Tools
Search
Register Login

Arif Firmansyah

Arif Firmansyah

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Oleh : H. Tata Fathurrohman Abstract “By no means shall you attain Al-Birr (piety, righteousness – here it means Allah’s reward, i.e. Paradise), unless you spend (in Allah’s cause) of that with you love; and what ever of good you spend, Allah knows it well” (Āli ‘Imrān 92). “O you who have believed! Bow down, and prostrate yourselves, and whorship your lord and do good that you may be successful” (Al-Hajj 77). The key word: wakaf and poverty 1. Pendahuluan Wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang bersifat sosial kemasyarakatan, bernilai ibadah, dan sebagai pengabdian kepada Allah swt. Masalah perwakafan ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, baik dari segi pengelolaan, pengembangan, maupun pemanfaatannya. Bahkan sekarang harta benda wakaf juga mengalami perkembangan dengan dibolehkannya wakif mewakafkan dengan benda bergerak berupa uang, logam mulia, surat berharga, hak atas kekayaan intelektual, dan lain-lain. Berkaitan dengan masalah wakaf ini, di dalam al-Qur`an tidak terdapat ketentuan yang jelas yang mengatur tentang masalah ini. Tetapi perintah al-Qur`an untuk berbuat baik dapat dijadikan landasan umum bagi amalan wakaf. Sebagian fuqahā mengaitkan dasar hukum wakaf dengan perintah berbuat baik dari al-Qur`an yang terdapat dalam Surat al-Mā`idah (5): 2 dan Surat al-Mā‘ūn (107): 7. Ketentuan Surat al-Mā`idah (5): 2 ini artinya berbunyi, “…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa…”. Ayat ini menentukan agar melakukan kebaikan yang seluas-luasnya. Amal kabaikan di sini ada yang abadi dan tidak terputus; ada yang berlaku selama kurun waktu tertentu kemudian berakhir; dan ada juga yang langsung dapat dimanfaatkan. Di samping itu, kebaikan ada yang tertuju kepada orang tertentu atau untuk tujuan tertentu tanpa memperhatikan orang yang mau memanfaatkannya. Sedangkan Surat al-Mā‘ūn (107): 7 menetapkan, “Dan enggan (menolong dengan) barang berguna”. Maksudnya, Allah mengancam dengan neraka pada orang yang mempunyai sifat buruk, di antaranya yang digambarkan pada ayat ini, bahkan mereka menahan barang yang dibutuhkan orang lain ketika mereka sendiri tidak membutuhkannya. Sebagian fuqahā lainnya mengaitkan dasar hukum wakaf dengan ayat-ayat al- Qur`an yang memerintah orang-orang yang beriman untuk berbuat baik, yang terdapat dalam ayat-ayat berikut ini. (1) al-Qur`an surat al-Baqarah (2): 267 memerintahkan: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (2) al-Qur`an surat Āli ‘Imrān (3): 92 menentukan: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (3) al-Qur`an surat al-Hajj (22): 77 memerintahkan: “Hai orang-orang yang beriman, ruku‘lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan”. Al-Qur`an surat al-Baqarah (2): 267 tersebut menentukan tentang jenis harta yang akan diinfakan, yakni hendaknya harta tersebut dari jenis yang paling baik dan disenangi oleh pemberi. Infak dengan harta yang paling baik tersebut, di antaranya dapat dilakukan oleh seseorang dengan mewakafkan tanah yang dimilikinya, seperti wakaf tanah yang dilakukan oleh Umar. Selanjutnya dalam al-Qur`an surat Āli ‘Imrān (3): 92, Allah swt menetapkan tanda keimanan dan indikasi yang benar ialah berinfak di jalan Allah dengan harta yang disayanginya secara ikhlas dan disertai niat yang baik. Bahkan, Allah swt lebih tegas menyatakan kamu tidak akan sampai kepada kebaikan yang diridai Allah swt, seperti lazimnya orang-orang yang taat kepada Allah dan mendapatkan rida-Nya serta mendapatkan kemurahan rahmat sehingga memperoleh pahala dan masuk surga serta dihindarkan siksaan Allah dari diri mereka, kecuali kamu menginfakkan apa yang kamu senangi, yakni harta yang kalian muliakan. Sebagian ahli mendefinikan infak adalah pemberian harta tanpa kompensasi apapun. Pelaksanaan infak yang dianjurkan dalam ayat ini salah satunya dapat dilakukan dengan melalui wakaf, baik berupa benda tidak bergerak atau benda bergerak, seperti uang, mobil, dan lain-lain. Al-Qur`an surat al-Hajj (22): 77 memerintah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya agar tunduk kepada Allah dengan bersujud dan beribadah kepada-Nya dengan apapun yang dapat digunakan untuk menghambakan diri kepada-Nya. Di samping itu, mereka juga diperintah untuk berbuat kebaikan agar memperoleh keuntungan dan mendapat pahala serta keridaan-Nya. Salah satu perbuatan baik yang diperintahkan dalam ayat tersebut dapat dilakukan dengan melalui wakaf sebab jika seseorang mewakafkan harta benda yang dimilikinya, berarti dia telah melaksanakan kebaikan tersebut dan pahalanya terus mengalir selama harta benda wakaf tersebut bermanfaat. Ayat-ayat al-Qur`an tersebut memang tidak langsung menguraikan tentang wakaf, tetapi fuqahā mengaitkannya sebagai dasar umum hukum wakaf. Hal ini disebabkan ayat-ayat tersebut mendorong orang-orang yang beriman untuk berbuat kebaikan melalui harta benda yang dimilikinya. Perbuatan kebaikan yang dianjurkan pada ayat tersebut salah satunya dapat melalui wakaf. Di dalam as-Sunnah terdapat dasar hukum untuk amalan wakaf tersebut. Di antaranya ‘Umar telah menahan sebidang tanah di Khaibar dan menyedekahkan hasilnya untuk orang-orang fakir, keluarga dekat, memerdekakan hamba, menjamu tamu, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dan pengurus wakaf serta keluarganya. Demikian juga ‘Usmān telah membeli sumur Rūmah di Madinah dan airnya dimanfaatkan untuk kepentingan kaum muslimin. Selain itu, Khālid Ibn Wālid telah menahan baju besi dan persiapan perang untuk dimanfaatkan di jalan Allah. Di samping itu, menurut sahabat Jābir tidak seorang-pun yang ketinggalan dari sahabat Rasulullah saw yang mempunyai harta, kecuali ia mewakafkan hartanya tersebut. Wakaf yang telah dilaksanakan sejak zaman Nabi Muhammad saw tersebut selanjutnya diikuti oleh kaum muslimin di seluruh dunia, terutama di negara-negara Islam atau negara-negara yang penduduknya beragama Islam, misalnya Mesir, Saudi Arabia, Syria, Yordnia, Turki, Bangladesh, Malaysia, Indonesia, dan lain-lain. Masing-masing negara ini mengatur masalah perwakafan dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri, termasuk salah satunya di Indonesia. Az-Zuhaili berpendapat hukum wakaf hanya sedikit diatur oleh as-Sunnah dan kebanyakan ditetapkan oleh ijtihad fuqahā dengan berpegang kepada istihsān, istislāh, dan ‘urf atau kebiasaan. Sedangkan Syaikh Mustafā az-Zarqā, dikutif oleh Munżir Qahaf, menyatakan rincian hukum wakaf dalam fikih, keseluruhannya berdasarkan hasil ijtihad, qiyās, karena akal berperan dalam hal ini. Dengan penggunaan ijtihad ini, diharapkan perwakafan dapat lebih maju, karena fuqahā dari berbagai disiplin ilmu dapat mengembangkan wakaf dalam bentuk baru sesuai dengan kebutuhan zaman dengan menggunakan manajemen modern yang sesuai dengan prinsip syari‘at. Mereka dapat membentuk lembaga riset untuk melakukan penelitian bagi pengembangan wakaf baru yang sesuai dengan kondisi wilayah masing dan untuk operasionalisasinya, mereka dapat bekerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri. Walaupun demikian hal-hal yang penting dalam perwakafan harus tetap menjadi perhatian, misalnya fuqahā meyepakati persyaratan wakaf, yaitu tujuannya harus dalam rangka mendekatkan diri kepada Allh swt, pengelola wakaf harus mengusahakan agar manfaat wakaf terus berlanjut atau berulang, sebab wakaf mengandung makna pemanfaatan secara berulang, karena hal ini terkandung dalam pengertian “sadaqah jariyah”. Wakaf ini merupakan salah satu bagian hukum Islam yang memerlukan kekuasaan negara untuk pelaksanaannya. Tanpa adanya aturan-aturan pelaksana dalam suatu sistem hukum nasional, ia tidak akan mendapat penerimaan yang layak dan efektif dalam masyarakat. Jadi, negara dapat mengatur wakaf ini melalui peraturan perundang-undangan agar berlaku efektif di masyarakat dan dikelola serta dikembangkan secara produktif, sehingga wakaf tidak hanya bermanfaat untuk kegiatan ibadah mahdah saja tetapi dapat lebih luas lagi, di antaranya sebagai salah satu alternatif untuk menanggulangi kemiskinan, sebagaimana wakaf ‘Umar tersebut. Wakaf ini, di beberapa negara telah berkembang pengelolaan dan pemanfaatannya serta telah diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti di Mesir dan Turki. Demikian juga di Indonesia, masalah perwakafan telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan KompilasiHukum Islam. Selanjutnya terakhir masalah ini diatur dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 2. Pembahasan a. Pengertian Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang bersifat sosial kemasyarakatan, bernilai ibadah, dan sebagai pengabdian kepada Allah swt. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab وَقَفَ- يَقِفُ- وَقْفًا yang berarti berhenti, persamaannya adalah حَبَسَ ,atau حَبَسَ- يَحْبِسُ- حَبْسًا وَمَحْبَسًا . Salah satu artinya adalah menahan. Pada zaman Nabi saw dan para sahabat dikenal istilah habs, tasbil, atau tahrim. Belakangan baru dikenal istilah waqf. Menurut Encyclopædia Britannica Waqf is a peculiarly Islāmic institution whereby the founder relinquishes his ownership of real property, which belongs henceforth to Allāh, and dedicates the income or usufruct of the property in perpetuity to some pious or charitable purpose, which may include settlements in favour of the founder’s own family. (Wakaf adalah suatu institusi khusus dalam Islam dengan jalan pemilik melepaskan hak miliknya, untuk selanjutnya menjadi milik Allah dengan maksud agar harta tersebut dimanfaatkan selamanya untuk tujuan kebaikan, termasuk untuk keperluan keluarganya). Abū Hanifah memberi pengertian tentang wakaf adalah penghentian benda secara hukum dalam pemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya pada tujuan yang baik. Dalam pandangan Abū Hanifah, wakaf tidak harus keluar dari pemilikan wakif, tetapi dia boleh mencabut kembali serta menjual harta wakaf tersebut. Di samping itu, Abū Hanifah menyamakan kedudukan wakaf seperti ‘Āriah (pinjam meminjam). Adapun yang dimaksud dengan ‘Āriah adalah pemilikan manfaat sesuatu tanpa ganti rugi. Akan tetapi ada sedikit perbedaan: ‘Āriah bendanya ada pada si peminjam, sedangkan wakaf bendanya ada pada si pemilik. Jadi, kedudukan harta yang diwakafkan tetap menjadi milik wakif dengan hak sepenuhnya. Abū Hanifah berpendapat bahwa wakaf menjadi mengikat dengan salah satu dari tiga perkara di bawah ini. 1. Berdasarkan putusan hakim jika terjadi sengketa antara wakif dan nazir. 2. Hakim menggantungkan wakaf pada kematian wakif, misalnya wakif berkata, ”Jika aku meninggal dunia, aku wakafkan rumahku”. Dalam hal ini wakaf menjadi mengikat seperti wasiat, yaitu maksimum sepertiga dan diberlakukan setelah pewasiat meninggal dunia. Menurut Abū Hanifah jika seseorang menjadikan wakaf itu sebagai masjid dan dia memisahkannya dari harta milliknya serta mengizinkan digunakan untuk melaksanakan salat. Selanjutnya ada orang yang melaksanakan salat di dalam masjid itu, lepaslah hak milik wakif. Pemisahan ini terjadi karena ia telah mengikhlaskan harta wakaf itu kepada Allah. Namun demikian, Jumhūr (termasuk dua sahabat Abū Hanifah, yaitu Abū Yūsuf dan Muhammad Ibn al-Hasan, mazhab Syāfi‘i, dan mazhab Hambali) mendefinisikan wakaf adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya, tetap ‘ainnya (bendanya), dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, serta disalurkan pada sesuatu yang mubah yang ada atau untuk tujuan kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dengan diwakafkannya harta tersebut lepas dari milik wakif dan tertahan secara hukum menjadi milik Allah. Sementara itu mazhab Māliki mengartikan wakaf adalah pemilik memberikan manfaat harta yang dimilikinya bagi para pihak yang berhak walaupun berupa harta yang disewa atau hasilnya seperti dirham dengan sighat tertentu dan lamanya ditentukan oleh orang yang mewakafkan. Penulis mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk menahan harta benda miliknya, baik sementara waktu maupun untuk selamanya, dimanfaatkan secara berulang untuk kepentingan umum maupun khusus sesuai dengan prinsip syari‘at Islam. Definisi ini mencakup wakaf benda bergerak maupun tidak bergerak ataupun hak-hak yang dimiliki seseorang, misalnya berupa uang, tanah, mobil, hak atas kekayaan intelektual, dan lain-lain serta dilakukan dalam rangka taqarrub kepada Allah swt. Pengertian ini memberi kesempatan kepada wakif untuk mewakafkan hartanya apakah untuk selamanya, misalnya tanah yang digunakan untuk masjid atau berlaku untuk jangka waktu tertentu, seperti wakif menyewa sebuah rumah selama satu tahun. Rumah yang disewa ini kemudian diwakafkan oleh wakif sampai habis masa sewanya atau dia mewakafkannya selama enam bulan kemudian setelah enam bulan kembali lagi kepada wakif yang bersangkutan sampai habis masa sewanya. Pemanfaatan harta benda wakaf secara berulang di sini maksudnya untuk menjaga kelestarian dan keutuhan harta benda wakaf jangan sampai sekali pakai langsung habis. Cara ini sesuai dengan harapan wakif agar pahala harta benda yang diwakafkannya terus mengalir walaupun dia telah meninggal dunia. Hal ini memungkinkan manfaat harta benda wakaf dapat berlangsung secara berulang-ulang. Dengan cara ini harta benda wakaf dapat berfungsi sebagai sedekah yang terus berjalan sebagaimana digambarkan oleh Nabi saw. Pengertian ini juga mendorong pengurus wakaf agar mampu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif, sehingga harta benda wakaf dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya. Definisi ini memberikan hak kepada wakif untuk memanfaatkan wakafnya yang dapat mencakup wakaf khairi untuk kepentingan kebaikan secara umum, misalnya orang-orang miskin, sekolah, dan lain-lain atau yang khusus yang ditentukan oleh wakif, karena dia menunjuk para pihak tertentu yang berhak menikmati hasil wakaf. Di samping itu, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus pada sektor-sektor yang dibenarkan syari‘at. Jadi, jangan sampai pengurus wakaf melakukan usaha pada sektor-sektor yang melanggar ketentuan syari‘at. Demikian juga pemanfaatan hasilnya jangan sampai pada kegiatan-kegiatan yang maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya yang perlu diperjelas lebih lanjut dalam tulisan ini adalah kata “miskin”. Kata ini berarti “tidak berharta benda” atau “serba kekurangan”. Adapun “kemiskinan” berarti “hal miskin” atau keadaan miskin”. Kata miskin ini berasal dari bahasa Arab, yaitu “miskin”, bentuk jamak dari kata ini adalah “masākin”. Ibn Kasir mengartikan kata “masākin” adalah mereka yang berusaha tetapi tidak dapat menutup keperluan sehari-hari. Kemiskinan menurut Irfan Ul Haq adalah “Poverty can be defined as that level of living that lies below a healthy subsistence level”, (kemiskinan dapat didefinisikan sebagai tingkat kehidupan yang berada di bawah garis penghidupan yang sehat). Robert Chambers, dikutif Loekman Soetrisno, mengggunakan konsep kemiskinan terpadu (integrated poverty) untuk memahami masalah kemiskinan di negara sedang berkembang. Ia melihat kemiskinan yang dialami oleh rakyat di negara sedang berkembang, khususnya rakyat pedesaan, disebabkan oleh beberapa faktor yang disebut sebagai ketidakberuntungan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Menurutnya ada lima ketidakberuntungan yang melingkari kehidupan orang atau keluarga miskin, yaitu sebagai berikut: 1. Kemiskinan (poverty). Hal ini ditandai dengan: (1) mereka menempati rumah yang dibuat dari bahan bangunan yang bermutu rendah, perlengkapan yang minim, tidak memiliki mck sendiri. Kehidupan ekonomi keluarga ditandai dengan ekonomi gali lubang tutup lubang. (2) pendapatan mereka tidak pasti dan jumlahnya tidak memadai. Dengan pendapatan seperti ini, maka mereka menghabiskan apa yang mereka peroleh pada hari itu juga. 2. Fisik yang lemah (physical weakness). Kelemahan fisik orang miskin atau keluarga miskin dapat disebabkan terdapat rasio ketergantungan yang tinggi antara anggota keluarga tersebut dengan anggota keluarga dewasa yang sehat dalam mencari nafkah. Keadaan ini disebabkan oleh beberapa hal seperti tidak ada seorang laki-laki yang sehat yang menjadi kepala keluarga sehingga rumah tangga terpaksa harus dikepalai oleh seorang perempuan yang harus bekerja mengurusi pekerjaan rumah tangga sehari-hari dan harus juga bekerja untuk menghidupi keluarganya. Keadaan ini dapat juga terjadi karena kematian yang mendadak dari orang dewasa dalam keluarga miskin yang menjadi tulang punggung pencari nafkah keluarganya. Ketergantungan seperti ini dapat mengakibatkan keluarga miskin secara fisik menjadi lemah, akibat interaksi berbagai bibit penyakit dan gizi mereka yang rendah. 3. Kerentanan (vulnerability). Keluarga miskin biasanya tidak memiliki cadangan untuk menghadapi keadaan darurat, baik berupa uang ataupun makanan. Jika terjadi keadaan darurat seperti keluarga sakit mendadak, keluarga ini biasanya menjual barang yang mereka miliki atau berhutang kepada tetangga. Apabila menghadapi masa paceklik, mereka biasanya mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan menjual barang-barang yang mereka miliki, berhutang kepada orang yang mampu, atau mengurangi makan mereka. Keadaan darurat dapat saja mengakibatkan keluarga miskin menjadi lebih miskin dan rawan dari berbagai macam penyakit, bahkan mungkin juga menyebabkan kematian. 4. Keterisolasian (isolation). Kelompok miskin mungkin dapat terasing karena tempat tinggalnya secara geografis terasing atau mereka tidak mempunyai akses terhadap sumber-sumber informasi yang ada. Misalnya karena serba kekurangan mereka tidak mampu membeli radio atau tidak dapat ikut kegiatan di desa mereka yang dapat memberi informasi yang baru yang bermanfaat bagi peningkatan hidup mereka. 5. Ketidakberdayaan (powerlessness). Orang miskin biasanya tidak berdaya menghadapi orang-orang lain yang sering mengeksploitasi mereka atau para rentenir. Bahkan kadang-kadang mereka tidak berdaya terhadap tindakan oknum aparat pemerintah yang tidak ramah terhadap mereka. Penulis menghargai pandangan Chamber tersebut yang mencoba memahami masalah kemiskinan di negara sedang berkembang, tetapi tentu pendapat tersebut tidak seluruhnya benar, artinya tidak semua orang miskin harus hidup dalam kelima ketidakberuntungan tersebut. Jadi tidak semua orang miskin fisiknya lemah atau tidak semua orang miskin selalu mengalami ketidak berdayaan. Penulis melihat kemiskinan berdasarkan ajaran Islam yaitu keadaan seseorang yang sumber penghasilannya tidak cukup memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar makanan, pakaian, air minum, dan tempat perlindungan, yang semuanya merupakan kebutuhan pokok. Kondisi seperti ini, bukan hanya sulit melanjutkan kelangsungan kehidupan, tetapi juga tidak cukup untuk hidup sehat dan tidak dapat melangsungkan produktivitas yang memadai. Kriteria kebutuhan dasar ini dapat dilihat di antaranya dalam al-Qur`an Surat Tāhā (20): 118-119 artinya: “Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya”. Demikian juga al-Qur`an Surat al-A‘rāf (7): 10 menentukan sebagai berikut yang artinya: “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur”. Ayat-ayat al-Qur`an tersebut menetapkan suatu konsep dan standar kebutuhan-kebutuhan manusia, yaitu berupa kecukupan pangan, sandang, air, tempat perlindungan, dan berhak untuk mengelola serta memanfaatkan sumber-sumber penghidupan di muka bumi ini. Sebagian fuqahā mengartikan miskin adalah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang mempunyai tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi. Ahli hukum Islam lainnya mendefinisikan miskin adalah orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaaan yang dapat menutup sebagian hajatnya, tetapi tidak mencukupinya. Sedangkan fuqahā lainnya memberi pengertian orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Selanjutnya di dalam al-Qur`an dikenal juga istilah “al-faqir” (al-Hajj (22): 28) dan “al-fuqarā`u” (at-Taubah (9): 60). Di dalam bahasa Arab kata “al-fuqarā`u” merupakan bentuk jamak dari kata “al-faqir”, kata ini artinya yang miskin, atau yang membutuhkan. Yang dimaksud dengan kata ini adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Sedangkan Taqyuddin an-Nabhani mendefinisikan “al-faqir” adalah orang yang membutuhkan dan lemah keadaannya, yang tidak bisa dimintai apa-apa. Menurutnya yang dimaksud kebutuhan di sini adalah kebutuhan primer berupa sandang, pangan, dan papan, (al-Baqarah (2): 233; Tāhā (20): 118-119; at-Talāq (65): 6). Berkaitan dengan hal ini Abū Yūsuf pengikut Abū Hanifah dan Ibnu Qasim pengikut Mālik, dikutif oleh M.Yūsuf al-Qardāwi, berpendapat antara fakir dan miskin keduanya sama saja. Sedangkan Jumhūr menambahkan keduanya adalah dua golongan, tetapi satu macam. Yang dimaksud adalah mereka yang dalam kekurangan dan dalam keadaan kebutuhan. Jadi fakir atau miskin adalah setiap orang yang memerlukan sesuatu dan harus dibantu. Penulis berpendapat antara fakir dan miskin keduanya merupakan kelompok yang kurang mampu yang terdapat di dalam masyarakat dan mereka membutuhkan bantuan kelompok yang mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer yang mereka hadapi seperti sandang, pangan, dan lain-lain.. Dalam perspektif Islam, kemiskinan adalah keadaan ketidakcukupan atau kekurangan harta benda, kekayaan atau keduanya, termasuk kebutuhan untuk kesejahteraan fisik manusia. Dari pembahasan tersebut, dapat ditetapkan simpulan bahwa orang miskin adalah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidupnya. b. Wakaf Menurut Hukum Islam Sebagaimana telah dibahas bahwa ketentuan wakaf banyak diatur melalui ijtihad. Dengan penggunaan ijtihad ini, diharapkan perwakafan dapat lebih maju, karena fuqaha dari berbagai disiplin ilmu dapat mengembangkan wakaf dalam bentuk baru menurut kebutuhan zaman dengan menggunakan manajemen modern yang sesuai dengan prinsip syari‘at. Mereka dapat membentuk lembaga riset untuk melakukan penelitian bagi pengembangan wakaf baru yang sesuai dengan kondisi wilayah masing dan untuk operasionalisasinya, mereka dapat bekerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri. Di samping itu, negara masing-masing dapat mengaturnya melalui peraturan perundang-undangan agar berlaku efektif di masyarakat. Hal ini disebabkan wakaf merupakan bagian hukum Islam yang memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk pelaksanaannya. Walaupun demikian hal-hal yang penting dalam perwakafan harus tetap menjadi perhatian, misalnya fuqahā meyepakati persyaratan wakaf, yaitu tujuannya harus dalam rangka mendekatkan diri kepada Allh swt, pengelola wakaf harus mengusahakan agar manfaat wakaf terus berlanjut atau berulang, sebab wakaf mengandung makna pemanfaatan secara berulang, karena hal ini terkandung dalam pengertian “sadaqah jariyah”. Di kalangan fuqahā, timbul pengembangan pemikiran di bidang perwakafan yang memungkinkan di kalangan mereka terjadi perbedaan pendapat. Misalnya ulama belakangan mazhab Hambali membolehkan pembatasan waktu pada wakaf. Sementara ulama mazhab Syāfi‘i menegaskan wakaf sementara hukumnya batal. Tetapi mazhab ini menambah penjelasan jika terdapat syarat batasan waktu bagi wakaf masjid menjadikan wakafnya batal, karena wakaf masjid bersifat abadi. Demikian juga fuqahā berbeda pendapat tentang batasan waktu dalam wakaf yang muncul dari keinginan wakif. Jumhūr menolaknya, tetapi mazhab Māliki membolehkannya kecuali wakaf berupa masjid. Berkaitan dengan wakaf yang berlaku sementara tersebut, saat ini, di Eropa dan Amerika sebagian penganut Islam sudah biasa melaksanakannya, terutama yang di situ terdapat mahasiswa muslim. Mereka banyak menggunakan masjid digunakan untuk salat dan berkumpul yang disewa dari orang-orang non muslim. Mereka pindah menggunakan masjid, setelah sebulan atau setahun ke tempat lain dengan cara menyewa juga. Penulis mempunyai pandangan wakaf yang berlaku sementara tersebut, saat ini memungkinkan untuk dikembangkan, mengingat perkembangan industri yang pesat mengakibatkan tanah menjadi sulit dan harganya menjadi mahal, terutama di beberapa daerah yang menjadi pusat industri. Misalnya pada suatu daerah yang menjadi pusat industri belum ada masjid jami, sebelum mendapatkan tanah wakaf yang strategis, maka seseorang atau beberapa orang mengontrak sebidang tanah dengan bangunannya atau satu lantai dari bangunan bertingkat selama satu tahun atau selama masa kontrak, kemudian ia mewakafkan selama masa kontrak ini untuk kegiatan ibadah kaum muslimin. Dengan dibolehkannya ijtihad di bidang perwakafan tersebut, berarti ide-ide tentang wakaf sesungguhnya dapat menjadi luas, termasuk ide bagi wakif dalam menetapkan syarat-syarat yang dianggap sesuai dengan tujuan wakaf, selama masih dalam batas yang dibenarkan syari‘at, karena yang penting bagi wakif, tujuan wakaf harus dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt, jadi bukan untuk tujuan maksiat atau apa saja yang dapat menyebabkan kemaksiatan. Oleh karena itu, undang-undang wakaf di berbagai negara harus memberikan alternatif pilihan bagi wakif, di samping menyarankan tujuan yang sangat mendasar bagi tujuan wakaf. Undang-undang wakaf ini harus juga dapat mendorong pembentukan wakaf-wakaf baru. Jika wakif mewakafkan harta benda miliknya untuk tujuan kebaikan, kemudian dia mengecualikan dapat mengambil manfaat sebagian hasilnya sepanjang hidup, maka Mazhab Hambali memberi fatwa boleh wakaf seperti ini. Fatwa ini berlaku dalam akte wakaf di pengadilan Kerajaan Arab Saudi dan sejalan dengan pendapat mazhab Hanafi yang disampaikan oleh Abū Yūsuf. Fatwa ini berlaku juga dalam akte wakaf di pengadilan syari‘at Kerajaan Yordania. Penulis berpendapat pengembangan wakaf melalui ijtihad tersebut, seharusnya, di samping untuk tujuan ibadah, juga bertujuan untuk membentuk infrastruktur kelembagaan dalam memberikan bantuan sosial dan ekonomi serta tidak dibangun di atas prinsip mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya dan persaingan yang ketat antar pelaku pasar. Untuk mewujudkan tujuan ini, maka pemerintah harus mengaturnya melalui peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah disinggung. Undang-undang wakaf ini, harus menentukan secara tegas karakteristik wakaf yang dibentuk untuk menciptakan lembaga ekonomi dengan kesempurnaan nilai-nilainya dan infra struktur kelembagaannya serta mengatur pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dengan cara berpihak pada kepentingan masyarakat. Pemerintah di sini dapat berperan sebagai pengontrol kegiatan wakaf, mendorong tumbuhnya wakaf produktif, dan memberikan fasilitas serta bantuan teknis keuangan. Menurut penulis, para nazir merupakan salah satu yang berpengaruh dalam perwakafan. Mereka merupakan pemimpin umum dalam wakaf yang memegang peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Oleh karena itu, selain ia harus memenuhi syarat sebagai nazir, dia juga harus mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan tentang perwakafan dan pengetahuan yang ada relevansinya dengan perwakafan, misalnya pengetahuan administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya, manajemen, dan lain-lain. Penulis mempunyai pandangan untuk menentukan bentuk manajemen wakaf, khususnya di Indonesia, para nazir tersebut harus mengetahui dan memahami secara rinci tujuan-tujuan wakaf yang dapat diperkirakan dan direalisasikan. Para nazir harus berusaha untuk mewujudkan tujuan-tujuan wakaf tersebut dengan upaya-upaya sebagai berikut: 1. Melindungi dan memelihara harta benda wakaf serta berhati-hati melakukan investasi harta benda wakaf dan meminimalisir resiko investasi. Karena harta benda wakaf merupakan dana abadi yang hasilnya dimanfaatkan untuk tujuan kebaikan. Perawatan harta benda wakaf dapat dilakukan, di antaranya pada investasi jangka panjang, tetapi resikonya sangat kecil. Oleh karena itu, mereka dituntut untuk mengikuti dunia investasi dan kondisi pasar. 2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, dengan meningkatkan hasilnya, mengurangi pengeluaran untuk investasi, dan menghindari penyelewengan, seperti pencurian, penyalahgunaan amanah, dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya. Dengan cara ini, mereka dapat memanfaatkan hasil wakaf sesuai dengan tujuannya dan tepat sasarannya. 3. Melakukan distribusi hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan tujuannya serta berusaha mencegah penyimpangan dalam penyaluran hasilnya kepada yang berhak menerima. Oleh karena itu, para nazir harus mengetahui keadaan orang-orang yang berhak menerima manfaat wakaf dan perubahan sosial ekonomi yang terus berlangsung serta mampu mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi perubahan tersebut. 4. Berpegang teguh pada syarat-syarat yang telah ditentukan oleh wakif. 5. Mengajak masyarakat untuk melaksanakan wakaf, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui keteladanan. Usaha ini tentu perlu berkesinambungan dan bekerjasama dengan para ulama, tokoh masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang relevan. 6. Melaporkan seluruh kegiatan pengelolaan, pengembangan, investasi, pemanfaatan harta benda wakaf, dan hasilnya kepada wakif, pejabat yang berwenang, dan masyarakat sekitar harta benda wakaf itu berada, minimal sekali dalam setahun. Dengan upaya tersebut, menurut penulis para nazir diharapkan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan wakaf dan menyampaikan hasilnya bagi para pihak yang berhak menerimanya, di antaranya sebagai salah satu alternatif untuk menanggulangi kemiskinan. Selain itu juga, mereka diharapkan mampu membentuk wakaf-wakaf baru. Agar harapan tersebut dapat terwujud, maka harus dilakukan upaya-upaya yang dapat menunjangnya, yaitu sebagai berikut: 1. Pemerintah harus mengatur wakaf melalui peraturan perundang-undangan komprehensif. Selain itu, pemerintah melalui pejabat yang ditunjuknya harus melakukan pembinaan dan pengawasan administrasi dan keuangan terhadap pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf serta pemanfaatan hasilnya yang dilakukan oleh para nazir tersebut. Di samping itu, pemerintah juga harus memberikan bantuan teknis dan keuangan untuk pengembangan perwakafan. 2. Wakif harus ikut mengontrol para nazir dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf serta pemanfaatan hasilnya. 3. Badan Wakaf Indonesia yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan merupakan lembaga independen harus melakukan pembinaan, pengawasan, pengangkatan, perubahan, dan pemberhentian para nazir, serta tindakan-tindakan lainnya yang bermanfat bagi pengembangan harta benda wakaf. Pola kerja badan ini harus merespon persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya masalah yang sangat mendasar di antaranya kemiskinan. Organisasi badan ini sebaiknya ramping dan solid serta anggota-anggotanya terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang relevan dengan pengembangan wakaf produktif. Anggota badan ini untuk perwakilan di daerah, selain harus memenuhi persyaratan menurut undang-undang, menguasai masalah perwakafan secara umum, memahami manajemen, administrasi keuangan, dan lain-lain; juga harus memahami kondisi geografis wilayahnya dan karakteristik masyarakatnya. Oleh karena itu, para anggotanya sebagian harus melibatkan orang-orang dari daerah yang mengetahui kondisi geografis wilayah ini dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. 4. Masyarakat setempat perlu dilibatkan untuk ikut mengawasi dan mengontrol pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, baik terhadap aspek administrasi maupun keuangan. Pengawasan dari masyarakat ini dapat lebih efektif, karena bersifat lokal. 5. Nazir di masa depan, sebaiknya berbentuk badan hukum, seperti yayasan. Oleh karena kewajiban dan hak organ yayasan, baik pembina, pengurus, dan pengawas, telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan, serta ketentuan lain yang ditetapkan yayasan. Dengan cara ini, para pengurus diharapkan dapat mengurangi penyimpangan terhadap harta benda wakaf. 6. Pihak yang berwenang harus melaksanakan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap siapapun yang melakukan penyimpangan, penyelewengan, dan tindak pidana lainnya di bidang perwakafan. 7. Pihak-pihak yang memberi kepercayaan kepada para nazir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf harus memberikan gaji serta beberapa tunjangan yang memadai, sehingga mereka dapat menghidupi keluargaanya dengan layak di tengah-tengah masyarakat. Bahkan sebaiknya mereka mendapat tunjangan pengsiun, ketika mereka memasuki usia pengsiun, dengan cara lembaga tempat mereka mengabdi membuat program dana pengsiun. Dengan upaya-upaya tersebut, wakaf diharapkan dapat berfungsi sebagai ibadah bagi yang melaksanakannya dan berfungsi sosial. Agar fungsi-fungsi tersebut dapat terwujud tentu perlu pengawasan yang ketat dari wakif, masyarakat setempat, lembaga independen, dan pemerintah. Dengan cara demikian hasil investasi harta benda wakaf dapat sampai kepada yang berhak menerimanya, termasuk dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk menanggulangi kemiskinan sebagaimana wakaf berupa tanah dari Umar tersebut dimanfaatkan salah satunya untuk membantu fakir miskin. Hal ini dapat dilihat di beberapa negara yang sudah mapan dalam pengelolaan wakaf. Sebagai salah satu contoh peruntukan wakaf untuk fakir miskin, dapat dilihat di Republik Arab Mesir. Di Republik ini terdapat dua jenis wakaf, yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi. Wakaf ahli merupakan wakaf yang ditujukan untuk kepentingan keluarga wakif yang berlaku secara turun temurun kepada keluarga tersebut. Menurut ketentuan undang–undang di Mesir, yaitu Undang-undang Nomor 48 Tahun 1946 tentang Perwakafan, jangka waktu wakaf yang berbentuk bukan wakaf khairi harus dibatasi, yakni tidak melebihi dua generasi atau tidak boleh lebih dari masa 60 (enam puluh) tahun sejak kematian pewakaf. Adapun wakaf khairi merupakan wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum yang manfaatnya diperuntukan untuk kepentingan tertentu umat Islam, misalnya fakir-miskin, anak yatim, panti asuhan, pembangunan masjid, madrasah, rumah sakit dan lain-lain. Wakaf ini bersifat selamanya dan tidak boleh diubah. Di Mesir, wakaf khairi, bahkan ada yang dimanfaatkan untuk mengganti piring-piring yang rusak/pecah di kalangan umat Islam. Jadi, di Republik Arab Mesir peruntukan wakaf khairi, salah salah satunya dapat dimanfaatkan untuk orang-orang miskin sebagaimana tersebut. Demikian juga contoh lain dapat dikemukakan di Republik Turki. Di Republik ini, wakaf sejak tahun 1840 M berada di bawah satu kementrian yang disebut Wizārah al-Auqāf. Wakaf di Turki diantaranya dimanfaatkan untuk: (1) pelayanan kesehatan dan (2) pendidikan serta sosial. Hal yang pertama disediakan melalui wakaf-wakaf rumah sakit. Salah satu di antara rumah sakit tersebut didapati pada tahun 1843 di Istambul yang didirikan oleh Sultan Abdul Mecit yang terakhir dikenal dengan sebutan Bezmi Alan Valid Sultan Gurki Muslim. Sekarang masih merupakan rumah sakit modern di Istambul, yang mempunyai 1425 tempat tidur, 400 dokter, para juru rawat, dan staf umum. Untuk keperluan yang kedua dibentuk Imarets yang merupakan institusi yang sudah ada sejak periode Ottoman. Sampai saat ini 32 Imarets memberikan pelayanan kepada sekitar 15000 orang setiap hari dan memberikan bantuan keuangan kepada orang-orang buta dan miskin. Di samping itu, Imarets juga memberikan bantuan finansial kepada paling sedikit 1.000 orang miskin sejak tahun 1925. Beberapa bangunan wakaf juga dimanfaatkan untuk asrama mahasiswa yang kurang mampu. Sejauh ini pada 46 kota tersedia 50 asrama yang dihuni paling sedikit oleh 10.000 mahasiswa. Dari contoh-contoh tersebut, dapat dilihat bahwa wakaf jika dikelola dan dikembangkan secara profesional dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif untuk menanggulangi kemiskinan di masyarakat. C. Perwakafan Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Sebelum pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, perwakafan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan beberapa peraturan pelaksanaannya, serta Kompilasi Hukum Islam. Semua peraturan perwakafan tersebut masih terdapat kelemahan dan belum mampu menjawab masalah di bidang perwakafan yang terus berkembang. Untuk memenuhi kebutuhan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat, misalnya masalah wakaf benda bergerak, wakaf untuk jangka waktu tertentu, dan lain-lain, pemerintah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya disebut UU). Presiden mengesahkannya pada tanggal 27 Oktober 2004 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459. UU ini terdiri dari XI bab dan 71 pasal. Latar belakang diundangkannya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dapat dilihat dalam bagian menimbang huruf “a” dan “b”, yaitu sebagai berikut. a. Lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. b. Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama dan dilaksanakan dalam masyarakat, tetapi pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. UU ini menyempurnakan peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang telah ada dan mengatur hal-hal yang baru. Di antaranya sebagai berikut: 1. Tentang nazir. Yang dimaksud dengan nazir menurut UU ini adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (Pasal 1 poin 4). Sedangkan Pasal 9 UU ini menetapkan bahwa nazir meliputi: a. perorangan; b. organisasi; c. badan hukum. Penjelasan Pasal 9 Undang-undang Wakaf ini menerangkan yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga Negara Indonesia, organisasi Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Di sini ada penambahan yaitu nazir berbentuk organisasi, tentu hal ini memperkuat kenyataan yang sudah ada di masyarakat, karena nazir wakaf itu, misalnya ada yang berbentuk organisasi keagamaan. Pasal 10 ayat (1) UU tersebut menentukan syarat-syarat nazir perorangan adalah sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. dewasa; d. amanah; e. mampu secara jasmani dan rohani; f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Penulis berpendapat syarat-syarat nazir ini merupakan penyempurnaan dari syarat-syarat nazir dalam PP nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam seperti syarat “amanah”, dengan persyaratan yang baru, nazir diharapkan dapat mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf lebih profesional dan terhindar dari penyelewengan. Di samping itu, UU Wakaf ini tidak mensyaratkan nazir harus bertempat tinggal di kecamatan tempat tanah wakaf itu berada. Menurut penulis hal ini merupakan suatu pengembangan dalam manajemen wakaf, karena yang penting bagi nazir agar dia dapat mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, walaupun dia bertempat tinggal di luar kecamatan tersebut. Jadi sesungguhnya hal ini mendorong agar nazir menerapkan manajemen dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya Pasal 10 ayat (2) UU Wakaf dimaksud menetapkan syarat nazir organisasi bahwa pengurus organisasi tersebut harus memenuhi syarat nazir perorangan dan juga organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Sedangkan Pasal 10 ayat (3) UU ini mengatur badan hukum hanya menjadi nazir, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. pengurus badan hukum tersebut memenuhi persyaratan nazir perorangan dimaksud; b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Jadi UU ini juga menghilangkan persyaratan badan hukum tersebut harus mempunyai perwakilan di kecamatan, tempat tanah wakaf itu berada. Hal ini juga mendorong untuk efisiensi pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, karena akan terjadi pemborosan, jika pada satu kecamatan terdapat satu lokasi tanah wakaf yang tidak begitu luas, harus terdapat perwakilan pada kecamatan tersebut. Pasal 11 UU ini menetapkan tugas nazir adalah: a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dengan perubahan laporan kepada BWI sebagai lembaga independen diharapkan nazir mampu mempertanggungjawabkan seluruh pengurusan wakaf. Selanjutnya Pasal 12 UU Wakaf ini mengatur nazir dalam melaksanakan tugasnya tersebut menerima imbalan dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 %. Kemudian Pasal 13 UU ini menjelaskan nazir dalam melaksanakan tugasnya tersebut memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI. Untuk mendapat pembinaan dimaksud, Pasal 14 UU ini menetapkan nazir harus terdaftar pada Menteri dan BWI. Penjelasan pasal ini mengatur Menteri harus proaktif untuk mendaftar para nazir yang sudah ada dalam masyarakat. Pasal 42 Undang-undang Wakaf ini mengatur lebih lanjut nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pasal 43 UU ini menentukan bahwa nazir mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 42 tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari‘ah dan dilakukan secara produktif. Kemudian jika nazir memerlukan penjamin, maka dia dapat menggunakan lembaga penjamin syari‘ah. Penjelasan Pasal 43 tersebut menerangkan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif, di antaranya dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan syari‘ah. Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga penjamin syari‘ah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan di antaranya melalui skim asuransi syari‘ah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan pengelolaan harta benda wakaf secara produktif tersebut merupakan langkah maju di bidang perwakafan sehingga manfaat wakaf dapat lebih luas lagi sesuai dengan peruntukannya. Di samping itu, dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, Pasal 44 UU ini melarang nazir melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar ijin tertulis dari BWI. Ijin ini hanya dapat diberikan jika harta benda wakaf tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. Pasal 45 UU ini menetapkan nazir dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, diberhentikan dan diganti dengan nazir lain, jika nazir tersebut: a. meninggal dunia untuk nazir perseorangan; b. untuk nazir organisasi atau nazir badan hukum, jika bubar atau dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. atas permintaan sendiri; d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazir dan/atau melanggar ketentuan larangan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pemberhentian dan penggantian tersebut dilakukan oleh BWI. Kemudian pengelolaan dan pengembangan oleh nazir yang baru diangkat tersebut, dengan alasan sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang telah ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf. Dengan penyempurnaan pengaturan bagi para nazir ini, diharapkan mereka dapat mengelola dan mengembangkan wakaf secara profesional sehingga wakaf dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya, salah satunya menurut UU ini sebagai alternatif untuk membantu fakir miskin. 2. Tentang harta benda wakaf. UU ini merinci harta benda yang boleh diwakafkan. Pasal 1 poin 1 UU Nomor 41 Tahun 2004 ini mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari‘ah. Pengertian wakaf ini merupakan pengembangan dari peraturan perwakafan sebelumnya, karena pengaturan sebelumnya hanya mengatur wakaf abadi, sedangkan UU ini mengatur juga wakaf yang berlaku untuk jangka waktu tertentu misalnya satu tahun. Dengan pengaturan ini memungkinkan lebih banyak orang yang mewakafkan harta benda miliknya, karena dapat selain tanah milik yang untuk daerah perkotaan agak sulit dan mahal harganya. Kemudian poin 5 pasal ini menjelaskan harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari‘ah yang diwakafkan oleh wakif. Selanjutnya Pasal 15 UU Wakaf ini menjelaskan lebih lanjut harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan jika dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Pasal 16 ayat (1) UU ini menguraikan tentang harta benda wakaf berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak. Kemudian Pasal 16 ayat (2) UU ini merinci benda tidak bergerak yang akan diwakafkan, meliputi: a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; b. bangunan atau bagian bangunan yang bediri di atas tanah tersebut huruf a; c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari‘ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 16 ayat (3) UU ini menerangkan lebih lanjut benda bergerak tersebut pada ayat (1) huruf b adalah benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: a. uang; b. logam mulia; c. surat berharga; d. kendaraan; e. hak atas kekayaan intelektual; f. hak sewa; dan g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari‘ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benda bergerak lain ini menurut penjelsan Pasal 16 huruf g ini, antara lain mushaf, buku, dan kitab. Rincian benda wakaf ini merupakan pengembangan di bidang perwakafan, karena wakaf seperti uang, saham atau surat berharga lainnya merupakan variabel penting dalam kegiatan ekonomi. Terutama dengan dibolehkannya wakaf dalam bentuk uang, karena hal ini merupakan salah satu alternatif untuk dapat memecahkan masalah kesulitan dana yang dihadapi oleh para nazir saat ini. Dengan pengaturan wakaf uang ini, diharapkan wakaf dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya sebagaimana akan dibahas. 3. Peruntukan harta benda wakaf. Pasal 22 UU ini menetapkan untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukan bagi: a. sarana dan kegiatan ibadah; b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari‘ah dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 23 UU ini memperjelas lagi bahwa penetapan peruntukan harta benda wakaf tersebut dilakukan oleh wakif dalam pelaksanaan ikrar wakaf. Adapun jika wakif tidak menentukan peruntukan harta benda wakaf, maka nazir dapat menetapkan peruntukannya sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Menurut penulis rincian peruntukan ini merupakan langkah maju dalam bidang perwakafan, karena ketentuan ini dapat dijadikan pedoman bagi nazir sehingga dia dapat terhindar dari penyelewengan pemanfaatan hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Ketentuan tersebut memperjelas ke mana penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tersebut, termasuk salah satunya bagi orang-orang miskin. 4. Wakaf benda bergerak berupa uang. Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 UU ini mengatur tentang wakaf benda bergerak berupa uang. Ketentuannya bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syari‘ah yang ditunjuk oleh Menteri. Penjelasan Pasal 28 UU ini menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syari‘ah adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syari‘ah. Hal ini dapat dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataaan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis dan diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Selanjutnya lembaga keuangan syari‘ah menerbitkan sertifikat tersebut dan menyampaikannya kepada wakif dan nazir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Kemudian lembaga keuangan syari‘ah, atas nama nazir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang ini kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang. Wakaf benda bergerak berupa uang tersebut merupakan masalah yang baru dalam perwakafan di Indonesia. Putusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang masalah wakaf uang ini dikeluarkan pada tanggal 28 Safar 1423 H atau bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2002 M. Komisi ini memutuskan fatwa tentang wakaf uang pada prinsipnya adalah: (1) wakaf uang (cash wakaf/waqf al-Nuqūd) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, (2) termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga, (3) wakaf uang termasuk jawaz (boleh), (4) wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar‘iy, (5) nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Menurut penulis dengan pengaturan wakaf uang dalam UU ini, sesungguhnya merupakan salah satu alternatif untuk memecahkan salah satu masalah di bidang perwakafan, yakni kesulitan dana untuk pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif. Hal ini berkaitan dengan harta benda wakaf menurut UU ini dapat dimanfaatkan untuk selamanya atau jangka waktu tertentu. Salah satu alternatif pemecahannya, yakni nazir wakaf uang, di antaranya menurut UU ini dapat dengan melalui lembaga keuangan syari‘ah. Jadi, lembaga ini bekerjasama dengan para nazir tanah wakaf dan pihak-pihak terkait, untuk meneliti tanah-tanah wakaf yang lokasinya strategis dan dapat dikelola serta dikembangkan secara produktif. Setelah itu, dari hasil penelitian tersebut, lembaga ini memberikan pinjaman modal kepada para nazir yang tanah wakafnya memungkinkan dapat dikelola secara produktif. Pinjaman modal ini berlaku untuk jangka waktu tertentu, misalnya 5 (lima) tahun. Caranya dapat dengan sistem bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya setelah lima tahun uang pinjaman tersebut harus kembali utuh kepada lembaga tersebut, yang bertindak sebagai nazir wakaf uang. Di samping itu, untuk menghindari resiko, maka kedua belah pihak dapat menggunakan lembaga penjamin syari‘ah. 5. Tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI). UU ini mengatur BWI secara rinci. Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU ini menjelaskan latar belakang pembentukan BWI, yaitu untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan. Selain itu, BWI dalam melaksanakan tugasnya merupakan lembaga independen. Pasal 48 UU ini mengatur bahwa BWI berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. Penjelasan Pasal 48 ini menerangkan pembentukan perwakilan BWI di daerah dilakukan setelah BWI berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat. Pasal 49 ayat (1) UU ini menentukan tugas dan wewenang BWI, yaitu: a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap nazir dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf; b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; c. memberikan persetujuan dan/atau ijin perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; d. memberhentikan dan mengganti nazir; e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50 UU ini mengatur lebih lanjut bahwa dalam menjalankan tugas-tugas sebagaimana dimaksud, BWI dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu serta senantiasa memperhatikan saran dan pertimbangan dari Menteri dan Majelis Ulama Indonesia. Pasal 51 UU ini mengatur bahwa organisasi BWI terdiri dari Badan Pelaksana yang merupakan unsur pelaksana tugas BWI dan Dewan Pertimbangan yang merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI. Pasal 52 UU ini menetapkan Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BWI tersebut, masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih sendiri oleh para anggota, demikian juga susunan keanggotaan masing-masing ditetapkan sendiri oleh para anggota. Pasal 53 UU ini merinci jumlah anggota BWI terdiri dari sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang dan sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat. Pasal 54 UU ini menentukan untuk dapat dianggkat menjadi anggota BWI, setiap calon anggota harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. dewasa; d. amanah e. mampu secara jasmani dan rohani; f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syari‘ah; h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional. Di samping itu, BWI berhak menetapkan persyaratan lain untuk menjadi anggotanya. Pasal 55 UU ini mengatur keanggotaan BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sedangkan untuk keanggotaan BWI di daerah diangkat dan diberhentikan oleh BWI. Kemudian BWI mengatur lebih lanjut tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian para anggotanya. Pasal 56 UU ini menentukan masa jabatan angggota BWI selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu (satu) kali masa jabatan. Pasal 57 UU ini menetapkan pengangkatan keanggotaan BWI untuk pertama kali diusulkan oleh Menteri kepada Presiden dan pengusulan pengangkatan keanggotaan BWI kepada Presiden selanjutnya dilaksanakan oleh BWI. Sedangkan ketentuan tentang tata cara pemilihan calon keanggotaan BWI, diatur oleh BWI sendiri, dan pelaksanaannya terbuka untuk umum. Selanjutnya Pasal 58 UU ini menjelaskan BWI berhak mengatur keanggotaan BWI yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya. Pasal 59 UU ini menekankan untuk pelaksanaan tugas BWI, Pemerintah wajib membantu biaya operasional. Selanjutnya Pasal 60 UU ini menerangkan bahwa BWI berhak mengatur susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, tata cara pemilihan anggota dan susunan keanggotaan, serta tata kerja BWI. Adapun Pasal 61 UU ini menentukan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BWI dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri serta laporan tahunan tersebut diumumkan kepada masyarakat. BWI ini merupakan lembaga independen bagi pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di tanah air kita, sebaiknya keanggotaannya segera dibentuk di tingkat Kabupaten/kota. Hal ini mengingat tugas dan wewenangnya yang begitu strategis bagi pengelolaan wakaf produktif sebagaimana diatur dalam UU ini. Pasal 63 UU ini menetapkan BWI bertugas juga membantu Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsinya, dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, Pasal 64 UU ini mengatur bahwa Menteri dan BWI dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu untuk melakukan pembinaan. Menurut penulis pembentukan BWI dalam bidang perwakafan merupakan langkah terobosan yang maju karena dalam peraturan perwakafan sebelumnya belum pernah diatur. Selain itu, dengan memperhatikan tugas dan wewenangnya, hal ini merupakan langkah yang strategis untuk pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Indonesia. Karena BWI ini dapat membentuk perwakilan sesuai dengan kebutuhan sampai di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota. Anggota BWI untuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota, selain harus memenuhi persyaratan menurut undang-undang, menguasai masalah perwakafan secara umum, mengetahui manajemen, administrasi keuangan, dan lain-lain; juga harus memahami kondisi geografis wilayah masing-masing dan karakteristik masyarakatnya. Dalam pelaksanaan tugasnya BWI harus melakukan koordinasi dengan Kandepag setempat, sebab pada sebagian Kandepag sudah ada struktur baru yaitu “Penyelenggara Zakat dan Wakaf” yang salah satu sub seksinya adalah “Pelaksana Pemberdayaan Wakaf”. Tugas subseksi ini tidak jauh berbeda dengan tugas BWI. Koordinasi ini penting agar kehadiran perwakilan BWI di daerah dapat membawa perubahan yang lebih baik di bidang perwakafan. Selain itu, sebaiknya pemerintah daerah membuat peraturan daerah tentang perwakafan agar operasionalisasi UU nomor 41 tentang Wakaf tersebut efektif berlaku di daerah. 6. Pembinaan dan pengawasan. Pasal 63 sampai dengan Pasal 66 UU ini menetapkan bahwa Menteri dan BWI bersama-sama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Hal ini dilaksanakan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Di samping itu, dalam rangka pembinaan, Menteri dan BWI dapat mengadakan kerjasama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu. Adapun dalam rangka pengawasan, Menteri dapat meminta jasa akuntan publik. 7. Ketentuan pidana dan sanksi administratif. Pasal 67 ayat (1) UU ini menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 UU ini, atau tanpa ijin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan menurut ketentuan Pasal 41 UU ini, misalnya menggunakan benda yang telah diwakafkan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang, tanpa memperoleh izin Mentri yang berdasarkan persetujuan BWI; dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000; (lima ratus juta rupiah). Kemudian Pasal 67 ayat (2) UU ini mengatur bahwa setiap orang yang sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf, tanpa ijin sesuai ketentuan Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.400.000.000; (empat ratus juta rupiah). Selanjutnya Pasal 67 ayat (3) UU ini menerangkan bahwa nazir yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas dari hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan dalam Pasal 12 UU ini, yakni melebihi 10 % (sepuluh persen), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000; (tiga ratus juta rupiah). Di samping itu, Pasal 68 UU ini menetapkan bahwa Menteri dapat mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran tidak didaftarkannya benda wakaf oleh lembaga keuangan syari‘ah dan PPAIW, sesuai ketentuan dalam Pasal 30 dan Pasal 32 UU ini. Sanksi administratif tersebut dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara atau pencabutan ijin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syari‘ah; c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW. Penulis berpendapat ketentuan sanksi pidana dan sanksi administratif tersebut merupakan terobosan di bidang perwakafan di Indonesia. Sanksi yang tegas ini diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan terhadap harta benda wakaf, pengelolaannya, pengembangannya, dan pemanfaatan hasilnya. Dengan cara demikian, perwakafan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syari‘at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga peruntukan harta benda wakaf yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini dapat tercapai, salah satu di antaranya pemanfaatan hasil wakaf dapat digunakan sebagai salah satu alternatif memberi bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan bea siswa. Agar tujuan dan fungsi wakaf yang telah ditentukan dalam UU ini dapat tercapai, maka UU ini segera diikuti dengan peraturan pelaksanaannya, berupa peraturan pemerintah, peraturan menteri terkait, dan peraturan daerah masing-masing. Di samping itu, UU ini dengan jelas menetapkan salah satu peruntukan wakaf adalah untuk memberi bantuan kepada fakir miskin. 3. Simpulan Dari uraian singkat tersebut, nampak bahwa wakaf dapat berfungsi sebagai salah satu alternatif untuk membantu menanggulangi keimiskinan, jika dilakukan upaya-upaya dalam pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatannya, di antaranya sebagai berikut: 1. Fukaha dari berbagai disiplin ilmu berusaha mengembangkann wakaf dalam bentuk baru menurut kebutuhan zaman dengan menggunakan manajemen modern yang sesuai dengan prinsip syariat. Di antara upaya pengembangannya dapat dengan membentuk lembaga riset untuk melakukan penelitian bagi pengembangan wakaf baru yang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing dan untuk operasionalisasinya mereka dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri. 2. Nazir mampu mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif serta memanfaatkan hasilnya dengan menggunakan manajemen yang baik. Selain itu, dia mampu mengadakan kerjasama secara intern dengan para nazir sendiri ataupun dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf. 3. Negara ikut berperan dengan mengaturnya melalui peraturan perundang-undangan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf. 4. wakif harus ikut mengawasi dan mengontrol para nazir dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf serta pemanfaatan hasilnya. 5. BWI harus melakukan pembinaan, pengawasan, pengangkatan, perubahan, dan pemberhentian para nazir, serta tindakan-tindakan lainnya yang bermanfat bagi pengelolaan dan pengembangan wakaf dan pemanfaatan hasilnya. 6. Masyarakat setempat perlu dilibatkan untuk ikut mengawasi dan mengontrol pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, baik terhadap aspek administrasi maupun keuangan; pengawasan dari masyarakat ini dapat lebih efektif, karena bersifat lokal. Daftar Pustaka ‘Ābidin, Muhammad Amin al-Syahir Bibni. Hāsyiyah Radd al-Mukhtār ‘alā al-Dār al-Mukhtār Syarh Tanwir al-Absār fi Fiqh Mażhab li al-Imām Abi Hanifah al-Nu‘mān Juz 4. Bairut: Dār al-Fikr, 2000. Al-‘Aeni, Abū Muhammad Mahmūd Ibn Ahmad. Al-Bināyah fi syarh al-Hidāyah. Libanon: Dār al-Fikri, 1990. Al-Amin, Hasan ‘Abdullah. Idarārah wa Tasmir Mumtalikāt al- Auqāf. Jeddah: Al-Ma‘had al-Islamy li al-Buhus wa al-Tadrib al-Bank al-Islāmy li al-Tanmiyyah, 1989. Al-`Asqalāni, Abū al-Fadl Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Hajar, Bulūgh al-Marām min ‘Adillah al-ahkām, Bairut: Dār al-Fikri, 1989. Al-Bukhāri, Abū ‘Abdullāh Muhammad Ibn Ismā’il. Sahih al-Bukhāri Juz 2. Bandung: Dahlan, t.t. Al-Damsiqi, al-Imām al-Jalil al-Hāfiz ‘Imād al-Din Abi al-Fidā Ismā‘il Ibn Kasir al-Qurasyi. Tafsir al-Qur`ān al-‘Azim Juz I. Nur Asia, tt. Al-Asfahāni, ar-Rāghib. Mu‘jam Mufrodāt al-Alfāzil al-Qur`ān. Bairut, Libanaon : Dār al-Fikri, 1992. Al-Hanafi al-Imām ‘Ala`u al-Din Ibn Abi Bakar Ibn Mas‘ud al-Kāsāni. Kitābu Badā`i‘u al-Sanā`i fi tartib al-Syarā`i‘i. Bairut: Dār al-Fikr, 1996. Al-Hilāli, Muhammad Taqi-ud-din dan Muhamm
Oleh : M. Faiz Mufidi Alih teknologi merupakan salah satu pilihan bagi Bangsa Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Namun demikian teknologi tersebut telah mendapatkan perlindungan hukum yang sangat ketat dari pemiliknya, khususnya yang berasal dari negara-negara maju apalagi sejak diberlakukannya TRIPS. Kenyataan itu seharusnya menjadi pendorong bagi Bangsa Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi warganegaranya sebagai penerima teknologi. Kesadaran untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai tersebut nampak belum signifikan jika melihat regulasi dibidang hukum hak milik intelektual. 1. PENDAHULUAN Negara-negara berkembang, sebagian besarnya merupakan negara yang baru lepas dari belenggu penjajahan, menyadari sepe¬nuhnya bahwa mereka harus segera mewujudkan tujuan kemerdekaan¬nya, yaitu meningkatkan kesejahtaraan lahir dan batin bagi warga¬negaranya. Upaya peningkatan kesejahteraan ini dikejar beriringan dengan usaha-usaha menerapkan pola-pola pemerataan pendapatan sesuai dengan konsep keadilan yang dianut . Semua negara menge¬jar peningkatan pemerataan kemakmuran lahir batinnya dan berupaya menyeimbangkan struktur ekonominya . Namun disadari bahwa pengalaman dijajah bertahun-tahun meninggalkan berbagai akibat yang sangat merugikan, penjajahan tidak memungkinkan mereka memperoleh ketrampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dunia industri . Gunnar Myrdal dalam Asian Drama menyebut faktor-faktor yang menyebabkan keterbatasan negara berkembang melaksanakan pembangunannya, yaitu rendahnya produktivitas dan disiplin tenaga kerja, tidak adanya keseimbangan struktur dalam manufakturing, rendahnya derajat kehidupan: meliputi gizi, perumahan dan kesehatan, lemahnya fasilitas pendidikan dan faktor lainnya yang cukup mendasar termasuk ketertutupan lembaga sosial terhadap tuntutan ekonomi dan sosial . Dalam skala internasional, akibat-akibat tersebut kemudian lebih nampak pada komoditi perda¬gangan internasional. Negara-negara berkembang hanya dapat meng¬hasilkan bahan-bahan mentah yang sedikit nilai tambahnya, semen¬tara negara-negara maju menghasilkan barang-barang industri yang bernilai tambah sangat tinggi. Keadaan tersebut tidak boleh berlarut-larut, sebab akan mengakibatkan tingkat ketergantungan negara-negara berkembang kepada negara-negara maju lebih dalam . Pembangunan ekonomi, termasuk di Indonesia merupakan pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil. Pengolahan tersebut dapat dilakukan di antaranya melalui penggunaan teknologi. Kesadaran ini sesuai dengan kenyataan bahwa negara-negara yang kemampuan ekonominya tinggi juga mempunyai kekuatan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dapat dikatakan teknologi merupakan mesin pertumbuhan ekonomi . Oleh karenanya, salah satu harapan untuk menguasai teknologi adalah dengan memanfaatkan teknologi dari negara-negara maju. Harapan Indonesia untuk memperoleh teknologi dari negara maju akan dihadapkan pada kenyataan bahwa hasil penemuan teknolo¬gi dari negara-negara maju telah dilindungi oleh peraturan-peraturan yang menyangkut hak milik intelektual, khususnya hak milik perindustrian , secara internasional. Da;am era perdagangan bebas penggunaan hak milik perindustrian oleh bukan pemiliknya semakin tidak bebas, hal ini disebabkan secara internasional perlindungan terhadap hak milik perindustrian semakin ketat. Ketatnya perlindungan tersebut sesuai dengan kenyataan globalisasi yang mengakibatkan distribusi barang dan teknologi berlangsung sedemikian cepat dan dengan leluasa melewati batas-batas wilayah suatu negara. Globalisasi itu sendiri pada dasarnya merupakan conditio sine qua non dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian mengakibatkan revolusi di bidang transportasi, komunikasi, dan informasi. Kondisi tersebut merupakan pendorong utama untuk memasukkan pengaturan hak milik intelektual dalam perundingan GATT dan kemudian menghasilkan kesepakatan tentang aspek-aspek perdagangan yang berkaitan dengan hak milik intelektual yaitu Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPS), yang merupakan lampiran dari Agreement Establishing the World Trade Organization dan telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa tujuan TRIPS adalah : a. mengurangi gangguan dan hambatan terhadap perdagangan internasional ; b. meningkatkan efektivitas perlindungan yang seimbang terhadap HAKI ; c. menjamin prosedur pelaksanaan HAKI yang tidak menghambat perdagangan internasional. Atas dasar hal tersebut diperlukan perumusan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap HAKI. Dari sudut isi pengaturannya, TRIPS memuat norma-norma yang baru yang sebelumnya tidak diatur dalam perjanjian-perjanjian internasional mengenai HAKI. Disamping norma-norma baru TRIPS juga memberikan standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian internasional mengenai HAKI. Termasuk hal yang baru dari TRIPS adalah pengaturan tentang penegakan hukum yang ketat. Keikut-sertaan Indonesia dalam TRIPS sekaligus mengandung dimensi peluang dan tantangan. Peluang yang dapat diraih adalah bahwa dengan memahami keterkaitan yang erat antara masalah HAKI dengan masalah-masalah perdagangan, industri dan investasi, maka keikut-sertaan Indonesia setidak-tidaknya akan menimbulkan kesan bahwa Indonesia memiliki keperdulian terhadap perlindungan HAKI dan dengan demikian akses perdagangan, industri dan investasi ke pasar global akan terbuka. Sedangkan tantangannya adalah, sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam TRIPS, Indonesia dibebani kewajiban untuk melakukan pengaturan usaha perlindungan hukum di bidang HAKI dalam hukum nasionalnya. Sementara itu untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia membutuhkan teknologi dari negara lain. Persoalannya ; sejauhmana kesiapan hukum Indonesia bagi pengaturan perjanjian alih teknologi yang melibatkan pemilik teknologi asing ? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan mengingat ketentuan-ketentuan dalam TRIPS sudah berlaku bagi Indonesia pada Tanggal 1 Januari 2000 setelah terlebih dahulu memanfaatkan kesempatan penundaan pemberlakuan sebagaimana diberikan oleh Pasal 65 TRIPS. 2. KESIAPAN HUKUM DALAM PENGATURAN ALIH TEKNOLOGI. a. Kesiapan Hukum Hukum sebagaimana dimaksudkan dalam judul di atas apabila diartikan secara luas adalah sistem hukum. Sistem hukum meliputi unsur-unsur pembentukan hukum, materi hukum dan penegakan hukum. Dengan demikian judul kesiapan hukum setidak-tidaknya akan mencakup bagaimana kesiapan pembentukan hukum, materi hukum dan penegakan hukum di bidang alih teknologi.. Tentu saja agar penegakan hukum dapat diwujudkan dengan baik, diperlukan prasyarat lain yang mengakar pada masyarakat yaitu budaya hukum. Dengan demikian kesiapan hukum secara kategoris akan meliputi hal-hal sebagai berikut : 1. Kesiapan materi hukum ; 2. Kesiapan prosedur atau tata cara pembentukan, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, ajaran-ajaran hukum dan berbagai bentuk praktek hukum lainnya ; 3. Kesiapan aparatur pembentuk hukum baik pembentuk peraturan perundang-undangan hakim maupun ahli-ahli hukum yang membangun ajaran-ajaran hukum ; 4. Kesiapan prosedur penegakan hukum yang mencakup pula prosedur pemberian pelayanan hukum. Penegakan hukum dalam arti penyelesaian sengketa hukum yang mencakup litigasi dan non litigasi. 5. Kesiapan aparatur penegak hukum termasuk aparatur pemberi pelayanan hukum yang meliputi hakim, penyidik, penuntut, penasehat hukum dan konsultan hukum. 6. Kesiapan sarana dan prasarana, baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Perangkat lunak yang meliputi sistem pengorganisasian dan tata kerja perlu mendapat perhatian yang mendalam untuk menjamin maksimalisasi efisiensi, efektivitas dan orientasi yang setinggi-tingginya terhadap unsur pelayanan, menghindari birokrasi, penyalahgunaan wewenang, kolusi dan lain-lain keburukan semacam itu. Persoalan-persoalan di atas tentunya tidak dapat dilepaskan dari unsur manusianya, sebab sebagus apapun sistem hukum yang dibuat tidak mungkin dilepaskan dari manusia sebagai pelaksana maupun sebagai pihak yang terkena ruang lingkup konkritisasi suatu sistem hukum. Unsur manusia akan menjadi semakin berperan apabila keseluruhan kategori-ketegori tersebut akan berproses karena akan melewati proses pembudayaan hukum, khususnya ketika kaedah hukum akan melewati proses penegakannya. Sekalipun mungkin masih dapat diperdebatkan, bahwa kesepakatan Indonesia pada ketentuan-ketentuan TRIPS pada dasarnya tidak sepenuhnya tumbuh dari kesadaran atau kebutuhan masyarakat Indonesia sendiri, tetapi merupakan suatu pilihan yang tidak mungkin dapat dielakkan apabila dihadapkan pada resiko kemacetan akses pasar global. Dengan demikian keikut-sertaan Indonesia semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional. Hukum yang kelak akan dibentuk atas dasar pertimbangan rasional, sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia pada TRIPS, pada dasarnya merupakan kumpulan kaedah yang diintrodusir oleh sekelompok elite masyarakat, sedangkan bagi kelompok lain (kebanyakan) masih dapat dipertanyakan urgensinya. Disinilah terletak problematikanya, apabila ketentuan-ketentuan tersebut akan diefektifkan -- dan memang semestinya-- berlakunya. Untuk itu diperlukan proses pembudayaan kaedah hukum tersebut . Dalam proses pembudayaan inilah unsur manusia kembali menjadi sangat dominan. Kiranya tidak terlalu menyimpang apabila disimpulkan bahwa dalam pengertian kesiapan hukum di samping penyiapan sistem hukum juga diperlukan kesiapan manusianya baik sebagai pelaksana dalam perumusan dan penegakan hukumnya maupun sebagai pihak yang menjadi obyek ruang lingkup berlakunya kaedah hukum tersebut. Tentunya dalam kesempatan yang sempit ini tidak mungkin membahas seluruh aspek kesiapan hukum sebagaimana dinyatakan di atas, oleh karenanya pembahasan berikutnya akan dititik-beratkan pada aspek kesiapan materi hukum. Dengan demikian kesiapan hukum disini yang dimaksudkan adalah kesiapan materi hukum yang dapat menunjang pelaksanaan alih teknologi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. 3. Alih teknologi Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SNP3IPT), teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia . Dalam "Webster International Dictionary" teknologi dirumuskan sebagai : The branch of knowledge that deals with industrial arts and science; the knowledge and mean use to produce the material necessities of a society " Dengan kalimat lebih sederhana The Liang Gie merumuskan teknologi sebagai sebuah sistem ketrampilan praktis yang berkisar pada proses membikin atau mengerjakan sesuatu dengan memanfaatkan berbagai benda dan tenaga alam untuk mengatasi masalah . Secara lebih rinci WIPO merumuskan teknologi sebagai : "...as systematic knowledge for the manufacture of a product, or the rendering of a service in industry, agricul¬ture or commerce, whether that knowledge be reflected in an invention, a utility model, an industrial design, a plant variety, or in technical information in the form of documen¬tation, or in skills or experience of experts, for the design, installation, operation or maintenance of an indus¬trial plant or its equipment or for the management of an industrial or commercial enterprise or its activities". Sekalipun pengertian teknologi dari berbagai rumusan tersebut mengandung ruang lingkup yang cukup luas serta terkadang dapat membingungkan , namun dengan lebih berpegang pada kalimat “ …. menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia”, sebagaimana dinyatakan dalam definisi menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 dan rumusan WIPO tersebut di atas kiranya sangatlah tepat apabila dismimpulkan bahwa esensi teknologi adalah pengetahuan cara kerja yang mempunyai nilai ekonomis. Kesimpulan tentang esensi teknologi tersebut pada dasarnya sesuai dengan hubungan antara sains yang akan menghasilkan teknologi dan teknologi akan meningkatkan produktivitas, yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dinyatakan Davidson Frame . Sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomis sangat kuat, maka teknologi dapat dimiliki. Akibat lebih lanjut teknologipun dapat diperjual-belikan, disewakan dan dapat menjadi obyek hubungan-hubungan hukum yang lain. Apabila suatu teknologi menjadi obyek suatu hubungan hukum, maka terjadilah transfer of technology. Sementara itu dalam Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Segi Segi Hukum Pelimpahan Teknologi, istilah transfer of technology diterjemahkan sebagai pelimpahan teknolo¬gi. Dalam Garis Garis Besar Haluan Negara dipergunakan sebagai alih teknologi. Naskah International Draft Code of Conduct on Transfer of Technology (TOT-Code) mendefinisikan alih teknologi adalah : "Pengalihan pengetahuan sistematis untuk menghasilkan suatu product, penerapan suatu proses, atau menghasilkan suatu jasa dan tidak mencakup transaksi penjualan atau leasing barang-barang." Definisi lain dikemukakan oleh Ibrahim Idham yang menya¬takan bahwa alih teknologi ialah : "...perbuatan mengizinkan dua hal secara serentak yaitu mengizinkan masuknya secara langsung alat produksi yang maju dan pengawasan atas penambahan barang (supply). Pengawasan tersebut tidak selalu berarti pengawasan atas teknologi. Pengawasan atas teknologi terjadi jika ketrampilan, informa¬si dan keutamaan teknis yang membentuk teknologi itu dialih¬kan kepada pemimpin perusahaan Nasional, pengawas atau karyawan perusahaan. Thee Kian Wie menyebutkan pengertian alih teknologi sebagai berikut: "Technology transfer involves the transfer of proprietary and non proprietary technology through various ways, includ¬ing pure licensing contracts between independent enterprise, and arrangement within the context of joint ventures with varying degrees of foreign and local ownership" Sementara itu Pasal 1 butir 11 Undang-Undang SNP3IPT juga menggunakan istilah alih teknologi yang dirumuskan sebagai pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya. Adapun tentang ruang lingkup kegiatan alih teknolohi, di dalam laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademis dari BPHN , dikemukakan tiga alternatif yang dapat dipilih bagi alih teknologi yaitu pelimpahan teknologi, pemindahan teknologi dan transfer teknologi. Dari beberapa alter¬natif tersebut kiranya wujud teknologi yang dapat dialihkan meliputi teknologi yang berjasad (embodied technology) seperti mesin-mesin dan instrumen-instrumen dan teknologi yang tidak berjasad seperti paten, merek dagang, merek jasa, know-how, desain industri dan lain-lain . Dengan demikian pengalihan teknologi dapat berobyekkan pegalihan barang-barang berwujud maupun barang-barang tidak berwujud berupa hak atau pengetahuan. Mengingat aspek ekonomis pula, maka kerahasiaan teknologi cenderung dijaga oleh pemiliknya dan sejalan dengan itu hak-hak pemiliknya pun mendapat perlindungan hukum. Teknologi yang mendapat perlindungan hukum tersebut dise¬but proprietary technology, sedangkan teknologi yang tidak mendapat perlindungan hukum disebut non proprietary technology, yaitu teknologi yang secara sah sudah menjadi public domein dan tidak dapat dimiliki oleh seseorang atau badan tertentu . Adapun hak-hak perlindungan yang dapat diberikan pada proprietary technology di Indonesia adalah Rahasia Dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, Desain Industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, Paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dan Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam kaitannya dengan kegiatan alih teknologi yang mempun¬yai aspek komersial WIPO menyebutkan beberapa jenis metoda yang merupakan sarana alih teknologi, yaitu sale atau assigment, licensing, know-how agreement, sale and import of capital good, franchising and distributorship, consultancy arrangement, turn-key project, dan joint venture arrangement . Sekalipun terdapat berbagai metoda alih teknologi tersebut di atas, namun metoda-metoda tersebut bukan merupakan metoda yang masing-masingnya mutlak terpisah, dalam arti penggunaan suatu metoda akan berarti tidak menggunakan metoda yang lain. Dapat terjadi dalam pemilihan metoda alih teknologi para pihak mengkom¬binasikan berbagai metoda tersebut sebagai paket obyek perjanji¬an, misalnya para pihak yang mengadakan transaksi alih teknologi memilih metoda lisensi disertai dengan metoda consultancy ar¬rangement. Dari berbagai macam metoda alih teknologi tersebut, metoda yang paling sering digunakan adalah metoda lisensi yang di dalamnya sering tercakup know-how agreement, sale and import of capital good, dan consultancy arrangement 4. Pengaturan Alih Teknologi Di Indonesia Sampai saat ini belum ada peraturan perundangan yang mengatur kegiatan alih teknologi secara khusus. Ketentuan-ketentuan peraturan perundangan hanyalah mengatur salah satu metoda alih teknologi yang banyak dipergunakan, yaitu lisensi. Lisensi sendiri pada dasarnya merupakan suatu perjanjian. Licensing agreement atau perjanjian lisensi adalah pemberi¬an izin untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu atas paten oleh pemiliknya kepada pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum tertentu dalam suatu negara untuk jangka waktu tertentu . Sekalipun definisi tersebut hanya menyebut paten, namun pada dasarnya hak-hak intelektu¬al lainnya seperti utility models, disain industri dan merek dagang dapat menjadi obyek perjanjian lisensi . Pada perjanjian lisensi pemilikan atas hak-hak intelektual yang menjadi obyek lisensi tetap melekat pada pemberi lisensi. Adapun perbuatan-perbuatan hukum yang dapat dicakup dalam pemberian lisensi adalah perbuatan memakai, membuat dan menjual. Lisensi dapat diberikan dengan hak eksklusif maupun bukan eksklusif. Masalah eksklusifitas pada pemberian lisensi, salah satunya sangat tergantung dengan pembayaran yang diberikan oleh penerima lisensi . Menurut Michael A Lichter eksklusi¬fitas dapat menyangkut wilayah atau jenis barang teknologi atau produknya. Dieter Pfaff membedakan jenis-jenis lisensi atas dasar tujuan ekonomis dan acuan hukumnya menjadi : a. Licence exchange contract, yaitu perjanjian antar para pengu¬saha dalam usaha sejenis atau yang mempunyai hubungan demikian erat untuk mengenyampingkan hak-hak masing-masing guna menga¬dakan penuntutan terhadap perbuatan pelanggaran hak milik perindustrian yang dilakukan oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya. Perjanjian ini dibuat didasari mengingat kenyataan-kenyataan teknis bahwa mereka tidak dapat melakukan kegiatan¬nya tanpa melanggar hak milik perindustrian pihak lain. b. Perjanjian lisensi yang lazim disebut return contract, yaitu, perjanjian lisensi yang dibuat semata-mata untuk tujuan penye¬lundupan pajak, dengan cara seolah-olah suatu perusahaan cabang di suatu negara tertentu mempunyai kewajiban membayar royalti kepada perusahaan induknya di luar negeri. c. Perjanjian lisensi dalam arti sebenarnya, tanpa camouflaging effects sebagaimana diuraikan pada jenis pertama dan kedua di atas. Oleh karena pada perjanjian lisensi, izin untuk memakai, membuat dan menjual hanya diberikan kepada pihak penerima lisensi semata-mata, maka pada perjanjian lisensi akan tercantum klausula kerahasiaan. Pada klausula ini penerima lisensi mengakui, bahwa data-data dan informasi yang diberikan bersifat rahasia. Atas dasar kerahasiaan tersebut penerima lisensi dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya diwajibkan menjaga kerahasiaan data-data dan informasi tersebut serta tanpa seizin pemberi lisensi tidak diperkenankan memberitahukan hal tersebut kepada pihak lain . Adapun pengaturannya tersebar pada berbagai peraturan perundangan yang mengatur hak atas kekayaan intelektual, yaitu lisensi mengenai : 1. Rahasia dagang diatur dalam pasal-pasal 6 sampai dengan 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 ; 2. Desain industri diatur dalam pasal-pasal 33 sampai dengan 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 ; 3. Desain tata letak sirkut terpadu diatur dalam pasal-pasal 25 sampai dengan 28 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 ; 4. Paten diatur dalam pasal-pasal 69 sampai dengan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 ; 5. Merek diatur dalam pasal-pasal 43 sampai dengan 49 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001; 6. Hak cipta diatur dalam pasal-pasal 45 sampai dengan 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan hak kepada pemilik hak untuk memberikan lisensi. Perjanjian lisensi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi harus didaftarkan. Selanjutnya pada perjanjian lisensi tersebut dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia. Bahkan untuk perjanjian lisensi paten dan merek secara tegas dilarang juga memuat ketentuan yang memuat hambatan kemampuan Bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya Sebagaimana dinyatakan bahwa pada dasarnya perjanjian lisensi merupakan hasil kesepa¬katan para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Pada perbuatan hukum ini para pihak bebas menentukan pilihan-pilihan perbuatan hukumnya. Dengan demikian kedudukan para pihak sedera¬jat. Namun disadari dalam perjanjian lisensi yang melibatkan lisensor asing, pada dasarnya kedudukan para pihak tidak seim¬bang, dengan pemberi lisensi lebih dominan dalam menentukan isi perjanjiannya. Mengingat kedudukan para pihak dalam perjanjian tersebut, maka menyerahkan praktek perjanjian lisensi hanya berdasarkan kesepakatan para pihak, sesuai dengan Pasal 1338 BW, akan menga¬kibatkan kedudukan penerima lisensi kurang terlindungi. Sehingga pihak penerima lisensi mungkin akan dihadapkan dengan tie-in clauses maupun klausul-klausul lainnya yang potensial merugikannya.. Apalagi jika mengingat seringnya terdapat perbedaan antara norma-norma yang tercantum dalam rumusan kontrak lisensi dengan praktek perjanjiannya. Memang, pada dasarnya perjanjian bersumber dari kesepakatan para pihak. Namun kini hukum kontrak, khususnya asas kebebasan berkontrak, tidak lagi tampil dalam wujudnya sebagaimana pada saat ide tentang kebebasan berkontrak diintrodusir pada pertengahan abad lalu, saat mulai berlakunya BW. Kini hukum kontrak, dalam artian sebagai bagian dari hukum privat, telah mengalami intrusi hukum publik . Hal ini juga merupakan konsekwensi logis dari semakin banyaknya turut campur negara dalam kehidupan masya¬rakat sebagai perwujudan negara kesejahteraan Artinya negara tidak cukup hanya menjalankan 3 kewajiban sebagaimana dinyatakan Adam Smith, yaitu : pertama melindungi masyarakat dari tindakan kekerasan dan invasi dari masyarakat bebas lainnya, kedua, melindungi tiap anggota masyarakat dari ketidakadilan atau penindasan yang dilakukan oleh anggota lainnya dalam masyarakat tersebut, ketiga, penguasa menyediakan prasarana-prasarana umum (public utilities) yang tidak dapat disediakan, dibangun, atau dipelihara sendiri oleh para anggota masyarakat itu. Diluar ketiga hal tersebut Adam Smith berpendapat tidak perlu ada campur tangan negara lagi . Sementara itu harus diakui bahwa perkembangan perjanjian lisensi, pada dasarnya dikehendaki oleh Bangsa Indonesia, atau setidak-tidaknya sebagai akibat dari, upaya untuk meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bangsa. Sehing¬ga sudah sewajarnya apabila perkembangannya disertai dengan pembentukan hukumnya, sehingga tidak menimbulkan problema hukum di kemudian hari. Dalam kaitannya dengan pembentukan hukum, maka pembahasan tentang fungsi hukum tidak dapat dihindarkan, mengingat bahwa pembentukan hukum akan dihadapkan dengan pertanyaan ; apakah pembentukannya lebih ditujukan pada fungsinya sebagai sarana pengendalian masyarakat atau sebagai sarana perubahan masyarakat. Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian masyarakat lebih ditujukan pada upaya mengatasi konflik-konflik yang timbul di masyarakat dengan lebih banyak meresepsi norma-norma sosial yang lain. Fungsi yang demikian ini sudah memadai bagi masyarakat yang mengalami perubahan secara alami . Sedangkan pada masyarakat yang membangun secara berencana, sebagaimana Indonesia, fungsi tersebut sudah tidak memadai lagi, karena pembentukan hukum lebih ditujukan sebagai upaya merubah masyarakat dengan mengantisipasi kejadian-kejadian dimasa yang akan datang dan disini perundang-undangan lebih menonjol peranannya . Pembentukan hukum harus dapat dijadikan dasar untuk menjamin agar masyarakat dapat menik¬mati kepastian hukum, ketertiban hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional, kepatuhan hukum serta tanggung jawab sosial pada setiap wargane¬gara termasuk penyelenggara negara, memberi rasa aman dan tenteram, mendorong kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, serta mendukung stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. Memang lisensi telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan tentang hak milik intelektual. Namun demikian berbagai peraturan perundangan tersebut tidak menentukan secara limitatif ukuran-ukuran yang pasti tentang pengertian merugikan kepentingan nega¬ra dan menghambat kemampuan Bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi. Nampaknya hal ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah bersamaan dengan pengaturan syarat-syarat dan tata cara pelaksanaanya. Harus diakui bahwa merumuskan ukuran yang pasti bagi pengertian merugikan kepentingan ekonomi negara bukanlah pekerjaan yang sederhana, tetapi semestinya disadari bahwa rumusan tersebut sangat penting untuk dijadikan kaidah substantif, mengingat bahwa rumusan tersebut akan sangat berpengaruh bagi perumusan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian lisensi, dan sebagai kaidah substantif bentuk undang-undang rasanya lebih memadai dibandingkan peraturan perundangan yang derajatnya lebih rendah. Untuk ini semestinya pembentuk undang-undang mempertimbangkan kemungkinan meresepsi kaidah-kaidah substantif yang telah dirumuskan dalam TOT-Code, paling tidak 14 ketentuan yang mengatur restrictive business practices , yang telah berhasil dirumuskan pada tahun 1980, jauh sebelum berbagai peraturan perundangan tentang hak milik intelektual tersebut di atas diundangkan. Walaupun demikian masih dapat diharapkan kelak Peraturan Pemerintah yang merupakan kelanjutan dari undang-undang tersebut akan memuat ketentuan-ketentuan yang sejalan dengan ketentuan restrictive business praktices sebagaimana yang ada dalam TOT-Code, sekali¬pun tidak dalam bentuk undang-undang. Adapun 14 ketentuan yang mengatur restrictive business practices adalah : a. Grant back provision. b. Challenges to validity. c. Exclusive dealing. d. Restriction on research. e. Restriction on use of personnel. f. Price fixing.: g. Restriction on adaption. e. Exclusive sales or representation arrangements. f. Tying arrangement. g. Export restriction. h. Patent pool or cross licensing agreement. i. Restrictions on Publicity. j. Payment or other obligations after expiration of industrial property right k. Restrictions after expiration of arrangement. Memang keempat belas klausul tersebut secara internasional belum merupakan ketentuan yang mengikat. Hal ini disebabkan perbedaan sikap diantara negara-negara Kelompok 77 dan negara-negara maju, khususnya menyangkut daya paksanya. Negara-negara Kelompok 77 meng¬hendaki klausul tersebut mempunyai sifat memaksa, sedangkan negara-negara maju menolaknya. Saat ini di Indonesia sudah ada ketentuan yang mengatur sebagian kecil dari klausul tersebut, tetapi pengaturan itu tidak dalam rangka mencegah hambatan alih teknologi tetapi dalam rangka praktek bisnis curang yang dilarang karena akan menghambat persaingan . Sehingga dengan demikian ketentuan-ketentuan yang ada sangat tidak memadai untuk arus pengalihan teknologi sebagaimana dibutuhkan Indonesia. Dalam kaitannya dengan pengaturan kelancaran alih teknologi, Pasal 40 ayat (2) TRIPS memberikan kewenangan kepada anggota untuk mengatur dalam peraturan perundangannya tentang tindakan-tindakan yang dilarang dalam praktek alih teknologi yang merugikan kepentingan negara tersebut. Namun demikian patut disayangkan dalam hal ini TRIPS tidak mengharuskan kepada negara-negara pemilik teknologi untuk mengatur dalam peraturan perundangan mereka agar transaksi alih teknologi yang dilakukannya atau dilakukan warganegaranya tidak mencantumkan klausul-klausul tersebut di atas. Apabila ada keharusan yang demikian tentunya kepentingan negara penerima teknologi akan lebih terlindungi. Dengan demikian nampak TRIPS menerapkan standar ganda, yaitu di satu sisi mengharuskan negara-negara peserta memberikan perlindungan yang ketat terhadap teknologi mereka di sisi lain tidak memberikan pengaturan yang ketat terhadap praktek-praktek alih teknologi yang mengindikasikan pemaksaan kehendak dari pemilik teknologi. 3. PENUTUP Dari uraian di atas, kiranya dapat dicatat bahwa sampai saat ini Indonesia belum sepenuhnya menyiapkan peraturan perundangan yang dapat memperlancar alih teknologi dari negara lain, padahal pengaturan di bidang itu sangat penting untuk mempercepat akselerasi pembangunan ekonomi. Untuk itu Indonesia harus memprioritaskan pembentukan hukum di bidang itu hal itu merupakan, sebab secara internasional tidak ada halangan lagi bagi Indonesia untuk melakukan pengaturan di bidang itu dengan lebih memberikan perlindungan pada penerima teknologi. DAFTAR PUSTAKA Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Gramedia, Jakarta, 2000 B.J. Habibie, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pembangunan Bangsa, BPPT, Jakarta ,1985 BPHN, Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Segi Segi Hukum Pelimpahan Teknologi, Departemen Kehakiman, 1982 BPHN, Seminar Aspek Aspek Hukum Pengalihan Teknologi, Bina Cipta, Bandung1981, Frame, J. Davidson , International Business and Global Technology, DC Heat and Company, Lexington, Massachusetts, Toronto, Horn, Norbert & Schmitthoff Clive M. (ed), The Transnasional Law of International Commercial Transaction, Kluwer, Deventer, 1982, hlm. 202. Meiners, Roger E et. al, The Legal Environment of Business, West Publishing Company, St. Paul, New York, Los Angeles, San Fransisco, 1988, Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, BPHN-Bina Cipta, Bandung 1976. Person, Hillary E & Clifford G Miller, Commercial Exploitation of Intellectual Property, Black Stone, Press Limited, London, 1987. Robinson, Richard D, The International Transfer of Technology : Theory, Issues and Practices , Ballinger, Publishing Company, Cambridge, Massachusetts, 1988 Ruslan Saleh, Seluk Beluk Praktik Lisensi, Sinar Grafika, Jakarta, Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992, Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi bagi Kalangan Hukum, Alumni, Bandung, 1981. Soedargo Gautama, Segi Segi Hukum Hak Milik Intelektual, Eresco, Bandung, 1990 Sutan Remy Syahdaeni, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, 1993 The Liang Gie, , Konsepsi tentang Teknologi, Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi, Yogyakarta, 1984 Yelpaala, Koyo, et. al (ed.) Licensing Agreement: Patent, Know How, Trade Secrets, and Software, Kluwer, Deventer, 1988, WIPO, Licensing Guide for Developing Countries, Geneva 1977 WIPO, BackgroundReading Material on Intellectual Property, WIPO Publicatyioan No. 659, Geneva, 1988 Makalah Bagir Manan, Pembangunan dan Pembinaan Hukum Ekonomi Nasional Dalam Globalisasi, Makalah dalam Seminar Pendekatan Ekonomi dalam Pengembangan Sistem Hukum Nasional dalam rangka Globalisasi, Bandung, 30 April 1998. Bambang Kesowo, Implementasi Persetujuan TRIPS dalam Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Nasional, Bandung, 29 Juli 1997 Lichter, Michael A. Joint Venture Agreement and Licensing National Seminar on Licensing and Technology Transfer Arrangement (V), International Bireau of WIPO, Jakarta, 1990 Thee Kian Wie, Technological Transfers Through Transnasional Corporation (TNC) in Indonesia : Evaluation of TNC Contribution to Technological Development-12 Case Studies, Revised on a Survey submitted to the Jont ESCAP/UNCTC Unit on TNC's, United Nation Economic and Social Commission for Asia and the Pacific Bangkok, Jakarta 3 September 1985, hlm. 4. Majalah 1. Majalah Hukum dan Pembangunan, Universitas Indonesia, 1984 2. Prisma April 1987 3. Ilmu dan Budaya, Nomor 7 Tahun XI, April 1989
Oleh : M. Faiz Mufidi) Lapse of time or the difference of the interpretation to the agreed agreement by the parties in business relation is a factor of conflict between parties. It has to be settled. The court becomes unpopular choice as conflict resolution. The parties need the other resolution method that can preserve their business relations framework. The alternative dispute resolution could satisfy their requirement. Such alternative dispute resolution has covered in Indonesia through the Law number 30, 1999 I. PENDAHULUAN Dalam setiap hubungan hukum yang dilakukan secara sengaja, para pihak menghendaki terjadinya akibat hukum. Namun demikian acapkali akibat hukum yang dikehendaki tersebut tidak terwujud. Hal ini dapat diakibatkan oleh beberapa hal, kemungkinan pertama adalah hal yang terjadi diluar kemampuan dan kemauan para pihak berupa force majeur atau ruda paksa atau overmacht. Hal lain yang mengakibatkan tidak terlaksananya akibat hukum adalah adanya keengganan para pihak untuk melaksanakan prestasi atau bahkan kemungkinan adanya perbedaan pendapat atau penafsiran para pihak terhadap hak dan kewajiban yang sebelumnya telah dirumuskan sendiri oleh mereka dalam perjanjian. Apabila demikian, kemungkinanyang akan terjadi adalah sengketa di antara para pihak. JG Merrills merumuskan sengketa adalah ketidaksepa-katan secara khusus yang menyangkut masalah fakta, hukum, atau kebijakan (policy) didalamnya tuntutan atau pernyataan suatu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lain. Hampir sama dengan rumusan di atas adalah rumusan sengketa menurut Permanent Court of International Justice yaitu ketidaksepakatan tentang masalah hukum atau fakta, suatu konflik tentang sudut pandang hukum atau kepentingan diantara dua pihak . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sengketa dapat dirumuskan sebagai suatu keadaan yang menempatkan suatu pihak yang ingin memaksakan kehendaknya kepada pihak lain yang menentang kehendak tersebut dan mengadakan perlawanan. Pada umumnya jika disebut kata penyelesaian sengketa, bayangan orang yang mendengarnya pertama-tama akan mengarah pada institusi pengadilan. Hal tersebut tidak seluruhnya salah, sebab tugas utama pengadilan adalah menyelesaikan sengketa. Dengan kata lain orang datang ke pengadilan dengan harapan pengadilan mewujudkan akibat hukum terhadap sengketa di antara mereka. Dan memang tugas pengadilanlah untuk menyelesaikan sengketa tertsebut. Hal ini dinyatakan Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 2 nya bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lilngkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian lebih tegas lagi dalam Pasal 16 dikatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Namun demikian seringkali berurusan dengan pengadilan sangat tidak disukai oleh para pihak yang bersengketa dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut di antaranya menyangkut biaya yang tidak sedikit, waktu yang relatif lama, proses pemeriksaan yang terbuka dan putusan yang berujung pada kalah-menang sehingga sangat sulit untuk merajut hubungan hubungan hukum kembali bagi para pihak yang sudah berperkara di pengadilan. Singkatnya berperkara di pengadilan akan membuat orang terluka dan tidak mau berhubungan kembali dengan mitranya. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, bagi orang-orang yang bergerak di dunia usaha yang senantiasa berpikir praktis, cepat dan ekonomis serta tidak ingin sengketanya diketahui secara luas apalagi disebarluaskan oleh media massa dan menginginkan penyelesaian yang masih dalam kerangka hubungan bisnis merasakan adanya kebutuhan terhadap adanya lembaga penyelesaian yang lain. Sekalipun kata “alternatif” sendiri menurut pengertiannya adalah pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan namun untuk ini lebih ditujukan pada arti jalan lain . Dengan demikian apabila digunakan istilah alternatif penyelesaian sengketa, maka yang dimaksudkan adalah penyelesaian sengketa yang ditempuh tidak melalui lembaga peradilan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Di Indonesia cukup banyak lembaga penyelesaian sengketa yang bukan lembaga pengadilan. Untuk sekedar menyebut diantaranya adalah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (UU Nomor 17 Tahun 1997), Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (UU Nomor 22 Tahun 1957 jo UU Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta), Komite Pengawas Persaingan Usaha (UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (UU Nomor 8 Tahun 1999), Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan (Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000) dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut UU Nomor 30 Tahun 1999. Walaupun lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan di Indonesia cukup banyak, namun sesuai dengan judul tulisan ini tidak semua lembaga tersebut akan dikupas, melainkan hanya alternatif penyelesaian sengketa menurut UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pembahasannya akan meliputi pengertian metoda-metoda alternatif penyelesaian segketa yang diatur beserta mekanismenya dan perbandingannya dengan metoda penyelesaian sengketa internasional, serta kekuatan kesepakatan yang telah diambil melalui penggunaan metoda-metoda tersebut. 2. Pembahasan a. Metoda Metoda Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sekalipun pada pengertian yang terkandung dalam istilah alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dinyatakan diatas pada dasarnya semua cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan termasuk arbitrase adalah bagian dari metoda alternative penyelesaian sengketa, namun ternyata UU Nomor 30 Tahun 1999 memisahkan arbitrase sebagai metoda tersendiri diluar alternatif penyelesaian sengketa. Dari UU tersebut sekaligus dapat dipahami nampaknya pengertian alternatif penyelesaian sengketa dapat dibagi pada arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas adalah segala cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan termasuk arbitrase, sedangkan dalam arti sempit adalah metoda-metoda penyelesaian sengketa yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 kecuali arbitrase . Terhadap pembedaan yang bersifat teknis terminologis alternatif penyelesaian sengketa tersebut nampaknya pembentuk undang-undang kurang mempertahankan konsistensinya karena dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Apabila arbitrase tidak termasuk metoda alternatif penyelesaian sengketa seharusnya istilah litigasi diganti dengan istilah ajudikasi yang pengertiannya meliputi pengadilan dan arbitrase. UU Nomor 30 Tahun 1999 berisi 82 pasal, namun ketentuan yang mengatur alternatif penyelesaian sengketa sangat sedikit yaitu 3 ketentuan, Pasal 1 butir 10, Pasal 6 dan Pasal 52, dengan catatan Pasal 1 hanya menyebut pengertian dan metoda-metodanya sedangkan Pasal 52 tidak secara khusus mengatur alternatif penyelesaian sengketa tetapi lebih pada fungsi lain arbitrase yang tidak sekedar lembaga ajudikasi,. Karena pengaturannya yang sedikit ini sehingga sempat untuk diusulkan agar judul undang-undang diubah menjadi arbitrase saja dengan membuang pasal-pasal yang mengatur alternatif penyelesaian sengketa . Pengertian autentik alternatif penyelesaian sengketa menurut UU Nomor 30 Tahun 1999 dinyatakan dalam Pasal 1 butir 10 adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Sekalipun istilah-istilah teknis metoda alternatif penyelesaian sengketa disebut dalam ketentuan itu, namun ternyata undang-undang sama sekali tidak menyebutkan pengertiannya. 1. Konsultasi Penyelesaian sengketa dengan menggunakan metoda konsultasi sebagaimana dimaksud ketentuan diatas tidak tampak bedanya dengan penilaian ahli yang disebutkan dalam pasal yang sama, bukankah meminta penilaian ahli juga merupakan konsultasi ? Satu-satunya kaedah penunjuk untuk mengerti metode konsultasi adalah ketentuan Pasal 6 ayat (3) yang menyatakan : ” Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat, diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli…dstnya”. Dari ketentuan tersebut maka tampak bahwa sebetulnya tidak ada bedanya antara konsultasi dan penilaian ahli. Hal ini berarti bahwa pada prinsipnya baik pada konsultasi maupun penilaian ahli merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara pihak-pihak tertentu yang disebut klien (consultee) dengan konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada consultee tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Agak tidak jelas, dari ketentuan tersebut, maksud pernyataan “atas kesepakatan tertulis”, akibat hukum apakah yang diharapkan oleh undang-undang ? apakah undang-undang mengharapkan bahwa para pihak nantinya harus terikat dengan pendapat ahli tersebut ? Bila melihat sifat konsultasi yang tidak mengikat sebagaimana dijelaskan dimuka tentunya bukan itu yang dimaksud undang-undang. Tampaknya undang-undang hanya menghendaki bahwa hasil konsultasi yang diminta para pihak dapat dijadikan salah satu bukti jika sengketa akan berujung di pengadilan. Ternyata konsultasi juga dapat dilakukan dengan meminta bantuan lembaga arbitrase, hal ini dinyatakan dalam Pasal 52 bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Dari ketentuan ini, maka lembaga arbitrase mempunyai dua fungsi yaitu fungsi utamanya sebagai lembaga ajudikasi dan fungsi kedua sebagai lembaga konsultan. Dari ketentuan Pasal 52, agak tidak jelas maksud pernyataan “ pendapat yang mengikat “, kemudian ditambah lagi pernyataan dalam Pasal 53 nya, bahwa pendapat tersebut tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun. sejauhmanakah kekuatan mengikatnya pendapat arbitrase, bagaimana jika para pihak atau salah satu pihak mengingkarinya karena tidak sesuai dengan harapannya ? Dalam penjelasan Pasal 52 diantaranya dikatakan bahwa dengan diberikannya pendapat oleh lembaga arbitrase tersebut kedua belah pihak terikat padanya dan salah satu pihak yang bertindak bertentangan dengan pendapat itu akan dianggap melanggar perjanjian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para pihak sebelum meminta pendapat arbitrase membuat perjanjian bahwa mereka akan menjadikan pendapat arbitrase sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa mereka. Bila demikian, maka sama saja dengan konsultasi menurut Pasal 6 ayat (3) yang telah dibahas diatas yaitu bahwa pendapat arbitrase sama dengan pendapat ahli berfungsi sebagai salah satu alat bukti di pengadilan. Dalam Black’s Law Dictionary konsultasi atau consultation dirumuskan : 1. The act of asking the advice or opinion of someone (such as a lawyer), 2. a meeting in which parties consult or confer, 3. the interactive methods by which states seek to prevent or resolve disputes. Pengertian pertama nampak ada persamaan dengan metoda konsultasi dalam UU Nomor 30 Tahun 1999. Pada konsultasi ini para pihak menunjuk seorang atau para ahli untuk memberikan pendapatnya. Sedangkan pengertian yang kedua dan ketiga lebih tepat untuk disamakan dengan metode konsultasi dalam sengketa internasional . Dalam sengketa internasional konsultasi merupakan bagian dari negosiasi. Dalam konsultasi yang terlibat adalah pihak-pihak dan konsultasi ditujukan disamping untuk menyelesaikan sengketa juga dapat digunakan sebagai sarana mencegah sengketa. Jika digunakan untuk mencegah sengketa maka para pihak sebetulnya melakukan komunikasi. Dalam komunikasi tersebut para pihak berusaha mencapai kesepakatan terhadap hal-hal yang potensial dapat menjadi bahan sengketa di kemudian hari. Pada prinsipnya konsultasi dapat dilakukan dengan menggunakan dua bentuk. Pertama, suatu perjanjian dalam bidang hukum ekonomi internasional mensyaratkan para pihak untuk berkonsultasi secara reguler dan terus menerus. Keun-tungan dari cara pertama ini adalah untuk memastikan kelancaran pelaksanaan perjanjian dan membantu mengidentifikasi setiap hal yang potensial dapat menimbulkan sengketa. Kedua, suatu konsultasi dapat diharapkan sebagai konfirmasi bagi pihak yang menuduh bahwa pihak lain atau mitranya telah melanggar perjanjian . 2. Negosiasi Berbeda dengan penyelesaian sengketa internasional yang tidak memisahkan metoda konsultasi dengan metoda negosiasi, maka UU Nomor 30 Tahun 1999 menempatkan negosiasi sebagai metoda penyelesaian tersendiri. Dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999 dikatakan : “Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung para pihak…dst” Diantara semua metode alternatif penyelesaian sengketa, negosiasi ditempatkan oleh undang-undang sebagai metoda yang pertama untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Sesuai dengan penempatannya pada ketentuan diatas, dapat dipastikan juga dalam kenyataannya negosiasi merupakan cara pertama yang akan ditempuh para pihak guna menghindari atau mengatasi suatu sengketa, karena merupakan cara termurah dan paling tertutup dari pihak lain dibandingkan cara-cara lainnya. Dengan demikian sangat dimengerti apabila dikatakan bahwa negosiasi merupakan cara yang paling dasar dan tertua untuk menyelesaikan sengketa . Tentang ini Permanent Court of International Justice menyatakan bahwa this is the chief method by which States settle their disputes . Seringkali dalam suatu kontrak, khususnya kontrak-kontrak nasional dalam bagian penutupnya selalu mencantumkan klausul yang menyatakan, segala perbedaan atau sengketa yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini, para pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini merupakan pernyataan bahwa negosiasi dipilih sebagai cara pertama menyelesaikan sengketa. Sekalipun dikatakan cara yang paling dasar dan tertua, namun negosiasi memiliki kelemahan-kelemahan, diantaranya : 1. manakala kedudukan para pihak tidak seimbang ; 2. sering lambat dan membutuhkan waktu yang lama ; 3. manakala terdapat pihak yang kaku. Membaca ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam negosiasi para pihak tidak menghadirkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa mereka, melainkan cukup upaya mereka sendiri. Negosiasi sebetulnya perundingan di antara para pihak. Pada ketentuan di atas, patut dipertanyakan ; apakah yang dimaksud dengan pernyataan “pertemuan langsung para pihak” ? apakah ini berarti bahwa negosiasi harus dilakukan oleh para pihak sendiri dan tidak boleh diwakilkan termasuk kepada kuasa hukum ? sebab salah satu arti “langsung” adalah tidak dengan perantaraan . Apabila yang dimaksud demikian, maka hal ini sulit untuk difahami sebab pada umumnya hak-hak keperdataan, khususnya di bidang perdagangan sebagaimana obyek pengaturan undang-undang ini, dalam hukum dapat diwakilkan kepada orang lain, apalagi kepada kuasa hukum . Negosiasi juga akan kurang bermanfaat apabila para pihak yang mengadakan perjanjian tidak dapat mewakilkan kepada orang lain, sebab lalu lintas bisnis saat ini sudah mengglobal, dalam arti hubungan-hubungan perdagangan dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang tidak berdomisili disatu tempat bahkan sudah melewati batas-batas wilayah negara, bagaimana mungkin para pihak yang mengadakan perjanjian perdagangan harus bernegosiasi dengan tidak diperbolehkan mewakilkan kepada kuasa hukum ? Apalagi jika mengingat kelemahan-kelemahan metoda negosiasi sebagaimana telah dikemukakan di depan. Jika dihubungkan dengan kelemahan bila terdapat ketidakseimbangan dalam posisi tawar, maka seandainya pihak yang lemah tidak diwakili oleh kuasa hukum tentu negosiasi cenderung akan mengorbankan pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Nampaknya untuk mengerti pernyataan “pertemuan langsung para pihak” sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), harus dilakukan dengan penafsiran sistematis, dengan memahami dulu pengertian metoda penyelesaian sengketa yang lain, yang disebut juga dalam undang-undang ini, yaitu konsultasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli serta pendapat arbitrase. Semua metoda-metoda yang terakhir disebut selalu melibatkan pihak ketiga yang tentunya harus tidak mewakili kepentingan pihak yang bersengketa. Atas dasar hal tersebut maka yang dimaksud “pertemuan langsung para pihak” dalam pengertian negosiasi adalah pertemuan para pihak sendiri atau wakilnya termasuk kuasa hukum mewakili kepentingan para pihak. Sehingga dengan demikian penggunaan istilah “pertemuan langsung para pihak” hanya sekedar untuk membedakan negosiasi dengan metoda penyelesaian sengketa yang lain Kesimpulan ini juga didukung salah satu pengertian negosiasi yaitu negotiation usually involves complete autonomy for the parties involved, without the intervention of third parties . Baik dalam UU Nomor 30 Tahun 1999, maupun dalam hukum internasional tidak ada prosedur khusus yang mengatur mekanisme negosiasi, namun dalam hukum internasional tidak berarti bahwa para pihak bebas tanpa batas menentukan sendiri, melainkan dibatasi oleh prinsip-prinsip berikut : a. prinsip fundamental dalam hukum internasional, seperti prinsip larangan penggunaan kekerasan dan kewajiban untuk menjaga perdamaian, keamanan dan keadilan ; b. apabila para pihaknya negara, para pihak harus tetap menghormati prinsip kedaulatan dan larangan intervensi terhadap urusan ekonomi dalam negeri dari negara mitra ; c. para pihak harus tetap menjunjung ittikad baik. Baik dalam proses negosiasi maupun pada proses pelaksanaannya Tentang kapan negosiasi diperlukan para pihak, hal ini menjadi bagian dari kebebasan para pihak tetapi kiranya dapat disimpulkan beberapa sifat dari negosiasi : a. pelaksanaan negosiasi bergantung sepenuhnya kepada kehendak para pihak, karenanya tidak ada prosedur khusus tentang pelaksanaan negosiasi ; b. para pihak bebas untuk menentukan pada tahap mana negosiasi telah menyelesaikan sengketa yang mereka alami ; c. para pihak juga bebas untuk menentukan daya ikat hasil kesepakatan dari negosiasi ; 3. Mediasi Istilah mediasi disebut dalam Pasal 1 butir 10 namun indikasi rumusan tindakan apalagi pengertiannya tidak disebutkan dalam Pasal 6, melainkan hanya disebutkan orangnya, yaitu mediator disebut dalam ayat (3). Black’s Law Dictionary merumuskan mediasi sebagai : “A Method of non binding dispute resolution involving a neutral third party who tries to help the disputing parties reach a mutually agreeable solution . Dengan demikian sebenarnya mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penghubung (mediator) untuk mencapai kesepakatan penyelesaian di antara para pihak atas sengketa yang terjadi. Sangat mungkin mediasi dilakukan setelah para pihak sulit mencapai kesepakatan melalui negosiasi Mengapa perlu mediator ? Hal ini disebabkan para pihak ti-dak mungkin bertemu disebabkan faktor lokasi tempat tinggal yang berjauhan atau memang para pihak tidak mau bertemu dikarenakan hambatan-hambatan psikologis. Karenanya mediator harus independen dan netral serta mampu menciptakan suasana yang kondusif. Sekalipun demikian ia tidak mempunyai kewenangan untuk memaksakan kepada para pihak yang bersengketa agar segera mencapai kesepakatan. Artinya kesepakatan untuk mengakhiri sengketa tetap berada pada kewenangan dan kehendak para pihak. Secara teknis dalam menjalankan tugasnya, setelah ditunjuk para pihak, mediator bertemu dengan atau mempertemukan para pihak untuk mengetahui duduk persoalan sengketa yang sebenarnya, selanjutnya ia dapat saja membuat catatan-catatan tentang fakta-fakta yang disampaikan para pihak sambil memberikan pendapat hukumnya tentang kelemahan dan kekuatan kedudukan hukum masing-masing pihak. Atas dasar itu kemudian membuat rumusan usulan tentang penyelesaian sengketanya agar dapat dijadikan pertimbangan para pihak ; apakah mereka akan menyetujuinya atau tidak. Tindakan-tindakan mediator tersebut dapat dilakukan dalam suatu pertemuan yang dihadiri para pihak maupun dilakukan sendiri berdasarkan informasi atau fakta-fakta yang diterima dari para pihak dalam kesempatan yang terpisah. Membaca ketentuan Pasal 6 ayat (4) dapat dikatakan bahwa Undang-Undang membedakan mediator ke dalam : a. Mediator yang ditunjuk secara bersama oleh para pihak ; dan b. Mediator yang ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian yang ditunjuk para pihak. Pengertian lembaga arbitrase sebagai dimaksud ketentuan diatas tentunya adalah lembaga arbitase permanen, sebab arbitrase adhoc hanya diadakan untuk menyelesaikan sengketa bukan untuk memberikan pendapat. Dengan demikian lembaga arbitrase disamping berfungsi sebagai lembaga ajudikasi dan pemberi pendapat hukum sebagaimana telah dikemukakan diatas, juga berfungsi sebagai penyedia mediator. Adapun tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang permanen sebagaimana dimaksud ketentuan diatas, keberadaannya masih belum dikenal. Dengan demikian suatu ketika dapat saja organisasi-organisasi kemasyarakatan tertentu yang didirikan dengan maksud untuk mengembangkan suatu profesi membentuk lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk bertindak sebagai penyedia mediator bagi sengketa-sengketa antar stake holdernya, misalnya saja organisasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang keanggotaannya meliputi unsur-unsur wakil perusahaan jasa konstruksi, perwakilan asosiasi profesi jasa konstruksi, para pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi dan instansi Pemerintah yang terkait membentuk lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang permanen . Catatan lain terhadap rumusan Pasal 6 ayat (3) dan (4) UU Nomor 30 Tahun 1999 adalah tentang jumlah mediator yang hanya seorang. Apakah jumlah tersebut limitatif ? dan mengapa undang-undang membatasi demikian ? Padahal untuk konsultasi undang-undang tidak membatasi jumlahnya . Semestinya undang-undang tidak perlu membatasi jumlah mediator, seperti halnya mediator pada sengketa jasa konstruksi yang tidak dibatasi jumlahnya oleh UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi . Demikian juga dalam sengketa internasional jumlah mediator tidak dibatasi . Lagi pula bukankah dasar kesepakatan penunjukan mediator diserahkan sepenuhnya pada kebebasan para pihak ? apalagi UU Nomor 30 Tahun 1999 kemudian tidak mencantumkan sanksi jika para pihak yang bersengketa menunjuk lebih dari seorang mediator untuk penyelesaian sengketa mereka. Dalam sengketa hukum ekonomi internasional, mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Ia bisa negara, organisasi internasional atau individu. Ia ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya ia dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa . Berkaitan dengan lembaga mediasi ini Mahkamah Agung dengan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2002 tanggal 39 Januari 2002 telah menerbitkan Surat Edaran tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Dading. Dalam Surat Edaran tersebut dinyatakan bahwa dalam perkara perdata di pengadilan negeri, sebelum majelis hakim memeriksa pokok perkaranya hendaknya hakim mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk hakim lain yang bukan anggota mejelis untuk menjadi mediator guna membantu para pihak menyelesaiakan sengketanya dengan damai. Lembaga ini diadakan guna mengurangi jumlah beban perkara pada pengadilan diatasnya. Sebab bila perkara dapat diselesaikan dengan damai di peradilan tingkat pertama tentunya tidak akan ada lagi upaya hukum para pihak untuk meninjau keputusan tersebut. 4. Konsiliasi Istilah konsiliasi dapat ditemukan dalam Pasal 1 butir 10 UU No. 30 Tahun 1999 dan alinea ke-9 Penjelasan Umum Undang-undang tersebut. Selain pada kedua tempat tersebut UU Nomor 30 Tahun 1999 tidak menyebutnya termasuk menguraikan definisi atau pengertiannya ataupun mengatur tentang mekanismenya. Salah satu arti konsiliasi disebutkan dalam Black’s Law Dictionary adalah A process in which a neutral person meets with the parties to a dispute and explores how the might be resolved . Dari pengertian tersebut tidak tampak bedanya dengan mediasi. Dalam sengketa hubungan ekonomi internasional, konsialiasi adalah proses penyelesaian oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi konsiliasi yang dibentuk para pihak. Komisi konsiliasi tersebut dapat berupa komisi yang sudah terlembaga atau yang bersifat ad-hoc. Salah satu contoh lembaga konsiliasi yang sudah terlembaga adalah badan yang dibentuk Bank Dunia berkaitan dengan sengketa-sengketa penanaman modal, yaitu The ICSID (Internatiomal Center for The Settlement of Investment Disputes) Rules of Procedure for Conciliation Proceedings). Di negara bagian California terdapat lembaga konsiliasi hukum keluarga untuk menyelesaiakan sengketa-sengketa keluarga . JG Merrils menyatakan perbedaan antara konsiliasi dengan mediasi adalah dalam mediasi umumnya usulan-usulan penyelesaian lebih bersifat informal dan fakta-fakta yang diperoleh mediator terbatas pada informasi para pihak saja, sedangkan pada konsiliasi fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan penyelidikannya sendiri, bahkan John Collier dan Vaughan Lowe berpendapat bahwa konsiliasi merupakan kombinasi yang di dalamnya terdapat karakter inquiry (penyelidikan) dan mediasi. Walaupun kemudian JG Merrils menyatakan bahwa dalam praktek perbedaan antara mediasi dan konsultasi sering menjadi kabur . b. Ketentuan Tentang Jangka Waktu dan Kekuatan Mengikat Hasil Alternatif Penyelesian Sengketa. Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 mengatur juga tentang jangka waktu penyelesaian sengketa. Ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui negosiasi harus selesai dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Terhadap ketentuan ini dapat diberikan catatan. Pertama undang-undang tidak menyebutkan jangka waktu itu terhitung sejak kapan ? Ketiadaan penghitungan jangka waktu ini akan menyulitkan dalam pelaksanaannya. Apakah untuk ini para pihak harus membuat berita acara dari sejak pertemuan pertama yang didalamnya diantaranya memuat tanggal pertemuan ? Bukankah bagi hukum yang penting dan harus dituliskan adalah hasil negosiasinya ? Sebab dapat terjadi suatu negosiasi terjadi dalam beberapa kali pertemuan dalam waktu yang tidak terbatas. Hal ini memang harus diakui sebagai salah satu kelemahan metoda ini. Namun disisi yang lain sepanjang para pihak masih mau bernegosiasi berarti hubungan hukum para pihak masih berlangsung atau setidak-tidaknya masih terjadi komunikasi diantara para pihak dan salah satu pihak belum menganggap terjadi kebuntuan (deadlock). Atas dasar hal tersebut semestinya pembentuk undang-undang tidak perlu membatasi jangka waktu hanya untuk mencegah berlarut-larutnya pelaksanaan negosiasi. Apalagi pelaksanaan negosiasi bersifat tertutup dalam arti tidak diperlukan pihak ketiga untuk mengawasi jalannya proses tersebut. Dengan demikian tidak akan diketahui jangka waktu yang telah dilalui para pihak dalam proses negosiasi. Berkaitan dengan itu sesungguhnya masih perlu dipertanyakan urgensi pengaturan tenggat waktu proses negosiasi dalam undang-undang, apalagi kemudian tidak diiringi dengan sanksi bila proses negosiasi tidak selesai dalam jangka waktu tersebut. Adapun untuk konsultasi, sebagaimana disebut dalam ayat (3) para pihak diberi tenggat waktu yang sama juga yaitu 14 (empat belas) hari harus sudah dapat diputuskan apakah konsultasi menghasilkan kesepakatan para pihak ? Demikian juga untuk mediasi, yang mediatornya ditunjuk para pihak, diberi tenggat waktu yang sama. Tidak sama dengan tenggat waktu dalam proses negosiasi yang kesulitan dalam menentukan saat terhitungnya, maka tenggat waktu untuk proses konsultasi dan mediasi dapat ditafsirkan terhitung sejak adanya kesepakatan tertulis tentang penunjukan pihak ketiga sebagai konsultan atau mediator. Adapun untuk mediasi yang mediatornya ditunjuk lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam ayat (5) ada dua tenggat waktu yaitu tenggat waktu yang menentukan saat dimulainya proses mediasi yaitu tujuh hari dan tenggat waktu pelaksanaan proses mediasi yang tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diatur dalam ayat (6). Satu-satunya pertimbangan untuk dapat mengerti adanya pengaturan tenggat waktu dalam metode alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga adalah dikaitkan dengan salah satu manfaat diadakan atau diakuinya metoda-metoda alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum positif Indonesia yaitu proses yang sederhana dan cepat. Maka untuk itu dipandang perlu adanya pengaturan tenggat waktu yang relatif cepat juga. Bahwa dibedakannya tenggat waktu terhadap proses mediasi yang melibatkan mediator yang ditunjuk sendiri oleh para pihak dengan proses mediasi melalui mediator yang ditunjuk lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian nampaknya disebabkan anggapan bahwa beban pekerjaan lembaga tersebut yang lebih padat dibandingkan mediator perorangan. Namun demikian, sayangnya undang-undang tidak mengatur tenggat waktu penyelesaian sengketa dengan metode konsiliasi sebagai metoda yang mempunyai kesamaan dengan konsultasi dan mediasi yaitu adanya pelibatan pihak ketiga. Dengan demikian tentunya tenggat waktu konsiliasi tergantung sepenuhnya pada kebutuhan para pihak. Sekalipun undang-undang mengatur tenggat waktu proses konsultasi dan mediasi, namun kemudian pengaturan tersebut tidak diiringi dengan sanksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaturan jangka waktu tersebut merupakan pedoman bagi pihak ketiga yang akan bertindak sebagai konsultan atau mediator dengan maksud agar proses-proses tersebut tidak berlarut-larut. Karena tidak ada sanksi maka sebenarnya keabsahan hasil konsultasi maupun mediasi yang melewati jangka tersebut tergantung pada penerimaan para pihak. Dengan tidak adanya pencantuman sanksi dari pengaturan waktu tersebut di atas dapat menimbulkan penafsiran bahwa sebetulnya UU Nomor 30 Tahun 1999 menitik beratkan pengaturannya pada masalah arbitrase. Hal ini dapat dilihat dari begitu rinci pengaturan arbitrase, sementara pengaturan alternatif penyelesaian sangat singkat. Bahwa alternatif penyelesaian sengketa diatur juga dimaksudkan sebelum para pihak menggunakan lembaga arbitrase yang ajudikatif terlebih dahulu menggunakan metoda alternatif penyelesaian segketa dengan tingkat urutan pertama negosiasi, bila gagal mencapai kesepakatan kemudian menggunakan konsultasi, bila gagal juga dilanjutkan dengan mediasi atau konsiliasi. Apabila kemudian ternyata masih tidak berhasil maka dapat digunakan mediasi dengan mediator yang ditunjuk lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Bila kesemua metoda alternatif penyelesaian sengketa yang tersedia dalam undang-undang ini telah dipergunakan dan para pihak belum mencapai sepakat maka baru para pihak mempergunakan arbitrase. Secara tersirat, hal ini dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (9) UU Nomor 30 Tahun 1999. Sesuai dengan uraian tentang pengertian metoda-metoda alternatif penyelesaian terdahulu, pada dasarnya semua metoda tersebut adalah negosiasi atau perundingan dalam arti luas, yang dapat dikelompokkan dalam perundingan yang tidak melibatkan pihak ketiga yaitu negosiasi (dalam arti sempit) dan perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang netral yaitu konsultasi, mediasi dan konsiliasi. Dengan demikian seandainya para pihak dalam perjanjiannya telah mencantumkan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa, maka perjanjian tersebut tidak menghalangi para pihak untuk menyelesaikan dengan perundingan dalam arti luas terlebih dahulu sebelum ke arbitrase. Bagaimanapun juga metode perundingan dalam arti luas lebih win-win solution dibandingkan arbitrase. Selanjutnya Pasal 6 ayat (7) UU Nomor 30 Tahun 1999 mensyaratkan kesepakatan yang diperoleh melalui alternatif penyelesaian sengketa harus dibuat secara tertulis agar final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik, serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan. Apa yang dimaksud dengan final dan mengikat dalam ketentuan tersebut diatas ? Apakah pengertiannya sama dengan final dan mengikat seperti keputusan arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 60 UU Nomor 30 Tahun 1999. Final dan mengikat dalam ketentuan tersebut, karena merupakan kesepakatan berarti adalah final dan mengikat sebagai suatu perjanjian. Berarti hasil kesepakatan tersebut tidak dapat diubah tanpa persetujuan bersama para pihak, sedangkan pengertian final dan mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 60 UU Nomor 30 Tahun 1999 sampai mempunyai kekuatan eksekutorial, yang apabila tidak dilaksanakan secara sukarela dapat dipaksakan oleh Pengadilan . Persoalan lebih lanjut adalah ; apakah kesepakatan yang telah ditutup sendiri oleh para pihak dan kemudian dilaksanakan secara sukarela padahal belum didaftarkan, masih wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan diatas ? Secara gramatikal kewajiban pendaftaran tersebut tetap harus dilakukan sekalipun para pihak telah melaksanakan. Nampaknya hal ini semata-mata dimaksudkan sebagai alat bukti saja untuk mengantisipasi kemungkinan terkait dengan suatu perkara. Dari uraian diatas, sebetulnya kewajiban mendaftarkan kesepakatan tersebut akan lebih nyata urgensinya jika para pihak belum melaksanakan kesepakatan tersebut. Dalam ayat (8) dikatakan bahwa para pihak harus melaksanakan kesepakatan tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak didaftarkan. Apa arti jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut padahal kesepakatan yang dihasilkan alternatif penyelesaian sengketa tidak mempunyai title eksekutorial ? Atas dasar hal itu maka fungsi dari penentuan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut merupakan fatale termijn (batas waktu yang tidak dapat diundur), sehingga pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu tersebut dapat dinyatakan telah wanprestasi tanpa diperlukan sommasi lagi. 3 Penutup Dari uraian di atas kiranya beberapa hal dapat dicatat bahwa : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebut beberapa metoda alternatif dengan menyebutkan istilah teknisnya namun tidak disertai dengan pengertian yang secara tegas dapat membedakan antara metoda yang satu dengan yang lain. 2. Untruk dapat memahami pengertian metoda-metoda tersebut dan mekanismenya perlu mempelajari metoda-metoda penyelesaian sengeketa dalam hukum internasional, sekalipun terdepat perbedaan-perbedaan diantaranya pada metoda konsultasi. DAFTAR PUSTAKA Buku Buku Collier, John & Lowe, Vaughan, The Settlement of Disputes in International Law, Oxford University Press, New York, 1999. Eman Suparman, Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan, PT. Tatanusa, Jakarta, 2004. Emmy Yuhassarie & Endang Setyowati (ed.) Proceedings : Arbitrase dan Mediasi, Kerjasama Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung R. I. Garner, Bryan A (ed.), Black’s Law Dictionary, Thomson-West. 2004. Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional : Suatu Pengantar, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2003. Merrils. JG, International Disputes Settlement, Cambridge University Press, 1998 M. Andre Martin & FV Bhaskarra, Kamus Bahasa Indonesia, Karina, Surabaya, 2002. Sujud Margono, ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000., Williams, Gerald R, Legal Negotiation and Settlement, St. Paul, Mint, West Publishing Co, 1983. Peraturan Perundangan UU Nomor 22 Tahun 1957 tentang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan UU Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta UU Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Dading. UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Oleh: Oentoeng Wahjoe*) Abstrak Masalah ekologi dan perlindungan lingkungan laut diyakini sebagai suatu hal yang bukan saja patut mendapat perhatian dan pemikiran, tetapi bahkan patut segera diambil langkah-langkah nyata. Langkah nyata dan tegas dibutuhkan, dikarenakan pencemaran laut bukan hanya disebabkan oleh kegiatan normal di laut tetapi juga disebabkan oleh kegiatan- kegiatan yang sebenarnya dilarang karena menyebakan pencemaran berat yang mengglobal dan sangat berbahaya bagi lingkungan laut dan kehidupan umat manusi. Salah satu bentuk pencemaran tersebut adalah percobaab senjata nuklir di bawah laut. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang sebenarnya dilarang oleh hukum internasional tersebut tentunya tidak hanya diterapkan prinsip tanggung jawab negara saja, karena bentuk pencemaran tersebut merupakan tindak pidana internasional. Mengahadapi kenyataan tersebut maka apakah mungkin penerapan tanggung jawab negara terhadap tindak pidana lingkungan internasional seperti bentuk tanggung jawab negara yang lebih berat lagi sebagaimana tanggung jawab negara atas pelanggaran berat terhadap perdamaian dan keamanan internasional yaitu penerapan sanksi internasional oleh PBB. 1. Pendahuluan Sebagaimana dikatakan oleh Komar Kantaatmadja bahwa masalah polusi laut merupakan perhatian serius bagi kita1. Masalah-masalah ekologi dan perlindungan lingkungan laut diyakini sebagai suatu hal yang bukan saja patut mendapat perhatian dan pemikiran, tetapi bahkan patut segera diambil langkah- langkah nyata untuk diamalkan. Langkah perlindungan lingkungan laut harus dilakukan secara internasional, karena masalah laut merupakan masalah internasional. Bentuk langkah nyata tersebut dapat dilakukan dengan melalui pengaturan yang lebih ketat dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan lingkungan laut internasional. Bentuk penegakan hukum tersebut berupa sanksi hukum yang berat terhadap negara yang melakukan perusakan ekologi dan pelanggaran terhadap perlindungan lingkungan laut internasional. Penegakan dan sanksi hukum yang berat tersebut dimaksudkan selain untuk penjeraan juga untuk mencegah tindakan negara yang jelas-jelas perbuatannya melanggar hukum internasional. *) Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung 1 Komar Kantaatmadja, Bunga Rmpai Hukum Lingkungan Laut Internasional, Alumni, Bandung, 1982, hlm.1 Masalah-masalah ekologi dan perlindungan lingkungan laut serta bentuk- bentuk pencemaran lingkungan laut internasional, sebenarnya sudah banyak diatur dalam berbagai konvensi internasional, khususnynya konvensi hukum laut, baik sebelum maupun sesudah Konvensi Hukum Laut 1982. Terhadap negara yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan laut internasional tersebut dapat diterapkan prinsip tanggung jawab negara (state responsibility). Penerapan prinsip tanggung jawab negara tersebut bukan dimaksudkan untuk bentuk-bentuk pencemaran lingkungan laut internasional atau pelanggaran terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan laut internasional yang dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum internasional (internationally wrongful act) yang tergolong kepada pelanggaran berat terhadap perlindungan masyarakat internasional secara keseluruhan (erga omnes) atau tindak pidana internasional (international crimes). Larangan pelanggaran terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan atau erga omnes violation sebenarnya secara prinsip telah diatur oleh hukum internasional2 dan sekarang sedang dicoba untuk diatur secara unifikasi dalam Draft Article on the Origin of State Responsibility1980 (selanjutnya Draft Articles). Pasal 19 Draft Articles menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum internasional (internationally wrongful act) yang nyata-nyata melanggar secara serius terhadap perlindungan masyarakat internasional secara keseluruhan (erga omnes violation) merupakan tindak pidana (crime). Pasal 19 Draft Articles juga menyebutkan ada empat tindak pidana internasional (international crime) yaitu pelangaran perdamaian dan keamanan dunia, pelanggaran terhadap hak menentukan nasib sendiri dari suatu bangsa, pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta pelanggaran terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, yaitu pencemaran lingkungan laut dan udara3. Beberapa bentuk perbuatan melawan hukum secara serius terhadap perlindungan masyarakat internasional yang diatur dalam Draft Article tersebut 2 Masalah pelanggaran berat terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan (a serious breach of international obligation of essential importence for international communities as a whole) atau orga omnes violation dalam Putusan mahkamah Internasional terhadap Barcelona Traction Case 1973. Lihat lebih jauh dalam Dixon, Martin & Robert Mccorquodale, Cases & Materials on International Law, 2nd Ed., Blackstone Press Ltd., London, 1991, 93, 111, 212, 488 dan 492 3 Sedangakan bentuk implementasi dari keempat kepentingan masyarakat internasional tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 3 Draft Articles sebagai berikut : Subject to paragraph 2, and on the basis of the rules of international law inforce, an international crime my result, inter alia, from: (a) a serious breach of international obligation of essential importence for maintenance of international peace and scurity, such as that prohibiting aggression; (b) a serious breach of international obligation of essential importance for safeguarding the right of self-determination of peoples, such as that prohibiting the establishment or maintenance by force of colonial domination; (c) a serious breach on a widespread scale of an international obligation of essential importance for safeguarding the human being, such as those prohibiting slavery, genocide and apartheid; (d) a serious breach of international obigation of essential importance for the safeguarding and preservation of the human environment, such as thse prohibiting massive pollurion of the atmosphere or of the seas (cetak tebal – penulis). Diambil dari DRAFT ARTICLES ON STATE RESPONSIBILITY ADOPTED BY THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION ON FIRST READING- Draft Articles 1 to 5 of Part 1 are Published in YILC 1980, vol. II (Part 2), pp. 30-34. Draft Articles 1 to 5 of Part 2 are published in the Report of the International Law Commission on the Work of its Thirty- seventh Session (1985), doc. A/40/10, p.p 52-55. dalam U.N. doc. A/C. 6/SR. 26, 1985. sebenarnya telah terjadi dalam kehidupan masyarakat internasional dan sudah ada bentuk sanksinya dari lembaga yang melaksanakan sanksinya4. Khususnya pelanggaran di bidang keamanan dan perdamaian dunia, masyarakat internasional telah mengalami beberapa kasus pelanggaran internasional (internasionally wrongfull act atau breach of internasional peace and security) yang berdasarkan Pasal 19 Draft Article merupakan tindak pidana internasional (international crime). Tindak pidana internasional yang pernah terjadi adalah agresi yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap Korea Selatan. Berdasarkan Resolusi PBB, Dewan Keamanan menerapkan sanksi berupa kekuatan bersenjata terhadap Korea Utara. Sanksi berupa serangan militer oleh Pasukan PBB yang dipimpin oleh Jendral McArtur yang berkedudukan di Tokyo dimaksudkan untuk menghukum dan menghentikan penyerbuan Korea Utara karena telah melanggar the Thirty-eighth Parallel. Penghukuman terhadap tindak pidana internasional ini juga penah dikenakan terhadap Irak berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan No. 678 tanggal 29 November 19905. Sanksi tersebut dilakukan karena Irak melakukan tindak pidana internasional berupa agresi terhadap Kuwait6 Sebagaiman telah disbutkan di atas bahwa pelanggaran terhadap pelestarian lingkungan hidup yang akibatnya menyebabkan kerugian bagi kepentingan umat manusia secara keseluruhan (erga omnes violation) adalah merupakan tindak pidana internasional, dengan demikian tindakan negara dapat dipertanggung jawabkan secara pidana (criminal responsibility of State). Bentuk perwujudan dari pelangaran terhadap pelestarian lingkungan hidup dan kemungkinan negara dapat dipertanggung jawabkan secara pidana adalah bentuk kegiatan yang nyata-nyata pasti menyebabkan pencemaran berat dan serius terhadap perlindungan lingkungan hidup umat manusia secara keseluruhan. Berkaitan dengan pelangaran berat terhadap pelestarian lingkungan hidup atau menurut Pasal 19 Draft Articles tersebut menurut hemat penulis juga sudah terjadi seperti adanya percobaan dan penggunaan senjata nuklir yang bertentangan dengan hukum internasional dan bentuk penggunaan energi nuklir lainnya yang tidak melalui studi kelayakan dan pengaman yang sangat memadai.. Percobaan senjata nuklir sendiri sebenarnya dilarang berdasarkan ketentuan Test Ban Treaty 1963. Namun demikian hal itu sering dilanggar, karena berdasarkan pengalaman larangan percobaan senjata nuklir ini sering dilanggar oleh negara-negara, khususnya percobaan senjata nuklir di bawah tanah dan di laut (under water). Untuk mencegah hal tersebut tentunya tidak hanya menerapkan prinsip tanggung jawab negara (state responsibility) saja, tetapi perlu diterapkan tanggung jawab pidana, walaupun upaya ini merupakan upaya terakhir (ultimum remedium). Dari uraian tersebut di atas maka timbul permasalahan sebagai berikut: 4 Lihat lebih jauh Harris, D.J., Cases and Materials on International Law, Sweet & Maxwel, London, 1990, hlm. 882 5 Lihat U.N. Doc. S/RES/678 (1990). Bandingkan Oschar Schachter, “Authorized Uses of Force by United Nations and Regional Organizations” dalam Damrosch, Lori Fisler and David J. Scheffer, Law and Force in the New International Order, Westview Press, San Fransisco, 1991, hlm. 67 1) Bilamana pencemaran lingkungan laut merupakan tindak pidana internasional (international crime) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Draft Article? 2) Sejauhmana ketentuan hukum laut internasional mengatur tentang pelanggaran berat terhadap pelestarian lingkungan laut internasional ? 3) Bagaimanakah penerapan tanggung jawab negara terhadap pencemaran lingkunan laut yang termasuk katagori tindak pidana ( criminal responsibility of state) tersebut ? 2. Tanggung Jawab Negara Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Internasional a. Perkembangan Konsep Tanggung Jawab Negara Terhadap Tindak Pidana Internasional (State Responsibility for International Crimes). 1) Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab Negara. Menurut Malcolm N. Shaw7 ada dua faktor yang dapat menimbulkan tanggung jawab negara (state responsibility. Dua faktor mendasar yang dapat dijadikan tolok ukur bahwa suatu perbuatan dapat menimbulkan pertanggungjawaban negara, pertama adanya kewajiban internasional yang berlaku di antara para pihak (pihak yang bertanggung jawab dan pihak menuntut tanggung jawab, penulis) dan kedua adanya suatu tindakan atau ketidakbertindakan (omission) yang melanggar kewajiban. Sedangkan menurut Brownlie perbuatan yang dapat menimbulkan tanggung jawab adalah tindakan melawan hukum (illegal acts)8. Kemudian dia menegaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (illegal acts)9 adalah perbuatan yang melanggar perjanjian (internasional) dan melanggar kewajiban hukum10. Starke dalam mengkategorikan timbulnya tanggung jawab negara tersebut mengatakan bahwa tanggung jawab negara mencakup perbuatan yang lebih luas lagi, yaitu karena melanggar suatu perjanjian dan tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan oleh perjanjian, serta tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap negara atau warga negara lain11. Lebih lanjut Starke mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut di atas timbul karena suatu tindakan (acts) atau berdiam diri (omission - tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan) 12. Pengaturan masalah tanggungjawab berkembang melalui hukum kebiasan internasional dan prinsip-prinsip hukum internasional yang timbul atau terlahir dari praktek peradilan internasional atau hasil dari putusan para hakim ternama 7 Malcolm N. Shaw, International Law, 2nd., Grotius Publication Ltd. , Llandysul, Dyfed, 1986, hlm. 406 8 Ian Brownlie, Principle of Public International Law, ed. 3th ., Clarendon Press, Oxford, 1983, hlm. 432 9 Istilah ilegal act dapat dipadankan menjadi “perbuatan atau tindakan melawan hukum”, karena kata ilegal diartikan sebagai melawan hukum atau tindakan yang tidak sah. Lihat Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, Centenial Edition (1891 - 1991), St. Paul Minn, West Publishing Co., 1991, hlm.512 10 Id., hlm 433 11 Starke, J.G, Introduction to International Law, 8th., Butterworths, London, 1989, hlm. 318 dalam memutuskan perkara. Seperti apa yang dikemukakan oleh Hakim Huber, bahwa :13 “responsibility is the necessary corollary of right. All right of an international character involve international responsibility”. Sedangkan yang lebih tegas lagi adalah putusan Mahkamah Internasional Permanen dalam Chorzow Factory Case yaitu bahwa,14 “it is a principle of international law and even general conception of law, that any breach of an engagement involves an obligation to make reparation”. Dengan demikian jelas bahwa tanggungjawab internasional ada karena adanya hak-hak secara internasional dari negara dan hal ini adalah akibat wajar dari kedudukan negara sebagai subyek hukum internasional15. Tanggung jawab negara secara internasional tersebut secara yuridis telah diatur oleh hukum kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum internasional. Namun demikian sebenarnya masalah tanggung jawab negara menjadi suatu prinsip hukum internasional sudah berlaku sebelum adanya kasus-kasus tersebut di atas. Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip hukum sudah berlaku pada pada abab ke-18 dan 19, bahkan sejak jaman Romawi dan dalam Canon Law16. Berkaitan dengan hal tersebut juga ada suatu maxim Romawi sebagaimana yang dikemukakan oleh Grotius yaitu ex tali culpa obligatio naturaliter oritur yang kurang lebih berarti bahwa setiap kesalahan dengan sendirinya menimbulkan kewajiban mengganti rugi17. Persoalan yang tidak kalah pentingnya sehubungan dengan masalah tanggung jawab negara, selain macam perbuatan apa saja yang dapat dipertanggungjawabkan juga perbuatan siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan oleh negara. Untuk itu ada suatu prinsip hukum yang telah menjadi prinsip hukum internasional publik yakni bahwa “suatu negara berkewajiban untuk selalu melindungi negara-negara lain terhadap tindakan- tindakan yang merugikan, yang dilakukan oleh pribadi-pribadi yang berada dalam wilayah yuridiksinya”18. Hal ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Arbritase dalam The Trial Smelter Case, yang menyatakan : “. . . . . under the principles of international law, as well as of the law of the United States, no state has right to use or permit the use of its territory in such a manner another of the properties or persons there in when the case is 13 Dikutip kembali dari Malcolm N. Shaw, op.cit., hlm. 406 14 Starke, J.G., loc.cit. 15 Subyek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban, begitu juga subyek hukum internasional, maka negara dengan sendirimya pemegang hak dan kewajiban secara internasional, bentuk kewajiban internasional adalah masalah tanggung jawab negara secara internasional. 16 Fritz Munch, “Criminal Responsibility of States”, dalam M. Cherief Bassiouni, International Criminal Law, Crimes, Vol.: I, Transnational Publisher, Inc., Dobbs Ferry, New York, 1986, hlm.123 17 Ibid. Bandingkan pula Algra, N.E. et. al., Kamus istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda - Indonesia, Binacipta, Bandung, 1983, hlm. 85, 126, 332 18 Mieke Komar, Tanggungjawab Dalam Pencemaran Udara, Litera, Bandung, 1978, hlm. 14 of serious consequence and the injury is established by clear and convincing . . . “19 Sedangkan putusan Mahkamah Internasional dalam The Corfu Channel Case menegaskan kembali tentang prinsip tanggungjawab negara terhadap para pihak yang melakukan tindakan yang merugikan negara lain yang berada di wilayahnya, yang menyatakan bahwa : “ . . . and every state’s obligation not allow knowingly its territory to be used for acts contrary to the right of the other state . . . “20 Putusan Mahkamah Arbitrrase dan Mahkamah Internasional berlatar belakang posisi kasus yang berbeda. Posisi kasus pertama adalah mengenai tanggungjawab negara terhadap pencemaran udara dari asap sulfur dioxide oleh pabrik peleburan (Smelter) di Kanada yang berbatasan antara provinsi British Columbia dengan State of Washinton, Amerika Serikat. Amerika Serikat menuntut Inggris (Kanada saat itu di bawah administrasi Pemerintah Inggris) kemudian menghasilkan putusan tersebut. Sedangkan posisi kasus yang kedua adalah meledaknya Kapal Perang Inggris di perairan Albania karena terkena ranjau. Albania dihukum bertanggungjawab atas meledaknya kapal Inggris, sekalipun yang memasang ranjau bukan pihaknya. Albania dianggap harus bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan di dalam wilayah yurisdiksinya. Dari kedua kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa betapa luasnya tanggungjawab negara terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan pihak (negara) lainnya, khususnya kasus yang kedua tersebut. Adapun keterikatan lainnya yang dapat menyebabkan negara untuk bertanggungjawab atas segala kegiatan yang dapat merugikan negara lainnya adalah tanggung jawab negara yang didasarkan pada doktrin imputabilitas21. Dalam pasal 1 Draft Articles menyatakan bahwa setiap tindakan melawan hukum internasional (internationally wrongful act)22 dari suatu negara akan menimbulkan tanggung jawab internasional dari negara tersebut. Sedangkan pasal 3 Draft Articles mengatakan bahwa tindakan melawan hukum internasional dari suatu negara itu terjadi bila perbuatan itu berupa tindakan (action) dan ketidak bertindakan (omission) yang diakibatkan oleh negara berdasarkan hukum 19 Dikutip kembali dari id., hlm. 15 20 Ibid. 21 Doktrin tersebut berlaku dengan syarat yaitu: 1) Perilaku suatu organ atau pejabat negara dalam pelanggaran kewajiban yang ditetapkan dalam suatu ketentuan hukum internasional; 2) bahwa menurut hukum internasional, pelanggaran itu dapat dipertalikan kepada negara tersebut. Lihat J.G. Starke, op. cit. hlm. 296-297 22 Istilah internationally wrongful act dipadankan dengan perbuatan melawan hukum internasional, karena menurut hemat penulis pengertian wrongful act-nya sendiri adalah “Any act which in the ordinary course will infrnge upon the rights of another to damage, unless it is done in the exercise of an equal or superior right. Term is occasionally equated to term “negligent”, but generally has been considered more comprehenshive term, including criminal, wilful, wanton, reckless and all other acts which in ordinary course will infringe upon rights of another to his damage. Lihat Henry Campbell Black, op. cit., hlm. 1110 internasional dan perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran kewajiban internasional dari negara tersebut. Sedangkan tindakan suatu negara tersebut digolongkan sebagai tindakan melawan hukum internasional (internationally wrongful act). Adapun yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum (wrongful act) yang ditetapkan oleh hukum internasional dan bukan tindakan melawan hukum (wrongful act) sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum nasional23 atau dengan kata lain merupakan perbuatan melawan hukum nasional. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang menimbulkan tanggung jawab negara meliputi perbuatan yang melanggar suatu perjanjian, melanggar suatu kewajiban hukum, baik itu kewajiban yang terbit dari suatu perjanjian maupun kewajiban yang terbit dari hukum kebiasaan internasional atau prinsip-prinsip hukum internasional dan perbuatan-perbuatan lain yang menimbulkan kerugian bagi pihak (negara) lain. 2) Perkembangan Konsep Tanggung Jawab Pidana dari Negara (Criminal Responsibility of State). Masalah tanggung jawab pidana negara secara internasional ini sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari masalah tanggung jawab negara24. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mc. Nair,25 bahwa negara dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya sebagaimana pertanggungjawaban manusia (natural person) atas perbuatannya , yaitu berupa perbuatan pelanggaran yang kontraktual maupun yang deliktual. Jadi perbuatan negara disamakan dengan perbuatan manusia, namun demikian perbuatan negara itu tidak hanya dilakukan oleh diri pribadinya secara langsung dengan melalui kekuasaan pemerintah negara, tetapi kedua bentuk perbuatan yang menimbulkan tanggung jawab negara tersebut juga dapat berupa tindakan dari perwakilan negara, warga negara dan orang asing yang berada di negara tersebut26. Namun demikian menurut Brownlie tentunya konsekwensi hukumnya tidak sama27. Perkembangan hukum internasional berkaitan dengan konsep tanggung jawab ini berkembang sesuai dengan perkembangan kualifikasi perbuatan melawan hukum internasional (internationally wrongful act). Persoalan perbedaan antara kualifikasi perbuatan melawan hukum internasional berupa international infractions 23 Pasal 4 Draft articles on State responsibility for internationally wrongful acts 1980: Characterization of an act of a State as internationally wrongful: An act of a State may only be characterized as internationally wrongful by international Law. Such characterization cannot be affected by the characterization of the same act as lawful by internal law. 24 Bahwa perkembangan tanggung jawab pidana (criminal responsibility) secara internasional ini dimulai sejak akhir Perang Dunia II, yaitu ditandai dengan terbentuknya Mahkamah Nurenberg dan Tokyo, di mana dalam putusannya melahirkan beberapa tindak pidana internasional (international crimes). Lebih jauh lihat Hans-Henrich Jescheck, “Development and Future Prospec”, dalam M. Cherif Bassioni,(Editor), International Criminal Law, Crimes,Vol.: I, Transnational Publisher, Inc., Dobbs Ferry, New York, 1986, hlm.83 25 Dikutip kembali dari Ian Brownlie, op.cit. hlm. 433 26 Id., hlm. 434 dan bandingkan juga supra foot note no. 30 27 Ibid international delicts28 dan perbuatan melawan hukum yang berkualifikasi sebagai tindak pidana (international crime) tentunya berkonsekuensi terhadap masalah rejim pertanggungjawabannya. Perbedaan rejim pertanggungjawaban negara terhadap kedua macam perbuatan melawan hukum internasional, dikarenakan berbeda dalam struktur kewajibannya (structur of obligation)29. Struktur kewajiban dalam konsep tanggung jawab negara terhadap international delict menganut struktur bilateral (bilateral structur) yang artinya tanggung jawab negara yang timbul dari adanya pelanggaran hukum internasional, apabila ada tuntutan dari negara yang dirugikan (the injured state). Maksud tuntutan dalam konsep tanggung jawab negara yang dilakukan secara bilateral adalah bahwa adanya pertanggungjawaban negara dari negara yang merugikan (wrongdur state) kepada negara yang dirugikan30, apabila ada tuntutan dari negara yang dirugikan tersebut. Dengan perkataan lain pertanggungjawaban dianggap ada, apabila ada tuntutan dari negara yang dirugikan. Dengan demikian adanya tanggung jawab negara atau tidak, akan sangat tergantung pada negara-negara (pihak-pihak) yang bersengketa tersebut31. Sedangkan dalam konsep tanggung jawab negara terhadap perbuatan melawan hukum yang sudah dikualifikasikan sebagai tindak pidana (international crime), atau benar-benar dianggap pelanggaran berat dan serius mengancam perlindungan masyarakat internasional (erga omnes violation), penghukuman terhadap pelaku kejahatan tersebut didasarkan atas tuntutan dari masyarakat internasional atau actio popularis principle dan dasar kewajibannya adalah erga omnes obligationa structure32. Masalah tanggung jawab pidana negara atau penegakan hukum pidana internasional ini, menurut the Special Rapporteur dalam sidang ILC dengan tegas mengatakan bahwa sanksi terhadap tindak pidana internasional ini selain dilakukan oleh Dewan Keamanan juga dapat dilakukan melalui colective self-defence dari beberapa negara atas dasar permintaan dari negara korban (the victime State) atau didasarkan pada perjanjian aliansi ataupun perjanjian pertahanan regional (the basis of an alliance or regional scurity treaty)33. Jadi yang dimaksud dengan masyarakat internasional tersebut, selain PBB dengan Dewan Keamanan, juga berupa kelompok masyarakat negara yang terbentuk berdasarkan aliansi atau regionalisme34. 28 Pasal 19 Ayat 4 Draft Articles 29 K. Ssachariew, “State Responsibility for Multilateral Treaty Violation: Identifiying the ‘Injured State’ and its Legal Status” dalam Netherland International Law Review, Vol. XXXV-Issue 3, Martinus Nijoff, 1988, hlm.. 276-279 30 Ibid. 31 Berkaitan dengan hal tersebut K. Ssachariew memberikan contoh tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan negara adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 UNCLOS 1982, maka tuntutan ataupun penyelesaian sengketa internasional terhadap pelanggaran internasional tersebut dapat dilakukan oleh para pihak, yaitu dalam kasus pelanggaran Pasal 25 tersebut adalah negara pantai (coastal state) menuntut negara bendera kapal (flag state) sebagai pelanggar ketentuan hak lintas damai (inocent passage), atau dengan kata lain pelanggaran itu berefek terhadap para pihak yang bersengketa saja (inter omnes partes). Sedangkan tindakan melawan hukum internasional yang dikatagorikan tindak pidana (crime) adalah perbuatan melawan hukum yang berefek terhadap seluruh masyarakat internasional secara keseluruhan (erga omnes) ibid. Jadi menurut hemat penulis bahwa konsep tanggung jawab negara, adalah mirip konsep tanggung jawab dalam hukum perdata nasional, khususnya dalam KUHPdt. Indonesia. Sedangkan konsep tanggung jawab pidana negara mirip dengan konsep tanggung jawab pidana nasional. 32 Ibid. Perwujudan dari masyarakat internasional tersebut adalah PBB dalam hal ini Dewan Keamanan. Supra 33 Report of the Commission, op.cit., hlm. 150 34 Bandingkan ibid. b. Tanggung Jawab Negara Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Laut International 1). Kriminalisasi terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Internasional a) Kriminalisasi terhadap Pencemaran Lingkungan Internasional. Sebagaimana telah dikatakan di atas bahwa perbuatan melawan hukum internasional yang nyata-nyata merupakan pelanggaran berat terhadap perlindungan masyarakat internasional merupakan tindak pidana (crime). Penalisasi atau kriminalisasi terhadap tindakan pencemaran lingkungan hidup dan pelanggaran terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup adalah merupakan usaha yang sunguh-sunguh dari PBB untuk menyelamatkan bumi sebagai ekosistem besar dalam mendukung kehidupan manusia (life suporting system)35. Dengan demikian lingkungan hidup dalam hal ini lingkungan global adalah merupakan kepentingan fundamental dari masyarakat internasional. Masalah penalisasi terhadap tindakan pencemaran lingkungan hidup sudah banyak dipraktekan dalam hukum nasional negara-negara termasuk di Indonesia. penerapan sanksi pidana atau penalisasi terhadap tindakan pencemaran lingkungan hidup tersebut dimaksudkan selain untuk upaya penjeraan bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan pencegahan pencemaran dan pelestarian lingkungan hidup, juga dimaksudkan untuk mempertahankan lingkungan sebagai kaidah dalam kehidupan manusia36. Berkaitan dengan hal tersebut Munadjat Danusapotro mengatakan bahwa lingkungan merupakan subyek hukum, dengan alasan bahwa manusia dan seluruh alam semesta sebagai subyek hukum dalam arti yang luas37. Dengan demikian perbuatan negara sebagaimana disebutkan di atas, juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, namun demikian perbuatan negara apa saja yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam pasal 19 ayat 2 Draft Articles mengatakan bahwa suatu perbuatan melawan hukum internasional (internationally wrongful act) yang dilakukan oleh negara berupa pelanggaran berat terhadap kewajiban internasional yang sangat fundamental dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan adalah merupakan tindak pidana. Namun demikian suatu perbuatan melawan hukum internasional (internationally wrongful act) yang merupakan tindak pidana internasional tersebut harus diakui oleh masyarakat internasional secara 35 Oleh karena itu, ekosistem bumi juga disebut sebagai ecosphere atau iosphere tempat mahluk hidup dapat berlangsung. Bandingkan Daud Silalahi, “Lingkungan sebagai Subyek Hukum serta Kewenangan LSM Lingkungan Mengatasnamakan Kepentingan Umum” paper dalam Diskusi Dua Hari Masalah-masalah Prosedural dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Jakarta 19-20 Juni 1989, hlm. 30 36 Salah satu fungsi hukum pidana adalah mempertahankan kaidah-kaidah hukum yang ada dalam lapangan hukum lainnya dengan cara memberikan sanksi yang tajam yang dikenakan terhadap harta benda, kehormatan, badan dan kadang-kadang nyawa seseorang. Lihat lebih jauh dalam Sidarto, Hukum Pidana I, Cetakan II, Yayasan Sidarto, 1990, hlm. 12-13 37 Berkaitan dengan lingkungan sebagai subyek hukum juga dikatakan oleh para ahli hukum Canada yang mengatakan bahwa lingkungan sebagai mempunyai hak (environmental rights). Penjelasan lebih jauh tentang hal tersebut, baca Daud Silalahi, op. cit., hlm. 31 keseluruhan38. Dengan demikian tindakan melawan hukum internasional (international wrongful acts) tersebut tentunya merupakan tindak pidana internasional. Dalam pasal 19 ayat 3 Draft Articles menentukan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum internasional (internationally wrongful act) yang dikualifikasikan sebagai tindak piana internasional, adalah sebagai berikut: 3. Subject to paragraph 2, and on the basis of the rules of international law inforce, an international crime my result, inter alia, from: (a) a serious breach of international obligation of essential importence for maintenance of international peace and scurity, such as that prohibiting aggression; (b) a serious breach of international obligation of essential importance for safeguarding the right of self-determination of peoples, such as that prohibiting the establishment or maintenance by force of colonial domination; (c) a serious breach on a widespread scale of an international obligation of essential importance for safeguarding the human being, such as those prohibiting slavery, genocide and apartheid; (d) a serious breach of international obigation of essential importance for the safeguarding and preservation of the human environment, such as thse prohibiting massive pollurion of the atmosphere or of the seas. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan ada empat macam perbuatan melawan hukum internasional yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Keempat macam tindak pidana internasional tersebut, menurut Bassiouni cukup mencerminkan 3(tiga) syarat kriminalisasi dari perbuatan melawan hukum internasional, yaitu (a) the prohibited conduct affects a significant international interest; (b) the prohibited conduct constitutes an egregious conduct deemed offensive to the common values of the world communitty; (c) the prohibited conduct involves more than one state in its planing, preparation, or commision either through the deversity of nationality of its preparators or victims, or because the means employed trancend national boundaries, or because the effects of conduct bear upon an internationally protected interest which not sufficient to fall into either (a) or (b) but which requires international criminalization in order to ensure international cooperation for its effective prevention, control and suppression39. Selain ketiga syarat tersebut berdasarkan dengan Pasal 19 Draft articles harus juga memenuhi syarat adanya pengakuan oleh masyarakat internasional. 38 Pasal !9 Draft articles on State responsibility for internationally wrongful acts 1980 : Internatinal crimes and international delictsu : 1. An act of a State which constitutes a breach of international obligation is an internationally wrongful act, regadless of the subject-matter of the obligation breached. 2. An internationally wrongful act which result from the breach by a State of international obligation so essential for the protection of fundamental interest of the international community that its breach is recognized as a crime by the community a s a whole constitutes an international crime. 39 Bassiouni, M. Cherif, A Draft International Criminal Code and Draft statute for an International Criminal Tribunal, Martus Nijhoff Publisher, 1987, hlm. 56 Dari urain tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa negara dapat melakukan tindak pidana. Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh negara tersebut Pasal 19 ayat 2 Draft Articles menentukan bahwa perbuatan melawan hukum internasional (international wrongful acts) yang dilakukan negara dapat digolongkan sebagai tindak pidana (crime), apabila perbuatan melawan hukum internasional tersebut melanggar kewajiban internasional yang bersifat mendasar terhadap perlindungan kepentingan fundamental masyarakat internasional40. Tindak pidana yang dilakukan oleh negara tersebut merupakan tindak pidana internasional dan harus diakui oleh seluruh masyarakat internasional41. Dengan kata lain perbuatan melawan hukum internasional yang merupakan tindak pidana internasional tersebut adalah perbuatan yang secara objektif benar-benar melawan kepentingan seluruh umat manusia42 atau masyarakat internasional secara keseluruhan (erga omnes violation)43. Artinya yang mempunyai kepentingan hukum (legal interest) atas perbuatan melawan hukum internasional tersebut, bukan hanya negara yang dirugikan (harmed State) itu saja, tetapi seluruh masyarakat internasional44. Kepentingan hukum dari masyarakat internasional terhadap tindak pidana internasional tersebut, telah diakui oleh ILC pada Sidang ke-28 ILC tahun 1976 yang mengatakan bahwa: “... that the responsibility engaged by the breach of these obligation is engaged not only in regard to the State which was the direct victim of the breach: it is also engaged in regard to all the other members of international community, so that, in the event of a breach of these obligations, every State must be considered justifeid in invoking - probably through judicial channels - the responsibility of the State committing the internationally wrongful act”45. Dengan pengakuan tersebut maka timbul pertanyaan siapa yang dimaksud dengan masarakat internasional dan siapa yang menentukan bahwa suatu negara itu melakukan tindak pidana internasional. Berdasarkan penjelasan dari ILC yang menyusun Draft Articles, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat internasional adalah lemabaga internasional yang diakui oleh masyarakat internasional itu sendiri yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Dewan Keamanan PBB46. 40 Pasal 19 ayat 2 Draft Articles: “An internationally wrongful act which results from the breach by a State of an international obligation so essential for the protection of fundamental interests to the international community that its breach is recognized as a crime by that community as a whole constitutes an international crime”. 41 Ibid. 42 Bandingkan Hillier, Timothy, Public International Law, Cavendish Publishing Limited, 1994, hlm. 189 43 Pendapat tersebut pernah dikemukakan oleh Sir G. Fitzmaurice seorang Special Rapporteur dari ILCdalam mengomentari Pasal !9 Draft Convention on the Law of Treaties pada tahun 1957. Dikutip kembali dari K. Sacharriew, op.cit, hlm. 276 44 Ibid. 45 Dikutip kembali dari Kofele-Kale, Ndiva, International Law of Responsibility for Economic Crimes, Kluwer Law International, the Hague, 1995, hlm. 40 46 Report of the Commission to the General Asembly on the work of its forty-sixth session, YEAR BOOK OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION 1994, Volume II, Part Two, United Nations, hlm. 145 b) Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Laut Internasional Sebagaimana telah dikatakan di atas, menurut Pasal 19 Draf Articles bahwa perbuatan melawan hukum internasional (internationally wrongful act) yang secara serius dan berat melanggar perlindungan lingkungan hidup manusia adalah merupakan kejahatan (crime) atau dengan kata lain tindak pidana internasional (international crime). Salah satu bentuk pelanggaran terhadap pelestarian lingkungan hidup tersebut yang nyata-nyata kegiatannya pasti mencemari lingkungan hidup adalah percobaan dan penggunaan senjata nuklir. Mengenai bentuk pencemaran lingkungan internasional lainnya yang sudah diatur dalam beberapa konvensi internasional, dianggap belum masuk katagori suatu pelanggaran yang sangat serius terhadap pelestarian lingkungan hidup yang mengancam secara serius perlindungan terhadap masyarakat internasional. Dengan demikian penerapan tanggung jawab tidak perlu tanggung jawab pidana secara internasional, tetapi cukup tanggung jawab negara saja (prinsip tanggung jawab negara). Untuk itu Stephen C. McCaffrey47 mengatakan bahwa masalah pencemaran lingkunan hidup, seperti pencemaran lingkungan laut yang tidak serius dan berat melanggar perlindungan lingkungan hidup manusia secara keseluruhan (erga omnes violatin) cukup diatur dengan mewajibkan negara-negara peserta perjanjian internasional untuk bertanggung jawab atas kegiatanya atau segala kegiatan yang berada di wilayah yurisdisinya. Negara berkewajiban bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan pencemaran lingkungan di wilayah laut teritorialnya dengan jalan menetapkan dalam hukum nasionalnya tentang kewajiban internasional tersebut48. Beberapa ketentuan internasional yang diterapkan dalam hukum nasional yang telah dipraktekan oleh beberapa negara adalah seperti The 1954 London Convention for the prevention of Pollution of the Sea by Oil and the Convention for the prevention of Pollution from Ship yang kemudian diundangkan menjadi hukum nasional Denmark yaitu Denmark’s Act Amanding the Action Measures againts pollution of the Sea by Substances other than Oil, dan Country’s Act on Measures againts Pollution of the Sea by Substances other than Oil. Di negara Finlandia menjadai Finland’s Law Concerning the Prevention of the Sea 1965 dan the Country’s Act of 1972 for the Prevention Oil Damage by Ship. Jepang menerapkan dalam hukum nasionalnya menjadi The Jepanese Marine Pollution Prevention Law of 1970. Sedangkan Singapura menjadi Singapure’s Prevention of Pollution of the Sea Act of 197049. Bentuk pencemaran lingkungan yang bukan merupakan pelanggaran berat atau secara serius terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup lainnya seperti pencemaran udara 47. Lihat lebih jauh Stephen C. McCaffrey, “Crimes Againtst the Environment” dalam M. Cherif Bassiouni (Editor), International Criminal Law (Crimes), Transnational Publisher Inc., Dobb Ferry - New York, 1985, hlm. 557-558 48 Ibid. 49 Ibid. sebagaimana dalam kasus Trial Smelter50 dan bentuk-bentuk pencemaran linkungan hidup yang sangat berbahaya bagi umat manusia dan lingkungannlainnya. Berkaitan dengan tindak pidana internasional terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang pasti akan mencemari dan sangat berbahaya bagi umat manusia adalah pencemaran yang diakibatkan oleh nuklir. Pencemaran yang dapat dikatagorikan sebagai pelanggaran yang sangat berat terhadap kewajiban internasional yang sangat penting dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan ini, dan akibatnya bukan saja menyebabkan adanya pencemaran lingkungan hidup, tetapi juga terhadap kehidupan umat manusia. Mengenai percobaan senjata nuklir sendiri sebenarnya dilarang berdasarkan ketentuan Test Ban Treaty 1963. Namun dalam pelaksanaannya ketentuan hukum internasional tersebut sering dilanggar oleh negara-negara. Pengalaman membuktikan bahwa larangan percobaan senjata nuklir ini sering dilanggar oleh negara-negara, khususnya percobaan senjata nuklir di bawah tanah. Pelanggaran percobaan senjata nuklir tidak menutup kemungkinan dilakukan di ruang angkasa. Percobaan senjata nuklir yang nyata-nyata sangat berbahaya tersebut, tentunya harus diupayakan adanya tindakan preventif untuk mencegah kemungkinan tersebut51. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa pencemaran akibat ledakan nuklir di ruang angkasa lebih berbahaya dibandingkan dengan di Bumi atau di bawah tanah. Hal tersebut disebabkan oleh sulitnya melokalisir radiasi nuklir di ruang angkasa, sehingga sangat besar kemungkinan menimbulkan pencemaran global di atmosfir bumi. Untuk mencegah hal tersebut, perlu diterapkan ancaman berupa sanksi yang sangat berat, yaitu bukan saja diterapkan prinsip tanggung jawab negara52, bahkan lebih jauh lagi yaitu diterapkan tanggung jawab pidana (state criminal responsibility) terhadap negara (pihak) yang melakukannya. Sebagaimana telah diuraikan di atas, kegiatan di ruang angkasa tersebut sangat berbahaya dan tergolong ke dalam hazardous activities bahkan disebut sebagai ultra-hazardous activities53 . Dengan demikian lebih sangat berbahaya lagi, apabila kegiatan ruang angkasa tersebut benar-benar bertentangan dengan prinsip 50 Bandingkan Akehurst, M.B., “International Liability for Injurious Qonsequences Arising Out of Acts Not Prohibited by International Law” dalam Netherlands Yearbook of International Law, vol. XVI, Martinus Nijhoff Publisher, 1985, hlm. 4 51 Berkaitan dengan tindakan preventif ini terhadap penggunaan senjata nuklir dapat dilihat dalam Resolusi WHO 46.40 tanggal 14 Mei 1993, mengatakan: “In view of the health and environmental effects, would the use of nuclear weapons by a State in war or other armed conflict be a breach of its obligation under international law, including the WHO Constitution?”. Dikutip kembali dari Eric David “The Opinion of the International Court of Justice on the legality of the use of nuclear weapons” dalam International Review of the Red Cross, January-February 1997, Thirty-seventh Year No. 316, International Committee of the Red Cross, 1997, hlm.22 52 Berkenaan dengan masalah tanggung jawab negara di ruang angkasa ini, belum ada aturan yang sangat memadai terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan akibat radiasi nuklir. Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects 1972 hanya mengatur tentang tanggung jawab negara terhadap kerugian yang disebabkan oleh benda angkasa (space object), tidak mengatur tentang tanggung jawab terhadap kerugian pencemaran lingkungan akibat kegiatan di ruang angkasa tersebut, terlebih lagi tanggung jawab negara akibat pencemaran nuklir yang diakibatkan baik oleh kegiatan ruang angkasa, apalagi pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan ruang angkasa sebagai media percobaan senjata nuklir. 53 Selain kegiatan eksplorasi ruang angkasa, kegiatan yang dianggap ultra-hazardous activities adalah percobaan nuklir (nuclear experiment), pengembangan energi tenaga nuklir (the development of nuclear energy), dan tipe pesawat udara yang ultra sonik (sonic boom and sonic bang of air craft). Lihat J.G. Starke, op. cit., hlm. 295 pemanfaatan secara damai (peaceful uses) dan prinsip-prinsip lain dari Space treaty 1967. Beberapa prinsip dalam mengatur kegiatan di ruang angkasa sebagaimana yang diatur dalam Space Treaty 1967 adalah :prinsip for peaceful puposes; for the benefit for all people, irrespctive of the degree of their economic of scientific development; to contribute to the development of mutual understanding; dan prinsip to strengten friendly relation between states and people54. Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, kegiatan di ruang angkasa juga secara mendasar berlandaskan pada ketentuan Piagam PBB dan ketentuan hukum internasional lainnya. Dengan demikian seluruh ketentuan hukum internasional yang mengatur hubungan internasional diterapkan dalam kegiatan di ruang angkasa. Bentuk kegiatan yang jelas melanggar ketentuan prinsip peaceful uses di ruang angkasa misalnya adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 (4) Piagam PBB tentang larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa secara internasional55. Kembali kepada persoalan larangan percobaan senjata nuklir sebagaimana yang diatur dalam Test Ban Treaty 1963, dalam pelaksanaannya sering dilanggar oleh negara-negara. Pengalaman membuktikan bahwa larangan percobaan senjata nuklir ini sering dilanggar oleh negara-negara, khususnya percobaan senjata nuklir di bawah tanah dan di dasar laut (under water)56. Terhadap pelanggaran tersebut tidak dilakukan tindakan apa-apa terhadap negara yang melanggarnya. Hal tersebut dikarenakan tuntutan tanggung jawab terhadap negara yang melakukan percobaan nuklir hanya dapat dilakukan oleh negara yang dirugikan oleh pencemaran lingkungan akibat percobaan senjata nuklir tersebut, kalau tidak ada yang merasa dirugikan maka tidak ada tuntutan tanggung jawab, contohnya percobaan senjata nuklir yang dilakukan Cina di Lop Nor, bagian barat Propins Xin Jiang, China yang sudah 42 kali57. Hal itu dikarenakan dasar hukum internasional yang berlaku saat sekarang ini yaitu penerapan prinsip tanggung jawab negara (state responsibility) dan pelanggaran ini masih di dalam wilayah Cina dan mereka mampu melokalisir radiasi tersebut58. Berkaitan dengan masalah pencemaran lingkungan hidup akibat bahaya nuklir ini, ternyata benar-benar terjadi dan akibatnya bukan saja menyebabkan adanya pencemaran lingkungan hidup, tetapi justru merupakan suatu tragedi kemanusiaan yang memilukan. Pada tanggal 3 Desember 1984, Union Carbide suatu pabrik peptisida di kota Bhopal, India mengalami kebocoran dan mengeluarkan kurang lebih empat puluh ton gas toxic methyl isocyanate yang sangat tinggi. Gas 54 Bandingkan Priatna Abdurrasyid, “The Legal Aspects of Space Comercialization”, paper, tanpa tahun, hlm. 1 55 Bandingkan juga Priyatna Abdurrasyid, “Perkembangan Pengaturan Hukum di Bidang Keruangangkasaan”, tanpa tahun, hlm. 3. Pasal 2 (4) Piagam PBB berbunyi sebagai berikut : “ All members shall refrain in their international relation from the threat or use force ...” 56 Beberapa percobaan senjata nuklir yang dilakukan setelah adanya ketentuan internasional yang melarangnya (Test Ban Treaty 1963) dilakukan oleh Perancis, Uni Soviet, China, India dan Pakistan. China sendiri telah melakukan 42 kali percobaan senjata nuklir dengan berbagai tipe, yaitu sejak Bulan Oktober tahun 1964, setiap tahun sekali hingga samapai dengan yang terakhir pada tanggal 15 Mei 1995 di Lop Nor, bagian barat Propins Xin Jiang, China. Lihat lebih jauh Digital version by Gregory Walker, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . 57 Ibid. 58 Ibid. tersebut mencemari seluruh wilayah kota Bhopal, dan yang paling tragis adalah menyebabkan sedikitnya 1.700 orang penduduk terbunuh, selain itu juga menyebabkan berbagai macam penderitaan fisik terhadap 55.000 - 200.000 penduduk kota Bhopal59. Berdasarkan informasi dari Pemerintah India bahwa, kebocoran pabrik peptisida yang menggunakan energi nuklir tersebut juga kemudian menyebabkan kematian bagi penduduk yang mengalami penderitaan fisik tersebut, yaitu setiap bulannya antara 30 - 50 orang meningnggal dunia60. Pencemaran gas tersebut juga mempunyai efek jangka panjang yang sangat signifikan terhadap kerusakan lingkungan hidup61. Untuk hal tersebut Michael R. Anderson mengatakan secara tegas bahwa kasus Bhopal ini merupakan suatu pelanggaran berat bukan saja terhadap pelestarian lingkungan hidup, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap perlindungan kehidupan umat manusia serta melanggar berbagai prinsip hukum internasional yang ada62. Dalam kasus Bhopal, sebenarnya kegiatan penggunaan nuklir tersebut merupakan kegiatan yang sah artinya kegiatan penggunaan energi nuklir untuk mengoperasikan pabrik adalah sah dan tidak melanggar hukum internasional, tidak sebagaimana kegiatan percobaan senjata nuklir yang jelas-jelas dilarang. Namun sebagaimana kesimpulan Michael R. Anderson secara tegas bahwa kasus Bhopal ini merupakan suatu pelanggaran berat bukan saja terhadap pelestarian lingkungan hidup, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap perlindungan kehidupan umat manusia serta melanggar berbagai prinsip hukum internasional, maka menambah keyakinan penulis bahwa tindakan pencemaran lingkungan hidup dan pelestarian alam di laut, maupun di seluruah dimensi ruang di dunia ini yang kegiatannya jelas-jelas dilarang adalah pelanggaran berat terhadap perlindungan kepentingan masyarakat internasional yang fundamental. Bentuk pelanggran berat tersebut merupakan tindak pidana atau international Crimes. 2. Penerapan Tanggung Jawab Negara terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Laut Internasional. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa kegiatan-kegiatan di laut banyak yang termasuk kegiatan yang sangat berbahaya atau tergolong pada hazardous activities bahkan disebut ultra-hazardous activities63 . Sifat berbahaya dari kegiatan di laut akan lebih sangat berbahaya lagi apabila kegiatan kelautan benar-benar bertentangan dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup, khusunya di laut. 59 Anderson, Michael R., “State Obligations in A Transnational Dispute: the Bhopal Case” dalam W.E. Butler (Editor), Control Over Compliance With International Law, Marthins Nijoff Publisher, 1997, hlm. 83 60 Ibid. 61 Ibid. 62 Penjelasan lebih jauh dapat dilihat dalam Anderson, Michael R, id., hlm. 84 - 87 63 Selain kegiatan eksplorasi ruang angkasa, kegiatan yang dianggap ultra-hazardous activities adalah percobaan nuklir (nuclear experiment), pengembangan energi tenaga nuklir (the development of nuclear energy), dan tipe pesawat udara yang ultra sonik (sonic boom and sonic bang of air craft). Lihat J.G. Starke, op. cit., hlm. 295 Dalam pencegahan pencemaran lingkungan laut Konvensi Hukum Laut 1982 berdasarkan pasal 192 mewajibkan kepada negara-negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Untuk hal tersebut juga Konvensi juga telah menerapkan prinsip-prinsip untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut. Pasal 194 ayat 3 Konvensi mewajibkan kepada negara- negara untuk mencegah atau mengurangi sejauh mungkin melakukan tindakan- tindakan yang akan menyebabkan pencemaran laut dan pelanggaran pelestarian lingkungan laut. Tindakan tersebut juga harus mencakup dalam rangka melindungi dan melestarikan ekosistem yang langka atau yang rapuh. Pasal 195 mewajibkan kepada negara-negara untuk mengambil tindakan-tindakan sedemikian rupa untuk mencegah, mengendalikan agar tidak memindahkan kerusakan dari satu daerah ke daerah lain suatu pencemaran atau mengubah pencemaran ke dalam bentuk pencemaran lainnya. Dengan demikian Hukum Laut 1982 hanya mengatur tentang kewajiban negara untuk mencegah terjadinya pencemaran laut internasional, yang bukan pencemaran lingkungan yang termasuk ke dalam katagori “a serious breach of international obigation of essential importance for the safeguarding and preservation of the human environment, such as thse prohibiting massive pollurion of the atmosphere or of the seas as crime”, sebagaimana Pasal 19 Draft Artcles. Berdasarkan pasal 235 Konvensi Hukum Laut 1982 itu juga terhadap pelanggaran tersebut hanya diterapkan prinsip tanggung jawab negara. Jadi Konvensi Hukum Laut 1982 belum mengatur tentang bentuk pencemaran lingkungan Laut internasional yang merupakan tindak pidana internasional. Walaupun Konvensi Hukum Laut 1982 belum mengatur tentang bentuk pencemaran lingkungan Laut internasional yang merupakan tindak pidana internasional, namun kegiatan kelautan secara mendasar berlandaskan pada ketentuan Piagam PBB dan ketentuan hukum internasional lainnya seperti prinsip- prinsip hukum internasional, terutama yang sudah menjadi jus cogens. Dengan demikian ketentuan hukum internasional secara keseluruhan yang mengatur hubungan internasional diterapkan dalam kegiatan di laut. Bentuk kegiatan yang jelas melanggar ketentuan misalnya adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 (4) Piagam PBB tentang larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa secara internasional64. Berkaitan dengan tindak pidana internasional terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup adalah pencemaran yang diakibatkan oleh nuklir. Pencemaran yang dapat dikatagorikan sebagai pelanggaran secara serius terhadap kewajiban internasional yang sangat penting dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan ini, dan akibatnya bukan saja menyebabkan adanya pencemaran lingkungan hidup, tetapi justru merupakan suatu tragedi kemanusiaan yang memilukan. 64 Bandingkan juga Priyatna Abdurrasyid, “Perkembangan Pengaturan Hukum di Bidang Keruangangkasaan”, tanpa tahun, hlm. 3 Pasal 2 (4) Piagam PBB berbunyi sebagai berikut : “ All members shall refrain in their international relation from the threat or use force ...” Usaha masyarakat internasional untuk melarang laut sebagai media untuk percobaan senajata nuklir, telah dilakukan oleh PBB dengan menetapkan larangan percobaan senjata nuklir di laut lepas (high seas) dalam Pasal 2 Konvensi Hukum Laut IV tentang Laut Lepas (High Seas) tahun 1958. Ketentuan larangan tersebut diperjuangkan karena sebelumnya yaitu tahun 1954 Amerika Serikat melakukan percobaan bom hidrogen di laut lepas, tepatnya di pulau karang yaitu Attol Eniwetok yang merupakan wilayah di bawah administratif dari Amerika Serikat. Percobaan bom hidrogen ini menyebabkan luka dan terbunuhnya nelayan Jepang yang sedang melakukan penangkapan ikan di perairan sekitar Attol Rongelap. Sebenarnya jarak antara ledakan bom hidrogen dengan tempat nelayan Jepang mencarikan itu kurang lebih 50.000 mil laut, namun demikian jarak tersebut masih merupakan daerah berbahaya (danger zone) untuk ledakan bom hidrogen. Adanya bahaya tersebut sebelumnya tidak diperhitungkan oleh Amerika Serikat, karena jarak antara Attol Eniwetok dengan Attol Rongelap itu cukup jauh yaitu 50.000 mil laut65. Dengan demikian bahaya bom hidrogen mempunyai bahaya langsung yang cukup jauh dan luas, belum bahaya tidak lansung lainnya yaitu pencemaran linkungan laut internasional66. Pelanggaran percobaan senjata nuklir yang dilakukan di lautan (under water), tentunya harus diupayakan adanya tindakan preventif untuk mencegah kemungkinan tersebut67. Pencemaran akibat ledakan nuklir di laut lebih berbahaya dibandingkan dengan di bawah tanah. Hal tersebut disebabkan oleh sulitnya melokalisir radiasi nuklir di lautan, sehingga sangat besar kemungkinan menimbulkan pencemaran global di lautan, baik lautan internasional maupun laut teritorial negara-negara disekitarnya. Untuk mencegah hal tersebut, perlu diterapkan ancaman berupa sanksi yang sangat berat, yaitu bukan saja diterapkan prinsip tanggung jawab negara68, bahkan lebih jauh lagi yaitu diterapkan tanggung jawab pidana (state criminal responsibility) terhadap negara (pihak) yang melakukannya. Dengan demikian perlu diterapkannya konsep tanggung jawab pidana negara agar kegiatan-kegiatan yang sangat berbahaya, dalam hal terhadap pelestarian lingkungan hidup khususnya di laut dapat diwujudkan khusunya terhadap kegiatan yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum 65 Lihat Harris, D.J., op.cit., hlm. 397 66 Bandingkan ibid. 67 Berkaitan dengan tindakan preventif ini terhadap penggunaan senjata nuklir dapat dalam Resolusi WHO 46.40 tanggal 14 Mei 1993 mengatakan: “In view of the health and environmental effects, would the use of nuclear weapons by a State in war or other armed conflict be a breach of its obligation under international law, including the WHO Constitution?”. Dikutip kembali dari Eric David “The Opinion of the International Court of Justice on the legality of the use of nuclear weapons” dalam International Review of the Red Cross, January-February 1997, Thirty-seventh Year No. 316, International Committee of the Red Cross, 1997, hlm.22 68 Berkenaan dengan masalah tanggung jawab negara tersebut dapat dibandingkan dengan penerapan prinsip tanggung jawab negara dalam kegiatan di ruang angkasa. Dalam kegiatan dan penggunaan ruang angkasa juga belum ada aturan yang sangat memadai terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan akibat radiasi nuklir. Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects 1972 hanya mengatur tentang tanggung jawab negara terhadap kerugian yang disebabkan oleh benda angkasa (space object), tidak mengatur tentang tanggung jawab terhadap kerugian pencemaran lingkungan akibat kegiatan di ruang angkasa tersebut, terlebih lagi tanggung jawab negara akibat pencemaran nuklir yang diakibatkan baik oleh kegiatan ruang angkasa, apalagi pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan ruang angkasa sebagai media percobaan senjata nuklir. internasional yang ada dan prinsip-prinsip hukum internasional yang tertuang dalam piagam PBB. Berkaitan dengan tuntutan terhadap negara yang melakukan percobaan nuklir, pernah dialami oleh Perancis. Perancis yang bukan negara peserta Test Ban Treaty 1963, sekitar tahun 1963 sering melakukan percobaan senjata nuklir di Samudra Pasifik Selatan69, terhadap percobaan ini Perancis dituntut oleh Australia dan Selandia Baru. Tuntutan tersebut didasarkan bahwa kegiatan percobaan senjata nuklir di laut, khususnya di Samudra Pasifik Selatan adalah bertentangan dengan hukum internasional70 termasuk perbuatan melawan hukum yang secara serius melanggar perlindungan dan pelestarian lingkungan laut internasional (erga omnes violation)71. Sebagaimana telah dijelaskan di muka bahwa pelanggaran hukum internasional yang termasuk erga omnes violation, akan menimbulakan tanggung jawab internasional berdasarkan actio popularis principle atau erga omnes obligation structure72. Atas dasar itu Australia dan Selandia Baru melakukan tuntutan terhadap Perancis, walaupun percobann senjata nuklir itu bukan di laut teritorial kedua negara tersebut. Tindakan sepihak (unilateral act) oleh Ausralia tersebut didasarkan pada keadaan dan kepentingan umum (masyarakat internasional - penulis) atau erga omnes. Dengan demikian tuntutan yang dilakukan oleh Australia terhadap Perancis dengan mengatas namakan kepentingan dari keadaan dan atas nama masyarakat internasional (actio popularis principle) adalah merupakan ciri dari tindak pidana internasional73. Dengan demikian tindakan percobaan senjata nuklir di perairan bebas (Samudra Pasifik Selatan) dapat diterapkan yurisdiksi universal. Penerapan yurisdiksi universal ini merupakan tindak pidana internasional (international crime)74. Tuntutan Australia dan Selandia Baru terhadap Perancis menjadi sengketa hukum di forum Mahkamah Pengadilan Internasional di Den Haag. Namun tuntutan ini beralih kemasalah yang sifatnya formal, yaitu mempersoalkan masalah sah atau tidaknya Perancis melakukan percobaan senjata nuklir di Samudra Pasifik Selatan tersebut, bukan persoalan substansinya yaitu tuntutan adanya pelanggaran terhadap perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut internasional yang merupakan erga omnes violation75. 69 Tindakan Perancis ini merupakan bagian dari seri uji coba senjata nuklirnya dan itu telah diumumkan kepada masyarakat internasional secara keseluruhan. Seri percobaan tersebut juga menurut pendapat Perancis merupakan bagian dari jaringan usaha untuk tujuan keamanan internasional. Lihat Harris, D.J., op.cit., hlm. 738-739 70Harris, D..J., id., hlm. 398 71 Alasan yang dikemukakan oleh Australia dan Selandia Baru bahwa dengan percobaan senjata nuklir di Samudra Pasifik selatan bertentang dengan prinsip kebebasan di laut lepas (freedom of high seas). Selain itu pula akan mencemari udara diwilayah tersebut yang merupakan jalur pelayaran internasional, juga radioaktivnya selain akan mencemari udara di atas wilayah teritorial Australia dan Selandia Baru, juga akan mencemari udara di atas wiyaha teritorial negara -negara lainnya. Lihat lebih jauh Harris, D.J id., hlm 953. 72 Lihat supra hlm. 14 73 Lihat supra foot note hlm. 7 74 Bassiouni, M. Cherif, A Draft International Criminal Code..., op.cit. hlm. 36 75 Harris, D.J., op.cit., hlm. 398. Bandingkan pula Starke, J.G, supra foot note 74 3. Penutup a. Kesimpulan 1) Bahwa pada dasarnya perbuatan melawan hukum internasional dalam hukum laut internasional sudah banyak diatur dalam konvensi-konvensi hukum laut sebelum maupun dalam Konvensi Hukum Laut 1982 itu sendiri, contohnya adalah pelanggaran terhadap perlindungan lingkungan laut internasional. Terhadap pelanggaran tersebut menimbulakan tanggung jawab negara, dengan dasar struktur kewajiban yaitu bilateralal obligation structure. Bahwa percobaan nuklir merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan laut internasional yang merupakan tindak pidana internasional berdasarkan Pasal 19 Draft Articles. Bentuk pelanggran tersebut menimbulkan tanggung jawab bagi negara yang melakukannya dan dituntut berdasarkan actio popularis principle karena akibat dari pelanggaran tersebut, benar-benar merugikan kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan (erga omnes) dan tuntutannya menggunakan erga omnes obligation structure. 2) Hukum Laut Internasional 1982 secara eksplisit tidak mengatur tentang tindak pidana lingkungan internasional., Konvensi hanya mengatur tentang tanggung jawab negara untuk melindungi pelestarian lingkungan laut dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan laut internasional. Walaupun Konvensi tidak mengatur secara eksplisit tentang tindak pidana lingkungan internasional, namun demikian terhadap pencemaran lingkungan laut tersebut dapat diterapkan ketentuan tanggung jawab negara terhadap tindak pidana internasional sebagaimana yang diatur dalam Draft Articles yang akan berlaku. 3) Penerapan tanggung jawab pidana negara (state criminal responsibility) terhadap pencemaran lingkunan laut yang termasuk katagori tindak pidana tersebut, berdasarkan praktek dapat dilakukan melalui bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikenal dalam Bab VI dan VII Piagam PBB. PBB sebagai wujud representasi masyarakat internasional maka fungsi PBB dapat digunakan sebagai unsure penegak hukum internasional. Dalam praktek terhadap tindak pidana lingkungan internasional, khususnya lingkungan laut internasional belum ada bentuk pertanggung jawaban pidana yang jelas sebagaimana bentuk kejahatan internasional menurut Pasal 19 Draft Articles, karena kasus Australia dan Selandia Baru melawan Perancis di Mahkamah Internasional yang dipermasalahkan bukan pencemaran lingkungan laut internasional tetapi masalah keabsahan dari tindakan percobaan nuklir oleh Perancis. Namun demikian dalam kasus Australia dan Selandia Baru melawan Perancis cukup membuktikan bahwa tuntutan Australia dan Selandia Baru terhadap Perancis mendasarkan pada kepentingan kelestarian laut internasional dan atas nama msyarakat internasional (erga omnes), walaupun kerugian tersebut bukan terhadap atau berada di wilayah negara yang menuntut. Bentuk tuntutan demikian merupakan merupakan ciri dari tindak pinana internasional b. Saran-saran 1) Mengingat kegiatan negara-negara banyak yang membahayakan masyarakat internasional secara keseluruhan dan tindakan-tindakan negara yang jelas-jelas melanggar hukum internasional, khususnya pelanggran terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan laut internasional yang berakibat pencemaran global, maka perlu segera Draft Articles on State Responsibility menjadi hukum internasional yang mengikat seluruh masyarakat internasional, terutama Pasal 19 tentang tanggung jawab negara terhadap tindak pidana internasional (international crime). 2) PBB sebagai lembaga internasional yang merupakan representsi dari seluruh masyarakat internasional, perlu segera diberdayakan lagi peranannya, khususnya dalam pembangnunan dan penegakan hukum internasional. Peranan efektif PBB dalam menjaga keamanan dan perdamainan internasional juga harus dibarengi dengan peran lainnya, yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga kelestarian linkungan hidup dunia yang lebih intens dan tegas lagi. Wujud peran PPB dalam bidang lingkungan hidup tersebut adalah dengan sanksi berat terhadap negara yang melakukan p
Oleh: Oentoeng Wahjoe*) Abstrak The Problem of consent to be bound by treaty is interesting from academic and practical point of view for a member State which is bound to the treaty. Accession of Liability Convention year 1972 is an example in this case. This article studies, furthermore, this convention and its correlation to Indonesian position and interest, meanwhile Indonesian as a member of international community is an active State in doing activity in outer space. Kata Kunci: Aksesi, Liability Convention 1972 dan Implikasi Yuridis 1. Pendahuluan Sejak tanggal 27 Pebruari 1996 Indonesia secara resmi telah menjadi peserta Liablity Convention’72 dengan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1996 tentang Pengesahan “Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects 1972”. Konvensi ini secara umum mengatur tanggung jawab negara secara internasional terhadap kerusakan yang disebabkan oleh benda angkasa (space objects), baik terjadi di permukaan bumi dan terhadap pesawat dalam penerbangan, serata terhadap kerusakan yang terjadi di Ruang Angkasa itu sendiri. Enam tahun kemudian tepatnya pada tanggal 17 April tahun 2002 Pemerintah Republik Indonesia akhirnya mengaksesi juga Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and other Celest ial Bodies 1967 (selanjutnya disebut Outer Space Treaty 1967), melalui Undang-undang No.16/2002.1 Perjanjian internasional tersebut, sebenarnya merupakan prinsip-prinsip internasional yang mengatur kegiatan negara di ruang angkasa. Berdasarkan Traktat tersebut, lahir ketentuan-ketentuan hukum angkasa lainnya dalam hal ini Liability Convention 1972.2 *) Lektor Kepala pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung (UNISBA). 1 Pengesahan Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon Andother Celestial Bodies, 1967 (Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara Dalam Eksplorasi Dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan Dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967), melalui Undang-undang No. 16/2002, dengan Lembaran Negara No. 34 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4135, tanggal 17 April 2002. http://www.ri.go.id/produk_uu/uu-2002.htm 2 Beberapa instrumen internasional yang mengatur kegiatan Negara-negara diruang angkasa adalah sebagai berikut: -The Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space (the "Rescue Agreement", adopted by the General Assembly in its resolution 2345 (XXII)), opened for signature on 22 April 1968, entered into force on 3 December 1968, 88 ratifications, 25 signatures, and 1 acceptance of rights and obligations (as of 1 January 2003); -The Convention on Registration of Untuk itu Outer Space Treaty 1967 dikenal sebagai Mother Treaty dan bahkan dianggap sebagai Magna Charta hukum Ruang Angkasa3. Keturutsertaan Indonesia dalam Liability Conventian’72, selain karena Indonesia sudah 19 tahun (sampai dengan diaksesinya Liability Conventian’72) telah melakukan kegiatan secara nyata di ruang angkasa. Wujud kegiatan Indonesia di ruang angkasa tersebut adalah dengan menempatkan beberapa seri Satelit Komunikasi PALAPA. Alasan yang paling penting adalah pertimbangan geografis, yaitu letak wilayah Indonesia yang masuk dalam daerah yang potensial untuk kejatuhan benda-benda angkasa (space objects) atau victim area4. Kekhawatiran ini dikarenakan sampai saat ini telah terjadi beberapa peristiwa jatuhnya benda angkasa ke bumi dan data terakhir benda angkasa jatuh ke bumi adalah BeppoSAX. satelit milik Italia yang jatuh di Samudera Pasifik. Setelit ini diperkirakan akan jatuh di wilayah Indonesia, namun berdasarkan informasi dari Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA), BeppoSAX jatuh pada koordinat 4°LU dan 130°BB, pada Rabu 30 April 2003 pukul 05.01 WIB.5 Berkaitan dengan masalah aksesi Liability Convention 1972 tersebut menimbulkan pertanyaan karena Pemerintah RI hanya mengaksesi Liability Convention 1972 sedangkan Objects Launched into Outer Space (the "Registration Convention", adopted by the General Assembly in its resolution 3235 (XXIX)), opened for signature on 14 January 1975, entered into force on 15 September 1976, 44 ratifications, 4 signatures, and 2 acceptances of rights and obligations (as of 1 January 2003); -The Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies (the "Moon Agreement", adopted by the General Assembly in its resolution 34/68), opened for signature on 18 December 1979, entered into force on 11 July 1984, 10 ratifications and 5 signatures (as of 1 January 2003). 3 Lihat E. Saefullah, “Komersialisasi Ruang Angkasa dan Dampaknya terhadap Lingkungan”, Pusat Studi Hukum Udara dan Ruang Angkasa, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 1996, hlm. 1 4 Dilihat dari luas dan rentang wilayahnya (termasuk ZEE) Indonesia terletak di antara 95 - 141 BT dan 11 Lintang Selatan, dan 6 Lintang Utara, masuk dalam area yang berpotensi besar untuk kejatuhan benda angkasa dari semua jenis orbit satelit. Lihat id., hlm 2 5 Beberapa benda angkasa buatan manusia yang pernah jatuh ke permukaan Bumi adalah sebagai berikut: Potongan Roket Vanguard jatuh di laut pada tahun 1958 dan dua kali pada pada tahun 1959; Potongan bongkahan baja dari kendaraan peluncur yang jatuh di Afrika Selatan pada tahun 1960; 3. Pecahan komponen sataelit USA yang jatuh di Kuba pada tahun 1960, yang menyebabkan matinya seekor sapi; Potongan/bongkahan besi baja seberat 20 pounds yang jatuh di Manitac, Wisconsin USA pada tahun 1960, yang mengakibatkan lobang besar pada sebuah jalan. Benda tersebut diperkirakan pecahan dari Satelit Sputnik IV, milik Unisoviet; Kelongsong Roket Gemini V yang jatuh dan ditemukan di laut beberapa ratus mil dari Cape Kenedy, pada tahun 1965; Sebuah kapal pengangkut milik Jepang telah kejatuhan pecahan benda antariksa di Samudra Pasifik pada tahun 1965; Sebuah kapal pengangkut milik Jepang telah kejatuhan pecahan benda antariksa di samudra Pasifik pada tahun 1969, yang mengakibatkan luka-luka berat pada lima orang awak kapalnya; Misi Apollo 13 yang membawa sebuah tong seberat 8,6 pounds berisi plutonium yang maksudnya untuk memberikan energi pada sebuah generator dan rencanaya di pasang di Bulan. Tetapi karena adanya kerusakan pada Apollo 13, rencana tersebut diubah dan sampai sekarang tong tersebut dinyatakan hilang. Diperkirakan tong yang berisikan plutonium itu jatuh di Samudra Pasifik; Jatuhnya Cosmos 954 milik Unisoviet di Canada pada tahun 1978; Jatuhnya Space Lab/Laboratorium ruang angkasa yang diperkirakan jatuh di Samudra India, sebelah barat daya Australia pada tahun 1980; Jatuhnya Cosmos 1402 milik Uni Soviet di samudra India sekitar Kepulauan Diego Gracia pada tahun 1983; Jatuhnya Cosmos 1900 milik Uni Soviet di Samudra India dekat Madagaskar pada tahun 1988. Lihat LAPAN, Urgensi Usulan Ratifikasi Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects 1972 (Liability Convention 1972) , Sekretariat Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 1995-1996 hlm. 1. Hidrazin BeppoSAX belum pernah dipergunakan dan masih utuh sebanyak 26 kg diprkirakan mengandung racun yang dibawa dari tangki bahan bakar roket sistem kontrol reaksi (Hidrazin/C3H4) dan dari sel baterai (Nikel Kadmium/NiCd). Lihat http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0503/01/0306.htm. Bandingkan juga http://www.kompas.com/kompas-cetak/0305/02/inspirasi/290462.htm. Outer Space Treaty 1967 tidak diaksesi. Berdasarkan logika hukum, seharusnya Outer Space Treaty 1967 lebih dahulu diaksesi kemudian Liability Convention 1972 atau setidaknya bersamaan. Berdasarkan pengamatan penulis hal tersebut terjadi selain karena alasan sebagaimana telah disebutkan di atas, ada alasan lain dari pihak Pemerintah RI (dalam hal ini LPAN), bahwa berdasarkan hukum perjanjian, baik Outer Space Treaty 1967 maupun Liability convention 1972 merupakan perjanjian internasional yang berdiri sendiri6. Dalam hal ini Liability Convention 1972 bukan merupakan naskah amandemen, modifikasi ataupun protokol dari Outer Space Treaty 1967.7 Dengan alasan tersebut di atas bagaimana kedudukan Liability Convention 1972, baik terhadap sistem hukum ruang angkasa sendiri maupun terhadap sistem hukum internasional secara keseluruhan. Tulisan ini juga memcoba membahas persoalan keterkaitan Indonesia terhadap Liability Convention 1972 sebagai ketentuan hukum internasional yang merupakan produk PBB yang tentunya harus diikuti oleh negara-negara anggotanya termasuk Indonesia. Untuk hal tersebut penulis mengidentifikasi permasalahan ini dengan rumusan sebagai berikut: Bagaimana kedudukan Liability Convention 1972 sebagai kaidah hukum internasional? Bagaimana kosekuensi yuridis Indonesia atas diaksesinya Liability Convention 1972? 2. Pembahasan Masalah penggunaan dan pemanfaatan ruang angkasa melalui teknologi ruang angkasa akhir-akhir ini sudah bukan merupakan hal asing. Hal ini karena kita sudah banyak merasakan manfaat teknologi dan kegiatan di ruang angkasa, seperti siaran televisi, penggunaan telefon celular dan jaringan internet. Era pemanfaatan ruang angkasa diawali dengan keberhasilan Uni Soviet meluncurkan satelit ruang angkasa sputnik I pada tahun 1957. Namun demikian pemanfaatan ruang angkasa masih digunakan untuk tujuan reasearch and development termasuk di dalamnya kepentingan militer. Hal ini dikarenakan suasana Perang Dingin cukup intensif pada saat itu8. Pemanfaatan ruang angkasa pada waktu itu masih bersifat terbatas, namun demikian sudah disadari oleh masyarakat internasional (PBB) bahwa penggunaan ruang angkasa perlu ada rezim hukum khusus yang mengaturnya (suigeneris). Kesadaran masyarakat internasional tersebut, dikarenakan kegiatan ruang angkasa mempunyai dampak yang bersifat lintas batas (negara), maka rezim hukum yang mengaturnya harus hukum internasional.Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, PBB telah mewujudkan dengan membentuk konvensi-konvensi internasional yang mengatur mengenai persoalan-persoalan penggunaan ruang angkasa oleh negara maupun badan hukum non pemerintah. Salah satu bentuk pengaturan tersebut adalah masalah tanggung jawab negara dan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh jatuhnya benda angkasa. Adapun ketentuan tanggung jawab diatur dalam pasal VI dan VII Outer Space Treaty 1967 dan secara khusus diatur dalam Convention on International Liability for Damage Caused by Space Object 1972. 6 Id., hlm. 11 7 Ibid. 8 Lihat E. Saefullah, loc. cit. a. Kedudukan Liability Convention 1972 dalam Sistem Hukum Ruang Angkasa. Sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu bahwa masalah tanggungjawab negara dalam kegiatan di ruang angkasa, telah diatur oleh konvensi internasional tersendiri yaitu konvensi internasional bidang angkasa, baik oleh Outer Space Treaty 1967 yang berisikan tentang prinsip-prinsip kegiatan negara diruang angakasa maupun Liability Convention 1972 yang mengatur tentang tanggungjawab dan prosedur penyelesaian ganti ruginya. Namun demikian sebelum membahas masalah tanggungjawab yang diatur kedua konvensi, terlebih dahulu membahas masalah latar belakang pembentukan dan pihak-pihak yang membentuknya. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memahami latar belakang dan pihak-pihak pembentuknya, diharapkan akan memberikan pemahaman yang optimal dari maksud dibentuknya konvensi tersebut, serta untuk mengetahui lebih jauh tentang konvensi tersebut, baik dari segi daya lakunya maupun cakupan berlakunya. 1. Sejarah Pembentukan Liability Convention 1972 dan Kaitannya dengan Outer Space Treaty 1967 serta Piagam PBB. Masalah pembentukan Outer Space Treasty 1967 dan Liability Convention 1972 yang di dalamnya mengatur masalah tanggungjawab dibuat oleh PBB dengan didukung oleh negara-negara Space Powers (Amerika Serikat dan Rusia (sebelumnya Uni Soviet)) dan negara-negara besar lainnya. Untuk pembentukan konvensi-konvensi tersebut, PBB membentuk suatu badan khusus yang bernama UNCOPUOS (United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space), yaitu suatu badan khusus yang berada dibawah Majelis Umum PBB9 yang menangani masalah-masalah penggunaan ruang angkasa secara damai. Namun sebelum pembentukan badan tersebut, bahkan sejak awal dimulainya kegiatan di ruang angkasa yaitu pada saat suksesnya peluncuran satelit Sputnik I oleh Uni Soviet, PBB telah mengeluarkan Resolusi Majelis Umum PBB no. 1148 (XIII) tahun 1958 tentang Perlucutan Senjata di ruang angkasa. Dalam resolusi itu juga dicantumkan tentang kerja sama studi (joint study) dalam hal pembentukan sistem pengamanan dalam kegiatan di ruang angkasa. Dari isi resolusi ini jelas terlihat bahwa masalah tanggungjawab negara sudah disinggung, walaupun tidak secara langsung, yaitu dengan mengajak negara-negara khususnya yang melakukan kegiatan di ruang angksa untuk mempelajari langkah-langkah agar kegiatan tersebut tidak merugikan negara lain. Larangan penggunaan senjata pada dasarnya merupakan bentuk pencegahan terhadap kegiatan yang sudah jelas akan menimbulkan bahaya (kerugian). Resolusi PBB yang perlu dicatat dalam pembahasan ini adalah Resolusi MU PBB no. 1721 (XVI) tanggal 20 Desember 1961. Dalam resoluis ini dinyatakan bahwa hukum internasional dan Piagam PBB dapat diterapkan dalam pengaturan kegiatan di ruang angkasa seperti apa yang dikatakan dalam alinea kedua Resolusi yaitu : “ Believing that the activities State in the exploration and use of outer space should be carried the Charter of United Nations, in the interest of friendly relation among nations”. 9 D. W. Bowet, The Law of International Institutions, 4th.ed., Steven & Sons, London, 1982, hlm. 55 Resolusi MU PBB yang harus dicatat pula dalam rangka usaha pembentukan ketentuan tanggungjawab negara di ruang angkasa, sehingga dapat menggambarkan motivasi PBB dan negara-negara yang tergabung dalam UNCOPUOS dalam menetapkan Resolusi MU PBB no. 1962 (XVIII) tanggal 13 Desember 1963. Resolusi ini memuat tentang prinsip- prinsip kegiatan di ruang angkasa termasuk di dalamnya tanggung jawab negara. Kemudian semua prinsip-prinsip tersebut dituangkan ke dalam Outer Space Treaty 1967. Resolusi ini tidak mempunyai daya ikat hukum, namun dapat dianggap sebagai modus vivendi yang disetujui oleh dua negara space powers (Amerika Serikat dan Uni Soviet)10 yang nota bene merupakan negara-negara yang harus bertanggungjawab. Keadaan ini tentunya memberikan langkah maju yang optimis untuk pembentukan konvensi internasional mengenai tanggungjawab negara dalam kegiatan di ruang angkasa pada saat itu. Perjuangan untuk pembentukan ketentuan internasional mengenai tanggung jawab negara, selain dilakukan dalam forum PBB dengan didukung negara space power dan negara- negara besar lainnya, kajian dari persoalan-persoalan tersebut juga dilakukan oleh Lembaga Internasional Non-pemerintah (NGO),11 seperti Institute de Droit International dan The David Davies Memorial Institute of International Studies. Dengan adanya berbagai dukungan tersebut, jelas bahwa pentingnya masalah tanggungjawab negara dalam kegiatan di ruang angkasa merupakan cermin kehendak masyarakat international. Tahapan yang penting dan merupakan dasar hukum dari tanggung jawab negara dalam kegiatan di ruang angkasa dalam ketentuan khusus (konvensi internasional bidang angkasa) adalah ditetapkannya Rancangan Outer Space Treaty oleh Majelis Umum PBB, melalui Resolusi MU PBB no. 2222 (XXI) dengan dokumennya yaitu UN Doc.A/C.I/L 396 (1966) pada tanggal 19 Desember 196612. Treaty ini mempunyai kekuatan berlaku (come into force) setelah memenuhi jumlah ratifikasi termasuk didalamnya negara yang ditunjuk sebagai Depository State (AS, Inggris dan Uni Soviet).13 Beberapa pasal yang mengatur tentang tanggungjawab negara adalah termuat dalam pasal III dan IV. Pasal III merupakan ketentuan mendasar dan sebagai syarat mutlak dari kegiatan di ruang angkasa dengan menyatakan bahwa setiap negara yang melakukan kegiatan di ruang angkasa harus sesuai dengan hukum internasional termasuk Piagam PBB, serta mengharuskan dalam kegiatan tersebut berorientasi kepada keamanan dan perdamaian serta menjunjung kerja sama dan saling pengertian internasional.14 Pasal VI menyatakan bahwa negara peserta harus mempertanggung-jawabkan segala kegiatan di ruang angkasa yang dilakukan oleh badan- 10 Bin Cheng, “International Liability for Damage Caused by Space Objects”, Nandasari Jasentuliana and Roy SK Lee, Manual on Space Law, Vol. I, Compiled and edited, New York : Ocean Publication Inc., 1979, hlm. 85 11 Lihat rancangan Studi dan Resolusi dari Lembaga-lembaga internasional non-pemerintah (NGO) tersebut dalam Maxwell Cohen, Law and Politics in Space, McGill University Press, Montreal, 1964, hlm. 153-165 dan hlm. 181-183. 12 Bin Cheng, op,cit., hlm. 85 13 Lihat pasal XIV Outer Space Treaty 1967. Perjanjian ini mempunyai kekuatan berlaku pada tanggal 10 Oktober 1967, Lihat Current Status of Ratification of Outer Space Treaty 1967 dalam Carl Q Christol, The Modern International Law of Outer Space, Pergamon Press, Toronto, 1982, hlm. 908. 14 Pasal III Space Treaty 1967: “States Parties to the Treaty shall carry on activities in the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, in accordance with international law, including the Charter of the United Nations, in the interest of maintaining international peace and security and promoting international co -operation and understanding”. badan pemerintah dan badan-badan non-pemerintah. Negara juga harus bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan oleh organisasi internasional, dimana negara yang bersangkutan menjadi anggotanya.15 Sedangkan pasal VII menyatakan bahwa setiap negara peserta yang melakukan peluncuran ataupun negara yang memberikan fasilitas peluncuran dari benda angkasa yang diluncurkan bertanggung jawab memenuhi ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara lain yang disebabkan oleh benda angkasa yang diluncurkannya, termasuk komponen-komponen dari benda tersebut.16 Kalau melihat pasal VII, maka dapat disimpulkan bahwa kerugian yang dimaksudnya hanyalah kerugian yang bersifat fisik yang disebabkan oleh benda angkasa yang diluncurkan, jadi bukan berarti kerugian yang disebabkan oleh pengaruh telekomunikasi, seperti gangguan siaran secara elektronik (gangguan bersifat elektronik).17 Untuk macam atau bentuk kerugian diluar pasal VII maka 15 Pasal IV Space Treaty 1967: “States Parties to the Treaty undertake not to place in orbit around the earth any objects carrying nuclear weapons or any other kinds of weapons of mass destruction, install such weapons on celestial bodies, or station such weapons in outer space in any other manne”r. “ The moon and other celestial bodies shall be used by all States Parties to the Treaty exclusively for peaceful purposes. The establishment of military bases, installations and fortifications, the testing of any type of weapons and the conduct of military manoeuvres on celestial bodies shall be forbidden. The use of military personnel for scientific research or for any other peaceful purposes shall not be prohibited. The use of any equipment or facility necessary for peaceful exploration of the moon and other celestial bodies shall also not be prohibited”. 16 Pasal VII Space Treaty 1967: Each State Party to the Treaty that launches or procures the launching of an object into outer space, including the moon and other celestial bodies, and each State Party from whose territory or facility an object is launched, is internationally liable for damage to another State Party to the Treaty or to its natural or juridical persons by such object or its component parts on the Earth, in air or in outer space, including the moon and other celestial bodies. 17 Bandingkan Carl Q Christol, “International Liability for Damage Caused by Space Objects”, AJIL, Vol. 74, hlm. 354 usaha penanggulangannya dapat menggunakan ketentuan pasal IX, 18 dan menurut hemat penulis bentuk penanggulangan tersebut juga dapat menggunakan ketentuan pasal III.19 Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan tanggungjawab dalam Outer Space Treaty 1967 masih sangat umum, maka PBB melalui Resolusi MU PBB No. 2733B (XXV) tanggal 16 Desember 1970 menyarankan segera menyelesaikan konvensi internasional tentang tanggungjawab negara dalam kegiatan di ruang angkasa yang memenuhi syarat untuk dapat mengantisipasi kegiatan yang sangat berbahaya tersebut. Langkah yang ditempuh yaitu dengan menetapkan ketentuan tanggung jawab yang memadai berupa tuntutan pembayaran ganti rugi yang penuh bagi korban dengan prosedur yang efektif yang mengarah pada penyelesaian tuntutan yang adil dan segera20. Satu tahun kemudian tepatnya tanggal 29 November 1971, melalui Resolusi PBB no. 27777 (XXVI) disetujui untuk dilakukan penandatanganan dan ratifikasinya yang kemudian mempunyai kekuatan berlaku pada tanggal 9 Maret 1973.21 Dalam menjamin pembayaran ganti rugi yang penuh dan memadai sebagaimana tertuang dalam konsideran alinea ke-4, maka Konvensi menganut prinsip tanggungjawab mutlak (absolute/strict liability principle) dan kerjasama antar negara dalam penyelesaian pemenuhan ganti rugi tsb. Prinsip tanggung jawab mutlak diberlakukan untuk kerugian yang diakibatkan oleh benda angkasa yang jatuh di permukaan bumi dan di ruang angkasa (terhadap pesawat udara yang sedang dalam penerbangan).22 Penerapan prinsip tersebut ditujukan untuk melindungi pihak-pihak yang tidak terlibat dalam kegiatan di ruang angkasa 18 Pasal IX Sapace treaty 1967: “In the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, States Parties to the Treaty shall be guided by the principle of co-operation and mutual assistance and shall conduct all their activities in outer space, including the moon and other celestial bodies, with due regard to the corresponding interests of all other States Parties to the Treaty. States Parties to the Treaty shall pursue studies of outer space, including the moon and other celestial bodies, and conduct exploration of them so as to avoid their harmful contamination and also adverse changes in the environment of the Earth resulting from the introduction of extraterrestrial matter and, where necessary, shall adopt appropriate measures for this purpose. If a State Party to the Treaty has reason to believe that an activity or experiment planned by it or its nationals in outer space, including the moon and other celestial bodies, would cause potentially harmful interference with activities of other States Parties in the peaceful exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, it shall undertake appropriate international consultations before proceeding with any such activity or experiment. A State Party to the Treaty which has reason to believe that an activity or experiment planned by another State Party in outer space, including the moon and other celestial bodies, would cause potentially harmful interference with activities in the peaceful exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, may request consultation concerning the activity or experiment.” Bahwa ketentuan pasal IX mensyaratkan bahwa untuk kegiatan di ruang angkasa yang sekiranya dapat menyebabkan kerugian besar, seperti kontaminasi atau bentuk kerugian-kerugian besar lainnya, baik terhadap lingkungan bumi maupun di luar bumi dengan jalan mengharuskan mengkonsultasikan secara internasional. Bandingkan , ibid. 19 Bahwa pemberlakuan hukum internasional dalam kegiatan di runag angkasa meliputi hukum kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur semua kehidupan masyarakat internasional. Jadi kalau ada kekosongan hukum dalam pengaturan kegiatan di ruang angkasa dapat diterapkan hukum internasional dan Piagam PBB. 20 Hurwitz, Bruce A., Sate Liability for Outer Space Actifities in Accordance with the 1972 Convention on International Liability for Damage Caused by Sapace Objects, Martnus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1992, hlm9 21 Carl Q Christol, supra not no. 13, hlm. 88 22 Pasal II Liability Convention 1972:“A launching State shall be absolutely liable to pay compensation for damage caused by its space object on the surface of the earth or to aircraft flight”. yang mengandung risiko bahaya yang sangat tinggi (extrahazardousactivity).23 Sedangkan untuk kerugian yang terjadi di ruang angkasa, misalnya kerugian yang diakibatkan tubrukan antara benda angkasa satu sama lain, maka tuntutan ganti ruginya didasarkan pada prinsip tanggungjawab berdasarkan kesalahan (based on fault liability principle).24 Keistimewaan dari Konvensi ini juga adalah tidak adanya batasan jumlah ganti rugi, artinya ganti rugi diberikan penuh sesuai kerugian yang diderita.25 Penetapan ini dalam sejarah pembentukan disarankan oleh kelompok negara space powers (Amerika Serikat dan Uni Soviet) yang masing-masing mewakili blok politiknya dan kelompok kepentingan komersial yang diwakili oleh INTELSAT.26 Adanya kehendak tersebut di atas menunjukkan bahwa para pihak yang jelas-jelas berkepentingan terhadap kegiatan di ruang angkasa menginginkan memberi perlindungan kepada pihak yang dirugikan. Adanya keharusan kerjasama antara negara-negara peserta untuk menanggulangi kerugian yang sangat besar yang diakibatkan oleh benda angkasa,27 selain menciptakan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat internasional, tentunya sangat bermanfaat bagi pihak yang menderita kerugian maupun pihak yang bertanggungjawab. Dari uraian tentang pembentukan konvensi-konvensi ini; yang di dalamnya mengatur tentang tanggungjawab negara; menunjukkan bahwa pentingnya adanya pengaturan kegiatan di ruang angkasa yang merupakan bentuk aktivitas yang sangat berbahaya (extra hazardous activity). Hal tersebut cukup disadari oleh masyarakat internasional bahkan oleh negara- negara yang berkepentingan akan kegiatan tersebut. Jadi prinsip-prinsip pengaturan kegiatan di ruang angkasa termasuk pengaturan tentang tanggungjawab negara telah diakui oleh sebagian besar negara-negara di dunia. Indikasi dari konvensi-konvensi tersebut, juga konvensi-konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara besar (the big five) dan sebagian besar negara-negara di dunia.28 2. Liability Convention 1972 sebagai Perjanjian Internasional yang bersifat Law Making Treaties . Persoalan yang paling penting dalam pembahasan ini adalah apakah konvensi- konvensi internasional bidang angkasa khususnya pengaturan tanggung jawab negara dapat mengikat pihak ketiga, artinya mengikat pihak-pihak atau negara-negara yang tidak turut serta dalam konvensi yang bersangkutan. Hal ini penting karena ada asas bahwa pacta tertiis 23 Mieke Komar, Berbagai Masalah Hukum Udara dan Angkasa, Remaja Karya, Bandung, 1984, hlm. 127 24 Pasal II Liability Convention 1972: “In the event of damage being caused elsewhere than on the surface of the earth to a space object of one launching State or to persons or property on board such a space object by a space object of another launching State, the latter shall be liable only if the damage is due to its fault or the fault of persons for whom it is responsible”. 25 Hurwitz, Bruce A, supra note no. 20 26 Bin Cheng, op.cit., hlm. 131 27 Pasal XXI Liability Convention 1972: “If the damage caused by a space object presents a large-scale danger to human life or seriously interferes with the living conditions of the population or the functioning of vital centres, the States Parties, and in particular the launching State, shall examine the possibility of rendering appropriate and rapid assistance to the State which has suffered the damage, when it so requests. However, nothing in this article shall affect the rights or obligations of the States Parties under this Convention”. 28 Current Status of Ratification of the five UN Space Treaties and the ITU Convention, Carl Q Christol, supra note 13. nec nocent nec prosunt artinya suatu perjanjian internasional hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya dan tidak mengikat pihak-pihak yang tidak membuat perjanjian (pihak ketiga). Masalah pengikatan suatu perjanjian internasional terhadap pihak ketiga diatur olah Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional sebagaimana diatur dalam pasal 35,36,37 dan 38.29 Berkaitan dengan perjanjian internasional yang dapat mengikat pihak ketiga, Starke mengelompokkan berdasarkan atas kedudukan dan sifat perjanjian tersebut.30 Untuk itu empat macam perjanjian internasional yang mengikat pihak ketiga,31 yaitu secara singkat : 1. Perjanjian internasional baik yang bersifat bilatera; maupun yang multirateral mengenai penetapan tempat kediaman atau mengenai status internasional pelabuhan, jalur perairan dan dapat penulis tambahkan mengenai status kedaulatan negara di ruang udara di atas wilayah territorialnya.32 2. Perjanjian internasional yang memuat hukum kebiasaan internasional juga mengikat negara bukan peserta perjanjian. Terikatnya negara bukan peserta tersebut bukan oleh perjanjian yang bersangkutan tetapi oleh hukum kebiasaan yang dituangkan dalam perjanjian internasional tersebut. Untuk itu Zakaria Samin mencontohkan Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut, Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan Korban Perang (Konvensi Palang Merah) dan dapat penulis tambahkan yaitu Rancangan ketentuan-ketentuan International law Commission tentang Tanggungjawab Negara (The International Commission’s Draft on State Responsibility), adalah rancangan konvensi 29 Lihat pasal 35,36,37 dan 38 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Article 35: Treaties providing for obligations for third States An obligation arises for a third State from a provision of a treaty if the parties to the treaty intend the provision to be the means of establishing the obligation and the third State expressly accepts that obligation in writing. Article 36: Treaties providing for rights for third States 1. A right arises for a third State from a provision of a treaty if the parties to the treaty intend the provision to accord that right either to the third State, or to a group of States to which it belongs, or to all States, and the third State assents thereto. Its assent shall be presumed so long as the contrary is not indicated, unless the treaty otherwise provides. 2. A State exercising a right in accordance with paragraph 1 shall comply with the conditions for its exercise provided for in the treaty or established in conformity with the treaty. Article 37: Revocation or modification of obligations or rights of third States 1. When an obligation has arisen for a third State in conformity with article 35, the obligation may be revoked or modified only with the consent of the parties to the treaty and of the third State, unless it is established that they had otherwise agreed. 2. When a right has arisen for a third State in conformity with article 36, the right may not be revoked or modified by the parties if it is established that the right was intended not to be revocable or subject to modification without the consent of the third State. Article 38: Rules in a treaty becoming binding on third States through international custom Nothing in articles 34 to 37 precludes a rule set forth in a treaty from becoming binding upon a third State as a customary rule of international law, recognized as such. 30 Starke, J.G, Introduction to International Law, 8th., Butterworths, London, 1989, hlm 31 Dikutip kembali dari Zakaria Samin, “Daya Mengikat Perjanjian Internasional Terhadap Negara Bukan Peserta”, PADJADJARAN, Majalah No. 2/1981, hlm. 58-59. 32 Pasal I Konvensi Chichago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional menyatakan : “The contracting States recognise that every State has complete and exclusive sovereignty over the air space above its territory”. Pengakuan kedaulatan ini tentunya bukan hanya ditujukan kepada negara peserta konvensi, tetapi juga maksud pengakuan ini ditujukan kepada semua negara di dunia. yang isinya merangkum kembali prinsip-prinsip hukum internasional dan kebiasaan- kebiasaan internasional.33 3. Perjanjian Multirateral yang menciptakan hukum internasional dan diratifikasi oleh semua negara atau oleh semua negara besar, akan mengikat negara bukan peserta sebagaimana hukum internasional mengikatnya. starke mencontohkan Briand Kellog Pact 1928, yang dianggap oleh Pengadilan Nurenberg tahun 1946 sebagai menciptakan hukum umum, berlakiu juga bagi negara bukan peserta. 4. Perjanjian multirateral yang dimaksudkan untuk berlaku umum dapat mengikat negara bukan peserta. Misalnya Konvensi Tunggal mengenai Narkotika dan “Drugs” tahun 1961 yang memungkinkan Badan Pengawasannya untuk menentukan kebutuhan akan obat obatan dari negara peserta. Jika melihat keempat klasifikasi dari perjanjian internasional yang dapat mengikat pihak ketiga, maka bagaimana kaitannya dengan konvensi internasional bidang angkasa.. Seperti telah dikemukakan pada bagian pembahsan terdahulu bahwa pembentukan hukum internasional bidang angkasa dibentuk oleh PBB yang merupakan organisasi masyarakat bangsa-bangsa yang didukung oleh negara-negara besar yang ditujukan untuk mengisi kekosongan hukum sehubungan dengan pengaturan kegiatan di angkasa34 dengan segala implikasinya, termasuk di dalamnya pengaturan tentang tanggungjawab negara. Jadi kalau dikaitkan dengan katagori keempat, konvensi ini dimaksudkan untuk mengatur semua negara yang melakukan kegiatan di ruang angkasa khususnya mengenai tanggungjawab negara atas kegiatannya yang merugikan negara lain ini berlaku terhadap pihak ketiga. Kalau dikaitkan dengan kategori ketiga, juga bahwa konvensi ini pada dasarnya menciptakan hukum internasional di lingkungan atau untuk mengatur kegiatan di ruang angkasa, maka syarat banyaknya negara juga terpenuhi karena konvensi ini diratifikasi oleh banyak negara termasuk negara-negara besar,35 dan sebelumnya juga telah disetuui oleh Majelis Umum PBB untuk ditandatangani dan selanjutnya diratifikasi. Adanya persyaratan 5 (lima) jumlah ratifikasi untuk berlakunya semua konvensi bidang angkasa menandakan betapa pentingnya konvensi tersebut untuk segera berlaku.36 Khusus mengenai ketentuan tanggungjawab negara dan ganti ruginya, hal ini pada dasarnya merupakan bentuk penuangan kembali ketentuan hukum kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum internasional tentang tanggungjawab negara terhadap setiap bentuk kegiatan yang dapat merugikan negara lain kedalam konvensi internasional bidang angkasa. Dengan demukian kategori kedua terpenuhi. Jadi secara teoritis bahwa konvensi bidang angkasa lebih khusus ketentuan tentang tanggungjawab negara dan ganti ruginya dapat diberlakukan terhadap negara bukan peserta konvensi. b. Konsekuensi Yuridis Indonesia atas Aksesi Liability Convention 1972. 33 Malcolm N. Shaw, International Law, 2nd., Grotius Publication Ltd. , Llandysul, Dyfed, 1986, hlm. 406- 435. 34 Bandingkan S. Bhatt, Study in Aerosoace Law, Sterling Publisher PVT Ltd., New Delhi, 1974, hlm. 57 35 LAPAN Supra footnote no. 5 36 Bandingkan Konvensi Hukum Laut 1982, persyaratan 1. Posisi Indonesia Dalam Kegiatan di Ruang Angkasa dan Kaitannya dengan Tanggungjawab Secara Internasional. Ditandai dengan suksesnya peluncuran satelit Palapa generasi pertama (Palapa A-1) pada tanggal 8 Juli 1976, maka pada saat itu pula Indonesia mulai aktif untuk turut serta menggunakan ruang angkasa37. Kegiatan penempatan benda-benda angkasa/satelit (space objects) oleh Indonesia, terus berlanjut yaitu dengan satelit SKSD Palapa A-2, Palapa B-2P (sebagai pengganti satelit Palapa B-2 yang gagal mengorbit) dan yang paling akhir diluncurkan adalah satelit Palapa B-2R. Semua satelit milik Indonesia dilakukan melalui jasa peluncuran oleh NASA Amerika Serikat. Maka timbul persoalan apakah Indonesia termasuk negara peluncur (launching State). Dalam ketentuan Liability Convention 1972 pada pasal I mengatakan bahwa yang dimaksud dengan negara peluncur (launching State) adalah meliputi negara yang meluncurkan (pemilik benda angkasa) atau negara yang bertindak sebagai pihak yang memberikan jasa atau perantara dari peluncuran benda angkasa, yaitu negara dimana territorialnya dipakai untuk peluncuran dan /atau juga negara yang memberikan fasilitas peluncuran benda angkasa tersebut.38 Menyimak rumusan tersebut maka terlihat betapa ketatnya Konvensi untuk menarik para pihak yang dapat dikatakan sebagai pihak yang harus bertanggungjawab dalam kegiatan di ruang angkasa. Dengan demikian jika dikaitkan dengan posisi Indonesia maka dalam pengertian pasal tersebut Indonesia adalah negara peluncur, sedangkan Amerika Serikat pihak yang memberikan jasa pleuncuran. Sehubungan dengan itu, bagaimana kedudukan para pihak untuk bertanggungjawab terhadap kemungkinan kerugian yang diderita pihak lain. Dalam persetujuan jasa peluncuran (Cargo Launch Agreement) diperjanjikan secara khusus tentang Alocation of Certain Risk. Dalam persetujuan tersebut salah satunya mengatur tentang kapan para pihak harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga/negara lain; yaitu diluar Indonesia (user) dan Amerika Serikat/NASA (operator).39 Dalam perjanjian tentang Allocation of Certain Risk dikatakan bahwa setiap payload yang sudah dilepaskan (deploy) dari pesawat angkasa (peluncur) sesuai dengan rencana teknik peluncuran, maka seluruh risiko beralih kepada pemilik benda angkasa (payload). 37 Indonesia sudah memiliki satelit komunikasi Palapa sejak 8 Juli 1976 (saat itu masih Palapa A-1 dan kini sudah sampai Palapa C-2) dan Satelit Telkom-1, namun sebenarnya atmosfer di atas Indonesia lebih banyak ditempati satelit-satelit dari negara lain. http://www.kompas.com/kompas-cetak/0305/02/inspirasi/290462.htm. 38 Pasal I Liability Convention 1972: “For the purposes of this Convention: (a) …. (b) The term "launching" includes attempted launching; (c) The term "launching State" means: (i) A State which launches or procures the launching of a space object; (ii) A State from whose territory or facility a space object is launched; (d) …” 39 ARTICLE V-AALOCATION CERTAIN RISK, NASA ACT 1958, amanded 1980. “User” diartikan sebagai setiap pihak yang membuat suatu persetujuan dengan pihak NASA untuk menggunakan seluruh atau sebagian ruang/fasilitas suatu pesawat angkasa (peluncur); pihak yang memilki atau menyediakan harta milik (payload) unytuk diangkut atau pihak yang memperkerjakan seseorang untuk diangkut oleh pesawat angkasa. Sedangkan pihak “operator” dan pemilik pesawat angkasa adalah NASA, suatu badan yang dimiliki Pemerintah Amerika Serikat. Lihat Mieke Komar, op.cit., h. 121. Pasal 302, (f), (2) NASA Act, 1958, amanded 1980. Dengan perkataan lain setiap payload yang sudah terlepas dari pesawat peluncur sesuai dengan teknik penempatan payload pada orbitnya, demikian pula benda angkasa (payload) yang sudah mengorbit apabila merugikan pihak ketiga, maka tanggungjawab dibebankan kepada pemilik benda angkasa (payload) atau pihak user. Sebaliknya apabila benda angkasa (payload) tersebut masih di dalam pesawat angkasa (peluncur) atau masih dalam proses peluncuran, ataupun karena tidak sesuai dengan rencana teknik peluncuran kemudian merugikan pihak ketiga maka tanggungjawab dibebankan kepada pihak “operator” yaitu NASA Amerika Serikat. Untuk hal tersebut maka dalam perjanjian peluncuran (cargo launch agreement) pihak NASA mengharuskan pihak “user” (dalam hal ini Indonesia menutup asuransi).40 Dari gambaran tersebut di atas maka jelas bahwa Indonesia dalam kegiatan di ruang angkasa selalu terikat oleh ketentuan mengenai tanggungjawab baik itu terlahir dari perjanjian peluncuran, juga sebagaimana dikatakan pada pembahasan terdahulu bahwa pada dasarnya pengaturan tanggungjawab negara sudah menjadi prinsip hukum internasional yang berlaku atau mengikat negara-negara di seluruh dunia. Khusus dalam kegiatan di ruang angkasa telah diatur kembali mengenai tanggungjawab negara tersebut. 2. Keuntungan Yuridis Indonesia atas Aksesi Liability Convention 1972. Kebijakan mengaksesi Liability Convention 1972 oleh Pemerintah RI ini, selain menimbulkan kewajiban internasional, juga tentunya Indonesia memperoleh mafaat yuridis (yuridical gains). Beberapa manfaat yuridis atas turut sertanya Indonesia dalam kedua instrumen hukum internasional tersebut, adalah Indonesia dapat melakukan interpretasi pengertian-pengertian yang ada dalam dua perjanjian internasional tersebut. Interpretasi dapat disampaikan dengan cara mendeklarasikan usulan atau interpreatasinya tersebut 41. Bentuk manfaat lain dari turut sertanya Indonesia, khususnyan dalam Liability Convention ‘72 adalah sebagai berikut:42 a. Indonesia mempunyai landasan hukum yang lebih mantap dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya diberbagai fora internasional, khususnya yang menyangkut tanggung jawab internasional di bidang ruang angkasa. b. Masalah yang berkaitan dengan tuntutan ganti rugi dalam kegiatan ruang angksa dapat diselesaikan berdasarkan landasan yuridis yang kuat dan dapat mendukung penyelesaian politis. 3. Penutup Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa ketentuan tanggung jawab negara terhadap kegiatannya atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait terhadap negara tersebut ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam yurisdiksinya yang merugikan pihak (negara) lain adalah sudah menjadi prinsip hukum internasional. 40 Ibid, hlm. 123 41 Bandingkan supra foot note no. 5 42 Ibid. Prinsip hukum internasional mengenai tanggung jawab negara dapat diberlakukan terhadap negara manapun dan terhadap kegiatan apapun di dunia ini termasuk di ruang angkasa. Konvensi internasional yang mengatur kegiatan di ruang angkasa, dalam hal ini Liability Convention 1972 dapat diberlakukan terhadap negara bukan peserta perjanjian, baik itu karena konvensi itu menuangkan kembali prinsip tanggung jawab negara, maupun karena sifat dan kedudukan konvensi begitu penting untuk diberlakukan dalam rangka mengisi kekosongan hukum dalam kegiatan di ruang angkasa yang sangat berbahaya dengan melalui dukungan masyarakat internasional. Dengan demikian sesuai dengan sifat ketentuan mengenai tanggung jawab negara yang merupakan prinsip hukum internasional dan prinsip ini dituangkan kembali pada konvensi internasional dalam mengatur kegiatan di ruang angkasa, dan berdasarkan ketentuan perjanjian peluncuran yang selama ini dilakukan oleh NASA Amerika Serikat dimungkinkan adanya alih tanggung jawab, maka Indonesia walaupun seandainya belum turut serta dalam Liability convention 1972 pada dasarnya bertanggung jawab secara internasional atas segala kegiatannya di ruang angkasa. a. Simpulan 1. Liability Convention 1972 adalah merupakan kaidah hukum internasional yang bersifat law making treatis yang dapat mengikat semua negara, terlebih lagi terhadap negara yang telah mengikatkan diri pada instrumen internasional tersebut. 2. Mengingat sifat dan kedudukan Liability Convention 1972, baik berdasarkan teori maupun sistem hukum internasional yang berlaku, maka Pemerintah Republik Indonesia terikat atau menjadi subjek hukum internasional penuh dari Liability Convention 1972. Selain itu Indonesia juga mempunyai akses yuridis terhadap instrumen hukum internasional tersebut. b. Saran-saran Kalau melihat bahwa hukum internasional itu merupakan suatu sistem yang utuh, khususnya hukum internasional yang mengatur kegiatan negara di ruang angkasa, maka dengan ini penulis menyarankan agar Indonesia segera mengikatkan diri melalui instrument aksesi Registration Convention 1974.ketentuan yang mendasari Liability Convention 1972 dan instrument hukum internasional lainnya yang mengatur hukum ruang angkasa. Daftara Pustaka a. Buku dan Kertas Kerja. Bhatt, S., Study in Aerosoace Law, Sterling Publisher PVT Ltd., New Delhi, 1974 Bin Cheng, “International Liability for Damage Caused by Space Objects”, dalam Nandasari Jasentuliana and Roy SK Lee, Manual on Space Law, Vol. I, Compiled and edited, New York : Ocean Publication Inc., 1979 Bowet, D. W., The Law of International Institutions, 4th.ed., Steven & Sons, London, 1982 Christol, Carl Q, The Modern International Law of Outer Space, Pergamon Press, toronto, 1982 -------------------, “International Liability for Damage Caused by Space Objects”, AJIL, Vol. 74 Cohen, Maxwell, Law and Politics in Space, McGill University Press, Montreal, 1964 Hurwitz, Bruce A., Sate Liability for Outer Space Actifities in Accordance with the 1972 Convention on International Liability for Damage Caused by Sapace Objects, Martnus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1992 LAPAN, Urgensi Usulan Ratifikasi Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects 1972 (Liability Convention 1972) , Sekretariat Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 1995- 1996 Mieke Komar, Berbagai Masalah Hukum Udara dan Angkasa, Remaja Karya, Bandung, 1984 Malcolm N. Shaw, International Law, 2nd., Grotius Publication Ltd. , Llandysul, Dyfed, 1986 Starke, J.G, Introduction to International Law, Butterworth, London 1987. Zakaria Samin, “Daya Mengikat Perjanjian Internasional Terhadap Negara Bukan Peserta”, PADJADJARAN, Majalah No. 2/1981 b. Instrumen Hukum Internasional dan Nasional ARTICLE V-AALOCATION CERTAIN RISK, NASA ACT 1958, amanded 1980. ARTICLE V-AALOCATION CERTAIN RISK, NASA ACT 1958, amanded 1980. ARTICLE V-AALOCATION CERTAIN RISK, NASA ACT 1958, amanded 1980. Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, 1972. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967. Undang-undang Dasar 1945.
Oleh: Oentoeng Wahjoe**) Abstract The phenomenon of the war crimes in Indonesia became a discussion especially from NGOs and academicians. Because there is no regulations about it in the Indonesian legislations both in Indonesian penal law and military penal law, and also Law Number 20/2000 on Human right court. From the legal view, the war crimes is an extra ordinary crime and it is classified as the international crime. However, the regulation on it, materiel and formel law, should be differ from an ordinary crime. The regulation on war crimes, in fact, is the problem of the State responsibility as the main subject of international law, that is the existence of the duties of state to arrange the war crimes in comply with the internationally offense, and the obligation in the process of his enforcement, must be compatible with the standard of the international law. It is automatically the Indonesian obligation as part of the international community. The key word: State Responsibility, Indonesia and the War Crimes The key word: State Responsibility, Indonesia and the War Crimes 1. Pendahuluan Problematika kejahatan perang dalam perundang-undangan nasional secara teori baik menurut hukum internasional, maupun (khususnya) hukum pidana internasional pada dasarnya adalah persoalan tanggung jawab negara. Negara sebagai subyek hukum internasional utama, artinya negara pemegang hak dan sekaligus pengemban kewajiban utama hukum internasional. Bentuk kewajiban internasional utama negara tersebut adalah tanggung jawabab negara yang sekaligus sebagai prinsip hukum internasional.1 *) Supplement paper pada Seminar ´´Problematika Kejahatan Perang dalam KUHP Indonesia``, diselenggarakan atas kerjasama Pusat Studi HAM & Hukum Humaniter, Fakultas Hukum UNISBA dan ICRC, Hotel Jayakarta, Bandung, tanggal 12 Juli 2005, **) Penulis adalah Lektor Kepala pada Fakultas Hukum UNISBA, (S-1 UNISBA, S-2 UNPAD). 1 Beberapa prinsip hukum internasional yang sudah menjadi kaidah, bahkan kaidah dasar hukum internasional (jus cogens) adalah sovereignty, recognation, consent, good faith, freedom of the sea, international responsibility dan self defence. Komar Kantaatmadja, “Formulasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional dan Relevansinya dalam Hukum Nasional”, dalam Penataran Prinsip Hukum Internasional ex Bantuan Belanda, pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung tanggal 16-28 November 1992. Persoalan tanggung jawab negara, walaupun sudah menjadi prinsip hukum internasional pengaturannya belum mapan artinya belum terkodifikasi dalam suatu perjanjian internasional tersendiri, sampai sekarang masih berbentuk Draft Articles. Rancangan terakhir dari perjanjian internasional yang dibahas dalam sidang ILC ke-53 periode 23 April-1 Juni dan 2 Juli-10 Agustus 2001 di Jenewa, Swiss adalah berbentuk Titles and Texts of the Draft Articles on Responsibility of States for International Wrongful Acts, Adopted by the Drafting Committee on Second Reading.2 Upaya pengkodifikasian tentang pengaturan tanggung jawab negara, sudah dilakukan oleh Komisi Hukum Internasional PBB (International Law Commission) sejak tahun 1980. Sebagaimana telah disebutkan di atas, rancangan perjanjian internasional yang dibahas oleh ILC itu bernama ``Draft on the Origin of State Responsibility 1980`` (disingkat dengan istilah Draft Articles3). Draft Articles tersebut masih dalam proses pembahasan melalui beberapa sidang kerja Komisi MU PBB, dan sampai sekarang ini sudah memasuki sidang kerja kelimapuluh tiga. Persoalan konsep tanggung jawab negara pada akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari sisi teori hukum. Perkembangan konsep tanggung jawab negara tersebut ditandai dengan adanya beberapa tindakan negara yang berupa perbuatan melawan hukum internasional (internationally wrongful act) yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (crimes)4. Perbuatan melawan hukum internasional (internationally wrongful act) yang dilakukan oleh negara akan menyebabkan timbulnya tanggung jawab negara (State responsibility). Persoalan rezim tanggung jawab terhadap tindak pidana internasional (internasional crimes) dari negara di atas secara ekplisit tidak diatur dalam rancangan konvensi tentang tanggung jawab negara yang sedang diupayakan oleh PBB melalui Draft Articles tersebut5. Pasal 1 Draft Articles ini mengatur tentang tanggung jawab negara atas perbuatan melawan hukum internasional (internationally wrongful acts) dan pasal 19 Draft Articles menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum internasional yang nyata-nyata merupakan 2 A/CN.4/L.602/Rev.1,-ILC Doc. 3 Teks Draft Articles (termasuk pasal 19 Draft Articles) dalam pembahasan, didasarkan pada Teks Draft Articles on State Responsibility Adopted by the International Law Commission on First Reading. 4Penulis menterjemahkan istialh “internationally wrongful act“ ke dalam Bahasa Indonesia menjadi “perbuatan melawan hukum internasional”, karena “wrongful act” diterjemahkan menjadi “perbuatan melawan hukum” sebagaimana yang lazim digunakan di Indonesia, khususnya dalam KUH Perdata. Istilah “internationally wrongful act” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadai perbuatan melawan hukum internasional, menurut hemat penulis dapat diambil dari pengertian “wrongful act” yang artinya perbuatan melawan hukum. Dalam Black’s Law Dictionary pengertian “wrongful act” adalah “Any act which in the ordinary course will infrnge upon the rights of another to damage, unless it is done in the exercise of an equal or superior right. Term is occasionally equated to term “negligent”, but generally has been considered more comprehenshive term, including criminal, wilful, wanton, reckless and all other acts which in ordinary course will infringe upon rights of another to his damage. Lihat Campbell Black, Henry, Black’s Law Dictionary, Centenial Edition (1891 - 1991), St. Paul Minn, West Publishing Co., 1991, hlm. 1110. Sedangkan istilah “crime”, diterjemahkan menjadi “kejahatan“ atau menurut KUH Pidana sekarang maupun KUH Pidana Baru “tindak pidana“, namun dalam kesempatan tulisan ini penulis mengunakan istilah tindak pidana menjadi kejahatan, dengan demikian tindak pidana internasional menjadi kejahatan internasional dan tindak pidana perang menjadi kejahatan perang. Penggantian istilah itu dalam rangka memenuhuhi kebutuhan praktis dalam upaya untuk menyesuaikan tuntutan Panitia Seminar ´´Problematika Kejahatan Perang dalam KUHP Indonesia`` yang diselenggarakan oleh Pusat Studi HAM & Hukum Humaniter, Fakultas Hukum UNISBA, tanggal 12 Juli 2005, Hotel Jayakarta, Bandung. 5 YrbkILC, 1980, Vol. II (Part Two), hlm. 30-34 pelanggaran berat terhadap perlindungan masyarakat internasional merupakan tindak pidana (crimes). Pasal 19 ayat 3 Draft Articles menyebutkan ada empat perbuatan melawan hukum internasional (internationally wrongful act) yang dilakukan negara, dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap perlindungan masyarakat internasional. Pelanggaran berat tersebut adalah pelangaran terhadap perdamaian dan keamanan internasional, hak menentukan nasib sendiri dari suatu bangsa, hak asasi manusia serta perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup6. Uraian di atas, salah satu pelanggaran berat menurut Draft Articles adalah pelanggaran berat terhadap HAM. Pelanggaran berat terhadap perlindungan HAM dalam waktu perang adalah kejahatan perang (war crime).7 Masalah-masalah kejahatan perang, sebenarnya sudah banyak diatur dalam berbagai konvensi internasional utamanya adalah Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya dan terakhir adalah dalam Satuta Roma 1998. Terhadap negara yang di wilayah yurisdiksinya atau pun tentaranya dalam peperangan melakukan kejahatan perang dapat diterapkan prinsip tanggung jawab negara (state responsibility). Penerapan prinsip tanggung jawab negara tersebut dimaksudkan untuk bentuk- bentuk pelanggaran yang tergolong kepada pelanggaran berat terhadap perlindungan masyarakat internasional secara keseluruhan (erga omnes) atau kejahatan internasional (international crimes). Larangan pelanggaran terhadap perlindungan masyarakat internasional secara keseluruhan atau erga omnes violation sebenarnya secara prinsip telah diatur oleh hukum internasional8 dan sekarang sedang dicoba untuk diatur secara uniform dalam Draft Articles on the Origin of State Responsibility1980 (selanjutnya Draft Articles). 6 Sedangakan bentuk implementasi dari keempat kepentingan masyarakat internasional tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 3 Draft Articles sebagai berikut : Subject to paragraph 2, and on the basis of the rules of international law inforce, an international crime my result, inter alia, from: (a) a serious breach of international obligation of essential importence for maintenance of international peace and scurity, such as that prohibiting aggression; (b) a serious breach of international obligation of essential importance for safeguarding the right of self- determination of peoples, such as that prohibiting the establishment or maintenance by force of colonial domination; (c) a serious breach on a widespread scale of an international obligation of essential importance for safeguarding the human being, such as those prohibiting slavery, genocide and apartheid; (d) a serious breach of international obigation of essential importance for the safeguarding and preservation of the human environment, such as thse prohibiting massive pollurion of the atmosphere or of the seas (cetak tebal – penulis). Diambil dari DRAFT ARTICLES ON STATE RESPONSIBILITY ADOPTED BY THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION ON FIRST READING- Draft Articles 1 to 5 of Part 1 are Published in YILC 1980, vol. II (Part 2), pp. 30-34. Draft Articles 1 to 5 of Part 2 are published in the Report of the International Law Commission on the Work of its Thirty-seventh Session (1985), doc. A/40/10, p.p 52-55. dalam U.N. doc. A/C. 6/SR. 26, 1985. 7 Kejahatan perang sebagai bentuk perwujudan kejahatan internasional berupa pelanggraran HAM berat akan dibahahas dalam pembahasan berikut. 8 Masalah pelanggaran berat terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan (a serious breach of international obligation of essential importence for international communities as a whole) atau orga omnes violation dalam Putusan mahkamah Internasional terhadap Barcelona Traction Case 1973. Lihat lebih jauh dalam Dixon, Martin & Robert Mccorquodale, Cases & Materials on International Law, 2nd Ed., Blackstone Press Ltd., London, 1991, 93, 111, 212, 488 dan 492 Beberapa bentuk perbuatan melawan hukum yang sangat berat terhadap perlindungan masyarakat internasional yang diatur dalam Draft Articles tersebut sebenarnya telah terjadi dalam kehidupan masyarakat internasional dan sudah ada bentuk sanksinya dari lembaga internasional yang melaksanakan sanksinya9. Khususnya pelanggaran di bidang keamanan dan perdamaian dunia, masyarakat internasional telah mengalami beberapa kasus pelanggaran internasional (internasionally wrongfull acst atau breach of internasional peace and security) yang berdasarkan Pasal 19 Draft Articles merupakan tindak pidana internasional (international crimes). Tindak pidana internasional yang pernah terjadi adalah agresi yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap Korea Selatan. Berdasarkan Resolusi M ajelis Umum PBB, Dewan Keamanan menerapkan sanksi berupa kekuatan bersenjata terhadap Korea Utara. Sanksi berupa serangan militer oleh Pasukan PBB yang dipimpin oleh Jendral McArtur yang berkedudukan di Tokyo dimaksudkan untuk menghukum dan menghentikan penyerbuan Korea Utara karena telah melanggar the Thirty-eighth Parallel. Penghukuman terhadap tindak pidana internasional ini juga pernah dikenakan terhadap Irak berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan No. 678 tanggal 29 November 199010. Sanksi tersebut dilakukan karena Irak melakukan tindak pidana internasional berupa agresi terhadap Kuwait11. Sebagaiman telah disbutkan di atas bahwa pelanggaran terhadap pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia akibatnya menyebabkan kerugian bagi kepentingan umat manusia secara keseluruhan (erga omnes violation) merupakan kejahatan atau tindak pidana internasional, dengan demikian tindakan negara dapat dipertanggung jawabkan secara internasional. Berkaitan dengan pelangaran berat terhadap perlindungan hak asasi manusia atau menurut Pasal 19 Draft Articles merupakan international crimes, menurut hemat penulis juga sudah terjadi seperti kejahatan perang dalam Perang Dunia II dan kejahatan perang di Balkan. Namun demikian hal itu sering dilanggar oleh negara-negara. Untuk mencegah hal tersebut tentunya harus diterapkan prinsip tanggung jawab negara (state responsibility). Dari uraian fakta-fakta dan asumsi tersebut di atas maka timbul permasalahan sebagai berikut: 1) Bilamana kejahatan perang merupakan tindak pidana internasional (international crimes) ? 2) Bagaimanakah pertanggung-jawaban negara terhadap kejahatan perang yang termasuk katagori tindak pidana ( internationa lcrime/extra ordinary crime) tersebut ? 3) Bagaimana tanggung jawab Indonesia terhadap kejahatan perang? 2. Tanggung Jawab Indonesia terhadap Kejahatan Perang 9 Lihat lebih jauh Harris, D.J., Cases and Materials on International Law, Sweet & Maxwel, London, 1990, hlm. 882 10 Lihat U.N. Doc. S/RES/678 (1990). Bandingkan Oschar Schachter, “Authorized Uses of Force by United Nations and Regional Organizations” dalam Damrosch, Lori Fisler and David J. Scheffer, Law and Force in the New International Order, Westview Press, San Fransisco, 1991, hlm. 67 11 Ibid. a. Kejahatan Perang dalam Hukum Pidana Internasional 1) Pengertian Tindak Pidana Internasional. Sebelum membahas tentang sifat kejahatan perang menurut ilmu hukum pidana internasional, maka perlu diketahui apa yang dimaksud dengan tindak pidana (atau kejahatan) internasional tersebut. Definisi tindak pidana (atau kejahatan) internasional (international crimes) dapat ditemukan dalam putusan Pengadilan Kejahatan Perang di Amerika Serikat dalam kasus Hostages. Putusan pengadilan menyatakan sebagai berikut : “an international crimes is such an act universally recognaised as a criminal which is considerd agrave matter of international concern and for some valid reason cannot be left within the exclusive jurisdiction of the state, that would have control over it under normal circumtances”12. Dari uraian definisi tersebut mengatakan bahwa tindak pidana (atau kejahatan) internasional adalah suatu tindakan yang secara universal diakui sebagai suatu tindak pidana (atau kejahatan). Pengakuan secara internasional itu disebabkan karena tindak pidana (atau kejahatan) tersebut, merupakan persoalan yang sangat besar dan menjadi perhatian masyarakat internasional. Dengan demikian terhadap tindak pidana (atau kejahatan) ini tidak hanya tunduk pada yurisdiksi negara tertentu saja, tetapi dapat tunduk pada yurisdiksi semua negara atau dapat diterapkan yurisdiksi universal. Berkaitan dengan pengertian tindak pidana (atau kejahatan) internasional tersebut, Bassiouni telah melakukan penelitian terhadap lebih kurang dari 315 konvensi internasional yang mengatur tentang tindak pidana (atau kejahatan) internasional, yang lahir antara tahun 1815 s/d Mei 199613. Dari hasil penelitian tersebut Bassiouni berpendapat bahwa suatu perbuatan melawan hukum internasional dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana (atau kejahatan) internasional (kriminalisasi), apabila memenuhi 3 (tiga) faktor, yaitu (a) perbuatan itu melangar kepentingan internasional yang sangat signifikan; (b) perbuatan itu melanggar nilai-nilai bersama masyarakat dunia; (c) perbuatan itu menyangkut lebih dari satu negara atau melintasi batas-batas wilayah negara, baik itu karena pelakunya, korbannya atau perbuatannya itu sendiri14. 12 Re List (1948) 8 UN Law Reports of Trials of War Criminals, 1, 47. Dikutip kembali dari Green, L.C., “International Crimes and the Legal Proces” dalam Internasional & Comparative Law Quartoily, Vol. 29, 1980, hlm. 568 13 Paust, Jordan J. (et all), International Criminal Law (Cacses and Materials), Carolina Academic Press, North Carolina, 1996, hlm11. Bandingkan juga Bassiouni, M. Cherif, A Draft International Criminal Code …, loc.cit. 14 All twenty-two categories of crimes in their internationally protected interest and policy of internationally criminalization reflect three factors: (a) the prohibited conduct affects a significant international interest; (b) the prohibited conduct constitutes an egregious conduct deemed offensive to the common values of the world communitty; (c) the prohibited conduct involves more than one state in its planing, preparation, or commision either through the deversity of nationality of its preparators or victims, or because the means employed trancend national boundaries, or because the effects of conduct bear upon an internationally protected interest which not sufficient to fall into either (a) or (b) but which requires international criminalization in order to ensure international cooperation for its effective prevention, control and suppression. Lihat lebih jauh Bassiouni, M. Cherif, , A Draft International Criminal Code and Draft statute for an International Criminal Tribunal, Martus Nijhoff Publisher, 1987 Berdasarkan pengamatan dan pengalaman empiris tersebut, secara sederhana Bassiouni menyimpulkan bahwa tindak pidana (atau kejahatan) internasional adalah setiap tindakan yang ditetapkan dalam perjanjian multilateral (internasional) dengan diikuti oleh sejumlah negara-negara yang sangat signifikan15. Perjanjian internasional tersebut juga berisikan satu atau beberapa ciri dari sepuluh ciri-ciri tindak pidana internasional16. Tindak pidana internasional juga sering disebut delicto jus gentium atau oleh beberapa sarjana hukum internasional terkemuka, bahwa tindak pidana (atau kejahatan) internasional adalah tindak pidana (atau kejahatan) terhadap kemanusiaan (crimes against mankind) atau tindak pidana terhadap seluruh dunia (crimes against whole world), dan terhadap pelakukanya merupakan musuh dari seluruh umat manusia (enemies of the whole human family)17. Konsep tindak pidana telah berakar dalam hukum positip di negara-negara di seluruh dunia dan merupakan realitas dari kehidupan masyarakat internasional. Sebagaimna dinyatakan oleh beberapa Special Rapporteur di dalam sidang ILC tahun 1994 bahwa konsep tindak pidana internasional ini, sebenarnya telah dipraktekan dalam sejarah perpolitikan internasional. Hal ini dipandang cukup untuk membuktikan adanya kenyataan bahwa tindak pidana (kejahatan) internasional telah dan pernah dilakukan baik langsung, maupun tidak langsung yang dapat dikaitkan (imputable) dengan negara18. Menurut hemat penulis beberapa contoh tindak pidana internasional tersebut, seperti sebelum Perang Dunia II telah terjadi tindak pidana internasional berupa kejahatan kolonialisme yang dilakukan oleh negara - negara Eropa terhadap bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Kejahatan agresi dan perang, serta genosida yang pernah dilakukan oleh Jerman dan bala tentara Jepang. Sedangkan setelah Perang Dunia II adalah kejahatan apartheid yang dilakukan pemerintah Afrika Selatan (Rejim de Clerk), tindak pidana agresi yang dilakukan Israel terhadap instalasi nuklir Irak, tindak pidana agresi yang dilakukan AS terhadap Grenada19, dan tindak pidana agresi dilakukan oleh Irak terhdap Kwait, tindak pidana kemanusiaan di Rwanda, di bekas Yugoslavia seperti Bosnia dan Kosovo. Sedangkan di Indonesia sendiri diduga telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan seperti kasus Aceh, Timor Timur, Tanjung Priok, beberapa perkara sudah mendapat putusan Pengadilan HAM Berat. Dari sisi yuridis atau lex lata, tindak pidana internasional sudah banyak diatur oleh hukum internasional. Beberapa contoh seperti agresi, kejahatan perang, genosida dan hlm. 56 15 Bassiouni, M. Cherif, “Characteristics of International Criminal Law Convention”, dalam Bassiouni, M. Cherif, International Criminal Law (Crimes), Vol. I, Transnational Publishers, Inc., New York, 1986, hlm.2-3 16 Ibid. Sepuluh ciri adalah: (1) Pengakuan secara eksplisit bahwa bahwa suatu tindakan merupakan crimes, international crimes, crimes under international law; (2) Diakui memiliki sifat pidana dengan menetapkan kewajiban untuk melarang dilakukan, mencegah, menuntut, memidana dsb.; (3) Memberikan sifat pidana pada suatu tindakan; (4) Kewajiban atau hak untuk menuntut; (5) Kewajiban atau hak untuk memidana; (6) Kewajiban atau hak untuk mengekstradisikan; (7) Kewajiban atau hak untuk bekerja sama dalam hal penuntutan dan pemidanaan (termasuk memberikan bantuan hukum dalam acara pidana); (8) Menetapkan dasar-dasar yurisdiksi kriminal (teori atau prioritas); (9) Mendukung/menunjang ditetapkannya pengadilan atau internasional tribunal; dan (10) Menghindarkan pembelaan dengan alasan perintah atasan. 17 Sarjana terkemuka tersebut adalah Grotius, Vattel, Ayala, dan Gentili. Tetapi ada juga yang menyatakan bahwa delicto jus gentium itu dimaksudkan untuk tindak pidana internasional yang lahir karena hokum kebiasaan internasional, seperti piracy, war crimes, agresi, genocide dan crimes against humanity. Lihat lebih jauh Paust, Jordan J., op.cit., hlm. 3 18 Ibid. 19 Tindak pidana agresi yang dilakukan Israel dan AS masing-masing, didasarkan pada Resolusi MU PBB No. 37/18 untuk Israel dan Resolusi MU PBB No.38/7 kepada AS. Lihat lebih jauh Mohr, Manfred, op.cit, hlm 127 apartheid merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan dan berdasarkan konvensi internasional dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan) internasional20. Beberapa tindak pidana internasional juga telah ditetapkan melalui putusan pengadilan, seperti Mahkamah Militer Nurmberg dan Tokyo tahun 1946, serta putusan Mahkamah Peradilan Internasional dalam kasus Barcelona Traction pada tahun 197321. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana (international crimes), apabila perbuatan melawan hukum tersebut benar-benar dianggap pelanggaran berat dan mengancam perlindungan masyarakat internasional secara fundamental atau erga omnes violation. Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana internasional tersebut didasarkan atas tuntutan dari masyarakat internasional atau berdasarkan actio popularis principle dan dasar (struktur) kewajibannya adalah erga omnes obligation structure22. Atas dasar struktur kewajiban yang erga omnes, maka setiap negara mempunyai ius standi untuk melakukan tuntutan terhadap negara yang dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, baik langsung maupun tidak langsung yang dikaitkan (imputable) dengan negara. 2. Kejahatan Perang sebagai Kejahatan Internasional. Kejahatan perang ini merupakan bentuk pelanggaran hukum perang yang telah diatur oleh Empat Konvensi Jenewa (The Four Geneva Convention) 194923. Konvensi ini membagi dua pelanggran hukum perang yaitu pelangaran biasa dan pelangaran berat (grave breaches). Pelanggaran biasa adalah pelanggaran hukum perang atau jus in belllo.24 Menurut 20 Berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mengatur tentang tindak pidana internasional tersebut akan dibahas dalam pembahasan macam-macam tindak pidana internasional. 21 Bandingkan Report of the Commission to the General Asembly on the work of its session, ILC Yearbook 1994, Vol. I , hlm. 138 22 Bandingkan Munch, Fritz, “Criminal Responsibility of States”, dalam M. Cherief Bassiouni, International Criminal Law, Crimes, Vol.: I, Transnational Publisher, Inc., Dobbs Ferry, New York, 1986, hlm. 23 Pengaturan tentang sengketa bersenjata atau hukum perang ini sebenarnya telah diatur oleh berbagai sistem hukum yang berlaku di dunia dari beberapa abad yang lalu. Pada empat abad sebelum masehi di Cina telah dikenal hukum kebiasaan tentang perang, sebagaimana terurai dalam buku The Art of War karya SunTzu. Dalam peradaban Hindu juga ditemukan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perang dan tanah (war and land) sebagaimana tertuang dalam Book of Manu, begitu juga pada zaman Mesir Kuno pada dua ribu tahun sebelum masehi, bangsa Mesir telah menjadi peserta dalam perjanjian yang mengatur tentang perang . Pada zaman Yunani dan Romawi juga ada ketentuan-ketentuan tentang perlindungan dan perlakukan terhadap tawanan perang. Dalam system hukum Islam juga ada ketentuan hukum perang,yang telah diterapkan dan dipraktekan sejak tahu 623. Pada Abab Pertengahan Gereja Katolik juga mengatur tentang pelaksanaan perang. Lihat lebih jauh dalam Bassiouni, M. Cherif, “Regulation of Armed Conflicts” dalam M. Cherif Bassiouni, International Criminal Law, Transnational Publisher, Inc. New York, 1986, hlm. 201. Berkaitan dengan peranan Syariat Islam dalam hukum perang lebih maju dari sistem hukum lainnya yang ada di dunia. Syariat Islam telah menerapkan prinsip pembedaan antara orang yang turut berperang dan tidak, yang sekarang dikenal dengan combatant dan non- combatant, sejak 19 abad yang lalu . Maksud dari penduduk termasuk di dalamnya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak. Perlindungan terhadap tawanan perang dan sangat memperhatikan hak-hak tentara (combatant) musuh, larangan melakukan tindakan yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu. Lihat E. Saefullah, “Prinsip-prinsip Syari’at Islam tentang Hukum Internasional”, Orasi Ilmiah, disampaikan pada Milad ke-30 Universitas Islam Bandung, tanggal 15 November 1988, hlm. 9-14 24 Bassiouni, M. Cherif, op.cit, hlm. 204 Benjamin B. Ferencz kejahatan perang (war crimes) secara umum dapat didefinisikan sebagai berikut: Violations of the laws or customs of war. Such violations shall include but not be limited to murder, ill-treatment or deportation to slave labor or for any other purpose of civilian population of or in occupied territory, murder or ill- treatment of prisoners of war or persons on the seas, killing of hostages, plunder or public or private property, wanton destruction of cities, towns or villages, or devastation not justified by military necessity.25 Pelanggaran hukum perang yang tergolong pelangaran hukum perang dapat dilakukan terhadap bangsa, masyarakat sipil atau militer, ataupun terhadap harta benda. Sedangkan pelanggaran berat hukum perang merupakan kejahatan internasional26. Beberapa ketentuan dalam Konvensi yang mengatur tentang pelanggaran hukum perang sebagai kejahatan internasional adalah pasal 49,50, 129 dan 14627. Selain empat Konvensi Jenewa 1949 pelanggaran hukum perang ini juga diatur dalam dua Protocol tambahan. Kedua hukum perang internasional ini mewajibkan kepada negara-negara penandatangan (signatory states) untuk menghukum atau mengekstradisikan pelaku28. Dengan demikian adanya keterkaitan yang sangat kuat dari negara terhadap kejahatan ini. Pengertian kejahatan perang telah diurakan lebih jelas dan rinci, dalam Statuta Roma 1998 (Rome Statute of the International Criminal Court). Dalam Pasal 8 ayat 2 Statuta Roma29 mengatakan bahwa tindak pidana perang dapat meliputi beberapa perbuatan melanggar hukum internasional sebagai berikut: 25 Ferencz, Benjamin B., Compensating Victims Of The Crimes Of War” The Virginia Journal of International Law, Volume 12, April 1972, Number 3, hlm. 1 26 Ibid. 27 Ibid. 28 Ibid. 29 Pasal 8 Konvensi Roma: 1. The Court shall have jurisdiction in respect of war crimes in particular when committed as part of a plan or policy or as part of a large-scale commission of suchcrimes. 2. For the purpose of this Statute, "war crimes" means: (a) Grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, namely, any of the following acts against persons or property protected under the provisions of the relevant Geneva Convention: (i) Wilful killing; (ii) Torture or inhuman treatment, including biological experiments; (iii) Wilfully causing great suffering, or serious injury to body or health; (iv) Extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly; (v) Compelling a prisoner of war or other protected person to serve in the forces of a hostile Power; (vi) Wilfully depriving a prisoner of war or other protected person of the rights of fair and regular trial; (vii) Unlawful deportation or transfer or unlawful confinement;(viii)Takingofhostages. (b) Other serious violations of the laws and customs applicable in international armed conflict, within the established framework of international law, namely, any of the following acts: (i) Intentionally directing attacks against the civilian population as such or against individual civilians not taking direct part in hostilities; (ii) ntentionally directing attacks against civilian objects, that is, objects which are not military objectives; (iii) Intentionally directing attacks against personnel, installations, material, units or vehicles involved in a humanitarian assistance or peacekeeping mission in accordance with the Charter of the United Nations, as long as they are entitled to the protection given to civilians or civilian objects under the international law of armed conflict; (iv) Intentionally launching an attack in the knowledge that such attack will cause incidental loss of life or injury to civilians or damage to civilian objects or widespread, long-term and severe damage to the natural environment which would be clearly excessive in relation to the concrete and direct overall military advantage anticipated; (v) Attacking or bombarding, by whatever means, towns, villages, dwellings or buildings which are undefended and which are not military objectives; (vi) Killing or wounding a combatant who, having laid down his arms or having no longer means of defence, has surrendered at discretion; (vii) Making improper use of a flag of truce, of the flag or of the military insignia and uniform of the enemy or of the United Nations, as well as of the distinctive emblems of the Geneva Conventions, resulting in death or serious personal injury; (viii) The transfer, directly or indirectly, by the Occupying Power of parts of its own civilian population into the territory it occupies, or the deportation or transfer of all or parts of the population of the occupied territory within or outside this territory; (ix) Intentionally directing attacks against buildings dedicated to religion, education, art, science or charitable purposes, historic monuments, hospitals and places where the sick and wounded are collected, provided they are not military objectives; (x) Subjecting persons who are in the power of an adverse party to physical mutilation or to medical or scientific experiments of any kind which are neither justified by the medical, dental or hospital treatment of the person concerned nor carried out in his or her interest, and which cause death to or seriously endanger the health of such person or persons; (xi) Killing or wounding treacherously individuals belonging to the hostile nation or army; (xii) Declaring that no quarter will be given; (xiii) Destroying or seizing the enemy's property unless such destruction or seizure be imperatively demanded by the necessities of war; (xiv) Declaring abolished, suspended or inadmissible in a court of law the rights and actions of the nationals of the hostile party; (xv) Compelling the nationals of the hostile party to take part in the operations of war directed against their own country, even if they were in the belligerent's service before the commencement of the war; (xvi) Pillaging a town or place, even when taken by assault; (xvii) Employing poison or poisoned weapons; (xviii) Employing asphyxiating, poisonous or other gases, and all analogous liquids, materials or devices; (xix) Employing bullets which expand or flatten easily in the human body, such as bullets with a hard envelope which does not entirely cover the core or is pierced with incisions; (xx) Employing weapons, projectiles and material and methods of warfare which are of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering or which are inherently indiscriminate in violation of the international law of armed conflict, provided that such weapons, projectiles and material and methods of warfare are the subject of a comprehensive prohibition and are included in an annex to this Statute, by an amendment in accordance with the relevant provisions set forth in articles 121 and 123; (xxi) Committing outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment; (xxii) Committing rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, as defined in article 7, paragraph 2 (f), enforced sterilization, or any other form of sexual violence also constituting a grave breach of the Geneva Conventions; (xxiii) Utilizing the presence of a civilian or other protected person to render certain points, areas or military forces immune from military operations; (xxiv) Intentionally directing attacks against buildings, material, medical units and transport, and personnel using the distinctive emblems of the Geneva Conventions in conformity with international law; (xxv) Intentionally using starvation of civilians as a method of warfare by depriving them of objects indispensable to their survival, including wilfully impeding relief supplies as provided for under the Geneva Conventions; (xxvi) Conscripting or enlisting children under the age of fifteen years into the national armed forces or using them to participate actively in hostilities. (c) In the case of an armed conflict not of an international character, serious violations of article 3 common to the four Geneva Conventions of 12 August 1949, namely, any of the following acts committed against persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed hors de combat by sickness, wounds, detention or any other cause: (i) Violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture; (ii) Committing outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment; (iii) Taking of hostages; (iv) The passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgement pronounced by a regularly constituted court, affording all judicial guarantees which are generally recognized as indispensable. (d) Paragraph 2 (c) applies to armed conflicts not of an international character and thus does not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence or other acts of a similar nature. (e) Other serious violations of the laws and customs applicable in armed conflicts not of an international character, within the established framework of international law, namely, any of the following acts:(i) Intentionally directing attacks against the civilian population as such or against individual civilians not taking direct part in hostilities; (ii) Intentionally directing attacks against buildings, material, medical units and transport, and personnel using the distinctive emblems of the Geneva Conventions in conformity with international law; (iii) Intentionally directing attacks against personnel, installations, material, units or vehicles involved in a humanitarian assistance or peacekeeping mission in accordance with the Charter of the United Nations, as long as they are entitled to the protection given to civilians or civilian objects under the international law of armed conflict; (iv) Intentionally directing attacks against buildings dedicated to religion, education, art, science or charitable purposes, historic monuments, hospitals and places where the sick and wounded are collected, provided they are not military Pada butir (a) mengatakan bahwa yang termasuk dalam tindak pidana perang adalah semua pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 yaitu perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap orang atau harta benda yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa yang relevan, yaitu meliputi: (i) sengaja melakukan pembunuhan, (ii) penyiksaan atau perlakukan secara tidak manusiawi, termasuk percobaan - percobaan biologi; (iii) sengaja menimbulkan penderitaan yang berat atau luka badan maupun kesehatan yang serius; (iv) perusakan secara luas dan perampasan terhadap harta benda, yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan militer dan dilakukan secara melawan hukum dan semena-mena; (v) pemaksaan terhadap tawanan perang atau orang yang dilindungi lainnya untuk berdinas dalam ketentaraan negara musuh; (vi) sengaja melakukan pencabutan hak tawanan perang atau orang yang dilindungi lainnya atas pengadilan yang adil dan wajar; dan (vii) deportasi atau pemindahan atau penahanan secara melawan hukum. Di dalam ketentuan butir (b) dari pasal ini menetapkan bahwa termasuk tindak pidana perang adalah pelanggaran berat terhadap hukum dalam kerangka hukum internasional, yang meliputi (i) dengan sengaja melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil atau terhadap orang sipil yang tidak secara langsung terlibat dalam pertempuran; (ii) dengan sengaja melakukan penyerangan terhadap sasaran sipil yang bukan sasaran militer; (iii) dengan sengaja melakukan penyerangan terhadap personel, instalasi-instalasi, bangunan, unit-unit atau kendaraan bantuan kemanusiaan dan misi penjaga perdamaian sesuai dengan Piagam, sepenjang mereka berhak atas perlindungan yang diberikan sebagai orang sipil sasaran sipil menurut hukum internasional tentang konflik bersenjata; (iv) dengan sengaja melancarkan serangan yang diketahuinya bahwa serangan itu akan menimbulkan kematian atau cidera terhadap penduduk sipil, atau kerusakan terhadap sasaran sipil, atau mengakibatkan kerusakan terhadap sasaran sipil, atau mengakibatkan kerusakan yang meluas, sangat berat dan berjangka waktu lama terhadap lingkungan alam yang secara tegas melampaui batas dalam kaitannya dengan upaya mengantisipasi keuntungan-keuntungan militer yang nyata dan langsung; (v) penyerangan atau peledakan kota, desa-desa, tempat tinggal, dan gedung yang tidak dilindungi dan bukan sasaran militer; (vi) pembunuhan atau objectives; (v) Pillaging a town or place, even when taken by assault; (vi) Committing rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, as defined in article 7, paragraph 2 (f), enforced sterilization, and any other form of sexual violence also constituting a serious violation of article 3 common to the four Geneva Conventions; (vii) Conscripting or enlisting children under the age of fifteen years into armed forces or groups or using them to participate actively in hostilities; (viii) Ordering the displacement of the civilian population for reasons related to the conflict, unless the security of the civilians involved or imperative military reasons so demand; (ix) Killing or wounding treacherously a combatant adversary; (x) Declaring that no quarter will be given; (xi) Subjecting persons who are in the power of another party to the conflict to physical mutilation or to medical or scientific experiments of any kind which are neither justified by the medical, dental or hospital treatment of the person concerned nor carried out in his or her interest, and which cause death to or seriously endanger the health of such person or persons; (xii) Destroying or seizing the property of an adversary unless such destruction or seizure be imperatively demanded by the necessities for the conflict; (f) Paragraph 2 (e) applies to armed conflicts not of an international character and thus does not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence or other acts of a similar nature. It applies to armed conflicts that take place in the territory of a State when there is protracted armed conflict between governmental authorities and organized armed groups or between such groups. 3. Nothing in paragraph 2 (c) and (e) shall affect the responsibility of a Government to maintain or re-establish law and order in the State or to defend the unity and territorial integrity of the State, by all legitimate means. Cetak tebal penulis. melukai kombatan yang sudah menyerah yaitu mereka yang sudah meletakan senjatanya atau sudah tidak lagi memiliki sarana untuk melawan; (vii) penggunaan bendera gencatan senjata, tanda-tanda atau seragam militer musuh atau PBB, juga tanda pembeda (distinctive emblem) yang diatur dalam Konvensi Jenewa dengan tidak semestinya, yang mengakibatkan kematian atau luka berat ; (viii) pemindahan secara langsung atau tidak langsung oleh kekuasaan penduduk (occupying power) terhadap sebagian penduduk sipilnya ke dalam wilayah yang didudukinya, atau deportasi maupun pemindahan seluruh atau sebagian penduduk yang tinggal di daerah yang diduduki di dalam atau keluar daerah mereka; (ix) secara sengaja melakukan penyerangan terhadap tempat-tempat ibadah, pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, atau amal, pembangunan bersejarah, rumah sakit, dan tempat di mana orang- orang yang sakit dan teluka dikumpulkan sepanjang tempat-tempat itu bukan keperluan; (x) mewajibkan orang yang dalam kekuasaan lawan untuk melakukan pengudungan (mutilation) fisik, atau untuk percobaan medis atau keilmuan apapun yang tidak dibenarkan oleh medis, kesehatan gigi, atau perawatan rumah sakit terhadap seseorang yang dilakukan di luar kehendak orang tersebut dan menyebabkan kematian atau bahaya serius terhadap kesehatan orang itu; (xi) membunuh, atau melukai orang sipil dari negara atau musuh; (xii) menyatakan bahwa tidak ada tempat tinggal yang akan diberikan; (xiii) penghancuran dan penyitaan barang milik musuh kecuali pengrusakan atau penyitaan tersebut terpaksa dilakukan demi kepentingan atau keperluan konflik; (xiv) menyatakan penghapusan, penangguhan atau tidak dapat diterimanya hak-hak dan tindakan warga negara dari pihak musuh dalam suatu pengadilan; (xv) melakukan pemaksaan terhadap penduduk pihak lawan untuk ikut dalam operasi perang melawan negaranya sendiri, bahkan jika mereka berdinas dalam tentara musuh sebelum permulaan perang; (xvi) perampasan kota atau tempat bahkan dengan penyerangan; (xvii) penggunaan racun atau senjata beracun; (xviii) penggunaan asphyxiating, gas beracun atau gas-gas lainnya dan semua cairan, bahan-bahan, atau peralatan beracun; (xix) penggunaan peluru yang dengan mudah meluas dan hancur dalam tubuh manusia, seperti peluru dengan selubung keras yang tidak seluruhnya menutupi ujung peluru atau ujung peluru itu ditoreh; (xx) menggunakan senjata, proyektil atau bahan, dan metode-metode perang yang pada dasarnya dapat menyebabkan jika yang berlebihan atau tidak perlu atau secara inheren dan membabibuta, dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional mengenai konflik bersenjata, yang mana senjata, proyektil peluru, dan bahan- bahan, dan metode tersebut secara komprehensip dilarang dan dicantumkan dalam lampiran Statuta ini melalui amandemen berkaitan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 121 dan 123; (xxi) penghinaan terhadap martabat seseorang, khususnya perlakukan yang memalukan dan merendahkan; atau (xxii) pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran dan kehamilan secara paksa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, ayat ke 2 (f), seterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang juga diatur Konvensi Jenewa; (xxiii) Penggunaan penduduk sipil atau orang yang dilindungi untuk membuat suatu wilayah militer atau pasukan militer kebal dari operasi militer; (xxiv) dengan sengaja melakukan penyerangan terhadap bangunan, bahan-bahan, unit-unit, alat transportasi, dan personel medis yang menggunakan tanda pembeda (distinctive emblem) dalam Konvensi jenewa sesuai dengan hukum internasional; (xxv) dengan sengaja menggunakan kelaparan penduduk sipil sebagai metode berperang dengan cara menghentikan persediaan barang-barang yang dibutuhkan mereka untuk bertahan hidup (survival) dalam Konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional; dan (xxvi) memperkerjakan atau melibatkan anak-anak di bawah umur lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata atau menggunakan mereka untuk ikut serat aktif dalam petempuran. Dalam ayat 2 butir © menyatakan bahwa sebagian tindak pidana tersebut di atas dapat diberlakukan terhadap konflik bersenjata nasional, sebagaimana pelanggaran berat terhadap ketentuan-ketentuan dalam ke-empat Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949. Tindak pidana tersebut meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak ikut secara aktif dalam petempuran, termasuk anggota-anggota tentara yang telah meletakan senjatanya serta sakit, terluka, ditahan atau sebab-sebab lainnya, seperti (i) kekerasan terhadap jiwa dan raga, khususnya segala macam pembunuhan, pengundungan (mutilation), perlakuan yang kejam, dan penyiksaan; (ii) penghinaan terhadap martabat seseorang, khususnya perlakukan yang memalukan dan merendahkan; (iii) penyanderaan; dan (iv) penhukuman dan pelaksanaan hukuman/eksekusi tanpa didahului dengan putusan darimpengadilan yang dibentuk secara teratur yang membrikan segenap jaminan hukum yang diakui sebagai keharusan. Namun berdasarkan ayat (d) dari pasal ini menyatakan bahwa bentuk-bentuk tindak pidana ini tidak berlaku terhadap keadaan ketegangan atau kekacauan internal, seperti kerusuhan, kekerasan yang berdiri sendiri atau sporadik atau tindakan - tindakkan lain yang mempunyai sifat serupa. Dalam butir (e) pada pasal dan ayat yang sama menetapkan juga bahwa yang termasuk tindak pidana perang adalah pelanggaran berat lainnya terhadap hukum dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata berdasarkan hukum internasional, meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut: dengan sengaja melancarkan serangan terhadap penduduk sipil atau orang sipil yang tidak terlibat langsung dalam peperangan; (ii) dengan sengaja menyerang bangunan, material, unit-unit dan transportasi dan personel medis yang menggunakan tanda pembeda (distinctive emblem) dalam Konvensi jenewa sesuai dengan hukum internasional; (iii) dengan menyerang personel, instalasi - instalasi, bangunan unit-unit, atau kendaraan bantuan kemanusiaan dan misi penjaga perdamaian sesuai Piagam, sepanjang mereka berhak atas perlindungan yang diberikan sebagai orang sipil atau sasaran sipil menurut hukum internasional tentang konflik besenjata; (iv) dengan sengaja melakukan penyerangan terhadap tempat-tempat ibadah, pendidikkan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, atau amal, bangunan bersejarah, rumah sakit, dan tempat- tempat dimana orang-orang sakit atau terluka dikumpulkan, sepanjang tempat-tempat itu bukan untuk kepentingan militer; (v) merampas kota atau tempat, bahkan dengan penyerangan; (vi) melakukan pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran/prostitusi dan kehamilan secara paksa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) (f) seterilisasi secara paksa, atau bentuk kekerasan seksual lainnya yang dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap pasal 3 yang sama terdapat dalam Keempat konvensi Jenewa; (vii) mempe rkerjakan atau melibatkan anak-anak di bawah umur lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata atau menggunakan mereka untuk turut serta secara aktif dalam pertempuran; (vi ii) memerintahkan pemindahan lokasi penduduk sipil untuk alasan-alasan yang berkaitan dengan konflik, kecuali untuk alasan keamanan atau alasan-alasan militer yang mengharuskannya; (ix) membunuh atau melukai tentara lawan dengan curang; (x) menyatakan bahwa tidak akan ada tempat tinggal yang diberikan; (xi) mewajibkan orang yang dalam kekuasaan pihak lawan untuk melakukan pengundungan (multilation) fisik, atau untuk percobaan medis atau keilmuan apapun yang tidak dibenarkan oleh perawatan medis, gigi, atau rumah sakit terhadap seseorang, yang dilakukan oleh kehendak orang tersebut dan menyebabkan kematian atau bahaya serius terhadap kesehatan orang tersebut itu, dan (xii) menghancurkan atau merampas harta benda pihak lawan, kecuali tindakan tersebut terpaksa dilakukan demi kepentingan atau kebutuhan konflik. Kejahatan sebagaimana tersebut dalam ayat (20 butir (e) tersebut tidak berlaku dalam ketegangan atau kekacauan intrnal, sperti kerusuhan, kekerasan yang berdiri sendiri atau sporadik atau tindakan-tindakan lain yang mempunyai sifat serupa. Ketentuan ini berlaku terhadap konflik bersenjata di dalam wilayah suatu negara, antara pemerintah yang berwenang dengan kelompok bersenjata yang terorganisir. Kejahatan internasional, berdasarkan matriks yang disusun oleh Bassiouni30 hanya memiliki unsur internasional saja. Unsur internasional yang paling signifikan adalah perbuatan yang menggoncangkan hati nurani umat manusia atau melanggar niai-nilai bersama umat manusia (shocking to the conciance of humanity). Kejahatan ini hanya secara tidak langsung berpotensi mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Walaupun kejahatan ini tidak memenuhi ketiga unsur dan tidak berarti bukan merupakan kejahatan internasional, karena selain kejahatan ini diatur oleh berbagai hukum unternasional juga terakhir diatur dalam Statuta Roma. Menurut pendapat Bassiouni kejahatan ini tergolong pada internasional crimes , artinya tindak pidan tersebut tidak saja dipertanggungjawakan kepada individunya saja, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara. Sebagaimana uraian bentuk-bentuk perwujudan dari kejahatan perang ini terlihat dapat dimungkinkan keterlibatan negara cukup inten. Berdasarkan matrik unsur-unsur kejahatan internasional dari Bassiouni, kejahatan ini mempunyai unsur internasional yang signifikan, khususnya perbuatan yang menggoncangkan hati nurani umat manusia atau melanggar niai-nilai bersama umat manusia (shocking to the conciance of humanity) dengan explanation of rating-nya 10. Tindak pidana perang ini kurang mengancam baik langsung maupun tidak langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional (direct and indirect threat to world peace & security ), nilai explanation of rating-nya masing-masing hanya 2. Dari unsur transnasional maupun necessity element-nya justru significant, yaitu unsur transnasionalnya bersifat melintasi batas-batas wilayah negara (conduct affecting more than one State) dengan nilai explanation of rating-nya 10, melibatkan dan mengakibatkan kepada warga negara lebih dari satu negara (conduct including or affecting citizens of more than one State) nilai explanation of rating-nya 10 dan unsur menggunakan sarana dan prasarana atau cara-cara yang bersifat lintas batas negara (means or methods transcend national boundaries) nilai explanation of rating-nya 7. Necessity element juga bersifat important, yaitu dalam pemberantasan dan penegakan hukum pidana internasional terhadap tindak pidana ini diperlukan kerja sama internasional (cooperation of States necessary to enforce) nilai explanation of rating-nya 5. Sebagaimana telah dikatakan di atas bahwa perbuatan melawan hukum internasional yang nyata-nyata merupakan pelanggaran berat terhadap perlindungan masyarakat internasional merupakan kejahatan (crimes). Penalisasi atau kriminalisasi terhadap kejahatan perang (war crime) adalah merupakan usaha yang sunguh-sunguh dari PBB untuk melindungi umat manusia secara keseluruhan. Dengan demikian masalah perlindungan HAM 30 Annex 2:Characteristic of International, Bassiouni, supra note 15. baik pada waktu damai maupun perang merupakan kepentingan fundamental dari masyarakat internasional. Masalah penalisasi terhadap kejahatan perang (war crime) sudah banyak dipraktekan dalam hukum nasional negara-negara termasuk di Indonesia. Penerapan sanksi pidana terhadap kejahatan perang (war crime) dimaksudkan selain untuk upaya penjeraan bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan hukum perang yang merupakan hukum internasional , juga dimaksudkan untuk mempertahankan dan melindungi hak yang paling fundamental maupun sebagai kaidah fundamental dalam kehidupan manusia31. b. Tanggung Jawab Negara terhadap Kejahatan Perang (War Crimes). 1) Rezim Tanggung Jawab Negara. Berbicara tanggung jawab negara terhadap kejahatan perang adalah berbicara tentang rezim tanggung jawab negara terhadap kejahatan internasional. Membahas tentang rezim tanggung jawab negara adalah menganalisis bagaimana hukum internasional mengatur tentang pertanggungjawaban negara terhadap kejahatan internasional pada saat ini. Dengan perkataan lain rezim tanggung jawab negara adalah ketentuan-ketentuan (secondary rules) yang mengatur pelaksaan primary obligation dari negara yang telah melanggar primary rules and obligation, yaitu kejahatan internasional. Artinya bagaimana masyarakat internasional mengatur dan mempraktekan baik proses pertanggungjawabannya (secondary rules) maupun bentuk tanggung jawab negara (secondary obligation) terhadap kejahatan internasional yang dilakukannya (breach of primary obligation). Lebih jauh lagi mengkaji tentang bagaimana seharusnya, proses dan bentuk tanggung jawab (secondary rules and obligation) tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat internasional selanjutnya. Dalam paparan di bagian ini penulis mencoba mendeskripsikan dan menganalisis beberapa ketentuan hukum dan praktek internasional yang mengatur tentang tanggung jawab negara terhadap kejahatan internasional. Ketentuan-tentuan hukum internasional yang mengatur tentang pertanggungjawaban (rejim tanggung jawab) negara terhadap kejahatan internasional ini, pada dasarnya merupakan secondary rules daripada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mengatur tentang kejahatan internasionl (primary rules). Sebagaimana penjelasan di atas bahwa tanggung jawab negara terhadap kejahatan internasional dikelompokan menjadi dua. Pertama tanggung jawab negara terhadap kejahatan yang tidak (atau tidak langsung) dilakukan oleh negara (ordinary violations to international crimes) atau vicarius responsibility for international crimes, seperti international infraction dan international delicts. Kedua tanggung jawab terhadap kejahatan internasional yang direncanakan, dikehendakai dan dilakukan oleh negara secara langsung (extra-ordinary violations to international crimes) yaitu original responsibility for international crimes. Kejahatan internasional yang direncanakan, dikehendakai dan dilakukan oleh negara secara langsung, tergolong pada internasional crimes atau state crimes. Pertama proses dan bentuk tanggung jawab negara terhadap international infraction dan international delicts. Kedua tentang proses dan bentuk tanggung jawab negara terhadap kejahatan internasional yang termasuk internasional crimes atau state crime. 31 Salah satu fungsi hukum pidana adalah mempertahankan kaidah-kaidah hukum yang ada dalam lapangan hukum lainnya dengan cara memberikan sanksi yang tajam yang dikenakan terhadap harta benda, kehormatan, badan dan kadang-kadang nyawa seseorang. Lihat lebih jauh dalam Sidarto, Hukum Pidana I, Cetakan II, Yayasan Sidarto, 1990, hlm. 12-13 Rezim tanggung jawab negara dalam hukum pidana internasional pada dasarnya merupakan rezim pengaturan tentang penegakan hukum pidana internasional. Sebagaimana rezim tanggung jawab negara yang dibagi dua, maka rezim penegakan hukum pidana internasional juga dibagi dua, yaitu rezim penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan internasional yang direncanakan, dikehendakai dan dilakukan oleh negara secara langsung (extra-ordinary violations to international crimes) yaitu original responsibility for international crimes dan penegakan hukum pidana internasional dalam rangka menerapkan prinsip aut dedere aut judicare. Rezim penegakan hukum pidana yang pertama adalah bentuk sanksi internasional terhadap negara oleh Dewan keamanan PBB, baik melalui bab VI maupun Bab VII Piagam PBB seacara langsung. Dalam pemabahasan ini penulis hanya membahas tentang penegakan hukum pidana internasional dalam rangka pelaksanaan prinsip aut dedere aut judicare, yaitu bentuk tanggung jawab negara untuk menegakan hukum pidana internasional. Rezim penegakan hukum pidana internasional dalam rangka pelaksanaan prinsip aut dedere aut judicare, mempunyai dua pendekatan yaitu pendekatan tradisional (indirect controle) dan pendekatan modern (direct controle). Pendekatan tradisional (indirect controle) adalah penegakan hukum pidana internasional menggunakan instrumen hukum dan institusi nasional, yaitu penegakan hukum pidana internasional melalui forum peradilan nasional, baik hukum acara maupun hukum materiilnya. Pendekatan modern adalah penegakan hukum pidana internasional menggunakan instrumen hukum dan institusi internasional, yaitu penegakan hukum pidana internasional melalui peradilan internasional, baik bersifat ad hoc maupun permanen dan ketentuan acara dan materiilnya juga berupa hukum internasional. b. Prinsip aut dedere aut judicare dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional 1) Pendekatan Tradisional. Berkaitan dengan sistem penegakan hukum pidana internasional dalam pembahasan penelitian ini, hanya difokuskan pada pendekatan tradisional (indirect control), sebagai mana judul dan permasalahan yang diteliti. Pola penegakan hukum pidana internasional dengan menggunakan instrumen hukum dan atau lembaga peradilan di tingkat nasional ini sebenarnya dimungkinkan karena adanya dua landasan, yaitu teori dan hukum. Landasan teori dalam penegakan hukum pidana internasional dengan menggunakan pendekatan tradisional ini didasarkan pada teori hubungan hukum internasional dan nasional, khususnya teori monisme.32 Sedangkan landasan hukum dari pendekatan tradisional didasarkan pada prinsip kedaulatan negara dan tanggung jawab negara sebagaimana telah diuraikan di atas. 2) Pendekatan Modern. Forum pengadilan internasional baru diterapkan terhadap tindak pidana internasional tertentu dan bersifat ad hoc. Misalnya pengadilan terhadap penjahat perang pada waktu PD II 32 Persoalan hubungan hukum internasional dan hukum nasional adalah masalah tempat hukum internasional dalam hukum dalam arti keseluruhan, yaitu sebagai suatu jenis atau bidang hukum, hukum internasional merupakan bagian dari hukum pada umumnya. Sedangkan Teori Monisme dalam menyikapi hubungan tersebut didasarkan atas pemikiran bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian dari kesatuan yang lebih besar yaitu mengatur kehidupan manusia secara keseluruhan. Lihat lebih jauh Mochtar Kusumaatmadja, op.cit., hlm. 55-60. yaitu Mahkamah Peradilan Militer Nuremberg (Nuremberg indichment) dan Tokyo33, Mahkamah Pengadilam Bekas Yugoslavia (ICTY)34, serta Mahkakamah Pengadilan Rwanda (ICTR)35. ICC sebagai forum pengadilan pidana internasional yang permanen36, selain belum mempunyai kekuatan mengikat (come into force), juga yurisdiksinya terbatas yaitu hanya diterapkan pada tindak pidana internasional tertentu seperti tindak pidana genosida; tindak pidana terhadap kemanusiaan (crimes against humanity); tindak pidana perang (war crimes); dan agresi37. Dengan demikian tindak pidana internasional lainnya yaitu 19 dari seluruhnya berjumlah 24 (dua puluh empat) macam, tentunya diadili melalui peradilan nasional. c.Pengadilan HAM Berat sebagai Bentuk Tanggung Jawab Indonesia terhadap Kejahatan Internasional Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penegakan hukum pidana internasional melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan tradisional dan modern. Pendekatan tradisional atau dikenal dengan indirect control adalah penegakan hukum pidana internasional menggunakan instrumen hukum nasional atau penerapan domestik jurisdiction. Penegakan hukum pidana internasional tersebut telah dilakukan oleh Indonesia dalam rangka memenuhi tanggung jawab internasional terhadap terjadinya peristiwa pidana internasional di wilayah yurisdiksi Indonesia.38 33 Bandingkan Hartmann, Frederick, Basic Documents of International Relations, McGraw-Hill Book Company Inc., 1951, hlm. 253 34 Berkaitan dengan pembentukan ICTY ini, diawali dengan usulan statuta dari Sekjen PBB untuk peradilan kejahatan perang di Bekas Yugoslavia pada tanggal 3 Mei 1993 sebagaimana tercantum dalam Paragraf 2 dari Resolusi DK No. 808 (1993). Dengan melalui Resolusi DK No. 827 {S.C. Res. 827 U.N. SCOR (3217th mtg), U.N. Doc. S/RES/827 (1993)}, maka DK menyetujui Statuta dan membentuk ICTY tersebut. Lihat lebih jauh dalam Blakkesly, Christopher L., “Atrocity and Its Prosecution: The Ad Hoc Tribunal for the Former Yugoslavia and Rwanda” dalam Timothy L.H. McCormack & Gerry J. Simpson, The Law of War Crimes, Kluwer Law International, the Hague, 1997, hlm. 190 35 ICTR dibentuk pada tahu 1994 melalui Resolusi DK No. 995 (1994) {S.C. Res. 995 U.N. SCOR (3217th mtg), U.N. Doc. S/RES/995 (1994)}. Lihat ibid. 36 Mahkamah Pidana Internasional (ICC) ini merupakan wujud dari perkembangan hukum internasional yang sangat progresif. Statuta Roma tentang ICC ini mulai dibicarakan dalam Sidang Komisi VI MUPBB ke 48 tahun 1993 (G.A.Res. 31, U.N. GAOR, 48th Ses., 73d mtg., at 500, U.N. Doc. A/RES/48/31 (1993), dilanjutkan pada sidang ke 49 (1994) dan berakhir pada sidang ke 50 tahun 1996, yang sebelumnya diadakan sidang Komite ad hoc untuk merevisi Draft Statute selalma tahun 1995. Draft Statute ini ditetapkan melalui perjanjian internasional hingga menjadi Statuta Roma atau Statute for an International Criminal Court. ICC ini merupakan mahkamah peradilan internasional yang mempunyai yurisdiksi terhadap individu pribadi, dengan perlindungan berupa jaminan peradilan yang due process of law dan tidak berat sebelah. Lebih jauh lihat McCormack, Timothy L.H. & Gerry J. Simpson, “Achieving the Promise of Nuremberg: A New International Criminal Law Regime ?” dalam Timothy L.H. McCormack & Gerry J. Simpson, The Law of War Crimes, Kluwer Law International, the Hague, 1997, hlm. 230 38 Beberapa kasus pelangaran HAM berat dan menjadi perhatian, masyarakat internasional dalam hal ini PBB adalah kasus DOM di Aceh, Kasus Tanjung Priok, Talangsari Lampung, dan kasus Timor Timur, khususnya pasca jajak pendapat. Pelanggaran berat HAM di Indonesia sebenarnya dapat dibagi dua. Pelanggran HAM yang terjadi karena konflik horizontal dan pelanggran HAM yang disebabkan konflik vertikal. Pelanggran HAM dari konflik vertikal mendapat perhatian yang besar, baik dari kalangan LSM dalam negeri dan luar negeri juga menjadi perhatian PBB, khusunya pelanggaran HAM berat atau dugaan terjadinya crimes against humanity setelah jajak Perwujudan penegakan hukum pidana internasional dilakukan dengan membentuk pengadilan HAM Berat berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Berat. Penjelasan Undang-undang ini, menjabarkn bahwa untuk melaksanakan amanat Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia tersebut, telah dibentuk Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pembentukan Undang-undang tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di samping hal tersebut, pembentukan Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia juga mengandung suatu misi mengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta yang terdapat dalam berbagai instrumen hukum internasional lainnya yang mengatur hak asasi manusia yang telah disahkan dan atau diterima oleh negara Republik Indonesia. Sistem penegakan hukum pidana internasional tercermin dalam diktum dan batang tubuh (body of law) dari Undang-undang tersebut. Pembentukan pengadilan tersebut selain dalam rangka memenuhi tuntutan formal berdasarkan hukum internasional, juga didasarkan atas pertimbangan materil. Pertimbangan formal tersebut selain didasarkan hukum internasional juga didasarkan pada hukum nasional Indonesia. Sebagaimana penjelasan Undang-undang tersebut, yang menegaskan bahwa hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia harus dilaksanakan dengan penuh
oleh : nandang sambas Kata Kunci : Tayangan kekerasan dan perilaku anak Abstrak Era reformasi yang menuntut adanya keterbukaan dan kebebasan telah mempengaruhi kondisi dunia pertelvisian di Indonesia. Hal tersebut terutama dalam menyajikan tayangan-tayangan, termasuk acara hiburan bagi kalangan anak di bawah umur. Salah satu acara hiburan yang di tuding telah banyak mempengaruhi perilaku anak adalah sajian acara gulat bebas (smackdown). Kenyataan tersebut nampak dari banyaknya anak-anak yang menjadi korban kekerasan dari sesama temannya. Ada tiga pendekatan menurut pandangan kriminologi yang menjelaskan penyebab perilaku menyimpang. (1) pendekatan biologi, seseorang memiliki perilaku menyimpang karena ia memiliki kelemahan secara psikis.(2) pendekatan psikologis, seseorang berperilaku menyimpang karena adanya gangguan kejiwaan, sehingga ia tidak menyadari akan perbuatannya.(3) pendekatan sosiologis, seseorang berperilaku menyimpang karena pengaruh lingkungan yang buruk. Perilaku penyimpangan seorang anak pada dasarnya dipengaruhi oleh kondisi biologi dan lingkungan. Secara khusus anak melakukan perilaku menyimpang karena dipengaruhi hukum peniruan /imitasi. Walaupun masih terdapat berbagai kekurangan, secara yuridis normatif upaya perlindungan hukum terhadap anak relatif telah cukup memadai. Namun demikian, upaya-upaya memberikan yang terbaik bagi anak masih sebatas dalam tataran normative. I. Pendahuluan Memasuki penghujung tahun 2006 kalangan orang tua dikejutkan oleh berita tentang banyaknya korban yang dialami anak-anak sebagai akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sesama teman sepermainan. Korban yang dialami anak-anak tersebut, bukan saja telah mengakibatkan cidera atau luka memar melainkan ada yang pula yang sampai meninggal dunia. Masyarakat berasumsi bahwa munculnya perilaku “agresif” yang melanda kalangan anak-anak tersebut sebagai akibat semakin merebaknya acara stasiun televisi yang menyajikan adegan kekerasan. Dan tayangan acara gulat bebas atau “smackdown” dianggap sebagai tayangan yang paling bertanggungjawab. Reaksi muncul dari semua kalangan, bukan saja para orang tua, pihak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komnas Perlindungan Anak, termasuk kalangan Mentri pun mendesak agar tayangan televisi yang berisi adegan-adegan kekerasan segera diberhentikan. Bahkan pihak KPI akan mengajukan tuntutan pidana terhadap pengelola stasiun televisi yang tidak mengindahkan teguran yang telah diberikan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor.32 tahun 2002 tentang Penyiaran . Pemerintah Propinsi Jawa Barat sangat responsif, hal tersebut nampak dengan munculnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor. 5 tahun 2006 tentang Perlindungan Anak. Dikeluarkannya Perda tersebut sebagai wujud kepedulian untuk menjawab persoalan perlindungan anak di Jawa Barat . Berbicara masalah kekerasan terhadap anak, pada umumnya masyarakat berpandangan secara sempit. Telah terjadi kekerasan apabila si anak nampak dalam keadaan luka atau sakit pada bagian anggota tubuhnya. Dengan demikian, mengartikan kekerasan lebih kepada kekerasan fisik belaka. Sesungguhnya kekerasan bukan hanya tindakan yang nampak secara fisik, melainkan termasuk pula tindakan-tindakan secara psikis. Dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ditegaskan bahwa Kekerasan adalah : “ Setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum” . Sedangkan kekerasan terhadap anak diartikan sebagai: “Perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional”. Atas dasar hal tersebut, secara umum kekerasan dapat berupa : 1. Kekerasan fisik 2. Kekerasan seksual 3. Penelantaran 4. Kekerasan emosional 5. Kekerasan ekonomi/ eksploitasi komersial. Sedangkan dampak psikologis akibat dari kekerasan dapat berupa : 1. Rasa takut yang berlebihan 2. Perasaan curiga /paranoid 3. Anti sosial 4. Hilangnya kepercayaan diri 5. Stress berat/depresi 6. Rendah diri/inferior Betulkan perilaku kekerasan yang saat ini melanda kalangan anak-anak merupakan dampak dari seringnya anak-anak menonton tayangan-tayangan yang memuat adegan kekerasan semacam smack down ? Pakar hukum dan Komunikasi mengatakan, media massa merupakan salah satu saluran komunikasi yang sangat efektif (mudah mempengaruhi perilaku khalayak). Menurut beliau maraknya media massa (termasuk media elektronik) menyajikan informasi-informasi yang sarat dengan kekerasan, terutama terjadi menjelang runtuhnya kekuasaan orde baru (orba). Sekitar tiga tahun sebelum pemerintahan orba terguling, kerusuhan politik dan kerusuhan sosial mulai merebak di beberapa daerah. Sejak saat itu pula media massa mulai ”membudayakan” informasi tentang kekerasan, yang berimplikasi kekerasan informasi. Artinya, informasi yang bersifat keras, mengerikan bagi audience. Informasi mencangkup berita, ulasan, tajuk, karikatur, pojok, tulisan wartawan, dll. Mengkaji masalah kekerasan kaitannya dengan masalah anak, maka anak bisa dalam posisi sebagai obyek maupun sebagai subyek dari kekerasan. Namun demikian, tindak kekerasan apapun bentuknya merupakan suatu perilaku menyimpang (deviance). Bahkan termasuk tindakan pelanggaran hukum, yang sudah barangtentu merupakan perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh anak-anak. Dalam pandangan hukum pidana kekerasan dikualifikasikan sebagai salah satu bentuk kejahataan. Secara yuridis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengartikan kekerasan sebagai perbuatan yang dapat membuat orang pinsan atau tidak berdaya . KUHP mengatur tindak kekerasan sebagaimana tercantum dalam Bab XX dengan title Penganiayaan, diatur mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Ancaman sanksi pidana bagi pelaku, antara tiga bulan sampai tujuh tahun penjara. Dalam Pasal 351 ditegaskan bahwa : (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. (2) Jika perbauatan mengakibatkan luka-lika berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja msrusak kesehatan. (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Dengan melihat rumusan di atas, maka perbuatan seorang anak yang memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, otomatis dapat diadili di muka sidang pengadilan. Dalam Pasal 21 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ditegaskan bahwa : “ sidang Anak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dalam hal perkara Anak Nakal”. Bila dikaitkan dengan Pasal 1 angka 2 huruf b, dari UU tersebut tentang definisi anak nakal, bahwa pengertian Anak nakal adalah “ Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”. Namun perlu disadari bahwa seorang anak yang melakukan tindak kekerasan, sesungguhnya dia sendiri tidak sepenuhnya menginsyafi makna dari perbuatan yang dilakukanya. Sesungguhnya dia adalah korban dari kondisi lingkungan yang tidak kondusif bagi perkembangan jiwa anak. Atas dasar hal tersebut, baik KUHP maupun Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur kekhususan-kekhususan dalam menangani seoranag anak yang melakukan pelanggaran hukum. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam rangka penegakkan hukum, para penegak hukum tetap dalam koridor mengedepankan serta memberikan perlindungan yang terbaik bagi anak. II. Permasalahan 1. Adakah pengaruh tayangan media elektronik (termasuk tayangan kekerasan) terhadap perilaku menyimpangan seorang anak ? 2. Sejauhmana hukum positif memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan ? III. Pembahasan III.1. Faktor-faktor penyebab seorang anak berperilaku menyimpang. Perilaku menyimpang (deviance), pada dasarnya adalah merujuk kepada perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan tata susila yang tentukan oleh masyarakat. Menurut pandangan para ahli sosiologi, suatu perbuatan dianggap menyimpang tergantung pada penilaian yang dibuat oleh individu atau masyarakat. Robert Merthon, mengartikan deviance sebagai kelakuan yang menyimpang secara signifikan daripada norma-norma yang dianggap oleh masyarakat sebagai munasabah dan morally binding bagi orang-orang yang menduduki status berlainan. Albert Cohen, menyatakan bahwa perilaku deviance ialah kelakuan yang melanggar norma-norma dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam pengertian yang luas, deviance bisa diartikan sebagai setiap tingkah laku yang tidak mematuhi norma sosial suatu masyarakat. Dan dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa dan buruk. Tingkah laku tersebut dapat menimbulkan perasaan marah dari masyarakat, sehingga bisa dilakukan tindakan pencegahan/larangan termasuk menjatuhkan sanksi atau hukuman. Sebagaimana telah disinggung pada uraian terdahulu bahwa tindak kekerasan sebagai salah satu bentuk perilaku menyimpang, pada umumnya merupakan tindakan yang diketegorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu tindak kekerasan merupakan perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan oleh siapapun, termasuk anak-anak. Pada hakikatnya tindakan kekerasan sebagai perilaku menyimpang, merupakan tindakan yang dapat merugikan siapapun. Walaupun demikian, para ahli psikologi mengenal perbedaan istilah yang dipakai terhadap subyek atau pelaku dari tindak kekerasan. Bagi seorang anak yang melakukan tindak kekerasan, walaupun hakikat serta akibat yang ditimbulkan sama dengan yang dilakukan orang dewasa, mereka memberikan julukan yang berbeda dibandingkan dengan pelaku orang dewasa. Untuk pelaku anak, sering memberi istilah “Juvenile Delinuency” atau anak nakal. Tujuannya untuk menghilangkan image serta stigma pada diri si anak. Dari berbagai teori kriminologi yang berkembang, usaha menjelaskan tentang perilaku menyimpang dapat diketegorikan kedalam tiga pendekatan. 1. pendekatan Biologi 2. pendekatan Psikologi 3. pendekatan Sosiologi Pendekatan Biologi. Menurut pendekatan biologi, tingkah laku seseorang didasarkan pada ciri-ciri biologinya, seperti gens, keturunan darah dan sebagainya. Teori ini juga berpandangan bahwa seseorang berperilaku menyimpang karena terdapat suatu kelainan dan kelemahan dalam pembentukan fisiknya yang menyebabkan tingkahlakunya luar biasa atau kearah perilaku menyimpang. Berdasarkan teori yang diungkapkan Cesare Lombroso , bahwa penentu utama gejala penyimpangan adalah faktor biologi, yaitu ciri-ciri fisik seseorang yang dibawa sejak lahir ( born criminal type ). Seorang yang berperilaku menyimpang biasanya mempunyai ciri fisik tertentu seperti, muka bengis, rambut panjang tidak beraturan, mata cekung, dahi lebar, dlsb. Menurut William H. Sheldon, tingkah laku seseorang ada kaitannya dengan bentuk badannya. Misalnya, orang gemuk dan pendek / tipe endomorph adalah manusia suka bersosial, gemar makan dan mempunyai falsafah hidup yang mudah. Tipe ektomorph yaitu orang yang kurus dan lemah lembut, bersifat sensitif, mudah tersinggung dan tidak begitu sosial. Tipe mesomorph, yaitu jenis badan tegap dan kuat, biasanya orang yang mudah resah dan besar tenaga dan tidak sensitif. Dari ketiga tipe tersebut, jenis mesomorph besar kemungkinan memiliki sifat perilaku menyimpang. Tiangkah laku penyimpang atau delinkuen pada anak-anak dan remaja dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga dapat oleh cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir. Kejadian tersebut berlangsung : a. melalui gen atau plasma pembawa sifat dalam keturunan, atau melalui kombinasi gen. Dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu, yang semuanya bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku, dan anak-anak menjadi delinkuen secara potensial. b. Melalui pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa/ abnormal, sehingga membuahkan tingkah laku delinkuen. c. Melalui pewarisan kelemahan konstitiusional jasmaniah tertentu yang menimbulkan tingkahlaku delinkuen atau sosiopatik. Misalnya cacat jasmaniah bawaan brachydactilisme (berjari-jari pendek) dan diabetes insipidius (sejenis penyakit gula) erat berkorelasi dengan sifat kriminal serta penyakit mental. Pendekatan Psikologi. Menurut teori psikologi, tingkah laku menyimpang adalah hasil daripada pikiran tidak sadar atau terganggu. Pengalaman pahit yang dialami pada saat awal akan memberi kesan buruk pada perkembangan personaliti. Toeri ini menekankan sebab-sebab kejiwaan sebagai faktor pendorong seseorang melakukan perilaku menyimpang. Antara lain faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi rationalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik bathin, emosi yang kontroversal, kecenderungan psikopatologis, dll. Delinkuensi merupakan bentuk penyelesaian atau kompensasi dari masalah psikologis dan konflik batin dalam menanggapi stimuli eksternal/sosial dan pola-pola hidup keluarga yang patologis. Sebagian besar dari jumlah anak-anak delinkuen berasal dari keluarga berantakan (broken home). Kondisi keluarga yang tidak bahagia dan tidak beruntung jelas membuahkan masalah psikologis personal dan penyesuaian diri yang terganggu pada diri anak-anak, sehingga mereka mencari kompensasi di luar lingkungan keluarga guna memecahkan kesulitan batinnya dalam bentuk perilaku delinkuen. Pendekatan Sosiologis. Para sosiolog berpendapat, penyebab tingkah laku menyimpang pada anak-anak adalah murni sosiologis atau sosio-psikoilogis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau internalisasi simbolis yang keliru. Maka faktor-faktor kultural dan sosial itu sangat mempengaruhi, bahkan mendominasi struktur lembaga-lembaga sosial dan peranan sosial setiap individu ditengah kelompoknya partisipasi sosial, dan pendefinisian diri atau konsep dirinya. Healy dan Bronner sarjana ilmu sosial dari Universitas Chicago, banyak mendalami tentang sebab-sebab sosio-genis kemunculan delinkuensi anak. Ia terkesan oleh kekuatan kultural dan disorganisosi sosial di kota-kota yang berkembang pesat, dan menumbuhkan banyak tingkah laku delinkuen pada anak remaja serta pola kriminal pada orang dewasa. Cepatnya pertambahan penduduk, daerah-daerah perkotaan menjadi cepat pula berubah. Sebagian besar daerah dipakai untuk mendirikan bangunan-bangunan, industri dan perdagangan, perumahan penduduk, kantor pemerintah dan militer. Semua itu mempunyai dampak sampingan berupa disrupsi sosial (kebelahan dan kekacauan sosial) antara lain kenakalan anak dan remaja. Karier kejahatan anak sesungguhnya dipupuk oleh lingkungan sekitar yang buruk dan jahat. Dari ketiga pendekatan tersebut di atas, nampak bahwa walaupun masing-masing teori memiliki kelemahan, namun kesemuanya dapat dijadikan sebagai rujukan dalam kontek memahami perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak. Namun demikian tidak bisa dianggap bahwa teori yang satu lebih tepat dibandingkan dengan yang lainnya. Dalam perkembangan kriminologi modern diakui bahwa usaha menemukan causa kejahatan tidak lagi didasarkan kepada satu faaktor saja/faktor tunggal (sigle factor), malinkan multi faktor (multy factor). Walaupun ada satu faktor yang dominan untuk terjadinya kejahatan. Para ahli psikologi anak mengakui bahwa motivasi seorang anak melakukan perilaku menyimpang sangat berbeda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa melakukan kejahatan lebih didasarkan karena adanya dorongan yang datang dari dirinya sendiri/pilihannya, sedangkan seorang anak pada umumnya melakukan penyimpangan karena dua hal. Pertama karena dipengaruhi oleh pertumbuhan fisik yang sejalan dengan perkembangan jiwa, kedua sangat besar pula dipengaruhi oleh kondisi sosio-cultural. Menurut pemikiran aliran positive bahwa manusia dan pemikirannya berkembang secara perlahan-lahan (teori evolusi). prilakunya dipengaruhi oleh determinisme biologi dan determinisme cultural (pengaruh sosial, budaya dan lingkungan dimana seseorang hidup). Kaitannya dengan pengaruh sosio kultural, Gabrile Tarde mengungkapkan bahwa seorang melakukan perilaku menyimpang karena dipengaruhi oleh hukum peniruan (imitasi). Teori inipun dikembangkan oleh Sutherland dengan teori Asosiasi Deferential. Sutherland menyatakan bahwa anak dan remaja menjadi delinkuen disebabkan oleh partisipasinya di tengah-tengah suatu lingkungan sosial, yang ide dan teknik delinkuen tertentu dijadikan sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu semakin lama anak bergaul dan semakin intensif relasinya dengan perilaku menyimpang, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya assosiasi deferential tersebut. Dan semakin besar kemungkinan anak-anak remaja benar-benar menjadi kriminal. Sedangkan menurut teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory), bahwa perilaku delinkuen dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana semua perilaku nondelinkuen. Beberapa jalan mempelajari tingkah laku antara lain, melalui observasi (observation), pengalaman langsung (direct exposure), dan penguatan yang berbeda (differential reinforcement). Menurut Albert Bandura, sebagai tokoh utama social learning theory bahwa individu-individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui behavioral modeling : seorang anak belajar bagaimana bertingkah laku secara ditransmisikan melalui contoh-contoh yang terutama datang dari keluarga, sub-budaya, dan media massa. Dari teori-teori yang diungkapkan oleh para ahli tersebut nampaknya dapat kita terima, bahkan memperkuat keyakinan bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan pengaruh media massa dengan perilaku anak. Sebagaimana juga diungkapkan A.Muis bahwa media massa memang merupakan sarana komunikasi yang sangat efektif (mudah mempengaruhi perilaku khalayak). Manakala media dengan gencar-gencarnya menyajikan berbagai tayangan yang penuh dengan adegan kekerasan atau kekejaman sosial, dihadapkan kepada kondisi seorang anak dengan berbagai kelemahannya, maka melalui proses transformasi budaya kekerasan akan melembaga pada diri seorang anak. Terjadinya kondisi demikian dipengaruhi pula oleh kondisi sosio-politik yang terjadi sebagai akibat adanya perubahan pasca reformasi. Era reformasi telah membawa peningkatan kekerasan atau kekejaman sosial. Media Massa pun terlibat didalamnya dengan pemberitaan yang kian bernuansa kekerasan dan sensasi yang berlebihan. Kekerasan menjadi begitu permisif dalam kehidupan keluarga. Setiap hari kita disuguhi dengan berbagai tayangan yang penuh dengan adegan kekerasan, sehingga tidak ada lagi ibu-ibu yang menjerit ketika melihat suatu tayangan yang penuh luka dan ceceran darah di sekujur tubuhnya. Anak-anakpun sudah terlalu akrab dan terbiasa mengkonsumsi tayangan-tayangan seperti itu. Padahal ada ungkapan bahwa “Apa yang anda tonton, itulah cermin watak anda kelak “. Dalam kondisi demikian, para pelaku mediapun tidak mau disalahkan. Dengan dalih kebebasan pers, demokrasi, keterbukaan, HAM dan lain-lain, seolah-olah bisa menghalalkan segala cara. Hal tersebut diperkuat dengan legalitas formal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Peraruran perundang-undangan yang yang dibuat dalam suasana euphoria reformasi secara tidak langsung telah memberikan keleluasaan kepada “para pelaku usaha” dibidang media massa. Pasal 4 Undang-Undang Nomor.40 tahun 1999 tentang Pers secara tegas dinyatakan bahwa : (1) kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberendelan atau pelarangan penyiaran. (3) untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Sedangkan dalam Pasal 18 ditegaskan bahwa : (1) Setiap orang yang secara malawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah). III.2. Aspek Hukum Perlindungan terhadap Anak. Dari prespektif hukum, upaya perlindungan terhadap anak dirasakan sudah cukup memadai. Hal tersebut nampak dari begitu banyaknya peraturan perundang-undangan yang secara substansial mengatur masalah kepentingan anak. Peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain : 1. Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 2. Undang-Undang Nomor. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 3. Undang-Undang Nomor. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan 4. Undang-Undang Nomor.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 5. Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 6. Undaung-Undang Nomor. 25 tahun 1997 tentang Ketenaga Kerjaan 7. Undang-Undang Nomor. 39 tangu 1999 tentang Hak Azasi mausia 8. Undang-Undang Nomor. 23 tanuh 2002 tentang Perlindungan Anak 9. Undang-Undang Nomor. 32 tahuin 2002 tentang Penyiaran. 10. Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2003 Tentang Pendidikan 11. Undang-Undang Nomor.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Secara konstitusional, UUD 1945 secara tegas telah memberikan landasan konstitusional dalam hal perlindungan terhadap anak. Dalam Pasal 34, dengan tegas menyatakan bahwa ”Pakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal tersebut menunjukan bahwa negara bertanggungjawab atas kondisi anak dari keterlantaran. Adanya kewajiban bagi setiap orang tua untuk memberi perhatian terhadap anak, dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam pasal 45. Ditegaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak kawin atau berdiri sendiri, walaupun perkawinan putus. Sedangan UU No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, ketentuan yang secara prinsip mengataur masalah perlindungan anak antara lain : • , Adanya prinsip dasar dari perlindungan terhadap hak-hak anak meliputi: non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2. • Hak setiap anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4),. • Hak Setiap anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9). • Hak setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, untuk mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya. (Pasal 13) • Hak bagi setiap anak untuk memperoleh perlindungan dari : a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e. pelibatan dalam peperangan (pasal 15). Begitu juga dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, secara khusus mengatur tentang perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam perkara pidana. Atas dasar pertimbangan bahwa anak sebagai sumber daya yang memiliki ciri dan sifat khusus, maka perlu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Penjabaran dari tujuan tersebut, maka anak yang dihadapkan dalam proses peradilan perlu ditangai dengan arif dan bijaksana, serta selalu melibatkan orang tua dan para pekerja sosial (social worker), termasuk psikolog . Dalam Pasal 5 diatur tentang pertimbangan penyidik untuk mengembalikan anak yang berusia dibawah 8 tahun, kepada orang tuanya apabila masih dapat dibina oleh orang tuanya. Adanya larangan menggunakan atribut atau pakaian kedinasan bagi para penegak hukum dalam melakukan memeriksa seorang anak yang terlibat tindak pidana sebagaiman diatur dalam Pasal 6. Ketentuan tentang Persidangan yang harus dilalakukan dalam sidang yang tertutup sebagaimana diatur dalam pasal 8. Sedangan Pasal 26 mengatur tentang larangan untuk tidak menjatuhkan ancaman pidana lebih dari ½ dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Dan setinggi-tingginya selama 10 tahun bagi tindak pidana yang diancam pidana mati. Dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur paya khusus terhadap anak binaan. Seperti Penempatan anak binaan baik anak pidana, anak negara, maupun anak sipil di tempatkan di LAPAS Anak. Adanya program-program pembinaan yang sejalan dengan tingkat pendidikan anak binaan, termasuk mengikuti pendidikan formal. Dalam undang undang tentang Penyiaran diatur tentang pedoman perilaku penyiaran, bahwa dalam menyiarkan suatu tayangan selain harus memperharikan nilai-nilai agama, moral dan peraturan perundng-undangan yang berlaku, juga harus memperhatikan norma-norma lain yang berlaku di masyarakat. Secara khusus isi siaran hal-hal yang harus dijadikan pedoman dalam penyiaran antara lain hormat terhadap pandangan keagamaan; kesopanan dan kesusilaan; pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme; dll . Berbagai ketentuan yang berupa kesepakatan internasional sudah banyak pula mengatur tentang masalah anak. Ketentuan tersebut antara lain : 1. Deklarasi Genewa tentang Declaration of The Right on The Child, tahun 1924. 2. U.N. General Asembly Declaration On The Right Of The Child, tahun 1959. 3. International Covenant On Civil And Political Rihgt, tahun 1966. 4. International Covenant On Economic, Social and Cultural, tahun 1966. 5. U.N. Standard Minimum Rule Juvenile Justice ( Beijing Rule) tahun 1985. 6. U.N. Convention On The Right Of The Child ( CRC ), tahun 1989. 7. dll. III. Penutup 1. Simpulan Dari apa yang telah dipaparkan dalam uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa : 1. Dengan melihat berbagai kelemahan baik kondisi biologismaupun secara psikologis, perilaku seorang anak sangat renta dari pengaruh yang ada disekilingnya. Terutama besar kemungkinan dipengaruhi oleh apa yang sering ia lihat, termasuk tayangan-tayangan dalam bentuk visual. Selain karena sifat-sifat kejiwaan yang dimiliki anak, diakui pula bahwa media memiliki daya tarik yang sangat kuat untuk mempengaruhi perilaku seseorang. Teori yang dikemukakan Gabrile Tarade dengan hukum peniruanya/Teori Imitasi serta teori belajarnya yang dikembangkan oleh Sutherland sangat relevan untuk diterapkan dalam kasus anak pelaku kekerasan. Dengan demikian nampak bahwa ada hubungan yang sangat erat antara maraknya tayangan kekerasan dengan munculnya penomena tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak. 2. Secara yuridis upaya perlindungan hukum terhadap anak dari berbagai perlakuan yang dapat merugikan masa depan anak dirasakan sudah cukup memadai. Hal tersebut nampak dari begitu banyaknya peraturan perundang-undangan yang secara substansial mengatur tentang hak-hak anak. Dalam lingkup yang lebih luas, kesepakatan-kesepakatan internasional telah banyak pula reomendasi-rekomendasi yang secara khusus mengatur masalah hak-hak anak. Persoalannya adalah banyaknya ketentuan yang melandasi upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, namun secara umum masih sebatas dalam tataran normative. 2. Saran-saran. 1. Mengingat kondisi seorang anak memiliki banyak kelemahan dan kekurangan, sudah seharusnya semua pihak mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (the best interest of the child) 2. Karena begitu besarnya pengaruh tayangan audio visual terhadap perilaku seseorang, terutama bagi anak-anak, maka pemerintah sudah seharusnya melakukan tindakan pembinaan bagi para pengelola stasiun televisi. Khusus kepada instansi yang terkait pembinaan dimaksud terutama dalam hal menseleksi tayangan-tayangan yang dapat membahayakan masa depan anak. 3. Sebaiknya pasal-pasal UU tentang penyiaran yang dirasakan berlebihan dan lebih mengedepankan kebebasan dikaji kembali. Sehingga ada keseimbangan antara kebebasan dan perlindungan masyarakat. 4. Adanya Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) benar-benar dapat berjalan sesuai dengan pungsi dan perananya, sehingga dapat menjadi penegak hukum bagi penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. 5. Adanya berbagai UU yang memberikan perlindungan terhadap anak, sudah selayaknya diimplementasikan dengan baik. Agar pihak-pihak yang mempunyai potensi melakukan tindakan atau kebijakan yang dapat merugikan masa depan anak lebih berhati- hati.
PEREDUKSIAN RASIONALITAS DAN FUNGSI RASIONALITAS EMOTIF DALAM TEORI PILIHAN RASIONAL PADA KAJIAN EKONOMI HUKUM Oleh Teddy Asmara Dosen Magister Hukum Unswagati, Jl. Terusan Pemuda No. 1. Cirebon, E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Abstract The mental block of behavioral approach when implemented rational choice theory in economic law studies is actually reflection of its unrealistic core assumption: that people subject to law act rationally. That assumption or postulate is deductively elaborated into crudely conception of economic and psychological, and it is nothing else but necessarily to hold their paradigms that reasoned out the human frame of reference in an incentive-disincentive mechanism or the stimuli-respond design. No doubt the results of research that insisted arbitrary concepts and ignored inductive method would be artificial and partial nature, and essential dehumanization, or that research based on economy or psychology concept alone is not sufficient to accout for legal behaviour processes. Hence, legal economic scholars should established analysis the mind and act linkage through thick description, for example, by followed anthropology discipline has commited to holistic explanation, look at the people’s entity as it is in realities. Keyword: law economic, rationality construction, rational choice theory, anthropological approach. PENDAHULUAN Klaim retorik bahwa tak ada bidang hukum yang tak bisa dikaji oleh ekonomi1 khusus-nya yang mengandalkan teori pilihan rasional (selanjutnya disingkat TPR) diikuti oleh kritik terhadap apologi-apologi rasionalitas dari para pengkaji yang sejatinya termasuk puak behaviorisme atau koloborasinya dengan memanfaatkan psikologi kognitif. Oleh karena itu, tak ayal lagi, pembicaraan kritis bisa mengarah kepada: aplikasi rasionalitas instrumental selaku figur homo economicus; pendekatan behavioral yang memformat perilaku hukum dengan mekanisme reward and punishment; dan psikologi kognitif yang mengalienasi aspek bawah-sadar dari pengonsepan rasionalitas. Ketiganya senantiasa dibicarakan secara bersamaan dengan penekanan kepada salah satunya, dan seperti biasa melanjut ke aras paradigmatik untuk menyoal esensi tindakan manusia dalam realitas sosial yang menjadi ranah kajiannya, mulai dari aspek ontologis sampai metode deduksinya.2 Aspek mana yang lebih dikritisi tidaklah penting, sebab pada hakikatnya merupakan uji reliabilitas dalam proses pendewasaan analisis ekonomi hukum, yakni seperti estimasi Cass R. Sunstein, bahwa masa depan kajian ekonomik hukum terletak 1 Richard A. Posner, “Values and Consequences: an Introduction to Economic Analysis of Law,” dalam Chicago Economic Working paper. No. 53. 1998. hlm. 1-2. 2 Lihat misalnya: Bruce Chapman.”Legal Analysis of Economics: Solving the Problem of Rational Commitment,” dalam Chicago-Kent Law Review . Vol. 79. 2004. hlm. 471; Thomas S. Ulen. “The Unexpected Guest: Law and Economics, law and other Cognate Disciplines, and the Future of Legal Scholarship,” dalam Chicago-Kent Law Review. Vol. 79. 2004. hlm. 623; dan Claire A. Hill, “Law and economics in the Personal Sphere.’ dalam Law and Social Inquiry. Vol. 29. No. 1. 2004. hlm. 225-6. pada penyempurnaan konsep tindakan dan pilihan (new and better understandings of decision and choice) yang menjadi postulasi dasar TPR.3 Penyempurnaan itulah sebagai topik yang akan dibahas dengan mema-parkan proses falsifikasi yang merupa sisi kritis psikologis dan sosiologis TPR dalam pengon-sepan rasionalitas, pemaksimalan kemanfaatan, dan tindakan rasional. Proses falsifikasi tersebut secara diskursif akan diurai dengan mengulas: (1) bagaimana konsekuensi epistemologik pereduksian rasionalitas instrumental dalam TPR terhadap kajian ekonomi hukum? dan (2) bagaimana fungsionalisasi potensi rasionalitas emotif dalam TPR diaplikasikan pada kajian ekonomi hukum? Selanjutnya, dalam kerangka memerikan konsep rasionalitas berhukum dalam makna yang utuh dan penuh (holistik), akan ditawarkan perspektif antropologik sebagaimana anjuran Oliver W. Holmes: “cara pikir yang sangat tepat adalah melihat dan mempelajari hukum sebagai hamparan dokumen antropologik.”4 Oleh karena itu, walaupun di penghujung ulasan hanya menampilkan fenomena kognisi ke-Indonesiaan secara sekilas dan fragmentaris, namun diharapkan cukup untuk mengilhami pencarian teorisasi rasionalitas yang orisinal serta aplikatif pada kajian ekonomi hukum bangsa kita. PEMBAHASAN A. Pereduksian Rasionalitas Ekonomik Kendati law and economic dan economic analysis of law dapat disamakan, tetapi menurut Bruce Chapman masing-masing mempunyai penekanan yang berbeda, yang pertama lebih mengarah pada penggunaan konsep hukum dan konsep ekonomi secara setara, saling keter-kaitan atau semacam koloborasi, sedangkan yang kedua, ekonomilah yang menyediakan pe-rangkat metode dan analisis terhadap hukum sebagai obyek kajiannya.5 Chapman tidak salah walau bisa keliru, mengingat pembeda satu dengan lainnya tersamar oleh kesamaan pendekat-an behavioral dan merasuknya analisis TPR ke dalam kajian ekonomi hukum. Komentar Russel B. Korobkin bahwa TPR sebagai jantungnya teori mikroekonomik modern,6 boleh jadi sebagai tanggapan atas kelatahan pengkaji ekonomik hukum mengikuti cara berpikir Richard A. Posner yang meyakini postulasi ekonomi, bahwa manusia sebagai makhluk yang memaksimalkan tujuannya secara rasional.7 Tradisi kaum Posnerian tanpa ragu mendesain kajian mikro dengan dan dalam konfigurasi rasionalitas yang oleh Max Weber di-kualifikasi sebagai jenis instrumental,8 yakni suatu prinsip berpikir yang lebih mementingkan cara-cara untuk mencapai tujuan hlm.1174. 1899. hlm. 99. 3 Cass R. Sunstein, Behavioral Analysis of Law”, dalam Chicago-Kent Law Review. Vol. 64. 1997. 4 Oliver Wendell Holmes. Law in Science and Science in Law, ‘ dalam Harvard Law Review. Vol.12. 5 Chapman, Loc cit. 6 Russell B. Korobkin and Thomas S. Ullen, “Law and Behavioral Science: Removing the Rationality Assumption from law and Economics,” dalam California Law Review. Vol. 88. 2000, hlm. 9. 7 Richard A. Posner, Economic Analysis of Law. Boston, Little Brown, 1998. hlm.3. Pada konteks ini, kajian ekonomi hukum merujuk kepada ilmu ekonomi itu sendiri yang menjadi acuannya, yakni suatu konstelasi berpikir atas asumsi bahwa manusia berpikir secara rasional dan mampu mengambil keputusan secara rasional. Implikasinya, tindakan hukum individu selalu berdasar atas kalkulasi untung-rugi dari setiap pilihan dan mengambil pilihan yang memberi keuntungan maksimal. 8Weber membedakan rasionalitas dalam konteks tindakan sosial menjadi empat tingkat: rasionalitas nilai, rasionalitas instrumental, tindakan afektual, dan tindakan tradisional. (Max Weber, Economy and Society: an Outline Interpretative Sociology. (Guenther Roth & Clauss Wittich. Eds). New York, Beidmester, 1978. hlm. 24-5; dan Law in Economic and Society. (Edward Shill Max Rheinstein. tld). New York, Simon and Schuter, 1954. hlm. 1-2. daripada nilai dari tujuan itu sendiri.9 Keandalan konsep-sinya di aras kontemplasi tercabar oleh kelemahannya di ranah empirik, baik proposisinya yang tidak taat asas,10 maupun ketaatan itu sendiri (take for granted) yang mengekang proposisinya tidak bisa menjamah dunia hukum yang familiar dengan konsep internalisasi.11 Dengan cara berpikir yang demikian, kendala konseptual segera menampak manakala masuk ke alam realitas sosial seraya membawa postulat yang tak boleh diralat.12 Apakah karena menghindar atau malah terperangkap, keduanya sama berjalan mengikuti asumsi-asumsi pengonsepan rasionalitas, perilaku rasional, dan pemaksimalan kemanfaatan secara implisit.13 Posner tetap konsisten pada aksioma-aksioma ekonomik, seperti: pemaksimalan kemanfaatan sebagai karakter ekonomik manusia yang harus dipandang secara rasional dan jangan dika-caukan dengan kesadaran; ilmu ekonomi bukan teori tentang kesadaran melainkan sebagai disiplin ilmu tentang pilihan rasional dalam suatu kondisi (world) terbatasnya sumberdaya yang dibutuhkan; konsep rasionalitas ekonomik cenderung obyektif daripada subyektif; rasio-nalitas adalah kemampuan dan kecenderungan menggunakan nalar secara instrumental untuk memperoleh sesuatu dalam kehidupan.14 Pada kesempatan lain, ia menegaskan agar analisis ekonomik hukum melepaskan diri dari model-model hiperrasional, tanpa emosi, ketidak-wajaran, dan supremasi egoistik.15 Dengan kata lain, ia mengajukan premis bahwa suatu perilaku itu rasional sepanjang ditujukan untuk memaksimalkan capaian tujuan, dan operasionalisasinya sebagai teknik analisis harus melihat realitas kehidupan manusia yang pikirannya bebas dari atribut psikologis dan tingkah lakunya lepas dari ikatan sosiologis. Padahal, mere-duksi tindakan manusia selaku individu yang memaksimalkan kepentingan diri hanya akan mengulang persoalan klasik Hobbesian problem order,16 oleh karena itu konsensus sebagai prasyarat primer legitimasi kehidupan sosial justru cenderung mengharuskan individu me-nyampingkan atau menunda pemuasan pribadi. Jeanne L. Schroeder menanggapi pengasingan atribut-atribut psikologis dari skema ana-lisis ekonomi hukum, ialah sebagai refleksi pandangan Posner yang melihat hukum dan eko-nomi sebagai ilmu kebijakan dan ambisi memperlakukan teori harus bersifat instrumental un-tuk memprediksi respon pelaku terhadap insentif dan disinsentif yang ditetapkan oleh hu-kum.17 Komentar Schroeder pun secara tidak langsung menyingkap motivasi Posner, bahwa pemanipulasian hukum dengan teori ekonomi adalah sebagai kiat menguatkan rejim hukum yang konsisten dengan pandangan politik konservatif atau demi melanggengkan status quo. Alineasi nalar psikologis makin kentara dengan memposisikan pilihan rasional berada di kawasan perilaku dan bukan merupakan pikiran, oleh karena itu TPR dalam 9 Edward L. Rubin, “Rational Choice and Rat Choice: Some Thoughts on the Relationship among Rationality, Market, and Human Beings”, dalam Chicago-Kent Law Review. Vol. 80:109. 2005. h. 1092. 10 Lihat Christine Jolls, et.al. “A Behavioral Approach to law and Economics,” dalam Stanford Law Review. Vol. 50. 1998. hlm. 1471. 11 J. Elster. The Cement of Society. Cambridge. Cambridge University Press. 1989. hlm. 119; dan John Scott, “Rational Choice Theory, dalam G. Browning. et.al. Understanding Contemporary Society: Theories of the Present. New York. Sage Publication. 2000. (electronic version). http://privatewww.essex.ac.uk~scottj/ 18 Juni 2000. 12 Teorisasi ekonomik senantiasa beranjak dari dan berpegang pada konsep pemaksimalan kemanfaatan, Lihat Mark Blaug, The Methodology of Economics, or How Economic Explain. New York, Sage Publications. 1992. hlm. 229. 13 Korobkin dan Ullen, Loc cit. 14 Posner, Op cit. hlm. 3-4, dan 17. 15 Richard A. Posner. “Rational Choice, Behavioral Economics, and the Law,” dalam Stanford law Review. Vol. 50. 1998. hlm. 1552, dan 1554. 16 Lihat Talcott Parsons, The Social System. New York, The Free Press, 1951, hlm. 36, 43, dan 71. 17 Jeanne L. Schroeder, “Just So Stories: Posnerian Methodology,” dalam Cardozo law Review. Vol. 22. 2001, hlm. 353 dan 363. disiplin ekonomi hanya berorientasi kepada hasil yang dipilih dan bukan bicara bagaimana cara atau proses memilih.18 Tetapi, sebagian besar karya tulis ekonomi hukum lantang berhujah panjang-lebar tentang cara pelaku mengambil keputusan tanpa konsultasi dengan teori-teori psikologi dan sosiologi, 19 sedang sebagian kecil yang mengadopsi teori sifat manusia pun oleh Heidi Li Feldman dianggap cenderung meyakini atau meminjam konsepsi-konsepsi yang asumtif dan arbiter, karena tidak menelaah ihwal perilaku manusia yang senyatanya.20 Terapan strategi tiada rotan akar pun berguna mereduksi rasionalitas dari perilaku hukum individu atau kelompok manusia yang tercabut esensi psikologisnya dan terasing domain sosiologisnya bisa membuahkan temuan yang kontraproduktif, yaitu pada tataran teoretik identik dengan pemiskinan konsep watak manusia, dan pada tataran metodologik merusak keabsahan data. Asumsi-asumsi seperti hukum sebagai stimulan (behavioral) dan mempunyai daya insentif dan disinsentif (ekonomik) yang selama ini dipertahankan oleh kaum Posnerian, sedi-kit-banyak tercabar oleh hasil riset Tom Allen yang menyoal mengapa hakim mengikuti atau menolak preseden, dan kesimpulannya: “suatu yang sia-sia menjelaskan sikap hukum hakim dengan TPR, selebihnya hanya akan menghasilkan meta-meta peraturan yang menjelaskan mengapa meta peraturan itu diikuti.”21 Menyelami hasil penelitian Allen, bahwa hasil meng-elaborasi konsep rasionalitas instrumental pada setting mekanisme stimulus-respon dan diope-rasionalkan dengan teknik reward and punishment nyaris tak bertuah pada ranah sosial yang ditata dengan jalinan makna. Lebih dalam lagi, bukanlah yang muhal apabila tidak menemu-kan rasionalitas yang sesungguhnya (indigenous knowledge), karena sejak awal ia berada di luar skema rasionalitas ekonomik yang serba mekanistik. B. Potensi Rasionalitas Emotif Perkembangan kajian ekonomi hukum berkait dengan pilihan-pilihan konsepsi ekonomi dan pemanfaatan psikologi oleh para pengkajinya, yakni sebagai strategi menanggalkan asum-si tradisional yang menganggap individu selalu atau pada umumnya bertindak untuk memak-simalkan kemanfaatan pribadi. Anne C. Dailey menengarai cara yang dilakukan oleh peng-kaji, di samping yang meninggalkan asumsi-asumsi ekonomi secara keseluruhan,22 juga seba-gian kecil cenderung memperluas makna pemuasan kepentingan diri yang rasional dengan mencakup perilaku yang setidaknya nampak irasional atau altruistik.23 Sedang sebagian besar penulis mengalihkan perhatiannya kepada proses kognitif, baik menyoal kesadaran maupun bawahsadar yang mendasari cara manusia menentukan pilihan.24 18 Jeane L. Schroeder, “Economic Rationality in Law and Economics Scholarships,” dalam Working Paper- Cardozo law School. No. 021, 2000, hlm. 13. 19 Herbert A. Simon menegaskan, bahwa pembicaraan tentang bagaimana cara pelaku mengambil keputusan memerlukan bantuan teori psikologi dan sosiologi, Lihat : Ibid, hlm. 14-15; Korobkin dan Ullen Op cit, hlm. 26- 7; dan Robert A. Hillman, “The Limits of behavioral Design Theory in Legal Analysis,” dalam Working Paper – Cornell Law School. 2000. http://www.law.cornell.edu/paper , 15 januari 2001. 20 Heidi Li Feldman, “Foreword: Law, Psychology, and the Emotion,” dalam Chicago-Kent law Review. Vol. 74. 2000, hlm. 1423. 21 Tom Allen, et.al, “Computer Simulation of Judicial Behavior,” (electronic version) dalam Web Journal of Current Legal Issues, 2001. http://papers.ssrn.com/so14/papers.cfm?_id=547072 , 14 September 2001. 22 Sebagai contoh, Mark Kelman, “Behavioral Economics as part of a Rhetorical Duet: A response to Joll, Sunstein, and Thaler”, dalam Stanford Law Review. Vol. 50, 1998. hlm. 1557-98. 23 Misalnya, Robert H. Frank, Passion within Reasons: The Strategic Role of the Emotions, Boston. Little Brown, 1988; dan Richard McAdams, “Cooperation and Conflict: The Economics of Group Status Production and Race Discrimination”, dalam Harvard Law Review. Vol. 108. 1995, hlm. 1003- 41. 24 Anne C. Dailey, “The Hidden Economy of the Unconscious,” dalam Chicago-Kent Law Review. Vol. 74, hlm. 1601. Sebagian kajian yang memanfaatkan disiplin psikologi dalam teori pengambilan keputusan, masih dianggap belum memadai karena masih terjebak oleh dikhotomi rasional-irasional, se-hingga ia tidak mampu menjangkau ihwal kehendak heuristik, altruistik, dan keparaktisan (mental shortcuts). Padahal, rasional dan irasional ada pada karakter manusia, bahkan menu-rut Schroeder keduanya terjalin dengan hubungan dialektik,25 atau bahasa teknisnya, hasratlah yang mendorong pikiran bekerja, kemudian pikiranlah yang menyeleksi atau memproses perwujudan hasrat. Sunstein memahami ketidakmampuan TPR menjawab persoalan-persoalan irasional se-perti sikap altruistik dan heuristik karena dibayangi oleh pengaruh psikologi kognitif yang menjadi landasan konseptualnya.26 Psikologi kognitif sebagai ilmu pikiran (mental science) yang konsisten melihat individu pada hakikatnya merupakan makhluk rasional dan pemroses informasi,27 seraya mengabaikan pentingnya peran emosi-emosi bawahsadar dan motif-motif irasional yang turut menggerakkan perilaku manusia.28 Sikap intelektual tersebut berkaitan dengan tradisi epistemologik yang tertanam kuat sejak filsafat klasik sampai kini, yakni me-lihat emosi sebagai musuh pikiran,29 atau sekurangnya berpotensi mengacaukan penalaran yang logis.30 Menyimak konsep dasar yang dianutnya, tepatlah apa yang dikatakan oleh Sun-stein, “suatu optimistik yang berlebihan jika mengharap psikologi kognitif menjanjikan dan memberi andil untuk memperbaiki model ekonomik dalam pengambilan keputusan”.31 Kenis-cayaan persoalan yang serius dari aplikasi model kognitif ke dalam studi hukum, bukan seke-dar menghasilkan penjelasan yang tidak lengkap juga bersifat distortif sebagai akibat pemer- sepsian entitas rasionalitas yang tidak utuh dan lengkap, yaitu menafikan batiniah sang pe-ngambil keputusan sekaligus menempatkannya pada kawasan degradrasi humanistik. Rasionalitas dan perilaku rasional dalam takrif-takrif psikologi kognitif, ekonomik, dan behaviorisme yang diadopsi oleh TPR tidaklah linier dengan realitas kehidupan berhukum. Sekalipun orang ingin berpikir dirinya bertindak rasional dan hidup dalam dunia yang diorga-nisasikan secara rasional, tetapi tingkah lakunya acap tidak seperti gerakan-gerakan perhitungan di atas papan catur. Kata Dailey, “kita mencita-citakan hukum menjadi rasional, na-mun hendaklah mafhum bahwa hukum dilaksanakan dalam dunia dan juga produk dunia yang tidak selalu rasional dan maknanya pun jarang transparan.”32 Teranglah, Dailey mengapresiasi kompleksitas perilaku manusia dan kemungkinan berbagai situasi yang membuat in-dividu tidak merespon peraturan hukum secara rasional menurut takaran mekanisme insentif dan disinsentif. Melihat kenyataan manusia sering mengambil keputusan dalam keadaan rasionalitas yang terbatas (bounded rationality),33 dayakarsa yang terbatas,34 atau tidak 25 Schroeder, 2000. Op cit, hlm. 19. 26 Sunstein, Op cit, hlm. 1175. 27 Sama dengan psikoanalisis yang melihat manusia mempunyai watak berkehendak (purposive nature) tetapi berbeda dengan behaviorisme dan beberapa psikologi sosial yang cenderung melihat perilaku individu sebagai produk pengaruh lingkungannya. Lihat: Karl Haberlandt, Cognitive Psychology. New York, Harcourt Brace Jovanovich Publication, 1994, hlm, 4; dan Stephen K. Reed, Cognition: Theory and Application. New York, Sage Foundation, 1988, hlm. 19. 28 Jeremy D. Safran and Leslie S. Greenberg, “Affect and the Unconsciousness: a Cognitive Perspective,” dalam Raphael Stern (ed), Theories of the Unconsciousness and Theories of the Self. New York. Harcourt Brace Jovanovich Publisher. 1987, hlm. 192. 29 Gerald L. Clore, “For Love or Money: Some Emotional Foundations of rationality,” dalam Chicago- Kent law Review. Vol. 80. 2005, hlm. 1551. 30 Jeremy A. Blumental, “Law and the Emotion: The Problem of Affective Forecasting,” dalam Indiana Law Journal, Vol. 80, 2005, hlm. 159-60. 31 Sunstein, Loc cit. 32 Dailey, Op cit, hlm. 1607. 33 Diskusi ihwal rasionalitas yang terbatas dan tentang keraguan terhadap koherensi antara pikiran dan perilaku dalam pengambilan keputusan oleh hakim dan juri, atau bukti yang menunjukkan keadaan sebaliknya bahwa luput dari faktor emosional, motivasi, hasrat, kegelisahan, ketakutan, harapan, kejengkelan, kasih sayang, dan lainnya yang dikategorikan irasional, maka beberapa pengkaji ekonomi hukum berinisiatif memanfaatkan psikoanalisis.35 Dailey misalnya, menawarkan konsep tentang apa yang ter-lanjur disebut irasional dalam kesadaran manusia itu sesungguhnya menyimpan energi tran-saksi (commerce), dan teori pertukaran yang familiar dalam ekonomi bisa ditransfer ke dalam bentuk mekanisme internal menjadi teori ekonomi kesadaran (economic theory of the mind).36 Bagaimana rasionalitas tidakan manusia tidak mudah didedah dengan konsep- konsep TPR sehingga tindakannya kerap berada di luar format mekanisme pertukaran yang didasar-kan keuntungan (no exchange continue unless both parties are making a profit),37 diungkap oleh Edward L. Rubin dengan menampilkan motif empati terhadap kehidupan orang lain telah membuat sebagian orang bersedia membuang waktu dan menyisihkan sebagian hartanya untuk mendukung gerakan-gerakan sosial yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kepentingan pribadinya.38 Dengan ungkapan lain, Rubin hendak menyatakan tidaklah benar apabila manusia dalam perilakunya telah dirasuki oleh rasionalitas instrumental untuk memaksimalkan kepentingan diri, sedangkan mengamputasi energi emotif manusia yang juga merupakan anugrah sama artinya dengan merendahkan peradaban rasionalitas. Pentingnya memperhatikan faktor-faktor emotif untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan, dikuatkan oleh Clore dengan meninggikan posisi emosi ke aras nalar serta mempunyai fungsi evaluasi etik sebagaimana pendapatnya berikut ini. Emosi dalam kenyataannya tidak sekedar membawa peran informasional sebagai pemberi isyarat nilai sesuatu, tetapi sekaligus pula sebagai jelmaan dari penilaian itu sendiri. Emosi mempunyai kekuatan untuk menentukan keinginan dan penolakan, sesuatu yang diharapkan dan yang tak diinginkan. Dengan demikian, emosi dalam kenyataannya sangat mendasar atau menempati posisi awal dalam melakukan pilihan rasional.39 Sejalan dengan popularitas kecerdasan emosi, muncul gagasan mengintegrasikan rasio-nalitas pikiran dan emosi, seperti pendapat Edward O. Wilson: “emosi adalah modifikasi akti-vitas syaraf yang menghidupkan dan mengarahkan aktivitas mental. Tanpa stimuli dan arahan emosi, nalar rasional berjalan lambat dan tak menyatu. Nalar rasional tidak berada di atas ira-sional, ia tidak bisa membebaskan dirinya untuk menggunakan nalar semata-mata,”40 dan Su-san A. Bandes: “tidak hanya emosi yang mempunyai aspek kognitif, juga penalaran itu sendiri mengandung aspek emotif.” 41 Perkembangan gagasan tersebut banyak mengilhami penstudi hukum untuk menghidupkan kembali peran dan fungsi nalar irasional,42 misalnya rasional dan emosi mereka itu pada hakikatnya sebagai sosok manusia rentan menghasilkan pola-pola yang inkoheren dalam keputusannya, bisa di lihat: Cass R. Sunstein, et.al, “Predictably Incoherent Judgments,” dalam Chicago law & Economic Working Paper. No. 131, 2001, hlm. 4, dan 10-1; dan Russel B. Korobkin, “A behavioral Approach to Law and Economics,” dalam Oregon law Review. No. 1, Vol. 79, hlm. 34. 34 Joll, Op cit, hlm, 1471 dan 1479. 35 Misalnya, Sahand Shaibani, “Psychodynamic of the Judicial Process,” dalam Stanford Journal of Legal Studies. Vol. 1:1. 2002. 36 Dailey, Op cit, h 1599 dan 1603-04. 37 George Homans, Social Behavior: Its Elementary Forms. London, Routledge, 1961, hlm. 61. 38 Edward L. Rubin, “Rational Choice and Rat Choice: Some Thoughts on the Relationship among Rationality, Market, and Human Beings”, dalam Chicago-Kent Law Review. Vol. 30. 2005. hlm. 1103-04. 39 Clore, Op cit, hlm. 1151- 55. 40 Edward O. Wlson, Consilience: The Unity of Knowledge. New York, Alferd A Knopf, 1998, hlm. 111- 13. 41 Susan A. Bandes, “Emphaty, Narrative, and Victim Impact statements,” dalam Chicago University Law Review, Vol. 63, 1999, hlm. 361 dan 366. 42 Holmes berpendapat: “hukum sebagai alat yang di tangan kekuatan peradaban dapat diarahkan kepada hasrat dan insting manusia yang mendasar, dan faktor bawahsadar itu sangat penting dalam aktivitas meranca ng peraturan berjalan bersamaan pada saat pengambilan keputusan,43 dan emosi dalam proses berpikir bisa berfungsi sebagai motivator dan regulator perilaku moral, yakni seperti pada pola interaksi lainnya yang membuat terjadinya kehidupan komunal.44 Singkatnya, pertim- bangan emosional mempunyai fungsi krusial untuk memperoleh hasil perilaku adaptif dan kehendak yang wajar. C. Mencari Jatidiri Rasionalitas Berhukum Alih-alih menggunakan TPR untuk mengkaji perilaku ekonomi hukum, sebagian penulis bertaklid pada konsepsi-konsepi ekonomi dan psikologi yang sesungguhnya tidak lebih dari asumsi belaka. Mereka menelaah perilaku hukum bukan dari psikologi orang- orang yang me-ngalaminya (who make and living under the law),45 dan membangun teori-teori hukum berda-sarkan prakiraan atau seolah-olah manusia itu kerasukan watak memuaskan kepentingan diri. Dengan mengandalkan metode deduktif, tak salah lagi jika pengonsepan rasionalitas yang menjadi bahasannya adalah hasil reduksi-manipulatif yang secara konseptual berimplikasi pa-da eliminasi atau amputasi unsur-unsur transedental yang menjadi bagian integral dari rasio-nalitas manusia dalam berhukum. Untuk lebih meyakinkan dampak pengonsepan rasionalitas yang artifisial dan/atau parsial terhadap penyelenggaraan hukum, kita bisa menafakuri pendapat Rahardjo: “hukum tidak per-nah bisa melayani manusia apabila ia tidak juga bekerja dengan penuh perasaan dan kepe-dulian (compassionate). Untuk bisa melayani manusia dengan baik, maka hukum juga be-kerja dengan modal empati.” 46 Juga memerhatikan pesan dari Dailey di bawah ini. Apabila hukum mengabaikan sifat manusia, niscaya upaya peradaban menjadi tidak efektif dan dapat menimbulkan ketidakadilan, oleh karena itu sudah saatnya para pengkaji hukum menerima kenyataan bahwa irasionalitas itu bukan semata-mata produk distorsi nalar kognitif,, tetapi merupakan unsur yang menentukan pikiran bisa berfungsi dengan baik. 47 Negasi terhadap konsepsi-konsepsi rasionalitas instrumental, pemaksimalan kemanfaatan, dan perilaku rasional dalam rancangbangun TPR, bukan berarti membuang (abandon) teori ekonomi dan psikologi kognitif sebagai piranti analisis hukum, melainkan sebagai petanda keterbatasannya dalam menggali keutuhan atau kesejatian rasionalitas manusia, sehingga perlu pengonsepan rasionalitas yang ideografik atau ‘adaptif’ dan ‘terbuka’ terhadap konsepsi-konsepsi di luar (beyond) konvensi mereka sendiri. Adaptasi bisa dilakukan pada konteks on-tologik, yaitu menyangkut pemahaman terhadap realitas berhukum yang dijalin oleh koheren-si antara pikiran dan emosi para pelakunya, dan keterbukaan konseptor pada konteks episte-mologiknya, yakni sebagai cara untuk mencegah atau meminimalkan dehumanisasi dalam pe-ngonsepan rasionalitas. hukum dan kebijakan yang efektif.” Dikutip dari Anne C. Dailey, “ Holmes and the Romatic Mind,” dalam Duke law Journal. Vol. 48, 1998, hlm, 431, 447, dan 456. 43 Lihat Eric A. Posner, “Law and the Emotions,” dalam Georgia Law Journal. Vol. 89, 2001, hlm, 1986, dan Dan M. Kahan and Martha C. Nussbaum,” Two Conceptions of Emotions in Criminal Law,” dalam Columbia Law Review. Vol. 96, 1996, hlm. 365. 44 Justin D’Arms, “Emphaty and Evaluatif Inquiry,” dalam Chicago-Kent Law Review. Vol. 74. 2000, hlm. 1467 – 69. 45 Feldman, Loc cit. 46 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum. Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm. 99-100. 47 Dailey, 2000, Op cit, hlm. 1607 dan 1623. Di satu sisi, adaptasi dan keterbukaan sebenarnya sebagai evaluasi terhadap keterbatasan konseptual dari suatu disiplin keilmuan,48 yang sesungguhnya dibentuk oleh ilmuwan itu sendiri.49 Di sisi lain, sepanjang membicarakan kehidupan pikiran dan perilaku manusia da-lam komunitasnya, maka entitas homo sapiens itu seyogianya difahami sebagai refleksi dari paduan rasionalitas yang mendapat legitimasi secara economicus, socius, politicus, religious dan seterusnya. Oleh karena itu, gagasan-gagasan tentang pendekatan multiparadigmatik atau setidaknya multidisiplin merupakan solusi yang layak dipertimbangkan untuk studi eksplanasi rasionalitas kehidupan berhukum yang serba kompleks oleh diri dan ikatan dunianya. Salah satu cara untuk meminimalkan kelemahan TPR dengan konsepi-konsepsinya yang artifisial dan/atau parsial, ialah dengan meminta bantuan disiplin antropologi yang komit kepada paradigma holistik,50 tekun bekerja dengan metode induktif, serta pantang merancang konsepsi-konsepsi secara apriori dalam arti taklid pada postulasi-postulasi deduktif. Ia bekerja tidak hanya di belakang meja, melainkan lebih banyak belajar dari dan bersama aktivitas suatu komunitas, berbincang dengan informan dan kalau perlu melebur menjadi pelaku, prin-sipnya berusaha menjadi ‘orang dalam’ (living or working with subjects). Kemudian, ketika menghadapi persoalan-persoalan konseptual seperti bagaimana, kapan dan mengapa: (1) sesuatu yang terbilang rasional itu mencakup emosi, hasrat, dan kesadaran; (2) pilihan rasional itu hanya tertuju kepada ihwal cara, tujuan, atau keduanya, semua konsepsinya berada pada persepsi nyata yang dimiliki dan dipakai oleh partisipan hukum dalam praksis kesehariannya. Jadi, bagaimana pelaku dan pengguna hukum memersepsikan dan menggunakan rasionalitasnya, masalahnya tidak akan jauh berbeda dengan makna atas jawaban terhadap pertanyaan, semisal tidakkah lebih tepat menggunakan lie detector untuk menilai keterangan terdakwa dan saksi daripada melegitimasi bukti sumpah dari makhluk yang bisa berdusta? Mengapa pula tidak sebaliknya, justru penegak hukumlah yang seharusnya mengenakan alat tersebut pada saat menjalankan tugasnya. Dengan perspektif antropologik bisa menemukan makna di balik simbol-simbol yang menampak dan terucap pada ritual persidangan itu sebagai pancaran rasionalitas atau semacam argumen-argumen memperlakukan para penegak hukum sebagai orang yang ‘jujur’, se-mentara untuk pelaku di luar kategori itu masih perlu uji kredibilitas dengan mengucap sum-pah; tidakkah asas praduga tak bersalah menjadi nista jika posisi terdakwa di sebelah kiri dan jaksa di sebelah kanan majelis hakim; makna apa yang hendak disampaikan melalui pakaian toga pada ritual persidangan perkara pidana, sedang sidang perkara perdata tidaklah seperti itu. Rasional atau tidaknya cara mengekspresikan tanda-tanda simbolik dan menyembunyikan makna motif serta harapan, semua bergantung pada legitimasi sosio-kultural,51 dan bukan sekali-sekali karena wibawa apologi ilmiah yang secara apriori hasil konklusi deduktif. 48Lihat Fritjop Capra, The Webs of Life: A New Synthesis of Mind and Matter. London, Flamingo, 1997, hlm. 55: Sesuai dengan paradigma baru yang mengakui semua konsep-konsep dan teori ilmiah bersifat terbatas dan kira- kira (approximate). Ilmu pengetahuan tidak pernah bisa memberikan pengetahuan yang lengkap dan definitif. 49 Wilson Op cit, hlm. 8: fragmentasi yang terjadi dalam ilmu pengetahuan dan menimbulkan kekacauan dalam filsafat bukanlah cerminan dunia yang sesungguhnya melainkan buatan ilmuwan itu sendiri. 50 Semisal Carol M. Ember dan Melvin Ember, Anthropology. Engelwood Cliffs, N.J, Prentice Hall. Inc, 1985, hlm. 2-3: menyatakan, bahwa cirri khas pembeda dari antropologi yaitu pendekatnnya yang holistik atau multifaset dalam mempelajari manusia, antropologi tak hanya mempelajari keragaman manusia, juga mempelajari berbagai aspek pengalaman manusia…Kendati sebagai spesialisasi, disiplin antropologi tetap mempertahankan orientasi holistikn ya.” 51 Sebagai pembanding dan sekedar menguatkan, bahwa kehidupan komunitas ilmiah pun mengenal konsepsi rasionalitas yang berbasis kultural, yakni sebagaimana pada ritual ujian terbuka yang ditampakkan dengan ikon toga. Bahkan pada sebagian perguruan tinggi pengampu birokrasi universitas masih memberi petatah-petitih dalam forum ujian yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan esensi keilmuan. Metode induktif dan analisis emik dalam pendekatan antropologik sangat membantu un-tuk mengeksplor totalitas kebernalaran komunitas hukum, termasuk realitas kesadaran yang oleh Anthony Giddens dikualifikasi sebagai practical consciousness,52 atau oleh Pierre Bor-diue disebut doxa.53 Pengabaian terhadapnya sebagai konsekuensi pengonsepan rasionalitas secara fragmentaris, entah reduksi ekonomik entah psikologik, dicontohkan oleh impotensi eksplanatif TPR dalam berhal cara pelaku hukum mengambil keputusan. Kegagalan TPR ini sebagaimana komentar Allen di muka, bahwa pola stimulasi insentif-disinsentif (reward and punishment) tidak bisa menjelaskan bagaimana cara hakim dan juri berpikir serta bertindak dalam mengambil keputusan, melainkan bersifat metaperaturan, dan salah satu alasannya di-kemukakan oleh Feldman yang melihat sifat manusia itu tidak mudah disederhanakan, diidealisasikan, atau direkacipta dengan logika hukum.54 Pendapat Allen dan Feldman bisa ditempatkan pada konteks gejala perasukan metape-raturan ke segenap praksis bidang hukum sebagaimana terpeta oleh tiga (rencana) penelitian mahasiswa program magister hukum, masing-masing berancang menyingkap: (1) cara berpikir hukum hakim dalam menjatuhkan pidana; (2) budaya hukum anti- legalistik dan penyelesaian sengketa secara personal dalam sewa-menyewa rumah; dan (2) budaya hukum permisif kaum profesi medis terhadap praksis pelayanan kesehatan yang melampaui batas kompetensi bidan dan perawat komunitas. Ketiga topik tersebut sekaligus bisa membuktikan rasionalitas emotif, intuitif, dan kolektif masih eksis sebagai identitas dalam kehidupan ma-syarakat urban. Dari sudut antropologik pula kita bisa melihat indikasi etnosentrisme Ero-Amerika dalam bahasan ekonomi hukum, semisal dominasi kultur individualis-materialistik pada pewacanaan rasionalitas.55 Mereka melihat riba sebagai instrumen yang rasional untuk pemaksimalan ma-teri, sedang yang terbilang irasional apabila memberi tangguh, dan suatu penyimpangan eko-nomik apabila membebaskan debitur dari kewajiban membayar utangnya.56 Dengan kata lain, mereka menghindari kategori-kategori keuntungan ukhrawi yang pada galibnya telah menjadi bagian dari sistem kognitif ke-indonesian. Tetapi, kita pun tidak lantas buta pada kenyataan negeri sendiri, bahwa di sekeliling kita tidak sedikit yang berwatak komersial, misalnya prak-sis jual-beli hukum, birokrat dan pengusaha bertingkah serakah, dosen membuka ‘bisnis’ tesis, doktor plagiator, dan gejala lainnya yang merefleksikan cara mengukur dan mengatur segala sesuatu dengan uang bukan merupakan deviasi. PENUTUP A. Simpulan Teori hukum itu merupakan refleksi ideologi yang dibentuk menurut konteks historis dan kultural, dan bersamaan itu pula cara berhukum suatu bangsa senantiasa 52 Anthony Giddens, The Construction of Society: Outline of the Theory Structuration. Berkeley, University of California Press, 1984, hlm.374. 53 Pierre Bourdiue, Outline of a Theory of Practice. London, Cambridge University Press, 1977, hlm. 168. 54 Feldman, Op cit, hlm. 1423. 55 Sekurangnya kultur urban, karena masih ada masyarakat Shasta di Pegunungan Sierra Nevada yang sudi merugi demi harmonisasi dengan sesama warga, yakni dalam menyelesaikan persoalan hukum mereka lebih mementingkan aturan komunitas (neihgbour-liness) seperti seorang warga yang baik tidak akan saling menuntut bahkan harus mengedepankan gotong royong daripada menggunakan perangkat hukum negara. Lihat Robert C. Elicson, “Of Coase and Cattle: Dispute Resolution among Neighbours in Shasta County, “ dalam Stanford Law Review. Vol. 38, 1986, hlm. 623- 26. 56 Bandingkan dengan QS, AL Baqarah:280. berkelindan dengan kekhasan cara bangsa itu dalam bermasyarakat. Kondisi inilah yang seyogianya menjadi lan-dasan konseptual bagi kajian ekonomi hukum, dalam kerangka memahami rasionalitas berhu-kum yang dalam realitasnya sarat dengan nilai dan keyakinan yang bisa jadi dianggap irasional, baik menurut disiplin nonhukum maupun karena distingsi sosio-kultural. Argumen-tasi teoretik di atas, sebagai kerangka berpikir untuk mendukung simpulan sebagai berikut: 1. Konsepsi deduktif rasionalitas ekonomik instrumental dalam TPR secara epistemologis berakibat kepada analisis ekonomi hukum yang menempatkan partisipan dalam konfigurasi rasionalitas yang artifisial dan parsial, dan pada hakikatnya identik dengan degradasi rasionalitas itu sendiri. 2. Eksitensi rasionalitas emotif seyogianya diintergrasikan ke dalam konsep TPR dalam fung-sinya untuk memetakan penjelasan perilaku hukum yang mendekati keutuhan entitas pela-kunya sebagai manusia, sehingga secara teoretik bisa meminimasi proses dehumanisasi da-lam kajian ekonomi hukum yang cenderung mengedepankan postulat homo economicus semata. Pengonsepan karakter manusia dengan reduksi ekonomik materialistik identik dengan degradasi rasionalitas, dan mengalienasi rasionalitas emotif yang berbasis pada nilai dan keyakinan masyarakat berpotensi menimbulkan dehumanisasi. Dengan demikian, keandalaan TPR pada kajian ekonomi hukum hanya akan teruji apabila terus dan terus dibarengi dengan upaya menggali konsepsi rasionalitas berhukum sampai menemukan esensi yang menjadi atau dijadikan jatidiri oleh komunitas pendukungnya. B. Saran Keandalan TPR pada kajian ekonomi hanya akan teruji apabila terus menerus melakukan penggalian konsep rasionalitas berhukum untuk menemukan esensinya yang menjadi atau dijadikan identitas oleh komunitas pendukungnya. Dengan demikian, pencarian jatidiri rasio-nalitas berhukum mensyaratkan standar epistemologik dalam arti menuntut kesediaan pencermatan dan kontemplasi sampai ke tataran supraorganik. Sedang implikasinya pada ta-taran metodologik, fokus penelitian seyogianya mencakup konstruksi rasionalitas yang lebih imajinatif daripada membatasi diri pada manifestasi empirik, yakni tidak menggunakan pen-dekatan konvesional yang memulai dari dan meneliti dengan hanya mengandalkan konsep-konsep yang diformulasikan secara deduktif. DAFTAR PUSTAKA Allen, Tom, et.al, “Computer Simulation of Judicial Behavior,” (electronic version) dalam Web Journal of Current Legal Issues, http://papers.ssrn.com/so14/papers.cfm?_id=547072 9 Februari, 2004. Bandes, Susan A, “Emphaty, Narrative, and Victim Impact statements,” dalam Chicago University Law Review, Vol. 63, 1999, hlm. 361-94. Blaug, Mark, The Methodology of Economics, or How Economic Explain. New York, Sage Publications. 1992. Blumental, Jeremy A, “Law and the Emotion: The Problem of Affective Forecasting,” dalam Indiana Law Journal, Vol. 80, 2005, hlm. 155-238. Bourdieu, Pierre, Outline of a Theory of Practice. London, Cambridge University Press, 1977. Capra, Fritjop, The Webs of Life: A New Synthesis of Mind and Matter. London, Flamingo, 1997. Chapman, Bruce,”Legal Analysis of Economics: Solving the Problem of Rational Commitment,” dalam Chicago-Kent Law Review . Vol. 79. 2004. hlm. 471-90. Clore, Gerald L, “For Love or Money: Some Emotional Foundations of rationality,” dalam Chicago-Kent law Review. Vol. 80. 2005, hlm. 1551-565. Dailey, Anne C, “The Hidden Economy of the Unconscious,” dalam Chicago-Kent Law Review. Vol. 74, 2000. hlm. 1559-1623. ------, “ Holmes and the Romatic Mind,” dalam Duke law Journal. Vol. 48, 1998, hlm. 429-510. D’Arms, Justin, “Emphaty and Evaluatif Inquiry,” dalam Chicago-Kent Law Review. Vol. 74. 2000, hlm. 1467-500. Elicson, Robert C, “Of Coase and Cattle: Dispute Resolution among Neighbours in Shasta County,“ dalam Stanford Law Review. Vol. 38, 1986, hlm. 623-81. Elster, J, The Cement of Society. Cambridge. Cambridge University Press. 1989. Ember, Carol M. dan Melvin Ember, Anthropology. Engelwood Cliffs, N.J, Prentice Hall. Inc, 1985. Feldman, Heidi Li, “Foreword: Law, Psychology, and the Emotion,” dalam Chicago-Kent law Review. Vol. 74. 2000, hlm. 1423-47. Frank, Robert H, Passion within Reasons: The Strategic Role of the Emotions, Boston. Little Brown, 1988. Giddens, Anthony, The Construction of Society: Outline of the Theory Structuration. Berkeley, University of California Press, 1984. Haberlandt, Karl, Cognitive Psychology. New York, Harcourt Brace Jovanovich Publication, 1994. Hill, Claire A, “Law and economics in the Personal Sphere.’ dalam Law and Social Inquiry. Vol. 29. No. 1. 2004. hlm. 219-60. Hillman, Robert A, “The Limits of behavioral Design Theory in Legal Analysis,” dalam Working Paper – Cornell Law School. 2000. http://www.law.cornell.edu/paper, 5 Juli, 2000. Holmes, Oliver Wendell, “Law in Science and Science in Law,” dalam Harvard Law Review. Vol.12. 1899. Homans, George, Social Behavior: Its Elementary Forms. London, Routledge, 1961. Jolls, Christine, et.al. “A Behavioral Approach to law and Economics,” dalam Stanford Law Review. Vol. 50. 1998. hlm. 1468-509. Kahan, Dan M and Martha C. Nussbaum,” Two Conceptions of Emotions in Criminal Law,” dalam Columbia Law Review. Vol. 96, 1996, hlm. 269-314. Kelman, Mark, “Behavioral Economics as part of a Rhetorical Duet: A response to Joll, Sunstein, and Thaler”, dalam Stanford Law Review. Vol. 50, 1998. hlm. 1557-98. Korobkin, Russel B, “A Behavioral Analysis and Legal Form ,” dalam Oregon law Review. No. 1, Vol. 79, hlm. 23-71. Korobkin, Russell B and Thomas S. Ulen, “Law and Behavioral Science: Removing the Rationality Assumption from law and Economics,” dalam California Law Review. Vol. 88. 2000. McAdams, Richard, “Cooperation and Conflict: The Economics of Group Status Production and Race Discrimination”, dalam Harvard Law Review. Vol. 108. 1995, hlm. 1003- 41. Parsons, Talcott, The Social System. New York, The Free Press, 1951. Posner, Eric A, “Law and the Emotions,” dalam Georgia Law Journal. Vol. 89, 2001, hlm. 1981-2004. Posner, Richard A, Economic Analysis of Law. Boston, Little Brown, 1998. ------ “Values and Consequences: an Introduction to Economic Analysis of Law,” dalam Chicago Economic Working paper. No. 53. 1998. Rahardjo, Satjipto, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum. Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2007. Reed, Stephen K, Cognition: Theory and Application. New York, Sage Foundation, 1988. Rubin, Edward L, “Rational Choice and Rat Choice: Some Thoughts on the Relationship among Rationality, Market, and Human Beings”, dalam Chicago-Kent Law Review. Vol. 80. 2005. hlm. 1091-1127. Safran, Jeremy D. and Leslie S. Greenberg, “Affect and the Unconsciousness: a Cognitive Perspective,” dalam Raphael Stern (ed), Theories of the Unconsciousness and Theories of the Self. New York. Harcourt Brace Jovanovich Publisher. 1987, hlm. 190-08. Schroeder, Jeanne L, “Just So Stories: Posnerian Methodology,” dalam Cardozo law Review. Vol. 22. 2001, hlm. 352-423. ------, “Economic Rationality in Law and Economics Scholarships,” dalam Working Paper- Cardozo law School. No. 021, 2000. Scott, John, “Rational Choice Theory, dalam G. Browning. et.al. Understanding Contemporary Society: Theories of the Present. New York. Sage Publication. 2000. (electronic version). http://privatewww.essex.ac.uk~scottj/ , 8 November 2000. Shaibani, Sahand, “Psychodynamic of the Judicial Process,” dalam Stanford Journal of Legal Studies. Vol. 1:1. 2002. Sunstein, Cass R., et.al, “Predictably Incoherent Judgments,” dalam Chicago law & Economic Working Paper. No. 131, 2001, hlm. 4, dan 10-1; Sunstein, Cass R, “Behavioral Analysis of Law”, dalam Chicago-Kent Law Review. Vol. 64. 1997. hlm.1174-86. Ulen, Thomas S, “The Unexpected Guest: Law and Economics, law and other Cognate Disciplines, and the Future of Legal Scholarship,” dalam Chicago- Kent Law Review. Vol. 79. 2004. hlm. 403-28. Weber, Max, Economy and Society: an Outline Interpretative Sociology. (Guenther Roth & Clauss Wittich. Eds). New York, Beidmester, 1978. -----Law in Economic and Society. (Edward Shill Max Rheinstein. tld). New York, Simon and Schuter, 1954. Wilson, Edward O, Consilience: The Unity of Knowledge. New York, Alferd A Knopf, 1998.
PELAKSANAAN MEDIASI MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 BERIKUT PERMASALAHANNYA Oleh : Sholahuddin Harahap Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, jalan: Ranggagading nomor 8 Bandung. Tlp. 022-4264066. Abstract In essence, every subject of law both individual and legal entity wants to life peacefully without any dispute with any other member of community. However, the dispute could not be avoided in certain circumstances, so that it has to be settled before a court. It is generally kwown that a dispute settled through the court conventionally is very slow and complicated. For this reason, it is necessary for Supreme Court to optimize a peaceful method as set out in Article 130 of HIR or Article 154 of RBG. Such method known as settlement of dispute through mediation as regulated by the Supreme Court Regulation No.1 of 2008. Under the Regulation, principal the parties are obliged to present in mediation. They are given the opportunity to resolve their dispute by mediation out of court to be affirmed. If the expression of a party’s consent to be bound by an agreement has been procured through the coercion, error or fraud of its representative by another Party, the Party must submit a new claim for the purpose of agreement cancelation. Keyword: complict, justice founder, mediation. PENDAHULUAN Sengketa adalah merupakan suatu fenomena yang selalu kita jumpai pada setiap masyarakat di dunia, baik pada masyarakat yang masih bercorak tradisional, masyarakat modern bahkan masyarakat pasca modern yang mempunyai kaitan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan atau lebih tepatnya dengan hukum sebagaimana banyak mendapat perhatian dari para pengkaji “hukum dan masyarakat” (Law and Society), Antrapologi Hukum (Legal Anthropology), dan Hukum Bisnis (Business Law) 1 Menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan bukan sesuatu yang buruk. Pengadilan adalah pranata menyelesaikan damai (sebagai jalan dari tindakan kekerasan). Menyerahkan sengketa ke Pengadilan, selaian memilih jalan damai juga sebagai penolakan penyelesaian dengan menghakimi sendiri (eigen richting). Penyelesaian sengketa Pengadilan sebagai bentuk penyelesaian secara hukum yang bersifat netral (tidak memihak). Pengalaman nyata menunjukkan penyelesaian melalui Pengadilan tidak selalu memberi rasa keadilan , selain ongkos, waktu, reputasi dan lain-lain, tidak jarang dijumpai begitu banyak rintangan dalam menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan. Bukan saja kemungkinan putusan tidak memuaskan, suatu kemenangan yang telah ditetapkan itupun belum tentu secara cepat dapat dinikmati karena berbagai hambatan 1 Abdurrahman, Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pengadilan Dan Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Refleksi Dinamika Hukum, Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir, Analisis Komprehensif Tentang Hukum Oleh 63 Akademisi dan Praktisi Hukum, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2008, cet ke-1, hlm. 553. seperti hambatan eksekusi. Bahkan ada kemungkinan ada perkara baru, baik dari pihak yang kalah atau dari pihak “berkepentingan” lainnya. Dalam keputusan seperti itu, putusan Pengadilan sekedar sebagai putusan, tetapi tidak berhasil menyelesaikan sengketa. Berbeda dengan penyelesaian sengketa di luar peradilan seperti mediasi, bukan semata-mata mencapai putusan, tetapi putusan yang menyelesaikan sengketa. 2 Asas sederhana, cepat dan biaya ringan3 merupakan salah satu asas yang telah digariskan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Untuk mewujudkan asas tersebut Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan tertinggi di Indonesia mulai memperkenalkan beberapa cara atau prosedur guna mempersingkat proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang dapat memberikan hasil lebih optimal. Salah satu gagasan yang cukup membawa angin segar antara lain dengan dioptimalkannya lembaga mediasi pada perkara-perkara perdata baik di pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Hal mana dimaksudkan agar para pihak yang berperkara (para pencari keadilan) tidak harus menempuh seluruh tahapan proses persidangan yang panjang dan memakan waktu lama, biaya yang tidak sedikit bahkan tidak jarang putusnya hubungan di antara mereka bersaudara dalam perkara-perkara tertentu. Jika para pihak pencari keadilan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian melalui mediasi yang diselenggarakan di awal persidangan tersebut, maka cukup hanya sampai pada tahap pra pemeriksaan saja, tidak sampai memasuki acara jawab menjawab, acara pembuktian atau putusan akhir. Peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara secara damai adalah sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan (justitiabelen). Sengketa selesai sama sekali, penyelesaian cepat dan ongkosnyapun ringan, selain daripada itu permusuhan antara kedua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang. Hal ini jauh lebih baik daripada apabila perkara sampai diputus dengan suatu putusan biasa, di mana misalnya pihak Tergugat dikalahkan dan putusan harus dilaksanakan secara paksa. Apabila Hakim berhasil mendamaikan, kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi dari akte perdamaian tersebut. 4 Mediasi merupakan salah satu alternative penyelesaian sengeketa (ADR)5 yang menggunakan pendekatan win-win solution dengan proses dan cara yang lebih sederhana 2 Ibid. 3 Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dalam penjelasan pasal tersebut ditentukan : “Peradilan harus memenuhi harapan dari para pihak pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan”.Lihat pula Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, Cet ke-2, 1979, hlm. 21dan 22, mengatakan : sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Cepat menunjuk kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Biaya ringan, agar terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan. Bagir Manan, Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Mahkamah Agung RI, 2005, hlm. 38 dan 48 mengatakan, pengertian “Sederhana” berkaitan dengan “acara” atau “beracara”. Secara normative ada ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai cara-cara beracara yang lebih sederhana. “Cepat”. Setiap perkara diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu secepat-cepatnya. “Biaya ringan” yang secara umum diartikan sebagai biaya yang terjangkau oleh yang berperkara. 4 Subekti, Hukum Acara Perdata, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1977, hlm.58. 5 Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan : “alternative penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli”. dalam rangka memberikan akses keadilan yang lebih memuaskan kepada para pihak pencari keadilan dengan bantuan seorang mediator sebagai penampung dan penyalur aspirasi dalam upaya menemukan penyelesaian sengketa yang terbaik bagi kedua belah pihak.6 Diperkenalkan dan dimasukkannya mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu alat efektif mengatasi problem penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga nonperadilan untuk penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus. Sesungguhnya mediasi pengadilan secara yuridis telah diatur dalam Pasal 130 dan 131 HIR untuk Jawa dan Madura dan 154 dan 155 RBG di luar jawa dan Madura. Pasal 130 HIR dan 154 RBG menyebutkan bahwa: Ayat (1) jika pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya berusaha mencapai perdamaian antara kedua belah pihak. Ayat (2) jika dapat dicapai perdamaian sedemikian, maka dibuatlah untuk itu suatu akta dalam sidang tersebut, dalam mana kedua pihak dihukum untuk mentaati isi persetujuan yang telah dicapai itu, akta mana mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu putusan biasa. Ayat (3) tahap putusan sedemikian tidak dapat dimintakan banding. Pasal 131 HIR dan 155 Rbg ayat (1) menyebutkan bahwa : Jika para pihak datang akan tetapi mereka tidak dapat didamaikan, hal itu harus disebutkan dalam berita acara persidangan, maka surat yang dimaksukkan oleh mereka dibacakan dan jika salah satu pihak tidak paham bahasa yang dipakai dalam surat itu, maka diterjemahkan oleh juru bahasa yang ditunjuk oleh ketua (hakim ketua) kedalam bahasa yang dimengerti oleh pihak yang tidak mengerti” Dalam Pasal 130 & 131 HIR dan Pasal 154 dan Pasal 155 RBG ini dengan jelas dan tegas memerintahkan kepada hakim agar mendahulukan mekanisme perdamaian termasuk mekanisme negosiasi dan mediasi. Hal ini membuktikan bahwa hukum acara perdata pada dasarnya lebih menghendaki penyelesaian sengketa melalui perdamaian baik melalui mekanisme negosiasi maupun mediasi, dari pada melalui mekanisme formil pengadilan. Dengan bersandar pada perintah yang tersirat dalam pasal 130 & 131 HIR atau 154 & 155 RBG, Yahya Harahap berpendapat bahwa perintah dan undang-undang kepada hakim agar mendahulukan proses perdamian dalam penyelesaian sengketa adalah bersifat imperatif. Sifat imperatif ini tercermin dari ketentuan yang mengharuskan hakim untuk memuat keterangan bahwa proses perdamaian sudah dilalui di dalam berita acara pemeriksaan, apabila dia tidak berhasil mendamaikan para pihak, dan jika tidak memuat keterangan tentang usaha hakim dalam mendorong para pihak agar menyelesaikan sengketanya melalui perdamaian, maka keputusan hakim tersebut mengandung cacat formil yang berakibat bahwa pemeriksaan oleh hakim terhadap perkara tersebut batal demi hukum.7 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai penjabaran dari Pasal 130 HIR – Pasal 154 Rbg 6Lihat Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 7 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 241 merupakan PERMA yang terbaru menggantikan PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Beberapa pembaruan menghiasi lahirnya PERMA baru tersebut sebagai bentuk penyempurnaan dari beberapa PERMA sebelumnya, salah satu pembaruan itu antara lain: adanya kemungkinan para pihak pencari keadilan untuk menempuh mediasi di tingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali,8 adanya kemungkinan kesepakatan damai yang terjadi di luar pengadilan untuk dikuatkan menjadi akta perdamaian9 dan penambahan batas waktu mediasi menjadi 40 (empat puluh) hari dan bisa diperpanjang selama 14 (empat belas) hari lagi.10 Kesepakatan perdamaian akan menjadi penyelesaian yang tuntas karena hasil akhirnya tidak menggunakan prinsip winning or losing (menang atau kalah). Kesepakatan yang telah dikuatkan menjadi akta perdamaian merupakan suatu penyelesaian yang mengikat dan final bagi para pihak pencari keadilan. Kesepakatan perdamaian tersebut tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa. Mengikat karena setiap butir- butir yang disepekati dalam akta perdamaian dapat dilaksanakan melalui proses eksekusi, jika salah satu pihak mengingkarinya, sedangkan final berarti bahwa dengan dikuatkannya kesepakatan yang dibuat oleh para pihak pencari keadilan menjadikan akta perdamaian tersebut telah menutup segala upaya hukum yang tersedia bagi para pihak pencari keadilan itu sendiri.11 Dari beberapa segi, penyelesaian dengan proses mediasi banyak memberikan manfaat bagi para pihak pencari keadilan. Lebih singkatnya waktu yang ditempuh otomatis akan menekan biaya menjadi sekecil mungkin, sedangkan dari segi emosional, penyelesaian dengan pendekatan win-win solution akan memberikan kenyamanan bagi para pihak, karena butir-butir kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak pencari keadilan sesuai dengan kehendak mereka sebagaimana dikenal dengan asas kebebasan dan asas konsensualitas. 12 Meskipun banyak sisi manfaat dari proses mediasi tersebut, tetapi pada kenyataannya tingkat keberhasilan lembaga mediasi di pengadilan masih sangat rendah. Sengketa para pihak yang dilandasi oleh konflik emosional dan harga diri telah menimbulkan lemahnya semangat dan kehendak para pihak pencari keadilan untuk membantu forum komunikasi, bahkan ada di antara pihak yang terang-terangan menyatakan tidak bersedia menempuh perdamaian dan memaksa untuk langsung diselesaikan dengan proses persidangan. Menurut Yahya Harahap, “Kenyataan praktek yang dihadapi, jarang dijumpai putusan perdamaian. Produk yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya hampir 100% berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah (winning or losing). Jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep sama- Pengadilan Pengadilan 8 Lihat Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 9 Lihat Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 10 Lihat Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 11 Lihat Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 12. Subekti, Hukum Perjanjian, Penerbit PT Intermasa, Jakarta, Cet. Ke-6, 1979, hlm 21, 22 “Asas kebebasan, membuat perjanjian lajimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH.Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Lebih lanjut Subekti mengatakan “Asas konsensualitas ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan seja k detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas” sama menang (win-win solution). Berdasarkan fakta ini, kesungguhan, kemampuan, dan dedikasi hakim untuk mendamaikan boleh dikatakan sangat mandul. 13 Dioptimalkannya proses mediasi sangatlah penting mengingat tingginya kehendak para pihak pencari keadilan menggunakan upaya hukum dalam perkara perdata yang mengakibatkan penumpukan perkara di pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Dalam perkara perdata para pihak pencari keadilan cenderung menggunakan seluruh upaya hukum yang tersedia, mulai dari banding, kasasi sampai dengan peninjauan kembali (PK), bahkan banyak perkara yang obyek sengketanya sangat kecil, tetap diajukan sampai ke tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Menyimak Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, khusus tentang Laporan Keadaan Perkara Bulan Januari s/d Desember 2009. Mahkamah Agung telah menerima perkara Perdata Umum, kasasi berjumlah 3.081 perkara, peninjauan kembali berjumlah 819 perkara. Sedangkan Perdata Khusus, kasasi berjumlah 940 perkara, peninjauan kembali berjumlah 145 perkara. Adapun Perdata Agama, kasasi berjumlah 703 perkara, peninjauan kembali berjumlah 88 perkara. 14 Latar belakang ketidakpuasan para pihak yang mengajukan upaya hukum memang sangat beragam mulai dari tidak puas atas isi putusan sampai hanya sekedar ingin mengulur-ulur waktu supaya terhindar dari pelaksanaan isi putusan (eksekusi) dalam waktu yang dekat. Dalam proses mediasi para pihak pencari keadilan akan difasilitasi oleh seorang mediator yang dapat dipilih dari dalam atau dari luar pengadilan yang memiliki kebebasan dan ketidak berpihakan baik terhadap materi perkara maupun dengan atau kepada para pihak pencari keadilan. Mediator selain akan mempelajari materi perkara, juga dapat melakukan pendalaman secara personal melalui pertemuan secara intensif dengan salah satu pihak yang tidak mungkin dilakukan oleh hakim yang menyidangkan perkaranya. Sengketa bisa terjadi karena adanya beda pendapat, salah pengertian maupun karena benturan kepentingan. Seringkali individu yang terlibat konflik tidak mampu untuk melakukan negoisasi yang dapat memecahkan persoalannya. Kondisi seperti itu akan semakin buruk ketika masing-masing pihak tidak memiliki pola komunikasi yang baik, sehingga perselisihan terus semakin meruncing. Semangat untuk berdamai dari masing-masing mungkin saja ada, namun karena tidak mampu menciptakan kesempatan dan peluang untuk itu, akhirnya kesepakatan sulit untuk dicapai. Peran mediator dalam menyelesaikan konflik akan menjadi penting karena ketidak mampuan para pihak pencari keadilan untuk menciptakan peluang akan difasilitasi oleh mediator dalam sebuah forum komunikasi yang efektif. Selanjutnya dalam tulisan ini akan dicoba untuk memaparkan tentang pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dalam tataran praktek. 13 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, Cet ke-5, 2007, hlm. 241. 14 Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun XXV, Nomor 293, April 2010, hlm. 22. PEMBAHASAN A. Istilah Mediasi di Pengadilan Menurut Black’s Law Dictonary, mediasi sebagai ”A Method of non binding dispute resolution involving a neutral third party who tries to help the disputing parties reach a mutually agreeable solution”. 15 Sebenarnya Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penghubung (mediator) untuk mencapai kesepakatan penyelesaian di antara para pihak atas sengketa yang terjadi. 16 Menurut Yahya Harahap bahwa mediasi itu bersifat informal, artinya sebuah prosedur yang membedakan antara proses mediasi dengan proses persidangan pengadilan dan arbitrase yang terikat dengan hukum acara yang serba formalistik dan memungkinkan adanya pembuktian yang mereview pada kejadian-kejadian lampau, pembentukan konklusi tentang hak dan kewajiban legal masing-masing pihak dan pembandingan kekuatan bukti-bukti formal, sedangkan dalam mediasi para pihak dapat mengesampingkan pembuktian dan proses dapat dilakukan sesuai yang diinginkan oleh para pihak.17 Mediasi di pengadilan dikonstruksikan dari penafsiran Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg yang berbunyi : “…jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya akan mencoba memperdamaikan mereka itu” 18, yang pada awalnya Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg tersebut hanya diterapkan sebatas memberikan ruang kepada para pihak untuk menempuh perdamaian sendiri, sedangkan hakim yang menyidangkan tidak dapat terlalu jauh masuk ke dalam persoalan para pihak pencari keadilan karena terbentur dengan aturan kode etik dan hukum acara, sehingga para pihak sendiri yang harus aktif untuk menempuh perdamaian itu. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan : “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli”. Memang pada umumnya pengertian mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dikemukakan oleh para sarjana tentang defenisi mediasi, sedangkan judul dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 adalah “Prosedur Mediasi di Pengadilan” yang artinya suatu proses yang ada dalam kekuasaan dan kewenangan pengadilan. Apakah dalam hal ini PERMA telah bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi ?. Mungkin pengertian mediasi dalam dua aturan tersebut harus dipandang sebagai suatu proses bukan sebagai bentuk, artinya orang boleh kapan saja dan di mana saja melakukan proses perdamaian, bahkan sebelum adanya PERMA yang mengatur tentang mediasi, para pihak yang berperkara tetap dapat melakukan perdamaian pada setiap tingkatan peradilan sampai sebelum perkaranya dieksekusi, karena meskipun suatu 15 Bryan A Garner (ed.), Black,s Dictionary, Thompson-West, 2004, hlm. 335. 16 M. Faiz Mufidi, Analisis Terhadap Metoda-Metoda Alternatif Penyelesaian Sengketa Menurut Undang- Undang Nomor 30 Tahun 199 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Syiar Madani Jurnal Hukum, Volume VII Nomor 3, Nopember 2005. 17 Yahya Harahap, Op. Cit., hlm 236-241. 18 R. Tresna, loc Cit , hlm. 130. perkara telah berkekuatan hukum tetap para pihak dapat saja mengesampingkan isi putusan dan membuat kesepakatan tersendiri. Meskipun memiliki beberapa perbedaan, namun secara prinsip sebenarnya antara mediasi di luar pengadilan dan mediasi di dalam pengadilan terdapat banyak kesamaan antara lain: 1) Sama-sama menggunakan pendekatan win-win solution ; 2) Sama-sama menggunakan peran pihak ketiga sebagai mediator yang sifatnya netral ; 3) Butir-butir kesepakatan sama-sama ditentukan oleh para pihak sendiri ; 4) Sama-sama tidak terikat dengan pembuktian. B. Ruang Lingkup Pengaturan Mediasi Ketika kita membaca dan menyimak pasal demi pasal dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata PERMA tersebut tidak hanya mengatur tentang hukum acara (proses) mediasi saja, akan tetapi mengatur juga tentang insentif bagi mediator dari kalangan hakim yang berhasil mendamaikan para pihak19. Memang terkesan berlebihan, karena jika PERMA sudah mengatur mengenai insentif, maka akan berhubungan dengan persoalan anggaran dan persoalan prosedur pembayarannya. Mungkin lebih tepat jika hal itu diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah yang lebih tinggi kedudukannya dalam tata urutan perundangan. Mahkamah Agung sepertinya berharap agar ketentuan PERMA tersebut di kemudian hari dapat disahkan menjadi peraturan perundangan atau setidak-tidaknya bisa diakomodasi dalam sebuah undang-undang. Visi tersebut dapat kita lihat pada bagian Konsideran Huruf (d) yang menentukan : “bahwa sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan memerhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata dipandang perlu menetapkan suatu peraturan Mahakam Agung”. Menurut ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg seorang hakim wajib untuk mengupayakan perdamaian kepada para pihak pencari keadilan yang berperkara, namun PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah menafsirkan Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg secara lebih ekstrim dengan mencantumkan suatu akibat kebatalan atas pelanggaran ketentuan tersebut. Hal tersebut dapat kita lihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi: “Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan/atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Mengapa dikatakan penafsiran yang ekstrim, karena di dalam HIR/Rbg sendiri tidak pernah disebutkan akibat dari pelanggaran Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg bahwa putusannya akan batal demi hukum. Terlepas dari itu, kita memang sependapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg bersifat imperatif walaupun tidak menyebutkan sanksinya. 19 Lihat Bab VII Pasal 25 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang menentukan : “Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator”. Kalau kita bertumpu pada asas-asas hukum secara umum, maka pengertian “batal demi hukum” selalu bersifat dari sejak awal akibat hukumnya dipandang tidak pernah ada dan tidak perlu adanya suatu permohonan pembatalan karena perbuatan hukumnya telah batal dengan sendirinya. Berbeda dengan sifat “dapat dibatalkan” yang akibat kebatalannya besifat sejak dinyatakan batal. Dalam Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa : “….mengakibatkan putusan batal demi hukum”, lalu bagaimana dengan proses pemeriksaannya ?. Apakah ikut pula menjadi batal ?. Jika kita telaah perintah dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg hakim wajib memfasilitasi perdamaian itu ketika di awal persidangan, maka logikanya seluruh pemeriksaan yang pernah dilakukan dalam perkara itu pun ikut menjadi batal. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menggariskan: “Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan”, sehingga mengandung arti bahwa PERMA tersebut hanya berlaku bagi sengketa dan penyelesaian sengketa yang telah terdaftar menjadi perkara di pengadilan saja, atau setidak-tidaknya hanya yang sudah terdaftar menjadi perkara saja yang tunduk pada PERMA tersebut. Karena makna dari “proses berperkara di pengadilan” tentunya adalah suatu sengketa yang telah diajukan dan didaftarkan dalam register pengadilan. Namun kalau kita melihat ketentuan Pasal 23 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menggariskan : “Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan”, maka seakan-akan ada pengertian yang saling bertentangan karena ternyata PERMA juga telah menjangkau pada proses perdamaian (mediasi) yang terjadi di luar pengadilan yang nota bene belum menjadi kewenangan pengadilan. Memang kalau kita baca kalimat terakhir dalam Pasal 23 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa : “….. dengan cara mengajukan gugatan” artinya meskipun kesepakatan itu terjadi di luar pengadilan, jika kesepakatan itu ingin dikuatkan menjadi akta perdamaian, maka para pihak harus memasukkan terlebih dahulu menjadi perkara dengan suatu gugatan, baru kemudian pengadilan dapat menguatkan kesepakatan damai itu menjadi akta perdamaian agar memiliki kekuatan eksekutorial. Pada waktu kesepakatan yang terjadi di luar pengadilan itu diajukan menjadi gugatan bukankah sebenarnya proses mediasinya telah selesai ?. Dan tentunya pengadilan tidak akan melakukan mediasi lagi. Kalau kita konsekwen pada Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan, maka proses mediasinya harus PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diulang lagi karena PERMA tersebut tidak mengakui mediasi yang dilakukan di luar proses perkara, namun hal itu hanya akan menjadi perbuatan yang sia- sia belaka dan terkesan berlebihan, mungkin klausul Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut akan lebih tepat jika dirumuskan “Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara dan yang diajukan menjadi perkara ke pengadilan”. C. Pelaksanaan Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Dalam Tataran Praktek a) Keharusan Pihak Principal Hadir Dalam Mediasi Ketentuan Pasal 1 angka (8) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menggariskan: “Para Pihak adalah dua atau lebih subyek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian”. Selanjutnya Pasal 7 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menentukan : “Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Sedangkan Pasal 7 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menentukan: “Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi”. Begitu pula Pasal 15 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menentukan: “Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi”. Lebih lanjut Pasal 12 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menentukan: “Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan itikad baik”. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa para pihak (principal) diwajibkan untuk menghadiri sendiri proses mediasi atau setidak- tidaknya ia dapat didampingi oleh kuasa hukumnya dalam melakukan mediasi. Sehingga dapat diartikan bahwa mediasi yang dilakukan oleh kuasa hukum harus dianggap menyalahi PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Baik hakim, kuasa hukum juga mediator diwajibkan mendorong para pihak (principal) untuk dapat melaksanakan mediasi. Menjadi pertanyaan, apakah dengan tidak hadirnya pihak (principal) menyebabkan mediasi tidak bisa dilaksanakan sehingga putusan akan batal demi hukum. Sebagaimana digariskan dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menentukan: “setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan ini”. Selanjutnya Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menentukan: “Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Jika demikian halnya, yaitu diwajibkan kepada pihak (principal) untuk hadir dalam acara mediasi, maka sudah barang tentu bertentangan dengan tujuan mediasi itu sendiri, sebab dengan mediasi diharapkan perkara akan cepat selesai. Tergugat yang sejak semula memang tidak menghendaki mediasi, bisa saja mengulur-ulur waktu bahkan tidak bersedia hadir dalam pelaksanaan acara mediasi, sehingga pemeriksaan perkaranya akan berlarut-larut. Sedangkan jika diputus maka putusan yang dijatuhkan akan batal demi hukum. Menghadapi perbuatan salah satu pihak (baik Tergugat ataupun Penggugat) yang tidak bersedia hadir dalam pelaksanaan mediasi, maka sudah pada tempatnya ketentuan yang mewajibkan para pihak untuk hadir langsung selama proses mediasi perlu dtinjau ulang, kecuali dalam kasus-kasus tertentu, misalnya keluarga. Cukuplah mediasi itu dilakukan oleh kuasa hukum. b) Prosedur Pengukuhan Kesepakatan Di Luar Pengadilan Ketentuan Pasal 23 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menggariskan : “para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan”, dapat kita pahami bahwa maksud dari pembentuk PERMA dalam ketentuan di atas yaitu ingin menampung setiap kesepakatan yang terjadi di luar pengadilan agar memiliki kekuatan seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga mensyaratkan agar para pihak mengajukan hasil kesepakatan itu sebagai gugatan ke pengadilan. Akan tetapi harus kita pahami bahwa setiap sengketa yang telah damai, maka logikanya sudah tidak ada sengketa lagi di situ, karena masing-masing pihak sudah memiliki kesamaan persepsi dan pandangan menyangkut penyelesaian sengketanya. Lalu kita hubungkan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa para pihak harus mengajukan gugatan seakan-akan mereka masih bersengketa.20 Bukankah berarti gugatan yang diajukan merupakan gugatan pura-pura ? Karena senyatanya para pihak sudah tidak bersengketa lagi. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menggariskan : “Hakim di hadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a) Sesuai kehendak para pihak b) Tidak bertentangan dengan hukum c) Tidak merugikan pihak ketiga d) Dapat dieksekusi e) Beritikad baik.” Pengaturan tentang kesepakatan di luar pengadilan hanya terdiri dari satu pasal dan tiga ayat sehingga ayat yang disebutkan di atas merupakan ayat terakhir dalam Bab IV yang mengatur tentang “Kesepakatan di Luar Pengadilan”. Menurut Pasal 23 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa kesepakatan perdamaian hanya akan dikuatkan jika memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas dan lima syarat tersebut bersifat kumulatif.21 Permasalahan yang muncul: Bagaimana seandainya setelah gugatannya didaftarkan ternyata kesepakatan itu tidak memenuhi syarat-syarat atau ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi ? Tentunya kesepakatan perdamaian tersebut harus ditolak. Seandainya kita mengikuti prosedur perkara gugatan pada umumnya ketika perdamaian tidak tercapai, maka persidangan akan berlanjut pada acara pemeriksaan dan pembuktian. Apakah dalam hal gugatan yang diajukan secara pura-pura seperti itu akan ditempuh juga proses pembuktian ? Bisa jadi pembentuk PERMA telah lalai 20 Sudikno Mertokusumo mengatakan “Kiranya sudah selayaknya apabila disyaratkan adanya kepentingan untuk mengajukan tuntutan hak. Seorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan, Hukum Acara Pidana Indonesia, Liberty, Yogyakarta, cet ke-2, 1979, hlm 29. 21 Sifat kumulatif mewajibkan semua syarat itu terpenuhi, tanpa terpenuhinya salah satu syarat yang ditentukan maka pengadilan tidak boleh menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut. untuk berandai-andai, sehingga ketentuan PERMA tidak mengatur prosedur bagi kemungkinan ditolaknya kesepakatan damai tersebut. Menurut hemat penulis perlu ada semacam fungsi yang mirip dengan lembaga dismissal proses22 seperti pada prosedur pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha Negara, sehingga materi kesepakatan bisa diperiksa dan dianalisa terlebih dahulu oleh ketua pengadilan, apakah memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ataukah tidak, jika memang layak atau memenuhi syarat, maka ketua pengadilan akan menunjuk hakim yang akan menyidangkannya guna sekedar menguatkan kesepakatan damai itu dan jika ternyata tidak memenuhi syarat, maka cukup ditolak dengan penetapan. Jika tidak dilakukan demikian, minimal harus ada prosedur acara yang mengatur kejelasan persidangan selanjutnya setelah penolakan kesepakatan damai tersebut, apakah perkara ditutup sekaligus dengan pernyataan penolakan itu ataukah diperlukan adanya proses-proses lain, karena bagaimanapun juga, gugatannya telah terdaftar menjadi perkara di pengadilan. Setelah persoalan di atas, PERMA juga harus mengatur tentang bentuk penolakan kesepakatan itu. Apakah dalam bentuk penetapan, ataukah putusan dan bagaimana format kalimat penolakannya, apakah sekaligus menyatakan bahwa perkaranya selesai dan ditutup seakan-akan seperti putusan akhir atau seperti putusan sela yang menolak eksepsi dengan mencantumkan dictum “memerintahkan perkara dilanjutkan ke acara pemeriksaan atau pembuktian” atau sekedar berisi pernyataan penolakan saja. Ini barangkali yang perlu dirumuskan di dalam PERMA mediasi di pengadilan agar tidak membingungkan jika kondisi itu benar-benar terjadi. Pengukuhan secara hukum bagi kesepakan damai yang terjadi di luar pengadilan memang tergolong sebagai hal yang baru, sehingga masih agak aneh terdengar di telinga kita pada saat harus diajukan melalui gugatan. Memang harus kita pahami bahwa kesepakatan damai yang terjadi antara pihak yang bersengketa tidak selalu dilaksanakan langsung pada saat itu, namun adakalanya kesepakatan itu berbentuk perjanjian yang realisasinya tidak mesti harus seketika, sehingga kita patut setuju jika Mahkamah Agung mengakomodasi agar kesepakatan yang terjadi di luar pengadilan dapat diberikan kekuatan eksekutorial sebagai akte perdamaian yang dapat dilaksanakan secara paksa jika suatu saat diingkari oleh salah satu pihak. c) Materi Kesepakatan Damai Kesepakatan damai dapat dibuat dalam bentuk perjanjian, sehingga isinya bisa mengandung perikatan dan kumpulan janji-janji. Menurut Pasal 14 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, “Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan asset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap, dan ketentuan Pasal 23 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa syarat-sayar suatu kesepakatan damai dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian antara lain : “sesuai kehendak para pihak, tidak 22 Lihat ketentuan Pasal 62 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur tentang lembaga dismissal proses yang mungkin bisa menjadi perbandingan bagi penerapan pada lembaga mediasi. bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak ketiga, dapat dieksekusi, dan beritikad baik, artinya suatu kesepakatan damai dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian jika tidak tersandung oleh Pasal 14 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memenuhi lima syarat menurut Pasal 23 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jika kita konsekwen dengan apa yang telah disebutkan di atas bahwa kesepakatan damai berisi sebuah perjanjian antara para pihak, maka keabsahan perjanjian dan konsekwensi kebatalannya akan tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdata23. Ketika perjanjian disepakati sering tidak disadari oleh salah satu pihak kalau ternyata perjanjian tersebut mengandung unsur-unsur kebatalan dan merugikan bagi dirinya. Akan timbul masalah ketika kebatalan itu baru diketahui/ disadari setelah dikuatkan menjadi akta perdamaian, misalnya: kesepakatan tersebut telah dilandasi oleh adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan 24, sedangkan hal itu baru disadari oleh pihak lain setelah mendapatkan pengukuhan dari pengadilan, lalu upaya hukum apa yang dapat menggugurkannya ?. Sedangkan Pasal 1 angka (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan : “Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa”. PERMA tidak mengantisipasi hal-hal seperti itu, mungkin saja pada saat diajukan ke hadapan hakim terlihat kesepakatan itu seakan-akan memenuhi syarat tapi sebenarnya dalam kesepakatan itu terkandung unsur kebatalan dan hakim telah terlanjur mengukuhkan kesepakatan itu menjadi akta perdamaian. Jika memang akta perdamaian tidak tunduk pada upaya hukum baik biasa maupun luar biasa, lalu apakah mungkin diajukan melalui gugatan baru ?. Rasanya walaupun kepastian hukum harus tetap dijaga, namun keadilan juga tidak boleh dikesampingkan dan alangkah tidak adilnya jika pihak yang dirugikan dalam kesepakatan damai tersebut tidak dapat menuntut keadilan. Memang betul dalam Pasal 23 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa kesepakatan damai harus memilki “itikad baik”, namun sulit untuk melihat suatu itikad baik dalam kesepakatan yang timbul karena adanya tipu muslihat. Sebagaimana pada umumnya itikad baik cukup dipersangkakan sedangkan itikad buruk harus dibuktikan. Bukankah tidak menutup kemungkinan akan terjadi kekeliruan dalam melihat suatu itikad dari para pihak pada saat mengajukan kesepakatan damai tersebut ?. Dari beberapa kemungkinan di atas, maka mengajukan gugatan baru tentang pembatalan kesepakatan perdamaian adalah alternative yang paling mungkin dilakukan dibandingkan dengan mengajukan upaya hukum yang telah ditutup kesempatannya oleh ketentuan Pasal 1 angka (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut. 23 Pasal 1320 KUHPer Syarat Sahnya Perjanjian adalah: a. Adanya Kesepakatan Para Pihak b. Para Pihak Cakap Hukum c. Objek Tertentu d. Kausa yang halal 24 Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, Cet ke-6. 1979, hlm. 23 PENUTUP A. Simpulan Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan Pihak Principal untuk hadir dalam mediasi, yaitu memberi peluang terhadap perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan yang belum menjadi perkara di pengadilan untuk mendapat pengukuhan yang dimuat dalam putusan, dan materi kesepakatan damai yang dicapai dalam mediasi harus dituangkan dalam perjanjian dan dimuat dalam putusan. Jika dalam perjanjian tersebut terdapat paksaan, kekhilafan atau penipuan maka untuk pembatalan perjanjian tersebut harus dilakukan dengan gugatan baru. B. Saran Bahwa pengajukan gugatan baru tentang pembatalan kesepakatan perdamaian merupakan alternative yang paling mungkin untuk dilakukan dibandingkan dengan mengajukan upaya hukum yang telah ditutup kesempatannya oleh ketentuan Pasal 1 angka (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut. DAFTAR PUSTAKA Abdurrahman, Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pengadilan Dan Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Refleksi Dinamika Hukum, Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir, Analisis Komprehensif Tentang Hukum Oleh 63 Akademisi dan Praktisi Hukum, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, Cet ke-1, 2008. Garner, A (ed.) Bryan, s Dictionary Black, , West -Thompson, 2004. Harahap Yahya, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, Cet ke-5, 2007. Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH. Perdata). Mahkamah Agung R.I., Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009, Varia Peradilan Majalah Hukum, Tahun XXV, Nomor 293, April 2010. Makalah/Artikel : Manan Bagir, Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Mahkamah Agung RI, 2005. Mertokusumo Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, Cet ke-2, 1979. Mufidi M. Faiz, Analisis Terhadap Metoda-Metoda Alternatif Penyelesaian Sengketa Menurut Undan-Undang Nomor 30 Tahun 199 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Artikel dalam Syiar Madani Jurnal Hukum, Volume VII Nomor 3, Nopember 2005. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003. Peraturan Perundangan : Reglement Buitengewesten (Rbg). Subekti, Hukum Acara Perdata, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1977. Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, Cet ke-6. 1979. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
HAKIM AGUNG DAN PEMBAHARU HUKUM MENUJU PENGADILAN YANG BERSIH Oleh. Ibnu Artadi: Guru Besar Hukum Pidana Unswagati Cirebon, email: Ibnu Artadi@ yahoo.com. tinggal di Bandung. Abstract Jurisprudence product of Judge (Supreme) was born from the process of law discovery. It has concrete nature in contact with reality and justice as well as implications for law reformers. The intensity of supervision with the law advantage has effort to achieve the same perception of justice, and also as the one of tools to control whether there are any malpractices or not toward the realization of truthful judiciary. Keyword: judge, law reform, cline judiciary. PENDAHULUAN Indonesia secara normatif-konstitusional adalah negara Hukum1, yang menghendaki agar hukum dapat berperan aktif atau menjadi sentral dalam kehidupan bermasyarakat 2. Dalam Negara hukum bukan hanya berarti negara yang menegakkan hukum saja, akan tetapi negara hukum yang sempurna adalah negara yang hukumnya adil, sehingga menjamin adanya keadilan dalam masyarakat. 3 Konsep hukum yang adil dimaksudkan hukum dibangun berlandaskan pada aspek filosofis, sosiologis dan yuridis dan bukan didasarkan pada kepentingan-kepentingan kelompok tertentu4, sehingga hukum dapat berlaku efektif, karena dinilai sangat sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat. Namun demikian persoalannya adalah bagaimana upaya untuk mewujudkan konsep- konsep, ide-ide, cita-cita yang melekat secara inheren dengan hukum tersebut. Hakim dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum merupakan salah satu pilar yang diharapkan dapat mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan. 1. Hukum dalam makalah ini dikonsepkan sebagai bagian dari dan atau sebagai manifestasi dunia makna yang simbolik dalam alam pikiran warga masyarakat, yang karenanya akan memberikan makna-makna yang khusus serta khas kepada setiap perbuatan hukum serta hubungan hukum yang tengah direalisasi oleh para warga dalam status sebagai subyek hukum. Dengan konsep demikian akan diperoleh kejelasan mengenai terjadinya legal gaps, rentang perbedaan pengertian tentang hukum antara pembuat undang-undang, para penegak hukum dan warga masyarakat sebagai pengguna hukum. 2 Mulyana W. Kusumah,“ Perspektif Teori dan Kebijaksanaan Hukum “,Rajawali, Jakarta,1986, halaman. 29. 3 Sunaryati Hartono, “ Kapita Selekta Perbandingan Hukum “,Alumni, Bandung, 1976,halaman 35. 4 Disadari bahwa sebagian produk perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh kekuasaan mayoritas partai politik yang ada di Parlemen (ruling class). Kondisi inilah yang pada akhirnya melahirkan suatu produk perundang-undangan kental dengan kristalisasi nilai-nilai kepentingan kelompok tertentu daripada nilai-nilai keadilan. Contoh Pasal 5 huruf p UU No. 42 tahun 1999 tentang Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, dimana persyaratan calon Presiden dan wakil Presiden berpendidikan serendah-rendahnya SMA. Hal ini sangat kontradiktif dengan beberapa Perda yang menetapkan calon Walikota atau Bupati berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana. Hakim sesuai dengan tugas dan fungsi dan atau Hakim dengan segala kewenangan yang dimilikinya merupakan aktor utama penyelenggara Kekuasaan Kehakiman dan sekaligus sebagai pengawal praktik penegakan hukum dan keadilan. Hakim melalui putusannya, dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.5 Dalam realitasnya menunjukkan upaya hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui putusannya tersebut bukanlah hal yang mudah,6 Berbagai komentar dan pendapat baik yang berbentuk pandangan ataupun penilaian dari berbagai kalangan masyarakat selalu menghiasi media massa yang ada di negeri ini, terkait keputusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa kasus kriminal. Beberapa kasus yang pernah menjadi topik utama pembicaraan masyarakat adalah Keputusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana selama 1 tahun penjara dan denda Rp. 5 Juta terhadap Jaksa Esther, karena terbukti menjual barang bukti 343 butir ekstasi, demikian juga halnya Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp. 300 juta terhadap Gayus Halomoan Tambunan dan banyak lagi kasus-kasus lainnya, Adapun yang menjadi topik penilaiannya bahwa putusan pidana yang dijatuhkan atas kedua terdakwa di atas dinilai ada permainan jual beli hukum, sehingga putusannya terlalu ringan, bersifat legalistik, dan hakim tidak mempertimbangkan dimana perbuatan terdakwa tidak hanya merugikan negara yang cukup besar, melainkan juga telah mencederai proses penegakan hukum itu sendiri. Penjatuhan pidana berat akan menimbulkan efek jera bukan hanya kepada pelaku, tertapi juga terhadap para pelaku potensial lainnya untuk tidak melakukan tindakan kejahatan yang sama dikemudian hari (moral and deterent effects). Hakim yang bertugas menyelesaikan sengketa dan memberikan putusan hukum kepada pihak yang berperkara, mengatakan bahwa putusan yang dijatuhkannya telah dibangun atas dasar dan menurut hukum. Memperhatikan adanya dua perspektif di atas, ke duanya sama-sama memiliki argumentasi kebenarannya. Dalam kasus Gayus misalnya hakim menilai bahwa keputusan yang dibuat telah sejalan dengan aspek legalitas formal, dimana secara normatif Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap suatu tindak pidana di luar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan hakim dalam menjatuhkan pidana tidak boleh lebih lama dari lamanya hukuman terberat yang telah diancamkan ditambah dengan sepertiga. (Pasal 65 ayat (2) dan pasal 66 ayat (1) KUH Pidana).7Oleh karena itu putusan terhadap Gayus sudah sesuai dengan rasa keadilan hukum positip.8 5 Rizky Argama Pembukaan Pedoman Perilaku Hakim yang disusun pada tahun 2006 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. FH UI, November 2006 6 Bandingkan Hukum bukan sesuatu yang sekedar untuk menjadi bahan pengkajian secara logis rasional melainkan hukum dibuat untuk dijalankan. Perwujudan tujuan, nilai-nilai ataupun ide-ide yang terkandung di dalam peraturan hukum merupakan suatu kegiatan yang tidak berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat.. Setiap masyarakat memiliki ciri-ciri yang dapat memberikan hambatan-hambatan, sehingga hukum sulit dijalankan. Esmi Warassih, “Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan tujuan hukum (Proses Penegakan hukum dan keadilan)”, Pidato Pengukuhan, 14 April 2003, halaman 10. 7 Pasal 65 ayat (2 KUH Pidana): Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana-pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. dan pasal 66 ayat (1) KUH Pidana: dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan Terlepas dari argumentasi masing-masing pihak di atas, kiranya satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa penilaian atas proses penegakan hukum,9 acapkali menimbulkan problem. Inilah sebuah konsekuensi dari keberadaan hukum yang memiliki hubungan erat dengan keadilan.10 Hukum diciptakan untuk memberikan keadilan, meskipun keadilan tidak secara otomatis dapat diberikan oleh hukum, tetapi sangat tergantung pada bagaimana penegak hukum menerapkannya.11 Inilah sebenarnya letak persoalannya, dimana para penegak hukum (Hakim) dalam kenyataannya belum mampu menunjukkan fungsi utamanya itu secara baik dalam mewujudkan cita-cita Hukum sebagai pengayom masyarakat dengan cara memberikan keadilan. Penilaian bagaimanapun adalah hak bagi setiap orang, apalagi ditengah proses penegakan hukum saat ini yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada nilai keadilan substantif dan bahkan penegak hukum tidak berperan aktif memperbaiki hukum, tapi malah berperan aktif menciptakan kebobrokan hukum. Satjipto Raharjo melukiskan bahwa di Indonesia banyak contoh tentang kegagalan hukum, dimana masih ditemui hakim tidak menggunakan palunya untuk menghukum pelaku kejahatan. Sebaliknya, memberikan kebebasan kepada koruptor, membebaskan penjahat hak asasi manusia, dan menunjukkan keberpihakan pada penguasa. Selain itu, di tengah agenda menciptakan pengadilan yang bersih, hakim tidak menunjukkan niatnya untuk memberantas mafia peradilan. Sebaliknya, mereka semakin melibatkan diri dalam mafia peradilan itu dengan melakukan manipulasi perkara. Putusan yang dijatuhkan tergantung pada berapa harga yang ditawarkan kepadanya. Dengan kata lain, putusan pengadilan telah ditransaksikan.12 . Ironis memang, dimana kondisi penegakan hukum saat ini, belum sepenuhnya terbebas dari manuver-manuver yang menggunakan hukum sebagai tameng. Menyikapi hal tersebut, maka diperlukan alternatif pemikiran untuk membenahi dalam arti bagaimana seharusnya melakukan proses penegakan hukum yang berkeadilan menjadi sangat penting untuk segera dilakukan. yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih pidana maksimum terberat ditambah sepertiga. 8 Ibnu artadi, Nurani Hakim, pikiran Rakyat, 25 April 2011 9 Berbicara penegakan hukum pidana, tidak bisa lain harus diartikan dalam kerangka tiga konsep yang saling berhubungan, yakni: (1) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept), yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali.; (2) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept), yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi kepentingan individual. (3). Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum, karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumberdaya manusia, kualitas perundang-undangannya dan miskinnya partisipasi masyarakat. Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, Habibie center, Jakarta, 2002. hal. 121 10 Relativitas keadilan melahirkan sensitivitas dalam penilaiannya. Putusan hakim sebagai produk untuk mewujudkan keadilan, kadang melahirkan ketidakpuasan, dinilai terlalu ringan bahkan dinilai kurang berpihak pada rasa keadilan masyarakat. Kondisi ini menjadi problem tersendiri bagi hakim, disatu sisi hakim dibelenggu secara normatif, disi si lain masyarakat menuntut hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh “legal justice”, melainkan harus “social justice”, bahkan bila perlu menciptakan hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. 11 Satjipto Rahardjo, Pengadilan Tidak Dapat Ditemukan Keadilan, Kompas. 19 Juli1 1999 12 Ibid Persoalannya kemudian, bagaimanakah peran Hakim Agung dengan Yurisprudensi sebagai produknya dapat menciptakan lahirnya pengadilan bersih ? PEMBAHASAN A. Peran Strategis Hakim Agung Sebagai Pembaharu Hukum. Kekuasan kehakiman penyelenggaraannya dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.13 guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Salah satu wewenang Mahkamah Agung adalah mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang- undang menentukan lain;14 Mencermati wewenang tersebut, Hakim Agung memiliki keleluasaan melalui putusannya untuk mengoreksi putusan hakim di bawahnya yang diajukan para pihak di tingkat kasasi, karena putusan hakim sebelumnya dinilai belum adil. Dalam proses pemeriksaan terhadap perkara yang dimintakan kasasi, Hakim Agung akan memeriksa atas fakta sosial (social fact) yang perlu digeledah dengan teliti tentang “apa” yang ada di dalam dan di balik fakta itu, ditelusuri bukti-bukti pendukungnya, mencari pemecahannya (legal problem solving) dan selanjutnya memberikan pertimbangan hukum (legal reasoning) dan menjadikannya sebagai fakta hukum (legal fact), secara akurat dan tepat sebagai acuan putusannya. Proses pemeriksaan perkara demikian penting untuk dilakukan, mengingat selama ini masih banyak ditemui putusan hakim di beberapa pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi dalam pertimbangannya bersifat legalistik positivistik) dalam arti hanya bergerak dari terpenuhi tidaknya unsur-unsur yang didakwakan dan tidak melihat secara utuh.15 Dengan perkataan lain Hakim dalam memeriksa perkara hanya berputar-putar atas terpenuhinya sifat melawan hukum perbuatan dan mengabaikan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dijatuhi pidana serta mengabaikan perkembangan nilai-nilai keadilan hukum.. Mencermati kondisi demikian, dimana hakim dalam menangani suatu perkara masih menggunakan pola-pola konvensional, maka sudah saatnya diperlukan terobosan hukum dan pemecahannya (legal problem solving). Dalam hubungan ini maka peran hakim Agung menjadi sangat penting, disamping karena peranya selaku pengawas dan pengambil putusan tertinggi dan terakhir dalam lingkup peradilan, melalui produk putusannya berupa yurisprudensi dapat melakukan koreksi dan sekaligus pembaharu terhadap putusan pengadilan di bawahnya. 13 Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 14 Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 15Secara teoritik sebelum hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku perlu diperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dipidanya suatu perbuatan sebagai berikut:1. Adanya suatu perbuatan melawan hukum; 2. Adanya kesalahan baik dilakukan secara sengaja maupun kelalaian;3.Dapat dipertanggungjawabkan si pelaku a tas perbuatannya;4.Pelakunya dapat dihukum. Eksistensi yurisprudensi sebagai sumber pembaharuan dan pembinaan hukum, diakui oleh Mochtar Kusumaatmadja, sebagai berikut :16 “Walaupun perundang-undangan merupakan teknik utama untuk melaksanakan pembaharuan hukum, pembaharuan kaidah-kaidah dan azas serta penemuan arah atau bahan bagi pembaharuan kaidah demikian juga menggunakan sumber-sumber hukum lain yaitu keputusan badan-badan peradilan (yurisprudensi), sedangkan tulisan sarjana hukum yang terkemuka disebut pula sebagai sumber tambahan.” Dengan demikian lahirnya yurisprudensi sebagai produk Hakim Agung bukan hanya sebatas upaya untuk memperbaiki kualitas putusan hakim dibawahnya, melainkan sekaligus berperan sebagai sarana pembaharuan hukum melalui cara memperbaiki, memodernkan, atau mengganti dengan yang baru yang bukan hanya terbatas pada substansi hukum, melainkan juga menyangkut konstruksi berpikir hakim dalam menerapkan hukum. Disinilah kemudian pentingnya peran Hakim Agung dengan produk putusannya berupa yurisprudensi yang kemudian dapat dijadikan acuan bagi hakim-hakim di bawahnya, sehingga menjadi motivator lahirnya putusan berkualitas keadilan substantif dan sekaligus berperan sebagai sarana pembaharu hukum. B. Implikasi Yurisprudensi Menuju Pengadilan Bersih. Hubungan antara yurisprudensi dengan pengadilan bersih sebenarnya tidak berhubungan secara langsung, namun lebih bersifat prosedur dialektif dalam membangun argumentasi hukum menuju putusan berkualitas. Untuk itu implikasi diartikan sebagai keterlibatan17 penggunaan yurisprudensi untuk dijadilkan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hukum. Yurisprudensi produk putusan Hakim (Agung) lahir dari proses penemuan hukum (rechtsvinding),18 melalui proses berpikir dengan menggunakan metode interpretasi menghantarkan dan membawanya pada putusan hakim. Adapun tujuan utama penemuan hukum untuk menyelaraskan undang-undang dengan tuntutan jaman.19 Menurut Bagir Manan penemuan hukum penting dilakukan, mengingat tiga fungsi utama hakim, yaitu menerapkan hukum (bouche de la loi), menemukan hukum (rechtsvinding), dan menciptakan hukum (rechtsschepping).20 16 Muctar Kusumaatmaja, fungsi Dan perkembangsn Hukum Dalam pembangunan Nasional, Bina Cipta, Bandung, 1976, halaman 12 17 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka,1988, halaman 327 18 Penemuan hukum adalah sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya. Terkadang dan bahkan sangat sering terjadi peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun rechtsvijning..” chmad Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis, 1996, Cet. 1, Jakarta: Chandra Pratama, halaman 146. 19 Lilik Mulyadi, Sistem Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi dikaji dari Perspektif Yurisprudensi dan Pergeseran”Kebijakan” Mahkamah Agung Republik Indonesia, Artikel, halaman. 9 Bandingkan Amir Syamsudin, penemuan hukum (rechtsvinding) adalah merupakan proses pembentukan hukum dalam upaya penerapan peraturan hukum terhadap peristiwa berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu, seperti interpretasi, argumentasi/ penalaran (redenering), konstruksi hukm dan lain-lain. Amir Syarifudin, Penemuan Hukum Ataukah Perilaku Chaos?, dalam Opini Harian Kompas, Sabtu, 5 Januari 2008, hlm. 6 20 Bagir Manan, Kata Pengantar dalam Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam,2006, Jakarta : PT. Raja Grafido Persada, hlm. Xv. Dalam proses penemuan hukum (Rechtsvinding) diartikan bahwa bukan hukumnya tidak ada, tetapi Selanjutnya dikatakan bahwa dengan penemuan hukum merupakan putusan hakim yang bersifat konkret langsung menyentuh kenyataan yang ada akan segera menghidupkan rasa keadilan, dibandingkan peraturan perundang-undangan yang abstrak dan masih perlu diuji keterandalannya.”21 Oleh karena itu, hakim dengan yurisprudensi dapat dinilai sebagai pembaharu hukum. Memahami peran strategis yurisprudensi tersebut, secara ideal seharusnya mengikat bagi hakim bawahannya,22 mengingat yurisprudensi pada asasnya adalah hukum (judge made law) dan mengikat berlandaskan asas Res Judicata Proveri ate Habetur. Namun demikian di negara kita yang menganut Civil Law system23, keberadan yurisprudensi dinilai tidak terlalu penting dan tidak mengikat hakim,24 karena dalam sistem tersebut lebih memprioritaskan berlakunya hukum tertulis sebagai sumber hukum. Konsep tersebut amat merasuki pikiran para hakim untuk mengartikan penegakan hukum semata- mata sebagai pelaksanaan undang-undang, sehingga penegakan hukum dinilai sebagai suatu proses logis yang mengikuti kehadiran suatu peraturan hukum. Cara berpikir demikian telah diistilahkan sebagai cara berpikir positivistik-legalistik, berangkat dari peraturan hukumnya Masih banyaknya kesalahpamahan dalam memahami proses penegakan hukum, seharusnya tidak perlu terjadi, apabila para hakim selalu mengikuti perkembangan teori-teori hukum dan yurisprudensi sebagai produk hakim Agung. Banyak yurisprudensi yang telah dihasilkan oleh hakim agung yang memberikan arah bagaimana seharusnya proses penegakan hukum dilakukan. Sebagai contoh Yurisprudensi terkait dengan tindak pidana korupsi, sebagai berikut:25 Yurisprudensi MA tanggal 30 Maret 1977 No. 81 K/Kr/1973 dengan terdakwa Ir. Moch Otjo Danaatmadja, Kepala Kesatuan Pemangkas Hutan, Kabupaten Garut, yang perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 415 jo Pasal 64 Jo Pasal 1 sub c UU No. 24 prp 1960. Dari dua Yurisprudensi tersebut MA memuat penerapan ajaran sifat melawan hukum dalam fungsinya yang negatif, dengan menggunakan kriteria: hukumnya sudah ada, namun masih harus digali, dicari dan ditemukan. Sedangkan Rechtsvorming (pembentukan hukum) diartikan hukumnya tidak ada, oleh karena itu perlu ada pembentukan hukum, sehingga di dalamnya terdapat penciptaan hukum. Pembentukan hukum berkonotasi hukumnya tidak ada atau sekalipun hukumnya sudah ada tetapi tidak jelas atau kurang lengkap, sehingga hakim harus menciptakan hukum baru sebagai penyempurnaan dan atau pengganti hukum sudah ada. 21 Bagir Manan, Wajah Hukum di Era Reformasi, Peran Hakim dalam Dekolonialisasi Hukum, 2000, Bandung : Citra Aditya Bhakti, hlm.264-265. 22 Menurut Utrecht ada 3 (tiga) sebab maka seorang hakim menurut keputusan seorang hakim lain, karena;1). Keputusan hakim mempunyai kekuasaan (gezag) terutama apabila keputusan itu dibuat oleh Pengadilan Tinggi atau oleh Mahkamah Agung; 2) sebab praktis, apabila seorang hakim memberi keputusan yang isinya berbeda dari pada isi keputusan seorang hakim yang kedudukannya lebih tinggi, yaitu seorang hakim yang mengawasi pekerjaan hakim yang disebut pertama, maka sudah tentu pihak yang tidak menerima keputusan itu akan meminta apel atau revisi, yaitu naik banding;3) sebab: hakim menurut keputusan hakim lain, karena ia menyetujui isi keputusan hakim lain itu, yang sebab persesuaian pendapat . Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan 7, Ichtiar, Jakarta, 1962, Halaman 206. 23 Ade Maman suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Jakarta, Raja Grafindo, 2008, halaman 19. 24 Indonesia sebagai negara hukum menganur system hukum Civil Law (Eropa Continental), dimana salah satu karakteristiknya adalah mengutamakan hukum tertulis sebagai sumber hukum, maka dalam kehidupan kenegaraan di Indonesia juga mengutamakan peraturan tertulis (Undang-undang) sebagai hukum. Akibatnya sesuai dengan ajaran Legisme, muara penegakan hukum terutama putusan pengadilan masih bersifat formal legalisme, yang dikejar adalah keadilan formal sesuai UU. Dan dalam prakteknya produk hukum yang bersifat formal legalistik itu sering tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. 25 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 344 Negara tidak dirugikan, terdakwa tidak memperoleh keuntungan dan kepentingan umum terlayani. Demikian juga dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Kasasinya, tanggal 8 Januari 1966 Nomor: 42 K/Kr// 1965 jo Yurisprudensi MA tanggal 30 Maret 1977 No. 81 K/Kr/1973, pada intinya menyatakan bahwa sesuatu tindak pidana dapat kehilangan sifatnya sebagai perbuatan melawan hukum, bukan saja karena adanya ketentuan undang , melainkan juga karena adanya asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Yaitu antara lain:1) faktor tidak dirugikannya Negara, 2) kepentingan umum dapat terlayani,3) terdakwa tidak memperoleh keuntungan. Ke dua yurisprudensi di atas, pada intinya mengajarkan: 1) dalam menentukan sifat melawan hukumnya perbuatan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan; 2) dalam menentukan sifat melawan hukumnya perbuatan tidak semata-mata diukur dari hukum tertulis semata atau terpenuhinya semua unsur dari rumusan delik, tetapi penilaiannya diukur juga berdasarkan pada nilai-nilai kepatutan dan kelayakan yang dianut oleh masyarakat dan atau asas-asas hukum umum (yuristik) baik yang tertulis maupun tidak tertulis Mengkritisi ke dua yurisprudensi di atas, dapat dinilai sebagai terobosan dan sekaligus sebagai sarana pencerdasan, pencerahan dan inspirasi bagi hakim bagaimana seharusnya meilakukan proses mengadili dilakukan, agar tidak terjebak pada pemahaman yang sempit (legalistik positivistik), agar tercipta putusan yang berkualitas. Namun demikian, dalam realitas praktik, adanya yurisprudensi berkualitas tidak menjamin diikuti oleh hakim, disamping karena sistem hukum di negara kita tidak mengisyaratkan adanya ketaatan, juga bisa jadi tidak mengikuti yurisprudensi dan tetap menggunakan pola berpikir konvensional (legalisitik), sebagai dalih untuk menutupi permainan hukum dibalik putusan yang dibuatnya.26 Mencermati dan untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut, maka perlu dicarikan solusi pemikiran bagaimana mereposisi agar yurisprudensi yang pada asasnya adalah hukum (judge made law), dan merupakan hukum in concreto.27 dapat mengikat bagi hakim, baik melalui perundang-undangan maupun melalui Surat Edaran Mahkamah Agung. Hal ini penting dilakukan mengingat dengan yurisprudensi dapat digunakan untuk membangun argumentasi rasional sebagai dasar pertimbangan putusan, apalagi ditengah rendahnya kualitas pemahaman hakim terhadap hukum positip, doktrin, asas-asas hukum umum, sebagai sarana kontrol atas putusan yang dibuat hakim bawahannya. Untuk itu 26.....dipergunakan atau diabaikannya yurisprudensi dapat disebabkan oleh faktor sosiologis yang disebut kepentingan. Maksud kepentingan dalam hal ini, yaitu semata-mata untuk mengukuhkan argumentasi yang didasari kepentingan-kepentingan di luar nilai-nilai dasar atau tujuan-tujuan hukum yang seyogianya menjadi idealitas suatu putusan. Lebih konkrit, yaitu kepentingan personal yang hendak “dilindungi” atau “dikorbankan” oleh hakim. Hakim mengerti yurisprudensi dan sengaja tidak dipergunakan dasar karena akan menjadikan putusan tidak sesuai dengan kepentingan yang dilindunginya secara personal. Hari Purwadi, Intensitas Penggunaan Yurisprudensi Oleh hakim dalam mengadili http://www.blogger.com/email-post.g 27 Soetandyo Wignjosoebroto, 2002. Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Huma, Jakarta, 2002, halaman 97. pemanfaatannya dapat mempengaruhi jalannya proses peradilan secara lebih berkualitas dan berkeadilan di Indonesia menuju terwujudnya pengadilan bersih. Dengan cara-cara yang demikian diyakini, meskipun dengan yurisprudensi merupakan salah satu upaya dari sekian upaya untuk mewujudkan pengadilan bersih, paling tidak dengan dijadikannya yurisprudensi bersifat mengikat, akan berdampak secara psykhologis bagi hakim untuk tidak mudah mengadili dengan mengabaikan yurisprudensi sebagai sumber hukum formal. Intinya melakukan proses mengadili dengan tidak berpijak pada perkembangan nilai-nilai hukum tertulis maupun tidak tertulis adalah malpraktik. PENUTUP A. Simpulan. Hakim Agung sebagai pengawas dan pengambil putusan tertinggi dan terakhir dalam lingkup peradilan memiliki peran yang signifikan sebagai pembaharu hukum, karena produk putusan hakim Agung merupakan yurisprudensi. Merepossisi yurisprudensi menjadi terikat, baik melalui perundang-undangan maupun dengan Surat Edaran mahkamah Agung, akan mempermudah dalam pengawasan atas penerapan hukum oleh hakim bawahan dan sekaligus dapat dijadikan sarana kontrol bagi lahirnya pengadilan bersih. B. Saran Yurisprudensi dinilai berkualitas apabila putusannya tidak saja dibangun dengan argumentasi rasional menurut hukum, doktrin, yurisprudensi serta asas-asas hukum umum (yuristik), melainkan juga putusannya merupakan pancaran dari hati nuraninya. Untuk itu diperlukan profesionalisme dan integritas hakim menjadi hal utama. Penggunaan yurisprudensi sebagai alat kontrol dapat berlaku efektif, apabila dilandasi oleh keyakinan dan keinginan kuat dari Mahkamah Agung, bahwa dalam proses mengadili, pemberdayaan dan penggunaan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan putusan hakim, dapat dijadikan indikator ada tidaknya tindakan malpratik. DAFTAR PUSTAKA Ali Achmad, Menguak Tabir Hukum Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis, Cet. 1, Jakarta: Chandra Pratama., 1996 Argama Rizky, Pembukaan Pedoman Perilaku Hakim yang disusun pada tahun 2006 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. FH UI, November 2006 Artadi Ibnu, Nurani Hakim, pikiran Rakyat, 25 April 2011 Hartono Sunaryati , Kapita Selekta Perbandingan Hukum,Alumni, Bandung, 1976 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,Sinar Baru, Bandung, 1984 Maman Suherman Ade, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Jakarta, Raja Grafindo, 2008 Manan Bagir, , Wajah Hukum di Era Reformasi, Peran Hakim dalam Dekolonialisasi Hukum, 2000, Bandung : Citra Aditya Bhakti Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, Habibie center, Jakarta, 2002. hal. 121 Mulyadi Lilik, Sistem Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi dikaji dari Perspektif Yurisprudensi dan Pergeseran”Kebijakan” Mahkamah Agung Republik Indonesia, Artikel Rahardjo Satjipto, Pengadilan Tidak Dapat Ditemukan Keadilan, Kompas. 19 Juli1 1999 Syarifudin Amir, Penemuan Hukum Ataukah Perilaku Chaos?, dalam Opini Harian Kompas, Sabtu, 5 Januari 2008 Utrecht, Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan 7, Ichtiar, Jakarta, 1962 W. Kusumah Mulyana , Perspektif Teori dan Kebijaksanaan Hukum ,Rajawali, Jakarta, 1986 Warassih Esmi, “Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan tujuan hukum (Proses Penegakan hukum dan keadilan)”, Pidato Pengukuhan, 14 April 2003 Wignjosoebroto Soetandyo, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Huma, Jakarta, 2002.
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 5
Alamat Penerbit/Redaksi:

Jl.Rangga Gading No. 8  Bandung 40116. Telp (022) 4203368- (022) 4264066; ext. 319 dan 129 Fax 022-4264066.

web http://hukum.unisba.ac.id/syiarhukum,

email syiarhukum.unisba@yahoo.co.id

Bank BNI Syariah Capem Unisba  Rek. No. 0201121960 a.n. Nurul Chotidjah.