Tools
Search
Register Login

VOL XIII No. 2 Juli. 2011
VOL XIII No. 2 Juli. 2011

VOL XIII No. 2 Juli. 2011 (6)

PEREDUKSIAN RASIONALITAS DAN FUNGSI RASIONALITAS EMOTIF DALAM TEORI PILIHAN RASIONAL PADA KAJIAN EKONOMI HUKUM Oleh Teddy Asmara Dosen Magister Hukum Unswagati, Jl. Terusan Pemuda No. 1. Cirebon, E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Abstract The mental block of behavioral approach when implemented rational choice theory in economic law studies is actually reflection of its unrealistic core assumption: that people subject to law act rationally. That assumption or postulate is deductively elaborated into crudely conception of economic and psychological, and it is nothing else but necessarily to hold their paradigms that reasoned out the human frame of reference in an incentive-disincentive mechanism or the stimuli-respond design. No doubt the results of research that insisted arbitrary concepts and ignored inductive method would be artificial and partial nature, and essential dehumanization, or that research based on economy or psychology concept alone is not sufficient to accout for legal behaviour processes. Hence, legal economic scholars should established analysis the mind and act linkage through thick description, for example, by followed anthropology discipline has commited to holistic explanation, look at the people’s entity as it is in realities. Keyword: law economic, rationality construction, rational choice theory, anthropological approach. PENDAHULUAN Klaim retorik bahwa tak ada bidang hukum yang tak bisa dikaji oleh ekonomi1 khusus-nya yang mengandalkan teori pilihan rasional (selanjutnya disingkat TPR) diikuti oleh kritik terhadap apologi-apologi rasionalitas dari para pengkaji yang sejatinya termasuk puak behaviorisme atau koloborasinya dengan memanfaatkan psikologi kognitif. Oleh karena itu, tak ayal lagi, pembicaraan kritis bisa mengarah kepada: aplikasi rasionalitas instrumental selaku figur homo economicus; pendekatan behavioral yang memformat perilaku hukum dengan mekanisme reward and punishment; dan psikologi kognitif yang mengalienasi aspek bawah-sadar dari pengonsepan rasionalitas. Ketiganya senantiasa dibicarakan secara bersamaan dengan penekanan kepada salah satunya, dan seperti biasa melanjut ke aras paradigmatik untuk menyoal esensi tindakan manusia dalam realitas sosial yang menjadi ranah kajiannya, mulai dari aspek ontologis sampai metode deduksinya.2 Aspek mana yang lebih dikritisi tidaklah penting, sebab pada hakikatnya merupakan uji reliabilitas dalam proses pendewasaan analisis ekonomi hukum, yakni seperti estimasi Cass R. Sunstein, bahwa masa depan kajian ekonomik hukum terletak 1 Richard A. Posner, “Values and Consequences: an Introduction to Economic Analysis of Law,” dalam Chicago Economic Working paper. No. 53. 1998. hlm. 1-2. 2 Lihat misalnya: Bruce Chapman.”Legal Analysis of Economics: Solving the Problem of Rational Commitment,” dalam Chicago-Kent Law Review . Vol. 79. 2004. hlm. 471; Thomas S. Ulen. “The Unexpected Guest: Law and Economics, law and other Cognate Disciplines, and the Future of Legal Scholarship,” dalam Chicago-Kent Law Review. Vol. 79. 2004. hlm. 623; dan Claire A. Hill, “Law and economics in the Personal Sphere.’ dalam Law and Social Inquiry. Vol. 29. No. 1. 2004. hlm. 225-6. pada penyempurnaan konsep tindakan dan pilihan (new and better understandings of decision and choice) yang menjadi postulasi dasar TPR.3 Penyempurnaan itulah sebagai topik yang akan dibahas dengan mema-parkan proses falsifikasi yang merupa sisi kritis psikologis dan sosiologis TPR dalam pengon-sepan rasionalitas, pemaksimalan kemanfaatan, dan tindakan rasional. Proses falsifikasi tersebut secara diskursif akan diurai dengan mengulas: (1) bagaimana konsekuensi epistemologik pereduksian rasionalitas instrumental dalam TPR terhadap kajian ekonomi hukum? dan (2) bagaimana fungsionalisasi potensi rasionalitas emotif dalam TPR diaplikasikan pada kajian ekonomi hukum? Selanjutnya, dalam kerangka memerikan konsep rasionalitas berhukum dalam makna yang utuh dan penuh (holistik), akan ditawarkan perspektif antropologik sebagaimana anjuran Oliver W. Holmes: “cara pikir yang sangat tepat adalah melihat dan mempelajari hukum sebagai hamparan dokumen antropologik.”4 Oleh karena itu, walaupun di penghujung ulasan hanya menampilkan fenomena kognisi ke-Indonesiaan secara sekilas dan fragmentaris, namun diharapkan cukup untuk mengilhami pencarian teorisasi rasionalitas yang orisinal serta aplikatif pada kajian ekonomi hukum bangsa kita. PEMBAHASAN A. Pereduksian Rasionalitas Ekonomik Kendati law and economic dan economic analysis of law dapat disamakan, tetapi menurut Bruce Chapman masing-masing mempunyai penekanan yang berbeda, yang pertama lebih mengarah pada penggunaan konsep hukum dan konsep ekonomi secara setara, saling keter-kaitan atau semacam koloborasi, sedangkan yang kedua, ekonomilah yang menyediakan pe-rangkat metode dan analisis terhadap hukum sebagai obyek kajiannya.5 Chapman tidak salah walau bisa keliru, mengingat pembeda satu dengan lainnya tersamar oleh kesamaan pendekat-an behavioral dan merasuknya analisis TPR ke dalam kajian ekonomi hukum. Komentar Russel B. Korobkin bahwa TPR sebagai jantungnya teori mikroekonomik modern,6 boleh jadi sebagai tanggapan atas kelatahan pengkaji ekonomik hukum mengikuti cara berpikir Richard A. Posner yang meyakini postulasi ekonomi, bahwa manusia sebagai makhluk yang memaksimalkan tujuannya secara rasional.7 Tradisi kaum Posnerian tanpa ragu mendesain kajian mikro dengan dan dalam konfigurasi rasionalitas yang oleh Max Weber di-kualifikasi sebagai jenis instrumental,8 yakni suatu prinsip berpikir yang lebih mementingkan cara-cara untuk mencapai tujuan hlm.1174. 1899. hlm. 99. 3 Cass R. Sunstein, Behavioral Analysis of Law”, dalam Chicago-Kent Law Review. Vol. 64. 1997. 4 Oliver Wendell Holmes. Law in Science and Science in Law, ‘ dalam Harvard Law Review. Vol.12. 5 Chapman, Loc cit. 6 Russell B. Korobkin and Thomas S. Ullen, “Law and Behavioral Science: Removing the Rationality Assumption from law and Economics,” dalam California Law Review. Vol. 88. 2000, hlm. 9. 7 Richard A. Posner, Economic Analysis of Law. Boston, Little Brown, 1998. hlm.3. Pada konteks ini, kajian ekonomi hukum merujuk kepada ilmu ekonomi itu sendiri yang menjadi acuannya, yakni suatu konstelasi berpikir atas asumsi bahwa manusia berpikir secara rasional dan mampu mengambil keputusan secara rasional. Implikasinya, tindakan hukum individu selalu berdasar atas kalkulasi untung-rugi dari setiap pilihan dan mengambil pilihan yang memberi keuntungan maksimal. 8Weber membedakan rasionalitas dalam konteks tindakan sosial menjadi empat tingkat: rasionalitas nilai, rasionalitas instrumental, tindakan afektual, dan tindakan tradisional. (Max Weber, Economy and Society: an Outline Interpretative Sociology. (Guenther Roth & Clauss Wittich. Eds). New York, Beidmester, 1978. hlm. 24-5; dan Law in Economic and Society. (Edward Shill Max Rheinstein. tld). New York, Simon and Schuter, 1954. hlm. 1-2. daripada nilai dari tujuan itu sendiri.9 Keandalan konsep-sinya di aras kontemplasi tercabar oleh kelemahannya di ranah empirik, baik proposisinya yang tidak taat asas,10 maupun ketaatan itu sendiri (take for granted) yang mengekang proposisinya tidak bisa menjamah dunia hukum yang familiar dengan konsep internalisasi.11 Dengan cara berpikir yang demikian, kendala konseptual segera menampak manakala masuk ke alam realitas sosial seraya membawa postulat yang tak boleh diralat.12 Apakah karena menghindar atau malah terperangkap, keduanya sama berjalan mengikuti asumsi-asumsi pengonsepan rasionalitas, perilaku rasional, dan pemaksimalan kemanfaatan secara implisit.13 Posner tetap konsisten pada aksioma-aksioma ekonomik, seperti: pemaksimalan kemanfaatan sebagai karakter ekonomik manusia yang harus dipandang secara rasional dan jangan dika-caukan dengan kesadaran; ilmu ekonomi bukan teori tentang kesadaran melainkan sebagai disiplin ilmu tentang pilihan rasional dalam suatu kondisi (world) terbatasnya sumberdaya yang dibutuhkan; konsep rasionalitas ekonomik cenderung obyektif daripada subyektif; rasio-nalitas adalah kemampuan dan kecenderungan menggunakan nalar secara instrumental untuk memperoleh sesuatu dalam kehidupan.14 Pada kesempatan lain, ia menegaskan agar analisis ekonomik hukum melepaskan diri dari model-model hiperrasional, tanpa emosi, ketidak-wajaran, dan supremasi egoistik.15 Dengan kata lain, ia mengajukan premis bahwa suatu perilaku itu rasional sepanjang ditujukan untuk memaksimalkan capaian tujuan, dan operasionalisasinya sebagai teknik analisis harus melihat realitas kehidupan manusia yang pikirannya bebas dari atribut psikologis dan tingkah lakunya lepas dari ikatan sosiologis. Padahal, mere-duksi tindakan manusia selaku individu yang memaksimalkan kepentingan diri hanya akan mengulang persoalan klasik Hobbesian problem order,16 oleh karena itu konsensus sebagai prasyarat primer legitimasi kehidupan sosial justru cenderung mengharuskan individu me-nyampingkan atau menunda pemuasan pribadi. Jeanne L. Schroeder menanggapi pengasingan atribut-atribut psikologis dari skema ana-lisis ekonomi hukum, ialah sebagai refleksi pandangan Posner yang melihat hukum dan eko-nomi sebagai ilmu kebijakan dan ambisi memperlakukan teori harus bersifat instrumental un-tuk memprediksi respon pelaku terhadap insentif dan disinsentif yang ditetapkan oleh hu-kum.17 Komentar Schroeder pun secara tidak langsung menyingkap motivasi Posner, bahwa pemanipulasian hukum dengan teori ekonomi adalah sebagai kiat menguatkan rejim hukum yang konsisten dengan pandangan politik konservatif atau demi melanggengkan status quo. Alineasi nalar psikologis makin kentara dengan memposisikan pilihan rasional berada di kawasan perilaku dan bukan merupakan pikiran, oleh karena itu TPR dalam 9 Edward L. Rubin, “Rational Choice and Rat Choice: Some Thoughts on the Relationship among Rationality, Market, and Human Beings”, dalam Chicago-Kent Law Review. Vol. 80:109. 2005. h. 1092. 10 Lihat Christine Jolls, et.al. “A Behavioral Approach to law and Economics,” dalam Stanford Law Review. Vol. 50. 1998. hlm. 1471. 11 J. Elster. The Cement of Society. Cambridge. Cambridge University Press. 1989. hlm. 119; dan John Scott, “Rational Choice Theory, dalam G. Browning. et.al. Understanding Contemporary Society: Theories of the Present. New York. Sage Publication. 2000. (electronic version). http://privatewww.essex.ac.uk~scottj/ 18 Juni 2000. 12 Teorisasi ekonomik senantiasa beranjak dari dan berpegang pada konsep pemaksimalan kemanfaatan, Lihat Mark Blaug, The Methodology of Economics, or How Economic Explain. New York, Sage Publications. 1992. hlm. 229. 13 Korobkin dan Ullen, Loc cit. 14 Posner, Op cit. hlm. 3-4, dan 17. 15 Richard A. Posner. “Rational Choice, Behavioral Economics, and the Law,” dalam Stanford law Review. Vol. 50. 1998. hlm. 1552, dan 1554. 16 Lihat Talcott Parsons, The Social System. New York, The Free Press, 1951, hlm. 36, 43, dan 71. 17 Jeanne L. Schroeder, “Just So Stories: Posnerian Methodology,” dalam Cardozo law Review. Vol. 22. 2001, hlm. 353 dan 363. disiplin ekonomi hanya berorientasi kepada hasil yang dipilih dan bukan bicara bagaimana cara atau proses memilih.18 Tetapi, sebagian besar karya tulis ekonomi hukum lantang berhujah panjang-lebar tentang cara pelaku mengambil keputusan tanpa konsultasi dengan teori-teori psikologi dan sosiologi, 19 sedang sebagian kecil yang mengadopsi teori sifat manusia pun oleh Heidi Li Feldman dianggap cenderung meyakini atau meminjam konsepsi-konsepsi yang asumtif dan arbiter, karena tidak menelaah ihwal perilaku manusia yang senyatanya.20 Terapan strategi tiada rotan akar pun berguna mereduksi rasionalitas dari perilaku hukum individu atau kelompok manusia yang tercabut esensi psikologisnya dan terasing domain sosiologisnya bisa membuahkan temuan yang kontraproduktif, yaitu pada tataran teoretik identik dengan pemiskinan konsep watak manusia, dan pada tataran metodologik merusak keabsahan data. Asumsi-asumsi seperti hukum sebagai stimulan (behavioral) dan mempunyai daya insentif dan disinsentif (ekonomik) yang selama ini dipertahankan oleh kaum Posnerian, sedi-kit-banyak tercabar oleh hasil riset Tom Allen yang menyoal mengapa hakim mengikuti atau menolak preseden, dan kesimpulannya: “suatu yang sia-sia menjelaskan sikap hukum hakim dengan TPR, selebihnya hanya akan menghasilkan meta-meta peraturan yang menjelaskan mengapa meta peraturan itu diikuti.”21 Menyelami hasil penelitian Allen, bahwa hasil meng-elaborasi konsep rasionalitas instrumental pada setting mekanisme stimulus-respon dan diope-rasionalkan dengan teknik reward and punishment nyaris tak bertuah pada ranah sosial yang ditata dengan jalinan makna. Lebih dalam lagi, bukanlah yang muhal apabila tidak menemu-kan rasionalitas yang sesungguhnya (indigenous knowledge), karena sejak awal ia berada di luar skema rasionalitas ekonomik yang serba mekanistik. B. Potensi Rasionalitas Emotif Perkembangan kajian ekonomi hukum berkait dengan pilihan-pilihan konsepsi ekonomi dan pemanfaatan psikologi oleh para pengkajinya, yakni sebagai strategi menanggalkan asum-si tradisional yang menganggap individu selalu atau pada umumnya bertindak untuk memak-simalkan kemanfaatan pribadi. Anne C. Dailey menengarai cara yang dilakukan oleh peng-kaji, di samping yang meninggalkan asumsi-asumsi ekonomi secara keseluruhan,22 juga seba-gian kecil cenderung memperluas makna pemuasan kepentingan diri yang rasional dengan mencakup perilaku yang setidaknya nampak irasional atau altruistik.23 Sedang sebagian besar penulis mengalihkan perhatiannya kepada proses kognitif, baik menyoal kesadaran maupun bawahsadar yang mendasari cara manusia menentukan pilihan.24 18 Jeane L. Schroeder, “Economic Rationality in Law and Economics Scholarships,” dalam Working Paper- Cardozo law School. No. 021, 2000, hlm. 13. 19 Herbert A. Simon menegaskan, bahwa pembicaraan tentang bagaimana cara pelaku mengambil keputusan memerlukan bantuan teori psikologi dan sosiologi, Lihat : Ibid, hlm. 14-15; Korobkin dan Ullen Op cit, hlm. 26- 7; dan Robert A. Hillman, “The Limits of behavioral Design Theory in Legal Analysis,” dalam Working Paper – Cornell Law School. 2000. http://www.law.cornell.edu/paper , 15 januari 2001. 20 Heidi Li Feldman, “Foreword: Law, Psychology, and the Emotion,” dalam Chicago-Kent law Review. Vol. 74. 2000, hlm. 1423. 21 Tom Allen, et.al, “Computer Simulation of Judicial Behavior,” (electronic version) dalam Web Journal of Current Legal Issues, 2001. http://papers.ssrn.com/so14/papers.cfm?_id=547072 , 14 September 2001. 22 Sebagai contoh, Mark Kelman, “Behavioral Economics as part of a Rhetorical Duet: A response to Joll, Sunstein, and Thaler”, dalam Stanford Law Review. Vol. 50, 1998. hlm. 1557-98. 23 Misalnya, Robert H. Frank, Passion within Reasons: The Strategic Role of the Emotions, Boston. Little Brown, 1988; dan Richard McAdams, “Cooperation and Conflict: The Economics of Group Status Production and Race Discrimination”, dalam Harvard Law Review. Vol. 108. 1995, hlm. 1003- 41. 24 Anne C. Dailey, “The Hidden Economy of the Unconscious,” dalam Chicago-Kent Law Review. Vol. 74, hlm. 1601. Sebagian kajian yang memanfaatkan disiplin psikologi dalam teori pengambilan keputusan, masih dianggap belum memadai karena masih terjebak oleh dikhotomi rasional-irasional, se-hingga ia tidak mampu menjangkau ihwal kehendak heuristik, altruistik, dan keparaktisan (mental shortcuts). Padahal, rasional dan irasional ada pada karakter manusia, bahkan menu-rut Schroeder keduanya terjalin dengan hubungan dialektik,25 atau bahasa teknisnya, hasratlah yang mendorong pikiran bekerja, kemudian pikiranlah yang menyeleksi atau memproses perwujudan hasrat. Sunstein memahami ketidakmampuan TPR menjawab persoalan-persoalan irasional se-perti sikap altruistik dan heuristik karena dibayangi oleh pengaruh psikologi kognitif yang menjadi landasan konseptualnya.26 Psikologi kognitif sebagai ilmu pikiran (mental science) yang konsisten melihat individu pada hakikatnya merupakan makhluk rasional dan pemroses informasi,27 seraya mengabaikan pentingnya peran emosi-emosi bawahsadar dan motif-motif irasional yang turut menggerakkan perilaku manusia.28 Sikap intelektual tersebut berkaitan dengan tradisi epistemologik yang tertanam kuat sejak filsafat klasik sampai kini, yakni me-lihat emosi sebagai musuh pikiran,29 atau sekurangnya berpotensi mengacaukan penalaran yang logis.30 Menyimak konsep dasar yang dianutnya, tepatlah apa yang dikatakan oleh Sun-stein, “suatu optimistik yang berlebihan jika mengharap psikologi kognitif menjanjikan dan memberi andil untuk memperbaiki model ekonomik dalam pengambilan keputusan”.31 Kenis-cayaan persoalan yang serius dari aplikasi model kognitif ke dalam studi hukum, bukan seke-dar menghasilkan penjelasan yang tidak lengkap juga bersifat distortif sebagai akibat pemer- sepsian entitas rasionalitas yang tidak utuh dan lengkap, yaitu menafikan batiniah sang pe-ngambil keputusan sekaligus menempatkannya pada kawasan degradrasi humanistik. Rasionalitas dan perilaku rasional dalam takrif-takrif psikologi kognitif, ekonomik, dan behaviorisme yang diadopsi oleh TPR tidaklah linier dengan realitas kehidupan berhukum. Sekalipun orang ingin berpikir dirinya bertindak rasional dan hidup dalam dunia yang diorga-nisasikan secara rasional, tetapi tingkah lakunya acap tidak seperti gerakan-gerakan perhitungan di atas papan catur. Kata Dailey, “kita mencita-citakan hukum menjadi rasional, na-mun hendaklah mafhum bahwa hukum dilaksanakan dalam dunia dan juga produk dunia yang tidak selalu rasional dan maknanya pun jarang transparan.”32 Teranglah, Dailey mengapresiasi kompleksitas perilaku manusia dan kemungkinan berbagai situasi yang membuat in-dividu tidak merespon peraturan hukum secara rasional menurut takaran mekanisme insentif dan disinsentif. Melihat kenyataan manusia sering mengambil keputusan dalam keadaan rasionalitas yang terbatas (bounded rationality),33 dayakarsa yang terbatas,34 atau tidak 25 Schroeder, 2000. Op cit, hlm. 19. 26 Sunstein, Op cit, hlm. 1175. 27 Sama dengan psikoanalisis yang melihat manusia mempunyai watak berkehendak (purposive nature) tetapi berbeda dengan behaviorisme dan beberapa psikologi sosial yang cenderung melihat perilaku individu sebagai produk pengaruh lingkungannya. Lihat: Karl Haberlandt, Cognitive Psychology. New York, Harcourt Brace Jovanovich Publication, 1994, hlm, 4; dan Stephen K. Reed, Cognition: Theory and Application. New York, Sage Foundation, 1988, hlm. 19. 28 Jeremy D. Safran and Leslie S. Greenberg, “Affect and the Unconsciousness: a Cognitive Perspective,” dalam Raphael Stern (ed), Theories of the Unconsciousness and Theories of the Self. New York. Harcourt Brace Jovanovich Publisher. 1987, hlm. 192. 29 Gerald L. Clore, “For Love or Money: Some Emotional Foundations of rationality,” dalam Chicago- Kent law Review. Vol. 80. 2005, hlm. 1551. 30 Jeremy A. Blumental, “Law and the Emotion: The Problem of Affective Forecasting,” dalam Indiana Law Journal, Vol. 80, 2005, hlm. 159-60. 31 Sunstein, Loc cit. 32 Dailey, Op cit, hlm. 1607. 33 Diskusi ihwal rasionalitas yang terbatas dan tentang keraguan terhadap koherensi antara pikiran dan perilaku dalam pengambilan keputusan oleh hakim dan juri, atau bukti yang menunjukkan keadaan sebaliknya bahwa luput dari faktor emosional, motivasi, hasrat, kegelisahan, ketakutan, harapan, kejengkelan, kasih sayang, dan lainnya yang dikategorikan irasional, maka beberapa pengkaji ekonomi hukum berinisiatif memanfaatkan psikoanalisis.35 Dailey misalnya, menawarkan konsep tentang apa yang ter-lanjur disebut irasional dalam kesadaran manusia itu sesungguhnya menyimpan energi tran-saksi (commerce), dan teori pertukaran yang familiar dalam ekonomi bisa ditransfer ke dalam bentuk mekanisme internal menjadi teori ekonomi kesadaran (economic theory of the mind).36 Bagaimana rasionalitas tidakan manusia tidak mudah didedah dengan konsep- konsep TPR sehingga tindakannya kerap berada di luar format mekanisme pertukaran yang didasar-kan keuntungan (no exchange continue unless both parties are making a profit),37 diungkap oleh Edward L. Rubin dengan menampilkan motif empati terhadap kehidupan orang lain telah membuat sebagian orang bersedia membuang waktu dan menyisihkan sebagian hartanya untuk mendukung gerakan-gerakan sosial yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kepentingan pribadinya.38 Dengan ungkapan lain, Rubin hendak menyatakan tidaklah benar apabila manusia dalam perilakunya telah dirasuki oleh rasionalitas instrumental untuk memaksimalkan kepentingan diri, sedangkan mengamputasi energi emotif manusia yang juga merupakan anugrah sama artinya dengan merendahkan peradaban rasionalitas. Pentingnya memperhatikan faktor-faktor emotif untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan, dikuatkan oleh Clore dengan meninggikan posisi emosi ke aras nalar serta mempunyai fungsi evaluasi etik sebagaimana pendapatnya berikut ini. Emosi dalam kenyataannya tidak sekedar membawa peran informasional sebagai pemberi isyarat nilai sesuatu, tetapi sekaligus pula sebagai jelmaan dari penilaian itu sendiri. Emosi mempunyai kekuatan untuk menentukan keinginan dan penolakan, sesuatu yang diharapkan dan yang tak diinginkan. Dengan demikian, emosi dalam kenyataannya sangat mendasar atau menempati posisi awal dalam melakukan pilihan rasional.39 Sejalan dengan popularitas kecerdasan emosi, muncul gagasan mengintegrasikan rasio-nalitas pikiran dan emosi, seperti pendapat Edward O. Wilson: “emosi adalah modifikasi akti-vitas syaraf yang menghidupkan dan mengarahkan aktivitas mental. Tanpa stimuli dan arahan emosi, nalar rasional berjalan lambat dan tak menyatu. Nalar rasional tidak berada di atas ira-sional, ia tidak bisa membebaskan dirinya untuk menggunakan nalar semata-mata,”40 dan Su-san A. Bandes: “tidak hanya emosi yang mempunyai aspek kognitif, juga penalaran itu sendiri mengandung aspek emotif.” 41 Perkembangan gagasan tersebut banyak mengilhami penstudi hukum untuk menghidupkan kembali peran dan fungsi nalar irasional,42 misalnya rasional dan emosi mereka itu pada hakikatnya sebagai sosok manusia rentan menghasilkan pola-pola yang inkoheren dalam keputusannya, bisa di lihat: Cass R. Sunstein, et.al, “Predictably Incoherent Judgments,” dalam Chicago law & Economic Working Paper. No. 131, 2001, hlm. 4, dan 10-1; dan Russel B. Korobkin, “A behavioral Approach to Law and Economics,” dalam Oregon law Review. No. 1, Vol. 79, hlm. 34. 34 Joll, Op cit, hlm, 1471 dan 1479. 35 Misalnya, Sahand Shaibani, “Psychodynamic of the Judicial Process,” dalam Stanford Journal of Legal Studies. Vol. 1:1. 2002. 36 Dailey, Op cit, h 1599 dan 1603-04. 37 George Homans, Social Behavior: Its Elementary Forms. London, Routledge, 1961, hlm. 61. 38 Edward L. Rubin, “Rational Choice and Rat Choice: Some Thoughts on the Relationship among Rationality, Market, and Human Beings”, dalam Chicago-Kent Law Review. Vol. 30. 2005. hlm. 1103-04. 39 Clore, Op cit, hlm. 1151- 55. 40 Edward O. Wlson, Consilience: The Unity of Knowledge. New York, Alferd A Knopf, 1998, hlm. 111- 13. 41 Susan A. Bandes, “Emphaty, Narrative, and Victim Impact statements,” dalam Chicago University Law Review, Vol. 63, 1999, hlm. 361 dan 366. 42 Holmes berpendapat: “hukum sebagai alat yang di tangan kekuatan peradaban dapat diarahkan kepada hasrat dan insting manusia yang mendasar, dan faktor bawahsadar itu sangat penting dalam aktivitas meranca ng peraturan berjalan bersamaan pada saat pengambilan keputusan,43 dan emosi dalam proses berpikir bisa berfungsi sebagai motivator dan regulator perilaku moral, yakni seperti pada pola interaksi lainnya yang membuat terjadinya kehidupan komunal.44 Singkatnya, pertim- bangan emosional mempunyai fungsi krusial untuk memperoleh hasil perilaku adaptif dan kehendak yang wajar. C. Mencari Jatidiri Rasionalitas Berhukum Alih-alih menggunakan TPR untuk mengkaji perilaku ekonomi hukum, sebagian penulis bertaklid pada konsepsi-konsepi ekonomi dan psikologi yang sesungguhnya tidak lebih dari asumsi belaka. Mereka menelaah perilaku hukum bukan dari psikologi orang- orang yang me-ngalaminya (who make and living under the law),45 dan membangun teori-teori hukum berda-sarkan prakiraan atau seolah-olah manusia itu kerasukan watak memuaskan kepentingan diri. Dengan mengandalkan metode deduktif, tak salah lagi jika pengonsepan rasionalitas yang menjadi bahasannya adalah hasil reduksi-manipulatif yang secara konseptual berimplikasi pa-da eliminasi atau amputasi unsur-unsur transedental yang menjadi bagian integral dari rasio-nalitas manusia dalam berhukum. Untuk lebih meyakinkan dampak pengonsepan rasionalitas yang artifisial dan/atau parsial terhadap penyelenggaraan hukum, kita bisa menafakuri pendapat Rahardjo: “hukum tidak per-nah bisa melayani manusia apabila ia tidak juga bekerja dengan penuh perasaan dan kepe-dulian (compassionate). Untuk bisa melayani manusia dengan baik, maka hukum juga be-kerja dengan modal empati.” 46 Juga memerhatikan pesan dari Dailey di bawah ini. Apabila hukum mengabaikan sifat manusia, niscaya upaya peradaban menjadi tidak efektif dan dapat menimbulkan ketidakadilan, oleh karena itu sudah saatnya para pengkaji hukum menerima kenyataan bahwa irasionalitas itu bukan semata-mata produk distorsi nalar kognitif,, tetapi merupakan unsur yang menentukan pikiran bisa berfungsi dengan baik. 47 Negasi terhadap konsepsi-konsepsi rasionalitas instrumental, pemaksimalan kemanfaatan, dan perilaku rasional dalam rancangbangun TPR, bukan berarti membuang (abandon) teori ekonomi dan psikologi kognitif sebagai piranti analisis hukum, melainkan sebagai petanda keterbatasannya dalam menggali keutuhan atau kesejatian rasionalitas manusia, sehingga perlu pengonsepan rasionalitas yang ideografik atau ‘adaptif’ dan ‘terbuka’ terhadap konsepsi-konsepsi di luar (beyond) konvensi mereka sendiri. Adaptasi bisa dilakukan pada konteks on-tologik, yaitu menyangkut pemahaman terhadap realitas berhukum yang dijalin oleh koheren-si antara pikiran dan emosi para pelakunya, dan keterbukaan konseptor pada konteks episte-mologiknya, yakni sebagai cara untuk mencegah atau meminimalkan dehumanisasi dalam pe-ngonsepan rasionalitas. hukum dan kebijakan yang efektif.” Dikutip dari Anne C. Dailey, “ Holmes and the Romatic Mind,” dalam Duke law Journal. Vol. 48, 1998, hlm, 431, 447, dan 456. 43 Lihat Eric A. Posner, “Law and the Emotions,” dalam Georgia Law Journal. Vol. 89, 2001, hlm, 1986, dan Dan M. Kahan and Martha C. Nussbaum,” Two Conceptions of Emotions in Criminal Law,” dalam Columbia Law Review. Vol. 96, 1996, hlm. 365. 44 Justin D’Arms, “Emphaty and Evaluatif Inquiry,” dalam Chicago-Kent Law Review. Vol. 74. 2000, hlm. 1467 – 69. 45 Feldman, Loc cit. 46 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum. Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm. 99-100. 47 Dailey, 2000, Op cit, hlm. 1607 dan 1623. Di satu sisi, adaptasi dan keterbukaan sebenarnya sebagai evaluasi terhadap keterbatasan konseptual dari suatu disiplin keilmuan,48 yang sesungguhnya dibentuk oleh ilmuwan itu sendiri.49 Di sisi lain, sepanjang membicarakan kehidupan pikiran dan perilaku manusia da-lam komunitasnya, maka entitas homo sapiens itu seyogianya difahami sebagai refleksi dari paduan rasionalitas yang mendapat legitimasi secara economicus, socius, politicus, religious dan seterusnya. Oleh karena itu, gagasan-gagasan tentang pendekatan multiparadigmatik atau setidaknya multidisiplin merupakan solusi yang layak dipertimbangkan untuk studi eksplanasi rasionalitas kehidupan berhukum yang serba kompleks oleh diri dan ikatan dunianya. Salah satu cara untuk meminimalkan kelemahan TPR dengan konsepi-konsepsinya yang artifisial dan/atau parsial, ialah dengan meminta bantuan disiplin antropologi yang komit kepada paradigma holistik,50 tekun bekerja dengan metode induktif, serta pantang merancang konsepsi-konsepsi secara apriori dalam arti taklid pada postulasi-postulasi deduktif. Ia bekerja tidak hanya di belakang meja, melainkan lebih banyak belajar dari dan bersama aktivitas suatu komunitas, berbincang dengan informan dan kalau perlu melebur menjadi pelaku, prin-sipnya berusaha menjadi ‘orang dalam’ (living or working with subjects). Kemudian, ketika menghadapi persoalan-persoalan konseptual seperti bagaimana, kapan dan mengapa: (1) sesuatu yang terbilang rasional itu mencakup emosi, hasrat, dan kesadaran; (2) pilihan rasional itu hanya tertuju kepada ihwal cara, tujuan, atau keduanya, semua konsepsinya berada pada persepsi nyata yang dimiliki dan dipakai oleh partisipan hukum dalam praksis kesehariannya. Jadi, bagaimana pelaku dan pengguna hukum memersepsikan dan menggunakan rasionalitasnya, masalahnya tidak akan jauh berbeda dengan makna atas jawaban terhadap pertanyaan, semisal tidakkah lebih tepat menggunakan lie detector untuk menilai keterangan terdakwa dan saksi daripada melegitimasi bukti sumpah dari makhluk yang bisa berdusta? Mengapa pula tidak sebaliknya, justru penegak hukumlah yang seharusnya mengenakan alat tersebut pada saat menjalankan tugasnya. Dengan perspektif antropologik bisa menemukan makna di balik simbol-simbol yang menampak dan terucap pada ritual persidangan itu sebagai pancaran rasionalitas atau semacam argumen-argumen memperlakukan para penegak hukum sebagai orang yang ‘jujur’, se-mentara untuk pelaku di luar kategori itu masih perlu uji kredibilitas dengan mengucap sum-pah; tidakkah asas praduga tak bersalah menjadi nista jika posisi terdakwa di sebelah kiri dan jaksa di sebelah kanan majelis hakim; makna apa yang hendak disampaikan melalui pakaian toga pada ritual persidangan perkara pidana, sedang sidang perkara perdata tidaklah seperti itu. Rasional atau tidaknya cara mengekspresikan tanda-tanda simbolik dan menyembunyikan makna motif serta harapan, semua bergantung pada legitimasi sosio-kultural,51 dan bukan sekali-sekali karena wibawa apologi ilmiah yang secara apriori hasil konklusi deduktif. 48Lihat Fritjop Capra, The Webs of Life: A New Synthesis of Mind and Matter. London, Flamingo, 1997, hlm. 55: Sesuai dengan paradigma baru yang mengakui semua konsep-konsep dan teori ilmiah bersifat terbatas dan kira- kira (approximate). Ilmu pengetahuan tidak pernah bisa memberikan pengetahuan yang lengkap dan definitif. 49 Wilson Op cit, hlm. 8: fragmentasi yang terjadi dalam ilmu pengetahuan dan menimbulkan kekacauan dalam filsafat bukanlah cerminan dunia yang sesungguhnya melainkan buatan ilmuwan itu sendiri. 50 Semisal Carol M. Ember dan Melvin Ember, Anthropology. Engelwood Cliffs, N.J, Prentice Hall. Inc, 1985, hlm. 2-3: menyatakan, bahwa cirri khas pembeda dari antropologi yaitu pendekatnnya yang holistik atau multifaset dalam mempelajari manusia, antropologi tak hanya mempelajari keragaman manusia, juga mempelajari berbagai aspek pengalaman manusia…Kendati sebagai spesialisasi, disiplin antropologi tetap mempertahankan orientasi holistikn ya.” 51 Sebagai pembanding dan sekedar menguatkan, bahwa kehidupan komunitas ilmiah pun mengenal konsepsi rasionalitas yang berbasis kultural, yakni sebagaimana pada ritual ujian terbuka yang ditampakkan dengan ikon toga. Bahkan pada sebagian perguruan tinggi pengampu birokrasi universitas masih memberi petatah-petitih dalam forum ujian yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan esensi keilmuan. Metode induktif dan analisis emik dalam pendekatan antropologik sangat membantu un-tuk mengeksplor totalitas kebernalaran komunitas hukum, termasuk realitas kesadaran yang oleh Anthony Giddens dikualifikasi sebagai practical consciousness,52 atau oleh Pierre Bor-diue disebut doxa.53 Pengabaian terhadapnya sebagai konsekuensi pengonsepan rasionalitas secara fragmentaris, entah reduksi ekonomik entah psikologik, dicontohkan oleh impotensi eksplanatif TPR dalam berhal cara pelaku hukum mengambil keputusan. Kegagalan TPR ini sebagaimana komentar Allen di muka, bahwa pola stimulasi insentif-disinsentif (reward and punishment) tidak bisa menjelaskan bagaimana cara hakim dan juri berpikir serta bertindak dalam mengambil keputusan, melainkan bersifat metaperaturan, dan salah satu alasannya di-kemukakan oleh Feldman yang melihat sifat manusia itu tidak mudah disederhanakan, diidealisasikan, atau direkacipta dengan logika hukum.54 Pendapat Allen dan Feldman bisa ditempatkan pada konteks gejala perasukan metape-raturan ke segenap praksis bidang hukum sebagaimana terpeta oleh tiga (rencana) penelitian mahasiswa program magister hukum, masing-masing berancang menyingkap: (1) cara berpikir hukum hakim dalam menjatuhkan pidana; (2) budaya hukum anti- legalistik dan penyelesaian sengketa secara personal dalam sewa-menyewa rumah; dan (2) budaya hukum permisif kaum profesi medis terhadap praksis pelayanan kesehatan yang melampaui batas kompetensi bidan dan perawat komunitas. Ketiga topik tersebut sekaligus bisa membuktikan rasionalitas emotif, intuitif, dan kolektif masih eksis sebagai identitas dalam kehidupan ma-syarakat urban. Dari sudut antropologik pula kita bisa melihat indikasi etnosentrisme Ero-Amerika dalam bahasan ekonomi hukum, semisal dominasi kultur individualis-materialistik pada pewacanaan rasionalitas.55 Mereka melihat riba sebagai instrumen yang rasional untuk pemaksimalan ma-teri, sedang yang terbilang irasional apabila memberi tangguh, dan suatu penyimpangan eko-nomik apabila membebaskan debitur dari kewajiban membayar utangnya.56 Dengan kata lain, mereka menghindari kategori-kategori keuntungan ukhrawi yang pada galibnya telah menjadi bagian dari sistem kognitif ke-indonesian. Tetapi, kita pun tidak lantas buta pada kenyataan negeri sendiri, bahwa di sekeliling kita tidak sedikit yang berwatak komersial, misalnya prak-sis jual-beli hukum, birokrat dan pengusaha bertingkah serakah, dosen membuka ‘bisnis’ tesis, doktor plagiator, dan gejala lainnya yang merefleksikan cara mengukur dan mengatur segala sesuatu dengan uang bukan merupakan deviasi. PENUTUP A. Simpulan Teori hukum itu merupakan refleksi ideologi yang dibentuk menurut konteks historis dan kultural, dan bersamaan itu pula cara berhukum suatu bangsa senantiasa 52 Anthony Giddens, The Construction of Society: Outline of the Theory Structuration. Berkeley, University of California Press, 1984, hlm.374. 53 Pierre Bourdiue, Outline of a Theory of Practice. London, Cambridge University Press, 1977, hlm. 168. 54 Feldman, Op cit, hlm. 1423. 55 Sekurangnya kultur urban, karena masih ada masyarakat Shasta di Pegunungan Sierra Nevada yang sudi merugi demi harmonisasi dengan sesama warga, yakni dalam menyelesaikan persoalan hukum mereka lebih mementingkan aturan komunitas (neihgbour-liness) seperti seorang warga yang baik tidak akan saling menuntut bahkan harus mengedepankan gotong royong daripada menggunakan perangkat hukum negara. Lihat Robert C. Elicson, “Of Coase and Cattle: Dispute Resolution among Neighbours in Shasta County, “ dalam Stanford Law Review. Vol. 38, 1986, hlm. 623- 26. 56 Bandingkan dengan QS, AL Baqarah:280. berkelindan dengan kekhasan cara bangsa itu dalam bermasyarakat. Kondisi inilah yang seyogianya menjadi lan-dasan konseptual bagi kajian ekonomi hukum, dalam kerangka memahami rasionalitas berhu-kum yang dalam realitasnya sarat dengan nilai dan keyakinan yang bisa jadi dianggap irasional, baik menurut disiplin nonhukum maupun karena distingsi sosio-kultural. Argumen-tasi teoretik di atas, sebagai kerangka berpikir untuk mendukung simpulan sebagai berikut: 1. Konsepsi deduktif rasionalitas ekonomik instrumental dalam TPR secara epistemologis berakibat kepada analisis ekonomi hukum yang menempatkan partisipan dalam konfigurasi rasionalitas yang artifisial dan parsial, dan pada hakikatnya identik dengan degradasi rasionalitas itu sendiri. 2. Eksitensi rasionalitas emotif seyogianya diintergrasikan ke dalam konsep TPR dalam fung-sinya untuk memetakan penjelasan perilaku hukum yang mendekati keutuhan entitas pela-kunya sebagai manusia, sehingga secara teoretik bisa meminimasi proses dehumanisasi da-lam kajian ekonomi hukum yang cenderung mengedepankan postulat homo economicus semata. Pengonsepan karakter manusia dengan reduksi ekonomik materialistik identik dengan degradasi rasionalitas, dan mengalienasi rasionalitas emotif yang berbasis pada nilai dan keyakinan masyarakat berpotensi menimbulkan dehumanisasi. Dengan demikian, keandalaan TPR pada kajian ekonomi hukum hanya akan teruji apabila terus dan terus dibarengi dengan upaya menggali konsepsi rasionalitas berhukum sampai menemukan esensi yang menjadi atau dijadikan jatidiri oleh komunitas pendukungnya. B. Saran Keandalan TPR pada kajian ekonomi hanya akan teruji apabila terus menerus melakukan penggalian konsep rasionalitas berhukum untuk menemukan esensinya yang menjadi atau dijadikan identitas oleh komunitas pendukungnya. Dengan demikian, pencarian jatidiri rasio-nalitas berhukum mensyaratkan standar epistemologik dalam arti menuntut kesediaan pencermatan dan kontemplasi sampai ke tataran supraorganik. Sedang implikasinya pada ta-taran metodologik, fokus penelitian seyogianya mencakup konstruksi rasionalitas yang lebih imajinatif daripada membatasi diri pada manifestasi empirik, yakni tidak menggunakan pen-dekatan konvesional yang memulai dari dan meneliti dengan hanya mengandalkan konsep-konsep yang diformulasikan secara deduktif. DAFTAR PUSTAKA Allen, Tom, et.al, “Computer Simulation of Judicial Behavior,” (electronic version) dalam Web Journal of Current Legal Issues, http://papers.ssrn.com/so14/papers.cfm?_id=547072 9 Februari, 2004. Bandes, Susan A, “Emphaty, Narrative, and Victim Impact statements,” dalam Chicago University Law Review, Vol. 63, 1999, hlm. 361-94. Blaug, Mark, The Methodology of Economics, or How Economic Explain. New York, Sage Publications. 1992. Blumental, Jeremy A, “Law and the Emotion: The Problem of Affective Forecasting,” dalam Indiana Law Journal, Vol. 80, 2005, hlm. 155-238. Bourdieu, Pierre, Outline of a Theory of Practice. London, Cambridge University Press, 1977. Capra, Fritjop, The Webs of Life: A New Synthesis of Mind and Matter. London, Flamingo, 1997. Chapman, Bruce,”Legal Analysis of Economics: Solving the Problem of Rational Commitment,” dalam Chicago-Kent Law Review . Vol. 79. 2004. hlm. 471-90. Clore, Gerald L, “For Love or Money: Some Emotional Foundations of rationality,” dalam Chicago-Kent law Review. Vol. 80. 2005, hlm. 1551-565. Dailey, Anne C, “The Hidden Economy of the Unconscious,” dalam Chicago-Kent Law Review. Vol. 74, 2000. hlm. 1559-1623. ------, “ Holmes and the Romatic Mind,” dalam Duke law Journal. Vol. 48, 1998, hlm. 429-510. D’Arms, Justin, “Emphaty and Evaluatif Inquiry,” dalam Chicago-Kent Law Review. Vol. 74. 2000, hlm. 1467-500. Elicson, Robert C, “Of Coase and Cattle: Dispute Resolution among Neighbours in Shasta County,“ dalam Stanford Law Review. Vol. 38, 1986, hlm. 623-81. Elster, J, The Cement of Society. Cambridge. Cambridge University Press. 1989. Ember, Carol M. dan Melvin Ember, Anthropology. Engelwood Cliffs, N.J, Prentice Hall. Inc, 1985. Feldman, Heidi Li, “Foreword: Law, Psychology, and the Emotion,” dalam Chicago-Kent law Review. Vol. 74. 2000, hlm. 1423-47. Frank, Robert H, Passion within Reasons: The Strategic Role of the Emotions, Boston. Little Brown, 1988. Giddens, Anthony, The Construction of Society: Outline of the Theory Structuration. Berkeley, University of California Press, 1984. Haberlandt, Karl, Cognitive Psychology. New York, Harcourt Brace Jovanovich Publication, 1994. Hill, Claire A, “Law and economics in the Personal Sphere.’ dalam Law and Social Inquiry. Vol. 29. No. 1. 2004. hlm. 219-60. Hillman, Robert A, “The Limits of behavioral Design Theory in Legal Analysis,” dalam Working Paper – Cornell Law School. 2000. http://www.law.cornell.edu/paper, 5 Juli, 2000. Holmes, Oliver Wendell, “Law in Science and Science in Law,” dalam Harvard Law Review. Vol.12. 1899. Homans, George, Social Behavior: Its Elementary Forms. London, Routledge, 1961. Jolls, Christine, et.al. “A Behavioral Approach to law and Economics,” dalam Stanford Law Review. Vol. 50. 1998. hlm. 1468-509. Kahan, Dan M and Martha C. Nussbaum,” Two Conceptions of Emotions in Criminal Law,” dalam Columbia Law Review. Vol. 96, 1996, hlm. 269-314. Kelman, Mark, “Behavioral Economics as part of a Rhetorical Duet: A response to Joll, Sunstein, and Thaler”, dalam Stanford Law Review. Vol. 50, 1998. hlm. 1557-98. Korobkin, Russel B, “A Behavioral Analysis and Legal Form ,” dalam Oregon law Review. No. 1, Vol. 79, hlm. 23-71. Korobkin, Russell B and Thomas S. Ulen, “Law and Behavioral Science: Removing the Rationality Assumption from law and Economics,” dalam California Law Review. Vol. 88. 2000. McAdams, Richard, “Cooperation and Conflict: The Economics of Group Status Production and Race Discrimination”, dalam Harvard Law Review. Vol. 108. 1995, hlm. 1003- 41. Parsons, Talcott, The Social System. New York, The Free Press, 1951. Posner, Eric A, “Law and the Emotions,” dalam Georgia Law Journal. Vol. 89, 2001, hlm. 1981-2004. Posner, Richard A, Economic Analysis of Law. Boston, Little Brown, 1998. ------ “Values and Consequences: an Introduction to Economic Analysis of Law,” dalam Chicago Economic Working paper. No. 53. 1998. Rahardjo, Satjipto, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum. Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2007. Reed, Stephen K, Cognition: Theory and Application. New York, Sage Foundation, 1988. Rubin, Edward L, “Rational Choice and Rat Choice: Some Thoughts on the Relationship among Rationality, Market, and Human Beings”, dalam Chicago-Kent Law Review. Vol. 80. 2005. hlm. 1091-1127. Safran, Jeremy D. and Leslie S. Greenberg, “Affect and the Unconsciousness: a Cognitive Perspective,” dalam Raphael Stern (ed), Theories of the Unconsciousness and Theories of the Self. New York. Harcourt Brace Jovanovich Publisher. 1987, hlm. 190-08. Schroeder, Jeanne L, “Just So Stories: Posnerian Methodology,” dalam Cardozo law Review. Vol. 22. 2001, hlm. 352-423. ------, “Economic Rationality in Law and Economics Scholarships,” dalam Working Paper- Cardozo law School. No. 021, 2000. Scott, John, “Rational Choice Theory, dalam G. Browning. et.al. Understanding Contemporary Society: Theories of the Present. New York. Sage Publication. 2000. (electronic version). http://privatewww.essex.ac.uk~scottj/ , 8 November 2000. Shaibani, Sahand, “Psychodynamic of the Judicial Process,” dalam Stanford Journal of Legal Studies. Vol. 1:1. 2002. Sunstein, Cass R., et.al, “Predictably Incoherent Judgments,” dalam Chicago law & Economic Working Paper. No. 131, 2001, hlm. 4, dan 10-1; Sunstein, Cass R, “Behavioral Analysis of Law”, dalam Chicago-Kent Law Review. Vol. 64. 1997. hlm.1174-86. Ulen, Thomas S, “The Unexpected Guest: Law and Economics, law and other Cognate Disciplines, and the Future of Legal Scholarship,” dalam Chicago- Kent Law Review. Vol. 79. 2004. hlm. 403-28. Weber, Max, Economy and Society: an Outline Interpretative Sociology. (Guenther Roth & Clauss Wittich. Eds). New York, Beidmester, 1978. -----Law in Economic and Society. (Edward Shill Max Rheinstein. tld). New York, Simon and Schuter, 1954. Wilson, Edward O, Consilience: The Unity of Knowledge. New York, Alferd A Knopf, 1998.
PELAKSANAAN MEDIASI MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 BERIKUT PERMASALAHANNYA Oleh : Sholahuddin Harahap Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, jalan: Ranggagading nomor 8 Bandung. Tlp. 022-4264066. Abstract In essence, every subject of law both individual and legal entity wants to life peacefully without any dispute with any other member of community. However, the dispute could not be avoided in certain circumstances, so that it has to be settled before a court. It is generally kwown that a dispute settled through the court conventionally is very slow and complicated. For this reason, it is necessary for Supreme Court to optimize a peaceful method as set out in Article 130 of HIR or Article 154 of RBG. Such method known as settlement of dispute through mediation as regulated by the Supreme Court Regulation No.1 of 2008. Under the Regulation, principal the parties are obliged to present in mediation. They are given the opportunity to resolve their dispute by mediation out of court to be affirmed. If the expression of a party’s consent to be bound by an agreement has been procured through the coercion, error or fraud of its representative by another Party, the Party must submit a new claim for the purpose of agreement cancelation. Keyword: complict, justice founder, mediation. PENDAHULUAN Sengketa adalah merupakan suatu fenomena yang selalu kita jumpai pada setiap masyarakat di dunia, baik pada masyarakat yang masih bercorak tradisional, masyarakat modern bahkan masyarakat pasca modern yang mempunyai kaitan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan atau lebih tepatnya dengan hukum sebagaimana banyak mendapat perhatian dari para pengkaji “hukum dan masyarakat” (Law and Society), Antrapologi Hukum (Legal Anthropology), dan Hukum Bisnis (Business Law) 1 Menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan bukan sesuatu yang buruk. Pengadilan adalah pranata menyelesaikan damai (sebagai jalan dari tindakan kekerasan). Menyerahkan sengketa ke Pengadilan, selaian memilih jalan damai juga sebagai penolakan penyelesaian dengan menghakimi sendiri (eigen richting). Penyelesaian sengketa Pengadilan sebagai bentuk penyelesaian secara hukum yang bersifat netral (tidak memihak). Pengalaman nyata menunjukkan penyelesaian melalui Pengadilan tidak selalu memberi rasa keadilan , selain ongkos, waktu, reputasi dan lain-lain, tidak jarang dijumpai begitu banyak rintangan dalam menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan. Bukan saja kemungkinan putusan tidak memuaskan, suatu kemenangan yang telah ditetapkan itupun belum tentu secara cepat dapat dinikmati karena berbagai hambatan 1 Abdurrahman, Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pengadilan Dan Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Refleksi Dinamika Hukum, Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir, Analisis Komprehensif Tentang Hukum Oleh 63 Akademisi dan Praktisi Hukum, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2008, cet ke-1, hlm. 553. seperti hambatan eksekusi. Bahkan ada kemungkinan ada perkara baru, baik dari pihak yang kalah atau dari pihak “berkepentingan” lainnya. Dalam keputusan seperti itu, putusan Pengadilan sekedar sebagai putusan, tetapi tidak berhasil menyelesaikan sengketa. Berbeda dengan penyelesaian sengketa di luar peradilan seperti mediasi, bukan semata-mata mencapai putusan, tetapi putusan yang menyelesaikan sengketa. 2 Asas sederhana, cepat dan biaya ringan3 merupakan salah satu asas yang telah digariskan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Untuk mewujudkan asas tersebut Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan tertinggi di Indonesia mulai memperkenalkan beberapa cara atau prosedur guna mempersingkat proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang dapat memberikan hasil lebih optimal. Salah satu gagasan yang cukup membawa angin segar antara lain dengan dioptimalkannya lembaga mediasi pada perkara-perkara perdata baik di pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Hal mana dimaksudkan agar para pihak yang berperkara (para pencari keadilan) tidak harus menempuh seluruh tahapan proses persidangan yang panjang dan memakan waktu lama, biaya yang tidak sedikit bahkan tidak jarang putusnya hubungan di antara mereka bersaudara dalam perkara-perkara tertentu. Jika para pihak pencari keadilan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian melalui mediasi yang diselenggarakan di awal persidangan tersebut, maka cukup hanya sampai pada tahap pra pemeriksaan saja, tidak sampai memasuki acara jawab menjawab, acara pembuktian atau putusan akhir. Peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara secara damai adalah sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan (justitiabelen). Sengketa selesai sama sekali, penyelesaian cepat dan ongkosnyapun ringan, selain daripada itu permusuhan antara kedua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang. Hal ini jauh lebih baik daripada apabila perkara sampai diputus dengan suatu putusan biasa, di mana misalnya pihak Tergugat dikalahkan dan putusan harus dilaksanakan secara paksa. Apabila Hakim berhasil mendamaikan, kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi dari akte perdamaian tersebut. 4 Mediasi merupakan salah satu alternative penyelesaian sengeketa (ADR)5 yang menggunakan pendekatan win-win solution dengan proses dan cara yang lebih sederhana 2 Ibid. 3 Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dalam penjelasan pasal tersebut ditentukan : “Peradilan harus memenuhi harapan dari para pihak pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan”.Lihat pula Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, Cet ke-2, 1979, hlm. 21dan 22, mengatakan : sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Cepat menunjuk kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Biaya ringan, agar terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan. Bagir Manan, Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Mahkamah Agung RI, 2005, hlm. 38 dan 48 mengatakan, pengertian “Sederhana” berkaitan dengan “acara” atau “beracara”. Secara normative ada ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai cara-cara beracara yang lebih sederhana. “Cepat”. Setiap perkara diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu secepat-cepatnya. “Biaya ringan” yang secara umum diartikan sebagai biaya yang terjangkau oleh yang berperkara. 4 Subekti, Hukum Acara Perdata, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1977, hlm.58. 5 Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan : “alternative penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli”. dalam rangka memberikan akses keadilan yang lebih memuaskan kepada para pihak pencari keadilan dengan bantuan seorang mediator sebagai penampung dan penyalur aspirasi dalam upaya menemukan penyelesaian sengketa yang terbaik bagi kedua belah pihak.6 Diperkenalkan dan dimasukkannya mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu alat efektif mengatasi problem penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga nonperadilan untuk penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus. Sesungguhnya mediasi pengadilan secara yuridis telah diatur dalam Pasal 130 dan 131 HIR untuk Jawa dan Madura dan 154 dan 155 RBG di luar jawa dan Madura. Pasal 130 HIR dan 154 RBG menyebutkan bahwa: Ayat (1) jika pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya berusaha mencapai perdamaian antara kedua belah pihak. Ayat (2) jika dapat dicapai perdamaian sedemikian, maka dibuatlah untuk itu suatu akta dalam sidang tersebut, dalam mana kedua pihak dihukum untuk mentaati isi persetujuan yang telah dicapai itu, akta mana mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu putusan biasa. Ayat (3) tahap putusan sedemikian tidak dapat dimintakan banding. Pasal 131 HIR dan 155 Rbg ayat (1) menyebutkan bahwa : Jika para pihak datang akan tetapi mereka tidak dapat didamaikan, hal itu harus disebutkan dalam berita acara persidangan, maka surat yang dimaksukkan oleh mereka dibacakan dan jika salah satu pihak tidak paham bahasa yang dipakai dalam surat itu, maka diterjemahkan oleh juru bahasa yang ditunjuk oleh ketua (hakim ketua) kedalam bahasa yang dimengerti oleh pihak yang tidak mengerti” Dalam Pasal 130 & 131 HIR dan Pasal 154 dan Pasal 155 RBG ini dengan jelas dan tegas memerintahkan kepada hakim agar mendahulukan mekanisme perdamaian termasuk mekanisme negosiasi dan mediasi. Hal ini membuktikan bahwa hukum acara perdata pada dasarnya lebih menghendaki penyelesaian sengketa melalui perdamaian baik melalui mekanisme negosiasi maupun mediasi, dari pada melalui mekanisme formil pengadilan. Dengan bersandar pada perintah yang tersirat dalam pasal 130 & 131 HIR atau 154 & 155 RBG, Yahya Harahap berpendapat bahwa perintah dan undang-undang kepada hakim agar mendahulukan proses perdamian dalam penyelesaian sengketa adalah bersifat imperatif. Sifat imperatif ini tercermin dari ketentuan yang mengharuskan hakim untuk memuat keterangan bahwa proses perdamaian sudah dilalui di dalam berita acara pemeriksaan, apabila dia tidak berhasil mendamaikan para pihak, dan jika tidak memuat keterangan tentang usaha hakim dalam mendorong para pihak agar menyelesaikan sengketanya melalui perdamaian, maka keputusan hakim tersebut mengandung cacat formil yang berakibat bahwa pemeriksaan oleh hakim terhadap perkara tersebut batal demi hukum.7 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai penjabaran dari Pasal 130 HIR – Pasal 154 Rbg 6Lihat Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 7 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 241 merupakan PERMA yang terbaru menggantikan PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Beberapa pembaruan menghiasi lahirnya PERMA baru tersebut sebagai bentuk penyempurnaan dari beberapa PERMA sebelumnya, salah satu pembaruan itu antara lain: adanya kemungkinan para pihak pencari keadilan untuk menempuh mediasi di tingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali,8 adanya kemungkinan kesepakatan damai yang terjadi di luar pengadilan untuk dikuatkan menjadi akta perdamaian9 dan penambahan batas waktu mediasi menjadi 40 (empat puluh) hari dan bisa diperpanjang selama 14 (empat belas) hari lagi.10 Kesepakatan perdamaian akan menjadi penyelesaian yang tuntas karena hasil akhirnya tidak menggunakan prinsip winning or losing (menang atau kalah). Kesepakatan yang telah dikuatkan menjadi akta perdamaian merupakan suatu penyelesaian yang mengikat dan final bagi para pihak pencari keadilan. Kesepakatan perdamaian tersebut tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa. Mengikat karena setiap butir- butir yang disepekati dalam akta perdamaian dapat dilaksanakan melalui proses eksekusi, jika salah satu pihak mengingkarinya, sedangkan final berarti bahwa dengan dikuatkannya kesepakatan yang dibuat oleh para pihak pencari keadilan menjadikan akta perdamaian tersebut telah menutup segala upaya hukum yang tersedia bagi para pihak pencari keadilan itu sendiri.11 Dari beberapa segi, penyelesaian dengan proses mediasi banyak memberikan manfaat bagi para pihak pencari keadilan. Lebih singkatnya waktu yang ditempuh otomatis akan menekan biaya menjadi sekecil mungkin, sedangkan dari segi emosional, penyelesaian dengan pendekatan win-win solution akan memberikan kenyamanan bagi para pihak, karena butir-butir kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak pencari keadilan sesuai dengan kehendak mereka sebagaimana dikenal dengan asas kebebasan dan asas konsensualitas. 12 Meskipun banyak sisi manfaat dari proses mediasi tersebut, tetapi pada kenyataannya tingkat keberhasilan lembaga mediasi di pengadilan masih sangat rendah. Sengketa para pihak yang dilandasi oleh konflik emosional dan harga diri telah menimbulkan lemahnya semangat dan kehendak para pihak pencari keadilan untuk membantu forum komunikasi, bahkan ada di antara pihak yang terang-terangan menyatakan tidak bersedia menempuh perdamaian dan memaksa untuk langsung diselesaikan dengan proses persidangan. Menurut Yahya Harahap, “Kenyataan praktek yang dihadapi, jarang dijumpai putusan perdamaian. Produk yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya hampir 100% berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah (winning or losing). Jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep sama- Pengadilan Pengadilan 8 Lihat Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 9 Lihat Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 10 Lihat Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 11 Lihat Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 12. Subekti, Hukum Perjanjian, Penerbit PT Intermasa, Jakarta, Cet. Ke-6, 1979, hlm 21, 22 “Asas kebebasan, membuat perjanjian lajimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH.Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Lebih lanjut Subekti mengatakan “Asas konsensualitas ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan seja k detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas” sama menang (win-win solution). Berdasarkan fakta ini, kesungguhan, kemampuan, dan dedikasi hakim untuk mendamaikan boleh dikatakan sangat mandul. 13 Dioptimalkannya proses mediasi sangatlah penting mengingat tingginya kehendak para pihak pencari keadilan menggunakan upaya hukum dalam perkara perdata yang mengakibatkan penumpukan perkara di pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Dalam perkara perdata para pihak pencari keadilan cenderung menggunakan seluruh upaya hukum yang tersedia, mulai dari banding, kasasi sampai dengan peninjauan kembali (PK), bahkan banyak perkara yang obyek sengketanya sangat kecil, tetap diajukan sampai ke tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Menyimak Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, khusus tentang Laporan Keadaan Perkara Bulan Januari s/d Desember 2009. Mahkamah Agung telah menerima perkara Perdata Umum, kasasi berjumlah 3.081 perkara, peninjauan kembali berjumlah 819 perkara. Sedangkan Perdata Khusus, kasasi berjumlah 940 perkara, peninjauan kembali berjumlah 145 perkara. Adapun Perdata Agama, kasasi berjumlah 703 perkara, peninjauan kembali berjumlah 88 perkara. 14 Latar belakang ketidakpuasan para pihak yang mengajukan upaya hukum memang sangat beragam mulai dari tidak puas atas isi putusan sampai hanya sekedar ingin mengulur-ulur waktu supaya terhindar dari pelaksanaan isi putusan (eksekusi) dalam waktu yang dekat. Dalam proses mediasi para pihak pencari keadilan akan difasilitasi oleh seorang mediator yang dapat dipilih dari dalam atau dari luar pengadilan yang memiliki kebebasan dan ketidak berpihakan baik terhadap materi perkara maupun dengan atau kepada para pihak pencari keadilan. Mediator selain akan mempelajari materi perkara, juga dapat melakukan pendalaman secara personal melalui pertemuan secara intensif dengan salah satu pihak yang tidak mungkin dilakukan oleh hakim yang menyidangkan perkaranya. Sengketa bisa terjadi karena adanya beda pendapat, salah pengertian maupun karena benturan kepentingan. Seringkali individu yang terlibat konflik tidak mampu untuk melakukan negoisasi yang dapat memecahkan persoalannya. Kondisi seperti itu akan semakin buruk ketika masing-masing pihak tidak memiliki pola komunikasi yang baik, sehingga perselisihan terus semakin meruncing. Semangat untuk berdamai dari masing-masing mungkin saja ada, namun karena tidak mampu menciptakan kesempatan dan peluang untuk itu, akhirnya kesepakatan sulit untuk dicapai. Peran mediator dalam menyelesaikan konflik akan menjadi penting karena ketidak mampuan para pihak pencari keadilan untuk menciptakan peluang akan difasilitasi oleh mediator dalam sebuah forum komunikasi yang efektif. Selanjutnya dalam tulisan ini akan dicoba untuk memaparkan tentang pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dalam tataran praktek. 13 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, Cet ke-5, 2007, hlm. 241. 14 Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun XXV, Nomor 293, April 2010, hlm. 22. PEMBAHASAN A. Istilah Mediasi di Pengadilan Menurut Black’s Law Dictonary, mediasi sebagai ”A Method of non binding dispute resolution involving a neutral third party who tries to help the disputing parties reach a mutually agreeable solution”. 15 Sebenarnya Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penghubung (mediator) untuk mencapai kesepakatan penyelesaian di antara para pihak atas sengketa yang terjadi. 16 Menurut Yahya Harahap bahwa mediasi itu bersifat informal, artinya sebuah prosedur yang membedakan antara proses mediasi dengan proses persidangan pengadilan dan arbitrase yang terikat dengan hukum acara yang serba formalistik dan memungkinkan adanya pembuktian yang mereview pada kejadian-kejadian lampau, pembentukan konklusi tentang hak dan kewajiban legal masing-masing pihak dan pembandingan kekuatan bukti-bukti formal, sedangkan dalam mediasi para pihak dapat mengesampingkan pembuktian dan proses dapat dilakukan sesuai yang diinginkan oleh para pihak.17 Mediasi di pengadilan dikonstruksikan dari penafsiran Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg yang berbunyi : “…jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya akan mencoba memperdamaikan mereka itu” 18, yang pada awalnya Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg tersebut hanya diterapkan sebatas memberikan ruang kepada para pihak untuk menempuh perdamaian sendiri, sedangkan hakim yang menyidangkan tidak dapat terlalu jauh masuk ke dalam persoalan para pihak pencari keadilan karena terbentur dengan aturan kode etik dan hukum acara, sehingga para pihak sendiri yang harus aktif untuk menempuh perdamaian itu. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan : “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli”. Memang pada umumnya pengertian mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dikemukakan oleh para sarjana tentang defenisi mediasi, sedangkan judul dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 adalah “Prosedur Mediasi di Pengadilan” yang artinya suatu proses yang ada dalam kekuasaan dan kewenangan pengadilan. Apakah dalam hal ini PERMA telah bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi ?. Mungkin pengertian mediasi dalam dua aturan tersebut harus dipandang sebagai suatu proses bukan sebagai bentuk, artinya orang boleh kapan saja dan di mana saja melakukan proses perdamaian, bahkan sebelum adanya PERMA yang mengatur tentang mediasi, para pihak yang berperkara tetap dapat melakukan perdamaian pada setiap tingkatan peradilan sampai sebelum perkaranya dieksekusi, karena meskipun suatu 15 Bryan A Garner (ed.), Black,s Dictionary, Thompson-West, 2004, hlm. 335. 16 M. Faiz Mufidi, Analisis Terhadap Metoda-Metoda Alternatif Penyelesaian Sengketa Menurut Undang- Undang Nomor 30 Tahun 199 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Syiar Madani Jurnal Hukum, Volume VII Nomor 3, Nopember 2005. 17 Yahya Harahap, Op. Cit., hlm 236-241. 18 R. Tresna, loc Cit , hlm. 130. perkara telah berkekuatan hukum tetap para pihak dapat saja mengesampingkan isi putusan dan membuat kesepakatan tersendiri. Meskipun memiliki beberapa perbedaan, namun secara prinsip sebenarnya antara mediasi di luar pengadilan dan mediasi di dalam pengadilan terdapat banyak kesamaan antara lain: 1) Sama-sama menggunakan pendekatan win-win solution ; 2) Sama-sama menggunakan peran pihak ketiga sebagai mediator yang sifatnya netral ; 3) Butir-butir kesepakatan sama-sama ditentukan oleh para pihak sendiri ; 4) Sama-sama tidak terikat dengan pembuktian. B. Ruang Lingkup Pengaturan Mediasi Ketika kita membaca dan menyimak pasal demi pasal dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata PERMA tersebut tidak hanya mengatur tentang hukum acara (proses) mediasi saja, akan tetapi mengatur juga tentang insentif bagi mediator dari kalangan hakim yang berhasil mendamaikan para pihak19. Memang terkesan berlebihan, karena jika PERMA sudah mengatur mengenai insentif, maka akan berhubungan dengan persoalan anggaran dan persoalan prosedur pembayarannya. Mungkin lebih tepat jika hal itu diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah yang lebih tinggi kedudukannya dalam tata urutan perundangan. Mahkamah Agung sepertinya berharap agar ketentuan PERMA tersebut di kemudian hari dapat disahkan menjadi peraturan perundangan atau setidak-tidaknya bisa diakomodasi dalam sebuah undang-undang. Visi tersebut dapat kita lihat pada bagian Konsideran Huruf (d) yang menentukan : “bahwa sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan memerhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata dipandang perlu menetapkan suatu peraturan Mahakam Agung”. Menurut ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg seorang hakim wajib untuk mengupayakan perdamaian kepada para pihak pencari keadilan yang berperkara, namun PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah menafsirkan Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg secara lebih ekstrim dengan mencantumkan suatu akibat kebatalan atas pelanggaran ketentuan tersebut. Hal tersebut dapat kita lihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi: “Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan/atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Mengapa dikatakan penafsiran yang ekstrim, karena di dalam HIR/Rbg sendiri tidak pernah disebutkan akibat dari pelanggaran Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg bahwa putusannya akan batal demi hukum. Terlepas dari itu, kita memang sependapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg bersifat imperatif walaupun tidak menyebutkan sanksinya. 19 Lihat Bab VII Pasal 25 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang menentukan : “Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator”. Kalau kita bertumpu pada asas-asas hukum secara umum, maka pengertian “batal demi hukum” selalu bersifat dari sejak awal akibat hukumnya dipandang tidak pernah ada dan tidak perlu adanya suatu permohonan pembatalan karena perbuatan hukumnya telah batal dengan sendirinya. Berbeda dengan sifat “dapat dibatalkan” yang akibat kebatalannya besifat sejak dinyatakan batal. Dalam Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa : “….mengakibatkan putusan batal demi hukum”, lalu bagaimana dengan proses pemeriksaannya ?. Apakah ikut pula menjadi batal ?. Jika kita telaah perintah dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg hakim wajib memfasilitasi perdamaian itu ketika di awal persidangan, maka logikanya seluruh pemeriksaan yang pernah dilakukan dalam perkara itu pun ikut menjadi batal. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menggariskan: “Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan”, sehingga mengandung arti bahwa PERMA tersebut hanya berlaku bagi sengketa dan penyelesaian sengketa yang telah terdaftar menjadi perkara di pengadilan saja, atau setidak-tidaknya hanya yang sudah terdaftar menjadi perkara saja yang tunduk pada PERMA tersebut. Karena makna dari “proses berperkara di pengadilan” tentunya adalah suatu sengketa yang telah diajukan dan didaftarkan dalam register pengadilan. Namun kalau kita melihat ketentuan Pasal 23 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menggariskan : “Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan”, maka seakan-akan ada pengertian yang saling bertentangan karena ternyata PERMA juga telah menjangkau pada proses perdamaian (mediasi) yang terjadi di luar pengadilan yang nota bene belum menjadi kewenangan pengadilan. Memang kalau kita baca kalimat terakhir dalam Pasal 23 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa : “….. dengan cara mengajukan gugatan” artinya meskipun kesepakatan itu terjadi di luar pengadilan, jika kesepakatan itu ingin dikuatkan menjadi akta perdamaian, maka para pihak harus memasukkan terlebih dahulu menjadi perkara dengan suatu gugatan, baru kemudian pengadilan dapat menguatkan kesepakatan damai itu menjadi akta perdamaian agar memiliki kekuatan eksekutorial. Pada waktu kesepakatan yang terjadi di luar pengadilan itu diajukan menjadi gugatan bukankah sebenarnya proses mediasinya telah selesai ?. Dan tentunya pengadilan tidak akan melakukan mediasi lagi. Kalau kita konsekwen pada Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan, maka proses mediasinya harus PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diulang lagi karena PERMA tersebut tidak mengakui mediasi yang dilakukan di luar proses perkara, namun hal itu hanya akan menjadi perbuatan yang sia- sia belaka dan terkesan berlebihan, mungkin klausul Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut akan lebih tepat jika dirumuskan “Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara dan yang diajukan menjadi perkara ke pengadilan”. C. Pelaksanaan Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Dalam Tataran Praktek a) Keharusan Pihak Principal Hadir Dalam Mediasi Ketentuan Pasal 1 angka (8) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menggariskan: “Para Pihak adalah dua atau lebih subyek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian”. Selanjutnya Pasal 7 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menentukan : “Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Sedangkan Pasal 7 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menentukan: “Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi”. Begitu pula Pasal 15 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menentukan: “Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi”. Lebih lanjut Pasal 12 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menentukan: “Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan itikad baik”. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa para pihak (principal) diwajibkan untuk menghadiri sendiri proses mediasi atau setidak- tidaknya ia dapat didampingi oleh kuasa hukumnya dalam melakukan mediasi. Sehingga dapat diartikan bahwa mediasi yang dilakukan oleh kuasa hukum harus dianggap menyalahi PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Baik hakim, kuasa hukum juga mediator diwajibkan mendorong para pihak (principal) untuk dapat melaksanakan mediasi. Menjadi pertanyaan, apakah dengan tidak hadirnya pihak (principal) menyebabkan mediasi tidak bisa dilaksanakan sehingga putusan akan batal demi hukum. Sebagaimana digariskan dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menentukan: “setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan ini”. Selanjutnya Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menentukan: “Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Jika demikian halnya, yaitu diwajibkan kepada pihak (principal) untuk hadir dalam acara mediasi, maka sudah barang tentu bertentangan dengan tujuan mediasi itu sendiri, sebab dengan mediasi diharapkan perkara akan cepat selesai. Tergugat yang sejak semula memang tidak menghendaki mediasi, bisa saja mengulur-ulur waktu bahkan tidak bersedia hadir dalam pelaksanaan acara mediasi, sehingga pemeriksaan perkaranya akan berlarut-larut. Sedangkan jika diputus maka putusan yang dijatuhkan akan batal demi hukum. Menghadapi perbuatan salah satu pihak (baik Tergugat ataupun Penggugat) yang tidak bersedia hadir dalam pelaksanaan mediasi, maka sudah pada tempatnya ketentuan yang mewajibkan para pihak untuk hadir langsung selama proses mediasi perlu dtinjau ulang, kecuali dalam kasus-kasus tertentu, misalnya keluarga. Cukuplah mediasi itu dilakukan oleh kuasa hukum. b) Prosedur Pengukuhan Kesepakatan Di Luar Pengadilan Ketentuan Pasal 23 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menggariskan : “para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan”, dapat kita pahami bahwa maksud dari pembentuk PERMA dalam ketentuan di atas yaitu ingin menampung setiap kesepakatan yang terjadi di luar pengadilan agar memiliki kekuatan seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga mensyaratkan agar para pihak mengajukan hasil kesepakatan itu sebagai gugatan ke pengadilan. Akan tetapi harus kita pahami bahwa setiap sengketa yang telah damai, maka logikanya sudah tidak ada sengketa lagi di situ, karena masing-masing pihak sudah memiliki kesamaan persepsi dan pandangan menyangkut penyelesaian sengketanya. Lalu kita hubungkan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa para pihak harus mengajukan gugatan seakan-akan mereka masih bersengketa.20 Bukankah berarti gugatan yang diajukan merupakan gugatan pura-pura ? Karena senyatanya para pihak sudah tidak bersengketa lagi. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menggariskan : “Hakim di hadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a) Sesuai kehendak para pihak b) Tidak bertentangan dengan hukum c) Tidak merugikan pihak ketiga d) Dapat dieksekusi e) Beritikad baik.” Pengaturan tentang kesepakatan di luar pengadilan hanya terdiri dari satu pasal dan tiga ayat sehingga ayat yang disebutkan di atas merupakan ayat terakhir dalam Bab IV yang mengatur tentang “Kesepakatan di Luar Pengadilan”. Menurut Pasal 23 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa kesepakatan perdamaian hanya akan dikuatkan jika memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas dan lima syarat tersebut bersifat kumulatif.21 Permasalahan yang muncul: Bagaimana seandainya setelah gugatannya didaftarkan ternyata kesepakatan itu tidak memenuhi syarat-syarat atau ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi ? Tentunya kesepakatan perdamaian tersebut harus ditolak. Seandainya kita mengikuti prosedur perkara gugatan pada umumnya ketika perdamaian tidak tercapai, maka persidangan akan berlanjut pada acara pemeriksaan dan pembuktian. Apakah dalam hal gugatan yang diajukan secara pura-pura seperti itu akan ditempuh juga proses pembuktian ? Bisa jadi pembentuk PERMA telah lalai 20 Sudikno Mertokusumo mengatakan “Kiranya sudah selayaknya apabila disyaratkan adanya kepentingan untuk mengajukan tuntutan hak. Seorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan, Hukum Acara Pidana Indonesia, Liberty, Yogyakarta, cet ke-2, 1979, hlm 29. 21 Sifat kumulatif mewajibkan semua syarat itu terpenuhi, tanpa terpenuhinya salah satu syarat yang ditentukan maka pengadilan tidak boleh menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut. untuk berandai-andai, sehingga ketentuan PERMA tidak mengatur prosedur bagi kemungkinan ditolaknya kesepakatan damai tersebut. Menurut hemat penulis perlu ada semacam fungsi yang mirip dengan lembaga dismissal proses22 seperti pada prosedur pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha Negara, sehingga materi kesepakatan bisa diperiksa dan dianalisa terlebih dahulu oleh ketua pengadilan, apakah memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ataukah tidak, jika memang layak atau memenuhi syarat, maka ketua pengadilan akan menunjuk hakim yang akan menyidangkannya guna sekedar menguatkan kesepakatan damai itu dan jika ternyata tidak memenuhi syarat, maka cukup ditolak dengan penetapan. Jika tidak dilakukan demikian, minimal harus ada prosedur acara yang mengatur kejelasan persidangan selanjutnya setelah penolakan kesepakatan damai tersebut, apakah perkara ditutup sekaligus dengan pernyataan penolakan itu ataukah diperlukan adanya proses-proses lain, karena bagaimanapun juga, gugatannya telah terdaftar menjadi perkara di pengadilan. Setelah persoalan di atas, PERMA juga harus mengatur tentang bentuk penolakan kesepakatan itu. Apakah dalam bentuk penetapan, ataukah putusan dan bagaimana format kalimat penolakannya, apakah sekaligus menyatakan bahwa perkaranya selesai dan ditutup seakan-akan seperti putusan akhir atau seperti putusan sela yang menolak eksepsi dengan mencantumkan dictum “memerintahkan perkara dilanjutkan ke acara pemeriksaan atau pembuktian” atau sekedar berisi pernyataan penolakan saja. Ini barangkali yang perlu dirumuskan di dalam PERMA mediasi di pengadilan agar tidak membingungkan jika kondisi itu benar-benar terjadi. Pengukuhan secara hukum bagi kesepakan damai yang terjadi di luar pengadilan memang tergolong sebagai hal yang baru, sehingga masih agak aneh terdengar di telinga kita pada saat harus diajukan melalui gugatan. Memang harus kita pahami bahwa kesepakatan damai yang terjadi antara pihak yang bersengketa tidak selalu dilaksanakan langsung pada saat itu, namun adakalanya kesepakatan itu berbentuk perjanjian yang realisasinya tidak mesti harus seketika, sehingga kita patut setuju jika Mahkamah Agung mengakomodasi agar kesepakatan yang terjadi di luar pengadilan dapat diberikan kekuatan eksekutorial sebagai akte perdamaian yang dapat dilaksanakan secara paksa jika suatu saat diingkari oleh salah satu pihak. c) Materi Kesepakatan Damai Kesepakatan damai dapat dibuat dalam bentuk perjanjian, sehingga isinya bisa mengandung perikatan dan kumpulan janji-janji. Menurut Pasal 14 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, “Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan asset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap, dan ketentuan Pasal 23 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa syarat-sayar suatu kesepakatan damai dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian antara lain : “sesuai kehendak para pihak, tidak 22 Lihat ketentuan Pasal 62 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur tentang lembaga dismissal proses yang mungkin bisa menjadi perbandingan bagi penerapan pada lembaga mediasi. bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak ketiga, dapat dieksekusi, dan beritikad baik, artinya suatu kesepakatan damai dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian jika tidak tersandung oleh Pasal 14 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memenuhi lima syarat menurut Pasal 23 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jika kita konsekwen dengan apa yang telah disebutkan di atas bahwa kesepakatan damai berisi sebuah perjanjian antara para pihak, maka keabsahan perjanjian dan konsekwensi kebatalannya akan tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdata23. Ketika perjanjian disepakati sering tidak disadari oleh salah satu pihak kalau ternyata perjanjian tersebut mengandung unsur-unsur kebatalan dan merugikan bagi dirinya. Akan timbul masalah ketika kebatalan itu baru diketahui/ disadari setelah dikuatkan menjadi akta perdamaian, misalnya: kesepakatan tersebut telah dilandasi oleh adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan 24, sedangkan hal itu baru disadari oleh pihak lain setelah mendapatkan pengukuhan dari pengadilan, lalu upaya hukum apa yang dapat menggugurkannya ?. Sedangkan Pasal 1 angka (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan : “Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa”. PERMA tidak mengantisipasi hal-hal seperti itu, mungkin saja pada saat diajukan ke hadapan hakim terlihat kesepakatan itu seakan-akan memenuhi syarat tapi sebenarnya dalam kesepakatan itu terkandung unsur kebatalan dan hakim telah terlanjur mengukuhkan kesepakatan itu menjadi akta perdamaian. Jika memang akta perdamaian tidak tunduk pada upaya hukum baik biasa maupun luar biasa, lalu apakah mungkin diajukan melalui gugatan baru ?. Rasanya walaupun kepastian hukum harus tetap dijaga, namun keadilan juga tidak boleh dikesampingkan dan alangkah tidak adilnya jika pihak yang dirugikan dalam kesepakatan damai tersebut tidak dapat menuntut keadilan. Memang betul dalam Pasal 23 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa kesepakatan damai harus memilki “itikad baik”, namun sulit untuk melihat suatu itikad baik dalam kesepakatan yang timbul karena adanya tipu muslihat. Sebagaimana pada umumnya itikad baik cukup dipersangkakan sedangkan itikad buruk harus dibuktikan. Bukankah tidak menutup kemungkinan akan terjadi kekeliruan dalam melihat suatu itikad dari para pihak pada saat mengajukan kesepakatan damai tersebut ?. Dari beberapa kemungkinan di atas, maka mengajukan gugatan baru tentang pembatalan kesepakatan perdamaian adalah alternative yang paling mungkin dilakukan dibandingkan dengan mengajukan upaya hukum yang telah ditutup kesempatannya oleh ketentuan Pasal 1 angka (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut. 23 Pasal 1320 KUHPer Syarat Sahnya Perjanjian adalah: a. Adanya Kesepakatan Para Pihak b. Para Pihak Cakap Hukum c. Objek Tertentu d. Kausa yang halal 24 Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, Cet ke-6. 1979, hlm. 23 PENUTUP A. Simpulan Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan Pihak Principal untuk hadir dalam mediasi, yaitu memberi peluang terhadap perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan yang belum menjadi perkara di pengadilan untuk mendapat pengukuhan yang dimuat dalam putusan, dan materi kesepakatan damai yang dicapai dalam mediasi harus dituangkan dalam perjanjian dan dimuat dalam putusan. Jika dalam perjanjian tersebut terdapat paksaan, kekhilafan atau penipuan maka untuk pembatalan perjanjian tersebut harus dilakukan dengan gugatan baru. B. Saran Bahwa pengajukan gugatan baru tentang pembatalan kesepakatan perdamaian merupakan alternative yang paling mungkin untuk dilakukan dibandingkan dengan mengajukan upaya hukum yang telah ditutup kesempatannya oleh ketentuan Pasal 1 angka (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut. DAFTAR PUSTAKA Abdurrahman, Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pengadilan Dan Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Refleksi Dinamika Hukum, Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir, Analisis Komprehensif Tentang Hukum Oleh 63 Akademisi dan Praktisi Hukum, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, Cet ke-1, 2008. Garner, A (ed.) Bryan, s Dictionary Black, , West -Thompson, 2004. Harahap Yahya, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, Cet ke-5, 2007. Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH. Perdata). Mahkamah Agung R.I., Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009, Varia Peradilan Majalah Hukum, Tahun XXV, Nomor 293, April 2010. Makalah/Artikel : Manan Bagir, Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Mahkamah Agung RI, 2005. Mertokusumo Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, Cet ke-2, 1979. Mufidi M. Faiz, Analisis Terhadap Metoda-Metoda Alternatif Penyelesaian Sengketa Menurut Undan-Undang Nomor 30 Tahun 199 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Artikel dalam Syiar Madani Jurnal Hukum, Volume VII Nomor 3, Nopember 2005. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003. Peraturan Perundangan : Reglement Buitengewesten (Rbg). Subekti, Hukum Acara Perdata, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1977. Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, Cet ke-6. 1979. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
HAKIM AGUNG DAN PEMBAHARU HUKUM MENUJU PENGADILAN YANG BERSIH Oleh. Ibnu Artadi: Guru Besar Hukum Pidana Unswagati Cirebon, email: Ibnu Artadi@ yahoo.com. tinggal di Bandung. Abstract Jurisprudence product of Judge (Supreme) was born from the process of law discovery. It has concrete nature in contact with reality and justice as well as implications for law reformers. The intensity of supervision with the law advantage has effort to achieve the same perception of justice, and also as the one of tools to control whether there are any malpractices or not toward the realization of truthful judiciary. Keyword: judge, law reform, cline judiciary. PENDAHULUAN Indonesia secara normatif-konstitusional adalah negara Hukum1, yang menghendaki agar hukum dapat berperan aktif atau menjadi sentral dalam kehidupan bermasyarakat 2. Dalam Negara hukum bukan hanya berarti negara yang menegakkan hukum saja, akan tetapi negara hukum yang sempurna adalah negara yang hukumnya adil, sehingga menjamin adanya keadilan dalam masyarakat. 3 Konsep hukum yang adil dimaksudkan hukum dibangun berlandaskan pada aspek filosofis, sosiologis dan yuridis dan bukan didasarkan pada kepentingan-kepentingan kelompok tertentu4, sehingga hukum dapat berlaku efektif, karena dinilai sangat sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat. Namun demikian persoalannya adalah bagaimana upaya untuk mewujudkan konsep- konsep, ide-ide, cita-cita yang melekat secara inheren dengan hukum tersebut. Hakim dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum merupakan salah satu pilar yang diharapkan dapat mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan. 1. Hukum dalam makalah ini dikonsepkan sebagai bagian dari dan atau sebagai manifestasi dunia makna yang simbolik dalam alam pikiran warga masyarakat, yang karenanya akan memberikan makna-makna yang khusus serta khas kepada setiap perbuatan hukum serta hubungan hukum yang tengah direalisasi oleh para warga dalam status sebagai subyek hukum. Dengan konsep demikian akan diperoleh kejelasan mengenai terjadinya legal gaps, rentang perbedaan pengertian tentang hukum antara pembuat undang-undang, para penegak hukum dan warga masyarakat sebagai pengguna hukum. 2 Mulyana W. Kusumah,“ Perspektif Teori dan Kebijaksanaan Hukum “,Rajawali, Jakarta,1986, halaman. 29. 3 Sunaryati Hartono, “ Kapita Selekta Perbandingan Hukum “,Alumni, Bandung, 1976,halaman 35. 4 Disadari bahwa sebagian produk perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh kekuasaan mayoritas partai politik yang ada di Parlemen (ruling class). Kondisi inilah yang pada akhirnya melahirkan suatu produk perundang-undangan kental dengan kristalisasi nilai-nilai kepentingan kelompok tertentu daripada nilai-nilai keadilan. Contoh Pasal 5 huruf p UU No. 42 tahun 1999 tentang Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, dimana persyaratan calon Presiden dan wakil Presiden berpendidikan serendah-rendahnya SMA. Hal ini sangat kontradiktif dengan beberapa Perda yang menetapkan calon Walikota atau Bupati berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana. Hakim sesuai dengan tugas dan fungsi dan atau Hakim dengan segala kewenangan yang dimilikinya merupakan aktor utama penyelenggara Kekuasaan Kehakiman dan sekaligus sebagai pengawal praktik penegakan hukum dan keadilan. Hakim melalui putusannya, dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.5 Dalam realitasnya menunjukkan upaya hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui putusannya tersebut bukanlah hal yang mudah,6 Berbagai komentar dan pendapat baik yang berbentuk pandangan ataupun penilaian dari berbagai kalangan masyarakat selalu menghiasi media massa yang ada di negeri ini, terkait keputusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa kasus kriminal. Beberapa kasus yang pernah menjadi topik utama pembicaraan masyarakat adalah Keputusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana selama 1 tahun penjara dan denda Rp. 5 Juta terhadap Jaksa Esther, karena terbukti menjual barang bukti 343 butir ekstasi, demikian juga halnya Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp. 300 juta terhadap Gayus Halomoan Tambunan dan banyak lagi kasus-kasus lainnya, Adapun yang menjadi topik penilaiannya bahwa putusan pidana yang dijatuhkan atas kedua terdakwa di atas dinilai ada permainan jual beli hukum, sehingga putusannya terlalu ringan, bersifat legalistik, dan hakim tidak mempertimbangkan dimana perbuatan terdakwa tidak hanya merugikan negara yang cukup besar, melainkan juga telah mencederai proses penegakan hukum itu sendiri. Penjatuhan pidana berat akan menimbulkan efek jera bukan hanya kepada pelaku, tertapi juga terhadap para pelaku potensial lainnya untuk tidak melakukan tindakan kejahatan yang sama dikemudian hari (moral and deterent effects). Hakim yang bertugas menyelesaikan sengketa dan memberikan putusan hukum kepada pihak yang berperkara, mengatakan bahwa putusan yang dijatuhkannya telah dibangun atas dasar dan menurut hukum. Memperhatikan adanya dua perspektif di atas, ke duanya sama-sama memiliki argumentasi kebenarannya. Dalam kasus Gayus misalnya hakim menilai bahwa keputusan yang dibuat telah sejalan dengan aspek legalitas formal, dimana secara normatif Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap suatu tindak pidana di luar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan hakim dalam menjatuhkan pidana tidak boleh lebih lama dari lamanya hukuman terberat yang telah diancamkan ditambah dengan sepertiga. (Pasal 65 ayat (2) dan pasal 66 ayat (1) KUH Pidana).7Oleh karena itu putusan terhadap Gayus sudah sesuai dengan rasa keadilan hukum positip.8 5 Rizky Argama Pembukaan Pedoman Perilaku Hakim yang disusun pada tahun 2006 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. FH UI, November 2006 6 Bandingkan Hukum bukan sesuatu yang sekedar untuk menjadi bahan pengkajian secara logis rasional melainkan hukum dibuat untuk dijalankan. Perwujudan tujuan, nilai-nilai ataupun ide-ide yang terkandung di dalam peraturan hukum merupakan suatu kegiatan yang tidak berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat.. Setiap masyarakat memiliki ciri-ciri yang dapat memberikan hambatan-hambatan, sehingga hukum sulit dijalankan. Esmi Warassih, “Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan tujuan hukum (Proses Penegakan hukum dan keadilan)”, Pidato Pengukuhan, 14 April 2003, halaman 10. 7 Pasal 65 ayat (2 KUH Pidana): Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana-pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. dan pasal 66 ayat (1) KUH Pidana: dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan Terlepas dari argumentasi masing-masing pihak di atas, kiranya satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa penilaian atas proses penegakan hukum,9 acapkali menimbulkan problem. Inilah sebuah konsekuensi dari keberadaan hukum yang memiliki hubungan erat dengan keadilan.10 Hukum diciptakan untuk memberikan keadilan, meskipun keadilan tidak secara otomatis dapat diberikan oleh hukum, tetapi sangat tergantung pada bagaimana penegak hukum menerapkannya.11 Inilah sebenarnya letak persoalannya, dimana para penegak hukum (Hakim) dalam kenyataannya belum mampu menunjukkan fungsi utamanya itu secara baik dalam mewujudkan cita-cita Hukum sebagai pengayom masyarakat dengan cara memberikan keadilan. Penilaian bagaimanapun adalah hak bagi setiap orang, apalagi ditengah proses penegakan hukum saat ini yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada nilai keadilan substantif dan bahkan penegak hukum tidak berperan aktif memperbaiki hukum, tapi malah berperan aktif menciptakan kebobrokan hukum. Satjipto Raharjo melukiskan bahwa di Indonesia banyak contoh tentang kegagalan hukum, dimana masih ditemui hakim tidak menggunakan palunya untuk menghukum pelaku kejahatan. Sebaliknya, memberikan kebebasan kepada koruptor, membebaskan penjahat hak asasi manusia, dan menunjukkan keberpihakan pada penguasa. Selain itu, di tengah agenda menciptakan pengadilan yang bersih, hakim tidak menunjukkan niatnya untuk memberantas mafia peradilan. Sebaliknya, mereka semakin melibatkan diri dalam mafia peradilan itu dengan melakukan manipulasi perkara. Putusan yang dijatuhkan tergantung pada berapa harga yang ditawarkan kepadanya. Dengan kata lain, putusan pengadilan telah ditransaksikan.12 . Ironis memang, dimana kondisi penegakan hukum saat ini, belum sepenuhnya terbebas dari manuver-manuver yang menggunakan hukum sebagai tameng. Menyikapi hal tersebut, maka diperlukan alternatif pemikiran untuk membenahi dalam arti bagaimana seharusnya melakukan proses penegakan hukum yang berkeadilan menjadi sangat penting untuk segera dilakukan. yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih pidana maksimum terberat ditambah sepertiga. 8 Ibnu artadi, Nurani Hakim, pikiran Rakyat, 25 April 2011 9 Berbicara penegakan hukum pidana, tidak bisa lain harus diartikan dalam kerangka tiga konsep yang saling berhubungan, yakni: (1) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept), yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali.; (2) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept), yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi kepentingan individual. (3). Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum, karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumberdaya manusia, kualitas perundang-undangannya dan miskinnya partisipasi masyarakat. Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, Habibie center, Jakarta, 2002. hal. 121 10 Relativitas keadilan melahirkan sensitivitas dalam penilaiannya. Putusan hakim sebagai produk untuk mewujudkan keadilan, kadang melahirkan ketidakpuasan, dinilai terlalu ringan bahkan dinilai kurang berpihak pada rasa keadilan masyarakat. Kondisi ini menjadi problem tersendiri bagi hakim, disatu sisi hakim dibelenggu secara normatif, disi si lain masyarakat menuntut hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh “legal justice”, melainkan harus “social justice”, bahkan bila perlu menciptakan hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. 11 Satjipto Rahardjo, Pengadilan Tidak Dapat Ditemukan Keadilan, Kompas. 19 Juli1 1999 12 Ibid Persoalannya kemudian, bagaimanakah peran Hakim Agung dengan Yurisprudensi sebagai produknya dapat menciptakan lahirnya pengadilan bersih ? PEMBAHASAN A. Peran Strategis Hakim Agung Sebagai Pembaharu Hukum. Kekuasan kehakiman penyelenggaraannya dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.13 guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Salah satu wewenang Mahkamah Agung adalah mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang- undang menentukan lain;14 Mencermati wewenang tersebut, Hakim Agung memiliki keleluasaan melalui putusannya untuk mengoreksi putusan hakim di bawahnya yang diajukan para pihak di tingkat kasasi, karena putusan hakim sebelumnya dinilai belum adil. Dalam proses pemeriksaan terhadap perkara yang dimintakan kasasi, Hakim Agung akan memeriksa atas fakta sosial (social fact) yang perlu digeledah dengan teliti tentang “apa” yang ada di dalam dan di balik fakta itu, ditelusuri bukti-bukti pendukungnya, mencari pemecahannya (legal problem solving) dan selanjutnya memberikan pertimbangan hukum (legal reasoning) dan menjadikannya sebagai fakta hukum (legal fact), secara akurat dan tepat sebagai acuan putusannya. Proses pemeriksaan perkara demikian penting untuk dilakukan, mengingat selama ini masih banyak ditemui putusan hakim di beberapa pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi dalam pertimbangannya bersifat legalistik positivistik) dalam arti hanya bergerak dari terpenuhi tidaknya unsur-unsur yang didakwakan dan tidak melihat secara utuh.15 Dengan perkataan lain Hakim dalam memeriksa perkara hanya berputar-putar atas terpenuhinya sifat melawan hukum perbuatan dan mengabaikan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dijatuhi pidana serta mengabaikan perkembangan nilai-nilai keadilan hukum.. Mencermati kondisi demikian, dimana hakim dalam menangani suatu perkara masih menggunakan pola-pola konvensional, maka sudah saatnya diperlukan terobosan hukum dan pemecahannya (legal problem solving). Dalam hubungan ini maka peran hakim Agung menjadi sangat penting, disamping karena peranya selaku pengawas dan pengambil putusan tertinggi dan terakhir dalam lingkup peradilan, melalui produk putusannya berupa yurisprudensi dapat melakukan koreksi dan sekaligus pembaharu terhadap putusan pengadilan di bawahnya. 13 Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 14 Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 15Secara teoritik sebelum hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku perlu diperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dipidanya suatu perbuatan sebagai berikut:1. Adanya suatu perbuatan melawan hukum; 2. Adanya kesalahan baik dilakukan secara sengaja maupun kelalaian;3.Dapat dipertanggungjawabkan si pelaku a tas perbuatannya;4.Pelakunya dapat dihukum. Eksistensi yurisprudensi sebagai sumber pembaharuan dan pembinaan hukum, diakui oleh Mochtar Kusumaatmadja, sebagai berikut :16 “Walaupun perundang-undangan merupakan teknik utama untuk melaksanakan pembaharuan hukum, pembaharuan kaidah-kaidah dan azas serta penemuan arah atau bahan bagi pembaharuan kaidah demikian juga menggunakan sumber-sumber hukum lain yaitu keputusan badan-badan peradilan (yurisprudensi), sedangkan tulisan sarjana hukum yang terkemuka disebut pula sebagai sumber tambahan.” Dengan demikian lahirnya yurisprudensi sebagai produk Hakim Agung bukan hanya sebatas upaya untuk memperbaiki kualitas putusan hakim dibawahnya, melainkan sekaligus berperan sebagai sarana pembaharuan hukum melalui cara memperbaiki, memodernkan, atau mengganti dengan yang baru yang bukan hanya terbatas pada substansi hukum, melainkan juga menyangkut konstruksi berpikir hakim dalam menerapkan hukum. Disinilah kemudian pentingnya peran Hakim Agung dengan produk putusannya berupa yurisprudensi yang kemudian dapat dijadikan acuan bagi hakim-hakim di bawahnya, sehingga menjadi motivator lahirnya putusan berkualitas keadilan substantif dan sekaligus berperan sebagai sarana pembaharu hukum. B. Implikasi Yurisprudensi Menuju Pengadilan Bersih. Hubungan antara yurisprudensi dengan pengadilan bersih sebenarnya tidak berhubungan secara langsung, namun lebih bersifat prosedur dialektif dalam membangun argumentasi hukum menuju putusan berkualitas. Untuk itu implikasi diartikan sebagai keterlibatan17 penggunaan yurisprudensi untuk dijadilkan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hukum. Yurisprudensi produk putusan Hakim (Agung) lahir dari proses penemuan hukum (rechtsvinding),18 melalui proses berpikir dengan menggunakan metode interpretasi menghantarkan dan membawanya pada putusan hakim. Adapun tujuan utama penemuan hukum untuk menyelaraskan undang-undang dengan tuntutan jaman.19 Menurut Bagir Manan penemuan hukum penting dilakukan, mengingat tiga fungsi utama hakim, yaitu menerapkan hukum (bouche de la loi), menemukan hukum (rechtsvinding), dan menciptakan hukum (rechtsschepping).20 16 Muctar Kusumaatmaja, fungsi Dan perkembangsn Hukum Dalam pembangunan Nasional, Bina Cipta, Bandung, 1976, halaman 12 17 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka,1988, halaman 327 18 Penemuan hukum adalah sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya. Terkadang dan bahkan sangat sering terjadi peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun rechtsvijning..” chmad Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis, 1996, Cet. 1, Jakarta: Chandra Pratama, halaman 146. 19 Lilik Mulyadi, Sistem Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi dikaji dari Perspektif Yurisprudensi dan Pergeseran”Kebijakan” Mahkamah Agung Republik Indonesia, Artikel, halaman. 9 Bandingkan Amir Syamsudin, penemuan hukum (rechtsvinding) adalah merupakan proses pembentukan hukum dalam upaya penerapan peraturan hukum terhadap peristiwa berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu, seperti interpretasi, argumentasi/ penalaran (redenering), konstruksi hukm dan lain-lain. Amir Syarifudin, Penemuan Hukum Ataukah Perilaku Chaos?, dalam Opini Harian Kompas, Sabtu, 5 Januari 2008, hlm. 6 20 Bagir Manan, Kata Pengantar dalam Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam,2006, Jakarta : PT. Raja Grafido Persada, hlm. Xv. Dalam proses penemuan hukum (Rechtsvinding) diartikan bahwa bukan hukumnya tidak ada, tetapi Selanjutnya dikatakan bahwa dengan penemuan hukum merupakan putusan hakim yang bersifat konkret langsung menyentuh kenyataan yang ada akan segera menghidupkan rasa keadilan, dibandingkan peraturan perundang-undangan yang abstrak dan masih perlu diuji keterandalannya.”21 Oleh karena itu, hakim dengan yurisprudensi dapat dinilai sebagai pembaharu hukum. Memahami peran strategis yurisprudensi tersebut, secara ideal seharusnya mengikat bagi hakim bawahannya,22 mengingat yurisprudensi pada asasnya adalah hukum (judge made law) dan mengikat berlandaskan asas Res Judicata Proveri ate Habetur. Namun demikian di negara kita yang menganut Civil Law system23, keberadan yurisprudensi dinilai tidak terlalu penting dan tidak mengikat hakim,24 karena dalam sistem tersebut lebih memprioritaskan berlakunya hukum tertulis sebagai sumber hukum. Konsep tersebut amat merasuki pikiran para hakim untuk mengartikan penegakan hukum semata- mata sebagai pelaksanaan undang-undang, sehingga penegakan hukum dinilai sebagai suatu proses logis yang mengikuti kehadiran suatu peraturan hukum. Cara berpikir demikian telah diistilahkan sebagai cara berpikir positivistik-legalistik, berangkat dari peraturan hukumnya Masih banyaknya kesalahpamahan dalam memahami proses penegakan hukum, seharusnya tidak perlu terjadi, apabila para hakim selalu mengikuti perkembangan teori-teori hukum dan yurisprudensi sebagai produk hakim Agung. Banyak yurisprudensi yang telah dihasilkan oleh hakim agung yang memberikan arah bagaimana seharusnya proses penegakan hukum dilakukan. Sebagai contoh Yurisprudensi terkait dengan tindak pidana korupsi, sebagai berikut:25 Yurisprudensi MA tanggal 30 Maret 1977 No. 81 K/Kr/1973 dengan terdakwa Ir. Moch Otjo Danaatmadja, Kepala Kesatuan Pemangkas Hutan, Kabupaten Garut, yang perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 415 jo Pasal 64 Jo Pasal 1 sub c UU No. 24 prp 1960. Dari dua Yurisprudensi tersebut MA memuat penerapan ajaran sifat melawan hukum dalam fungsinya yang negatif, dengan menggunakan kriteria: hukumnya sudah ada, namun masih harus digali, dicari dan ditemukan. Sedangkan Rechtsvorming (pembentukan hukum) diartikan hukumnya tidak ada, oleh karena itu perlu ada pembentukan hukum, sehingga di dalamnya terdapat penciptaan hukum. Pembentukan hukum berkonotasi hukumnya tidak ada atau sekalipun hukumnya sudah ada tetapi tidak jelas atau kurang lengkap, sehingga hakim harus menciptakan hukum baru sebagai penyempurnaan dan atau pengganti hukum sudah ada. 21 Bagir Manan, Wajah Hukum di Era Reformasi, Peran Hakim dalam Dekolonialisasi Hukum, 2000, Bandung : Citra Aditya Bhakti, hlm.264-265. 22 Menurut Utrecht ada 3 (tiga) sebab maka seorang hakim menurut keputusan seorang hakim lain, karena;1). Keputusan hakim mempunyai kekuasaan (gezag) terutama apabila keputusan itu dibuat oleh Pengadilan Tinggi atau oleh Mahkamah Agung; 2) sebab praktis, apabila seorang hakim memberi keputusan yang isinya berbeda dari pada isi keputusan seorang hakim yang kedudukannya lebih tinggi, yaitu seorang hakim yang mengawasi pekerjaan hakim yang disebut pertama, maka sudah tentu pihak yang tidak menerima keputusan itu akan meminta apel atau revisi, yaitu naik banding;3) sebab: hakim menurut keputusan hakim lain, karena ia menyetujui isi keputusan hakim lain itu, yang sebab persesuaian pendapat . Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan 7, Ichtiar, Jakarta, 1962, Halaman 206. 23 Ade Maman suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Jakarta, Raja Grafindo, 2008, halaman 19. 24 Indonesia sebagai negara hukum menganur system hukum Civil Law (Eropa Continental), dimana salah satu karakteristiknya adalah mengutamakan hukum tertulis sebagai sumber hukum, maka dalam kehidupan kenegaraan di Indonesia juga mengutamakan peraturan tertulis (Undang-undang) sebagai hukum. Akibatnya sesuai dengan ajaran Legisme, muara penegakan hukum terutama putusan pengadilan masih bersifat formal legalisme, yang dikejar adalah keadilan formal sesuai UU. Dan dalam prakteknya produk hukum yang bersifat formal legalistik itu sering tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. 25 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 344 Negara tidak dirugikan, terdakwa tidak memperoleh keuntungan dan kepentingan umum terlayani. Demikian juga dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Kasasinya, tanggal 8 Januari 1966 Nomor: 42 K/Kr// 1965 jo Yurisprudensi MA tanggal 30 Maret 1977 No. 81 K/Kr/1973, pada intinya menyatakan bahwa sesuatu tindak pidana dapat kehilangan sifatnya sebagai perbuatan melawan hukum, bukan saja karena adanya ketentuan undang , melainkan juga karena adanya asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Yaitu antara lain:1) faktor tidak dirugikannya Negara, 2) kepentingan umum dapat terlayani,3) terdakwa tidak memperoleh keuntungan. Ke dua yurisprudensi di atas, pada intinya mengajarkan: 1) dalam menentukan sifat melawan hukumnya perbuatan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan; 2) dalam menentukan sifat melawan hukumnya perbuatan tidak semata-mata diukur dari hukum tertulis semata atau terpenuhinya semua unsur dari rumusan delik, tetapi penilaiannya diukur juga berdasarkan pada nilai-nilai kepatutan dan kelayakan yang dianut oleh masyarakat dan atau asas-asas hukum umum (yuristik) baik yang tertulis maupun tidak tertulis Mengkritisi ke dua yurisprudensi di atas, dapat dinilai sebagai terobosan dan sekaligus sebagai sarana pencerdasan, pencerahan dan inspirasi bagi hakim bagaimana seharusnya meilakukan proses mengadili dilakukan, agar tidak terjebak pada pemahaman yang sempit (legalistik positivistik), agar tercipta putusan yang berkualitas. Namun demikian, dalam realitas praktik, adanya yurisprudensi berkualitas tidak menjamin diikuti oleh hakim, disamping karena sistem hukum di negara kita tidak mengisyaratkan adanya ketaatan, juga bisa jadi tidak mengikuti yurisprudensi dan tetap menggunakan pola berpikir konvensional (legalisitik), sebagai dalih untuk menutupi permainan hukum dibalik putusan yang dibuatnya.26 Mencermati dan untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut, maka perlu dicarikan solusi pemikiran bagaimana mereposisi agar yurisprudensi yang pada asasnya adalah hukum (judge made law), dan merupakan hukum in concreto.27 dapat mengikat bagi hakim, baik melalui perundang-undangan maupun melalui Surat Edaran Mahkamah Agung. Hal ini penting dilakukan mengingat dengan yurisprudensi dapat digunakan untuk membangun argumentasi rasional sebagai dasar pertimbangan putusan, apalagi ditengah rendahnya kualitas pemahaman hakim terhadap hukum positip, doktrin, asas-asas hukum umum, sebagai sarana kontrol atas putusan yang dibuat hakim bawahannya. Untuk itu 26.....dipergunakan atau diabaikannya yurisprudensi dapat disebabkan oleh faktor sosiologis yang disebut kepentingan. Maksud kepentingan dalam hal ini, yaitu semata-mata untuk mengukuhkan argumentasi yang didasari kepentingan-kepentingan di luar nilai-nilai dasar atau tujuan-tujuan hukum yang seyogianya menjadi idealitas suatu putusan. Lebih konkrit, yaitu kepentingan personal yang hendak “dilindungi” atau “dikorbankan” oleh hakim. Hakim mengerti yurisprudensi dan sengaja tidak dipergunakan dasar karena akan menjadikan putusan tidak sesuai dengan kepentingan yang dilindunginya secara personal. Hari Purwadi, Intensitas Penggunaan Yurisprudensi Oleh hakim dalam mengadili http://www.blogger.com/email-post.g 27 Soetandyo Wignjosoebroto, 2002. Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Huma, Jakarta, 2002, halaman 97. pemanfaatannya dapat mempengaruhi jalannya proses peradilan secara lebih berkualitas dan berkeadilan di Indonesia menuju terwujudnya pengadilan bersih. Dengan cara-cara yang demikian diyakini, meskipun dengan yurisprudensi merupakan salah satu upaya dari sekian upaya untuk mewujudkan pengadilan bersih, paling tidak dengan dijadikannya yurisprudensi bersifat mengikat, akan berdampak secara psykhologis bagi hakim untuk tidak mudah mengadili dengan mengabaikan yurisprudensi sebagai sumber hukum formal. Intinya melakukan proses mengadili dengan tidak berpijak pada perkembangan nilai-nilai hukum tertulis maupun tidak tertulis adalah malpraktik. PENUTUP A. Simpulan. Hakim Agung sebagai pengawas dan pengambil putusan tertinggi dan terakhir dalam lingkup peradilan memiliki peran yang signifikan sebagai pembaharu hukum, karena produk putusan hakim Agung merupakan yurisprudensi. Merepossisi yurisprudensi menjadi terikat, baik melalui perundang-undangan maupun dengan Surat Edaran mahkamah Agung, akan mempermudah dalam pengawasan atas penerapan hukum oleh hakim bawahan dan sekaligus dapat dijadikan sarana kontrol bagi lahirnya pengadilan bersih. B. Saran Yurisprudensi dinilai berkualitas apabila putusannya tidak saja dibangun dengan argumentasi rasional menurut hukum, doktrin, yurisprudensi serta asas-asas hukum umum (yuristik), melainkan juga putusannya merupakan pancaran dari hati nuraninya. Untuk itu diperlukan profesionalisme dan integritas hakim menjadi hal utama. Penggunaan yurisprudensi sebagai alat kontrol dapat berlaku efektif, apabila dilandasi oleh keyakinan dan keinginan kuat dari Mahkamah Agung, bahwa dalam proses mengadili, pemberdayaan dan penggunaan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan putusan hakim, dapat dijadikan indikator ada tidaknya tindakan malpratik. DAFTAR PUSTAKA Ali Achmad, Menguak Tabir Hukum Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis, Cet. 1, Jakarta: Chandra Pratama., 1996 Argama Rizky, Pembukaan Pedoman Perilaku Hakim yang disusun pada tahun 2006 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. FH UI, November 2006 Artadi Ibnu, Nurani Hakim, pikiran Rakyat, 25 April 2011 Hartono Sunaryati , Kapita Selekta Perbandingan Hukum,Alumni, Bandung, 1976 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,Sinar Baru, Bandung, 1984 Maman Suherman Ade, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Jakarta, Raja Grafindo, 2008 Manan Bagir, , Wajah Hukum di Era Reformasi, Peran Hakim dalam Dekolonialisasi Hukum, 2000, Bandung : Citra Aditya Bhakti Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, Habibie center, Jakarta, 2002. hal. 121 Mulyadi Lilik, Sistem Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi dikaji dari Perspektif Yurisprudensi dan Pergeseran”Kebijakan” Mahkamah Agung Republik Indonesia, Artikel Rahardjo Satjipto, Pengadilan Tidak Dapat Ditemukan Keadilan, Kompas. 19 Juli1 1999 Syarifudin Amir, Penemuan Hukum Ataukah Perilaku Chaos?, dalam Opini Harian Kompas, Sabtu, 5 Januari 2008 Utrecht, Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan 7, Ichtiar, Jakarta, 1962 W. Kusumah Mulyana , Perspektif Teori dan Kebijaksanaan Hukum ,Rajawali, Jakarta, 1986 Warassih Esmi, “Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan tujuan hukum (Proses Penegakan hukum dan keadilan)”, Pidato Pengukuhan, 14 April 2003 Wignjosoebroto Soetandyo, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Huma, Jakarta, 2002.
REKONSTRUKSI BUDAYA HUKUM NASIONAL YANG BERBASIS NILAI-NILAI BUDAYA HUKUM BANGSA INDONESIA Oleh: Toto Tohir Guru Besar Pascasarjana Universitas Islam Bandung, Jl. Purnawarman 59 Bandung email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Abstrac Indonesia is former Dutch colony in which its legal system is heavily influenced by the Continental European Legal System. Geographically located in the continent of Europe which was colonized by France, Holland has traditionally followed the Continental European Legal System. This System is formally and substantially adopted by Indonesia. The Continental European Legal System is based on a system of law that has been created by Parliament. Conversely, cultural-customs differences among the Indonesian communities have led to the conflict between the existing law and law cultural. It is therefore that effort is urgently needed to adjust both the system and reconstruction of the law faculty curriculum in order to accommodate the clash between one law cultural and another one. Key word: Law culture velues PENDAHULUAN Indonesia merupakan negara kepulauan terdiri dari kurang lebih 17.000.000 pulau dengan sebagian besar pulau belum mempunyai nama dan belum berpenghuni; luas lautan lebih besar daripada luas daratan. Dari segi geografis, diapit oleh dua samudera yaitu Lautan Teduh dan Samudera Hindia dan dua benua yaitu Asia dan Australia. Letak geografis yang sangat penting juga bagi Indonesia adalah berada di khatulistiwa dan bahwa Indonesia berada pada dengan kekayaan belt geo stationer orbit (GSO)1,dengan kekayaan alam di laut, darat, dan udara yang melimpah, tambang, banyak gunung api, dan paru-paru dunia hutan hujan tropisnya. Dari segi penduduk, Indonesia dikenal juga sebagai negara multi etnik, multi kultur, multi agama, dan multi ras dengan pengikat utama Bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Oleh karena itu, Indonesia merupakan negara yang sangat unik dilihat dari berbagai aspek. Dalam bidang hukum pun, Indonesia merupakan negara yang multi hukum. Sebagai negara yang bermulti etnik dan kultur, di Indonesia tumbuh hukum dilingkungan masyatrakat etnik dan golongan masing-masing. Van Vollen Hopen membagi Indonesia dalam 19 wilayah (kukuban) adat dari NAD sampai ke Papua2 yang masing-masing 1 GSO adalah suatu wilayah di ruang angkasa yang terletak di atas khatulistiwa dengan orbit yang hampir tidak berbeda dengan orbit bumi sehingga sangat menguntungkan dalam penempatan satelit karena tidak memerlukan pengendalian letak. 2 19 Kukuban hukum adat tersebut adalah : 1. Aceh; 2. Tanah Gayo- Alas, Batak dan Nias mempunyai hukum adat sendiri-sendiri. Di samping itu, Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di Dunia dalam kehidupan sehari-hari berlaku pula hukum Islam3. Keberlakuan hukum Islam terutama di bidang ekonomi syari’ah lebih kokoh setelah keluarnya undang-undang peradilan agama yang baru yaitu Undang-undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama4. Namun demikian, Indonesia sebagai negara yang pernah dijajah oleh Belanda maka hukum Eropa menjadi hukum positif. Belanda sebagai negara yang berada di Eropa Daratan dan pernah dijajah Perancis, dalam sistem hukumnya menganut atau bersistem Eropa Kontinental. Sistem tersebut secara formal dan substansial dianut pula oleh Indonesia. PEMBAHASAN A. Sistem Hukum, Budaya Hukum, dan Pengaruh Nilai Sistem hukum menurut Friedman mengandung tiga unsur yaitu, struktur, substansi, dan budaya hukum5. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena apabila salah satu terlepas maka sistem itu akan berubah. Namun, Daniel S. Lev memberikan uraian yang agak berbeda ketika membahas budaya hukum. Lev memisahkan antara sistem hukum dan budaya hukum. Hal ini terlihat dari pernyataannya, Esai ini 3. Minangkabau dan Mentawai 4. Sumatera selatan 5. Daerah Melayu (Sumatera Timur, Jambi, dan Riau) 6. Bangka dan belitung 7. Kalimantan 8. Minahasa 9. Gorontalo 10. Toraja 11. Sulawesi Selatan 12. Kepulauan Ternate 13. Maluku 14. Irian (Papua) 15. Kepulauan Timor 16. Bali, Lombok, Sumbawa Barat 17. Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura 18. Surakarta Yogyakarta 19. Jawa Barat. Masing-masing lingkungan hukun adat tersebut kadang-kadang mempunyai sub-sub lingkungan/ masyarakat adat yang besar. Jawa Barat misalnya, terbagi dalam Banten, Betawi, Priangan, dan Cirebon. Apabila diperhatikan, dari sub masyarakat adat tersebut masih terbagi lagi dalam beberapa sub. Banten misalnya, selain banten sendiri masih ada sub adat Badui. Lihat, Suroyo W ignjodipuro, Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat, Alumni, Bandung, , 1979 : 97-98). Untuk saat ini, dengan pertambahan penduduk dan semakin tumbuhnya individualisme, pembagian sbagaimana dilakukan oleh Van Vollenhopen, mungkin memerlukan pengkajian ulang keakuratannya. 3 Tentang sumbangan Islam dalam pembangunan hukum di Indonesia, Lihat, Toto Tohir, Konstribusi Hukum Islam dalam Pembinaan Masyarakat Madani di Indonesia , Jurnal Hukum Madani, Vol VI, No 1, Fakultas Hukum UNISBA, Maret 2004, hlm. 4 UU tersebut memperluas kewenangan peradilan agama dengan kewenangan menyelesaikan sengketa dalam bidang Ekonomi Syari’ah. Pasal 49 menyatakan : Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g. infaq;h. shadaqah; dan ekonomi syari'ah. 5Lawrence M, Friedman, American Law An Introduction, second Edition, terjemahan Wishnu Basuki, Hukum Amerika, Sebuah Pengantar, PT. Tata Nusa, Hakarta, 2001, hlm. 173. dikembangkan dan bertumpu pada dua konsep Konsep pertama “sistem hukum”, sedang yang lain “budaya hukum.6 Budaya hukum merupakan suatu konkritisasi nilai-nilai yang dianut (sebagian besar) masyarakat. Dengan demikian budaya hukum berhubungan erat dengan pola pikir dan suasana batin masyarakatnya. Carl von Savigny merasa gerah ketika Jerman menberlakukan kodifikasi model Perancis. Menurut Savigny, hukum tidak dibentuk tetapi tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat. Ciri has dari pendapat Savigni ini adalah adanya konsepsi yang berbau mistik yaitu volgeist atau jiwa rakyat. Bagi Savigny hukum adalah jelmaan nilai yang hidup dalam jiwa rakyat. Dengan demikian, hukum yang baik adalah yang sesuai dengan jiwa rakyat (volkgeist). Dalam hubungan jenis hukum, konsepsi Savigny lebih mendukung tumbuhnya hukum tidak tertulis. Eigen Ehrlich yang mengembangkan aliran Sosiological Yurisprudence ada kemungkinan mendasarkan pada pendapat Savigny. Konsepsi Ehrlich yang bertolak dari anggapan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Di samping itu, ehrlih menyatakan, titikberat (pusat perkembangan) hukum tidak terletak pada perundang-undanganh atau ilmu hukum, melainkan pada masyarakat itu sendiri7. Akan tetapi sebagai pembeda, Eehrlich mengganti konsepsi mistik Von Savigny, volkgeist, dengan sesuatu yang lebih realistik yaitu kenyataan-kenyataan atau fakta-fakta hukum (fact of law, rechtstatsachen) dan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law of people)8. Di lain pihak kita mengenal Hans Kelsen yang merupakan penganut hukum positif. Selain itu, ia juga dikenal mengembangkan teori hukum murni dalam bukunya Reine Rechtslehre . Kelsen sebagai penganut positivisme pada dasarnya hanya mengakui, satu- satunya hukum adalah hukum positif9. Dari uraian tersebut, terjadi suatu bahan pemikiran budaya hukum. Eropa kontinental pada dasarnya menganut hukum tertulis. Akan tetapi, pemikiran Ehrlich dan Savigny yang hidup di Eropa Daratan (kontinental ) tidak beraliran sama dengan sistem hukum yang berlaku ditempat ia berada. Apakah keadaan ini dapat diartikan sebagai suatu pengecualiaan dari hukum umum tentang budaya hukum, atau hukum yang berlaku sesungguhnya tidak mencerminkan budaya hukum masyarakatnya. Dalam konteks Indonesia, pemikiran yang digambarkan di atas menjadi sangat relevan karena Indonesia yang secara formal menganut sistem hukum Eropa Kontinental menjadi unik. Keunikan tersebut terjadi karena sebagaimana dipahami bahwa sistem harus mencakup budaya hukum. Budaya hukum pada dasarnya merupakan cerminan nilai yang hidup dalam masyarakat. Apakah ini mengandung arti bahwa ada ketidaksesuaian antara 6 Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia Kesinambungan dan Perubahan, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm. 118. 7 Lihat, Toto Tohir, Pengaruh Aliran Pemikirqn Hukum terhadap Kebebsan Hakim dalam Pembentukan Hukum, Suatu Perbandingan Indonesia-Amerika Serikat, Jurnal Ilmu Hukum Syiar Madani, Vol V No. 3 November 2003, Fakultas Hukum Unisba, Hlm. 194. Lihat pula, Lily Rasjidi, Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu ?, Remaja Karya, Bandung, 1988, Hlm. 55; Chidir Ali dan Purnadi Purbacaraka, Disiplin Hukum, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 49. Bandingkan dengan Sacipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1982, hlm 256. 8 Chidir Ali-Purnadi Purbacaraka, loc. cit. Dilihat dari negara asal kedua ahli hukum ini , Savigny dan Ehrlich, berasal dari Eropa Daratan yng secara tradisional penganut sistem Eropa kontinental yang bercirikan hukum tertulis dalam kodifikasi. 9 Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1982, hlm. 158. hukum positif dengan budaya hukum di Indonesia sehingga memerlukan upaya penyesuaian-penyesuaian atau melakukan perubahan pola pikir masyarakat secara radikal. B. Budaya Hukum dan Pengaruh External Indonesia sebagai bangsa merupakan satu entitas yang selalu harus berhubungan dengan negara lain. Ini merupakan sifat alami manusia yang tidak mungkin dan tidak akan mampu hidup sendiri. alam Islam ada satu perintah untuk selalu tolong menolong dalam kebaikan. Artinya, manusia harus bekerja sama untuk segala sesuatu yang baik. 10 Sifat dasar ini tidak mungkin berubah sampai kapanpun. Oleh kareha itu, manusia, kelompok manusia atau bangsa tidak mungkin menutup diri dari berhubungan dengan pihak lain. Dari hubungan ini melalui berbagai cara akan terjadi singgungan budaya (bisa asimilasi, atau akulturasi). Dalam hal demikian akan berlaku hukum kuat-lemah, siapa yang kuat dia yang menang. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara berkembang yang membuka diri dalam berbagai hal dengan sendirinya banyak dimasuki nilai-nilai budaya yang terasa atau tidak, diakui atau tidak sangat berpengaruh pada pola pemikiran dan pola relasi yang sekaligus mempengatruhi budaya bangsa kita. Pengaruh-pengaruh ekternal yang sangat kuat terhadap budaya bangsa atau masyarakat, antara lain : 1. Globalisme 2. Indvidualisme 3. Kapitalisme 4. Sekularisme 5. Hedonisme Apabila dihubungkan atau dihadapkan dengan budaya masyarakat Indonesia, akan terasa perbedaan arah yang akan dituju. Gloibalisme merupakan suatu konsep filosois yang membei ruang terbuka penyebaran sesuatu ke seluruh dunia oleh suatu kekuatan yang memungkinkan ide dan nilai termasuk teknologi, ide, sosial, budaya, ekonomi, hukum, dsb.11 diterima pihak lain. Secara objektif globalisme merupakan ide yang baik tetapi secara kasat atau halus sering terjadi ada pemaksaan ide, nilai, atau standar hidup yang dibuat atau dianut oleh suatu entitas (yang kuat) kepada entitas lain (yang kurang kuat). Dengan adanya pemaksaan sesuatu tersebut maka akan ada pihak yang dirugikan. Dari globalisme ini muncul keterbukaan dalam berbagai bidang yang menyebabkan singgungan budaya sangat kuat, bahkan sering tidak sadar proses karena tiba-tiba sudah menjelma. 10 Al Quran menyatakan , . Tolong menolonglah dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Q.S., 5 : 2. 11 Lihat, Ade Saptomo, Hukum & Kearifan lokal, Revitalisasi Huikum Adat Nusantara, Grasindo, Jakarta, 2010, hlm 75-76. Individualisme merupakan kesadaran diri yang lebih mementingkan saya daripada kita; bagi penganut individualisme kebebasan lebih penting dari aturan. Pendapat kelompok bagi penganut aliran ini merupakan sesuatu yang tidak perlu diperhatikan12. Hal ini berbeda dengan budaya bangsa Indonesia yang secara tradisional menganut kolektivisme. Perbedaan nilai ini akan terasa dalam budaya penegakan hukum Kapitalisme menyandarkan dirinya bahwa modal adalah faktor utama, keuntungan tujuan utama, eksploitasi sumber daya alam adalah kegiatan utama. Kapital yang berarti modal sangat dibutuhkan dalam kehidupan, tetapi ketika sudah menjadi aliran pemikiran akan mempunyai akibat lain karena semua orang akan menjadi individu-individu yang mempunyai tujuan mandiri, walaupun Dalam kegiatan sehari-hari terutama yang bersifat “ada uangnya” , sekelompok orang dalam suatu unit , walaupun mempunyai tujuan kolektif tetapi sering terjadi usaha untuk mewujudkan kepentingan dirinya. Oleh karena itu, wang menjadi model atau standar sekaligus permainan dalam mencapai cita-citanya tersebut. Sekularisme merupakan, pembebasan manusia pertama-tama dari agama dan kemudian metafisika yang mengatur nalar dan bahasanya; Pengertian lain adalah suatu proses yang terjadi dalam segala sektor kehidupan masyarakat dan kebudayaan yang terlepas dari dominasi lembaga-lembaga dan simbol-simbol keagamaan13. Sementara itu, H.M. Rasjidi memberikan pengertian sekularisme merupakan, nama sistem etika plus filsafat yang bertujuan memberi interpretasi atau pengertian terhadap kehidupan manusia tanpa percaya Tuhan, kitab suci, dan hari kemudian14. Dengan demikian sekularisme sebagai aliran etika dan filsafat memberikan kebebasan manusia untuk berpikir bebas tanpa dibebani dengan batasan dari agama atau wahyu. Sementara itu, hedonisme diartikan sebagai paham pencapaian kekayaan, kekuatan, ketenaran, dan kekuasaan. Artinya, petualangan ke arah perbaikan kehidupan manusia dilakukan dengan tujuan menjadikan hidup mereka serba berkecukupan materi. Fanatisme perjuangan demikian melahirkan sebuah pandangan bahwa tujuan hidup di dunia tidak lain adalah mencari kehidupan bergelimang materi. Paham yang menekankan materi demikian ml biasa disebut materialisme (materialism), suatu paham yang memacu mereka untuk berjuang keras untuk memperoleh harta kekayaan dalam jumlah sebanyak-banyaknya.15 Rumusan sederhana tentang hedonisme ini adalah, ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatamn merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia16. Ajaran-ajaran di atas akan dengan sangat mudah dilihat dalam kehidupan seharai-hari. Hedonisme, individualisme, kapitalisme sering bercampur dalam tindakan keseharian sehingga memperlihatkan mencapai tujuan tidak berbudaya atau kurang mengindahkan budaya yang menjadi “cetak biru” bangsa Indonesia. 12 Bandingkan Lorens Bagus, Kamus Filsfata, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm 339. 13 Juhaya S. Praja, Aliran-aliran Filsafat & Etika, Cetakan ke 3Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm 188. 14 H.M. Rasjidi, Koreksi Terhadap Drs. Nurcholis Madjid tentang sekularisme, Jakarta, Bulan Bintang, Cetakan II, 1977, hlm. 15, dalam Ibid. 15 Ade Saptomo, op. cit., hlm. 38. 16 Lorens Bagoes, op. cit., hlm. 282. C. Perkembangan Bahan Renungan 1. Penyelesaian Pelanggaran Hukum Saat ini hukum yang paling populer adalah hukum pidana. Rasa-rasanya tidak ada satupun undang-undang yang lahir dalam era reformasi yang tidak mencantumkan ancaman pidana. Pidana seolah-olah menjadi jalan penyelesaian segala permasalahan hukum. Pengaturan seperti itu tidak ada masalah selama asas penerapan hukum pidana ultimum remedium atau pilihan terakhir diterapkan secara ketat. Pada dasarnya pidana merupakan benteng terakhir dalam menjaga ketertiban masyarakat. Akan tetapi, fakta sekarang menunjukkan pidana menjadi “hobby” untuk selalu diterapkan tanpa melihat apakah telah ada upaya penyelesaian melalui penerapan hukum administrasi atau hukum perdata. Tidak mengherankan kesalahan dalam ranah adminsitrasi dapat langsung ditarik dalam ranah pidana. Selain itu, jenis hukuman yang sering dimunculkan adalah pidana kurungan. Pidana kurungan yang merampas kemerdekaan badan seolah-olah menjadi seusatu yang dapat memperbaiki prilaku hukum seseorang, atau dalam pengertian phisik, penjara menjadi tempat pavorit untuk “membalas”. Dapat dilihat bahwa semangat memenjarakan orang begitu bergairah; seolah-olah tidak ada cara lain untuk mendidik orang sehingga kembali menjadi orang baik-baik. Faktor memberi efek jera menjadi bagian yang terabaikan. Pemidanaan seharusnya tetap memberikan efek jera yang kuat dan pendidikan prilaku, sehingga dapat mengurangi orang untuk “kembali” ke penjara, dan kembali ke masyarakat dengan prilaku yang dapat diterima. Masyarakat mengetahui dengan pasti bahwa kapasitas penjara di Indonesia sudah overload dan ditempati bercampur aduk segala jenis kejahatan. Bagaimana mungkin mendidik prilaku orang menjadi baik dalam keterbatasan sarana yang sangat; dan bagaimana mungkin memberi efek jera kalau di dalam penjara ternyata masih bisa “sekolah” 2. Penyelesaian Sengketa Di Indonesia kalau melihat sejarah persengketaan, masalah yang paling menonjol atau paling banyak sengketa adalah masalah pertanahan yang apabila dikembangkan ke ranah politik atau kekuasaan biasa disebut wilayah. Terjadinya penjajahan salah satunya karena adanya perebutan tanah/wilayah oleh penjajah dari pemilik. Persengketaan yang kedua terbanyak adalah utang piutang, dan ketiga adalah waris. Jadi yang terbanyak sengketa adalah tanah dan harta kekayaan. Pada masyarakat tradisonal, penyelesaian sengketa tanah dan waris lebih banyak diupayakan diselesaikan di luar pengadilan. Saat ini penyelesaian sengketa dalam bidang apapun hampir semuanya berujung di pengadilan. Penyelesaian sengketa pertanahan, dan juga waris pada masyarakat yang masih tradisonal lebih banyak maslahat penyelesaian di luar pengadilan. Pengadil pada masyarakat yang “belum maju” adalah orang-orang yang merupakan bagian dalam kelompoknya tetapi mempunyai kewibawaan karena kearifan, ketokohan, dan kesalehannya. Putusan yang diberikan lebih sering dapat diterima karena didasari keterikatan moral terhadap cara-cara demikiian. Perkembangan dalam masyarakat saat ini, penyelesaian sengketa sering berujung di pengadilan. Memang di pengadilan ada kewajiban hukum bagi hakim perdata untuk mencari penyelesaian melalui mediasi17. Akan tetapi ada satu fakktor, apabila sengketa sudah masuk ke pengadilan menunjukkan bahwa para pihak sudah “habis akal” menyelesaikan melalui cara-cara nonlitigasi; mungkin sudah disertai dengan emosi yang memungkinkan lahirnya tekad “saya harus menang”. Penyelesaian melalui pengadilan cukup bagus karena akan memperkaya yurisprudensi dan membuka sikap kerahasiaan sengketa, tetapi di lain pihak posisi pihak sudah tidak pada posisi normal tetapi lebih pada posisi merasa diri superior yang dapat menyebabkan saya pasti menang dan dapat mendorong melakukan tindakan yang di luar koridor hukum Penyelesaian pada masyarakat tradisional untuk saat ini sulit atau banyak kesulitan untuk memuaskan para pihak walaupun sesungguhnya cukup adil. Hal ini disebabkan, antara lain, otonomi dan otoritas tokoh informal dalam masyarakat mulai terkikis oleh kekuasaan. Kewibawaan tokoh-tokoh masyarakat yang sesungguhnya dapat mengurangi beban negara dalam penegakan hukum, sedikit demi sedikit dikikis melalui kooptasi halus. Saat ini tokoh masyarakt lebih banyak dijadikan “pemadam kebakaran” dari pada pembangun nilai dan moral masyarakat. Jadi ketika pemerintah merasa perlu atau sudah tidak mampu, tokoh masyarakat diminta bantuan atau “diperintah untuk bekerja”. Inilah ironi. 3. Profesi Penegakan Hukum Di Indonesia penegak hukum perdata adalah para pihak dan pengadilan umum. Hal ini berbeda dalam hukum pidana karena penegak hukum dalam hukum pidana melalui beberapa proses yang terdiri dari proses penyidikan merupakan kewenangan kepolisian, penuntutan merupakan kewenangan kejaksaan, dan keputusan atau vonis adalah kewenangan pengadilan. Hal tersebut ternyata tidak cukup. Menurut hemat penulis penyidik bukan hanya persoalan polisi, tetapi juga yang terpenting adalah masalah objek kejahatannya; begitu juga persoalan penuntutan menuntut tidak semuanya masuk dalam kewenangan kejaksaan. Lembaga yang baru, tetapi paling populer – sekarang diliputi kotroversial, adalah KPK yang mempunyai kewenangan menyidik sekaligus menuntut. Jadi KPK merupakan self body yang mempunyai kewenangan besar dengan daya jangkau yang luas18. Keluasan kewenangan sebagai mana yang ada pada lembaga-lembaga penegak hukum produk reformasi ini ini menurut hemat penulis mirip persoalan yang terjadi pada pertunjukan “tunil” yang berkembang tanpa jelas ke arah mana akhir ceritranya. Tonil atau sandiwara, sekarang lebih dikenal sinetron sebuah opera busa, menyebarkan nuansa persaingan antara penegak hukum. Diawali dengan hebohnya virus R4NI, dilanjutkan dongeng Cecak vs Buaya, dibukanya rekaman pembicaraan AGD yang berhubungan dengan kasus korupsi pengadaan alat. Inipun ditimpali dengan kasus Bank Century, dan cukup menghebohkan adalah kasus mafia pajak yang bernilai ratusan miliar rupiah. Lantas apakah 17 Lihat Perma Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 18 Lihat Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. koruptornya selesai. Tentu belum (atau tidak ?). Lucunya para penegak hukum satu -satu mulai masuk jerat hukum, mantan ketua KPK, mantan Kabreskrim Polri, dan dua anggota KPK pun, BC, masih terus berada dalam masalah hukum. 4. Pilkada sebagai “pesta yang penuh denga duka dan dusta” Dengan berkembangnya demokrasi membuka kesempatan kepada semua orang untuk mengekspresikan diri dalam berbagai bidang termasuk menjadi pemimpin suatu daerah. Pilkada merupakan ajang pembuktian keterpakaian seseorang (partai) oleh masyarakat yang sekalaligus menguji popularitas calon. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila calon dalam pilkada di Indonesia ini tidak saja diikuti oleh satu dua pasang tetapi sampai lima enam pasang. Para calon ini selalu dikelilingi skondan (tim sukses-sukses tim). Tim ini merupakan kepanjangan tangan, telinga, dan mata sang calon. Mereka mengakselarasikan minat pilih warga kepada calon. Mereka semangat dan setia kepada calon. Akan tetapi di balik itu, mereka merupakan orang-orang yang profesional dalam pengertian bahwa mereka bekerja fulltimer dan menerima upah. Banyak biaya untuk keperluan pemenangan calon tersalur melalui mereka; jumlahnya bukan kecil. Sampai disini masalah dapat terjadi masih internal. Akan tetapi, masalah menjadi melebar apabila terjadi calon ditolak oleh KPUD atau kalah dalam pelaksanaan pilkada. Dari sebab demikian, sering terjadi demo ketidak puasan disertai dengan perusakan atau pembakaran19. Hal ini merupakan cerminan budaya hukum masyarakat yaitu tumbuhnya sikap merasa “paling benar”, “didzolimi” dan menjastifikasi main hakim sendiri. Padahal, dalam negara hukum main hakim sendiri (eigenrichting) tidak diperbolehkan-haram. 5. Budaya keseharian Di indonesia,hukum yang berlaku bukan hanya hukum yang bersistem eropa kontinental tetapi berlaku juga hukum adat dan hukum islam. keadaan ini selalu menimbulkan keinginan politik dari golongan masyarakat untuk menjadikan hukum yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari hari. Hal ini nampak pada adanya rumusan hukum yang tetap berusaha mengakomodasi dua hukum yang hidup dalam masyarakat yaituhukum adat danhukum Islam. Dalam keseharian tiap individu mempunyi atau menjalankan hukum di luar hukum nasional yang bersistem Eropa Kontinental yaitu hukum Islam dan hukum Adat Seorang muslim yg saleh keseharian ia menjalankan kewajiban hukum agamanya, ia kawin lebih pada menjalankan hukum agama sehingga pencatatan hanya sebagai pelengkap dari perkawinan yang sudah sah. Oleh karena itu sampai saat ini UU perkawinan belum dapat terlaksana sepenuhnya. Hal bukan karena tidak tau, atau tidak mengerti, tetapihal ini merupakan konkritisasi dari budaya yang terefleksi dari agama yang dianut. 19 Sesekali nontonberita TV, apabila ada berita pilkada hampir semuanya dibarengi dengan berita ketidakpusana dari (pendukung?) calaon yang kalah atau yang tidak diterima KPU. Hukum agraria yang berlaku sejak tahun 1960 menentukan setiap perlihan hak atas tanah harus dilakukan dengan akta PPAT dan selalu diikuti dengan penyertifikatan atau balik nama. Akan tetapi data menunjukkan bahwa di indonesia masih banyak yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Keadaan demikian tidak menimbulkaan maasalah hukum selama tidak ada sengketa. Masyarakat tetap mengakui tentang peralihan demikian. Artinya, masyarakat merasa bahwa hukum negara tidak harus selalu menjadi hukum yang dilaksanakan karena masih ada hukum yang dirasakan sesuai dengan pola pikir dan pola kehidupannya. Namun demikian relasi antara hukum Islam dan hukum adat oleh sebagian masyarakat tidak selalu harmonis. Contoh paling sering terjadi adalah dalam hal waris. Masih ada sebagian kaum muslim yang tidak menghendaki berlakunya waris Islam walaupun ia menjalankan kewajiban agamanya dengan sepenuhnya termasuk sunat. D. Reorientasi Budaya Hukum Nasional Pada dasarnya nilai-nilai budaya bangsa adalah kolektivitas dan ketenangan jiwa. Tetapi dengan pengaruh apa? yang begitu kuat yang disajikan setiap waktu nilai-nilai yang begitu melekat, lambat laun terkikis oleh nilai-nilai yang sesungguhnya banyak yang tidak sesuai dengan kepribadian dan tatanan kehidupan masyarakat kita. Nilai-nilai yang dianut masyatrakat kita tersebut telah dirumuskan secara bagus oleh para pendiri negara kita dalam Pancasila. Sila-sila dalam Pancasila dapat dielaborasi dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman. Akan tetapi nilai dasar masyarakat Indonesia yang luhur tersebut tidak boleh berubah. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar bahwa masyarakat Indonesia harus bertuhan. Harus diakui, tentang ketuhanan ini paling mudah wujudnya dalam agama yang dianut. Oleh karena itu, tidak ada satu pun warga negara yang tidak beragama dengan berketuhanan yang maha esa. Dengan sila pertama ini, mestinya ada keyakinan kuat pada bangsa Indonesia bahwa pergaulann hidup berdimensi dua, antar manusia dengan manusia (termasuk alam) , dan antar manusia dengan tuhan, kehidupan duniawi dan ukhrowi-dunia-akhirat. Nilai pergaulan masyarakat ini sebenarnya sudah dirumuskan dengan jelas dalam berbagai perundang- undangan20. Dari sila pertama yang merupa causa prima bagi sila yang lain dapat diartikan bahwa nilai yang harus menjadi tuntunan dan landasan bangsa Indonesia tidak boleh tercerabut dari ketuhanan. Dengan demikian budaya hukum sebagai salah satu bagian dari sitem hukum dan sekaligus sebagai salah satu pranata berkehidupan di Indonesia harus dikembangkan ke arah tersebut. Mengarahkan kepada tujuan tersebut, merupakan pekerjaan yang membuthkan ketelatenan, kesabaran, dan kewibawaan para pelaksana tugas negara. Padahal dengan pengaruh nilai eksternal yang masuk terlihat bahwa budaya atau akar budaya sudah bergeser (atau tercabut ?) dari sebagian (tentu tidak seluruhnya) masyarakat kita. 20 Putusan pengadilan harus diawali dengan kalimat “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Lihat Pasal 197 ayat (1) hurup a Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Jadi PR kita adalah menanamkan kembali budaya asli kita tanpa harsu meninggalkan kemajuan. Karena menanakan nilai harus mencakup segi afeksi, koognis, dan psikomotorik maka pendidikan merupakan salah satu cara yang paling memungkinkan. Bukan berarti tidak ada kelemahan di lembaga penyelenggara pendidikan, tetapi setida-tidaknya perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi Islam swasta masih mempunyai citra pendidikan yang baik. Apabila pendidikan dijadikan cara untuk mencapai tujuan tersebut, akan seuai pula dengan tujuan pendidikan yaitu21, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Persoalan lain adalah nilai mana yang dikembangkan dalam membentuk budaya yang dapat memperbaiki budaya hukum nasional ? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan dua nilai yang hidup dimasyarakat yaitu adat atau agama Islam. Sesungguhnya hal ini tidak begitu penting karena pada dasarnya masyarakat sebagain besar memeluk agama. Pemeluk agama yang paling besar di Indonesia adalah agama Islam. Kecurigaan akan muncul dalam suatu hajat menyangkut kepentingan umum apabila dimunculkan kata Islam. Itu wajar, tetapi tidak perlu dikhawatirkan, bukankan perbankan syari’ah yang berdasar hukum Islam dapat mememnuhi kepentingan transaksi semua manusia? Bukankan pasar modal syari’ah, asuransi syari’ah, dsb dapat memenuhi semua manusia tanpa sedikitpun merugikan keyakinan bagi masyarakat yang non muslim? E. Kurikulum Sarana merekonstruksi Budaya Dengan mengacu pada uraian di atas ada gambaran perlunya meninjau kurikulum yang lebih memberikan pemahaman nilai dan karakter berbasis apa yang sudah tersedia pada kita. Persoalan mendasar apabila akan memasukkan nilai-nilai Islam dalam kurikulum adalam nomenklatur. Hal ini harus menjaga jangan sampai fakultas hukum menjadi fakultas syari’ah yang kewenangannya menjadi otoritas STAI. Oleh karena itu, kombinasi penerapan dalam kurikulum dapat dijadikan alternatif yaitu, d melalui nomenkelatur, silabi, pokok bahasan, atau secara acak sesuai kepentingan dan kemungkinan. Faktor yang harus menjadi pertimbangan sangat kuat adalah, pendidikan nilai yang diharapkan dapat menjadi budaya dalam waktu mendatang tidak vukup bergerak pada ranah tau dan paham, tetapi harus menjadi prilaku. Artinya, dunia kampus dan (terutama) pada pimpinan dan pengajar harus menjadi juru dakwah bilmal. Selain itu, secara nasional pergerakan untuk membangun nilai, bagi saya, merupakan tanggung jawab penguasa karena ia mempunyai otoritas, sarana, dan biaya. 21 Pasal 3 UU Sisdiknas. PENUTUP A. Simpulan Dari uraian di atas, budaya hukum merupakan salah satu unsur sistem hukum; budaya hukum tidak selamanya sama atau paralel dengan sistem hukum yang dianut. Dalam konteks Indonesia, pengaruh terhadap budaya Indonesia dari nilai-nilai lain sangat kuat yang menimbulkan perubahan budaya yang dianut bergeser ke arah yang perlu diwaspadai. B. Saran Untuk merestrukturisasi budaya ke arah budaya Indonesia, PTIS dapat dan mempunyai kewajiban untuk melakukan perubahan orientasi pendidikan supaya nilai menjadi berada dalam ranah psikomotorik. Kita harus bergerak bersama tetapi kewajiban terbesar tetap berada di tangan pemnguasa negara. DAFTAR PUSTAKA Al Quranulkarim Ali Chidir dan Purbacaraka Purnadi, Disiplin Hukum, Alumni, Bandung, 1980. Bagus Lorens, Kamus Filsfata, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996. Friedman, M Lawrence, American Law An Introduction, second Edition, terjemahan Wishnu Basuki, Hukum Amerika, Sebuah Pengantar, PT. Tata Nusa, Hakarta, 2001. Huijbers Theo, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1982. Lev, Daniel S, Hukum dan Politik di Indonesia Kesinambungan dan Perubahan, LP3ES, Jakarta, 1990.. Perma Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Rasjidi Lily, Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu ?, Remaja Karya, Bandung, 1988 S. Praja Juhaya, Aliran-aliran Filsafat & Etika, Cetakan ke 3Prenada Media, Jakarta, 2008. Sacipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1982. Saptomo Ade, Hukum & Kearifan lokal, Revitalisasi Huikum Adat Nusantara, Grasindo, Jakarta, 2010. Tohir Toto, Konstribusi Hukum Islam Dalam Pembinaan Masyarakat Madani di Indonesia , Jurnal Hukum Madani, Vol VI, No 1, Fakultas Hukum UNISBA, Maret 2004. -----------------, Pengaruh Aliran Pemikirqn Hukum terhadap Kebebsan Hakim dalam Pembentukan Hukum, Suatu Perbandingan Indonesia-Amerika Serikat, Jurnal Ilmu Hukum Syiar Madani, Vol V No. 3 November 2003, Fakultas Hukum Unisba. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nsional. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Wignjodipuro Suroyo, Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat, Alumni, Bandung, 1979.
POKOK-POKOK PEMIKIRAN PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT Oleh: Nandang Najmudin Mahasiswa Program S3 Ilmu Hukum UNISBA, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Abstract Thought prospective on legal education is directed to be capable of fulfilling community’s needs, either those related to legal professions or those beyond them. Besides, it can be accomplished by some measures, among others : possesses basic capacities and academic knowledge on law globally, possesses skills required in guiding legal professions, possesses capacities in interdisciplinary sciences particularly those that support self- sufficiency at work, possesses professional ethic and responsibility, and possesses capacity in both thinking ways and life attitudes with a thinking pattern that ends at a principle of “Divine Words guide sciences and knowledge enlightens divine words. From legal aspect, legal education has provides a thought basis toward self-sufficient working. Therefore, legal the education taught should be relevant to the reality in community. Keyword: Law education, need society. PENDAHULUAN Pemikiran tentang dunia pendidikan perguruan tinggi di dalamnya termasuk bidang hukum. Dalam masyarakat yang sedang membangun, maka pembaharuan pendidikan hukum merupakan solusi dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan, baik yang berhubungan dengan kebutuhan professi hukum maupun kebutuhan masyarakat pada umumnya. Pembaharuan dapat dilakukan, tidak selalu dalam hal yang berkenaan dengan tujuan pendidikan hukum, akan tetapi dalam hal yang sifatnya teknis seperti: bidang kurikulum, cara pengajaran, kriteria dan prosedur penentuan bahan pelajaran dan lain sebagainya. Dengan demikian persoalan pembaharuan pendidikan hukum, selain merupakan suatu masalah, juga merupakan suatu tantangan (challenge) yang akan meminta perhatian kita, baik dalam bentuk tenaga pikiran maupun biaya. Selain itu, pendidikan hukum merupakan suatu peluang (opportunity), maka pertanyaannya bagaimanakah pokok-pokok pikiran tentang pendidikan hukum yang bisa dikembangkan dalam kerangka pemenuhan kebutuhan masyarakat? Melalui tulisan ini,akan mencoba mengupas hal-hal yang berkenaan dengan pendidikan hukum sekaligus untuk mengetahui pokok-pokok pikiran tentang pendidikan hukum dalam kerangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. PEMBAHASAN A. Problematika Pendidikan Hukum Persoalan yang dihadapi berkenaan dengan pembinaan pendidikan tinggi di Indonesia, dimana di dalamnya termasuk pendidikan tinggi dibidang hukum yaitu persoalan bagaimana mempertahankan dan meningkatkan mutu pendidikan hukum yang mampu menjangkau kebutuhan masyarakat dan dapat hidup mandiri. Terdapat beberapa kesulitan dan faktor- faktor yang mempengaruhinya dalam usaha mempertahankan dan meningkatkan mutu pendidikan hukum dalam kaitannya dengan fungsi hukum sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja1, antara lain : 1. Sukarnya menentukan tujuan dari perkembangan hukum (pembaharuan). 2. Sedikitnya data empiris yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu analisis deskriptif dan prediktif. 3. Sukarnya mengadakan ukuran yang objektif untuk mengukur berhasil/tidaknya usaha pembaharuan. 4. Sering terdapatnya kepemimpinan yang kharismatis2, yang kebanyakan bertentangan kepentingan dengan cita-cita legal engineering menuju suatu masyarakat atau negara hukum, apabila pemimpin yang demikian sebagaimana pernah kita alami, tidak dijiwai atau memahami peranan hukum dalam masyarakat dan Negara. 5. khusus dihadapi oleh Negara muda yang lahir dalam dan karena revolusi atau perjuangan kemerdekaan. Masyarakat demikian menghadapi kesulitan khusus, bahwa kepercayaan dan keseganan terhadap hukum (respect for the law) dan peranannya dalam masyarakat yang revolusi dianggap sebagai simbol kekuasaan lama (colonial, satus quo) dan karenanya harus ditentang atau sebaiknya diabaikan saja, harus dipulihkan kembali. 6. Inertia (kelambatan) dalam sikap dan gerak yang biasanya meliputi segala hal yang bersangkutan dengan masalah-masalah hukum. 7. Masyarakat Negara berkembang dengan suatu sistem yang pluralistik di mana sistem dan lembaga-lembaga hukum dapat berlaku berdampingan dengan sistem dan lembaga- lembaga hukum barat dan mungkin sistem dan lembaga hukum asing lainnya menghadapi suatu masalah yang khusus. 8. Kurangnya fasilitas termasuk pembayaran gaji yang cukup baik untuk menarik tenaga- tenaga yang baik ke dalam pendidikan atau mempertahankan yang ada supaya tetap tinggal di kalangan pendidikan. Sebab yang lain adalah kurangnya bacaan atau minat untuk membaca atau mungkin dua-duanya. Ada lagi hal yang harus mendapat perhatian 1 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, alumni, Bandung 2002, hlm. 21-25. 2 Menurut Satjipto Rahardjo terdapat tiga tipe dasar dari kekuasaan yang sah antara lain : (1), Kharismatis, yang bertumpu pada kesetiaan kepada keistimewaan yang menonjol dari seseorang dan kepada tatanan yang dikeluarkan oleh orang yang menjadi sanjungan kesetiaan itu. (2), Tradisional, didasarkan pada kepercayaan yang telah mapan dan melembaga mengenai tradisi turun temurun, termasuk kepercayaan kepada legitimasi dari mereka yang menjalankan kekuasaan atas dasar tradisi itu (3), Rasional, yang bertumpu pada kepercayaan terhadap kesahihan pola-pola dari kaidah-kaidah normative dan terhadap hak dari mereka yang memiliki otoritas, untuk mengeluarkan perintah-perintah. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000 hlm.225. menurut beliau, bahwa pengajaran hukum di kebanyakan tempat pendidikan sudah tidak lebih dari suatu proses hafal menghafal semata-mata. CPG. Sunaryati Hartono3, menegaskan, bahwa kesulitan-kesulitan yang kita hadapi terutama disebabkan oleh : a. luasnya wilayah Negara dibandingkan dengan Negara-negara tetangga kita ; tambahan pula formasi Negara kita yang terdiri dari beratus-ratus pulau. b. Banyaknya penduduk yang juga sangat heterogen sifat dan latar belakang kebudayaannya. c. Sangat tipisnya dana yang tersedia untuk pembangunan. d. Sangat sedikitnya tenaga ahli dan rendahnya tingkat pendidikan di segala bidang. e. Tekanan politik, ekonomi dan militer dari dunia luar Indonesia yang mempengaruhi kehidupan Indonesia di segala bidang. Kesulitan-kesulitan tersebut berakibat pada setiap dilakukan suatu perbaikan di satu fihak akan mudah, akan tetapi di fihak lain menyebabkan terjadinya kemunduran atau ketidakadilan terhadap fihak lain. Dengan demikian menurut beliau perlu dilakukan suatu perencanaan yang teliti dan pengaturan yang adil dalam usaha pembangunan kita yang merupakan condition sine qua non. Persoalan yang harus diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam masyarakat yang sedang membangun sekurang-kurangnya dapat dibagi dua hal yaitu: Pertama, persoalan yang berkenaan dengan kehidupan pribadi seseorang dalam hubungannya dengan kehidupan budaya dan spiritual masyarakat. Kedua, persoalan yang berkenaan antara masyarakat dengan kemajuan pada umumnya yang bersifat netral dilihat dari sudut kebudayaan. Problematika pendidikan hukum, juga berkenaan dengan pembaharuan yang sifatnya teknis, seperti aspek kurikulum, methode pengajaran, dan metode pendekatan. Adapun problematika pembaharuan pendidikan hukum dalam arti yang luas adalah bagaimana pendidikan hukum itu sendiri dapat menjangkau sekaligus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembaharuan baik dalam arti teknis maupun dalam arti luas harus mencerminkan adanya perubahan sikap seseorang terhadap persoalan (attitudinal problem). Selain itu problematika pendidikan hukum erat kaitannya dengan usaha pembaharuan hukum, bahwa hukum tidak hanya sebagai kaidah belaka, tetapi juga dengan meminjam istilah Mochtar Kusumaatmadja sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Teori hukum ini, ada kesamaan dengan teori “Law as a tool of social engineering”, yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dalam karyanya An Introduction into the Philosophy of Law. Di Indonesia mulai dikembangkan secara sitematis sejak tahun 1969 pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Cara pandang demikian, bertolak belakang dengan cara pemikiran tradisional tentang hukum, bahwa”… het recht hinkt achter de feiten aan” (hukum mengikuti perkembangan masyarakat). Pandangan seperti ini, oleh sebahagian para ahli hukum di Indonesia tetap 3 Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Binacipta Bandung, 1988, hlm. 21. masih berlaku dan dipertahankan. Rupanya hal tersebut, dipengaruhi oleh 2 (dua) ajaran yaitu: Pertama, ajaran madzhab sejarah yang dipelopori oleh Von Savigny, bahwa hukum itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh bersama-sama dengan masyarakat yang bersangkutan (Das Recht wird nicht gemacht, aber ist und wird mit dem Volke). Kedua, ajaran Ter Haar terkenal dengan teori Beslissingenleer (teori Keputusan). Teori ini, mengemukakan, bahwa hanya kebiasaan-kebiasaan yang diakui oleh para penguasa (kepala adat) di dalam keputusan- keputusan itulah yang merupakan hukum. Dengan demikian hanya terdapat kaidah-kaidah yang sudah merupakan kebiasaan di dalam masyarakat yang menjadi kaidah hukum. Perbedaan pemikiran tersebut berpengaruh terhadap usaha pembaharuan pendidikan hukum. Dengan demikian pembaharuan merupakan reorientasi pendidikan hukum sebagai suatu masalah umum yang dihadapi dalam dunia pendidikan hukum sekaligus merupakan suatu tantangan (challenge), response and opportunity. Tujuan pokok dari usaha meningkatkan pendidikan hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah terselenggaranya pendidikan hukum yang diarahkan dan disesuaikan dengan kepentingan dan ketentuan pembinaan hukum nasional. Usaha pokok yang akan dilakukan ialah membantu kegiatan- kegiatan pembaharuan pendidikan hukum yang bertujuan menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang membangun dan memiliki keterampilan, daya kreasi, rasa tanggung jawab, pengabdian pada kepentingan umum, penegakan hukum, dan keadilan. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikatakan, bahwa persoalan mempertahankan dan meningkatkan mutu pendidikan yang mampu menjangkau kebutuhan masyarakat, merupakan suatu agenda yang yang tidak bisa ditawar lagi dan harus dilaksanakan. Selama ini, ada pemikiran-pemikiran yang mengemuka hingga perlunya untuk melakukan pembaharuan dibidang pendidikan hukum. Pemikiran- tersebut antara lain: 1. Ada suatu pendapat mengenai pembinaan profesi hukum di Indonesia, sebaiknya dilakukan setelah lulus jadi Sarjana Hukum (SH), karena pada dasarnya pendidikan di perguruan tinggi hanya bertujuan memberikan suatu dasar pengetahuan akademis tentang hukum yang bersifat umum. 2. Kiranya bukan rahasia lagi, bahwa pendidikan hukum yang diperoleh di perguruan tinggi kurang relevan, bahkan tidak bersentuhan langsung dengan kenyataannya di tempat bekerja oleh para lulusan. 3. Para lulusan merasa tidak dipersiapkan untuk pekerjaan-pekerjaan praktis yang mereka harus kerjakan misalnya : menyusun naskah perjanjian, legal drafting, dan lain sebagainya. 4. Para lulusan tidak dipersiapkan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi, walaupun bekal pengetahuan untuk memecahkannya mungkin ada.4 Pemikiran-tersebut rupanya dipengaruhi oleh suatu pandangan yang merupakan warisan dari zaman kolonial Belanda, dimana pembinaan keterampilan professional (professional skills) kurang diperhatikan, bahkan diabaikan sama sekali, sebagaimana dikatakan, bahwa pembinaan profesi hukum di Indonesia hingga sekarang sebaiknya dilakukan setelah lulus dari Fakultas Hukum atau setelah jadi Sarjana Hukum (SH), karena mempelajari keterampilan professional (professional skills) hanya dapat dilakukan dalam praktek, sedangkan pendidikan diperguaran tinggi hanya bertujuan memberikan suatu dasar 4 Ibid. hlm. 62 pengetahuan akademis tentang hukum yang bersifat umum. Fakultas Hukum merupakan suatu “Fakulteit der rechtsgeleerdheid” Fakultas ilmu-ilmu hukum yang mendidik Sarjana Hukum. Berlainan dengan apa yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa perlunya pembaharuan pendidikan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Gagasan ini ada kesamaan dengan system perguruan tinggi hukum (law schools) di Amerika Serikat (AS) diarahkan untuk menjadi professional school tempat mendidik ahli hukum. Jadi para mahasiswa di perguruan tinggi selain mempelajari dasar pengetahuan akademis tentang hukum secara global, juga dibekali keterampilan professional yang diperlukan dalam professi hukum. Pendidikan professional secara keseluruhan meliputi: (1), menguasai dasar pengetahuan akademis tentang hukum secara global. (2), menguasai keterampilan yang diperlukan dalam professi hukum. (3), memiliki ethika professi (professional ethics) dan tanggung jawab professi (professional rensponsibility). (4), perubahan sikap seseorang terhadap masalah (attitudinal problem) dan menanamkan suatu “problem solving attitude”. Dalam penyusunan kurikulum pendidikan hukum yang terdiri dari 4 (empat ) aspek tersebut benar- benar harus menjadi dasar pemahaman. Dalam mewujudkannya sudah barang tentu, tidak cukup dengan hanya penambahan tenaga pengajar, perbaikan sarana dan cara mengajar, memperbanyak kepustakaan, menjulang tingginya gedung pendidikan, dan lain sebagainya, akan tetapi yang sangat menentukan dan sering didengar adalah arah atau orientasi pendidikan hukum tersebut. Selama ini, perlu kiranya dikemukakan, bahwa kurikulum Fakultas Hukum di Indonesia dalam kaitannya dengan kebutuhan lapangan kerja diarahkan untuk menjadi antara lain : Hakim, Jaksa, Advokat, Peneliti, Notaris/ PPAT, legal drafting (penyusun kontrak atau rancangan undang-undang). Paradigma seperti ini dalam masyarakat yang sedang membangun perlu ditingkatkan. B. Mengintegrasikan Pemikiran Hukum Antara Madzhab Sejarah Dengan Madzhab Legisme dan Positivisme Sebagai Dasar Penerapan Hukum Terhadap Masyarakat Modern dan Tradisional di Indonesia. Pesan yang dapat ditangkap dari hasil pemikiran sebahagian ahli hukum tentang pembinaan hukum di Indonesia, bahwa masyarakat Indonesia terbelah menjadi dua kelompok yaitu pertama masyarakat modern (masyarakat yang membangun secara berencana) dan masyarakat tidak membangun secara berencana (masyarakat adat), atau (masyarakat tradisional), Istilah yang digunakan oleh Maine tentang masyarakat, ada masyarakat yang statis dan masyarakat yang progresip. Masyarakat yang progresip adalah masyarakat yang mampu mengembangkan hukum melalui tiga cara yaitu, fiksi, equity dan perundang-undangan, menurut Maine perubahan-perubahan masyarakat tidak selalu menuju kepada yang lebih baik, maka cara pembentukan hukumnyapun berbeda, sebagaimana ditegaskan oleh Sunaryati 5, bahwa dalam masyarakat yang tidak membangun secara berencana, kebiasaanlah yang membentuk hukum, atau pembentukan dan pengembangan hukum terjadi sesudah terbentuknya kebiasaan dan kebiasaan hukum, sebaliknya dalam masyarakat Indonesia yang membangun secara berencana kini hukumlah yang harus membentuk kebiasaan atau pembentukan hukum justru harus mendahului pelaksanaan pembangunan di lain-lain bidang. Untuk melancarkan pembangunan di bidang itu terutama 5 CFG. Sunaryati Hartono, Op. Cit hlm. hlm. 10, 18-19. untuk menjaga agar supaya pembangunan masyarakat itu, tidak akan mengakibatkan ketidakadilan di dalam masyarakat, tetapi tetap akan menegakan keadilan di dalam masyarakat, sekalipun hubungan-hubungan masyarakat dan hubungan antara manusia mengalami perubahan yang terus menerus dan bertubi-tubi. Inilah kiranya inti dari arti hukum sebagai sarana pembangunan atau social engineering6, dan keadilan (dan hal) ini pulalah perbedaan hakiki antara cara pembentukan hukum dalam hukum adat, dan cara pembentukan hukum dalam masyarakat Indonesia yang modern. Konsep kebiasaan membentuk hukum atau pembentukan dan pengembangan hukum baru terjadi setelah terbentuknya kebiasaan dengan kata lain, bahwa hukum hanya dapat mengikuti perkembangan masyarakat (hinkt achter de feiten aan) cara pandang seperti ini, di dasarkan pada dua ajaran yaitu, pertama, ajaran madzhab sejarah yang dikemukakan oleh Carl Friedrich Von Savigny, bahwa hukum itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh bersama- sama dengan masyarakat yang bersangkutan (Das Recht wird nicht gemacht, aber ist und wird mit dem Volke). “Aliran atau madzhab sejarah ini, sangat berpengaruh di Hindia Belanda. Dulu sebelum perang, baik di kalangan pendidikan maupun pemerintah dan pengaruh ini, terus berlangsung melalui ahli-ahli hukum adat terkemuka hingga generasi sarjana hukum zaman sekarang. Pemikiran dan sikap madzhab ini, terhadap hukum telah memainkan peranan yang penting dalam mempertahankan (preservation) hukum adat sebagai pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan (asli) penduduk pribumi dan mencegah terjadinya pembaratan (westernisasi) yang terlalu cepat, kalau tidak hendak dikatakan berhasil mencegahnya sama sekali kecuali bagi sebahagian kecil dari golongan pribumi7” Kedua ajaran Ter Haar terkenal dengan teori Beslissingenleer (teori keputusan). Selain itu, konsep, bahwa hukumlah yang membentuk kebiasaan yang berlaku pada masyarakat modern. Hal ini, didasarkan kepada ajaran legisme (termasuk aliran positivisme), dimana ajaran ini “menyamakan hukum dengan undang-undang, dan memandang, bahwa segala perbuatan hukum termasuk dalam pembaharuan dapat dilakukan oleh undang-undang. Sebaliknya pihak madzhab sejarah menentang perundang-undangan (legislation) sebagai suatu cara untuk membuat (dan memperbaharui) hukum karena hukum itu tidak mungkin dibuat melainkan (harus) tumbuh sendiri dari kesadaran hukum masyarakat 8”. Menurut Jhering, hukum itu dibuat dengan sengaja oleh manusia untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan. Ia mengakui, bahwa hukum itu mengalami suatu perkembangan sejarah, akan tetapi menolak pendapat para teoritisi aliran sejarah, bahwa hukum itu tidak lain merupakan hasil dari kekuatan-kekuatan historis murni yang tidak lain merupakan hasil dari kekuatan-kekuatan historis murni yang tidak direncanakan dan tidak disadari. Hukum dibuat terutama dengan penuh kesadaran oleh Negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu 9. Kedua konsep tersebut, jika melihat perjalanan sejarah pembentukan hukum di Indonesia dianggap sebagai suatu pertentangan “antara golongan yang hendak memberlakukan suatu system hukum perdata (barat) dengan jalan undang-undang dan golongan yang dengan keras menentangnya secara a priori menentang cara pengundangan suatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai jurisdisch confectie werk, mirip dengan 6 Roscoe Pound , An Introduction to the Philosophy of Law, New Haven , Yale University Press, 1954, hlm.47. 7 Mochtar Kusumaatmadja, Op. Cit. hlm. 77. 8 Ibid. 9 Bodenheimer, E,. Jurisprudence, the Philosophy and Method of the law, Cambridge Mass : Harvard University Press, 1974. hlm. 87. tantangan serupa yang terjadi di Jerman oleh Carl Friedrich Von Savigny waktu diusahakan kodifikasi hukum perdata (yang berdasarkan Code Napoleon) di Jerman pada abad XIX10“. Sebagai contoh tatkala “usaha Pemerintah Hindia Belanda untuk mengundangkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang juga berlaku bagi golongan bumi putra (bukan Eropa dan Timur Asing yang tunduk pada Hukum Perdata Eropa) mendapat tantangan keras dari pemuka-pemuka hukum adat, sehingga tidak jadi dilaksanakan”11. Dengan demikian “sikap yang apriori menolak perundang-undangan sebagai teknik pembaharuan hukum, berbekas walaupun dalam bentuk yang lebih lunak dalam suatu sikap yang kolot (konservatif) terhadap usaha-usaha pembaharuan hukum. Pemikiran hukum tentang hukum di Indonesia hingga belum lama berselang menggambarkan keadaan yang dilukiskan di atas”12. Kiranya hal ini, membuktikan, bahwa sikap lama yang berdasarkan ajaran Von Savigny atau Ter Haar yang menyatakan, bahwa suatu kaidah hukum harus terlebih dahulu diakui sebagai suatu kebiasaan di dalam masyarakat, sehingga sudah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan, kini tidak lagi dapat diandalkan dalam suasana pembangunan nasional yang berencana menuju pembentukan sistem hukum nasional kita13. Dalam hal ini, yang perlu dicermati bahwa sebenarnya tidak perlu dipertentangkan antara aliran legisme termasuk di dalamnya aliran positivisme dengan aliran madzhab sejarah dan apalagi secara umum mengambil kesimpulan, bahwa aliaran madzhab sejarah yang dipelopori oleh Von Savigny dan Ter Haar, sudah tidak dapat dipertahankan dalam suasana pembangunan nasional yang berencana, mengingat karena masyarakat Indonesia sebagai Negara berkembang memiliki system hukum yang pluralistik terutama dalam bidang hukum perdata, yang tidak dapat dipisahkan dari hukum adat sebagai pencerminan dari nilai-nilai budaya asli bangsa Indonesia. Kedua pemikiran tersebut, dapat diterapkan dengan cara memilah-milah, mana yang harus untuk dilakukan pembaharuan (hukum yang membentuk kebiasaan) dan mana yang harus dipertahankan (kebiasaan yang membentuk hukum). Dasar pemikiran ini, sejalan dengan filsafat hukum yang dikembangkan oleh Eugen Eurlich tokoh dari aliran Sociological Jurisprudence yaitu living law (hukum yang hidup dalam masyarakat). Hukum yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Prof. Northrop dalam menerangkan teori Ehrlich ini, dan penerapannya pada suatu situasi konkret yang dihadapi mengatakan, bahwa …the best solution is that which shows the greatest sensitivity to all factor in the problematic situation14. Suatu contoh landasan pemikiran tersebut, di Indonesia dijadikan kebijaksanaan politik hukum, sebagaimana tertera dalam TAP MPR No. IV/1973 Tentang GBHN antara lain: Pembinaan hukum harus mampu mengerahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang, sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditunjukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan 10 Ibid, hlm. 76-77. 11 Ibid. hlm. 76. 12 Sunaryati Hartono, Fungsi Hukum, Pembangunan dan Penanaman Modal Asing dalam majalah PRISMA, tahun ke-2, No. 3. hlm. 48-49. 13 .Idem hlm. 10. 14 Prof. Mochtar, Op. Cit. hlm. 79. bangsa, sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh, dilakukan dengan : a. meningkatkan dan menyempurnakan pembinan hukum Nasional antara lain dengan mengadakan pembaruan, kodifikasi serta unifikasi hukum dibidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat. b. menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing. c. meningkatkan kemampuan dan kewibawaan penegak-penegak hukum. Contoh lain yang berkenaan dengan alam pikiran hukum adat dalam bentuk pepatah minangkabau yang berbunyi : “Sakali aia gadang sakali tapian baranjak”, “Sekali air besar Sekali tapian berkisar”15 Artinya adat itu berubah mengikuti keadaan masyarakat, namun perubahan itu bukan sembarang perubahan melainkan (harus tetap ada hubungannya dengan (keadaan) yang lama. Berdasarkan pepatah di atas, bahwa sebenarnya alam pikiran hukum adat tidak menolak untuk dilakukan pembaharuan16 .Gambaran yang kurang tepat, bahwa hukum adat itu sifat alam pikirannya kekal17, padahal dinamika hukum adat itu sendiri selalu menyesuaikan dengan perubahan masyarakat. Hal inilah yang kurang dikemukakan ke permukaan. Jadi hal- hal yang harus dilakukan dalam pembinaan hukum menuju system hukum nasional sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar18, yaitu, menetapkan bidang-bidang hukum mana yang dapat diperbaharui dan bidang-bidang hukum mana yang sebaliknya dibiarkan dulu. Secara umum barangkali dapat dikatakan, bahwa bidang-bidang hukum yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan spiritual masyarakat untuk sementara harus dibiarkan atau hanya dapat digarap setelah segala aspek dari suatu perubahan serta akibat daripadanya diperhitungkan dan dipertimbangkan masak-masak. Bidang-bidang hukum kekeluargaan, perkawinan dan perceraian serta waris termasuk di dalamnya. Sebaliknya bidang-bidang lain seperti hukum perjanjian, perseroan dan hukum perniagaan pada umumnya merupakan bidang-bidang hukum yang lebih tepat bagi usaha pembaharuan. Ada bidang-bidang hukum lain yang bahkan lebih bersifat netral lagi dilihat dari sudut kultural. Sebagai rekayasa contoh sebagai berikut : Mulai tahun 2008 dilakukan untuk perencanaan pembuatan rancangan undang-undang yang diprediksi mulai berlakunya sekitar tahun 2013, dan untuk selanjutnya undang-undang tersebut mencakup masa berlaku 15 tahun ke depan, maka bagi pembentuk undang-undang harus mampu memprediksi kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dikehendaki masyarakat. Jadi dalam tenggang waktu 28 tahun ke depan, pembentuk undang-undang harus mampu memikirkan dan mewujudkannya dalam bentuk kaidah-kaidah hukum untuk mengatur tentang apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Selain itu dalam pembentukan materi muatan yang terkandung dalam undang-undang tersebut, hendaklah memperhatikan nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat yang sesuai dengan filsafat hukum pancasila yaitu adanya keseimbangan antara penyelenggaraan kebutuhan masyarakat sebagai satu keseluruhan dan 16 Ibid. 17 Ibid. 18 Ibid. hlm. 23-24. kebutuhan perseorangan sebagai bagian dari keseluruhan masyarakat untuk diarahkan pada cita-cita untuk mencapai kesejahteraan bagi setiap warga Negara Indonesia. Jadi, persoalan paradigma, bahwa hukum yang membentuk masyarakat atau fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang didasarkan pada madzhab legisme termasuk didalamnya positivisme meliputi dua (2) pemikiran, pertama, pemikiran tentang pembentukan undang-undang hendaknya terlebih dahulu sebelum apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu muncul kepermukaan. Kedua, pemikiran perlunya pembaharuan dibidang tertentu. Misalnya dalam perjanjian, perseroan, perniagaan lebih tepat untuk dilakukan. Dalam lapangan hukum pernikahan sebenarnya telah dilakukan suatu pembaharuan yang semula pernikahan menurut nast al-Qur’an dan al-hadist serta fiqh itu tidak mengatur, bahwa syahnya pernikahan itu harus dicatat oleh yang berwenang, akan tetapi oleh Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu diatur. Hal ini, dimaksudkan dalam rangka tertib hukum dan kepastian hukum sebagai warga yang hidup di Negara hukum. Dalam masalah pelaksanaan perjanjian bagi masyarakat tertentu cukup dilakukan dengan lisan lalu diperbaharui menjadi tertulis. Dalam hal ini, perubahan tetap dilakukan akan tetapi selalu ada hubungan dengan sebelumnya. Tentang jual beli tanah dan bangunan dulu cukup dengan akta di bawah tangan sekarang mesti dengan akta autentik. Dengan demikian pengertian pembangunan, meliputi pembaharuan sikap, sifat dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, hanya persoalannya nilai-nilai manakah yang hendak dipertahankan, dan yang akan ditinggalkan lalu diganti dengan nilai-nilai yang berbeda yang menurut pemikiran dunia sekarang dianggap lebih tepat. “Jadi hakekat dari pembangunan nasional adalah masalah pembaharuan cara berpikir dan sikap hidup. Tanpa sikap dan cara berpikir yang berubah, pengenalan (introduction) lembaga-lembaga modern dalam kehidupan tidak akan berhasil”19. Masyarakat yang sedang membangun berati masyarakat yang sedang melakukan perubahan yang cepat, maka hukumpun harus lebih cepat merespon terhadap perubahan tersebut. Hukum merupakan cerminan yang memantul kepentingan masyarakat yang begitu cepat melakukan perubahan, maka hukumpun harus mengubah dirinya dari perkembangan repressif law menjadi autonomous law lalu berbentuk rensponsif law. Hukum tidak hanya menyediakan perangkatnya, akan tetapi harus memberi bentuk (platform) ke arah kepastian dan keadilan hukum, di luar itu ke arah keamanan, kesejahteraan, ketertiban dan ketenangan . Tidak semata-mata reaktif melainkan proaktif. Pembentukan hukum dalam mengantisipasi perubahan sosial cukup ketinggalan dalam menghadapi perubahan sekala bisnis yang tidak terkendali. Dapat dilihat dengan banyaknya keluhan dari para pelaku bisnis dalam praktek. Ini terjadi bukan saja ketentuan-ketentuan yang diatur oleh KUHD dan KUHPdt, bahkan komplaint juga ditujukan kepada undang- undang perbankan. Undang-undang yang perlu direpisi antara lain : Undang-Undang tetang PMA, PMDN, agrarian, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Hal ini, berarti ada sesuatu yang salah (something wrong) dalam proses pembentukan undang-undang. Selain prosesnya lama dan bertele-tele, juga tidak cukup terjamin menguasai persoalannya. Opini dan kepentingin publik semakin tidak terjaring dan terakomodir, yang terjadi sistem hukum dan demokrasi kita hanya sebagai pajangan, karena yurisprudensi yang semestinya menjadi 19 Ibid, hlm.10. pilihan untuk memproduksi hukum ternyata tidak berjalan. Akibatnya Negara Indonesia menjadi Negara surat edaran dari aturan rendahan seperti : surat-surat edaran peraturan Presiden, Peraturan Menteri, SK Gubernur, SK Walikota/Bupati, sampai tingkat bawah. Lebih parah lagi ada surat edaran yang hanya diketahui oleh fihak-fihak tertentu yang tidak dapat dipublikasikan terhadap masyarakat. Secara prinsip hukum mestinya dibuat oleh kedua belah fihak seperti Undang-Undang. Dalam bidang bisnis hukum harus dikembangkan atas dasar kekokohan etika bisnis, jika tidak demikian, maka akan melahirkan praktek bisnis yang tidak fair. Karena itu masyarakat harus mengembangkan kekuatan kontrol sosial agar praktek tersebut dapat diawasi. Selain itu juga perlu dibuat kode etik yang ditranspormasikan dalam prilaku bisnis dan budaya perusahaan. “Peranan hukum dalam bentuk keputusan-keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam mewujudkan persamaan hak bagi warga yang berkulit hitam merupakan contoh yang sangat mengesankan. Di Indonesia beberapa puluh tahun yang lalu di zaman Hindia Belanda telah dilakukan tindakan dibidang hukum pidana yaitu pelarangan praktek pemenggalan kepala di pedalaman Kalimantan yang pada waktu itu masih merupakan praktek yang lazim menurut adat setempat”20. Hukum membentuk kebiasaan masyarakat sebagai perwujudan dari konsep law as a tool of social engineering. Inti dari ajaran ini adalah keadaan masyarakat yang akan diubah, maka dalam implementasinya hendaknya dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian terhadap masyarakat. Karena itu bagi para pembentuk hukum terutama ahli-ahli hukum, jangan berpuas diri dengan disiplin ilmu yang dimilkinya, selain harus mengetahui interdisipliner (ada keterkaitan) antara hubungan hukum dengan ilmu-ilmu yang lainnya terutama bidang ekonomi social politik dan kebudayaan, juga mempunyai keinginan untuk mempelajari dan memahaminya terhadap interdisipliner tersebut. Dengan demikian fungsi hukum tidak hanya sekejar untuk menjaga keamanan dan ketertiban, akan tetapi juga untuk mempercepat proses pendidikan masyarakat. Tujuan pemikiran seperti ini, dimaksudkan untuk memperkecil kesalahan dalam mengatasi pembenturan kepentingan antara penyelenggaraan kepentingan umum dengan melindungi kepentingan perseorangan. Untuk menemukan kaidah hukumnya sangat diperlukan untuk mempelajari perbandingan hukum dan melihat bagaimana bangsa lain yang telah maju dalam mengatasi masalah-masalah pembangunan nasionalnya. C. Hukum Islam Bagian dari Sitem Hukum Nasional Dalam kontek pembangunan hukum nasional, penerapan hukum Islam sangat tepat untuk berperan aktif. Hal ini dapat dipahami, bahwa bukan hanya, karena Indonesia mayoritas umat Islam, akan tetapi yang lebih penting dan utama adalah karena hukum Islam bersumberkan kepada alQur,an dan al-Sunnah. Secara historis hukum Islam mempunyai akar yang kuat di Indonesia selalu eksis. Indikasi ke arah tersebut nampak dalam tradisi kerajaan yang diwarnai Islam. Masuk ke Indonesia Islam beserta hukumnya dengan cara penetrasi dengan cara yang sangat laten dan membaur dengan berbagai tradisi yang telah ada dengan istilah lain, penetration pasifique, tolerante et constructive penetrasi secara damai, toleran dan membangun. Jadi hukum Islam masuk ke Indonesia bersifat kompromis, karena itu harus 20 Ibid, hlm.14-15. dipandang sebagai sebuah asset yang akan memberikan kontribusi bagi pembangunan hukum nasional. Cara pandang seperti ini, haruslah dimulai diintrodusir mengingat di era serba canggih dan modern sekarang ini, banyak system hukum di dunia saling mengambil apa yang dapat diambil (diadopsi) dari system hukum lain. Hukum Islam mempunyai tingkat elastis, sehingga dapat mengakomodir tuntutan jaman. Elastis dalam arti positif, dimana hukum Islam sangat memungkinkan adanya interprestasi yang mempertimbangkan aspek kontekstualitas. Elastis bukan berarti, bahwa hukum Islam itu sangat lentur dan dapat menjustifikasi, atau secercak cairan yang dapat dialirkan menurut kehendak sendiri. Hukum Islam dapat berjalan terus untuk setiap jaman dan tempat lantaran khasaish-khasaish yang menjamin kemampuan menguasai nidhamu al- hayah al-Islamiyah. Hal ini, dibuktikan dengan konsep ijtihad dalam hukum Islam merupakan suatu jaminan pasti, bahwa hukum Islam senantiasa bersikap antisipasif terhadap perubahan sosial, maka dapat dikatakan ijtihad adalah “principle of movement (prinsip dinamika hukum Islam dalam Islam). Penggalian hukum baru dapat dilakukan dengan berbagai cara terutama dalam menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan berbagai kasus yang muncul kepermukaan. Urf adalah untuk mengakomodiradat (custom) dan masholih mursalah untuk mengakomodir kemaslahatan dan menolak mafsadah/keruksakan, serta qiyas untuk menganalogikan ketetapan hukum Tumbuh dan berkembangnya keanekaragaman aliran/madzhab, baik dalam hukum Islam maupun hukum yang berkembang di dunia, termasuk dalam bidang pemikiran filsafat. Hal ini tidak terlepas dari faktor sosio cultural. Untuk itu Umar bin Khotob membuat qaidah yang artinya, bahwa “perbedaan hukum ijtihad lantaran perbedaan lingkungan dan daerah” Sejalan dengan pemikiran Ibnu Qoyyim21 berpendapat bahwa “Perubahan fatwa itu sesuai dengan perubahan tempat, waktu (keadaan) niat dan adat”. Jadi hukum Islam (alqur’an dan al-Sunnah) difungsikan untuk mengatur dan mengarahkan manusia (masyarakat) untuk mencapai kesejarteraan. Dalam aspek-aspek hukum tertentu penerapannya ada keterkaitannya dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. D. Orientasi Pendidikan Hukum Penekanan jurusan / Program Studi ilmu hukum merupakan suatu professional school, dengan kata lain tempat mendidik ahli hukum atau mencetak Sarjana Hukum (SH) yang antara lain : Pertama, menguasai dasar pengetahuan akademis tentang hukum secara umum (global). Kedua, memilki keterampilan professi (professional skills) atau daya kreasi yang diperlukan baik dalam provesi hukum maupun non profesi hukum. Ketiga, memiliki ethika profesi (professional ethics). Keempat, memilki tanggung jawab professi (professional rensponsibility. Kelima, mengembangkan kemampuan cara berpikir dan perubahan sikap hidup seseorang terhadap masalah ( attitude problem) dan kemampuan dalam menyelesaikan persoalan (problem solving attitude) dengan model tata pikir “Wahyu Illahi memandu ilmu”. Untuk mewujudkan suatu professional school sudah barang tentu selain diperlukan penambahan dan peningkatan tenaga pengajar yang professional, perbaikan sarana, cara mengajar, memperbanyak kepustakaan, bangunan kampus yang sangat memadai dan lain sebagainya, akan tetapi yang sangat menentukan dan sering terdengar adalah arah atau orientasi pendidikan hukum tersebut. 21 Ibnu Qoyyim, ‘Ilaamu al-Muwaqqi’in ‘an Robbi al-Alamin, Jilid III, Daaru al-Jael Beirut tanpa tahun. hlm. 1 Berbicara prospek jurusan /program studi ilmu hukum berarti berbicara bagaimana output pendidikan hukum? Output pendidikan hukum diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan dapat bekerja mandiri. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ? Harus diakui, bahwa sampai saat ini, kurikulum pendidikan hukum masih diarahkan untuk menjadi antara lain : Hakim, Jaksa, Advokat, Peneliti, Notaris/PPAT(dengan mengikuti Strata S2), Legal drafting, penyusunan kontrak atau rancangan undang-undang). Paradigma seperti itu, dalam menghadapi masyarakat yang sedang membangun perlu diperbaharui. Selain itu dari aspek hukum telah memberikan dasar pemikiran untuk menciptakan lapangan kerja (bekerja mandiri). Karena itu pendidikan materi hukum harus relevan dengan kenyataan hidup yang nyata, maka untuk mewujudkannya langkah awal yang harus dilakukan adalah pembenahan dibidang kurikulum hukum. Sekurang-kurangnya ada 2 (dua) langkah antara lain : 1. Menentukan scope penyajian mata kuliah (termasuk di dalamnya ruang lingkup atau luas bahan pelajaran22, materi apa saja yang harus diberikan kepada mahasiswa yang mesti ada relevansinya dengan kenyataan hidup dan mampu memecahkan atas persoalan yang dihadapinya. 2. Menentukan sequence. Hal ini, dimaksudkan untuk menentukan dan menempatkan urutan (sebaran mata kuliah) disetiap semester, penjadwalan mata kuliah, kapasitas ruang belajar (kelas), penyampaian mata kuliah sesuai dengan keahlian dosen. dan lain sebagainya. 3. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dimulai bidang akademik, keuangan sumberdaya manusia dan seterusnya. Scope dan sequence, dua hal yang sangat menentukan dalam penyusunan kurikulum, di samping tentang kriteria dan prosedur penentuan bahan pelajaran. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan. Kaitannya dengan penekanan pendidikan hukum yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekurang-kurangnya tergambar pemikiran sebagai berikut: 1. Mengenalkan para mahasiswa agar dapat melihat hukum secara lebih luas (interdisipliner). Artinya ada keterkaitan atau interaksi antara bidang ilmu hukum (pengantar) dengan bidang ilmu-ilmu lainnya. Dalam materi tertentu dapat dilakukan dengan konsep surpai udara. Pemikirann seperti ini biasanya disajikan pada semester pertama dengan pengambilan mata kuliah-mata kuliah yang meliputi : ilmu ekonomi, sosiologi, antropologi, bahasa Indonesia, Bahasa Inggeris, Tafsir al-Ahkam, hadist Ahkam. Pemberian mata kuliah mata kuliah tersebut diarahkan dan mendukung kebutuhan khusus pendidikan hukum. Selain itu juga merupakan pembekalan materi awal ke depan, bahwa setelah jadi alumni akan dihadapkan dengan masyarakat yang sedang membangun. Masyarakat yang sedang membangun artinya masyarakat yang sedang melakukan perubahan yang begitu cepat, maka hukumpun harus melakukan suatu lompatan terlebih dahulu apa dan pengaturan yang bagaimana yang dibutuhkan masyarakat. Dalam penerapan pemecahannya selalu terkait dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya. Misalnya dalam hukum lingkungan. Karena itu, bagi sarjana hukum jangan 22 Bahan (isi) pelajaran atau subject matter terdiri dari pengetahuan nilai-nilai dan keterampilan. Bahan pelajaran akan lebih dapat dirasakan, apabila mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. merasa berpuas diri dengan apa yang telah didapat di Fakultas Hukum : Jurusan /Program Studi Ilmu Hukum, akan tetapi juga harus mempelajari ilmu-ilmu lainnya, tanpa menghilangkan model standar yang sudah baku dan ciri kekhasannya. 2. Kurikulum yang mampu melahirkan untuk setiap mahasiswa/mahasiswi memiliki keterampilan professi. Kegiatan praktikum yang diselenggarakan di jurusan ilmu hukum dapat meliputi : (1), praktikum ibadah. (2), praktikum tilawah. (3), bahsu al-Kutub (pembahahasan kitab) yang dilaksanakan pada semester ketiga. (3), praktikum pengadilan agama dilaksanakan pada semester V. (4), praktikum kekhususan dilaksanakan pada semester VII. (5), Program kuliah kerja nyata (KKN). Praktikum seperti ini dimaksudkan agar mahasiswa memiliki keterampilan yang berhubungan dengan pengabdian diri terhadap Allah, Swt. dan masyarakat, serta terampil dalam hubungannya dengan professi hukum. Penyajian mata kuliah bahasa arab, bahasa inggeris, bahasa belanda agar memiliki keterampilan dibidang bahasa sebagai pembuka ilmu (miftahu al-ilmi) dan pebuka jendela dunia. 3. Mengembangkan program spesialisasi (kekhususan). Diakhir semester tepatnya di semester tujuh (VII) diberikan program kebebasan untuk memilih sesuai dengan bidang spesialisasinya yang hendak ditempuh. Sebagai contoh dapat meliputi bidang hukum perdata, hukum pidana dan hukum tata Negara. Program spesialisasi tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya. Dalam hal ini, dimaksudkan agar mahasiswa/mahasiswi memiliki keakhlian sesuai dengan minat dan bakatnya. 4. Membangun kurikulum yang memiliki model tata pikir “Wahyu Illahi 23 memandu ilmu”. Mata kuliah-mata kuliah antara lain : ilmu akhlaq tafsir al-ahkam, hadist al- ahkam, ushul al-fiqh, bahasa arab 1, bahasa arab 2, hukum perdata Islam, hukum Pidana Islam dan hukum Tata Negara Islam, dijadikan sebagai pemandu terhadap ilmu hukum. 5. Mata kuliah filsafat hukum diberikan pada akhir semester yaitu semester 7 (tujuh) yang berpungsi untuk menempatkan hukum dalam persfektif yang tepat sebagai bagian dari usaha manusia untuk menjadikan dunia ini suatu tempat yang lebih pantas untuk didiaminya gunanya untuk mengimbangi efek dari spesialisasi yang sempit. 6. Membangun kurikulum yang dapat memnuhi kebutuhan masyarakat dan dapat bekerja mandiri. Dalam menghadapi pembangunan yang terencana, maka penyajian mata kuliah, tidak hanya diorientasikan pada kebutuhan bidang professi hukum saja, akan tetapi bidang lainnya sperti untuk menjadi pelaku usaha atau yang lainnya, maka perlu dipikirkan tentang perlunya pendampingan/alternatip pilihan mata kuliah seperti mata kuliah wirausaha atau semacam lainnya dalam kerangka menuju kemandirian bekerja dan sekaligus kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja. 23 Menurut Weber pengadaan hukum melalui pewahyuan (revelation) secara kharismatik itu terjadi melalui apa yang disebutnya “law prophets”. Pengadaan hukum seperti inilah yang benar-benar dapat disebut sebagai pengadaan hukum yang kreatif yaitu menciptakan sesuatu dari nol. Pengadaan hukum seperti yang dilakukan oleh ahli hukum bagaimanapun orsinilnya tetaplah bertolak dari kaidah hukum yang sudah ada sebelumnya. Weber, Max,.On Law in Economy and Society, New York : A Clarion Book, 1954. hlm. 320. PENUTUP A. Simpulan Sebagai kesimpulan dapat ditarik, bahwa arah pendidikan hukum untuk mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini, dapat dilakukan melalui dua pokok pemikiran yaitu: pertama dengan cara mempertahankan dan mengembangkan pendidikan hukum dibidang propessi hukum, dan kedua melalui pemberdayaan kewirausahaan ke arah kemandirian melalui penyajian mata kuliah sebagai faktor pendukungnya. DAFTAR PUSTAKA E. Bodenheimer, Jurisprudence, the Philoshopyi and Method of the Law, Cambridge Mass: Harvard University Press, 1974. Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Badan Pebinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia Binacpta Bandung 1988 Fungsi Hukum, Pembangunan dan Penanaman Modal Asing, dalam majalah PRISMA, Tahun ke-2, No. 3.1 Qoyyim Ibnu, ‘Ilaamu al-Muwaqi’in ‘An Robbi al-Alamiin, Jilid III, Daaru al-Jael Bairut tanpa tahun. Kusumaatmadja Mochtar, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2002 Pound Roscoe, An Introduction to Philosophy of law, New Haven, Yale University Press, 1954. Weber, Max,. On Law in Economy and Society, New York, A Clarion Book 1954. Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
SISTEM KONSTITUTIF DALAM UU NO 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK BAGI UMKM Oleh : Achmad Fata'al Chuzaibi. Mahasiswa Program Pascasarjana UNPAR email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ABSTRAK Basically, legal protection against trademark is to prevent the act of unfair competition. This can be done by prohibiting another person to commit a breach of trademark law. For this purpose, trademark has been regulated in the Law of the Republic of Indonesia No.15 of 2001 regarding Trademark (referred herewith as Trademark Law). The role of trademark becomes significantly important in protecting industrial rights in intellectual works, maintaining fair competition, and encouraging fair and free trade. Under Trademark Law No. 15 of 2001, trademark registration system is based on constitutive system. Trademark Law No. 15 of 2001 sets out requirements, procedures for registration, registration fee and other proceedings. Based on this system, the trade mark owners have the right of registered trade mark by prohibiting other parties from using it without their permission. The trademark registration system, however, is hard for Small and Medium Size Microenterprise to observe, so that prevent it from registering the trade mark. This article provides an analysis of the challenge of the implementation of , constitutive system under Trademark Law No. 15 of 2001 for Small and Medium Size Microenterprise. The point of this article is to point out that, in the light of the trade mark system, the question of the gap between the Small and Medium Size Microenterprise and big business still remains the problem. Keywords: Constitutive system, trademark and small and medium size microenterprise. PENDAHULUAN Sebagai salah satu bangsa yang sedang berkembang, bangsa Indonesia sedang giat-giatnya mengejar ketertinggalannya di segala bidang. Salah satu upaya untuk mengejar ketertinggalanya yaitu dengan melakukan pembangunan di bidang industri dan ekonomi. Dalam rangka menghadapi era globalisasi yang mengandalkan kemajuan industri, yang tujuan utamanya mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Indonesia sebagai suatu negara yang mempunyai potensi yang sangat besar dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Namun kalau dicermati hingga kini munculnya UMKM yang mampu mempunyai daya kompetitif yang tinggi dengan usaha besar maupun usaha-usaha lainnya masih merupakan cita-cita saja. Masalah daya saing dalam pasar dunia yang semakin terbuka merupakan isu kunci dan tantangan yang tidak ringan bagi industri khususnya oleh UMKM. Persoalan akibat tuntutan pasar yang sedemikian kompleks ini tidak mungkin dapat diatasi pelaku UMKM sendiri. Padahal, harapan yang tersimpan dalam UMKM sebagai mesin penggerak roda ekonomi dan alat pemerataan pendapatan menjadi salah satu tumpuan devisa negara harus segera terwujud. Sementara disisi lain UMKM sebagai embrio industri juga belum menunjukkan hasil maksimal, sehingga diperlukan usaha-usaha untuk mempertahankan industri yang ada dengan melakukan product development dan pembenahan terhadap hambatan-hambatan untuk memperkuat UMKM agar struktur industri nasional lebih kuat . Usaha-usaha pembenahan dan pemberdayaan UMKM tersebut harus di lakukan, karena peran UMKM sangat besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi negara. Hal ini dapat dapat dilihat dari berbagai aspek seperti peningkatan jumlah unit usaha UMKM, penyerapan tenaga kerja, serta sumbangan terhadap ekspor dan PDB. Bila dilihat dari jumlahnya, unit UMKM di Indonesia meningkat dari 43,7 juta unit usaha pada tahun 2004 menjadi 44,7 juta unit pada tahun 2005 atau meningkat sebesar 2,25 persen (Kementerian Negara KUKM, 2006) . Sebagaimana diketahui bersama bahwa jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia sangatlah banyak. Sampai dengan akhir tahun 2006 BPS menginformasikan bahwa 48,258 juta, atau 99,99% unit usaha yang ada di Indonesia tergolong dalam kelompok (UMKM). Kelompok usaha ini juga mampu menyerap tenaga kerja lebih kurang 87% dari jumlah tenaga kerja produktif yang tersedia. Sedangkan sumbangan UMKM terhadap PDB pada tahun 2003 diperkirakan mencapai 53,47% atau turun sebesar 0,63% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data tersebut juga mengindikasikan bahwa pada dasarnya UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran, tetapi kondisinya sampai sekarang belum juga membaik Hal ini terbukti pada saat krisis tahun 1997, UMKM menjadi penyelamat ekonomi negara ketika perusahaan-perusahaan besar goncang akibat terpaan krisis keuangan. Akan tetapi kuantitas yang memadai tidak diikuti dengan perkembangan kualitas yang baik juga. Sampai saat ini sedikit dari UMKM yang tidak mempunyai daya saing kuat dalam kancah perekonomian Indoneisa. Lemahnya daya saing ini menyebabkan UMKM sulit berkembang ke arah yang lebih baik. Untuk itu, UMKM perlu melakukan langkah-langkah tepat agar dapat tumbuh lebih besar. Hal tersebut sebenarnya bisa saja teratasi ketika UMKM benar-benar menggunakan sistem HKI. HKI mampu menjadikan ide yang dimilki oleh satu UMKM menjadi asset yang mahal untuk menutupi kekurangan asset UMKM. Selain itu, HKI juga mampu menjadikan brand image sebagai keuntungan kompetitif, dibutuhkan oleh UMKM untuk menutupi permasalahan pemasaran. Hal ini dikarenakan ketika satu produk sudah mempunyai merek dan merek tersebut dijaga denagn baik atau bahkan dikembangkan, maka branding (pemberian merek) tersebut akan mampu mendongkrak penjualan satu produk. Karena pemberian merek yang baik adalah penjelmaan semua informasi yang terkait dengan produk atau jasa dalam mewujduklan asosiasi harapan terhadap satu produk. Keuntungan dari satu produk yang memiliki keuntungan kompetitif adalah produk tersebut akan mempunyai nilai beda yang menjadi nilai plus dalam produk tersebut. Hal ini akan mempermudah dalam pemasaran. Dengan memiliki satu nilai beda melalui merek yang sudah terasisoasi dengan produk, maka merek tersebut akan menjadi satu nilai plus, sehingga akan mempermudah dalam pemasaran. Hal inilah yang sebenarnya diinginkan oleh HKI melalui merek, memberikan keuntungan dengan menjadikan ide sebagai asset bernilai, dan memberikan satu keuntungan kompetitif dengan cara branding . Merek merupakan salah satu wujud karya intelektual, sebuah karya yang didasarkan kepada olah pikir manusia, yang kemudian terjelma dalam bentuk benda immateriil. Karya intelektual yang dimiliki oleh UMKM tersebut bisa disulap menjadi satu aset yang sangat bernilai. Yakni ketika kreatifitas tersebut dituangakan ke dalam satu bentuk produk yang kemudian bisa dilindungi dengan sistem HKI salah satunya dengan merek. Merek yang diberikan terhadap suatu barang oleh pemiliknya tersebut merupakan suatu perjuangan yang membutuhkan tenaga, biaya, maupun waktu yang tidak sedikit. Dengan alasan itu maka sudah selayaknya merek tersebut dilindungi dari pihak lain yng ingin menggunakannya secara tanpa izin. Hal tersebut mengakibatkan persaingan curang atau unfair competion . Selama ini banyak terjadi peniruan terhadap merek yang mengakibatkan pemilik merek mengalami kerugian. Hal tersebut tidak adil terhadap pemilik merek yang telah menciptakan merek suatu produk. Peniruan tersebut merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan persaingan usaha yang curang. Untuk mencegah persaingan curang tersebut maka merek tersebut perlu dilindungi, karena persaingan curang itu bisa menyesatkan konsumen, dan akan menimbulkan kerugian akibat menurunnya reputasi suatu produk terkenal tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa perlindungan merek tersebut adalah untuk mencegah persaingan curang atau unfair competion. Untuk mendapatkan perlindungan hukum dapat dilakukan dengan cara didaftarkan pada instansi yang berwenang, maka pendaftaranya dapat dilakukan di kantor merek. Hak Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 3 didefinisikan sebagai hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada pemiliki merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau diberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Pasal 3 Undang-undang 15 Tahun 2001 tersebut menunjukkan bahwa sistem pendaftaran yang dianut adalah sistem konstitutif. Suatu merek biasanya tidak dapat lepas dari tindakan pelanggaran HKI, seperti pemalsuan, peniruan, pemboncengan reputasi dan lain-lain. Hal ini terlihat dengan masih maraknya barang-barang palsu yang beredar banyak dipasaran. Hal ini menyatakan bahwa penghargaan atas kekayaan intelektual di Indonesia masih sangat rendah. Penhargaan terhadap HKI perlu diberikan karena untuk menghasilkan suatu karya tersebut tidaklah mudah karena memerlukan biaya, tenaga, serta waktu yang lebih. Tidak adanya tindakan nyata dari pemerintah atas pelanggaran yang terjadi dan kesadaran hukum masyarakat yang masih sangat rendah oleh karena itu penerapan penerapan HKI khususnya merek perlu ditekankan lagi, karena pada dasranya perlindungan merek adalah untuk mencegah persaingan curang (unfair competition). Apabila merek telah terdaftar dengan sah, maka bila terjadi pelanggaran terhadap hak merek, pemilik atau pemegang hak yang sah dapat mengajukan tuntutan melalui jalur hukum. Hal ini lah yang dapat menciptakan kepastian hukum terhadap pemilik merek yang sudah terdaftar. Akan tetapi sayangnya belum banyak UMKM yang mempunyai kesadaran bahwa melakukan pendaftaran atas merek barang atau jasa UMKM merupakan satu bentuk asset bernilai. Berdasarkan data Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Usaha Kecil dan Menengah, hanya 17 persen UMKM yang telah memiliki merek yang sah sedangkan sisanya sebesar 83 persen sedang merencanakan pengurusan merek atau bahkan sama sekali tidak tahu tentang merek . Sedikitnya UMKM yang mendaftarkan merek disebabkan karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh UMKM. karakteristik UMKM yang bermodalkan minim, pengetahuan dan pendidikan khususnya dibidang Merek rendah, jauhnya kantor pendaftaran merek, serta kendala-kendala lain yang membuat UMKM bersifat apatis terhadap pentingnya merek. Keluhan UMKM terhadap pendaftaran merek tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu mahalnya biaya pendaftaran, rumitnya prosedur pendaftaran, birokrasi yang buruk sehingga memunculkan korupsi, masih tersentralistiknya kontor pendaftaran merek. Hal-hal tersebut berseberangan dengan karakteristik UMKM. Dan hal tersebut membuat UMKM enggan untuk mendaftarkan merek. UMKM yang memiliki dana yang rendah terkendala oleh biaya pendaftaran merek yang mahal. UMKM juga minim pengetahuan serta pendidikan yang rendah sulit untuk mendapatkan hak merek karena terkendala oleh prosedur pendaftaran merek yang rumit. Buruknya birokrasi juga membuat UMKM sulit untuk melakukan pendaftaran merek. Birokrasi yang buruk tersebut dikarenakan SDM dari kantor merek yang menerima pendaftaran merek kurang profesional. Sehingga birokrasi yang buruk tersebut dapat menekan biaya yang tinggi bagi pendaftar merek, sehingga hal tersebut dapat memunculkan korupsi. Sedikitnya kantor pendaftaran merek yang berada di daerah serta tidak efektifnya kantor pendaftaran merek didaerah juga membuat UMKM sulit untuk mendaftarkan merek karena tidak sedikit UMKM yang berada di wilayah-wilayah yang jauh dari kantor pendaftaran merek. Kendala-kendala yang dialami oleh UMKM tersebut sebagian besar dapat diatasi oleh usaha-usaha besar. Dengan kemampuan dan dana yang kuat yang dimiliki oleh usaha-usaha besar maka kendala-kendala yang dirasakan oleh UMKM tidak menjadi masalah yang seirus. Sehingga perusahaan-perusahaan besar dapat melakukan pendaftaran merek dan mendapatkan perlindungan merek. Hal ini jauh berseberangan dengan UMKM yan memiliki kemampuan dan dana yang rendah dan lemah. Jadi sistem konstitutif tersebut hanya dapat dirasakan oleh mereka yang memiliki kemampuan dan dana yang kuat. Kesenjangan antara perusahaan-perusahaan besar dengan UMKM sangat mencolok. Hal tersebut membuat kesejahteraan yang di cita-citakan oleh negara sulit terwujudkan. Kesenjangan tersebut juga terlihat dalam hal HKI di bidang merek. Mereka yang memiliki modal kuat dan kemampuan serta pengetahuan dan pendidikan yang tinggi lebih berpeluang besar untuk mendapatkan perlindungan merek dari pada mereka yang dalam posisi lemah baik modal, kemampuan maupun pengetahuan dan pendidikan. Mereka yang kuat lebih aman atau lebih terjamin oleh hukum karena mereka mendapatkan perlindungan hukum atas merek setelah mendaftarkan mereknya. Sedangkan mereka yang lemah belum mendaftarkan merek karena kemampuan dan modal yang minim sulit mendaftarkan mereknya sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum atas mereknya. Jika kesenjangan tersebut di abaikan hingga jarak antara perusahaan-perusahaan besar dengan UMKM makin jauh maka kesejahteraan UMKM makin rendah dan UMKM sulit untuk berkembang. PEMBAHASAN 1. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Abad 21 merupakan era globalisasi, yakni suatu era hilangnya berbagai penghalang dari pergerakan antar negara berbagai barang dan jasa, keuangan, teknologi, modal, budaya pendidikan serta manusia. Dengan demikian dalam era globalisasi akan terjadi proses pengintegrasian ekonomi suatu negara ke dalam ekonomi dunia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu kekuatan pendorong utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Dalam situasi dan kondisi ekonomi yang belum kondusif, pengembangan UMKM dianggap alternatif penting untuk mengurangi beban perekonomian negara. Di samping itu, UMKM juga dipandang mempunyai keunggulan dalam hal fleksibilitas dibanding dengan usaha besar. Hal ini terbukti bahwa UMKM mampu hidup dan berkembang dalam krisis yang melanda Indonesia sejak 1997. UMKM memiliki karakteristik dari segi permodalan yang minim, pemasaran pangsa pasar yang relatif kecil, kurangnya pendidikan dan pengetahuan yang diperoleh oleh pemilik UMKM, tenaga kerja UMKM yang relatif rendah, sistem produksi dan manajmen yang rendah, serta tersebar di seluruh wilayah indonesia. Karakteristik tersebut tidak membuat UMKM menjadi suatu usaha yang dapat dipandang remeh. Terbukti bahwa UMKM merupakan tumpuan Indonesia dalam menghadapi krisis pada tahun 1997. UMKM berperan penting dalam menopang perekonomian Indonesia. Dapat dikatakan UMKM-lah penggerak utama perekonomian nasional. Selama ini, UMKM telah menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang. Selain itu, UMKM menjadi penyumbang terbesar dalam PDB sekaligus penghasil devisa negara melalui ekspor ke luar negeri. Oleh karena itu, UMKM tersebut merupakan hal penting dalam perkembangan ekonomi maka perlu di berdayakan. Sehubungan itu usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diberdayakan dengan cara : a. Penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan b. Pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Penumbuhan iklim usaha tersebut dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek (Pasal 7 UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM) : a. Pendanaan; b. Sarana dan Prasarana; c. Informasi Usaha; d. Kemitraan; e. Perizinan Usaha; f. Kesempatan berusaha; g. Promosi dagang; dan h. Dukungan kelembagaan. Salah satu ketetapan MPR yang dapat di anggap sebagai dasar hukum bagi pengembangan UMKM dan menata kembali perekonomian nasional. TAP MPR RI No IV/1999/tentang arah kebijakan ekonomi, dimana salah satu pertimbangan pokok dalam ketetapan MPR tersebut adalah bahwa memberdayakan usaha kecil menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan usaha yang sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan, lokasi usaha dan juga termasuk HKI. Diketahui bahwa UMKM tetap bertahan sejak beberapa tahun hingga sekarang, bahkan dalam keadaan krisis ekonomi tahun 1997 serta menjadi penyelamat nasional dalam keadaan krisis tersebut. Oleh karena itu UMKM layak mendapat perhatian yang ekstra dari pemerintah agar UMKM dapat berkembang menjadi usaha yang mandiri. Salah satu hal yang cukup penting untuk diperhatikan dalam mengembangkan UMKM adalah HKI. HKI merupakan salah satu instrumen yang penting dan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pengembangan UMKM di Indonesia. Namun demikian, patut di pahami bahwa ketika HKI diterapkan untuk UMKM tentunya harus dilakukan pada bagian-bagian HKI yang potensial dan relevan. Mencermati UMKM-UMKM di Indonesia, maka potensi HKI yang sangat potensial dan relevan terletak pada bagian Merek, baik untuk merek dagang maupun untuk merek jasa 2. HKI DAN HAK MEREK Perkembangan perdagangan melewati batas-batas Negara dan adanya gerakan perdagangan bebas mengakibatkan makin terasa kebutuhan perlindungan hak atas intelektual yang sifatnya lagi tidak timbal balik tapi sudah bersifat antar Negara secara global. Pada akhir abad ke-19, perkembangan pengaturan masalah hak kekayaan intelektual mulai melewati batas Negara. Tonggak sejarahnya dimulai dengan dibentuknya konvensi paris untuk perlindungan internasional milik perdagangan pada tahun 1883. Tidak lama kemudian pada tahun 1886 dibentuk pula sebuah konvensi untuk perlindungan dibidang hak cipta yang dikenal dengan konvensi Bern. Perkembangan selanjutnya timbul keinginan agar terbentuk suatu organisasi dunia untuk hak kekayaan intelektual secara keseluruhan. Melalui konferensi stockholm tahun 1967, telah diterima suatu konvensi khusus untuk pembentukan organisasi dunia untuk hak kekayaan intelektual Convention Establishing the World Intelektual Property Organization (WIPO). WIPO sebagai organisasi hak atas kekayaan intelektual kemudian menjadi pengelola tunggal kedua konvensi tersebut. Suatu tatanan perekonomian dalam perdagangan global, aturan perlindungan HKI dan segala aspeknya dalam perdagangan sudah menjadi aturan main dengan disetujuinya persetujuan TRIP’s Agreement yang telah menjadi bagian dalam persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia. Dalam kenyataan yang harus disadari bahwa dengan keikutsertaan Indonesia dalam WTO telah memberi arti bahwa posisi Indonesia adalah sama dengan Negara lain yang mau tidak mau harus siap dengan kompetisi dalam pasar global. TRIP’s hanyalah sebagian dari keseluruhan system perdagangan yang diatur oleh WTO, dan keanggotaan Indonesia menyiratkan bahwa Indonesia secara otomatis terikat pada TRIP’s. Secara khusus, persetujuan TRIP’s mewajibkan semua anggota WTO untuk menetapkan hukum nasional yang isinya sesuai dengan aturan-aturan baik dalam Konvensi Paris maupun Konvensi Bern. Tujuan TRIPs adalah sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 7 Perjanjian TRIPs, yaitu : “perlindungan dan pelaksanaan hak-hak atas kekayaan intelektual harus memberikan sumbangan bagi kemajuan inovasi teknologi serta pengalihan dengan penyebaran teknologi dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan antara produsen dan pengguna dari pengetahuan teknologi serta dengan cara kondusif bagi kesejahteraan masyarakat dan ekonomi, dan keseimbangan antara HKI dan kewajiban. Prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam TRIPs adalah : 1. Standar Minimum Trips hanya memuat ketentuan-ketentuan minimum yang wajib diikuit oleh para negara anggotanya. Artinya, mereka dapat menerapkan ketentuan-ketentuan yang lebih luas lagi asalkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan TRIPs itu sendiri. 2. National Treatment Prinsip ini menyatakan pada pemberian perlakuan yang sama dalam kaitannya dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual antara warga negara sendiri dengan warga negara lain yang termasuk anggota WTO-TRIPs. 3. Most Favoured National Treatment (MFN) Prinsip ini sudah dikenal dalam WTO Agreement beintikan pengertian bahwa pemberian sesuatu kemanfaatan (advantage), keberpihakan (favour), hak istimewa (privilege) atau kekebalan (immunity) yang diberikan oleh suatu negara anggota kepada warga negara anggota lain harus diberikan langsung (immediately) dan tanpa syarat (unconditionaly) kepada warga negara anggota lain. 4. Teritorial Titik tolak pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual bernaung dalam kedaulatan dan yurisdiksi masing-masing negara. Hak Kekayaan Intelektual diberikan oleh negara atau sub-divisi dalam satu negara, tidak oleh pihak non negara atau lembaga supranasional. 5. Alih Teknologi Alih teknologi merupakan salah satu tujuan pokok TRIPs yang terkandung dalam pasal 7 TRIPs. Dengan Hak Kekayaan Intelektual diharapkan akan terjadi alih teknologi, dengan tujuan (i) pengembangan inovasi teknologi, serta (ii) penyemaian teknologi untuk (iii) kepentingan bersama antara produsen dan menggunakan pengetahuan teknologi, serta dalam (iv) situasi kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, juga (v) keseimbangan antara hak dan kewajiban. 6. Kesehatan Masyarakat dan Kepentingan Publik Yang Lain. Negara anggota dalam menyesuaikan legislasi mereka berdasarkan TRIPs diberi kebebasan untuk mengadopsi langkah-langkah penting bagi perlindungan kesehatan dan gizi masyarakat. Juga pengembangan kepentingan umum di sektor-sektor yang amat penting bagi pengembangan sosial ekonomi dan teknologi. Prinsip-prinsip tersebut harus diikuti oleh anggota WTO-TRIPs dalam melaksanakan pengaturan tentang Hak Kekayaan Intelektual. Dalam pengaturan Hak Kekayaan Intelektual harus bebas dari adanya diskriminasi. Pengaturan yang non diskriminasi diharapkan Hak Kekayaan Intelektual dapat dirasakan oleh semua warga negara dari anggota WTO-TRIPs. Non diskriminasi tersebut terkandung dalam prinsip National Treatment dan Most Favoured National. Perlakuan non diskriminasi harus diberikan oleh negara-negara anggota kepada warga negara anggota lain selayaknya perlakuan yang diberikan kepada warga negaranya sendiri. Jadi adanya perlakuan yang sama antar masing-masing angota terhadap warga negara anggota lainnya (equal treatment). Hak Kekayaan intelektual adalah suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tatanan kehidupan modern . HKI menjadi elemen penting dalam perkembangan UMKM dan perekonomian Indonesia. Pasca ratifikasi WTO, yang didalamnya terdapat ketentuan TRIPs, oleh Indonesia pengaturan HKI menjadi wajib untuk menyesuaikan dengan ketentuan TRIPs tersebut meskipun ketentuan-ketentuan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang di alami oleh indonesia, misalnya kondisi UMKM di Indonesia yang masih sangat asing dengan adanya HKI tersebut. TRIPs tersebut pada awalnya dilatarbelakangi dengan perbedaan kepentingan antara Negara-negara berkembang dan Negara-negara maju. Dalam pertentangan tersebut Negara-negara maju yang memiliki posisi tawar (bargaining position) yang lebih kuat. Akibanya TRIPs yang dihasilkan bersumber ada pandangan atau konsep masyarakat barat yang individualistik dan kapitalistik . Jadi oleh karena itu dirasakan tidak adil bagi Negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dalam konteks Indonesia yang menjadi korban salah satunya adalah UMKM. TRIPs yang memihak kaum kapitalistik tersebut tidak adil bagi UMKM yang berada pada posisi yang lemah. Tugas Negara untuk dapat mensejahterakan UMKM secara adil sesuai dengan tujuan negara yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Kesejahteraan dan keadilan sisoal tersebut tidak hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang memiliki kedudukan yang kuat, tapi juga harus sampai pada mereka-mereka yang memiliki kedudukan lemah yaitu UMKM. Untuk dapat melaksanakan tugasnya tersebut, yaitu mensejahterakan masyarakat, berdasarkan keadilan sosial khususnya bagi pihak yang lemah (UMKM) maka pelaksanaannya dapat didasarkan pada teory of justice yang di kemukakan oleh John Rawls. Jadi seharusnya pengaturan mengenai HKI khusus untuk UMKM harus dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan dan pemberdayaan UMKM tersebut. Hukum dapat mengandung ketidakadilan manakala ia bertentangan dengan gagasan tentang kesejahteraan manusia . HKI menjadi suatu yang berguna atau bermanfaat bagi UMKM dalam membangun atau mendorong perekonomian Indonesia jika penerapan HKI tersebut sesuai dengan karakteristik UMKM. Dalam kaitannya dengan perlindungan HKI terhadap UMKM yang relevan dan potensial adalah dalam bidang merek. Karena hak merek sangat dibutuhkan oleh UMKM untuk dapat meningkatkan pemasaran. Perlindungan merek tersebut sangat dibutuhkan untuk melindungi barang hasil produksi UMKM. Dengan hak merek tersebut UMKM dapat mengembangkan usahanya tanpa adanya rasa takut terhadap pihak lain yang memanfaatkan mereknya, sehingga apabila ada pihak lain yang memanfaatkan mereknya maka dapat di katakan pihak tersebut melakukan pelanggaran merek dan dapat di tuntut secara perdata maupun pidana. Merek menurut UU No 15 Tahun 2001 tentang Merek pasal 1 angka 1 adalah “tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”. Sebuah merek dapat disebut merek bila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup. Maksudnya tanda yang dipakai tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dari perusahaan lain. Untuk mempunyai daya pembeda ini maka merek itu harus dapat memberikan penentuan pada barang yang diperdagangkan atau jasa. Menurut pasal tersebut suatu merek diberikan terhadap barang dan jasa. Hak atas merek menurut pasal 3 menjelaskan bahwa ”Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa seseorang ingin mendapatkan hak khusus dalam arti merek yang mana merek tersebut hanya dapat digunakan oleh dirinya sendiri maka orang tersebut harus mendaftarkan mereknya tersebut ke Kantor Merek. Hak yang diberikan terhadap merek merupakan hak yang bersifat eksklusif, artinya untuk suatu merek tertentu hanya diberikan kepada orang tertentu pula. Jangka waktu perlindungan hukum terhadap merek yang sudah terdaftar adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang dengan masa yang sama. artinya pemilik merek memiliki hak eksklusif terhadap mereknya selama 10 tahun dan pihak lain yang tidak berhak menggunakan merek yang sudah terdaftar tersebut selama merek tersebut masih dalam masa perlkundungan hukum 10 tahun. Perpanjangan perlindungan merek menurut pasal 35 ayat 2 UU No 15 Tahun 2001 mengintruksikan dalam jangka 12 bulan sebelum masa perlindungan habis pemilik merek seharusnya sudah melakukan pendaftaran perpanjanga perlkindungan merek. Dalam perjalanan bisnis penggunaan merek tidak jarang membuat iri atau tergiur orang lain atas kesuksesan atau keterkenalan merek tersebut di masyarakat. Dalam keadaan tersebut dapat memudarkan kesadaran hukum orang lain yang mengakibatkan pelanggaran merek. Pelanggaran terhadap merek terjadi jika pihak lain atau orang lain meniru atau memalsukan merek terdaftar baik pada pokoknya atau keseluruhannya, selain itu pelanggaran merek juga terjadi jika merek tiruan itu atau merek palsu tersbut menyesatkan konsumen pada saat membeli merek yang terdaftar. Jadi pelanggaran merek bukan hanya meniru atau membuat merek yang mempunyai persamaan pada pokonya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar tetapi merek tiruan tersebut dapat menyesatkan konsumen atau orang lain ketika ingin membeli barang dengan merek terdaftar di kontor merek. Pelanggaran terhadap hak merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan mencoba meniru, atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal dimasyarakat. Tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat, baik itu pihak produsen maupun pihak konsumennya, selain itu pula Negara pun dirugikan. Tindakan pelanggaran merek tersbut dapat mengakibat suatu persaingan yang tidak jujur dalam pasar, karena orang lain mendompleng merek yang sudah terkenal dalam masyarakat. Persaingan tidak jujur tersebut dengan sendirinya bersifat melawan hukum karena undang-undang dan hukum memberikan perlindungan terhadap pergaulan yang tertib dalam dunia usaha jadi pemakaian merek tanpa izin tersbut adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Persaingan tidak jujur (unfair competition) sangatlah tidak diharapkan terjadi. Pasal 10bis dari konvensi paris memuat ketentuan bahwa Negara peserta uni paris terikat untuk memberikan perlindungan yang efektif agar tidak terjadi persaingan yang tidak jujur. Dalam ayat keduanya ditentukan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan honest practices industrial an commercial matter dianggap sebagai perbuatan persaingan tidak jujur. Sedangkan ayat tiganya menentukan bahwa khususnya akan dilarang :”semua perbuatan yang dapat menciptakan kekeliruan dengan cara apapun berkenaan dengan asal usul barang atau berkenaan dengan usaha-usaha industrial dan komersial dari seseorang pengusaha yang bersaingan”. Jadi pelanggaran terhadap merek apabila tindakan-tindakan dan indikasi-indikasi yang dapat mengacaukan public berkenaan dengan sifat dan asal-ususl suatu barang. 3. SISTEM KONSTITUTIF BAGI UMKM Merek merupakan instrumen penting dalam menciptakan suatu persaingan usaha yang sehat. Kondisi pasar yang sehat dapat meningkatkan mutu dan kualitas produk yang dihasilkan oleh produsen. Pemberian perlindungan merek tersebut secara umum adalah untuk mencegah unfair competition atau persaingan usaha tidak wajar, karena tidak adil jika karya dari hasil pemikiran manusia (merek) yang telah mengorbankan baik biaya, waktu serta tenaga tidak diberikan perlindungan hukum.Atas dasar alasan tersebut maka selayaknya suatu merek diberikan perlindungan hukum dan pihak lain dilarang menggunakan merek tersebut tanpa seizin pemiliknya. Pelanggaran terhadap merek tersebut merugikan pemilik merek. Jadi dasar pemberian perlindungan hukum terhadap HKI adalah untuk mencegah persaingan tidak wajar atau unfair competition yang dapat merugikan pemilik hak. Agar tujuan perlindungan merek tersebut tercapai maka perlu adanya kepastian hukum dalam perlindungan merek. kepastian hukum tersebut terwujud dalam sistem konstitutif yang dianut dalam Undang-undang No 15 Tahun 2001. Dalam undang-undang tersebut menganut sistem konstututif untuk mendapatkan perlindungan merek. Artinya bahwa pihak yang mendaftar pertama adalah pihak yang mendapatkan hak merek. Jadi hak eksklusif diberikan kepada pihak pertama yang mendaftarkan mereknya di kantor merek. Sistem konstitutif tersebut diterapkan oleh Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek dikarenakan sistem konstitutif tersebut mengandung kepastian hukum. Pihak yang mendaftarkan pertama atas suatu merek maka pihak tersebut berhak atas merek tersebut dan berhak memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan merek tersebut. Pihak tersebut juga berhak menuntut pihak lain yang memanfaatkan mereknya tanpa izin. Sistem konstitutif tersebut memiliki keunggulan lebih daripada sistem deklaratif, yaitu adanya kepastian hukum. Dengan sistem konstitutif tersebut maka persaingan curang atau unfair competition dapat di cegah. Karena kepastian hukum terdahap perlindungan hukum merek memberi hak pada pemilik merek untuk menuntut pihak yang melakukan pelanggaran merek berupa peniruan atau pendomplengan merek. Ketentuan persaingan curang atau unfair competition tersebut termuat dalam pasal 10bis dari konvensi paris yang menetukan bahwa “the countries of the union are bound to assure to nationals of such countries effect protection against unfair competition” Jadi peserta Uni Paris terikat untuk memberikan perlindungan yang efektif agar tidak terjadi persaingan usaha curang atau unfair competition. Dalam ayat kedua pasal 10bis konvensi paris menyatakan bahwa “the act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matter constitutes an act of unfair competition” Jadi tiap-tiap perbuatan yang bertentangan dengan kejujuran dalam praktek industri dan perdagangan dapat dianggap sebagai perbuatan persaingan curang atau unfair competition. Ketentun dalam pasal 10bis konvensi paris tersebut jelas bahwa persaingan curang dilarang. Sistem konstitutif dengan kepastian hukumnya dapat mencegah persaingan curang tersebut. Sistem konstitutif yang ada dalam Undang-undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut harus dilaksanakan oleh semua pihak, baik pihak yang memiliki ekonomi kuat maupun pihak yang berada dalam ekonomi lemah. Pendaftaran merek harus melawati berbagai administrasi yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang No 15 tahun 2001 tentang merek dan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 1993 tentang tata cara permintaan pendafataran merek. Sedangkan mengenai biaya pendaftaran diatur dalam Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan tersebutlah yang melandasi untuk melakukan pendaftaran merek. Dengan dianutnya sistem konstitutif maka semua pihak harus melakukan pendaftaran dengan memenuhi persyaratan administrasi, prosedur, dan biaya yang telah ditentukan meskipun persyaratan tersebut rumit dan mahal. Penerapan sistem konstitutf secara mereta, baik pada pihak yang memiliki ekonomi kuat maupun pihak yang dalam kondisi ekonomi lemah, dapat dikatakan kurang adil. Ketidakadilan tersebut karena kedua pihak tersebut berada dalam posisi yang berbeda satu sama lain. Disatu pihak mereka berada dan memiliki ekonomi yang kuat (pihak yang beruntung), sedangkan pihak yang lain berada dalam posisi ekonomi yang lemah atau rendah (pihak yang kurang beruntung). Kedua pihak juga memiliki kemampuan intelektual dan pengetahuan yang tinggi sedangkan pihak yang lain memiliki kemampuan intelektual dan pengetahuan yang rendah. Memang dalam TRIPs terdapat ketentuan tentang non-diskriminasi. Ketentuan tentang non-diskriminasi terdapat pada prinsip National Treatment dan Most Favoured Nation (MFN). Menurut prinsip National Treatment tersebut mewajibkan tiap negara anggota untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap warga negara anggota lainnya sama seperti perlakuan yang diberikan terhadap warga negaranya sendiri dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Kemudian dalam prinsip Most Favoured Nation (MFN) menyatakan bahwa apabila suatu negara memberikan perlakuan yang menguntungkan, kemudahan, atau keistimewaan kepada negara salah satu negara anggota, maka harus diberikan perlakuan yang sama kepada semua warga negara anggota WTO. Jadi prinsip dasar WTO, yaitu perlakuan non-diskriminasi antar negara (most favoured nations), dimana negara-negara anggota dilarang memberikan perlakuan berbeda kepada sesama negara anggota WTO; prinsip non-diskriminasi di tingkat nasional (national treatment), yaitu negara anggota dilarang memberikan perlakuan berbeda antara warga lokal dengan warga asing; prinsip transparansi, dimana negara-negara anggota harus selalu mengumumkan perubahan-perubahan kebijakan atau aturan berkaitan dengan seluruh perjanjian WTO kepada seluruh anggota. Kedua prinsip tersebut mengandung maksud non diskriminasi terhadap semua wargan negara anggota WTO-TRIPs. Perlakuan non diskriminasi tersebut juga harus diberikan oleh Indonesia sebagai anggota WTO-TRIPs kepada warga negaranya maupun warga negara anggota WTO-TRIPs yang lain. Perlakuan non diskriminasi tersebut juga termasuk pada penerapat sistem konstitutif yang dianut dalam Undang-undang Merek No 15 Tahun 2001. Perlakuan non diskriminasi tersebut juga termasuk dalam prosedur, tata cara serta biaya pendaftaran. Jadi semua persyaratan baik prosedur, tata cara maupun biaya pendaftaran merek tersebur harus diterapkan secara mereta tanpa terkecuali. Perlakuakn non diskriminasi tersebut tidak membedakan antara pihak yang kuat maupun pihak yang lemah, semua diperlakukan sama dalam penerapan sistem konstitutif. Perlakuan non diskriminasi tersebut pada kenyataan malah menimbulkan ketidak adilan terhadap mereka yang lemah, yaitu UMKM. perlakuan non diskriminasi tersebut tidak sejalan dengan pandangan John Rawls, yang apabila terdapat ketidaksamaan yang mengakibatkan munculnya dua pihak yaitu pihak yang kuat dan pihak yang lemah, maka pihak yang lemah perlu mendapat perhatian khusus dan bantuan yang seperlunya agar sejajar dengan mereka yang kuat. Ketidak adilan akibat perlakuan non diskriminasi tersebut mengakibatkan kesejahteraan umum menjadi terganggu. Karena perlakuan non diskriminasi tersebut mengakibatkan mereka yang berada pada posisi lemah makin tersingkirkan oleh mereka yang berada pada posisI kuat. Dalam penerapan sistem konstitutif yang dianut oleh Undng-undang Merek No 15 Tahun 2001 ditujukan kepada semua pihak tanpa terkecuali. Perlakuan yang sama yang diberikan oleh pemerintah melalui Undang-undang tersebut tidak mewujudkan keadilan. Perlakuan yang sama antara pihak yang kuat dengan pihak yang lemah yaitu UMKM tidak mewujudkan keadilan. Karena dalam perlakuan tersebut adanya salah satu pihak yang menderita, yaitu mereka yang berada pada posisi lemah. Penerpan sistem konstitutif secara mereta membuat mereka yang dalam posisi lemah kurang mendapatkan keadilan. Dalam penerapan sistem konstitutif tersebut terjadi penafsiran yang berbeda antara pihak yang kuat dan pihak yang lemah. Mereka yang dalam posisi kuat menggangap penerapan sistem konstitutif tersebut adalah adil, karena dengan sistem konstitutif tersebut si pemilik merek merasa dihargai atas jerih payahnya dalam membuat merek dan meciptakan reputasi atas merk tersebut. Jadi adil jika pihak lain tidak boleh menggunakan merek terdaftar secara tanpa izin. Sedang bagi mereka yang berada dalam posisi lemah menggangap penerapan sistem konstitutif tersebut kurang mewujudkan keadilan. Sistem konstitutif tersebut tidak memihak pada pihak yang lemah (UMKM) karena tidak sesuai dengan karakteristik UMKM yang lemah. Persyaratan, prosedur, serta biaya pendaftaran yang mahal membuat sistem konstitutif tersebut tidak memihak pada UMKM. Pandangan menganai keadilan sosial sama seperti konsep keadilan yang dicetuskan oleh John Rawls. Keadilan menurut John Rawls terdiri dari 2 (dua) prinsip. Prinsip pertama adalah prinsip kesamaan dan prinsip kedua adal prinsip ketidaksamaan. Prinsip kesamaan tersebut menurut John Rawls bahwa keadilan tersebut harus dirasakan secara merata oleh semua masyarakat. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kebebasan dasar warga negara adalah kebebasan politik bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berfikir, kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan mempertahankan hak milik (personal), dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh konsep rule of law. Prinsip kedua adalah prinsip ketidaksamaan. Prinsip ketidak samaan ini berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan kepada seluruh warga negara. Dalam pendistribusian tersebut terdapat dua golongan, yaitu golongan yang beruntung dan golongan yang tidak beruntung. Prinsip ketidaksamaan menurut konsep keadilan menurut John Rwals lebih mengutamakan pada pihak yang kurang beruntung, dalam hal ini adalah UMKM Konsep keadilan menurut John Rawl relevan dalam pemberian kesempatan pada pihak yang kurang beruntung. Kesempatan tersebut diberikan dalam kepemilikan hak milik, dalam hal ini adalah hak merek. Kepemilikan hak merek harus juga dapat dirasakan oleh merek yang kurang beruntung. Konsep keadilan seperti inilah yang diharapkan oleh UMKM yang tergolong sebagai pihak yang lemah atau kurang beruntung. Untuk mewujudkan sistem kontitutif yang adil maka konsep keadilan menurut John Rawls perlu mendapat perhatian khusus dalam penerapan sistem konstitutif. Selama ini sistem konstitutif hanya dapat dirasakan oleh pihak yang beruntung atau kuat. Mereka yang memiliki modal besar dan pengetahun tentang merek yang cukup lebih berpeluang besar untuk mendapatkan hak merek. Keadilan John Rawls dapat menjadi patokan bagi pemrintah untuk melakukan intervensi dalam mengeluarkan kebijakan. Kebijakan tersebut harus dapat dirasakan oleh semua pihak dan terutama menjadi perhatian adalah pihak yang tersisi atau lemah. Dengan membiarkan UMKM sebagai pihak yang lemah dalam pasar bebas atau globalisasi seperti sekarang makin membuat mereka menjadi lebih menderita. Disinilah peran atau campur tangan pemerintah diperlukan untuk membantu pihak yang lemah, yaitu UMKM. Intervensi pemerintah dapat dengan membuat suatu kebijakan yang dapat membantu UMKM dalam melakukan pendaftaran merek. Kebijakan tersebut adalah berupa keringan atau perlakuan khusus bagi UMKM dalam melakukan pendaftaran merek. Dengan adanya perlakuan khusus dari pemerintah maka kedudukan UMKM sebagai pihak yang lemah dapat terangkat. Sehingga kedua belah pihak, yaitu pihak yang kuat dan pihak yang lemah (UMKM), sama-sama merasakan sistem konstitutif dalam hukum merek. Kebijakan pemerintah yang memberikan perlakuan khusus terhadap pihak yang lemah (UMKM) tersebut bukanlah suatu diskriminasi. Perlakuan khusus tersebut merupakan wujud penerapan dari keadilan sosial yang terkandung dalam UUD 45. Dalam pasal 33 UUD 45 terkandung makna demokrasi ekonomi yang bercita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia (social justice) yang memandang kepemihakan (parsialisme, special favour) terhadap yang lemah, yang miskin dan yang terbelakang mendapat perhatian dan perlakuan khusus kearah pemberdyaan. Parsialisme tersebut bukanlah sikap diskriminasi, melainkan memberi makna positif pada doktrin kebersamaan dalam asas kekeluargaan di Indonesia. Disinilah titik tolak untuk menegaskan efesiensi ekonomi berdimensi kepentingan sosial. Konsep keadilan John Rawls dapat menjadi patokan ketika merek dalam tahap pendaftaran. Mereka yang lemah kurang berpeluang mendapatkan perlindungan merek karena proses pendaftaran yang menyulitkan pihak lemah kurang beruntung tersebut. Hal ini yang perlu menjadi perhatian khusus oleh pemerintah atau negara guna menciptakan keadilan sosial bagi semua warga negara untuk mewujudkan tujuan negara yaitu kesejahteraan umum. Nilai keadilan John Rwals yang dijelaskan diatas dapat kita lihat bahwa lebih menitikberatkan pada pihak yang tersisih atau kurang beruntung. Konsep tersebut sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang tercantum dalam pancasila sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan sosial in guna untuk mewujudkan tujuan negara yang diamanatkan dalam UUD 45 alenia ke-4 yaitu mewujudkan kesejahteraan umum. Tujuan keadilan sosial ialah menyusun suatu masyarakat yang seimbang dan teratur dimana semua warga negaranya mendapat kesempatan untuk membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah kedudukannya mendapat bantuan seperluanya. Dalam hal ini UMKM yang menjadi pihak tersisih atau kurang beruntung perlu mendapat perlakuan khusus dari negara. Perlakuan khusus tersetbut adalah mengenai pendaftaran merek. Sistem konstitutif sebenarnya suatu sistem yang baik, karena sistem konstitutif tersebut memunculkan kepastian hukum terhadap hak merek. Tetapi sistem konstitutif tersebut kurang adil bagi UMKM jika ketentuan-ketentuan menganai permohonan pendaftaran merek menyulitkan UMKM. Dengan kata lain sistem konstitutif belum tepat bagi UMKM jika ketentuan-ketentuan mengenai permohonan pendaftaran merek masih lebih menguntungkan pihak yang kuat dan menyulitkan pihak yang lemah yaitu UMKM. Belum adanya keringanan yang diberikan oleh pemerintah baik melalui pertauran perundang-undangan membuat sistem konstitutif tidak berjalan mulus terhadap UMKM. Akibatnya timbul ketidak adilan terhadap UMKM. PENUTUP Simpulan Perlindungan hukum terhadap merek pada dasarnya adalah untuk mencegah terjadinya unfair competition. Wujudnya adalah mencegah atau melarang orang lain atau pihak lain untuk melakukan pelanggarang merek berupa pemanfaatan atau pemboncengan merek milik orang lain. Untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan menciptakan kepastian hukum dalam perlindungan merek. Kepastian hukum tersebut diwujudkan dalam sistem konstitutif yang didasarkan dalam pasal 3 Undang-undang Merek No 15 Tahun 2001. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa hak atas merek hanya diberikan kepada merek yang terdaftar. Artinya untuk mendapatkan hak merek maka pemilik merek harus mendaftarkan mereknya ke Kantor Merek. Jadi hak atas merek diberikan atas dasar pendaftaran. Sistem konstitutif tersebut diberlakukan untuk menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum yang diberikan oleh sistem konstitutif tersebut melalui pendaftaran merek. Karena dengan pendaftaran tersebut merek tercatat dan diberikan sertifikat sebagai bukti bahwa merek tersebut milik orang tertentu. Sistem konstitutif yang didasarkan pada Undang-undang Merek No 15 Tahun 2001 tersebut secara eksplisit dapat dikatakan bahwa sistem konstitutif tersebut berlaku bagi semua pihak yang ingin mendapatkan hak merek. Jadi penerapan sistem konstitutif tersebut secara mereta baik bagi merek yang lemah maupun merek yang kuat. Penerapan sistem konstitutif terhadap secara mereta baik terhadap pihak yang lemah (UMKM) maupun pihak yang kuat dirasa tidak adil. Ketidak adilan tersebut adalah penyamarataan semua persyaratan, prosedur, serta biaya pendaftaran merek. Persyaratan dan prosedur yang rumit serta mahalnya biaya pendaftaran menjadi kendala UMKM untuk melakukan pendaftaran merek. Diketahui bahwa UMKM tersebut memiliki karakteristik yang lemah baik dari segi ekonomi maupun pengetahuan terhadap merek. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan mereka yang berada pada posisi yang kuat. Penyamarataan tersebut makin membuat UMKM termarginal dalam dunia usaha. Padahal kita ketahui bahwa merek jika dikaitkan dengan fungsi merek yaitu sebagai tanda pengenal, sarana promosi, dan jaminan mutu barang dapat meningkatkan daya saing UMKM. Termarjinalnya UMKM membuat UMKM tidak dapat berkembang. Keadaan tersebut dapat berdampak pada perekonomian nasional, karena diketahui bahwa UMKM merupakan roda penggerak perekonomian nasional. Penyamarataan sistem konstitutif tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh prinsip non diskriminasi yang ada pada TRIPs yang diatur dalam artikel 3 dan artikel 4. Pada prinsip tersebut dikatakan bahwa penerapan aturan-aturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual harus diberlakukan tanpa adanya dikriminasi, artinya sama terhadap semua pihak. Perlakuan tersebut justru merugikan bagi pihak yang lemah (UMKM). Sistem konstitutif yang sekarang secara implisit hanya berpihak pada mereka yang kuat. Menurut John Rawls dalam prinsip keduanya dikatakan bahwa apabila terdapat situasi ketidaksamaan maka perlakuan khusus harus diberikan terhadap pihak yang lemah. Dalam kaitannya terhadap penerapan sistem konstitutif, prinsip tersebut mengisyaratkan adanya perlakuan khusus dalam pendaftaran merek bagi UMKM. Namun, perlakuan khusus tersebut sampai saat ini belum ada. Belum adanya perlakuan khusus terhadap UMKM dalam hal pendaftaran merek membuat sistem konstitutif tidak berjalan efektif. Jadi pada dasarnya sistem konstitutif merupakan sistem yang baik karena didalamnya terdapat kepastian hukum dalam perlndngan merek, namun dalam penerapannya terdapat ketidakadilan. Ketidak adilan tersebut adalah penyamarataan seluruh prosedur, persyaratan serta biaya pendaftaran merek. penyamarataan tersebut menimbulkan ketidakadilan terhadap UMKM yang memiliki kemamuan yang lemah atau rendah. Kemampuan UMKM tersebut dihadapkan pada prosedur dan persyaratan pendaftaran merek yang rumit serta biaya pendaftaran yang mahal. Dengan kemampuan yang lemah tersebut UMKM perlu perlakuan khusus dalam hal pendaftaran merek. Namun selama belum adanya suatu perlakuan khusus dari pemerintah dalam hal keringanan untuk melakuakan pendaftaran merek bagi UMKM. Sehingga sistem konstitutif tersebut dapat dikatakan belum tepat dan tidak efektif penerapannya terhadap UMKM. DAFTAR PUSTAKA Agus Sardjono, Membumikan HKI di Indonesia, Bandung, CV. Nuansa Aulia, 2009 Achamd Ze Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Bandung, PT Alumni, 2005, Budi Agus Riswadi dan Siti Sumariah, Masalah-masalah HAKI Kontemporer, yogyakarta, Gitanagari, 2006 C. Ria Budiningsih, Diktat Kuliah Hak Kekayaan Intelektual, Unpar 2006. Ina Primiana, menggerakkan sektor riil UKM & Industri, Bandung, Alfabeta, 2009 John Rawls, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006 Kirdi Dipoyudo, Keadilan Sosial, jakarta, CV. Rajawali, 1985 M. Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Kekayaan Intelektual sejarah, teori, dan prakteknya di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2003 M. Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Kekayaan Intelektual sejarah, teori, dan prakteknya di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2003 Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995 Sri Edi Swasono, Kerakyatan, Demokrasi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, dalam seminar implementasi pasal 33 dan pasal 34 UUD 45, jakarta, 6 Agustus 2008 Tri Wismiasari, Muchsin Saggaff Shihab, Wijaya Adidarma, Hambatan Ekspor Ukm Indonesia, jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2008 Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, P.T. Alumni, Bandung, 2006 INTERNET http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi?.ucid=2663&ctid=23&id=2077&type=2, oleh S Hadysusanto, diakses pada tanggal 6 september 2010. http://mahmafhuii.blogspot.com/2008/08/ukm-hki-dan-perlindungan-merek.html , oleh Loud, di akses pada tanggal 28 januari 2010.
Alamat Penerbit/Redaksi:

Jl.Rangga Gading No. 8  Bandung 40116. Telp (022) 4203368- (022) 4264066; ext. 319 dan 129 Fax 022-4264066.

web http://hukum.unisba.ac.id/syiarhukum,

email syiarhukum.unisba@yahoo.co.id

Bank BNI Syariah Capem Unisba  Rek. No. 0201121960 a.n. Nurul Chotidjah.