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional bukanlah nama dan badan hukum tertentu, melainkan sebutan fungsi penyelenggaraan pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu. Amar putusan ini mempunyai arti yang tegas jika dikaitkan dengan salah satu Pertimbangan Hukum MKRI ketika memutuskan gugatan tersebut ditegaskan bahwa suatu lembaga pendidikan harus dikelola oleh suatu badan hukum. Adapun bentuk badan hukum yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan, misalnya yayasan, perkumpulan, perserikatan, badan wakaf dan sebagainya. Berpijak pada Putusan MKRI tersebut, maka MKRI tidak pernah menggunakan istilah batal demi hukum atau inskontitusional terhadap ketentuan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang BHP. Dalam Ilmu Perundang-undangan, jika suatu undang-undang telah diputuskan seperti itu, maka MKRI akan mengembalikannya kepada Pemerintah untuk dibuat undang- undang yang baru untuk mengatur hal yang sama dengan substansi yang berbeda. Substansi dari putusan MKRI jelas dan tegas, bahwa penyelenggaraan pendidikan formal oleh swasta kembali menggunakan badan hukum yang sudah ada, yaitu Yayasan atau Perkumpulan, dengan demikian segala aturan hukum tentang Yayasan tetap berlaku, yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 63/2008 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Yayasan. Putusan MKRI ini ternyata mempunyai implikasi hukum tertentu, yaitu : a. Jika ternyata telah ada yang mendirikan BHPM dan mendapat pengesahan dalam masa berlakunya UU BHP, (16 Januari 2009 – 31 Maret 2010), bagimanakah kedudukan BHPM (akta dan pengesahannya) sebagai badan hukum…? Permasalahan tersebut, dapat dijawab dengan kaidah exnunc, yaitu bahwa suatu perbuatan dan akibat dari akta/surat tersebut dianggap ada sampai saat dilakukan pembatalan atau extunc, yaitu bahwa perbuatan dan akibat dari akta/surat tersebut dianggap tidak pernah ada. UU BHP dinyatakan bertentangan/tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diputuskan (31 Maret 2010), dengan demikian sejak 16 Januari 2009 sampai dengan 31 Maret 2010, perbuatan hukum yang didasarkan pada UU BHP (akta dan pengesahannya) tetap mengikat dan berlaku (exnunc). b. Bagaimanakah kedudukan hukum akta/pengesahan tersebut pasca putusan MKRI ? Aturan hukum yang bersangkutan sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi, sehingga tidak ada aturan hukum untuk akta/pengesahan yang didasarkan pada aturan hukum dinyatakan tidak berlaku (tidak ada pengaturannya), maka agar tetap dapat bertindak dalam lalulintas hukum, maka khusus untuk akta/pengesahan tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional harus membuat aturan hukum yang khusus untuk hal tersebut, misalnya wajib melakukan perubahan dari BHPM ke Yayasan/Perkumpulan dalam jangka waktu tertentu, dan aturan hukum tersebut jangan sampai merugikan BHPM yang bersangkutan secara materil dan immaterial. Pasca Putusan MKRI penyelenggaraan pendidikan formal oleh swasta kembali ke Yayasan. Meskipun demikian jangan ada anggapan, dengan dinyatakan UU BHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak berarti semuanya selesai berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan formal oleh swasta dalam bentuk Yayasan, yaitu ada permasalahan yang harus kita cermati, mengenai ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan, bahwa : Yayasan yang belum memberitahukan kepada menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) undang-undang tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (4) undang-undang dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 undang-undang. Ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah 63 Tahun 2008 tersebut1 yang perlu diketahui dan dicermati oleh para Notaris, karena banyak aspek hukum yang harus dikaji lebih dalam lagi, misalnya yang berkaitan dengan pasal tersebut solusinya dibuat Yayasan baru, yang perlu diperhatikan yaitu dari Yayasan yang dilikuidasi ke Yayasan baru tersebut, harus seperti apa, 1 Ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, Sangat rancu, terutama kalimat ”...........tidak dapat menggunakan kata Yayasan di depan namanya.......”. Kalau memang tidak dapat menggunakan kata Yayasan di depan namanya, maka disebut apakah Yayasan seperti itu ? Apakah akan disebut OTB (Organisasi Tanpa Bentuk) atau Mantan Yayasan ?. Karena meskipun sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai suatu Yayasan, tapi secara kelembagaan Yayasan tersebut eksistensinya harus tetap dihargai sebagai upaya untuk menyelesaikan segala hak dan kewajibannya secara internal dan eksternal untuk kemudian dapat diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku, misalnya tetap diakui sebagai Yayasan, tapi dengan pembatasan tertentu. Ketentuan semacam ini sebagai bahan perbandingan dapat dilihat dalam Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa Perseroan Terbatas yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UUPT dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Makna dari pasal ini, meskipun lebih dari 1 (satu) tahun Perseroan Terbatas belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UUPT, masih tetap dianggap sebagai Perseroan Terbatas, selama- sepanjang tidak ada permohonan untuk dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. dan akta-aktanya, terutama mengenai asset-assetnya, dan utang-utangnya dan yang jadi barang jaminannya. Permasalahan seperti itu dan solusinya harus segera diwartakan kepada seluruh Notaris Indonesia, karena Yayasan yang sudah memenuhi ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Yayasan tersebut dapat dikategorikan illegal, kenapa illegal ? Karena Yayasan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tidak boleh melakukan tindakan hukum apapun selain melakukan tindakan pemberesan dalam rangka likuidasi, tapi ternyata sampai sekarang ini saja, Yayasan seperti itu (dalam bidang penyelenggaraan pendidikan formal) masih tetap menjalankan kegiatannya, misalnya masih mengeluarkan ijazah, masih menerima siswa/mahasiswa baru. Jika Yayasannya yang seharusnya dilikuidasi, tetapi ternyata masih menjalankan kegiatannya, maka rangkaian kegiatannya secara hukum illegal. Jika ini terjadi pihak ketiga (masyarakat) dapat menggugat Yayasan yang bersangkutan karena merasa dirugikan. Jika pemerintah (Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia) dan (Kementerian Agama Republik Indonesia) dan (Dinas Pendidikan Propinsi dan Kota/Kabupaten) yang membuat/mengeluarkan izin penyelenggaraan pendidikan formal untuk satuan atau jenjang pendidikan dasar dan menengah, jika ingin membenahi lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal (berupa Yayasan) pasca putusan MKRI tersebut, maka berikanlah izin atau perpanjangan penyelenggaraan pendidikan formal oleh swasta kepada Yayasan atau perkumpulan yang berbadan hukum, jangan terlalu mudah memberikan izin. Pasca dibatalkanya UU BHP, kedua instansi harus instrospeksi dan berbenah diri, bahwa selama ini ada yang salah dalam pemberian atau perpanjangan izin tersebut, hanya melihat aspek tertentu saja, misalnya pemenuhan secara administratif dan kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan formal, tapi ke badan hukum Yayasan atau Perkumpulan hampir tidak pernah dipersyaratkan. Mulai sekarang kedua kementerian tersebut, jika ingin memberikan izin yang baru penyelenggaraan pendidikan formal atau memperpanjang penyelenggaraan pendidikan formal, dipersyaratkan jika Yayasan atau Perkumpulannya harus berbadan hukum terlebih dahulu. Serahkan pengurusan ke badan hukum tersebut pada Notaris, karena Notaris telah mengerti hal tersebut. Yayasan yang Dilikuidasi dan Pendirian Yayasan Baru. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430) serta Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894), menegaskan Yayasan yang tidak pernah menyesuaikan anggaran dasarnya sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 71 Undang-Undang Yayasan dan dalam angka 20 tentang perubahan terhadap Pasal 71 Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Yayasan dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah tersebut, maka Yayasan tidak dapat menggunakan kata Yayasan di depan namanya dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang 63 Tahun 2008. Terhadap substansi Pasal 39 PP Nomor 63 Tahun 2009 tersebut dapat ditafsirkan, Yayasan dalam keadaan seperti itu, dapat langsung dilikuidasi tanpa ada pembubaran yang berarti, Yayasan tersebut dianggap telah bubar demi hukum. Sehingga terhadap Yayasan dapat dipergunakan kalimat ”Yayasan dalam Likuidasi” hal ini berkaitan dengan penggunaan kalimat ”tidak dapat lagi menggunakan Yayasan di depan namanya”. Agar sesuai dengan kaidah berakhirnya suatu institusi yang berbadan hukum, yaitu setiap pembubaran wajib diikuti atau ditindaklanjuti dengan likuidasi, maka untuk Yayasan seperti tersebut di atas harus dilakukan likuidasi dan dibentuk Likuidator. Implementasi ketentuan-ketentuan sebagaimana terurai di atas, saat ini menimbulkan permasalahan hukum sebagaimana disebutkan di bawah ini. Secara umum berlaku untuk semua Yayasan dengan maksud dan tujuan atau kegiatan apapun, Dalam hal ini perlu diberi perhatian untuk Yayasan-yayasan yang menyelenggarakan pendidikan formal, dan mempunyai izin penyelenggaraan pendidikan formal yang masih berlaku, tapi tidak berbadan hukum, jika ketentuan yang tersebut dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) dan angka 20 perubahan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430) serta Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) diberlakukan sebagaimana maksud dan tujuan aturan hukum tersebut dengan pendekatan formal-legalistik, maka akan banyak Yayasan yang menyelenggarakan pendidikan formal ataupun maksud dan tujuan yang nonformal, yang masih mempunyai izin dan berlaku tapi tidak berbadan hukum, tidak dapat lagi menggunakan kata Yayasan di depan namanya dan wajib dilikuidasi, maka akan banyak terjadi : 1. Pemutusan hubungan kerja dengan para pendidik (guru/dosen), karyawan; 2. Banyak biaya yang harus dikeluarkan Yayasan (dalam likuidasi) untuk memberikan pesangon kepada guru/dosennya; 3. Peserta didik (siswa/mahasiswa) harus pindah ke sekolah/perguruan tinggi yang lain untuk melanjutkan pendidikannya; 4. Banyak biaya yang akan dikeluarkan oleh orang tua murid/siswa untuk pindah sekolah/perguruan tinggi; 5. Kepala Sekolah/Rektor/Direktur/Ketua yang diangkat Yayasan tidak berwenang lagi melakukan tindakan hukum apapun lagi, karena Yayasan yang mengangkatnya harus bubar. 6. Sekolah/Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Yayasan, dan Yayasan harus bubar tetapi masih menerima siswa/mahasiswa baru, akan dipermasalahkan pihak lain, dengan alasan Yayasannya sudah bubar. 7. Pihak perbankan atau lembaga keuangan yang mermberikan/mengucurkan kredit kepada Yayasan penyelenggaraan pendidikan formal tersebut, harus segera menagih utangnya kepada siapa ? karena Yayasannya sudah bubar. 8. Jika jaminan atas hutang tersebut, berupa sertifikat tanah dengan pemilik Yayasan sendiri, dapatkah dieksekusi oleh pihak perbankan berdasarkan sertifikat hak tanggungan untuk pelunasan hutangnya? padahal Yayasannya sudah bubar ? 9. Bagaimanakah kedudukan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Yayasan dengan pihak lain, baik yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan ataupun yang lainnya ?. 10. Bagaimanakah pertanggungjawaban Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan yang masih melakukan tindakkan hukum, padahal diketahui Yayasannya sudah bubar ? Dapatkah persoalan pertanggungjawaban Pembina, Pengawas dan Pengurus sebagai : a. Tindakan atau perbuatan hukum Pembina, Pengawas dan Pengurus tersebut sebagai Ultra Vires, atau b. Tindakan atau perbuatan hukum Pembina, Pengawas dan Pengurus tersebut sebagai Zaakwaarneming, atau c. Tindakan atau perbuatan hukum Pembina, Pengawas dan Pengurus tersebut sebagai Onrechtmatigedaad. (Catatan : ada batasan secara umum, jika tindakan atau perbuatan hukum Pembina, Pengawas dan Pengurus tersebut di atas ternyata tidak merugikan Yayasan secara materi maupun immateril dan tidak ada pihak lain yang dirugikan secara materil dan immateril, maka perbuatan atau tindakkan tersebut dapat dibenarkan, dan salah satu dari ketiga aspek tersebut tidak perlu diterapkan. Meskipun demikian apapun yang terjadi, Yayasan yang tidak memenuhi syarat sebagai badan hukum di atas tetap harus bubar). Dalam hal ini perlu dikaji ketentuan-ketentuan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana tersebut pada Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Undang-Undang Yayasan), menentukan alasan Yayasan bubar, antara lain karena : a. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; c. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; 2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau 3) Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. Bahwa alasan Yayasan bubar, juga dapat berdasarkan alasan lain, yaitu sebagaimana tersebut dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Yayasan yang dikaitkan kedudukan Yayasan tidak memenuhi prosedur yang sudah ditentukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 ayat (2) dan (3), antara lain : (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah : a. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau b. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini. (2) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian. (3) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Yayasan dapat diuraikan atau ditafsirkan sebagai berikut : a. Pasal 73 Undang-Undang Yayasan - Undang-Undang Yayasan mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Undang- Undang Yayasan diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001, mulai berlaku setahun kemudian atau pada tanggal 6 Agustus 2002. b. Pasal 71 ayat (1) huruf b dan b Undang-Undang Yayasan, menegaskan bahwa YYS yang didaftarkan di pengadilan negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau didaftarkan di pengadilan negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, maka agar tetap diakui sebagai Badan Hukum. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Yayasan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan. c. Undang-Undang Yayasan mulai berlaku 6 Agustus 2002, masa penyesuaian anggaran dasar Yayasan, yaitu 5 (lima) tahun, maka berakhir 6 Agustus 2007. d. Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, menegaskan penyesuaian anggaran dasar yayasan wajib dilaporkan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pernyesuaian. Jangka waktu terakhir penyesuaian 6 Agustus 2007, dan jangka waktu pelaporan, terakhir 6 Agustus 2008. e. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Yayasan, masa Penyesuaian anggaran dasar yayasan telah berakhir pada tanggal 6 Agustus 2007, dan pelaporan penyesuaian anggaran dasar yayasan juga telah berakhir pada tanggal 6 Agustus 2008. Pasal 71 Undang-Undang Yayasan diubah sebagaimana tersebut dalam angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, berbunyi sebagai berikut : (1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang : a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini. (2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat I (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku. (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian. (4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan." Pasal II Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, menegaskan bahwa Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Substansi kedua pasal tersebut dapat ditafsirkan sebagai berikut : a. Pasal II Undang-Undang Pelaksana Yayasan mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Undang-Undang Pelaksana Yayasan diundangkan 6 Oktober 2004 dan Undang-Undang Pelaksana Yayasan mulai berlaku 6 Oktober 2005. b. Angka 20 Undang-Undang Pelaksana Yayasan menegaskan bahwa, Yayasan yang didaftarkan di pengadilan negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau didaftarkan di pengadilan negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, maka agar tetap diakui sebagai badan hukum, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Pelaksana Yayasan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang Pelaksana Yayasan. c. Undang-Undang Pelaksana Yayasan mulai berlaku 6 Oktober 2005, masa penyesuaian anggaran dasar, yaitu 3 (tiga) tahun, maka berakhir 6 Oktober 2008. d. Pasal 71 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Pelaksana Yayasan menegaskan penyesuaian anggaran dasar yayasan wajib dilaporkan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah penyesuaian. e. Jangka waktu terakhir penyesuaian 6 Oktober 2008, dan jangka waktu pelaporan hasil penyesuaian berakhir tanggal 6 Oktober 2009. f. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Pelaksana Yayasan2, masa penyesuaian anggaran dasar yayasan telah berakhir pada tanggal 6 Oktober 2008, dan jangka waktu pelaporan penyesuaian anggaran dasar akan berakhir pada tanggal 6 Oktober 2009. 2 Dalam kaitan ini patut disimak Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta nomor 207/B/2009/PT. TUN, JKT, tanggal 17 November 2009 (meskipun putusan tersebut sekarang dalam proses Kasasi), yang memutuskan, antara lain : DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya; 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-4962.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 23 Desember 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Ta’mirul Masjid Kemayoran Surabaya. 3. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) mencabut Obyek Sengketa Nomor : AHU-4962.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 23 Desember 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Ta’mirul Masjid Kemayoran Surabaya. 4. Menghukum Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk peradilan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut diuraikan bahwa : Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dijadikan dasar dalam permohonan penernitan objek sengketa in litis menunjukkan bahwa penerbitan objek sengketa adalah dalam rangka penyesuaian yayasan agar sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2004. Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari permohonan pemohon untuk penyesuaian yayasan agar sebagai yayasan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2004, maka seharusnya permohonan mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, yaitu dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku, yayasan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini. Menimbang, bahwa apabila dihitung masa tenggang waktu pengajuan permohonan objek sengketa in litis tanggal 1 Desember 2008 dengan masa yang ditetapkan Pasal 71 ayat (1), yaitu masa akhir penyesuaian tanggal 7 Oktober 2007, maka permohonan tersebut telah melebihi waktu atau kadaluarsa, demikian juga penerbitan objek sengketa in litis tanggal 23 Desember 2008 diterbitkan dalam kurun waktu yang tidak diperkenankan lagi oleh Undang- undang. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian prosedur penerbitan objek sengketa tidak sesuai dan bertentangan dengan maksud dari Pasal 71 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2004, karena haruslah dibatalkan. Dengan kata lain yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang- Undang Yayasan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya pada tanggal 6 Oktober 2008 dan melaporkan hasil penyesuaiannya paling lambat pada tanggal 6 Oktober 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka ada konsekuensi hukum yaitu yayasan yang tidak memenuhi ketentuan di atas, harus mengikuti ketentuan yang tersebut dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, yaitu : “Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang- Undang tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang”. Pasal 68 Undang-Undang Yayasan berbunyi sebagai berikut : (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar. (2) Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan tersebut. Dengan demikian alasan Yayasan bubar secara limitatif ada (6) enam alasan berdasarkan Pasal 62, 71 Undang-Undang Yayasan dan angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yaitu : a. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; c. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; d. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau e. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. f. Tidak memenuhi Pasal 71 Undang-Undang Yayasan dan angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Menyimak alasan-alasan Yayasan bubar, perlu ditegaskan siapa yang berhak atau punya kewenangan (subjek hukum) untuk membubarkan Yayasan jika alasan Yayasan bubar sebagaimana tersebut di atas dipenuhi, apakah pembina, pengawas, pengurus Yayasan, Kejaksaan atau pihak ketiga yang berkepentingan, dan dalam bentuk apa ?, apakah dengan berdasarkan akta Notaris atau putusan atau penetapan pengadilan ? Undang-Undang Yayasan dan Perubahannya telah memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk membubarkan Yayasan, untuk Yayasan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 71 ayat (3) Undang- Undang Yayasan, dan Pasal 71 ayat (4) - angka 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Secara terbatas hanya kewenangan seperti itu yang diberikan kepada Kejaksaan, diluar alasan Yayasan bubar sebagaimana tersebut di atas, maka Kejaksaan tidak mempunyai wewenang. Dalam kaitan ini perlu ditegaskan, bahwa tidak serta-merta kewenangan Kejaksaan langsung berlaku untuk diterapkan ketika Kejaksaan mengetahui ada Yayasan yang harus bubar karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Yayasan, dan Pasal 71 ayat (4) angka 20 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Kejaksaan harus dapat memastikan kepentingan siapa dan kepentingan apa sehingga harus mengajukan permohonan seperti itu. Sebaiknya ada penjelasan atau alasan yang tertentu yang bisa dijadikan pengangan, sehingga Kejaksaan ketika menerapkan alasan Yayasan dapat diketahui untuk siapa dan kepentingan siapa, kalau tanpa ada kejelasan seperti itu, dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh Kejaksaan. Permohonan pembubaran Yayasan dengan alasan yang sama dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan (Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Yayasan, dan Pasal 71 ayat (4) - angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan). Dengan alasan yang sama, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pembubaran, tetapi dalam hal ini perlu diberi batasan dan dapat dibuktikan bahwa pihak yang berkepentingan tersebut sebelumnya memang mempunyai hubungan hukum tertentu dengan Yayasan, misalnya mantan para pendiri Yayasan. Subjek hukum dan alasan sebagaiman tersebut di atas akan menjadi masalah, jika ternyata ada Yayasan yang harus bubar karena telah memenuhi syarat (Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Yayasan, dan Pasal 71 ayat (4) angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan), tapi ternyata tidak ada yang mengajukan permohonan pembubaran, baik dari kejaksaan maupun dari pihak ketiga. Sedangkan Yayasan harus segera bubar, misalnya agar kegiatan dan asset Yayasan untuk diserahkan kepada Yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar tersebut. Jika ternyata ada Yayasan yang harus bubar karena alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Yayasan, dan Pasal 71 ayat (4) angka 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, telah terpenuhi, tapi ternyata tidak ada permohonan ke Pengadilan Negeri setempat dari Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan untuk membubarkan Yayasan, maka dalam hal ini, permohonan pembubaran Yayasan ke pengadilan negeri setempat sesuai domisili Yayasan dapat diajukan oleh mantan Pembina, Pengawas dan Pengurus secara bersama-sama untuk mengajukan permohonan tersebut, dengan alasan bahwa mantan Pembina, Pengawas dan Pengurus tersebut dikategorikan sebagai pihak yang berkepentingan dengan Yayasan tersebut. Maka dengan demikian tujuan pembubaran Yayasan dengan alasan tersebut di atas tetap tercapai, yaitu dengan Penetapan Pengadilan sebagai bentuk tertulis pembubarannya, dan subjek hukum yang mengajukan permohonan pembubaran, yaitu mantan Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan sebagai pihak yang berkepentingan dengan Yayasan. Khusus untuk pembubaran Yayasan dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Undang-Undang Yayasan), menentukan alasan Yayasan bubar, antara lain karena : a. Angka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; b Dalam Pasal 62 huruf a dan b Undang-Undang Yayasan tidak disebutkan subjek hukum yang berwenang untuk membubarkan dan bentuknya surat pembubaran harus seperti apa. Substansi Pasal 62 huruf a dan b Undang- Undang Yayasan dapat ditafsirkan yang berwenang untuk membubarkan Yayasan dengan alasan seperti itu, adalah Pembina, Pengawas dan Pengurus. Pembina, Pengawas dan Pengurus yang paling mengetahui kondisi Yayasan yang mereka jalankan beserta penyelengaraan kegaiatannya, artinya kondisi intern dan ekstern Yayasan hanya diketahui oleh Pembina, Pengawas dan Pengurus. Adapun bentuk pembubarannya dengan Akta Notaris. . Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; Mengenai pembubaran yang tercantum dalam Pasal 62 huruf c Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Undang- Undang Yayasan), menentukan alasan Yayasan bubar, antara lain karena : Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; 2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau 3) Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. Pembubaran Yayasan dengan alasan tersebut dalam Pasal 62 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, ditegaskan harus dengan Putusan Pengadilan (bukan Penetapan), maka kewenangan tersebut diserahkan atau diberikan kepada pihak – pihak yang berkepentingan (sebagai Penggugat) dan Yayasan sebagai Tergugat, bahwa Yayasan telah merugikan para pihak tersebut, misalnya kegiatan Yayasan sangat meresahkan masyarakat di sekitarnya, atau karena Yayasan sudah tidak mampu membayar utangnya atau dinyatakan pailit. Bahwa Yayasan yang bubar dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas wajib melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang- Undang Yayasan. Dalam kaitan ini perlu dicermati ada akibat hukum tertentu khusus untuk Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan. Batas akhir Yayasan (lama) untuk menyesuaikan diri dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan telah berakhir pada tanggal 6 Oktober 2008, dan batas akhir Yayasan untuk melaporkan hasil penyesuaian anggaran dasar tersebut telah berakhir pada tanggal 6 Oktober 2009 sebagaimana telah dijelaskan, maka dari itu sudah ada lagi Yayasan yang tidak menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan tidak ada istilah mantan Yayasan, karena semua telah berakhir, tapi sekarang yang berlaku Yayasan yang seperti itu harus dilikuidasi. Bahwa dalam rangka meneruskan satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Yayasan seperti di atas, yaitu tidak dapat lagi menggunakan Yayasan di depan namanya, dan harus dilikuidasi, dengan niat dan tujuan baik khususnya, Yayasan yang menyelenggarakan pendidikan formal, serta demi kemaslahatan peserta didik, pendidik dan lainnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan, harus kita sepakati bahwa Yayasan yang ”nasibnya” sebagai diuraikan di atas, harus diselamatkan, yaitu dengan cara mendirikan Yayasan baru untuk meneruskan atau melanjutkan kegiatannya yang sebelumnya diselenggarakan oleh Yayasan yang harus bubar tersebut.3 Hal tersebut dapat dikontruksikan sebagai berikut : (1) Telah menyelenggarakan pendidikan formal, dan atau kegiatan lainnya (2) Khusus dalam penyelenggaraan pendidikan formal - izin penyelenggaraan pendidikan formalnya masih berlaku, (3) Yayasanya tidak berbadan hukum.4 Maka untuk meneruskan penyelenggaraan kegiatan tersebut, para Pembina, Pengawas, dan Pengurus secara pribadi tidak dalam jabatannya, dan mantan pendiri jika masih ada, hal itu dapat dilakukan untuk bukti kesejarahan Yayasan tersebut. Mereka dapat datang menghadap dan berkonsultasi dengan Notaris untuk mendirikan Yayasan baru dengan maksud dan tujuan domisili Yayasan dan nama yang sama dengan Yayasan yang sebelumnya. Kalaupun nama tersebut telah dipakai pihak lain, diusahakan ada nama pembeda, dan jika hal ini terjadi, maka para premisse akta pengalihan dari Tim Likuidator kepada Yayasan baru, hal tersebut harus diuraikan. 3 Cara seperti tersebut di atas, dapat dilakukan untuk semua yayasan, yang menyelenggarakan kegiatan yang sebelumnya dilakukan yayasan yang bersangkutan. 4 Unsur Badan Hukum, yaitu : 1. Maksud dan tujuan yang hendak dicapai. 2. Mempunyai harta kekayaan tersendiri. 3. Mempunyai organ/pengurus. 4. Mempunyai akta pendirian. 5. Memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang. 6. Memenuhi azas publisitas dalam berita negara dan tambahan berita negara Republik Indonesia. Untuk para pendiri tersebut sebagai kekayaan awal Yayasan, para pendiri wajib menyisihkan harta kekayaan pribadinya sebagai kekayaan awal Yayasan, dan bukan berasal dari harta kekayaan Yayasan yang bubar/dilikuidasi tersebut, karena prinsip dari Yayasan sebagai badan hukum, yaitu ada penyisihan harta kekayaan dari para pendirinya, dan juga untuk menghindari tuntutan dari pihak ketiga, sehingga harta kekayaan Yayasan dalam likuidasi tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Tim Likuidator. Pendirian Yayasan yang berasal dari Yayasan yang bubar tersebut, agar tidak terjadi kekosongan hukum yang cukup lama. Yayasan baru dapat didirikan dengan membuat sertifikat yang tertulis pemiliknya Yayasan (lama), kemudian bangunan/gedung/rumah milik Yayasan, deposito milik Yayasan, termasuk utang-utang yang kepada pihak lainnya. Secara khusus untuk Yayasan yang menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal, berpijak pada kemaslahatan untuk dunia pendidikan, peserta didik (murid/siswa/mahasiswa), pendidik (guru/dosen), karyawan Yayasan tersebut, khusus untuk Yayasan yang bubar tadi, yang kegiatannya penyelenggaraan pendidikan formal saja, atau ada penyelenggaraan pendidikan formal dan kegiatan lainnya, untuk pembubarannya tidak diperlukan lagi, maka mantan Pembina, Pengawas dan Pengurus membentuk Tim Likuidasi dari mereka sendiri atau pihak lainnya yang ditunjuk oleh mereka, dan berikan kewenangan kepada Tim Likuidasi untuk mengalihkan semua izin penyelenggaraan pendidikan formal5 dan aset Yayasan yang bubar tersebut hanya kepada Yayasan baru yang telah didirikan tadi (bukan kepada Yayasan atau badan hukum yang lain). Jika hal tersebut dapat dilakukan maka : (1) Pengalihan izin-izin penyelenggaraan pendidikan formal dengan akta Notaris; (2) Untuk tanah-tanah yang tertulis pemegang haknya Yayasan, dapat dialihkan dalam bentuk akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan akta Hibah. 5 Izin yang dikeluarkan oleh suatu institusi yang tunduk pada ketentuan Hukum Publik (Administrasi/Tata Usaha Negara), sehingga ketika suatu izin tidak diperlukan lagi, maka izin wajib dikembalikan kepada institusi yang menerbitkannya, dan izin tidak termasuk kepada benda bergerak yang dapat diperjualbelikan. Tapi dalam kenyataannya tidak sedikit Izin menjadi barang bergerak yang bernilai ekonomis yang dapat diperjual-belikan, meskipun tidak dengan istilah ”jual-beli”, tapi menggunakan istilah lain, seperti Alih Kelola, yang sebenarnya perbuatan hukumnya adalah jual beli izin satuan pendidikan formal. Dalam kaitan ini Tim Likuidasi diberikan kewenangan untuk menghibahkan tanah-tanah tersebut kepada Yayasan (baru);6 (3) Untuk bangunan/rumah/gedung (yang bukan tanah), deposito/tabungan, saham-saham dapat dialihkan dalam bentuk akta Hibah dengan akta Notaris kepada Yayasan baru; (4) Untuk pengalihan debitur dapat dialihkan dalam bentuk akta Delegatie (penggantian debitur) 7 dengan akta Notaris8 atau sesuai dengan tindakkan hukum Yayasan dalam likuidasi yang pernah dilakukannya. Mekanisme pendirian Yayasan baru yang berasal dari Yayasan yang bubar adalah sebagai berikut : (1) Mantan Pembina, Pengawas dan Pengurus (serta mantan pendiri, jika masih ada) Yayasan datang ke hadapan Notaris untuk membuat mendirikan Yayasan baru dengan maksud dan tujuan serta nama dan domisili yang sama dengan Yayasan yang bubar tadi. (2) Urus/selesaikan Yayasan sampai memperoleh status sebagai badan hukum. (3) Mantan Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan datang ke hadapan Notaris untuk membuat akta Berita Acara : -menentukan aset-aset Yayasan dalam likuidasi untuk dihibahkan kepada Yayasan baru. 6 -Penghibahan sebagaiman tersebut di atas (untuk tanah dan bukan) tanah, sudah tentuk akan dikenakan pajak baik SSB/BPHB maupun SSP. Dalam kaitan ini Menteri Keuangan – Direktorat Jendral Pajak untuk memikirkan, apakah perlu dalam kejadian seperti itu, dikenakan SSB dan SSP seperti biasanya, ataukah perlu diberikan potongan pajak, karena kejadian tersebut bukan keinginan para Pembina, Pengawas, Pengurus Yayasan, tapi pembuat undang- undang yang bersangkutan tidak pernah memikirkan akibat hukumnya. Oleh karena itu Menteri Keuangan – Direktorat Jendral Pajak perlu diajak bicara oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) untuk membicarakan persoalan tersebut -Dalam penghibahan tanah yang dilakukan dengan akta Hibah PPAT, maka Badan Pertanahan Nasional, khususnya Kantor Pertanahan agar mengetahui dan memahami persoalan tersebut, terutama berkaitan dengan balik nama (peralihan hak) dari Yayasan (yang bubar tersebut) kepada Yayasan (baru) tersebut. Oleh karena itu BPN perlu diajak bicara oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT). 7-Delegatie adalah pengambilalihan hutang (schuldoverneming), pemindahan suatu utang dari pengutang lama kepada pengutang baru dengan persetujuan dari penagih utang (overzetting). -Dalam schuldoverneming ini perikatan yang lama tetap berlaku (utuh, tidak musnah) dengan penempatan debitur baru, sedangkan debitur yang lama dibebaskan dari kewajibannya; karena perkatan yang lama tetap ada (berlaku), maka semua accessoirnya tetap ada dan tidak berubah. -Jadi schuldoverneming ini merupakan suatu perjanjian yang berakibat bahwa suatu utang beralih kepada debitur baru, sedangkan kreditur tetap berhak atas segala sesuatu yang merupakan accessoiren yang lama, sedangkan debiutur yang lama dibebaskan dari kewajibannya. Untuk mengadakan schuldoverneming harus ada persetujuan dari kreditur. -Bahwa tindakkan hukum tersebut (tidak hanya delegatie saja) mungkin ada tindakkan hukum lainnya yang perlu diselesaikan secara Cessie, Novasi, Subrogasi. 8 Untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu, maka pihak perbankan diajak berbicara/berdiskusi oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta (IPPAT), bahwa ada kenyataan seperti itu yang dihadapi dunia perbankan atau lembaga keuangan lainnya. -penyelesaian utang-utang Yayasan dalam likuidasi kepada kreditur. -membentuk Tim Likuidasi -menentukan honor tim likuidasi. (4) Tim Likuidator menghadap Notaris lagi untuk membuat akta : a) mengalihkan/menyerahkan izin penyelenggaraan pendidikan formal (beserta tenaga pendidik/tenaga kependidikan/siswa/mahasiswa) juga (dan nonformal) kepada Yayasan yang sudah berbadan hukum tadi. b) mengalihkan/menyerahkan asset (bergerak dan tidak bergerak) kepada Yayasan yang sudah berbadan hukum tadi. c) Pengalihan debitur (utang) Yayasan yang bubar, kepada Yayasan (baru). d) Jika berkaitan dengan bidang tanah sudah terdaftar (bersertifikat) atau belum, maka dilakukan dengan Hibah akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 9. Dengan kontruksi penyelesaian likudasi seperti itu, maka Notaris dan PPAT untuk para pihak wajib mempersiapkan akta-aktanya, antara lain : 1. Pendirian Yayasan baru. 2. Berita Acara Rapat Pembina, Pengawas, Pengurus dan para Pendiri 3. Pengalihan/Penyerahan izin penyelenggaraan pendidikan formal (beserta tenaga pendidik/tenaga kependidikan/siswa/mahasiswa) juga (dan nonformal) kepada Yayasan baru. 4. Hibah PPAT (kepada Yayasan baru). 5. Hibah Notaris (kepada Yayasan baru). 6. Serah Terima (Levering) – (kepada Yayasan baru). 7. Delegatie (ataupun bentuk hukum lainnya sesuai dengan tindakkan hukum yang pernah dilakukan oleh Yayasan dalam likuidasi tersebut). 8. Berita Acara Pemberesan dari Likuidator10. 9 Penghibahan (tanah dan bukan tanah) sebagaimana tersebut tetap dikenakan pajak (jika terkena pajak) sebagaimana biasanya. 10 Pembentukkan Tim Likuidator yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat tersebut, sebaiknya diumumkan pada Koran setempat (lokal) atau nasional, dengan maksud dan tujuan jika ada pihak lain yang berkepentingan dengan Yayasan yang dilikuidasi tersebut dan juga sebagai dasar hukum untuk melikuidasi Yayasan. Contoh : PENGUMUMAN Sesuai ketentuan Pasal 71 (4) Undang-undang No. 16/2001 dan Undang-undang No. 28/2004 jo Pasal 39 Peraturan Pemerintah 63/2008, oleh karena Yayasan , berkedudukan di kota/kabupaten tidak menyesuaikan anggaran dasarnya (atau disesuaikan tapi tidak dilaporkan) dengan Undang- undang No. 16/2001, maka Yayasan wajib melikuidasi harta kekayaannya, pihak ketiga yang mempunyai tagihan kepada Yayasan, dimohon untuk menyampaikan tagihannya disertai bukti-bukti yang sah kepada 9. Berita Acara Penerimaan Laporan dari Likuidator dan Pengakhiran Yayasan oleh Pembina, Pengawas, Pengurus Yayasan dalam Likuidasi11. DAFTAR PUSTAKA : Adjie, Habib, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik P.T. Refika Aditama, Bandung, 2008. -----------------. Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggungjawab Sosial Perseroan Terbatas , Mandar Maju, Bandung, 2008. ----------------, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) – Refika Aditama, Bandung, 2008. -----------------, Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan) – Mandar Maju, Bandung, 2009. -----------------, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT) – Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. Ali, Chidir, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1991. Yayasan, paling lambat tanggal sejak tanggal pengumuman ini. Tagihan dialamatkan ke Jalan . , , 201 Yayasan 11 Penerimana Laporan Likuidator dan Pengakhiran Yayasan tersebut, sebaiknya diumumkan pada Koran setempat (lokal) atau nasional, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Contoh : PENGUMUMAN YAYASAN (DALAM LIKUIDASI) Tim Likuidator Yayasan telah menyelesaikan likuidasi Yayasan , dan telah diterima/disetujui, sebagaimana tersebut dalam akta , nomor , tanggal , bulan , tahun yang dibuat oleh , Notaris di Kota/Kabupaten , , 201 Tim Likuidator Yayasan -----------------, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT) – Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. Marbun, S.F. Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997. ----------------, dan Moh. Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 2009.
PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP TENAGA KERJA ANAK YANG BEKERJA DI LUAR HUBUNGAN KERJA PADA BENTUK PEKERJAAN TERBURUK Oleh : Ujang Charda S Dosen pada Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Komunikasi dan Fakultas Pertanian Universitas Subang. Alumni Program S2 Ilmu Hukum UNISBA dan sekarang sedang menempuh program doktor (S3) Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana UNISBA Abstract Laws Number 13 Year 2003 have arranged legal protection to child labour from of the worst forms by focus at child labour trussed a relation work, while for child labour of outside relation work formally not yet been protected maximal, because awaiting Governmental Regulation as a technical guide in prevention, protection and its abolition. For the reason in straightening of labour law in order to legal protection to child labour have to pay attention to regulation factor of legislations, enforcer law and sense of justice of society which structurally, substantial and cultural represent one system union which must walk by synergic and systematical paid attention toly is knowledge of law, understanding of law, behavioral pattern and attitude socialize as indicator in implementation programme protection action law to child labour from of the worst form. Kata kunci : legal protection, child labour, PENDAHULUAN Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi yang tidak hanya berhubungan dengan kepentingan tenaga kerja yang akan, sedang dan telah melakukan hubungan kerja, tetapi bagaimana caranya agar semua orang mendapatkan pekerjaan dan kelayakan kehidupan bagi kemanusiaan, seperti diamanatkan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tanpa adanya diskriminatif dalam pelaksanaan hubungan kerja. Hak untuk bekerja (the right to work) dan hak-hak dalam pekerjaan (the rights in work) bukan hanya sebagai hak sosial ekonomi, melainkan juga merupakan hak-hak manusia yang fundamental (fundamental human rights).2 Hal tersebut berimplikasi pada kewajiban negara untuk memfasilitasi dan melindungi warga negara agar dapat memperoleh penghasilan dengan standar penghidupan yang layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar atas dasar harkat dan martabat kemanusiaan.3 Oleh karena itu, dalam memberikan perlindungan hukum di bidang ketenagakerjaan perlu perencanaan matang untuk mewujudkan kewajiban negara tersebut yang salah satunya ditujukan tenaga kerja anak yang karena ketidakmampuannya dalam kenyataan bentuk-bentuk eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, pencideraan hak-hak anak, baik yang dirasakan secara nyata maupun secara tersembunyi terhadapnya.4 Ketidakmampuan anak tersebut dalam kenyataannya ada yang dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk melakukan pekerjaan yang tidak selayaknya harus dilakukan oleh anak seusianya, tetapi kenyataan tidak dapat dipungkiri, bahwa sebagian anak ternyata hidup memprihatinkan dan sampai sekarang ini problematika anak belum menarik banyak pihak untuk membelanya. Kondisi tersebut secara umum akibat dari kemiskinan yang disebut-sebut sebagai faktor utama yang menyebabkan anak terlantar yang memunculkan tenaga kerja anak. Di samping itu, ada faktor lain yang turut mendorong munculnya tenaga kerja anak, yaitu faktor kultur, lingkungan sosial-ekonomi keluarga, lemahnya perangkat hukum, pengawasan dan pelaksanaannya, permintaan (demand), penawaran (supply), menurunnya tingkat pendapatan pada sektor ekonomi di wilayah tertentu, serta relokasi industri.5 Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak dari pekerjaan yang dapat mengancam hak-haknya, baik secara internasional 2 Nurul Chotidjah, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Kaitannya dengan Lingkungan Hidup”, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi Volume 4 Nomor 3, Fakultas Hukum UNPAS, Bandung, Oktober 2003, hlm. 231. 3 Maslow dalam Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, Perihal Kaidah Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 5, mengemukakan bahwa kebutuhan hidup itu pada dasarnya mencakup : food, shelter, clothing; safety of self and property; self esteem; self actualization dan love yang kesemuanya merupakan kebutuhan kodrati manusia sebagai prasyarat untuk kondisi sehat mental. 4 Salah satu bentuk tereksploitasinya nasib anak adalah secara ekonomi, misalnya menjadi tenaga kerja anak (child labour), anak jalanan (exploitation of street children) seperti pengemisan maupun sebagai penjualan anak (sale of children), prostitusi anak (child prostitution), keterlibatan dalam lalu lintas obat-obatan terlarang (drug trafficking), dan berbagai bentuk kekerasan yang menciptakan penderitaan anak-anak (violence against children) adalah bukti konkrit anak-anak menjadi korban. 5 Hardius Usman & Nachrowi Djalal Nachrowi, Pekerja Anak di Indonesia : Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif), Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 100. dan nasional sudah cukup tersedia. Secara nasional, misalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai produk legislatif secara khusus mengatur standar perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat hubungan kerja dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk melalui Pasal 68 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sementara itu, bagi anak yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja diatur melalui Pasal 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengamanatkan kepada pemerintah agar melakukan penanggulangan terhadap anak yang diperkerjakan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk dengan petunjuk teknis lebih lanjut akan diatur melalui Peraturan Pemerintah yang sampai sekarang belum diterbitkan. Dengan demikian, upaya penegakan hukum dalam rangka perlindungan terhadap tenaga kerja anak dari bentuk - bentuk pekerjaan terburuk secara yuridis, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memfokuskan perlindungan anak yang terikat hubungan kerja, sedangkan bagi anak yang bekerja di luar hubungan kerja secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 belum terlindungi. PEMBAHASAN 1. Pengertian Tenaga Kerja Anak Masyarakat awam sering keliru dalam penyebutan antara pekerja/buruh dengan tenaga kerja, bahkan cenderung menyamakan. Padahal kalau dilihat kedua istilah itu ada perbedaan dan keluasan cakupan dari istilah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pengertian yang dikemukakan Imam Soepomo sebagai berikut :7 “Istilah tenaga kerja sangat luas, yaitu meliputi semua orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik yang sudah mempunyai pekerjaan dalam hubungan kerja atau sebagai swa pekerja maupun yang belum/tidak mempunyai pekerjaan”. Sementara itu, Sendjun H. Manullang mengemukakan bahwa :8 “Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa 7 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 34. 8 Sendjun H. Manullang, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 3-5, tenaga kerja di tenaga kerja (manpower) terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau labour force terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur atau sedang mencari pekerjaan. Sementara itu, kelompok yang bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain atau penerima pendapatan. Bandingkan dengan atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi, pengertian tenaga kerja meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam dan di luar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi adalah tenaganya sendiri, baik fisik maupun pikiran”. Selanjutnya, pengertian tentang tenaga kerja menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat,9 sedangkan pekerja/buruh menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam pengertian tenaga kerja mencakup pekerja/buruh, pegawai negeri, tentara, orang yang sedang mencari pekerjaan, orang yang berprofesi bebas seperti pengacara, dokter, pedagang, penjahit dan lain-lain. Masing-masing profesi tersebut berbeda satu dengan yang lainnya, walaupun semuanya masuk ke dalam kategori tenaga kerja. Pekerja/buruh merupakan bagian dari tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja, di bawah perintah pemberi kerja (bisa perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya) dan atas jasanya dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tenaga kerja disebut sebagai pekerja/buruh bila melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja dan di bawah perintah orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tenaga kerja yang bekerja di bawah perintah orang lain dengan menerima upah10 atau imbalan dalam bentuk lain tetapi tidak di dalam hubungan kerja, seperti tukang semir sepatu, bukan merupakan pekerja/buruh. Dengan demikian, pengertian tenaga kerja lebih luas daripada pekerja. Pekerja adalah tenaga kerja, sedangkan tenaga kerja tidak hanya pekerja.11 9 Pengertian tenaga kerja tersebut mengandung pengertian yang bersifat umum dan belum jelas menunjukkan status hubungan hukum antara tenaga kerja dengan pengusaha. Lihat Ujang Charda S., “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak dari Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, Tesis, Program Pascasarjana UNISBA, Bandung, 2009, hlm. 26. 10 Koko Kosidin, “Aspek-aspek Hukum dalam Pemutusan Hubungan Kerja di Lingkungan Perusahaan Perseroan (Persero)”, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996, hlm. 305. Lihat Hartono Widodo & Judiantoro, Segi Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Rajawali, Jakarta, 1992, hlm. 7. Bdgkan juga dengan Pasal 1 angka 15 UU Nomor 13 Tahun 2003, bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Lihat juga Djumialdji, F.X., Perjanjian Kerja, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 7. 11 Imam Soepomo, Hukum Perburuhan : Undang-Undang dan Peraturan-peraturan, Djambatan, Jakarta, 1972, hlm. 6. Bdgkan dengan Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 3. Istilah pekerja dan buruh secara yuridis sebenarnya adalah sama dan tidak ada perbedaan di antara keduanya. Kedua kata tersebut dipergunakan dan digabungkan menjadi pekerja/buruh dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 untuk menyesuaikan dengan istilah serikat pekerja/serikat buruh yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang telah diundangkan sebelumnya. Pada zaman Hindia Belanda, istilah buruh hanya diperuntukan bagi orang-orang yang melakukan pekerjaan tangan atau pekerjaan kasar, seperti kuli, tukang, mandor, dan lain-lain yang di dunia Barat dikenal dengan istilah blue collar.12 Orang yang melakukan pekerjaan halus terutama yang mempunyai pangkat Belanda dinamakan pegawai dan diberikan kedudukan sebagai priyayi yang di dunia Barat dikenal dengan istilah white collar. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak membedakan antara pekerja/buruh halus (white collar) dengan pekerja/buruh kasar (blue collar). Pembedaan pekerja/buruh dalam undang-undang ini hanya didasarkan pada jenis kelamin (pekerja/buruh perempuan dan laki-laki) dan usia (pekerja/buruh). Pembedaan ini dilakukan bukan dalam rangka diskriminatif tetapi untuk melindungi pekerja/buruh yang lemah tubuhnya dan untuk menjaga norma- norma kesusilaan.13 Berdasarkan hal tersebut, Soetarso memberikan pengertian tentang tenaga kerja anak sebagai berikut :14 “a. Anak yang dipaksa atau terpaksa bekerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya, di sektor ketenagakerjaan formal yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga anak terhenti sekolahnya dan mengalami permasalahan fisik, mental, ragam sosial. Dalam profesi pekerjaan sosial, anak disebut mengalami perlakuan salah (abused), eksploitasi (exploited), dan ditelantarkan. b. Anak yang dipaksa, terpaksa atau dengan kesadaran sendiri mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya, di sektor ketenagakerjaan informal, di jalanan atau tempat-tempat lain, baik yang melanggar peraturan perundang-undangan (khususnya di bidang ketertiban) atau yang tidak lagi bersekolah. Anak ini ada 12 Imam Soepomo, Pengantar … Loc. Cit. 13 Michele Ford, “Reseach Note : Indonesian Trade Union Development Since the Fall of Suharto”, Journal Labour and Management in Development, Vol. 1 Number 3, Asia Fasific Press, Australian National University, 2000, hlm. 6. Lihat juga Maimun, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 14. 14 Soetarso dalam Abu Huraerah, Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak), Nuansa, Bandung, 2007, hlm. 80-81. yang mengalami perlakuan salah dan atau dieksploitasi, ada pula yang tidak”. Pengertian tenaga kerja anak mempunyai pengertian yang lebih luas daripada pekerja anak, yakni bukan hanya anak yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja saja, tetapi termasuk juga anak yang bekerja di luar hubungan kerja untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dirinya maupun masyarakat. Sementara itu, Bagong Suyanto & Sri Sanituti Hariadi secara umum memberikan pengertian tentang pekerja atau buruh anak sebagai anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu dengan menerima imbalan atau tidak.15 2. Faktor-faktor Pendorong Penggunaan Anak sebagai Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja Pada Bentuk Pekerjaan Terburuk Asumsi awal yang dimiliki masyarakat bahwa penyebab anak bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk, karena kemiskinan tidak terbukti sepenuhnya benar. Banyak faktor pendorong lain yang ditemukan penyebab anak menjadi bekerja, walaupun faktor tersebut tidak tunggal terjadi pada setiap tenaga kerja anak, dapat dipastikan ada satu faktor yang dominan pada setiap individu maupun komunitas tenaga kerja anak di sektor tertentu dan di daerah tertentu. Beberapa faktor penyebab dominan anak menjadi tenaga kerja ditemukan di lapangan antara lain keluarga, pengaruh lingkungan, potensi lokal dan pola rekruitmen, kebutuhan pendidikan dan orientasi masa depan, dorongan dari diri anak sendiri.16 Sementara itu, alasan pengusaha menggunakan anak sebagai tenaga kerja disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena anak itu datang sendiri kepada pengusaha, menawarkan tenaga, untuk memasukan seorang tenaga kerja anak umumnya melalui prosedur yang tidak formal, tenaga kerja anak mudah diatur dan penurut bila dibandingkan dengan tenaga kerja dewasa atau karena alasan iba/kasihan daripada terlantar bekerja di jalanan di mana kondisinya sangat berbahaya lebih baik direkrut menjadi pekerja. Berdasarkan alasan di atas, alasan utama para pengusaha mempekerjakan anak-anak, karena anak dapat diupah rendah bila dibandingkan dengan orang dewasa. Pertimbangan minimalisasi biaya produksi dan prinsip ekonomi merupakan alasan rasional yang pengusaha terapkan dalam perekrutan anak sebagai tenaga kerja. Di samping itu, memang timbul kesan 15 Bagong Suyanto & Sri Sanituti Hariadi, Pekerja Anak : Masalah, Kebijakan dan Upaya Penanganannya, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2003, hlm. 3. 16 Ibid., hlm. 42-43. adanya motif sosial di antara pengusaha-pengusaha dalam merekrut anak- anak, seakan-akan ingin menolong anak-anak yang menganggur dengan menciptakan peluang kerja, sehingga anak bisa mendapatkan penghasilan (upah). Akan tetapi motif tersebut sebenarnya hanya merupakan dalih, karena dengan cara itu anak mendapat legitimasi dari lingkungannya untuk mempekerjakan anak-anak. Menurut Boudhiba, upah bisa dijadikan sebagai indikator terjadinya ekspolitasi.17 Konotasi eksploitasi yang selalu melekat pada pekerja anak-anak itu yang nampaknya membuat banyak orang yang enggan membicarakan pekerja anak. Apalagi, untuk kalangan kelas menengah, bila dihubungkan dengan pandangan bahwa tugas seorang anak adalah bermain dan belajar, bekerja adalah tugas orang tua. Pada banyak kasus tenaga kerja anak di Indonesia, seperti kasus tenaga kerja anak di perusahaan penangkapan ikan di Jermal (Pantai Timur Sumatera Utara), dan kasus tenaga kerja anak di sentra industri alas kaki Cibaduyut di Kota Bandung. Bentuk eksploitasi paling umum menyangkut imbalan kerja (upah). Anak-anak cenderung menerima upah rendah atau bahkan tidak diupah sama sekali, meskipun melakukan jenis pekerjaan yang sama dengan pekerja dewasa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bukan jenis pekerjaan yang menentukan besar kecilnya upah yang diterima tenaga kerja anak, tetapi status sebagai anak yang menyebabkannya. Dalam struktur masyarakat, anak-anak berada pada posisi yang subordinat terhadap orang dewasa. Struktur sosial setempat yang demikian menjadi faktor yang penting dalam mencermati anak dari fenomena eksploitasi ekonomi. Posisi subordinat yang mengandung hubungan kekuasaan antar orang dewasa dengan anak-anak diterapkan di seluruh bidang kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, fenomena eksploitasi ekonomi terus dilihat dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya dalam konteks ekonomi semata melainkan juga dalam konteks sosial, politik, dan budaya setempat. 3. Upaya Hukum dalam Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Anak yang Bekerja di Luar Hubungan Kerja Pada Bentuk Pekerjaan Terburuk Sementara itu, dalam pembangunan ketenagakerjaan sasaran utamanya diarahkan untuk menjamin hak-hak tenaga kerja dan menjamin kesamaan 17Boudhiba dalam Dedi Haryadi & Indrasari Tjandraningsih, Buruh Anak & Dinamika Industri Kecil, Akatiga, Bandung, 1995, hlm. 7. kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminatif atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.18 Untuk mencapai sasaran pembangunan ketenagakerjaan diperlukan berbagai penunjang antara lain tatanan hukum yang mendorong dan menggerakkan pembangunan tersebut. Atas dasar tersebut, peranan hukum ketenagakerjaan pada hakikatnya menghendaki agar hukum tidak lagi dipandang sebagai perangkat norma semata, melainkan hukum dipandang juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang harus selalu dapat memberikan arah yang melindungi, mengatur, mendorong, merencanakan, menggerakan dan mengendalikan masyarakat sesuai dengan tahapan-tahapan pembangunan yang dilaksanakan.19 Penerapan hukum ketenagakerjaan dalam perlindungan tenaga kerja anak yang bekerja di luar hubungan pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk, dikarenakan makin meresahkannya tenaga kerja anak dengan alasan kemiskinan keluarga, sehingga menurut Irwanto memang sulit memisahkan antara partisipasi anak dalam aktivitas ekonomi dengan eksploitasi ekonomi anak.19 Kondisi tenaga kerja anak seperti itu oleh International Labour Organization (ILO) disebut sebagai kerja paksa (force labour condition). Contoh kasusnya pada kasus pekerja anak di Jermal sebuah perusahaan penangkapan ikan pasif yang terisolir di tengah Pantai Timur Sumatera Utara, dan di industri alas kaki Cibaduyut Kota Bandung.20 Mempergunakan anak-anak bagi pengusaha bukan merupakan tanpa alasan, karena anak-anak yang bekerja umumnya droup-out Sekolah Dasar dan berasal dari keluarga miskin yang dipekerjakan untuk memperoleh keuntungan secara serakah. Kecenderungan pengusaha mempergunakan anak-anak (usia 12 sampai dengan 16 tahun) sebagai tenaga kerja, karena upah murah dan anak- anak lebih mudah diatur daripada tenaga kerja orang dewasa. Di dalam praktinya banyak anak-anak ditempatkan sebagai tenaga kerja yang bekerja di luar hubungan kerja, karena anak dipandang sebagai subordinat orang dewasa atau orang tuanya yang harus selalu tunduk dan mengikuti kehendaknya, sehingga anak dilihat bukan sebagai subjek hukum tetapi sebagai objek yang dapat diperlakukan sesuai kehendak orang dewasa. Hal demikian 18 Konsideran “menimbang” huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 19 Muladi & Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana, STHB, Bandung, 1991, hlm. 1. Bdgkan Gunanto Suhardi, Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2002, hlm. 12. 19 Irwanto dalam Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, Op. Cit., hlm. 98. 20Sumber diperoleh dari Rapat Kerja Komite Aksi Perlindungan Anak dari Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Kabupaten Subang, pada tanggal 16 Oktober 2008. apabila dihubungkan dengan adagium Thomas Hobbes, bahwa manusia seakan- akan merupakan binatang (serigala) dan menjadi mangsa dari manusia lain yang mempunyai fisik lebih kuat darinya (homo homini lupus).21 Atas dasar tersebut, telah memunculkan berbagai teori/pendekatan dalam rangka perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak, khususnya yang bekerja di luar hubungan kerja yang secara garis besar ada 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan abolisionis, pendekatan proteksionis, dan pendekatan pemberdayaan.22 Pendekatan pertama bersifat kontradiktif dengan dua pendekatan lainnya, karena pada pendekatan abolisionis, tenaga kerja anak dianggap sebagai suatu masalah yang sama sekali tidak dapat ditoleransi, dan karenanya harus dihapuskan sepenuhnya. Berbeda dengan pendekatan abolisionis, pendekatan proteksionis bertolak dari suatu anggapan bahwa menghapuskan sama sekali tenaga kerja anak merupakan suatu hal yang tidak mungkin, karena dalam praktik sulit untuk direalisasi. Jika upaya aborsionis dipaksakan, hasilnya justru akan merugikan kepentingan anak itu sendiri. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan bukannya melarang anak bekerja, tetapi melindungi anak dari praktik-praktik pekerjaan yang membahayakan, eksploitatif, dan merugikan kepentingan anak. Di dalam perkembangan berikutnya, muncul pendekatan yang lebih maju lagi, yaitu pendekatan pemberdayaan. Pendekatan ini didasarkan kepada asumsi bahwa pekerja anak menjadi bermasalah ketika tidak mempunyai keberdayaan untuk mengorganisasi diri (self organization) dan membela hak- hak serta kepentingannya.23 Kedua pendekatan tersebut terakhir, yaitu pendekatan proteksionis dan pemberdayaan bersifat komplementer, artinya saling memperkuat dan saling membutuhkan untuk keberhasilannya. Usaha para anak untuk memberdayakan diri menuntut pelaksanaan hak-hak serta perbaikan-perbaikan yang telah ditentukan oleh peraturan-peraturan perlindungan anak, sedangkan melalui strategi pengorganisasian diri suara anak dapat mempengaruhi isi dan substansi dari langkah-langkah perlindungan tersebut supaya lebih mendekati kepentingan dan keinginan anak. Sebaliknya, pendekatan larangan tidak 21 Kaelan, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Paradigma, Yogyakarta, 2002, hlm. 13. 22Muhadjir Darwin, “Penghapusan atau Pemanusiaan Pekerja Anak?”, Paper disampaikan dalam Semiloka Refleksi dan Evaluasi Prospek Zona Bebas Pekerja Anak di Kutai Kartanegara, Hotel Singgasana Tenggarong, Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur, 20 Juni 2006, hlm. 3. 23Ibid., hlm. 4. mendukung, tetapi justru malah lebih bersifat menghalangi tercapainya tujuan perlindungan maupun pemberdayaan. Berdasarkan pendekatan di atas, secara yuridis perlindungan tenaga kerja anak bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.24 Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menurut Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan : “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : a. Keselamatan dan kesehatan kerja. b. Moral dan kesusilaan. c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”. Ditinjau dari segi perlindungan ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diharapkan dapat memberikan perlindungan dalam bidang ketenagakerjaan yang dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu : aspek perlindungan sosial, perlindungan ekonomis dan perlindungan teknis.25 Hal ini sejalan dengan pendapat Iman Soepomo yang membagi perlindungan terhadap tenaga kerja termasuk tenaga kerja anak ke dalam 3 (tiga) macam, yaitu : perlindungan ekonomis, perlindungan sosial, dan perlindungan teknis (keselamatan kerja).26 Sementara itu, Islam memandang pentingnya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak, secara universal melalui prinsip persamaan (equality, indiskriminatif), tidak pilih kasih (non favoritisme, antinepotisme), tidak berpihak (fairness, impartial) dan prinsip objektif (tidak subjektif).27 Oleh karena itu, prinsip bekerja dalam Islam didasarkan pada kadar kemampuannya sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282 : “Allah tidak memaksa seseorang melainkan sesuai dengan kadar kemampuannya”. 24Nurul Chotidjah, Loc. Cit. 25Aloysius Uwiyono, “Implikasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Terhadap Iklim Investasi”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 No. 5, Jakarta, 2003, hlm. 10. 26Iman Soepomo dalam Zainal Asikin (ed.), Dasar-dasar Hukum Perburuhan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 76-77. 27Ujang Charda S., “Reaktualisasi Supremasi Hukum dalam Merekonstruksi Lembaga Peradilan Menuju Indonesia Baru”, Jurnal Jurista Insentif’06 Bidang Hukum, Vol. 1 No. 1, Kopertis Wilayah IV Jawa Barat & Banten, Bandung, 2006, hlm. 59. Sementara itu, Rasullulah SAW bersabda : “Jangan kamu memberikan paksaan (kepada kaum buruh) itu sesuatu yang mereka tidak kuasa melaksanakannya” (H.R. Bukhori dan Muslim). Untuk itu, makna bekerja menurut Islam adalah memuliakan serta mengabdi kepada Allah SWT. Sehingga pengertian bekerja mengandung arti bukan hanya sebagai manifestasi hubungan antara manusia dengan sang pencipta, tetapi juga manifestasi umat manusia dalam mengabdi dan memuliakan Allah SWT. Dengan demikian, makna bekerja dalam Islam dapat dirumuskan pada kategori bekerja sebagai sarana hablumminallah dan juga sebagai hablumminanas.28 Ketentuan di atas, menjadi alasan bahwa tidak ada suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan pekerjaan yang di luar batas kadar kemampuannya dalam manifestasi hablumminallah dan hablumminanas, maka harus memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, ketentuan yang ada di dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, kecuali pekerjaan ringan dengan syarat sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial dengan persyaratan bahwa harus ada izin tertulis dari orang tua/wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas, dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan suatu kebijakan bahwa mempekerjakan anak harus mempertimbangkan kadar kemampuannya sebagai manifestasi hablumminallah dan hablumminanas tersebut. Bentuk lain dari perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dapat dilakukan dengan pengaturan hubungan kerja melalui perjanjian kerja yang di dalamnya memuat unsur upah, pekerjaan dan perintah. Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara pengusaha dan pekerja yang timbul dari perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu tertentu maupun waktu yang tidak tertentu. Hubungan kerja merupakan hubungan hukum antara seorang pengusaha dengan seorang pekerja dan lahir karena perjanjian kerja yang di dalamnya memuat unsur perintah, pekerjaan dan upah. Perjanjian kerja melahirkan perikatan dan perikatan yang lahir karena perjanjian kerja ini yang merupakan 28 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 2-3. hubungan kerja. Hubungan kerja hanya ada apabila salah satu pihak dalam perjanjian dinamakan pengusaha dan pihak lain dinamakan pekerja.29 Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak dalam pelaksanaan hubungan kerja melalui pembuatan perjanjian kerja dengan bentuk tertulis, tujuannya sebagai upaya mencapai kepastian hukum dan untuk melindungi pekerja dari tindakan sewenang-wenang pihak pengusaha.30 Walaupun Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak memaksa untuk bentuk tertulis sebagaimana diatur Pasal 51 ayat (1), yaitu : “Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan”. Persyaratan adanya perjanjian kerja dalam suatu hubungan kerja bagi tenaga kerja anak sifatnya wajib sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 69 ayat (2) yang berbunyi : “Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan : a. izin tertulis dari orang tua atau wali; b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; e. keselamatan dan kesehatan kerja; f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan31 g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, diatur bahwa anak yang berusia 13-15 tahun diperbolehkan melakukan hubungan kerja pada bentuk-bentuk pekerjaan yang sifatnya ringan dengan izin tertulis dari orang tua/walinya, tidak melebihi 3 (tiga) jam, dijamin keselamatan dan kesehatan kerjanya, upah yang memenuhi kebutuhan secara layak bagi kehidupannya serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku,32 tidak mengganggu waktu sekolah dan dilakukan siang hari yang dituangkan ke dalam perjanjian kerja secara tertulis yang ditanda tangani oleh orang tuanya/walinya. 29 Iman Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Djambatan, Jakarta, 1983, hlm. 1. 30Ujang Charda S., Mengenal Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Sejarah, teori & Praktiknya di Indonesia), Fakultas Hukum UNSUB, Subang, 2010, hlm. 48. Bdgkan juga dengan Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 10. 31Bunyi Pasal 69 ayat (2) huruf f dapat interpretasikan bahwa perjanjian kerja untuk anak adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu. 32Abdul Khakim, Seri Hukum Ketenagakerjaan : Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 5. Lihat juga Hidayat Muharam, Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksanaannya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 103. Berdasarkan paparan di atas, bahwa dalam pelaksanaan perlindungan terhadap tenaga kerja anak, khususnya yang bekerja di luar hubungan kerja, tentunya harus dilakukan melalui satu kesatuan sistem hukum, seperti yang disarikan oleh Friedman ke dalam 3 (tiga) unsur besar, yaitu substansi atau isi hukum (substance), struktur hukum (structure), dan budaya hukum (culture).33 Secara substansial negara Indonesia telah mengaturnya dalam UUD 1945 yang diimplementasikan ke dalam peraturan perundang-undangan, misalnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 lebih lanjut diatur dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Di samping itu, Indonesia sebagai negara anggota PBB dan masyarakat Internasional, telah meratifikasi Konvensi Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak Anak. Secara struktural, peran negara dan pemerintah bukan hanya cukup dengan membuat peraturan perundang-undangan saja, tetapi lebih dari itu adalah melaksanakan peraturan yang telah dibuat diwujudkan menjadi kenyataan. Hal ini merupakan tuntutan, karena Indonesia menganut negara hukum dalam arti materiil atau negara kesejahteraan atau negara kemakmuran (welfare state) yang menjamin keadilan kepada warganya yang tercipta karena atas berkat rahmat serta ridha Allah Yang Maha Kuasa (baldatun thayibatun ghaffur) dan dengan didorong oleh keinginan luhur bangsa untuk berkehidupan, kebangsaan yang bebas, merdeka berdasarkan suatu ketertiban menuju kesejahteraan.34 Ketentuan tersebut merupakan landasan bagi arah politik pembangunan hukum nasional dalam rangka melindungi segenap bangsa sebagai asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia dan asas perlindungan (hukum), tanpa kecuali. Artinya negara turut campur dan bertanggung jawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai perwujudan perlindungan hukum. Apabila hal tersebut dilihat dari sudut sejarah hukum, bahwa Indonesia sebagai suatu bangsa yang memasuki negara kesejahteraan ditandai dengan berkembangnya hukum yang melindungi pihak yang lemah,35 sehingga peran 33Lawrance M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Judul Asli : The Legal System : A Social Science Perspective, terjemahan M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 15-17. 34 Moh. Busyro Muqoddas, et. al. (ed.), Politik Pembangunan Hukum Nasional, UII Press, Yogyakarta, 1992, hlm. 43. 35 Erman Radjagukguk, “Hukum Ekonomi Indonesia : Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan Ekonomi, dan Memperluas Kesejahteraan Sosial”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 No. 5, Jakarta, 2003, hlm. 22. dan fungsinya bukan hanya memelihara ketertiban, tetapi juga turut campur tangan dalam menjamin usaha memenuhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat36 demi kesejahteraan warga negaranya. Dalam tipe negara kesejahteraan sekarang ini peranan Hukum Administrasi Negara sangat dominan dan akhirnya menjadi social service state, sebab negara dibebani tugas servis publik. Salah satu bentuk campur tangan negara adalah di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan untuk warga negaranya. Hal ini berhubungan dengan dasar kesejahteraan dan keadilan, sehingga pekerjaan yang diharapkan adalah layak bagi kemanusiaan dan tidak merendahkan harkat dan martabat manusia untuk mengusahakan setiap warga negaranya mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya dengan menerima pengupahan yang adil tanpa diskriminasi dalam pelaksanaan hubungan kerja. Kerja dalam konteks ini adalah kerja yang layak bagi penghidupan dan bukan kerja yang diwarnai oleh penindasan dan eksploitasi, melainkan harus layak untuk penghidupan. Oleh karena itu, peran negara melalui Departemen Tenaga Kerja, Departemen Sosial, Departemen Pendidikan dan departemen terkait lainnya sangat penting, termasuk pemerintah daerah. Demikian juga, lembaga perlindungan anak, seperti Komisi Hak Asasi Anak, yayasan perlindungan anak dituntut perannya secara intensif dalam menanggulangi masalah anak yang dipekerjakan pada bentuk pekerjaan terburuk. Di sisi lain, budaya hukum sebagai nilai dan sikap yang merupakan pengikatan sistem substansial dan struktural di tengah-tengah budaya bangsa secara keseluruhan.37 Hal ini oleh Friedman dikemukakan bahwa budaya hukum tiada lain dari keseluruhan sikap masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya, Friedman menyebutkan bahwa budaya hukum disebut sebagai bensinya motor keadilan (the legal culture provides fuel for the motor of justice).38 Budaya hukum juga dapat diberikan batasan yang sama dengan kesadaran hukum dengan indikatornya meliputi pengetahuan masyarakat, 36 Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 241. 37 Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Suryadaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 105. 38 Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 96. pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum masyarakat.39 Keempat indikator tersebut akan sangat menarik untuk dikaji dalam hubungannya dengan pembicaraan tentang budaya hukum, karena hukum dipakai sebagai sarana untuk merubah tingkah laku masyarakat terutama, masyarakat pedesaan. Oleh sebab itu, secara kultural peran orang tua, keluarga, masyarakat dituntut untuk memberikan perlindungan terhadap anak jangan sampai dipekerjakan pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Atas dasar uraian di atas, dimensi persoalan tenaga kerja anak tidak hanya berhubungan dengan persoalan kemiskinan, melainkan pula himpitan dengan aspek lain di balik fenomena tenaga kerja anak itu sendiri, seperti pendidikan, ekonomi keluarga dan budaya lokal, perhatian perusahaan dan pemerintah/pemerintah daerah yang kurang, tempat tinggalnya yang terisolir dari pusat kegiatan ekonomi dan tidak ada program aksi oleh instansi yang berkompeten yang secara konsisten dilaksanakan sebagai upaya dalam pembinaan kehidupan masyarakat. Pada kenyataannya, anak bekerja bukan karena keinginan dirinya sendiri tetapi juga dipaksa oleh orang tuanya, bahkan dengan cara kekerasan sebagai salah satu budaya disiplin terhadap anak untuk bekerja dan prinsip no work no pay dijadikan sebagai analogi bahwa jika anak mau jajan/belanja, maka harus uang sendiri. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa asumsi selama ini mengenai anak-anak bekerja karena ingin membantu orang tuanya, tidak sepenuhnya benar. Anak yang tidak bekerja akan diberi sanksi, yakni sanksi kehilangan haknya sebagai anak untuk dipenuhi kebutuhan hidupnya yang elementer dan sanksi moral karena dianggap tidak bertanggung jawab terhadap orang tua dan keluarganya.40 Kesulitan ekonomi sebagai salah satu faktor penyebabnya yang ditambah dengan faktor sosial-kultural masyarakat yang menempatkan anak sebagai “milik” yang bisa diperlakukan menurut keinginan dan emosi orang dewasa. Sementara itu, dari perspektif sosiologis dan budaya keluarga sebagai miniatur justru secara struktural dan kebudayaan memperlakukan anak sebagai “budak” yang mesti selalu tunduk sebagai anak. Konstruksi sosial dan budaya masyarakat yang demikian itu memberi ruang masalah penghambat utama bagi anak itu sendiri untuk bisa hidup dalam lingkungan yang layak. Seorang tenaga kerja anak yang datang dari keluarga miskin cenderung 43. 39 Otje Salman & Anthon F. Susanto, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 38- 40 Ujang Charda S., “Perlindungan Hukum … Op. Cit., hlm. 63-64. miskin dan dimiskinkan oleh kondisi yang mendera kehidupannya. Kepentingan tenaga kerja anak dan keluarganya untuk mempertahankan eksistensinya juga diliputi konflik, meskipun masih sebatas latent. Dalam kondisi seperti ini, penanganan dan penghapusan masalah tenaga kerja anak. Untuk penanganan dan penghapusan masalah tenaga kerja anak di luar hubungan kerja secara garis besar perlu dilakukan upaya dan tindakan sosial dengan memperhatikan dimensi preventif, perlindungan dan penghapusan atau dikenal dengan 3M, yaitu mencegah, melindungi dan menghapus. Oleh karena itu, dimensi tersebut harus dijabarkan di dalam penyusunan rencana aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, baik secara nasional maupun lokal di daerah-daerah. PENUTUP Simpulan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 hanya mengatur perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak yang bekerja di dalam hubungan kerja dari bentuk pekerjaan terburuk, sedangkan bagi tenaga kerja anak yang bekerja di luar hubungan kerja pada bentuk pekerjaan terburuk belum terlindungi. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak belum sepenuhnya ditegakkan, baik karena faktor kelemahan substansi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu sendiri, juga karena lemahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan dan penghapusan tenaga kerja anak yang bekerja pada bentuk pekerjaan terburuk. Penegakan hukum dalam upaya perlindungan terhadap tenaga kerja anak perlu dilakukan pendekatan secara struktural, substansial dan kultural masyarakat dalam upaya mengimplementasikan program aksi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak dari bentuk pekerjaan terburuk. DAFTAR PUSTAKA Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005. Abu Huraerah, Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak), Nuansa, Bandung, 2007. Aloysius Uwiyono, “Implikasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Terhadap Iklim Investasi”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 No. 5, Jakarta, 2003. Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Bagong Suyanto & Sri Sanituti Hariadi, Pekerja Anak : Masalah, Kebijakan dan Upaya Penanganannya, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2003. Dedi Haryadi & Indrasari Tjandraningsih, Buruh Anak & Dinamika Industri Kecil, Akatiga, Bandung, 1995. Djumialdji, F.X., Perjanjian Kerja, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995. Erman Radjagukguk, “Hukum Ekonomi Indonesia : Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan Ekonomi, dan Memperluas Kesejahteraan Sosial”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 No. 5, Jakarta, 2003, hlm. 22. Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Suryadaru Utama, Semarang, 2005. Gunanto Suhardi, Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2002. Hardius Usman & Nachrowi Djalal Nachrowi, Pekerja Anak di Indonesia : Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif), Grasindo, Jakarta, 2004. Hartono Widodo & Judiantoro, Segi Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Rajawali, Jakarta, 1992. Imam Soepomo, Hukum Perburuhan : Undang-Undang dan Peraturan- peraturan, Djambatan, Jakarta, 1972. , Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Djambatan, Jakarta, 1983. , Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1999. Kaelan, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Paradigma, Yogyakarta, 2002. Koko Kosidin, “Aspek-aspek Hukum dalam Pemutusan Hubungan Kerja di Lingkungan Perusahaan Perseroan (Persero)”, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996. Maimun, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004. Michele Ford, “Reseach Note : Indonesian Trade Union Development Since the Fall of Suharto”, Journal Labour and Management in Development, Vol. 1 Number 3, Asia Fasific Press, Australian National University, 2000. Moh. Busyro Muqoddas, et. al. (ed.), Politik Pembangunan Hukum Nasional, UII Press, Yogyakarta, 1992. Muhadjir Darwin, “Penghapusan atau Pemanusiaan Pekerja Anak?”, Paper disampaikan dalam Semiloka Refleksi dan Evaluasi Prospek Zona Bebas Pekerja Anak di Kutai Kartanegara, Hotel Singgasana Tenggarong, Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur, 20 Juni 2006. Muladi & Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana, STHB, Bandung, 1991. Nurul Chotidjah, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Kaitannya dengan Lingkungan Hidup”, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi Volume 4 Nomor 3, Fakultas Hukum UNPAS, Bandung, Oktober 2003. Otje Salman & Anthon F. Susanto, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Alumni, Bandung, 2004. Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, Perihal Kaidah Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Sendjun H. Manullang, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2001. Ujang Charda S., “Reaktualisasi Supremasi Hukum dalam Merekonstruksi Lembaga Peradilan Menuju Indonesia Baru”, Jurnal Jurista Insentif’06 Bidang Hukum, Vol. 1 No. 1, Kopertis Wilayah IV Jawa Barat & Banten, Bandung, 2006. , “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak dari Bentuk- bentuk Pekerjaan Terburuk Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, Tesis, Program Pascasarjana UNISBA, Bandung, 2009. , Mengenal Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Sejarah, teori & Praktiknya di Indonesia), Fakultas Hukum UNSUB, Subang, 2010. Zainal Asikin (ed.), Dasar-dasar Hukum Perburuhan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
Page 3 of 5
Alamat Penerbit/Redaksi:

Jl.Rangga Gading No. 8  Bandung 40116. Telp (022) 4203368- (022) 4264066; ext. 319 dan 129 Fax 022-4264066.

web http://hukum.unisba.ac.id/syiarhukum,

email syiarhukum.unisba@yahoo.co.id

Bank BNI Syariah Capem Unisba  Rek. No. 0201121960 a.n. Nurul Chotidjah.