Tools
Search
Register Login

TELAAH YURIDIS ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGAKSESI CONVENTION ON INTERNATIONAL LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED BY SPACE OBJECTS 1972

Oleh: Oentoeng Wahjoe*) Abstrak The Problem of consent to be bound by treaty is interesting from academic and practical point of view for a member State which is bound to the treaty. Accession of Liability Convention year 1972 is an example in this case. This article studies, furthermore, this convention and its correlation to Indonesian position and interest, meanwhile Indonesian as a member of international community is an active State in doing activity in outer space. Kata Kunci: Aksesi, Liability Convention 1972 dan Implikasi Yuridis 1. Pendahuluan Sejak tanggal 27 Pebruari 1996 Indonesia secara resmi telah menjadi peserta Liablity Convention’72 dengan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1996 tentang Pengesahan “Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects 1972”. Konvensi ini secara umum mengatur tanggung jawab negara secara internasional terhadap kerusakan yang disebabkan oleh benda angkasa (space objects), baik terjadi di permukaan bumi dan terhadap pesawat dalam penerbangan, serata terhadap kerusakan yang terjadi di Ruang Angkasa itu sendiri. Enam tahun kemudian tepatnya pada tanggal 17 April tahun 2002 Pemerintah Republik Indonesia akhirnya mengaksesi juga Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and other Celest ial Bodies 1967 (selanjutnya disebut Outer Space Treaty 1967), melalui Undang-undang No.16/2002.1 Perjanjian internasional tersebut, sebenarnya merupakan prinsip-prinsip internasional yang mengatur kegiatan negara di ruang angkasa. Berdasarkan Traktat tersebut, lahir ketentuan-ketentuan hukum angkasa lainnya dalam hal ini Liability Convention 1972.2 *) Lektor Kepala pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung (UNISBA). 1 Pengesahan Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon Andother Celestial Bodies, 1967 (Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara Dalam Eksplorasi Dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan Dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967), melalui Undang-undang No. 16/2002, dengan Lembaran Negara No. 34 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4135, tanggal 17 April 2002. http://www.ri.go.id/produk_uu/uu-2002.htm 2 Beberapa instrumen internasional yang mengatur kegiatan Negara-negara diruang angkasa adalah sebagai berikut: -The Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space (the "Rescue Agreement", adopted by the General Assembly in its resolution 2345 (XXII)), opened for signature on 22 April 1968, entered into force on 3 December 1968, 88 ratifications, 25 signatures, and 1 acceptance of rights and obligations (as of 1 January 2003); -The Convention on Registration of Untuk itu Outer Space Treaty 1967 dikenal sebagai Mother Treaty dan bahkan dianggap sebagai Magna Charta hukum Ruang Angkasa3. Keturutsertaan Indonesia dalam Liability Conventian’72, selain karena Indonesia sudah 19 tahun (sampai dengan diaksesinya Liability Conventian’72) telah melakukan kegiatan secara nyata di ruang angkasa. Wujud kegiatan Indonesia di ruang angkasa tersebut adalah dengan menempatkan beberapa seri Satelit Komunikasi PALAPA. Alasan yang paling penting adalah pertimbangan geografis, yaitu letak wilayah Indonesia yang masuk dalam daerah yang potensial untuk kejatuhan benda-benda angkasa (space objects) atau victim area4. Kekhawatiran ini dikarenakan sampai saat ini telah terjadi beberapa peristiwa jatuhnya benda angkasa ke bumi dan data terakhir benda angkasa jatuh ke bumi adalah BeppoSAX. satelit milik Italia yang jatuh di Samudera Pasifik. Setelit ini diperkirakan akan jatuh di wilayah Indonesia, namun berdasarkan informasi dari Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA), BeppoSAX jatuh pada koordinat 4°LU dan 130°BB, pada Rabu 30 April 2003 pukul 05.01 WIB.5 Berkaitan dengan masalah aksesi Liability Convention 1972 tersebut menimbulkan pertanyaan karena Pemerintah RI hanya mengaksesi Liability Convention 1972 sedangkan Objects Launched into Outer Space (the "Registration Convention", adopted by the General Assembly in its resolution 3235 (XXIX)), opened for signature on 14 January 1975, entered into force on 15 September 1976, 44 ratifications, 4 signatures, and 2 acceptances of rights and obligations (as of 1 January 2003); -The Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies (the "Moon Agreement", adopted by the General Assembly in its resolution 34/68), opened for signature on 18 December 1979, entered into force on 11 July 1984, 10 ratifications and 5 signatures (as of 1 January 2003). 3 Lihat E. Saefullah, “Komersialisasi Ruang Angkasa dan Dampaknya terhadap Lingkungan”, Pusat Studi Hukum Udara dan Ruang Angkasa, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 1996, hlm. 1 4 Dilihat dari luas dan rentang wilayahnya (termasuk ZEE) Indonesia terletak di antara 95 - 141 BT dan 11 Lintang Selatan, dan 6 Lintang Utara, masuk dalam area yang berpotensi besar untuk kejatuhan benda angkasa dari semua jenis orbit satelit. Lihat id., hlm 2 5 Beberapa benda angkasa buatan manusia yang pernah jatuh ke permukaan Bumi adalah sebagai berikut: Potongan Roket Vanguard jatuh di laut pada tahun 1958 dan dua kali pada pada tahun 1959; Potongan bongkahan baja dari kendaraan peluncur yang jatuh di Afrika Selatan pada tahun 1960; 3. Pecahan komponen sataelit USA yang jatuh di Kuba pada tahun 1960, yang menyebabkan matinya seekor sapi; Potongan/bongkahan besi baja seberat 20 pounds yang jatuh di Manitac, Wisconsin USA pada tahun 1960, yang mengakibatkan lobang besar pada sebuah jalan. Benda tersebut diperkirakan pecahan dari Satelit Sputnik IV, milik Unisoviet; Kelongsong Roket Gemini V yang jatuh dan ditemukan di laut beberapa ratus mil dari Cape Kenedy, pada tahun 1965; Sebuah kapal pengangkut milik Jepang telah kejatuhan pecahan benda antariksa di Samudra Pasifik pada tahun 1965; Sebuah kapal pengangkut milik Jepang telah kejatuhan pecahan benda antariksa di samudra Pasifik pada tahun 1969, yang mengakibatkan luka-luka berat pada lima orang awak kapalnya; Misi Apollo 13 yang membawa sebuah tong seberat 8,6 pounds berisi plutonium yang maksudnya untuk memberikan energi pada sebuah generator dan rencanaya di pasang di Bulan. Tetapi karena adanya kerusakan pada Apollo 13, rencana tersebut diubah dan sampai sekarang tong tersebut dinyatakan hilang. Diperkirakan tong yang berisikan plutonium itu jatuh di Samudra Pasifik; Jatuhnya Cosmos 954 milik Unisoviet di Canada pada tahun 1978; Jatuhnya Space Lab/Laboratorium ruang angkasa yang diperkirakan jatuh di Samudra India, sebelah barat daya Australia pada tahun 1980; Jatuhnya Cosmos 1402 milik Uni Soviet di samudra India sekitar Kepulauan Diego Gracia pada tahun 1983; Jatuhnya Cosmos 1900 milik Uni Soviet di Samudra India dekat Madagaskar pada tahun 1988. Lihat LAPAN, Urgensi Usulan Ratifikasi Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects 1972 (Liability Convention 1972) , Sekretariat Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 1995-1996 hlm. 1. Hidrazin BeppoSAX belum pernah dipergunakan dan masih utuh sebanyak 26 kg diprkirakan mengandung racun yang dibawa dari tangki bahan bakar roket sistem kontrol reaksi (Hidrazin/C3H4) dan dari sel baterai (Nikel Kadmium/NiCd). Lihat http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0503/01/0306.htm. Bandingkan juga http://www.kompas.com/kompas-cetak/0305/02/inspirasi/290462.htm. Outer Space Treaty 1967 tidak diaksesi. Berdasarkan logika hukum, seharusnya Outer Space Treaty 1967 lebih dahulu diaksesi kemudian Liability Convention 1972 atau setidaknya bersamaan. Berdasarkan pengamatan penulis hal tersebut terjadi selain karena alasan sebagaimana telah disebutkan di atas, ada alasan lain dari pihak Pemerintah RI (dalam hal ini LPAN), bahwa berdasarkan hukum perjanjian, baik Outer Space Treaty 1967 maupun Liability convention 1972 merupakan perjanjian internasional yang berdiri sendiri6. Dalam hal ini Liability Convention 1972 bukan merupakan naskah amandemen, modifikasi ataupun protokol dari Outer Space Treaty 1967.7 Dengan alasan tersebut di atas bagaimana kedudukan Liability Convention 1972, baik terhadap sistem hukum ruang angkasa sendiri maupun terhadap sistem hukum internasional secara keseluruhan. Tulisan ini juga memcoba membahas persoalan keterkaitan Indonesia terhadap Liability Convention 1972 sebagai ketentuan hukum internasional yang merupakan produk PBB yang tentunya harus diikuti oleh negara-negara anggotanya termasuk Indonesia. Untuk hal tersebut penulis mengidentifikasi permasalahan ini dengan rumusan sebagai berikut: Bagaimana kedudukan Liability Convention 1972 sebagai kaidah hukum internasional? Bagaimana kosekuensi yuridis Indonesia atas diaksesinya Liability Convention 1972? 2. Pembahasan Masalah penggunaan dan pemanfaatan ruang angkasa melalui teknologi ruang angkasa akhir-akhir ini sudah bukan merupakan hal asing. Hal ini karena kita sudah banyak merasakan manfaat teknologi dan kegiatan di ruang angkasa, seperti siaran televisi, penggunaan telefon celular dan jaringan internet. Era pemanfaatan ruang angkasa diawali dengan keberhasilan Uni Soviet meluncurkan satelit ruang angkasa sputnik I pada tahun 1957. Namun demikian pemanfaatan ruang angkasa masih digunakan untuk tujuan reasearch and development termasuk di dalamnya kepentingan militer. Hal ini dikarenakan suasana Perang Dingin cukup intensif pada saat itu8. Pemanfaatan ruang angkasa pada waktu itu masih bersifat terbatas, namun demikian sudah disadari oleh masyarakat internasional (PBB) bahwa penggunaan ruang angkasa perlu ada rezim hukum khusus yang mengaturnya (suigeneris). Kesadaran masyarakat internasional tersebut, dikarenakan kegiatan ruang angkasa mempunyai dampak yang bersifat lintas batas (negara), maka rezim hukum yang mengaturnya harus hukum internasional.Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, PBB telah mewujudkan dengan membentuk konvensi-konvensi internasional yang mengatur mengenai persoalan-persoalan penggunaan ruang angkasa oleh negara maupun badan hukum non pemerintah. Salah satu bentuk pengaturan tersebut adalah masalah tanggung jawab negara dan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh jatuhnya benda angkasa. Adapun ketentuan tanggung jawab diatur dalam pasal VI dan VII Outer Space Treaty 1967 dan secara khusus diatur dalam Convention on International Liability for Damage Caused by Space Object 1972. 6 Id., hlm. 11 7 Ibid. 8 Lihat E. Saefullah, loc. cit. a. Kedudukan Liability Convention 1972 dalam Sistem Hukum Ruang Angkasa. Sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu bahwa masalah tanggungjawab negara dalam kegiatan di ruang angkasa, telah diatur oleh konvensi internasional tersendiri yaitu konvensi internasional bidang angkasa, baik oleh Outer Space Treaty 1967 yang berisikan tentang prinsip-prinsip kegiatan negara diruang angakasa maupun Liability Convention 1972 yang mengatur tentang tanggungjawab dan prosedur penyelesaian ganti ruginya. Namun demikian sebelum membahas masalah tanggungjawab yang diatur kedua konvensi, terlebih dahulu membahas masalah latar belakang pembentukan dan pihak-pihak yang membentuknya. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memahami latar belakang dan pihak-pihak pembentuknya, diharapkan akan memberikan pemahaman yang optimal dari maksud dibentuknya konvensi tersebut, serta untuk mengetahui lebih jauh tentang konvensi tersebut, baik dari segi daya lakunya maupun cakupan berlakunya. 1. Sejarah Pembentukan Liability Convention 1972 dan Kaitannya dengan Outer Space Treaty 1967 serta Piagam PBB. Masalah pembentukan Outer Space Treasty 1967 dan Liability Convention 1972 yang di dalamnya mengatur masalah tanggungjawab dibuat oleh PBB dengan didukung oleh negara-negara Space Powers (Amerika Serikat dan Rusia (sebelumnya Uni Soviet)) dan negara-negara besar lainnya. Untuk pembentukan konvensi-konvensi tersebut, PBB membentuk suatu badan khusus yang bernama UNCOPUOS (United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space), yaitu suatu badan khusus yang berada dibawah Majelis Umum PBB9 yang menangani masalah-masalah penggunaan ruang angkasa secara damai. Namun sebelum pembentukan badan tersebut, bahkan sejak awal dimulainya kegiatan di ruang angkasa yaitu pada saat suksesnya peluncuran satelit Sputnik I oleh Uni Soviet, PBB telah mengeluarkan Resolusi Majelis Umum PBB no. 1148 (XIII) tahun 1958 tentang Perlucutan Senjata di ruang angkasa. Dalam resolusi itu juga dicantumkan tentang kerja sama studi (joint study) dalam hal pembentukan sistem pengamanan dalam kegiatan di ruang angkasa. Dari isi resolusi ini jelas terlihat bahwa masalah tanggungjawab negara sudah disinggung, walaupun tidak secara langsung, yaitu dengan mengajak negara-negara khususnya yang melakukan kegiatan di ruang angksa untuk mempelajari langkah-langkah agar kegiatan tersebut tidak merugikan negara lain. Larangan penggunaan senjata pada dasarnya merupakan bentuk pencegahan terhadap kegiatan yang sudah jelas akan menimbulkan bahaya (kerugian). Resolusi PBB yang perlu dicatat dalam pembahasan ini adalah Resolusi MU PBB no. 1721 (XVI) tanggal 20 Desember 1961. Dalam resoluis ini dinyatakan bahwa hukum internasional dan Piagam PBB dapat diterapkan dalam pengaturan kegiatan di ruang angkasa seperti apa yang dikatakan dalam alinea kedua Resolusi yaitu : “ Believing that the activities State in the exploration and use of outer space should be carried the Charter of United Nations, in the interest of friendly relation among nations”. 9 D. W. Bowet, The Law of International Institutions, 4th.ed., Steven & Sons, London, 1982, hlm. 55 Resolusi MU PBB yang harus dicatat pula dalam rangka usaha pembentukan ketentuan tanggungjawab negara di ruang angkasa, sehingga dapat menggambarkan motivasi PBB dan negara-negara yang tergabung dalam UNCOPUOS dalam menetapkan Resolusi MU PBB no. 1962 (XVIII) tanggal 13 Desember 1963. Resolusi ini memuat tentang prinsip- prinsip kegiatan di ruang angkasa termasuk di dalamnya tanggung jawab negara. Kemudian semua prinsip-prinsip tersebut dituangkan ke dalam Outer Space Treaty 1967. Resolusi ini tidak mempunyai daya ikat hukum, namun dapat dianggap sebagai modus vivendi yang disetujui oleh dua negara space powers (Amerika Serikat dan Uni Soviet)10 yang nota bene merupakan negara-negara yang harus bertanggungjawab. Keadaan ini tentunya memberikan langkah maju yang optimis untuk pembentukan konvensi internasional mengenai tanggungjawab negara dalam kegiatan di ruang angkasa pada saat itu. Perjuangan untuk pembentukan ketentuan internasional mengenai tanggung jawab negara, selain dilakukan dalam forum PBB dengan didukung negara space power dan negara- negara besar lainnya, kajian dari persoalan-persoalan tersebut juga dilakukan oleh Lembaga Internasional Non-pemerintah (NGO),11 seperti Institute de Droit International dan The David Davies Memorial Institute of International Studies. Dengan adanya berbagai dukungan tersebut, jelas bahwa pentingnya masalah tanggungjawab negara dalam kegiatan di ruang angkasa merupakan cermin kehendak masyarakat international. Tahapan yang penting dan merupakan dasar hukum dari tanggung jawab negara dalam kegiatan di ruang angkasa dalam ketentuan khusus (konvensi internasional bidang angkasa) adalah ditetapkannya Rancangan Outer Space Treaty oleh Majelis Umum PBB, melalui Resolusi MU PBB no. 2222 (XXI) dengan dokumennya yaitu UN Doc.A/C.I/L 396 (1966) pada tanggal 19 Desember 196612. Treaty ini mempunyai kekuatan berlaku (come into force) setelah memenuhi jumlah ratifikasi termasuk didalamnya negara yang ditunjuk sebagai Depository State (AS, Inggris dan Uni Soviet).13 Beberapa pasal yang mengatur tentang tanggungjawab negara adalah termuat dalam pasal III dan IV. Pasal III merupakan ketentuan mendasar dan sebagai syarat mutlak dari kegiatan di ruang angkasa dengan menyatakan bahwa setiap negara yang melakukan kegiatan di ruang angkasa harus sesuai dengan hukum internasional termasuk Piagam PBB, serta mengharuskan dalam kegiatan tersebut berorientasi kepada keamanan dan perdamaian serta menjunjung kerja sama dan saling pengertian internasional.14 Pasal VI menyatakan bahwa negara peserta harus mempertanggung-jawabkan segala kegiatan di ruang angkasa yang dilakukan oleh badan- 10 Bin Cheng, “International Liability for Damage Caused by Space Objects”, Nandasari Jasentuliana and Roy SK Lee, Manual on Space Law, Vol. I, Compiled and edited, New York : Ocean Publication Inc., 1979, hlm. 85 11 Lihat rancangan Studi dan Resolusi dari Lembaga-lembaga internasional non-pemerintah (NGO) tersebut dalam Maxwell Cohen, Law and Politics in Space, McGill University Press, Montreal, 1964, hlm. 153-165 dan hlm. 181-183. 12 Bin Cheng, op,cit., hlm. 85 13 Lihat pasal XIV Outer Space Treaty 1967. Perjanjian ini mempunyai kekuatan berlaku pada tanggal 10 Oktober 1967, Lihat Current Status of Ratification of Outer Space Treaty 1967 dalam Carl Q Christol, The Modern International Law of Outer Space, Pergamon Press, Toronto, 1982, hlm. 908. 14 Pasal III Space Treaty 1967: “States Parties to the Treaty shall carry on activities in the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, in accordance with international law, including the Charter of the United Nations, in the interest of maintaining international peace and security and promoting international co -operation and understanding”. badan pemerintah dan badan-badan non-pemerintah. Negara juga harus bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan oleh organisasi internasional, dimana negara yang bersangkutan menjadi anggotanya.15 Sedangkan pasal VII menyatakan bahwa setiap negara peserta yang melakukan peluncuran ataupun negara yang memberikan fasilitas peluncuran dari benda angkasa yang diluncurkan bertanggung jawab memenuhi ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara lain yang disebabkan oleh benda angkasa yang diluncurkannya, termasuk komponen-komponen dari benda tersebut.16 Kalau melihat pasal VII, maka dapat disimpulkan bahwa kerugian yang dimaksudnya hanyalah kerugian yang bersifat fisik yang disebabkan oleh benda angkasa yang diluncurkan, jadi bukan berarti kerugian yang disebabkan oleh pengaruh telekomunikasi, seperti gangguan siaran secara elektronik (gangguan bersifat elektronik).17 Untuk macam atau bentuk kerugian diluar pasal VII maka 15 Pasal IV Space Treaty 1967: “States Parties to the Treaty undertake not to place in orbit around the earth any objects carrying nuclear weapons or any other kinds of weapons of mass destruction, install such weapons on celestial bodies, or station such weapons in outer space in any other manne”r. “ The moon and other celestial bodies shall be used by all States Parties to the Treaty exclusively for peaceful purposes. The establishment of military bases, installations and fortifications, the testing of any type of weapons and the conduct of military manoeuvres on celestial bodies shall be forbidden. The use of military personnel for scientific research or for any other peaceful purposes shall not be prohibited. The use of any equipment or facility necessary for peaceful exploration of the moon and other celestial bodies shall also not be prohibited”. 16 Pasal VII Space Treaty 1967: Each State Party to the Treaty that launches or procures the launching of an object into outer space, including the moon and other celestial bodies, and each State Party from whose territory or facility an object is launched, is internationally liable for damage to another State Party to the Treaty or to its natural or juridical persons by such object or its component parts on the Earth, in air or in outer space, including the moon and other celestial bodies. 17 Bandingkan Carl Q Christol, “International Liability for Damage Caused by Space Objects”, AJIL, Vol. 74, hlm. 354 usaha penanggulangannya dapat menggunakan ketentuan pasal IX, 18 dan menurut hemat penulis bentuk penanggulangan tersebut juga dapat menggunakan ketentuan pasal III.19 Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan tanggungjawab dalam Outer Space Treaty 1967 masih sangat umum, maka PBB melalui Resolusi MU PBB No. 2733B (XXV) tanggal 16 Desember 1970 menyarankan segera menyelesaikan konvensi internasional tentang tanggungjawab negara dalam kegiatan di ruang angkasa yang memenuhi syarat untuk dapat mengantisipasi kegiatan yang sangat berbahaya tersebut. Langkah yang ditempuh yaitu dengan menetapkan ketentuan tanggung jawab yang memadai berupa tuntutan pembayaran ganti rugi yang penuh bagi korban dengan prosedur yang efektif yang mengarah pada penyelesaian tuntutan yang adil dan segera20. Satu tahun kemudian tepatnya tanggal 29 November 1971, melalui Resolusi PBB no. 27777 (XXVI) disetujui untuk dilakukan penandatanganan dan ratifikasinya yang kemudian mempunyai kekuatan berlaku pada tanggal 9 Maret 1973.21 Dalam menjamin pembayaran ganti rugi yang penuh dan memadai sebagaimana tertuang dalam konsideran alinea ke-4, maka Konvensi menganut prinsip tanggungjawab mutlak (absolute/strict liability principle) dan kerjasama antar negara dalam penyelesaian pemenuhan ganti rugi tsb. Prinsip tanggung jawab mutlak diberlakukan untuk kerugian yang diakibatkan oleh benda angkasa yang jatuh di permukaan bumi dan di ruang angkasa (terhadap pesawat udara yang sedang dalam penerbangan).22 Penerapan prinsip tersebut ditujukan untuk melindungi pihak-pihak yang tidak terlibat dalam kegiatan di ruang angkasa 18 Pasal IX Sapace treaty 1967: “In the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, States Parties to the Treaty shall be guided by the principle of co-operation and mutual assistance and shall conduct all their activities in outer space, including the moon and other celestial bodies, with due regard to the corresponding interests of all other States Parties to the Treaty. States Parties to the Treaty shall pursue studies of outer space, including the moon and other celestial bodies, and conduct exploration of them so as to avoid their harmful contamination and also adverse changes in the environment of the Earth resulting from the introduction of extraterrestrial matter and, where necessary, shall adopt appropriate measures for this purpose. If a State Party to the Treaty has reason to believe that an activity or experiment planned by it or its nationals in outer space, including the moon and other celestial bodies, would cause potentially harmful interference with activities of other States Parties in the peaceful exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, it shall undertake appropriate international consultations before proceeding with any such activity or experiment. A State Party to the Treaty which has reason to believe that an activity or experiment planned by another State Party in outer space, including the moon and other celestial bodies, would cause potentially harmful interference with activities in the peaceful exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, may request consultation concerning the activity or experiment.” Bahwa ketentuan pasal IX mensyaratkan bahwa untuk kegiatan di ruang angkasa yang sekiranya dapat menyebabkan kerugian besar, seperti kontaminasi atau bentuk kerugian-kerugian besar lainnya, baik terhadap lingkungan bumi maupun di luar bumi dengan jalan mengharuskan mengkonsultasikan secara internasional. Bandingkan , ibid. 19 Bahwa pemberlakuan hukum internasional dalam kegiatan di runag angkasa meliputi hukum kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur semua kehidupan masyarakat internasional. Jadi kalau ada kekosongan hukum dalam pengaturan kegiatan di ruang angkasa dapat diterapkan hukum internasional dan Piagam PBB. 20 Hurwitz, Bruce A., Sate Liability for Outer Space Actifities in Accordance with the 1972 Convention on International Liability for Damage Caused by Sapace Objects, Martnus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1992, hlm9 21 Carl Q Christol, supra not no. 13, hlm. 88 22 Pasal II Liability Convention 1972:“A launching State shall be absolutely liable to pay compensation for damage caused by its space object on the surface of the earth or to aircraft flight”. yang mengandung risiko bahaya yang sangat tinggi (extrahazardousactivity).23 Sedangkan untuk kerugian yang terjadi di ruang angkasa, misalnya kerugian yang diakibatkan tubrukan antara benda angkasa satu sama lain, maka tuntutan ganti ruginya didasarkan pada prinsip tanggungjawab berdasarkan kesalahan (based on fault liability principle).24 Keistimewaan dari Konvensi ini juga adalah tidak adanya batasan jumlah ganti rugi, artinya ganti rugi diberikan penuh sesuai kerugian yang diderita.25 Penetapan ini dalam sejarah pembentukan disarankan oleh kelompok negara space powers (Amerika Serikat dan Uni Soviet) yang masing-masing mewakili blok politiknya dan kelompok kepentingan komersial yang diwakili oleh INTELSAT.26 Adanya kehendak tersebut di atas menunjukkan bahwa para pihak yang jelas-jelas berkepentingan terhadap kegiatan di ruang angkasa menginginkan memberi perlindungan kepada pihak yang dirugikan. Adanya keharusan kerjasama antara negara-negara peserta untuk menanggulangi kerugian yang sangat besar yang diakibatkan oleh benda angkasa,27 selain menciptakan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat internasional, tentunya sangat bermanfaat bagi pihak yang menderita kerugian maupun pihak yang bertanggungjawab. Dari uraian tentang pembentukan konvensi-konvensi ini; yang di dalamnya mengatur tentang tanggungjawab negara; menunjukkan bahwa pentingnya adanya pengaturan kegiatan di ruang angkasa yang merupakan bentuk aktivitas yang sangat berbahaya (extra hazardous activity). Hal tersebut cukup disadari oleh masyarakat internasional bahkan oleh negara- negara yang berkepentingan akan kegiatan tersebut. Jadi prinsip-prinsip pengaturan kegiatan di ruang angkasa termasuk pengaturan tentang tanggungjawab negara telah diakui oleh sebagian besar negara-negara di dunia. Indikasi dari konvensi-konvensi tersebut, juga konvensi-konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara besar (the big five) dan sebagian besar negara-negara di dunia.28 2. Liability Convention 1972 sebagai Perjanjian Internasional yang bersifat Law Making Treaties . Persoalan yang paling penting dalam pembahasan ini adalah apakah konvensi- konvensi internasional bidang angkasa khususnya pengaturan tanggung jawab negara dapat mengikat pihak ketiga, artinya mengikat pihak-pihak atau negara-negara yang tidak turut serta dalam konvensi yang bersangkutan. Hal ini penting karena ada asas bahwa pacta tertiis 23 Mieke Komar, Berbagai Masalah Hukum Udara dan Angkasa, Remaja Karya, Bandung, 1984, hlm. 127 24 Pasal II Liability Convention 1972: “In the event of damage being caused elsewhere than on the surface of the earth to a space object of one launching State or to persons or property on board such a space object by a space object of another launching State, the latter shall be liable only if the damage is due to its fault or the fault of persons for whom it is responsible”. 25 Hurwitz, Bruce A, supra note no. 20 26 Bin Cheng, op.cit., hlm. 131 27 Pasal XXI Liability Convention 1972: “If the damage caused by a space object presents a large-scale danger to human life or seriously interferes with the living conditions of the population or the functioning of vital centres, the States Parties, and in particular the launching State, shall examine the possibility of rendering appropriate and rapid assistance to the State which has suffered the damage, when it so requests. However, nothing in this article shall affect the rights or obligations of the States Parties under this Convention”. 28 Current Status of Ratification of the five UN Space Treaties and the ITU Convention, Carl Q Christol, supra note 13. nec nocent nec prosunt artinya suatu perjanjian internasional hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya dan tidak mengikat pihak-pihak yang tidak membuat perjanjian (pihak ketiga). Masalah pengikatan suatu perjanjian internasional terhadap pihak ketiga diatur olah Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional sebagaimana diatur dalam pasal 35,36,37 dan 38.29 Berkaitan dengan perjanjian internasional yang dapat mengikat pihak ketiga, Starke mengelompokkan berdasarkan atas kedudukan dan sifat perjanjian tersebut.30 Untuk itu empat macam perjanjian internasional yang mengikat pihak ketiga,31 yaitu secara singkat : 1. Perjanjian internasional baik yang bersifat bilatera; maupun yang multirateral mengenai penetapan tempat kediaman atau mengenai status internasional pelabuhan, jalur perairan dan dapat penulis tambahkan mengenai status kedaulatan negara di ruang udara di atas wilayah territorialnya.32 2. Perjanjian internasional yang memuat hukum kebiasaan internasional juga mengikat negara bukan peserta perjanjian. Terikatnya negara bukan peserta tersebut bukan oleh perjanjian yang bersangkutan tetapi oleh hukum kebiasaan yang dituangkan dalam perjanjian internasional tersebut. Untuk itu Zakaria Samin mencontohkan Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut, Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan Korban Perang (Konvensi Palang Merah) dan dapat penulis tambahkan yaitu Rancangan ketentuan-ketentuan International law Commission tentang Tanggungjawab Negara (The International Commission’s Draft on State Responsibility), adalah rancangan konvensi 29 Lihat pasal 35,36,37 dan 38 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Article 35: Treaties providing for obligations for third States An obligation arises for a third State from a provision of a treaty if the parties to the treaty intend the provision to be the means of establishing the obligation and the third State expressly accepts that obligation in writing. Article 36: Treaties providing for rights for third States 1. A right arises for a third State from a provision of a treaty if the parties to the treaty intend the provision to accord that right either to the third State, or to a group of States to which it belongs, or to all States, and the third State assents thereto. Its assent shall be presumed so long as the contrary is not indicated, unless the treaty otherwise provides. 2. A State exercising a right in accordance with paragraph 1 shall comply with the conditions for its exercise provided for in the treaty or established in conformity with the treaty. Article 37: Revocation or modification of obligations or rights of third States 1. When an obligation has arisen for a third State in conformity with article 35, the obligation may be revoked or modified only with the consent of the parties to the treaty and of the third State, unless it is established that they had otherwise agreed. 2. When a right has arisen for a third State in conformity with article 36, the right may not be revoked or modified by the parties if it is established that the right was intended not to be revocable or subject to modification without the consent of the third State. Article 38: Rules in a treaty becoming binding on third States through international custom Nothing in articles 34 to 37 precludes a rule set forth in a treaty from becoming binding upon a third State as a customary rule of international law, recognized as such. 30 Starke, J.G, Introduction to International Law, 8th., Butterworths, London, 1989, hlm 31 Dikutip kembali dari Zakaria Samin, “Daya Mengikat Perjanjian Internasional Terhadap Negara Bukan Peserta”, PADJADJARAN, Majalah No. 2/1981, hlm. 58-59. 32 Pasal I Konvensi Chichago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional menyatakan : “The contracting States recognise that every State has complete and exclusive sovereignty over the air space above its territory”. Pengakuan kedaulatan ini tentunya bukan hanya ditujukan kepada negara peserta konvensi, tetapi juga maksud pengakuan ini ditujukan kepada semua negara di dunia. yang isinya merangkum kembali prinsip-prinsip hukum internasional dan kebiasaan- kebiasaan internasional.33 3. Perjanjian Multirateral yang menciptakan hukum internasional dan diratifikasi oleh semua negara atau oleh semua negara besar, akan mengikat negara bukan peserta sebagaimana hukum internasional mengikatnya. starke mencontohkan Briand Kellog Pact 1928, yang dianggap oleh Pengadilan Nurenberg tahun 1946 sebagai menciptakan hukum umum, berlakiu juga bagi negara bukan peserta. 4. Perjanjian multirateral yang dimaksudkan untuk berlaku umum dapat mengikat negara bukan peserta. Misalnya Konvensi Tunggal mengenai Narkotika dan “Drugs” tahun 1961 yang memungkinkan Badan Pengawasannya untuk menentukan kebutuhan akan obat obatan dari negara peserta. Jika melihat keempat klasifikasi dari perjanjian internasional yang dapat mengikat pihak ketiga, maka bagaimana kaitannya dengan konvensi internasional bidang angkasa.. Seperti telah dikemukakan pada bagian pembahsan terdahulu bahwa pembentukan hukum internasional bidang angkasa dibentuk oleh PBB yang merupakan organisasi masyarakat bangsa-bangsa yang didukung oleh negara-negara besar yang ditujukan untuk mengisi kekosongan hukum sehubungan dengan pengaturan kegiatan di angkasa34 dengan segala implikasinya, termasuk di dalamnya pengaturan tentang tanggungjawab negara. Jadi kalau dikaitkan dengan katagori keempat, konvensi ini dimaksudkan untuk mengatur semua negara yang melakukan kegiatan di ruang angkasa khususnya mengenai tanggungjawab negara atas kegiatannya yang merugikan negara lain ini berlaku terhadap pihak ketiga. Kalau dikaitkan dengan kategori ketiga, juga bahwa konvensi ini pada dasarnya menciptakan hukum internasional di lingkungan atau untuk mengatur kegiatan di ruang angkasa, maka syarat banyaknya negara juga terpenuhi karena konvensi ini diratifikasi oleh banyak negara termasuk negara-negara besar,35 dan sebelumnya juga telah disetuui oleh Majelis Umum PBB untuk ditandatangani dan selanjutnya diratifikasi. Adanya persyaratan 5 (lima) jumlah ratifikasi untuk berlakunya semua konvensi bidang angkasa menandakan betapa pentingnya konvensi tersebut untuk segera berlaku.36 Khusus mengenai ketentuan tanggungjawab negara dan ganti ruginya, hal ini pada dasarnya merupakan bentuk penuangan kembali ketentuan hukum kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum internasional tentang tanggungjawab negara terhadap setiap bentuk kegiatan yang dapat merugikan negara lain kedalam konvensi internasional bidang angkasa. Dengan demukian kategori kedua terpenuhi. Jadi secara teoritis bahwa konvensi bidang angkasa lebih khusus ketentuan tentang tanggungjawab negara dan ganti ruginya dapat diberlakukan terhadap negara bukan peserta konvensi. b. Konsekuensi Yuridis Indonesia atas Aksesi Liability Convention 1972. 33 Malcolm N. Shaw, International Law, 2nd., Grotius Publication Ltd. , Llandysul, Dyfed, 1986, hlm. 406- 435. 34 Bandingkan S. Bhatt, Study in Aerosoace Law, Sterling Publisher PVT Ltd., New Delhi, 1974, hlm. 57 35 LAPAN Supra footnote no. 5 36 Bandingkan Konvensi Hukum Laut 1982, persyaratan 1. Posisi Indonesia Dalam Kegiatan di Ruang Angkasa dan Kaitannya dengan Tanggungjawab Secara Internasional. Ditandai dengan suksesnya peluncuran satelit Palapa generasi pertama (Palapa A-1) pada tanggal 8 Juli 1976, maka pada saat itu pula Indonesia mulai aktif untuk turut serta menggunakan ruang angkasa37. Kegiatan penempatan benda-benda angkasa/satelit (space objects) oleh Indonesia, terus berlanjut yaitu dengan satelit SKSD Palapa A-2, Palapa B-2P (sebagai pengganti satelit Palapa B-2 yang gagal mengorbit) dan yang paling akhir diluncurkan adalah satelit Palapa B-2R. Semua satelit milik Indonesia dilakukan melalui jasa peluncuran oleh NASA Amerika Serikat. Maka timbul persoalan apakah Indonesia termasuk negara peluncur (launching State). Dalam ketentuan Liability Convention 1972 pada pasal I mengatakan bahwa yang dimaksud dengan negara peluncur (launching State) adalah meliputi negara yang meluncurkan (pemilik benda angkasa) atau negara yang bertindak sebagai pihak yang memberikan jasa atau perantara dari peluncuran benda angkasa, yaitu negara dimana territorialnya dipakai untuk peluncuran dan /atau juga negara yang memberikan fasilitas peluncuran benda angkasa tersebut.38 Menyimak rumusan tersebut maka terlihat betapa ketatnya Konvensi untuk menarik para pihak yang dapat dikatakan sebagai pihak yang harus bertanggungjawab dalam kegiatan di ruang angkasa. Dengan demikian jika dikaitkan dengan posisi Indonesia maka dalam pengertian pasal tersebut Indonesia adalah negara peluncur, sedangkan Amerika Serikat pihak yang memberikan jasa pleuncuran. Sehubungan dengan itu, bagaimana kedudukan para pihak untuk bertanggungjawab terhadap kemungkinan kerugian yang diderita pihak lain. Dalam persetujuan jasa peluncuran (Cargo Launch Agreement) diperjanjikan secara khusus tentang Alocation of Certain Risk. Dalam persetujuan tersebut salah satunya mengatur tentang kapan para pihak harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga/negara lain; yaitu diluar Indonesia (user) dan Amerika Serikat/NASA (operator).39 Dalam perjanjian tentang Allocation of Certain Risk dikatakan bahwa setiap payload yang sudah dilepaskan (deploy) dari pesawat angkasa (peluncur) sesuai dengan rencana teknik peluncuran, maka seluruh risiko beralih kepada pemilik benda angkasa (payload). 37 Indonesia sudah memiliki satelit komunikasi Palapa sejak 8 Juli 1976 (saat itu masih Palapa A-1 dan kini sudah sampai Palapa C-2) dan Satelit Telkom-1, namun sebenarnya atmosfer di atas Indonesia lebih banyak ditempati satelit-satelit dari negara lain. http://www.kompas.com/kompas-cetak/0305/02/inspirasi/290462.htm. 38 Pasal I Liability Convention 1972: “For the purposes of this Convention: (a) …. (b) The term "launching" includes attempted launching; (c) The term "launching State" means: (i) A State which launches or procures the launching of a space object; (ii) A State from whose territory or facility a space object is launched; (d) …” 39 ARTICLE V-AALOCATION CERTAIN RISK, NASA ACT 1958, amanded 1980. “User” diartikan sebagai setiap pihak yang membuat suatu persetujuan dengan pihak NASA untuk menggunakan seluruh atau sebagian ruang/fasilitas suatu pesawat angkasa (peluncur); pihak yang memilki atau menyediakan harta milik (payload) unytuk diangkut atau pihak yang memperkerjakan seseorang untuk diangkut oleh pesawat angkasa. Sedangkan pihak “operator” dan pemilik pesawat angkasa adalah NASA, suatu badan yang dimiliki Pemerintah Amerika Serikat. Lihat Mieke Komar, op.cit., h. 121. Pasal 302, (f), (2) NASA Act, 1958, amanded 1980. Dengan perkataan lain setiap payload yang sudah terlepas dari pesawat peluncur sesuai dengan teknik penempatan payload pada orbitnya, demikian pula benda angkasa (payload) yang sudah mengorbit apabila merugikan pihak ketiga, maka tanggungjawab dibebankan kepada pemilik benda angkasa (payload) atau pihak user. Sebaliknya apabila benda angkasa (payload) tersebut masih di dalam pesawat angkasa (peluncur) atau masih dalam proses peluncuran, ataupun karena tidak sesuai dengan rencana teknik peluncuran kemudian merugikan pihak ketiga maka tanggungjawab dibebankan kepada pihak “operator” yaitu NASA Amerika Serikat. Untuk hal tersebut maka dalam perjanjian peluncuran (cargo launch agreement) pihak NASA mengharuskan pihak “user” (dalam hal ini Indonesia menutup asuransi).40 Dari gambaran tersebut di atas maka jelas bahwa Indonesia dalam kegiatan di ruang angkasa selalu terikat oleh ketentuan mengenai tanggungjawab baik itu terlahir dari perjanjian peluncuran, juga sebagaimana dikatakan pada pembahasan terdahulu bahwa pada dasarnya pengaturan tanggungjawab negara sudah menjadi prinsip hukum internasional yang berlaku atau mengikat negara-negara di seluruh dunia. Khusus dalam kegiatan di ruang angkasa telah diatur kembali mengenai tanggungjawab negara tersebut. 2. Keuntungan Yuridis Indonesia atas Aksesi Liability Convention 1972. Kebijakan mengaksesi Liability Convention 1972 oleh Pemerintah RI ini, selain menimbulkan kewajiban internasional, juga tentunya Indonesia memperoleh mafaat yuridis (yuridical gains). Beberapa manfaat yuridis atas turut sertanya Indonesia dalam kedua instrumen hukum internasional tersebut, adalah Indonesia dapat melakukan interpretasi pengertian-pengertian yang ada dalam dua perjanjian internasional tersebut. Interpretasi dapat disampaikan dengan cara mendeklarasikan usulan atau interpreatasinya tersebut 41. Bentuk manfaat lain dari turut sertanya Indonesia, khususnyan dalam Liability Convention ‘72 adalah sebagai berikut:42 a. Indonesia mempunyai landasan hukum yang lebih mantap dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya diberbagai fora internasional, khususnya yang menyangkut tanggung jawab internasional di bidang ruang angkasa. b. Masalah yang berkaitan dengan tuntutan ganti rugi dalam kegiatan ruang angksa dapat diselesaikan berdasarkan landasan yuridis yang kuat dan dapat mendukung penyelesaian politis. 3. Penutup Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa ketentuan tanggung jawab negara terhadap kegiatannya atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait terhadap negara tersebut ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam yurisdiksinya yang merugikan pihak (negara) lain adalah sudah menjadi prinsip hukum internasional. 40 Ibid, hlm. 123 41 Bandingkan supra foot note no. 5 42 Ibid. Prinsip hukum internasional mengenai tanggung jawab negara dapat diberlakukan terhadap negara manapun dan terhadap kegiatan apapun di dunia ini termasuk di ruang angkasa. Konvensi internasional yang mengatur kegiatan di ruang angkasa, dalam hal ini Liability Convention 1972 dapat diberlakukan terhadap negara bukan peserta perjanjian, baik itu karena konvensi itu menuangkan kembali prinsip tanggung jawab negara, maupun karena sifat dan kedudukan konvensi begitu penting untuk diberlakukan dalam rangka mengisi kekosongan hukum dalam kegiatan di ruang angkasa yang sangat berbahaya dengan melalui dukungan masyarakat internasional. Dengan demikian sesuai dengan sifat ketentuan mengenai tanggung jawab negara yang merupakan prinsip hukum internasional dan prinsip ini dituangkan kembali pada konvensi internasional dalam mengatur kegiatan di ruang angkasa, dan berdasarkan ketentuan perjanjian peluncuran yang selama ini dilakukan oleh NASA Amerika Serikat dimungkinkan adanya alih tanggung jawab, maka Indonesia walaupun seandainya belum turut serta dalam Liability convention 1972 pada dasarnya bertanggung jawab secara internasional atas segala kegiatannya di ruang angkasa. a. Simpulan 1. Liability Convention 1972 adalah merupakan kaidah hukum internasional yang bersifat law making treatis yang dapat mengikat semua negara, terlebih lagi terhadap negara yang telah mengikatkan diri pada instrumen internasional tersebut. 2. Mengingat sifat dan kedudukan Liability Convention 1972, baik berdasarkan teori maupun sistem hukum internasional yang berlaku, maka Pemerintah Republik Indonesia terikat atau menjadi subjek hukum internasional penuh dari Liability Convention 1972. Selain itu Indonesia juga mempunyai akses yuridis terhadap instrumen hukum internasional tersebut. b. Saran-saran Kalau melihat bahwa hukum internasional itu merupakan suatu sistem yang utuh, khususnya hukum internasional yang mengatur kegiatan negara di ruang angkasa, maka dengan ini penulis menyarankan agar Indonesia segera mengikatkan diri melalui instrument aksesi Registration Convention 1974.ketentuan yang mendasari Liability Convention 1972 dan instrument hukum internasional lainnya yang mengatur hukum ruang angkasa. Daftara Pustaka a. Buku dan Kertas Kerja. Bhatt, S., Study in Aerosoace Law, Sterling Publisher PVT Ltd., New Delhi, 1974 Bin Cheng, “International Liability for Damage Caused by Space Objects”, dalam Nandasari Jasentuliana and Roy SK Lee, Manual on Space Law, Vol. I, Compiled and edited, New York : Ocean Publication Inc., 1979 Bowet, D. W., The Law of International Institutions, 4th.ed., Steven & Sons, London, 1982 Christol, Carl Q, The Modern International Law of Outer Space, Pergamon Press, toronto, 1982 -------------------, “International Liability for Damage Caused by Space Objects”, AJIL, Vol. 74 Cohen, Maxwell, Law and Politics in Space, McGill University Press, Montreal, 1964 Hurwitz, Bruce A., Sate Liability for Outer Space Actifities in Accordance with the 1972 Convention on International Liability for Damage Caused by Sapace Objects, Martnus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1992 LAPAN, Urgensi Usulan Ratifikasi Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects 1972 (Liability Convention 1972) , Sekretariat Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 1995- 1996 Mieke Komar, Berbagai Masalah Hukum Udara dan Angkasa, Remaja Karya, Bandung, 1984 Malcolm N. Shaw, International Law, 2nd., Grotius Publication Ltd. , Llandysul, Dyfed, 1986 Starke, J.G, Introduction to International Law, Butterworth, London 1987. Zakaria Samin, “Daya Mengikat Perjanjian Internasional Terhadap Negara Bukan Peserta”, PADJADJARAN, Majalah No. 2/1981 b. Instrumen Hukum Internasional dan Nasional ARTICLE V-AALOCATION CERTAIN RISK, NASA ACT 1958, amanded 1980. ARTICLE V-AALOCATION CERTAIN RISK, NASA ACT 1958, amanded 1980. ARTICLE V-AALOCATION CERTAIN RISK, NASA ACT 1958, amanded 1980. Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, 1972. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967. Undang-undang Dasar 1945.

Leavea comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

Alamat Penerbit/Redaksi:

Jl.Rangga Gading No. 8  Bandung 40116. Telp (022) 4203368- (022) 4264066; ext. 319 dan 129 Fax 022-4264066.

web http://hukum.unisba.ac.id/syiarhukum,

email syiarhukum.unisba@yahoo.co.id

Bank BNI Syariah Capem Unisba  Rek. No. 0201121960 a.n. Nurul Chotidjah.