Tools
Search
Register Login

KAJIAN ATAS KEMUNGKINAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT INTERNASIONAL

Oleh: Oentoeng Wahjoe*) Abstrak Masalah ekologi dan perlindungan lingkungan laut diyakini sebagai suatu hal yang bukan saja patut mendapat perhatian dan pemikiran, tetapi bahkan patut segera diambil langkah-langkah nyata. Langkah nyata dan tegas dibutuhkan, dikarenakan pencemaran laut bukan hanya disebabkan oleh kegiatan normal di laut tetapi juga disebabkan oleh kegiatan- kegiatan yang sebenarnya dilarang karena menyebakan pencemaran berat yang mengglobal dan sangat berbahaya bagi lingkungan laut dan kehidupan umat manusi. Salah satu bentuk pencemaran tersebut adalah percobaab senjata nuklir di bawah laut. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang sebenarnya dilarang oleh hukum internasional tersebut tentunya tidak hanya diterapkan prinsip tanggung jawab negara saja, karena bentuk pencemaran tersebut merupakan tindak pidana internasional. Mengahadapi kenyataan tersebut maka apakah mungkin penerapan tanggung jawab negara terhadap tindak pidana lingkungan internasional seperti bentuk tanggung jawab negara yang lebih berat lagi sebagaimana tanggung jawab negara atas pelanggaran berat terhadap perdamaian dan keamanan internasional yaitu penerapan sanksi internasional oleh PBB. 1. Pendahuluan Sebagaimana dikatakan oleh Komar Kantaatmadja bahwa masalah polusi laut merupakan perhatian serius bagi kita1. Masalah-masalah ekologi dan perlindungan lingkungan laut diyakini sebagai suatu hal yang bukan saja patut mendapat perhatian dan pemikiran, tetapi bahkan patut segera diambil langkah- langkah nyata untuk diamalkan. Langkah perlindungan lingkungan laut harus dilakukan secara internasional, karena masalah laut merupakan masalah internasional. Bentuk langkah nyata tersebut dapat dilakukan dengan melalui pengaturan yang lebih ketat dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan lingkungan laut internasional. Bentuk penegakan hukum tersebut berupa sanksi hukum yang berat terhadap negara yang melakukan perusakan ekologi dan pelanggaran terhadap perlindungan lingkungan laut internasional. Penegakan dan sanksi hukum yang berat tersebut dimaksudkan selain untuk penjeraan juga untuk mencegah tindakan negara yang jelas-jelas perbuatannya melanggar hukum internasional. *) Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung 1 Komar Kantaatmadja, Bunga Rmpai Hukum Lingkungan Laut Internasional, Alumni, Bandung, 1982, hlm.1 Masalah-masalah ekologi dan perlindungan lingkungan laut serta bentuk- bentuk pencemaran lingkungan laut internasional, sebenarnya sudah banyak diatur dalam berbagai konvensi internasional, khususnynya konvensi hukum laut, baik sebelum maupun sesudah Konvensi Hukum Laut 1982. Terhadap negara yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan laut internasional tersebut dapat diterapkan prinsip tanggung jawab negara (state responsibility). Penerapan prinsip tanggung jawab negara tersebut bukan dimaksudkan untuk bentuk-bentuk pencemaran lingkungan laut internasional atau pelanggaran terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan laut internasional yang dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum internasional (internationally wrongful act) yang tergolong kepada pelanggaran berat terhadap perlindungan masyarakat internasional secara keseluruhan (erga omnes) atau tindak pidana internasional (international crimes). Larangan pelanggaran terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan atau erga omnes violation sebenarnya secara prinsip telah diatur oleh hukum internasional2 dan sekarang sedang dicoba untuk diatur secara unifikasi dalam Draft Article on the Origin of State Responsibility1980 (selanjutnya Draft Articles). Pasal 19 Draft Articles menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum internasional (internationally wrongful act) yang nyata-nyata melanggar secara serius terhadap perlindungan masyarakat internasional secara keseluruhan (erga omnes violation) merupakan tindak pidana (crime). Pasal 19 Draft Articles juga menyebutkan ada empat tindak pidana internasional (international crime) yaitu pelangaran perdamaian dan keamanan dunia, pelanggaran terhadap hak menentukan nasib sendiri dari suatu bangsa, pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta pelanggaran terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, yaitu pencemaran lingkungan laut dan udara3. Beberapa bentuk perbuatan melawan hukum secara serius terhadap perlindungan masyarakat internasional yang diatur dalam Draft Article tersebut 2 Masalah pelanggaran berat terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan (a serious breach of international obligation of essential importence for international communities as a whole) atau orga omnes violation dalam Putusan mahkamah Internasional terhadap Barcelona Traction Case 1973. Lihat lebih jauh dalam Dixon, Martin & Robert Mccorquodale, Cases & Materials on International Law, 2nd Ed., Blackstone Press Ltd., London, 1991, 93, 111, 212, 488 dan 492 3 Sedangakan bentuk implementasi dari keempat kepentingan masyarakat internasional tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 3 Draft Articles sebagai berikut : Subject to paragraph 2, and on the basis of the rules of international law inforce, an international crime my result, inter alia, from: (a) a serious breach of international obligation of essential importence for maintenance of international peace and scurity, such as that prohibiting aggression; (b) a serious breach of international obligation of essential importance for safeguarding the right of self-determination of peoples, such as that prohibiting the establishment or maintenance by force of colonial domination; (c) a serious breach on a widespread scale of an international obligation of essential importance for safeguarding the human being, such as those prohibiting slavery, genocide and apartheid; (d) a serious breach of international obigation of essential importance for the safeguarding and preservation of the human environment, such as thse prohibiting massive pollurion of the atmosphere or of the seas (cetak tebal – penulis). Diambil dari DRAFT ARTICLES ON STATE RESPONSIBILITY ADOPTED BY THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION ON FIRST READING- Draft Articles 1 to 5 of Part 1 are Published in YILC 1980, vol. II (Part 2), pp. 30-34. Draft Articles 1 to 5 of Part 2 are published in the Report of the International Law Commission on the Work of its Thirty- seventh Session (1985), doc. A/40/10, p.p 52-55. dalam U.N. doc. A/C. 6/SR. 26, 1985. sebenarnya telah terjadi dalam kehidupan masyarakat internasional dan sudah ada bentuk sanksinya dari lembaga yang melaksanakan sanksinya4. Khususnya pelanggaran di bidang keamanan dan perdamaian dunia, masyarakat internasional telah mengalami beberapa kasus pelanggaran internasional (internasionally wrongfull act atau breach of internasional peace and security) yang berdasarkan Pasal 19 Draft Article merupakan tindak pidana internasional (international crime). Tindak pidana internasional yang pernah terjadi adalah agresi yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap Korea Selatan. Berdasarkan Resolusi PBB, Dewan Keamanan menerapkan sanksi berupa kekuatan bersenjata terhadap Korea Utara. Sanksi berupa serangan militer oleh Pasukan PBB yang dipimpin oleh Jendral McArtur yang berkedudukan di Tokyo dimaksudkan untuk menghukum dan menghentikan penyerbuan Korea Utara karena telah melanggar the Thirty-eighth Parallel. Penghukuman terhadap tindak pidana internasional ini juga penah dikenakan terhadap Irak berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan No. 678 tanggal 29 November 19905. Sanksi tersebut dilakukan karena Irak melakukan tindak pidana internasional berupa agresi terhadap Kuwait6 Sebagaiman telah disbutkan di atas bahwa pelanggaran terhadap pelestarian lingkungan hidup yang akibatnya menyebabkan kerugian bagi kepentingan umat manusia secara keseluruhan (erga omnes violation) adalah merupakan tindak pidana internasional, dengan demikian tindakan negara dapat dipertanggung jawabkan secara pidana (criminal responsibility of State). Bentuk perwujudan dari pelangaran terhadap pelestarian lingkungan hidup dan kemungkinan negara dapat dipertanggung jawabkan secara pidana adalah bentuk kegiatan yang nyata-nyata pasti menyebabkan pencemaran berat dan serius terhadap perlindungan lingkungan hidup umat manusia secara keseluruhan. Berkaitan dengan pelangaran berat terhadap pelestarian lingkungan hidup atau menurut Pasal 19 Draft Articles tersebut menurut hemat penulis juga sudah terjadi seperti adanya percobaan dan penggunaan senjata nuklir yang bertentangan dengan hukum internasional dan bentuk penggunaan energi nuklir lainnya yang tidak melalui studi kelayakan dan pengaman yang sangat memadai.. Percobaan senjata nuklir sendiri sebenarnya dilarang berdasarkan ketentuan Test Ban Treaty 1963. Namun demikian hal itu sering dilanggar, karena berdasarkan pengalaman larangan percobaan senjata nuklir ini sering dilanggar oleh negara-negara, khususnya percobaan senjata nuklir di bawah tanah dan di laut (under water). Untuk mencegah hal tersebut tentunya tidak hanya menerapkan prinsip tanggung jawab negara (state responsibility) saja, tetapi perlu diterapkan tanggung jawab pidana, walaupun upaya ini merupakan upaya terakhir (ultimum remedium). Dari uraian tersebut di atas maka timbul permasalahan sebagai berikut: 4 Lihat lebih jauh Harris, D.J., Cases and Materials on International Law, Sweet & Maxwel, London, 1990, hlm. 882 5 Lihat U.N. Doc. S/RES/678 (1990). Bandingkan Oschar Schachter, “Authorized Uses of Force by United Nations and Regional Organizations” dalam Damrosch, Lori Fisler and David J. Scheffer, Law and Force in the New International Order, Westview Press, San Fransisco, 1991, hlm. 67 1) Bilamana pencemaran lingkungan laut merupakan tindak pidana internasional (international crime) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Draft Article? 2) Sejauhmana ketentuan hukum laut internasional mengatur tentang pelanggaran berat terhadap pelestarian lingkungan laut internasional ? 3) Bagaimanakah penerapan tanggung jawab negara terhadap pencemaran lingkunan laut yang termasuk katagori tindak pidana ( criminal responsibility of state) tersebut ? 2. Tanggung Jawab Negara Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Internasional a. Perkembangan Konsep Tanggung Jawab Negara Terhadap Tindak Pidana Internasional (State Responsibility for International Crimes). 1) Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab Negara. Menurut Malcolm N. Shaw7 ada dua faktor yang dapat menimbulkan tanggung jawab negara (state responsibility. Dua faktor mendasar yang dapat dijadikan tolok ukur bahwa suatu perbuatan dapat menimbulkan pertanggungjawaban negara, pertama adanya kewajiban internasional yang berlaku di antara para pihak (pihak yang bertanggung jawab dan pihak menuntut tanggung jawab, penulis) dan kedua adanya suatu tindakan atau ketidakbertindakan (omission) yang melanggar kewajiban. Sedangkan menurut Brownlie perbuatan yang dapat menimbulkan tanggung jawab adalah tindakan melawan hukum (illegal acts)8. Kemudian dia menegaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (illegal acts)9 adalah perbuatan yang melanggar perjanjian (internasional) dan melanggar kewajiban hukum10. Starke dalam mengkategorikan timbulnya tanggung jawab negara tersebut mengatakan bahwa tanggung jawab negara mencakup perbuatan yang lebih luas lagi, yaitu karena melanggar suatu perjanjian dan tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan oleh perjanjian, serta tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap negara atau warga negara lain11. Lebih lanjut Starke mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut di atas timbul karena suatu tindakan (acts) atau berdiam diri (omission - tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan) 12. Pengaturan masalah tanggungjawab berkembang melalui hukum kebiasan internasional dan prinsip-prinsip hukum internasional yang timbul atau terlahir dari praktek peradilan internasional atau hasil dari putusan para hakim ternama 7 Malcolm N. Shaw, International Law, 2nd., Grotius Publication Ltd. , Llandysul, Dyfed, 1986, hlm. 406 8 Ian Brownlie, Principle of Public International Law, ed. 3th ., Clarendon Press, Oxford, 1983, hlm. 432 9 Istilah ilegal act dapat dipadankan menjadi “perbuatan atau tindakan melawan hukum”, karena kata ilegal diartikan sebagai melawan hukum atau tindakan yang tidak sah. Lihat Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, Centenial Edition (1891 - 1991), St. Paul Minn, West Publishing Co., 1991, hlm.512 10 Id., hlm 433 11 Starke, J.G, Introduction to International Law, 8th., Butterworths, London, 1989, hlm. 318 dalam memutuskan perkara. Seperti apa yang dikemukakan oleh Hakim Huber, bahwa :13 “responsibility is the necessary corollary of right. All right of an international character involve international responsibility”. Sedangkan yang lebih tegas lagi adalah putusan Mahkamah Internasional Permanen dalam Chorzow Factory Case yaitu bahwa,14 “it is a principle of international law and even general conception of law, that any breach of an engagement involves an obligation to make reparation”. Dengan demikian jelas bahwa tanggungjawab internasional ada karena adanya hak-hak secara internasional dari negara dan hal ini adalah akibat wajar dari kedudukan negara sebagai subyek hukum internasional15. Tanggung jawab negara secara internasional tersebut secara yuridis telah diatur oleh hukum kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum internasional. Namun demikian sebenarnya masalah tanggung jawab negara menjadi suatu prinsip hukum internasional sudah berlaku sebelum adanya kasus-kasus tersebut di atas. Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip hukum sudah berlaku pada pada abab ke-18 dan 19, bahkan sejak jaman Romawi dan dalam Canon Law16. Berkaitan dengan hal tersebut juga ada suatu maxim Romawi sebagaimana yang dikemukakan oleh Grotius yaitu ex tali culpa obligatio naturaliter oritur yang kurang lebih berarti bahwa setiap kesalahan dengan sendirinya menimbulkan kewajiban mengganti rugi17. Persoalan yang tidak kalah pentingnya sehubungan dengan masalah tanggung jawab negara, selain macam perbuatan apa saja yang dapat dipertanggungjawabkan juga perbuatan siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan oleh negara. Untuk itu ada suatu prinsip hukum yang telah menjadi prinsip hukum internasional publik yakni bahwa “suatu negara berkewajiban untuk selalu melindungi negara-negara lain terhadap tindakan- tindakan yang merugikan, yang dilakukan oleh pribadi-pribadi yang berada dalam wilayah yuridiksinya”18. Hal ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Arbritase dalam The Trial Smelter Case, yang menyatakan : “. . . . . under the principles of international law, as well as of the law of the United States, no state has right to use or permit the use of its territory in such a manner another of the properties or persons there in when the case is 13 Dikutip kembali dari Malcolm N. Shaw, op.cit., hlm. 406 14 Starke, J.G., loc.cit. 15 Subyek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban, begitu juga subyek hukum internasional, maka negara dengan sendirimya pemegang hak dan kewajiban secara internasional, bentuk kewajiban internasional adalah masalah tanggung jawab negara secara internasional. 16 Fritz Munch, “Criminal Responsibility of States”, dalam M. Cherief Bassiouni, International Criminal Law, Crimes, Vol.: I, Transnational Publisher, Inc., Dobbs Ferry, New York, 1986, hlm.123 17 Ibid. Bandingkan pula Algra, N.E. et. al., Kamus istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda - Indonesia, Binacipta, Bandung, 1983, hlm. 85, 126, 332 18 Mieke Komar, Tanggungjawab Dalam Pencemaran Udara, Litera, Bandung, 1978, hlm. 14 of serious consequence and the injury is established by clear and convincing . . . “19 Sedangkan putusan Mahkamah Internasional dalam The Corfu Channel Case menegaskan kembali tentang prinsip tanggungjawab negara terhadap para pihak yang melakukan tindakan yang merugikan negara lain yang berada di wilayahnya, yang menyatakan bahwa : “ . . . and every state’s obligation not allow knowingly its territory to be used for acts contrary to the right of the other state . . . “20 Putusan Mahkamah Arbitrrase dan Mahkamah Internasional berlatar belakang posisi kasus yang berbeda. Posisi kasus pertama adalah mengenai tanggungjawab negara terhadap pencemaran udara dari asap sulfur dioxide oleh pabrik peleburan (Smelter) di Kanada yang berbatasan antara provinsi British Columbia dengan State of Washinton, Amerika Serikat. Amerika Serikat menuntut Inggris (Kanada saat itu di bawah administrasi Pemerintah Inggris) kemudian menghasilkan putusan tersebut. Sedangkan posisi kasus yang kedua adalah meledaknya Kapal Perang Inggris di perairan Albania karena terkena ranjau. Albania dihukum bertanggungjawab atas meledaknya kapal Inggris, sekalipun yang memasang ranjau bukan pihaknya. Albania dianggap harus bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan di dalam wilayah yurisdiksinya. Dari kedua kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa betapa luasnya tanggungjawab negara terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan pihak (negara) lainnya, khususnya kasus yang kedua tersebut. Adapun keterikatan lainnya yang dapat menyebabkan negara untuk bertanggungjawab atas segala kegiatan yang dapat merugikan negara lainnya adalah tanggung jawab negara yang didasarkan pada doktrin imputabilitas21. Dalam pasal 1 Draft Articles menyatakan bahwa setiap tindakan melawan hukum internasional (internationally wrongful act)22 dari suatu negara akan menimbulkan tanggung jawab internasional dari negara tersebut. Sedangkan pasal 3 Draft Articles mengatakan bahwa tindakan melawan hukum internasional dari suatu negara itu terjadi bila perbuatan itu berupa tindakan (action) dan ketidak bertindakan (omission) yang diakibatkan oleh negara berdasarkan hukum 19 Dikutip kembali dari id., hlm. 15 20 Ibid. 21 Doktrin tersebut berlaku dengan syarat yaitu: 1) Perilaku suatu organ atau pejabat negara dalam pelanggaran kewajiban yang ditetapkan dalam suatu ketentuan hukum internasional; 2) bahwa menurut hukum internasional, pelanggaran itu dapat dipertalikan kepada negara tersebut. Lihat J.G. Starke, op. cit. hlm. 296-297 22 Istilah internationally wrongful act dipadankan dengan perbuatan melawan hukum internasional, karena menurut hemat penulis pengertian wrongful act-nya sendiri adalah “Any act which in the ordinary course will infrnge upon the rights of another to damage, unless it is done in the exercise of an equal or superior right. Term is occasionally equated to term “negligent”, but generally has been considered more comprehenshive term, including criminal, wilful, wanton, reckless and all other acts which in ordinary course will infringe upon rights of another to his damage. Lihat Henry Campbell Black, op. cit., hlm. 1110 internasional dan perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran kewajiban internasional dari negara tersebut. Sedangkan tindakan suatu negara tersebut digolongkan sebagai tindakan melawan hukum internasional (internationally wrongful act). Adapun yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum (wrongful act) yang ditetapkan oleh hukum internasional dan bukan tindakan melawan hukum (wrongful act) sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum nasional23 atau dengan kata lain merupakan perbuatan melawan hukum nasional. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang menimbulkan tanggung jawab negara meliputi perbuatan yang melanggar suatu perjanjian, melanggar suatu kewajiban hukum, baik itu kewajiban yang terbit dari suatu perjanjian maupun kewajiban yang terbit dari hukum kebiasaan internasional atau prinsip-prinsip hukum internasional dan perbuatan-perbuatan lain yang menimbulkan kerugian bagi pihak (negara) lain. 2) Perkembangan Konsep Tanggung Jawab Pidana dari Negara (Criminal Responsibility of State). Masalah tanggung jawab pidana negara secara internasional ini sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari masalah tanggung jawab negara24. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mc. Nair,25 bahwa negara dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya sebagaimana pertanggungjawaban manusia (natural person) atas perbuatannya , yaitu berupa perbuatan pelanggaran yang kontraktual maupun yang deliktual. Jadi perbuatan negara disamakan dengan perbuatan manusia, namun demikian perbuatan negara itu tidak hanya dilakukan oleh diri pribadinya secara langsung dengan melalui kekuasaan pemerintah negara, tetapi kedua bentuk perbuatan yang menimbulkan tanggung jawab negara tersebut juga dapat berupa tindakan dari perwakilan negara, warga negara dan orang asing yang berada di negara tersebut26. Namun demikian menurut Brownlie tentunya konsekwensi hukumnya tidak sama27. Perkembangan hukum internasional berkaitan dengan konsep tanggung jawab ini berkembang sesuai dengan perkembangan kualifikasi perbuatan melawan hukum internasional (internationally wrongful act). Persoalan perbedaan antara kualifikasi perbuatan melawan hukum internasional berupa international infractions 23 Pasal 4 Draft articles on State responsibility for internationally wrongful acts 1980: Characterization of an act of a State as internationally wrongful: An act of a State may only be characterized as internationally wrongful by international Law. Such characterization cannot be affected by the characterization of the same act as lawful by internal law. 24 Bahwa perkembangan tanggung jawab pidana (criminal responsibility) secara internasional ini dimulai sejak akhir Perang Dunia II, yaitu ditandai dengan terbentuknya Mahkamah Nurenberg dan Tokyo, di mana dalam putusannya melahirkan beberapa tindak pidana internasional (international crimes). Lebih jauh lihat Hans-Henrich Jescheck, “Development and Future Prospec”, dalam M. Cherif Bassioni,(Editor), International Criminal Law, Crimes,Vol.: I, Transnational Publisher, Inc., Dobbs Ferry, New York, 1986, hlm.83 25 Dikutip kembali dari Ian Brownlie, op.cit. hlm. 433 26 Id., hlm. 434 dan bandingkan juga supra foot note no. 30 27 Ibid international delicts28 dan perbuatan melawan hukum yang berkualifikasi sebagai tindak pidana (international crime) tentunya berkonsekuensi terhadap masalah rejim pertanggungjawabannya. Perbedaan rejim pertanggungjawaban negara terhadap kedua macam perbuatan melawan hukum internasional, dikarenakan berbeda dalam struktur kewajibannya (structur of obligation)29. Struktur kewajiban dalam konsep tanggung jawab negara terhadap international delict menganut struktur bilateral (bilateral structur) yang artinya tanggung jawab negara yang timbul dari adanya pelanggaran hukum internasional, apabila ada tuntutan dari negara yang dirugikan (the injured state). Maksud tuntutan dalam konsep tanggung jawab negara yang dilakukan secara bilateral adalah bahwa adanya pertanggungjawaban negara dari negara yang merugikan (wrongdur state) kepada negara yang dirugikan30, apabila ada tuntutan dari negara yang dirugikan tersebut. Dengan perkataan lain pertanggungjawaban dianggap ada, apabila ada tuntutan dari negara yang dirugikan. Dengan demikian adanya tanggung jawab negara atau tidak, akan sangat tergantung pada negara-negara (pihak-pihak) yang bersengketa tersebut31. Sedangkan dalam konsep tanggung jawab negara terhadap perbuatan melawan hukum yang sudah dikualifikasikan sebagai tindak pidana (international crime), atau benar-benar dianggap pelanggaran berat dan serius mengancam perlindungan masyarakat internasional (erga omnes violation), penghukuman terhadap pelaku kejahatan tersebut didasarkan atas tuntutan dari masyarakat internasional atau actio popularis principle dan dasar kewajibannya adalah erga omnes obligationa structure32. Masalah tanggung jawab pidana negara atau penegakan hukum pidana internasional ini, menurut the Special Rapporteur dalam sidang ILC dengan tegas mengatakan bahwa sanksi terhadap tindak pidana internasional ini selain dilakukan oleh Dewan Keamanan juga dapat dilakukan melalui colective self-defence dari beberapa negara atas dasar permintaan dari negara korban (the victime State) atau didasarkan pada perjanjian aliansi ataupun perjanjian pertahanan regional (the basis of an alliance or regional scurity treaty)33. Jadi yang dimaksud dengan masyarakat internasional tersebut, selain PBB dengan Dewan Keamanan, juga berupa kelompok masyarakat negara yang terbentuk berdasarkan aliansi atau regionalisme34. 28 Pasal 19 Ayat 4 Draft Articles 29 K. Ssachariew, “State Responsibility for Multilateral Treaty Violation: Identifiying the ‘Injured State’ and its Legal Status” dalam Netherland International Law Review, Vol. XXXV-Issue 3, Martinus Nijoff, 1988, hlm.. 276-279 30 Ibid. 31 Berkaitan dengan hal tersebut K. Ssachariew memberikan contoh tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan negara adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 UNCLOS 1982, maka tuntutan ataupun penyelesaian sengketa internasional terhadap pelanggaran internasional tersebut dapat dilakukan oleh para pihak, yaitu dalam kasus pelanggaran Pasal 25 tersebut adalah negara pantai (coastal state) menuntut negara bendera kapal (flag state) sebagai pelanggar ketentuan hak lintas damai (inocent passage), atau dengan kata lain pelanggaran itu berefek terhadap para pihak yang bersengketa saja (inter omnes partes). Sedangkan tindakan melawan hukum internasional yang dikatagorikan tindak pidana (crime) adalah perbuatan melawan hukum yang berefek terhadap seluruh masyarakat internasional secara keseluruhan (erga omnes) ibid. Jadi menurut hemat penulis bahwa konsep tanggung jawab negara, adalah mirip konsep tanggung jawab dalam hukum perdata nasional, khususnya dalam KUHPdt. Indonesia. Sedangkan konsep tanggung jawab pidana negara mirip dengan konsep tanggung jawab pidana nasional. 32 Ibid. Perwujudan dari masyarakat internasional tersebut adalah PBB dalam hal ini Dewan Keamanan. Supra 33 Report of the Commission, op.cit., hlm. 150 34 Bandingkan ibid. b. Tanggung Jawab Negara Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Laut International 1). Kriminalisasi terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Internasional a) Kriminalisasi terhadap Pencemaran Lingkungan Internasional. Sebagaimana telah dikatakan di atas bahwa perbuatan melawan hukum internasional yang nyata-nyata merupakan pelanggaran berat terhadap perlindungan masyarakat internasional merupakan tindak pidana (crime). Penalisasi atau kriminalisasi terhadap tindakan pencemaran lingkungan hidup dan pelanggaran terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup adalah merupakan usaha yang sunguh-sunguh dari PBB untuk menyelamatkan bumi sebagai ekosistem besar dalam mendukung kehidupan manusia (life suporting system)35. Dengan demikian lingkungan hidup dalam hal ini lingkungan global adalah merupakan kepentingan fundamental dari masyarakat internasional. Masalah penalisasi terhadap tindakan pencemaran lingkungan hidup sudah banyak dipraktekan dalam hukum nasional negara-negara termasuk di Indonesia. penerapan sanksi pidana atau penalisasi terhadap tindakan pencemaran lingkungan hidup tersebut dimaksudkan selain untuk upaya penjeraan bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan pencegahan pencemaran dan pelestarian lingkungan hidup, juga dimaksudkan untuk mempertahankan lingkungan sebagai kaidah dalam kehidupan manusia36. Berkaitan dengan hal tersebut Munadjat Danusapotro mengatakan bahwa lingkungan merupakan subyek hukum, dengan alasan bahwa manusia dan seluruh alam semesta sebagai subyek hukum dalam arti yang luas37. Dengan demikian perbuatan negara sebagaimana disebutkan di atas, juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, namun demikian perbuatan negara apa saja yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam pasal 19 ayat 2 Draft Articles mengatakan bahwa suatu perbuatan melawan hukum internasional (internationally wrongful act) yang dilakukan oleh negara berupa pelanggaran berat terhadap kewajiban internasional yang sangat fundamental dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan adalah merupakan tindak pidana. Namun demikian suatu perbuatan melawan hukum internasional (internationally wrongful act) yang merupakan tindak pidana internasional tersebut harus diakui oleh masyarakat internasional secara 35 Oleh karena itu, ekosistem bumi juga disebut sebagai ecosphere atau iosphere tempat mahluk hidup dapat berlangsung. Bandingkan Daud Silalahi, “Lingkungan sebagai Subyek Hukum serta Kewenangan LSM Lingkungan Mengatasnamakan Kepentingan Umum” paper dalam Diskusi Dua Hari Masalah-masalah Prosedural dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Jakarta 19-20 Juni 1989, hlm. 30 36 Salah satu fungsi hukum pidana adalah mempertahankan kaidah-kaidah hukum yang ada dalam lapangan hukum lainnya dengan cara memberikan sanksi yang tajam yang dikenakan terhadap harta benda, kehormatan, badan dan kadang-kadang nyawa seseorang. Lihat lebih jauh dalam Sidarto, Hukum Pidana I, Cetakan II, Yayasan Sidarto, 1990, hlm. 12-13 37 Berkaitan dengan lingkungan sebagai subyek hukum juga dikatakan oleh para ahli hukum Canada yang mengatakan bahwa lingkungan sebagai mempunyai hak (environmental rights). Penjelasan lebih jauh tentang hal tersebut, baca Daud Silalahi, op. cit., hlm. 31 keseluruhan38. Dengan demikian tindakan melawan hukum internasional (international wrongful acts) tersebut tentunya merupakan tindak pidana internasional. Dalam pasal 19 ayat 3 Draft Articles menentukan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum internasional (internationally wrongful act) yang dikualifikasikan sebagai tindak piana internasional, adalah sebagai berikut: 3. Subject to paragraph 2, and on the basis of the rules of international law inforce, an international crime my result, inter alia, from: (a) a serious breach of international obligation of essential importence for maintenance of international peace and scurity, such as that prohibiting aggression; (b) a serious breach of international obligation of essential importance for safeguarding the right of self-determination of peoples, such as that prohibiting the establishment or maintenance by force of colonial domination; (c) a serious breach on a widespread scale of an international obligation of essential importance for safeguarding the human being, such as those prohibiting slavery, genocide and apartheid; (d) a serious breach of international obigation of essential importance for the safeguarding and preservation of the human environment, such as thse prohibiting massive pollurion of the atmosphere or of the seas. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan ada empat macam perbuatan melawan hukum internasional yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Keempat macam tindak pidana internasional tersebut, menurut Bassiouni cukup mencerminkan 3(tiga) syarat kriminalisasi dari perbuatan melawan hukum internasional, yaitu (a) the prohibited conduct affects a significant international interest; (b) the prohibited conduct constitutes an egregious conduct deemed offensive to the common values of the world communitty; (c) the prohibited conduct involves more than one state in its planing, preparation, or commision either through the deversity of nationality of its preparators or victims, or because the means employed trancend national boundaries, or because the effects of conduct bear upon an internationally protected interest which not sufficient to fall into either (a) or (b) but which requires international criminalization in order to ensure international cooperation for its effective prevention, control and suppression39. Selain ketiga syarat tersebut berdasarkan dengan Pasal 19 Draft articles harus juga memenuhi syarat adanya pengakuan oleh masyarakat internasional. 38 Pasal !9 Draft articles on State responsibility for internationally wrongful acts 1980 : Internatinal crimes and international delictsu : 1. An act of a State which constitutes a breach of international obligation is an internationally wrongful act, regadless of the subject-matter of the obligation breached. 2. An internationally wrongful act which result from the breach by a State of international obligation so essential for the protection of fundamental interest of the international community that its breach is recognized as a crime by the community a s a whole constitutes an international crime. 39 Bassiouni, M. Cherif, A Draft International Criminal Code and Draft statute for an International Criminal Tribunal, Martus Nijhoff Publisher, 1987, hlm. 56 Dari urain tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa negara dapat melakukan tindak pidana. Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh negara tersebut Pasal 19 ayat 2 Draft Articles menentukan bahwa perbuatan melawan hukum internasional (international wrongful acts) yang dilakukan negara dapat digolongkan sebagai tindak pidana (crime), apabila perbuatan melawan hukum internasional tersebut melanggar kewajiban internasional yang bersifat mendasar terhadap perlindungan kepentingan fundamental masyarakat internasional40. Tindak pidana yang dilakukan oleh negara tersebut merupakan tindak pidana internasional dan harus diakui oleh seluruh masyarakat internasional41. Dengan kata lain perbuatan melawan hukum internasional yang merupakan tindak pidana internasional tersebut adalah perbuatan yang secara objektif benar-benar melawan kepentingan seluruh umat manusia42 atau masyarakat internasional secara keseluruhan (erga omnes violation)43. Artinya yang mempunyai kepentingan hukum (legal interest) atas perbuatan melawan hukum internasional tersebut, bukan hanya negara yang dirugikan (harmed State) itu saja, tetapi seluruh masyarakat internasional44. Kepentingan hukum dari masyarakat internasional terhadap tindak pidana internasional tersebut, telah diakui oleh ILC pada Sidang ke-28 ILC tahun 1976 yang mengatakan bahwa: “... that the responsibility engaged by the breach of these obligation is engaged not only in regard to the State which was the direct victim of the breach: it is also engaged in regard to all the other members of international community, so that, in the event of a breach of these obligations, every State must be considered justifeid in invoking - probably through judicial channels - the responsibility of the State committing the internationally wrongful act”45. Dengan pengakuan tersebut maka timbul pertanyaan siapa yang dimaksud dengan masarakat internasional dan siapa yang menentukan bahwa suatu negara itu melakukan tindak pidana internasional. Berdasarkan penjelasan dari ILC yang menyusun Draft Articles, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat internasional adalah lemabaga internasional yang diakui oleh masyarakat internasional itu sendiri yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Dewan Keamanan PBB46. 40 Pasal 19 ayat 2 Draft Articles: “An internationally wrongful act which results from the breach by a State of an international obligation so essential for the protection of fundamental interests to the international community that its breach is recognized as a crime by that community as a whole constitutes an international crime”. 41 Ibid. 42 Bandingkan Hillier, Timothy, Public International Law, Cavendish Publishing Limited, 1994, hlm. 189 43 Pendapat tersebut pernah dikemukakan oleh Sir G. Fitzmaurice seorang Special Rapporteur dari ILCdalam mengomentari Pasal !9 Draft Convention on the Law of Treaties pada tahun 1957. Dikutip kembali dari K. Sacharriew, op.cit, hlm. 276 44 Ibid. 45 Dikutip kembali dari Kofele-Kale, Ndiva, International Law of Responsibility for Economic Crimes, Kluwer Law International, the Hague, 1995, hlm. 40 46 Report of the Commission to the General Asembly on the work of its forty-sixth session, YEAR BOOK OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION 1994, Volume II, Part Two, United Nations, hlm. 145 b) Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Laut Internasional Sebagaimana telah dikatakan di atas, menurut Pasal 19 Draf Articles bahwa perbuatan melawan hukum internasional (internationally wrongful act) yang secara serius dan berat melanggar perlindungan lingkungan hidup manusia adalah merupakan kejahatan (crime) atau dengan kata lain tindak pidana internasional (international crime). Salah satu bentuk pelanggaran terhadap pelestarian lingkungan hidup tersebut yang nyata-nyata kegiatannya pasti mencemari lingkungan hidup adalah percobaan dan penggunaan senjata nuklir. Mengenai bentuk pencemaran lingkungan internasional lainnya yang sudah diatur dalam beberapa konvensi internasional, dianggap belum masuk katagori suatu pelanggaran yang sangat serius terhadap pelestarian lingkungan hidup yang mengancam secara serius perlindungan terhadap masyarakat internasional. Dengan demikian penerapan tanggung jawab tidak perlu tanggung jawab pidana secara internasional, tetapi cukup tanggung jawab negara saja (prinsip tanggung jawab negara). Untuk itu Stephen C. McCaffrey47 mengatakan bahwa masalah pencemaran lingkunan hidup, seperti pencemaran lingkungan laut yang tidak serius dan berat melanggar perlindungan lingkungan hidup manusia secara keseluruhan (erga omnes violatin) cukup diatur dengan mewajibkan negara-negara peserta perjanjian internasional untuk bertanggung jawab atas kegiatanya atau segala kegiatan yang berada di wilayah yurisdisinya. Negara berkewajiban bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan pencemaran lingkungan di wilayah laut teritorialnya dengan jalan menetapkan dalam hukum nasionalnya tentang kewajiban internasional tersebut48. Beberapa ketentuan internasional yang diterapkan dalam hukum nasional yang telah dipraktekan oleh beberapa negara adalah seperti The 1954 London Convention for the prevention of Pollution of the Sea by Oil and the Convention for the prevention of Pollution from Ship yang kemudian diundangkan menjadi hukum nasional Denmark yaitu Denmark’s Act Amanding the Action Measures againts pollution of the Sea by Substances other than Oil, dan Country’s Act on Measures againts Pollution of the Sea by Substances other than Oil. Di negara Finlandia menjadai Finland’s Law Concerning the Prevention of the Sea 1965 dan the Country’s Act of 1972 for the Prevention Oil Damage by Ship. Jepang menerapkan dalam hukum nasionalnya menjadi The Jepanese Marine Pollution Prevention Law of 1970. Sedangkan Singapura menjadi Singapure’s Prevention of Pollution of the Sea Act of 197049. Bentuk pencemaran lingkungan yang bukan merupakan pelanggaran berat atau secara serius terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup lainnya seperti pencemaran udara 47. Lihat lebih jauh Stephen C. McCaffrey, “Crimes Againtst the Environment” dalam M. Cherif Bassiouni (Editor), International Criminal Law (Crimes), Transnational Publisher Inc., Dobb Ferry - New York, 1985, hlm. 557-558 48 Ibid. 49 Ibid. sebagaimana dalam kasus Trial Smelter50 dan bentuk-bentuk pencemaran linkungan hidup yang sangat berbahaya bagi umat manusia dan lingkungannlainnya. Berkaitan dengan tindak pidana internasional terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang pasti akan mencemari dan sangat berbahaya bagi umat manusia adalah pencemaran yang diakibatkan oleh nuklir. Pencemaran yang dapat dikatagorikan sebagai pelanggaran yang sangat berat terhadap kewajiban internasional yang sangat penting dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan ini, dan akibatnya bukan saja menyebabkan adanya pencemaran lingkungan hidup, tetapi juga terhadap kehidupan umat manusia. Mengenai percobaan senjata nuklir sendiri sebenarnya dilarang berdasarkan ketentuan Test Ban Treaty 1963. Namun dalam pelaksanaannya ketentuan hukum internasional tersebut sering dilanggar oleh negara-negara. Pengalaman membuktikan bahwa larangan percobaan senjata nuklir ini sering dilanggar oleh negara-negara, khususnya percobaan senjata nuklir di bawah tanah. Pelanggaran percobaan senjata nuklir tidak menutup kemungkinan dilakukan di ruang angkasa. Percobaan senjata nuklir yang nyata-nyata sangat berbahaya tersebut, tentunya harus diupayakan adanya tindakan preventif untuk mencegah kemungkinan tersebut51. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa pencemaran akibat ledakan nuklir di ruang angkasa lebih berbahaya dibandingkan dengan di Bumi atau di bawah tanah. Hal tersebut disebabkan oleh sulitnya melokalisir radiasi nuklir di ruang angkasa, sehingga sangat besar kemungkinan menimbulkan pencemaran global di atmosfir bumi. Untuk mencegah hal tersebut, perlu diterapkan ancaman berupa sanksi yang sangat berat, yaitu bukan saja diterapkan prinsip tanggung jawab negara52, bahkan lebih jauh lagi yaitu diterapkan tanggung jawab pidana (state criminal responsibility) terhadap negara (pihak) yang melakukannya. Sebagaimana telah diuraikan di atas, kegiatan di ruang angkasa tersebut sangat berbahaya dan tergolong ke dalam hazardous activities bahkan disebut sebagai ultra-hazardous activities53 . Dengan demikian lebih sangat berbahaya lagi, apabila kegiatan ruang angkasa tersebut benar-benar bertentangan dengan prinsip 50 Bandingkan Akehurst, M.B., “International Liability for Injurious Qonsequences Arising Out of Acts Not Prohibited by International Law” dalam Netherlands Yearbook of International Law, vol. XVI, Martinus Nijhoff Publisher, 1985, hlm. 4 51 Berkaitan dengan tindakan preventif ini terhadap penggunaan senjata nuklir dapat dilihat dalam Resolusi WHO 46.40 tanggal 14 Mei 1993, mengatakan: “In view of the health and environmental effects, would the use of nuclear weapons by a State in war or other armed conflict be a breach of its obligation under international law, including the WHO Constitution?”. Dikutip kembali dari Eric David “The Opinion of the International Court of Justice on the legality of the use of nuclear weapons” dalam International Review of the Red Cross, January-February 1997, Thirty-seventh Year No. 316, International Committee of the Red Cross, 1997, hlm.22 52 Berkenaan dengan masalah tanggung jawab negara di ruang angkasa ini, belum ada aturan yang sangat memadai terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan akibat radiasi nuklir. Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects 1972 hanya mengatur tentang tanggung jawab negara terhadap kerugian yang disebabkan oleh benda angkasa (space object), tidak mengatur tentang tanggung jawab terhadap kerugian pencemaran lingkungan akibat kegiatan di ruang angkasa tersebut, terlebih lagi tanggung jawab negara akibat pencemaran nuklir yang diakibatkan baik oleh kegiatan ruang angkasa, apalagi pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan ruang angkasa sebagai media percobaan senjata nuklir. 53 Selain kegiatan eksplorasi ruang angkasa, kegiatan yang dianggap ultra-hazardous activities adalah percobaan nuklir (nuclear experiment), pengembangan energi tenaga nuklir (the development of nuclear energy), dan tipe pesawat udara yang ultra sonik (sonic boom and sonic bang of air craft). Lihat J.G. Starke, op. cit., hlm. 295 pemanfaatan secara damai (peaceful uses) dan prinsip-prinsip lain dari Space treaty 1967. Beberapa prinsip dalam mengatur kegiatan di ruang angkasa sebagaimana yang diatur dalam Space Treaty 1967 adalah :prinsip for peaceful puposes; for the benefit for all people, irrespctive of the degree of their economic of scientific development; to contribute to the development of mutual understanding; dan prinsip to strengten friendly relation between states and people54. Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, kegiatan di ruang angkasa juga secara mendasar berlandaskan pada ketentuan Piagam PBB dan ketentuan hukum internasional lainnya. Dengan demikian seluruh ketentuan hukum internasional yang mengatur hubungan internasional diterapkan dalam kegiatan di ruang angkasa. Bentuk kegiatan yang jelas melanggar ketentuan prinsip peaceful uses di ruang angkasa misalnya adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 (4) Piagam PBB tentang larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa secara internasional55. Kembali kepada persoalan larangan percobaan senjata nuklir sebagaimana yang diatur dalam Test Ban Treaty 1963, dalam pelaksanaannya sering dilanggar oleh negara-negara. Pengalaman membuktikan bahwa larangan percobaan senjata nuklir ini sering dilanggar oleh negara-negara, khususnya percobaan senjata nuklir di bawah tanah dan di dasar laut (under water)56. Terhadap pelanggaran tersebut tidak dilakukan tindakan apa-apa terhadap negara yang melanggarnya. Hal tersebut dikarenakan tuntutan tanggung jawab terhadap negara yang melakukan percobaan nuklir hanya dapat dilakukan oleh negara yang dirugikan oleh pencemaran lingkungan akibat percobaan senjata nuklir tersebut, kalau tidak ada yang merasa dirugikan maka tidak ada tuntutan tanggung jawab, contohnya percobaan senjata nuklir yang dilakukan Cina di Lop Nor, bagian barat Propins Xin Jiang, China yang sudah 42 kali57. Hal itu dikarenakan dasar hukum internasional yang berlaku saat sekarang ini yaitu penerapan prinsip tanggung jawab negara (state responsibility) dan pelanggaran ini masih di dalam wilayah Cina dan mereka mampu melokalisir radiasi tersebut58. Berkaitan dengan masalah pencemaran lingkungan hidup akibat bahaya nuklir ini, ternyata benar-benar terjadi dan akibatnya bukan saja menyebabkan adanya pencemaran lingkungan hidup, tetapi justru merupakan suatu tragedi kemanusiaan yang memilukan. Pada tanggal 3 Desember 1984, Union Carbide suatu pabrik peptisida di kota Bhopal, India mengalami kebocoran dan mengeluarkan kurang lebih empat puluh ton gas toxic methyl isocyanate yang sangat tinggi. Gas 54 Bandingkan Priatna Abdurrasyid, “The Legal Aspects of Space Comercialization”, paper, tanpa tahun, hlm. 1 55 Bandingkan juga Priyatna Abdurrasyid, “Perkembangan Pengaturan Hukum di Bidang Keruangangkasaan”, tanpa tahun, hlm. 3. Pasal 2 (4) Piagam PBB berbunyi sebagai berikut : “ All members shall refrain in their international relation from the threat or use force ...” 56 Beberapa percobaan senjata nuklir yang dilakukan setelah adanya ketentuan internasional yang melarangnya (Test Ban Treaty 1963) dilakukan oleh Perancis, Uni Soviet, China, India dan Pakistan. China sendiri telah melakukan 42 kali percobaan senjata nuklir dengan berbagai tipe, yaitu sejak Bulan Oktober tahun 1964, setiap tahun sekali hingga samapai dengan yang terakhir pada tanggal 15 Mei 1995 di Lop Nor, bagian barat Propins Xin Jiang, China. Lihat lebih jauh Digital version by Gregory Walker, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . 57 Ibid. 58 Ibid. tersebut mencemari seluruh wilayah kota Bhopal, dan yang paling tragis adalah menyebabkan sedikitnya 1.700 orang penduduk terbunuh, selain itu juga menyebabkan berbagai macam penderitaan fisik terhadap 55.000 - 200.000 penduduk kota Bhopal59. Berdasarkan informasi dari Pemerintah India bahwa, kebocoran pabrik peptisida yang menggunakan energi nuklir tersebut juga kemudian menyebabkan kematian bagi penduduk yang mengalami penderitaan fisik tersebut, yaitu setiap bulannya antara 30 - 50 orang meningnggal dunia60. Pencemaran gas tersebut juga mempunyai efek jangka panjang yang sangat signifikan terhadap kerusakan lingkungan hidup61. Untuk hal tersebut Michael R. Anderson mengatakan secara tegas bahwa kasus Bhopal ini merupakan suatu pelanggaran berat bukan saja terhadap pelestarian lingkungan hidup, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap perlindungan kehidupan umat manusia serta melanggar berbagai prinsip hukum internasional yang ada62. Dalam kasus Bhopal, sebenarnya kegiatan penggunaan nuklir tersebut merupakan kegiatan yang sah artinya kegiatan penggunaan energi nuklir untuk mengoperasikan pabrik adalah sah dan tidak melanggar hukum internasional, tidak sebagaimana kegiatan percobaan senjata nuklir yang jelas-jelas dilarang. Namun sebagaimana kesimpulan Michael R. Anderson secara tegas bahwa kasus Bhopal ini merupakan suatu pelanggaran berat bukan saja terhadap pelestarian lingkungan hidup, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap perlindungan kehidupan umat manusia serta melanggar berbagai prinsip hukum internasional, maka menambah keyakinan penulis bahwa tindakan pencemaran lingkungan hidup dan pelestarian alam di laut, maupun di seluruah dimensi ruang di dunia ini yang kegiatannya jelas-jelas dilarang adalah pelanggaran berat terhadap perlindungan kepentingan masyarakat internasional yang fundamental. Bentuk pelanggran berat tersebut merupakan tindak pidana atau international Crimes. 2. Penerapan Tanggung Jawab Negara terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Laut Internasional. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa kegiatan-kegiatan di laut banyak yang termasuk kegiatan yang sangat berbahaya atau tergolong pada hazardous activities bahkan disebut ultra-hazardous activities63 . Sifat berbahaya dari kegiatan di laut akan lebih sangat berbahaya lagi apabila kegiatan kelautan benar-benar bertentangan dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup, khusunya di laut. 59 Anderson, Michael R., “State Obligations in A Transnational Dispute: the Bhopal Case” dalam W.E. Butler (Editor), Control Over Compliance With International Law, Marthins Nijoff Publisher, 1997, hlm. 83 60 Ibid. 61 Ibid. 62 Penjelasan lebih jauh dapat dilihat dalam Anderson, Michael R, id., hlm. 84 - 87 63 Selain kegiatan eksplorasi ruang angkasa, kegiatan yang dianggap ultra-hazardous activities adalah percobaan nuklir (nuclear experiment), pengembangan energi tenaga nuklir (the development of nuclear energy), dan tipe pesawat udara yang ultra sonik (sonic boom and sonic bang of air craft). Lihat J.G. Starke, op. cit., hlm. 295 Dalam pencegahan pencemaran lingkungan laut Konvensi Hukum Laut 1982 berdasarkan pasal 192 mewajibkan kepada negara-negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Untuk hal tersebut juga Konvensi juga telah menerapkan prinsip-prinsip untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut. Pasal 194 ayat 3 Konvensi mewajibkan kepada negara- negara untuk mencegah atau mengurangi sejauh mungkin melakukan tindakan- tindakan yang akan menyebabkan pencemaran laut dan pelanggaran pelestarian lingkungan laut. Tindakan tersebut juga harus mencakup dalam rangka melindungi dan melestarikan ekosistem yang langka atau yang rapuh. Pasal 195 mewajibkan kepada negara-negara untuk mengambil tindakan-tindakan sedemikian rupa untuk mencegah, mengendalikan agar tidak memindahkan kerusakan dari satu daerah ke daerah lain suatu pencemaran atau mengubah pencemaran ke dalam bentuk pencemaran lainnya. Dengan demikian Hukum Laut 1982 hanya mengatur tentang kewajiban negara untuk mencegah terjadinya pencemaran laut internasional, yang bukan pencemaran lingkungan yang termasuk ke dalam katagori “a serious breach of international obigation of essential importance for the safeguarding and preservation of the human environment, such as thse prohibiting massive pollurion of the atmosphere or of the seas as crime”, sebagaimana Pasal 19 Draft Artcles. Berdasarkan pasal 235 Konvensi Hukum Laut 1982 itu juga terhadap pelanggaran tersebut hanya diterapkan prinsip tanggung jawab negara. Jadi Konvensi Hukum Laut 1982 belum mengatur tentang bentuk pencemaran lingkungan Laut internasional yang merupakan tindak pidana internasional. Walaupun Konvensi Hukum Laut 1982 belum mengatur tentang bentuk pencemaran lingkungan Laut internasional yang merupakan tindak pidana internasional, namun kegiatan kelautan secara mendasar berlandaskan pada ketentuan Piagam PBB dan ketentuan hukum internasional lainnya seperti prinsip- prinsip hukum internasional, terutama yang sudah menjadi jus cogens. Dengan demikian ketentuan hukum internasional secara keseluruhan yang mengatur hubungan internasional diterapkan dalam kegiatan di laut. Bentuk kegiatan yang jelas melanggar ketentuan misalnya adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 (4) Piagam PBB tentang larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa secara internasional64. Berkaitan dengan tindak pidana internasional terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup adalah pencemaran yang diakibatkan oleh nuklir. Pencemaran yang dapat dikatagorikan sebagai pelanggaran secara serius terhadap kewajiban internasional yang sangat penting dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan ini, dan akibatnya bukan saja menyebabkan adanya pencemaran lingkungan hidup, tetapi justru merupakan suatu tragedi kemanusiaan yang memilukan. 64 Bandingkan juga Priyatna Abdurrasyid, “Perkembangan Pengaturan Hukum di Bidang Keruangangkasaan”, tanpa tahun, hlm. 3 Pasal 2 (4) Piagam PBB berbunyi sebagai berikut : “ All members shall refrain in their international relation from the threat or use force ...” Usaha masyarakat internasional untuk melarang laut sebagai media untuk percobaan senajata nuklir, telah dilakukan oleh PBB dengan menetapkan larangan percobaan senjata nuklir di laut lepas (high seas) dalam Pasal 2 Konvensi Hukum Laut IV tentang Laut Lepas (High Seas) tahun 1958. Ketentuan larangan tersebut diperjuangkan karena sebelumnya yaitu tahun 1954 Amerika Serikat melakukan percobaan bom hidrogen di laut lepas, tepatnya di pulau karang yaitu Attol Eniwetok yang merupakan wilayah di bawah administratif dari Amerika Serikat. Percobaan bom hidrogen ini menyebabkan luka dan terbunuhnya nelayan Jepang yang sedang melakukan penangkapan ikan di perairan sekitar Attol Rongelap. Sebenarnya jarak antara ledakan bom hidrogen dengan tempat nelayan Jepang mencarikan itu kurang lebih 50.000 mil laut, namun demikian jarak tersebut masih merupakan daerah berbahaya (danger zone) untuk ledakan bom hidrogen. Adanya bahaya tersebut sebelumnya tidak diperhitungkan oleh Amerika Serikat, karena jarak antara Attol Eniwetok dengan Attol Rongelap itu cukup jauh yaitu 50.000 mil laut65. Dengan demikian bahaya bom hidrogen mempunyai bahaya langsung yang cukup jauh dan luas, belum bahaya tidak lansung lainnya yaitu pencemaran linkungan laut internasional66. Pelanggaran percobaan senjata nuklir yang dilakukan di lautan (under water), tentunya harus diupayakan adanya tindakan preventif untuk mencegah kemungkinan tersebut67. Pencemaran akibat ledakan nuklir di laut lebih berbahaya dibandingkan dengan di bawah tanah. Hal tersebut disebabkan oleh sulitnya melokalisir radiasi nuklir di lautan, sehingga sangat besar kemungkinan menimbulkan pencemaran global di lautan, baik lautan internasional maupun laut teritorial negara-negara disekitarnya. Untuk mencegah hal tersebut, perlu diterapkan ancaman berupa sanksi yang sangat berat, yaitu bukan saja diterapkan prinsip tanggung jawab negara68, bahkan lebih jauh lagi yaitu diterapkan tanggung jawab pidana (state criminal responsibility) terhadap negara (pihak) yang melakukannya. Dengan demikian perlu diterapkannya konsep tanggung jawab pidana negara agar kegiatan-kegiatan yang sangat berbahaya, dalam hal terhadap pelestarian lingkungan hidup khususnya di laut dapat diwujudkan khusunya terhadap kegiatan yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum 65 Lihat Harris, D.J., op.cit., hlm. 397 66 Bandingkan ibid. 67 Berkaitan dengan tindakan preventif ini terhadap penggunaan senjata nuklir dapat dalam Resolusi WHO 46.40 tanggal 14 Mei 1993 mengatakan: “In view of the health and environmental effects, would the use of nuclear weapons by a State in war or other armed conflict be a breach of its obligation under international law, including the WHO Constitution?”. Dikutip kembali dari Eric David “The Opinion of the International Court of Justice on the legality of the use of nuclear weapons” dalam International Review of the Red Cross, January-February 1997, Thirty-seventh Year No. 316, International Committee of the Red Cross, 1997, hlm.22 68 Berkenaan dengan masalah tanggung jawab negara tersebut dapat dibandingkan dengan penerapan prinsip tanggung jawab negara dalam kegiatan di ruang angkasa. Dalam kegiatan dan penggunaan ruang angkasa juga belum ada aturan yang sangat memadai terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan akibat radiasi nuklir. Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects 1972 hanya mengatur tentang tanggung jawab negara terhadap kerugian yang disebabkan oleh benda angkasa (space object), tidak mengatur tentang tanggung jawab terhadap kerugian pencemaran lingkungan akibat kegiatan di ruang angkasa tersebut, terlebih lagi tanggung jawab negara akibat pencemaran nuklir yang diakibatkan baik oleh kegiatan ruang angkasa, apalagi pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan ruang angkasa sebagai media percobaan senjata nuklir. internasional yang ada dan prinsip-prinsip hukum internasional yang tertuang dalam piagam PBB. Berkaitan dengan tuntutan terhadap negara yang melakukan percobaan nuklir, pernah dialami oleh Perancis. Perancis yang bukan negara peserta Test Ban Treaty 1963, sekitar tahun 1963 sering melakukan percobaan senjata nuklir di Samudra Pasifik Selatan69, terhadap percobaan ini Perancis dituntut oleh Australia dan Selandia Baru. Tuntutan tersebut didasarkan bahwa kegiatan percobaan senjata nuklir di laut, khususnya di Samudra Pasifik Selatan adalah bertentangan dengan hukum internasional70 termasuk perbuatan melawan hukum yang secara serius melanggar perlindungan dan pelestarian lingkungan laut internasional (erga omnes violation)71. Sebagaimana telah dijelaskan di muka bahwa pelanggaran hukum internasional yang termasuk erga omnes violation, akan menimbulakan tanggung jawab internasional berdasarkan actio popularis principle atau erga omnes obligation structure72. Atas dasar itu Australia dan Selandia Baru melakukan tuntutan terhadap Perancis, walaupun percobann senjata nuklir itu bukan di laut teritorial kedua negara tersebut. Tindakan sepihak (unilateral act) oleh Ausralia tersebut didasarkan pada keadaan dan kepentingan umum (masyarakat internasional - penulis) atau erga omnes. Dengan demikian tuntutan yang dilakukan oleh Australia terhadap Perancis dengan mengatas namakan kepentingan dari keadaan dan atas nama masyarakat internasional (actio popularis principle) adalah merupakan ciri dari tindak pidana internasional73. Dengan demikian tindakan percobaan senjata nuklir di perairan bebas (Samudra Pasifik Selatan) dapat diterapkan yurisdiksi universal. Penerapan yurisdiksi universal ini merupakan tindak pidana internasional (international crime)74. Tuntutan Australia dan Selandia Baru terhadap Perancis menjadi sengketa hukum di forum Mahkamah Pengadilan Internasional di Den Haag. Namun tuntutan ini beralih kemasalah yang sifatnya formal, yaitu mempersoalkan masalah sah atau tidaknya Perancis melakukan percobaan senjata nuklir di Samudra Pasifik Selatan tersebut, bukan persoalan substansinya yaitu tuntutan adanya pelanggaran terhadap perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut internasional yang merupakan erga omnes violation75. 69 Tindakan Perancis ini merupakan bagian dari seri uji coba senjata nuklirnya dan itu telah diumumkan kepada masyarakat internasional secara keseluruhan. Seri percobaan tersebut juga menurut pendapat Perancis merupakan bagian dari jaringan usaha untuk tujuan keamanan internasional. Lihat Harris, D.J., op.cit., hlm. 738-739 70Harris, D..J., id., hlm. 398 71 Alasan yang dikemukakan oleh Australia dan Selandia Baru bahwa dengan percobaan senjata nuklir di Samudra Pasifik selatan bertentang dengan prinsip kebebasan di laut lepas (freedom of high seas). Selain itu pula akan mencemari udara diwilayah tersebut yang merupakan jalur pelayaran internasional, juga radioaktivnya selain akan mencemari udara di atas wilayah teritorial Australia dan Selandia Baru, juga akan mencemari udara di atas wiyaha teritorial negara -negara lainnya. Lihat lebih jauh Harris, D.J id., hlm 953. 72 Lihat supra hlm. 14 73 Lihat supra foot note hlm. 7 74 Bassiouni, M. Cherif, A Draft International Criminal Code..., op.cit. hlm. 36 75 Harris, D.J., op.cit., hlm. 398. Bandingkan pula Starke, J.G, supra foot note 74 3. Penutup a. Kesimpulan 1) Bahwa pada dasarnya perbuatan melawan hukum internasional dalam hukum laut internasional sudah banyak diatur dalam konvensi-konvensi hukum laut sebelum maupun dalam Konvensi Hukum Laut 1982 itu sendiri, contohnya adalah pelanggaran terhadap perlindungan lingkungan laut internasional. Terhadap pelanggaran tersebut menimbulakan tanggung jawab negara, dengan dasar struktur kewajiban yaitu bilateralal obligation structure. Bahwa percobaan nuklir merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan laut internasional yang merupakan tindak pidana internasional berdasarkan Pasal 19 Draft Articles. Bentuk pelanggran tersebut menimbulkan tanggung jawab bagi negara yang melakukannya dan dituntut berdasarkan actio popularis principle karena akibat dari pelanggaran tersebut, benar-benar merugikan kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan (erga omnes) dan tuntutannya menggunakan erga omnes obligation structure. 2) Hukum Laut Internasional 1982 secara eksplisit tidak mengatur tentang tindak pidana lingkungan internasional., Konvensi hanya mengatur tentang tanggung jawab negara untuk melindungi pelestarian lingkungan laut dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan laut internasional. Walaupun Konvensi tidak mengatur secara eksplisit tentang tindak pidana lingkungan internasional, namun demikian terhadap pencemaran lingkungan laut tersebut dapat diterapkan ketentuan tanggung jawab negara terhadap tindak pidana internasional sebagaimana yang diatur dalam Draft Articles yang akan berlaku. 3) Penerapan tanggung jawab pidana negara (state criminal responsibility) terhadap pencemaran lingkunan laut yang termasuk katagori tindak pidana tersebut, berdasarkan praktek dapat dilakukan melalui bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikenal dalam Bab VI dan VII Piagam PBB. PBB sebagai wujud representasi masyarakat internasional maka fungsi PBB dapat digunakan sebagai unsure penegak hukum internasional. Dalam praktek terhadap tindak pidana lingkungan internasional, khususnya lingkungan laut internasional belum ada bentuk pertanggung jawaban pidana yang jelas sebagaimana bentuk kejahatan internasional menurut Pasal 19 Draft Articles, karena kasus Australia dan Selandia Baru melawan Perancis di Mahkamah Internasional yang dipermasalahkan bukan pencemaran lingkungan laut internasional tetapi masalah keabsahan dari tindakan percobaan nuklir oleh Perancis. Namun demikian dalam kasus Australia dan Selandia Baru melawan Perancis cukup membuktikan bahwa tuntutan Australia dan Selandia Baru terhadap Perancis mendasarkan pada kepentingan kelestarian laut internasional dan atas nama msyarakat internasional (erga omnes), walaupun kerugian tersebut bukan terhadap atau berada di wilayah negara yang menuntut. Bentuk tuntutan demikian merupakan merupakan ciri dari tindak pinana internasional b. Saran-saran 1) Mengingat kegiatan negara-negara banyak yang membahayakan masyarakat internasional secara keseluruhan dan tindakan-tindakan negara yang jelas-jelas melanggar hukum internasional, khususnya pelanggran terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan laut internasional yang berakibat pencemaran global, maka perlu segera Draft Articles on State Responsibility menjadi hukum internasional yang mengikat seluruh masyarakat internasional, terutama Pasal 19 tentang tanggung jawab negara terhadap tindak pidana internasional (international crime). 2) PBB sebagai lembaga internasional yang merupakan representsi dari seluruh masyarakat internasional, perlu segera diberdayakan lagi peranannya, khususnya dalam pembangnunan dan penegakan hukum internasional. Peranan efektif PBB dalam menjaga keamanan dan perdamainan internasional juga harus dibarengi dengan peran lainnya, yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga kelestarian linkungan hidup dunia yang lebih intens dan tegas lagi. Wujud peran PPB dalam bidang lingkungan hidup tersebut adalah dengan sanksi berat terhadap negara yang melakukan p

Leavea comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

Alamat Penerbit/Redaksi:

Jl.Rangga Gading No. 8  Bandung 40116. Telp (022) 4203368- (022) 4264066; ext. 319 dan 129 Fax 022-4264066.

web http://hukum.unisba.ac.id/syiarhukum,

email syiarhukum.unisba@yahoo.co.id

Bank BNI Syariah Capem Unisba  Rek. No. 0201121960 a.n. Nurul Chotidjah.