Tools
Search
Register Login

PERBANDINGAN PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI INDONESIA DAN SINGAPURA

PERBANDINGAN PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI INDONESIA DAN SINGAPURA Oleh : Eli Hendalia. Dinas Kesehatan Kab. Tasikmalaya, mahasiswa Program Pacasarjana (S-2) Hukum Kesehatan Unisba. Hp. 0818207895. Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ABSTRACT Comparison of Law in domestic violence between Indonesias with Singapore, has equality from second region culture of this state resides in South-East Asia, also is including country ASEAN, but also has difference from Luas Wilayah Singapura consisted of one main islands and around 60 isles with wide total 682,7 kilometre persegiTerletak between peninsulas Malayasia and Indonesia dissociated by strait Johor and Selat Singapura. Number Of Indonesia Residents is including the biggest in world after Chinese and India. Agreement of Member State ASEAN for ASEAN Charter as kontitusi ASEAN at Konf ( KTT) to 13 in Singapore November the year 2007. ASEAN as subject law ( has legal of personality.) According to result of word convension about Human right in Vienna the year 1993 arising that woman rights is part of Universally human right, then the year 1994 In ( ICPD) in Kairo elementary for recommendation related to health of reproduction of woman and 1995 World Woman Conventions of ke-1V in Biejing mentions" Woman and Health". The international Convention has pushed state Indonesia with Singapore ratifies result of the convention by bearing it Undang Undang No. 23 The year 2004 about Elemination domestic violence of Indonesia. While when at the same in Singapore The year 2004 has been done to change Kontitusion at section 9 in inviting Singapore which it is the purpose to increase position and woman rightss in Singapore. Kay note : Domestic violence PENDAHULUAN Perbandingan hukum dapat dilakukan baik di bidang hukum privat, maupun hukum publik, bahkan dapat pula dilakukan dengan membandingkan suatu lembaga hukum di masa lalu dengan masa sekarang. Dengan demikian perbandingan hukum membawa kita kepada sejarah hukum. Dunia semakin sempit, hubungan antar negara semakin maju dengan teknologi yang cepat berkembang, kontak budaya, sosial, ekonomi, dan militer semakin intensif dan menyatu, hubungan hukum pun demikian.Untuk memudahkan masuknya investor asing ke Indonesia harus terjamin dan adanya kepastian hukum. Dengan adanya perbandingan hukum maka kita dapat menemukan unsur-unsur persamaan juga unsur perbedaan dari kedua sistem hukum itu, mengetahui sebab-sebab dan latar belakang dari perbedaan dan persamaan tersebut, dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya. Perbandingan hukum mempunyai peranan penting di bidang hukun secara nasional maupun internasional, oleh karena itu semakin perlu diketahui karena mempunyai berbagai manfaat yaitu mempunyai peranan penting dalam rangka hubungan antar bangsa, dan di segala bidang hukum. Menurut Randall tujuan perbandingan hukum adalah usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing, mendalami pengalaman-pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaharuan hukum. Perbandingan Hukum dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) antara Indonesia dengan Singapura, memiliki kesamaan dari kultur wilayah kedua negara ini berada di Asia Tenggara, juga termasuk Negara ASEAN, tetapi juga memiliki perbedaan dari Luas Wilayah Singapura terdiri dari satu pulau utama dan sekitar 60 pulau kecil dengan total luas 682,7 kilometer persegi.Terletak antara semenanjung Malayasia dan Indonesia yang dipisahkan oleh selat Johor dan Selat Singapura. Jumlah Penduduk Indonesia termasuk terbesar di dunia setelah Cina dan India. Kesepakatan Negara anggota ASEAN untuk membentuk ASEAN Charter sebagai kontitusi ASEAN pada Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) ke 13 di Singapura November tahun 2007. ASEAN sebagai subjek Hukum (memiliki legal personality.) Sesuai hasil Konvensi Sedunia tentang Hak Asasi manusia di Vienna tahun 1993 mengemukakan bahwa hak perempuan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang bersifat universal, kemudian tahun 1994 Konvensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di Kairo meletakan dasar bagi rekomendasi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan dan Tahun 1995 Konvensi Perempuan Sedunia ke-1V di Biejing menyebutkan” Perempuan dan Kesehatan”. Konvensi Internasional tersebut telah mendorong negara Indonesia dengan Singapura meratifikasi hasil konvensi itu dengan lahirnya Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia. Sedangkan pada waktu yang bersamaan di Singapura Tahun 2004 telah dilakukan Amandemen Kontitusi pada pasal 9 dalam Undang-Undang Singapura yang tujuannya untuk meningkatkan posisi dan Hak-Hak perempuan di Singapura. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan Tahun 2006 bahwa 557 Orang Pejabat Publik melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terdiri dari 16.709 kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dilakukan oleh pejabat Publik dan aparat negara yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 391 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT), Guru 53 kasus, Anggota DPR/DPRD 7 kasus TNI/Polri 106 kasus. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa penganiayaan terhadap istri termasuk penembakan dan eksploitasi seksual, selain itu juga ada 22 kasus kekerasan dilakukan oleh aparat negara dan penegak hukum dengan melakukan kekerasan dalam proses peradilan yaitu sejak penangkapan, penahanan, dan persidangan. Secara keseluruhan Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) sepanjang tahun 2006 mencapai 22.512. kasus dengan terbanyak adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Domestic Violence) sebanyak 16.709 atau 76% dari seluruh kasus KtP , kemudian 23 kasus kekerasan masyarakat dan 43 kasus dilakukan di ranah negara. Laporan dari Lembaga Bantuan Hukum Apik Jakarta, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga merupakan kasus terbanyak 657 (62%). Berdasarkan data di lembaga-lembaga pendamping Korban menunjukan bahwa perempuan korban kekerasan berhadapan dengan prilaku aparat penegak hukum yang menyempitkan akses mereka terhadap peradilan, penegak hukum yang tidak berpihak serta menyalahkan korban, sebanyak 22 orang oknum aparat penegak hukum melakukan tindakan kekerasan seksual dan pemerasan terhadap perempuan. Sebagian besar kasus Kekerasan Terhadap Perempuan ( KDRT) tidak mau melaporkan ke aparat kepolisian oleh karena merasa bahwa merekalah penyebab kekerasan telah melakukan kesalahan sehingga layak untuk dihukum, tetapi yang sebenarnya bukan wanita tersebut penyebab kekerasan dalam rumah tangga, berhentilah menyalahkan diri sendiri sebab seorang manusia dilarang untuk menyakiti dan melakukan kekerasan. Yang menjadi permasalah pokok adalah bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dibandingkan dengan Negara Singapura ? PEMBAHASAN Pengertian Perbandingan Hukum menurut istilah asing antara lain Compaarative law, comparative jurisprudence, foreign Law. Di dalam Black,s Law dictionary dikemukakan bahwa Comparative jurisprudence ialah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum (the study of principles of legal science by the comparison of various system of law. ) Perbandingan hukum bukanlah ilmu hukum, melainkan hanya satu metoda studi, untuk meneliti sesuatu, suatu cara kerja yaitu perbandingan. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terdadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secarara fisik, seksual, psikologis dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, dalam lingkup rumah tangga meliputi, suami, istri dan anak-anak dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang tersebut di atas karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menindak pelaku Kekerasan dalam rumah tangga, untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian Internasional atas masalah kekerasan terhadap perempuan berbasis gender secara konsisten menunjukan bahwa perempuan lebih banyak mengalami kekerasan dari pasangannya atau mantan pasangan dari pada orang lain. Saat ini telah ditetapkan sejumlah instrumen hukum Internasional yang disepakati oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia dan Singapura Negara ASEAN lainnya untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan yang berupa kekerasan ini. Perjanjian internasional tersebut antara lain adalah Viena declaration and programe of Action (1993), Convention on the Elimination of All Formrs of Discrimination Agains Women (1979), Declaration and Platform for Action (1995). Data lain yang sering dikutif untuk menunjukan akan keseriusan masalah kekerasan dalam rumah tangga secara global adalah penelitian yang berbasis populasi di 36 negara yang menunjukan bahwa antara 10-60 persen perempuan yang pernah menikah dan mempunyai pasangan setidaknya mengalami satu kali insiden kekerasan fisik dari pasangan intim atau mantan pasangan intimnya. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Agama (Islam), Alqur’an dan Hadist sebagai sumber otoritas utama seluruh aktivitas kehidupan kaum Muslimin telah membicarakan persoalan perempuan, termasuk di dalam kekerasan, dengan porsi yang cukup luas, perempuan diungkapkan banyak ayat dalam sejumlah surat sebagai berikut: “….Wa lahunna mitslul ladzii ,alaihinna bil ma,ruuf….” (….Dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut..) (QS.Al Baqarah[ 2]: 228) . Nabi Muhamad Saw dalam sabdanya menempatkan perempuan sebagai “ mitra laki-laki” (an- Nisa syaqa- iq ar-rijaal). Kemudian di dalam surat lain disebutkan : “ Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.(QS an Nisa 4: 19). Sebelum Islam, kedudukan perempuan berada di bawah subordinasi laki-laki, lebih dari itu perempuan tidak saja dihina, diremehkan tetapi juga ditindas dalam arti selalu mendapatkan kekerasan. Bahkan menurut sebagian masyarakat saat itu perempuan dianggap sebagai pembawa bahaya dan aib memalukan. Dalam al qur,an disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan penuh, dalam beramal dan beribadah serta dalam kehidupan sosial (QS.an-Nisaa[4] : 142 ). Agama Islam dengan tegas menolak praktik-praktik kekerasan. Beberapa Hasil Konvensi Internasional Sebagai Berikut : Universal Declaration of Human Right 10 Desember tahun 1948 (UDHR) : All human beings are born free and equal in dignity and right they are endowed with reason and concience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. Declaration On The Elemination Of Violence Against Women.s General Assembly Resulution 48/104 of 20 Desember 1993 Article 1 : For the purpose of this declaration, the term “ Violence against Womwn,s” means any act of gender- Violence that result . In or is likely to result in physical, sexual or psycological harm or suffering to women, including threath of such act, coercion or arbitary deprivation of liberty, whther occurring in public or in privar life. Beijing Declaration Platform For Action Fourt World Confrence On Women. - Women,s Right human right. - Equal Right, opportunities and access to resources, equal sharing of responsibilites for the family by men and women, and harmonous partnership between them are critical to their well being and that of their families as well as to the consolidation of democracy. Di dalam implementasi Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah dapat dipaparkan sebagai berikut : a. Pemahaman Aparat Penegak hukum terhadap Batasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dibedakan dalm 4 jenis : 1) Kekerasan fisik Ada pemahaman yang berbeda –beda yang dipakai oleh Aparat Penegak Hukum di wilayah dalam mendefinisikan kekerasan, secara umum aparat mengatakan bahwa suatu tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga akan diklasifikasikan berat apabila korban tidak dapat menjalankan aktivitas rutin sehari-hari dan bila korban masih mampu beraktifitas maka dianggap kekerasan ringan, dalam hal ini membedakan berat dan ringan tentunya bersifat subyektif. Jika korban dalam kondisi parah baik fisik maupun psikis,ketika tetap beraktifitas karena keharusan dari korban untuk keberlangsungan hidupnya, sebagian Aparat Penegak Hukum mengkatagorikannya sebagai kekerasan ringan. Secara umum, hasil visum media dari dokter masih digunakan sebagai dasar untuk menentukan klasifikasi berat dan ringan pada jenis kekerasan fisik, namun pengamatan langsung pada kondisi fisik korban tetap menjadi prioritas utama. Jika aparat menilai bahwa korban masih dapat beraktifitas seperti biasanya, maka tetap dikatagorikan kekerasan ringan. 2) Kekerasan Seksual Pada jenis kekerasan seksual, sebagian besar aparat belum mempunyai batasan dan kriteria yang jelas. Hal ini karena sebagian besar belum pernah menangani kasus kekerasan seksual dalam relasi pernikahan, kecuali kekerasan seksual terhadap anak. Apabila aparat menemukan kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga maka aparat akan menggunakan pasal KUHP dan UUPKDRT untuk menanganinya. 3) Kekerasan Psikis Pada jenis kekerasan psikis, seperti halnya kekerasan seksual, sebagian besar Aparat penegak Hukum belum memiliki ktriteria ringan dan berat. Akibatnya Aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menindak lanjuti karena sifat kekerasan psikis yang sulit dibuktikan, selain itu juga tidak ada acuan yang baku dalam menentukan batasan kekerasan psikis. Kesulitan yang dihapai ketika kondisi kejiwaan korban sering berubahubah dariwaktu-ke waktu selama proses persidangan sehingga menyulitkan Hakim dalam menentukan gradasi kekerasan Hal ini sangat berbeda dengan jenis kekerasan fisik yang dapat di identifikasi langsung dampak yang dialami relatif menetap. Penegak hukum jarang menangani kasus kekerasan psikis sehingga pengalaman yang dimiliki dalam penangan kekerasan psikis masih kurang, sehingga penegak hukum menggunakan kriteria subyektif yang berbeda-beda dalam menentukan batasan kekerasan psikis. Namun demikian ada beberapa penegak hukum menentukan kriteria menggunakan visum psikologis yang dibuat oleh psikologis atau psikiater dalam menentukan gradasi kekerasan psikis yang dialami korban. 4) Penelantaran Aparat penegak hukum mengacu pada jangka waktu 3 bulan seseorang suami tidak menafkahi lahir dan batin terhadap istri dan anak, maka dianggap telah terjadi penelantaran. Pertimbangan tersebut berdasarkan hukum taklik talak nikah agama Islam, namun dalam pelaksanaannya sangat tergantung perspektif Aparat Penegak Hukum yang tentunya aparat satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Tetapi pada penanganan kasus tertentu jika suami menafkahi tetapi masih sedikit dan tidak tentu, hal ini juga dianggap sebagai bukan penelantaran karena dianggap masih memiliki itikad baik untuk menafkahi. Dalam menetukan kriteria berat-ringan dan batasan yang digunakan dalam menentukan kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran belum memiliki kriteria yang sama. Hal ini lebih karena dalam UUPKDRT sendiri belum memberikan penjelasan yang baku mengenai kriteria kekerasan. Berkaitan dengan bentuk atau jenis kekerasan pasal-pasal dalam UUPKDRT menyebutkan sebagai berikut: Pasal 5 : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara; a. Kekerasan Fisik b. Kekerasan psikis c. Kekerasan seksual atau d. Penelantaran rumah tangga. Pasal 6 : Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Pasal 7 : Kekerasan Psikis sebagaimana diamaksud dalam pasal 5 hurup b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Pasal 8 : Kekerasan seksual sebagaimana dalam pasal 5 hurup c meliputi: a, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut: b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Pasal 9 : (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehinnga korban berada di bawah kendali orang tersebut. b. Minimnya pelibatan Saksi Ahli dalam Pemeriksaan Perkara KDRT Penggunaan saksi ahli baik dari medis maupun psikolog belum banyak digunakan oleh aparat penegak hukum dalam pemeriksaan perkara KDRT. Hal ini juga diperkuat dengan penjelasan beberapa tenaga medis yang diwawancarai yang memberikan keterangan bahwa selama ini belum pernah diminta oleh para aparat hukum untuk bertindak sebagai saksi ahli dalam proses persidangan perkara KDRT. Ketika korban tidak mendapatkan akses terhadap saksi ahli, perempuan korban KDRT berpeluang untuk tidak terpenuhi hak-haknya, diantaranya: 1. Hak korban untuk mengakses keadilan dan tidak di diskriminasikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Deklarasi Universal Hak asasi Manusia bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Ketentuan dalam DUHAM ini juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 2 poin c dalam Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang menyebutkan Menegakan Perlindungan hukum terhadap Hak-Hak Perempuan atas dasar yang sama dengan laki-laki dan menjamin melalui peradilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan kaum perempuan yang efektif terhadap segala tindakan diskriminasi. Hak untuk memperoleh keadilan tanpa diskriminasi ini juga tercantum di dalam Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 3 ayat (2), (4) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapathan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. 2. Keterangan saksi ahli jarang digunakan sebagai bukti dalam proses persidangan sehingga terkadang hakim membuat keputusan yang tidak membuat rasa keadilan bagi korban. Peradilan hanya mengandalkan surat keterangan hasil visum dan beranggapan dengan surat keterangan tersebut telah cukup meyakinkan, padahal visum hanya menunjukan tindakan kekerasan, namun dinamika dampak kekerasan tidak terjawab. Akibatnya putusan tidak seimbang dengan penderitaan korban. Padahal dalam ketentuan pasal 184 KUHAP keterangan saksi ahli merupakan salah satu alat bukti di samping keterangan saksi (korban). 3. Terhambatnya Proses Hukum karena Status Perkawinan Perempuan. Beberapa fakta bahwa kepolisian hanya akan memproses pelaporan berdasarkan UU PKDRT untuk perempuan yang perkawinanya telah tercatat dan dibuktikan dengan buku nikah dari KUA atau akta perkawinan dari catatan sipil, sedangkan perkawinan yang sah secara agama atau adat tidak dapat diproses menggunakan UUPKDRT. Padahal secara faktual perkawinan tersebut banyak dijumpai dalam masyarakat Indonesia.Hal ini akan menimbulkan kerentanan bagi perempuan yang menikah namun tidak memiliki surat nikah sehingga akan menimbulkan kekerasan penelantaran di kemudian hari. Apabila terjadi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi di dalam rumah tangga, perempuan harus berpikir, saya tidak berhak menjadi obyek kekerasan, dan perempuan bukan menjadi penyebab kekerasan itu terjadi, serta manusia mempunyai hak untuk hidup tanpa kekerasan. Perbandingan hukum dalam penanganan Kekerasan dalam rumah tangga antara Indonesia dan Singapura mempunyai peranan penting secara Nasional maupun Internasional, dalam rangka hubungan antar bangsa/ negara. Singapura merupakan negara yang pemerintahnya banyak berinvestasi dalam pengembangan kemampuan rakyat dan mendorong untuk bekerja keras dan beradaptasi terhadap lingkungan global. Filosofi ini mendasari pendekatan khusus Singapura dalam pembangunan nasional, dalam hal “Domestik violence in Singapore” telah meratifikasi berbagai hasil konvensi Internasional. Singapura tidak menyetujui adanya kekerasan dalam keluarga dan masyarakat seperti dikoordinasikan oleh Kementrian Pembangunan dan Olah raga tahun 2003: - 80 % adanya kekerasan fisik dalam keluarga; - 11 % adanya efek negatif emosional dalam keluarga; - 75 % persen kasus melapor ke aparat untuk meminta pertolongan. Hal ini merupakan informasi yang menggembirakan dalam penaganan kekerasan dalam keluarga Singapura. Pedoman managemen terpadu kekerasan keluarga di Singapura dikoordinasikan oleh kementrian Pembangunan keluarga dan Olah Raga yang terkait protokol dan prosedur dengan sistem jaringan yang luas sehingga pendekatan model ini untuk melayani keluarga yang bermasalah dalam kaitannya dengan kekerasan dapat berjalan dengan baik. Layanan untuk keluarga yang terkena dampak kekerasan meliputi : 1. Konseling dan layanan bantuan untuk keluarga dan kelompok dengan memberi dukungan, menyediakan tempat penampungan bagi korban yang mengalami krisis, bantuan medis melalui Rumah Sakit, polisi. Intervensi yang dilakukan pelaku dipenjara lebih dari satu tahun dan selama dipenjara diadakan pembinaan dengan konseling khusus. 2. Kebijakan untuk kasus kekerasan dalm keluarga yang muncul sebelum dilimpahkan ke tingkat pengadilan akan dilakukan : a. Kasus kekerasan harus ditangani secepatnya untuk menyelamatkan para pihak. b. Pengadilan harus meningkatkan akses korban ke pengadilan c. Pengadilan harus peka terhadap ketidak seimbangan kekuasaan atau ada kasus lain yang tidak di mediasi melaui pengadilan. Pengelolaan kasus kekerasan di dalam keluarga Singapura dikoordinir oleh kementrian Pembangunan Masyarakat dan Olah raga dengan melibatkan Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan, Dewan Nasional Layanan Sosial dan lembaga-lembaga layanan sosial lainnya. Kelompok dialog memegang perana penting dalam pengembangan strategi kebijakan proses dan program dengan memfasilitasi lembaga lembaga yang terkait, mengkoordinasikan usaha-usaha pendidikan masyarakat, pemantauan dan mengidentifikasi daerah daerah untuk berkolaborasi dalam penangan kasus. The Women,s Charter Pasal 64 Melindungi Anggota keluarga, pasangan mantan pasangan anak-anak, anak angkat, orang tua, mertua, saudara, kerabat atau orang-orang cacat. Pengadilan dianggap sebagai saudara dari kekerasan keluarga, pengadilan dapat mengeluarkan perintah perlindungan, untuk membatasi perlakuan kekerasan, pengadilan harus mengetahui ada bahaya yang dilakukan pada tindak kekerasan. Pengadilan dapat menerbitkan sebuah orde yaitu untuk penetapan perintah perlindungan cepat diberikan tanpa sidang pertama dari responden responden. Selain itu pada Pasal 65 (5) (b) ditegaskan : Bagian dari piagam pemberdayaan Perempuan memberikan mandat kepada mahkamah bahwa korban, pelaku, dan anak-anak harus di konseling, program tersebut dikelola dengan baik dan pendanaannya yang cukup yang bertujuan untuk merehabilitasi para pelaku dan memberi dukungan kepada parakorban dan anak-anak mereka. Singapore Passed The Women,s Charter in 1961 Memberikan perlindungan pada wanita-wanita singel ibu rumah tangga, dan keluarga lainnya untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan dan isi dari Undang-undang ini penting yang memberikan dasar hukum kesetaraan antara suami istri diuraikan sebagai berikut : a. Poligami (mengambil istri lebih dari satu ) tidak diperbolehkan di Singapura b. Managemen Rumah Tangga, memberikan hak yang sama dan tanggung jawab yang sama untuk suami istri dalam merawat anak-anak mereka di rumah c. Properti perkawinan ada sebagian hak istri meskipun tidak berkontribusi langsung secara finansial d. Suami wajib menjaga istri dan anak-anak selama perkawinan dan pada saat perceraian. Pada bulan Agustus tahun 1996, Piagam Perempuan Singapura telah direvisi mencakup empat hal utama: a. Perlindungan keluarga dari kekerasan dalam rumah tangga b. Divisi aset perkawinan c. Penegakan perintah pemeliharaan d. Legalitas pernikahan. Dalam penyusunan rancangan Undang-undang kekerasan dalam keluarga di Singapura melewati beberapa tahap, Dewan kepresidenan tidak boleh diskriminasi terhadap hak-hak minoritas, tidak ada diskriminasi agama ataupun komunitas rasial, seorang yang akan menjadi Presiden Singapura harus berkomitmen seperti ketentuan di atas . Parlemen sangat menentukan dalam terwujudnya Undang-Undang berdasarkan usulan dari kementrian Pembangunan Masyarakat dan Olah raga, mendekati jaksa Agung, dan departemen Hukum menyetujui kemudian Undang-Undang tersebut diusulkan oleh pemerintah. Setelah terwujud Kementrian Pembanguan Masyarakat mengimplementasikan dengan pendekatan secara holistik dalam mengatasi kasus kekerasan domestik. Untuk meningkatkan jaringan yang relevan antar lembaga, pertemuan jaringan regional, diadakan secara berkala setiap tahun antar intansi di tingkat nasional untuk meninjau tingkat layanan dan mitra-mitranya mempromosikan melaui pembagian poster, pameran, buku saku untuk disampaikan pada korban dan pelaku . Korban dapat memiliki akses secara holistik untuk meminta bantuan dengan vidio remote konferensi, juga tersedia relawan-relawan yang siap membantu , bantuan medis gratis. Selain itu diadakan pelatihan penangan kekerasan untuk petugas yang terlibat yaitu pekerja sosial, karyawan rumah sakit dengan tiga tingkatan : a. Pelatihan dasar untuk pekerja pada garis depan yang utama dalam bidang konseling b. Pelatihan lanjutan dalam bidang konseling c. Pelatihan khusus dalam penangan kasus penyalahgunaan alkohol, kasus-kasus pekerja anak, saksi kekerasan, melakukan kerja kelompok untuk pelaku dan korban kekerasan. Kemudian jaringan diperluas dengan pendekatan melalui tokoh-tokoh agama berkumpul untuk berkomitmen memberi dukungan untuk menghentikan kekerasan keluarga dan sebuah forum para profesional untuk mendiskusikan kasus kekerasan dalam keluarga tersebut, dan mengadakan pencegahan dini melalui sosialisasi kesekolah-sekolah, lembaga pendidikan lainnya dan kelompok populasi yang lebih muda. Departemen Pengembangan Masyarakat, Pemuda dan Olah Raga Republik Singapura, menyampaikan laporan periodik keempat Singapura pada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Periode 2008 tentang penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan : a. Perempuan dan anak-anak dapat merasakan dan memamfaatkan hasil pembangunan, diberikan akses yang sama dengan laki-laki b. Wanita mendapatkan pelayanan kesehataan dan pendidikan dengan biaya terjangkau. c. Perempuan mempunyai hak memiliki property sendiri dengan persyaratan sama dengan laki-laki sesuai Pasal 12 dari kontitusi Singapura Semua wanita menikmati Singapura dengan hak yang sama dengan laki-laki. Pada periode 2004-2008 banyak kemajuan yang telah dilakukan oleh Singapura dengan adanya Amandemen Kontitusi Mei 2004 yaitu memberikan hak kewarganegaraan yang sama untuk anak-anak dan perempuan Singapura sebagai orang Singapura. Pada Pasal 9 telah ditinjau kembali dan direvisi untuk meningkatkan posisi dan hak-hak perempuan di Singapura. Hukum lain yang mengatur perkawinan dan perceraian adalah hukum Islam atau Hukum Syariah. PENUTUP a. Simpulan Pelaksanaan penanganan Kekerasan dalam keluarga di Singapura memiliki kesamaan dengan Indonesia antara lain dengan meratifikasi kesepakatan Internasional didalam UUKDRT. Sedangkan perbedaannya dalam hal implementasi UUKDRT. Implementasi UUKDRT sudah lebih baik di Singapura, antara lain dengan disediakan akses melalui vidio Remote Konferensi. Selain itu, di Singapura diadakan pertemuan berkala tahunan dan 75 % korban sudah dapat melaporkan kasus kekerasan terhadap penegak hukum. Sedangkan implementasi UUKDRT di Indonesia dipengaruhi oleh masih kuatnya budaya masyarakat yang merasa malu dan aib apabila terjadi KDRT kemudian melapor pada penegak hukum. Perempuan Indonesia belum menyadari hak-haknya sebagai perempuan di dalam Rumah Tangga dengan latar belakang rendahnya pendidikan dan lemahnya ekonomi masyarakat Indonesia. b. Saran 1. Perlunya peningkatan kapasitas penegak hukum melalui intitusinya masing-masing, supaya sensitivitas terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga, adanya pemahaman 3 aspek (filosofi, Yuridis, dan sosiologis) UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT. 2. Merekomendasikan agar Mahkamh Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran tentang analogi terhadap pasal 2 UU PKDRT tentang lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini diperluas sehingga pengertiannya juga mencakup perkawinan siri, perkawinan gereja dan perkawinan adat agar dapat menggunakan UU. 3. Penguatan kapasitas tenaga medis keperawatan untuk penanganan perempuan korban KDRT bagi rumah sakit yang belum memiliki unit khusus untuk perempuan korban KDRT 4. Memasukan anggaran penyelenggaraan pelayanan medis untuk perempuan korban KDRT ke dalam APBD maupun APBN untuk menjaga keberlanjutan layanan medis untuk perempuan korban KDRT. DAPTAR PUSTAKA Alquran Dan Terjemahan, Departemen Agama RI, Jakarta 2004 Ahmad Hatta, Tafsir Qur,an Perkata Dilengkapi dengan Asbabun nuzul dan Terjemah, Magfirah Pustaka, Jakarta, 2009. Barda Nawawi Arief, Prebandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 Beijing Declaration and Platform For Action, Fourth world Conference on Women, 1995 General Assambly Resulution, declaration On the Elemination of Violence Against Women, 1993 Heisc L. Mary Ellsberg, Megan Gottemoeler, Ending Violence Against Women, Population Repotr, John Hopkin University school of Public Health, Population and information Program, 1999. Jur. Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, Sinar Grafika, jakarta 2008. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan , Melangit di Langit Perempuan, Jakarta, 2008. R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. Singpore Convension on The Elemination Of All Forms Of Discrimination Against Women, 2008. Universal Declaration Of Human Right, 1948. JURNAL http://www. Menkokesra go.id/ Content/view/6134/39 4/22/10 8:29 PM. http://www. Jurnalperempuan.Com/Index.php/comment/ memahami 4/22/10 8; 29 PM. UNDANUNDANG Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Leavea comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

Alamat Penerbit/Redaksi:

Jl.Rangga Gading No. 8  Bandung 40116. Telp (022) 4203368- (022) 4264066; ext. 319 dan 129 Fax 022-4264066.

web http://hukum.unisba.ac.id/syiarhukum,

email syiarhukum.unisba@yahoo.co.id

Bank BNI Syariah Capem Unisba  Rek. No. 0201121960 a.n. Nurul Chotidjah.