Tools
Search
Register Login

EKSISTENSI KOMISI YUDISIAL DALAM MEWUJUDKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA

EKSISTENSI KOMISI YUDISIAL DALAM MEWUJUDKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA Oleh : Nurul Chotidjah Dosen tetap Fakultas Hukum unisba, Jl. Tamansari No. 1 Bandung. Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Abstrak Judicial Commission is an independent state institution created to carry out the judicial body reform. The Judicial Commission power of maintaining judge’s dignity and behavior is no longer exist following the Constitutional Court Verdict No.005/PUU-IV/2006. This article examines the existence of judicial commission in the realization of independent judicial power. Theories of constitution, power separation, power distribution and independent judicial power are used to study and analyze the study. The author concludes that the objective of the creation of the Judicial Commission is to monitor and maintain the efficiency and effectiveness of judicial power. It is recommended that the Law No.22 of 2004 on Judicial Commission be amended to enable the Judicial Commission to be able in exercising the task and power to realize an independent judicial power following the above Constitutional Court Verdict. Keywords: Judicial Commission, judicial power and judge. PENDAHULUAN Salah satu wujud agenda reformasi tahun 1998, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Amandemen dari Undang-Undang Dasar 1945 yaitu adanya perubahan serta penambahan lembaga-lembaga negara. Salah satunya adalah Komisi Yudisial1. Dalam Pasal 24B hasil Amandemen Ketiga UUD 1945, ditegaskan adanya ide pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga konstitusional baru yang sederajat kedudukannya dengan lembaga konstitusional lainnya.2 Komisi 1 Berawal pada tahun 1968 muncul ide pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan akhir mengenai saran-saran dan atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian dan tindakan/hukuman jabatan para hakim. Namun ide tersebut tidak berhasil dimasukkan di dalam undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Tahun 1998-an muncul kembali ide tersebut dan menjadi wacana yang semakin kuat dan solid sejak adanya desakan penyatuan atap bagi hakim, yang tentunya memerlukan pengawasan eksternal dari lembaga yang mandiri agar cita-cita untuk mewujudkan peradilan yang jujur, bersih, transparan dan profesional dapat tercapai. 2 Pasal 24B UUD 1945 : “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabata, serta perilaku hakim.” Yudisial dibentuk dengan harapan untuk menegakkan kehormatan dan perilaku para hakim. Dalam hal ini Komisi Yudisial berfungsi sebagai pengawas. Berkaitan dengan fungsi Komisi Yudisial, maka perlu melakukan langkah-langkah pembaharuan yang berorientasi kepada terciptanya lembaga peradilan yang sungguh-sungguh bersih dan berwibawa guna menjamin masyarakat dan para pencari keadilan memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan Komisi Yudisial dalam seleksi hakim agung telah diatur didalam Pasal 24B UUD 1945 dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Hanya saja, seleksi yang dimaksud adalah seleksi untuk mengusulkan calon hakim agung, bukan untuk melakukan seleksi tentang layak atau tidaknya seseorang yang telah menjadi hakim agung.3 Dan disebutkan pula bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga yang mandiri (Pasal 24B ayat (1) UUD 1945). Sejalan dengan itu, Komisi Yudisial memang mempunyai peranan penting dalam upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pengawasan oleh Komisi Yudisial ini pada prinsipnya bertujuan agar hakim agung dan hakim dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sungguh-sungguh didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kebenaran, dan rasa keadilan masyarakat serta menjunjung tinggi kode etik profesi hakim. Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Agustus 2006 No. 005/PUU-IV/2006, kewenangan untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, tidak lagi dimiliki oleh Komisi Yudisial. Komisi Yudisial tidak lagi mempunyai kewenangan antara lain: pengawasan terhadap perilaku hakim; pengajuan usulan penjatuhan sanksi terhadap hakim; pengusulan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya khususnya terhadap Hakim Konstitusi. Semuanya dikembalikan ke lembaga masing-masing untuk mengawasi perilaku hakim, yang selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan menelaah eksistensi Komisi Yudisial dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan tersebut yaitu: Teori Konstitusi, Teori Pemisahan Kekuasaan, Teori Pembagian Kekuasaan, dan kekuasaan kehakiman yang merdeka. 3 Internet http://www.hukumonline.com/, Komisi Yudisial Minta Presiden Terbitkan Perppu Seleksi Ulang Hakim Agung, Tanggal 5 Januari 2006. PEMBAHASAN Tujuan Pembentukan Komisi Yudisial Tahun 1998 mulai adanya reformasi disegala bidang diantaranya reformasi hukum. Pada masa reformasi tersebut muncul ide untuk penyatuan atap bagi hakim, yang tentunya memerlukan pengawasan eksternal dari lembaga yang mandiri dan independen agar cita-cita untuk mewujudkan peradilan yang jujur, bersih, transparan dan profesional dapat tercapai. Seiring dengan tuntutan reformasi peradilan, pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001 yang membahas amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, disepakati beberapa amandemen dan penambahan pasal yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, termasuk munculnya Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Bersamaan dengan amandemen UUD 1945 sebagai genealogis kemunculan Komisi Yudisial yang merupakan lembaga negara yang dilahirkan dari reformasi di Indonesia, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang sama posisinya dengan lembaga negara lain. Sebagai lembaga negara, Komisi Yudisial mendapatkan tugas dan kewenangannya dalam UUD 1945 dan dituangkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004. Latar belakang pembentukan pembentukan Komisi Yudisial merupakan bagian penting dari komitmen bangsa untuk dilakukannya reformasi multi dimensional dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum, serta, keprihatinan yang mendalam atas praktek peradilan yang tidak mencerminkan moralitas keadilan. Agenda besar reformasi yang bergulir di tahun 1999, bertujuan untuk membangun Indonesia yang lebih kuat adil dan sejahtera. Tugas dan wewenang Komisi Yudisial di beberapa negara pada intinya yaitu mengusulkan atau merekomendasikan calon Hakim Agung dan melakukan pengawasan terhadap para hakim. Tujuan utama dibentuknya Komisi Yudisial adalah : (1) Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spectrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal, (2) Komisi Yudisial menjadi perantara (mediator) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (executive power) dan kekuasaan kehakiman (judicial power) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah, (3) Dengan adanya Komisi Yuidisial, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman (judicial power) akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang menyangkut rekruitmen dan monitoring hakim agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman, (4) Terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus (Komisi Yudisial), dan (5) Dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman (judicial power) dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekrutan hakim agung dapat diminimalisasi dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik. Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka. Peranan Komisi Yudisial dalam Pasal 24B UUD 1945 dari segi kewenangan yang kedua menentukan bahwa”Komisi Yudisial mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim”. Dari ketentuan tersebut, dapat dielaborasi menjadi (i) menjaga kehormatan hakim; (ii) menjaga keluhuran martabat hakim; (iii) menjaga perilaku hakim; (iv) menegakkan kehormatan hakim; (v) menegakkan keluhuran martabat hakim; dan (vi) menegakkan perilaku hakim. Dalam kata”menjaga” terkandung pengertian tindakan yang bersifat preventif, sedangkan dalam kata”menegakkan” terdapat pengertian tindakan yang bersifat korektif. Karena itu, tiga kewenangan yang pertama bersifat preventif atau pencegahan, sedangkan tiga yang kedua bersifat korektif. Substansi pengaturan fungsi pengawasan Komisi Yudisial setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 sekurang- kurangnya harus mencakup tiga hal yaitu: (1) Obyek Pengawasan Komisi Yudisial adalah semua hakim yang meliputi Hakim pada Mahkamah Agung, hakim pada badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Hakim pada Mahkamah Konstitusi; (2) Ruang Lingkup Pengawasan Komisi Yudisial adalah sebatas ”perilaku hakim” bukan teknis yudisial. Untuk itu Komisi Yudisial tidak boleh memasuki teknis yudisial dengan mengkaji putusan yang independensinya dijamin secara konstitusional; (3) Pedoman Pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial ditetapkan melalui Code of Ethics. Eksistensi Komisi Yudisial dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman meliputi pengusulan dan pengangkatan Hakim Agung, dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Peranan pengusulan dan pengangkatan Hakim Agung meliputi pendaftaran, penyeleksian, penetapan dan pengajuan calon Hakim Agung ke Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan peranan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim adalah pengawasan terhadap perilaku hakim dimana akan menghasilkan dua hal yang berbeda yaitu hal yang negatif berupa pengusulan penjatuhan sanksi, sebaliknya yang positif adalah pengusulan pemberian penghargaan terhadap hakim atas prestasi dan jasanya menegakkan kerhormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Mengingat begitu singkatnya waktu, besarnya beban, dan luasnya cakupan yang diberikan untuk melakukan perannya tersebut diatas diharapkan anggota Komisi Yudisial terdiri dari anggota yang potensial, berkualitas, energik dan berpengalaman. Sehingga anggota Komisi Yudisial dapat menjalankan perannya mewujudkan kekuasaan kehakiman seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Ketentuan Pasal 24 B Undang Undang Dasar 1945 memberikan landasan hukum yang kuat bagi reformasi di bidang hukum, yakni dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mewujudkan checks and balances. Dalam arti, walaupun Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman namun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang secara hukum dan konstitusional bertanggungjawab dan berwenang untuk menjaga dan memulihkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap lembaga peradilan. Sejalan dengan itu, Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam upaya mendukung fungsi pengawasan dan untuk mengatasi penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan, serta memulihkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional itu, maka Komisi Yudisial berpendapat perlu dilakukan amandemen Undang Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu). Hal ini dilakukan untuk memperkuat kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagai salah satu cara untuk mereformasi lembaga peradilan agar lembaga peradilan menjadi bersih dan berwibawa. Pendapat ini didasarkan pada argumentasi bahwa upaya membersihkan dan memulihkan lembaga peradilan hanya mungkin dilakukan apabila didukung oleh hakim-hakim yang bersih dan berwibawa. Budaya bersih diri dan bersih lingkungan itu harus terus ditumbuh- kembangkan dan diwujudkan oleh para hakim dan lembaga peradilan. Hal ini harus sejalan dengan semangat dan tuntutan reformasi hukum yang menghendaki terciptanya lembaga peradilan yang ideal dan sesuai dengan harapan masyarakat, terutama para pencari keadilan. Dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa itu, Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang berwenang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi adalah bersifat konsitusional. Wewenang pengawasan oleh Komisi Yudisial itu meliputi pengawasan yang bersifat preventif sampai dengan pengawasan yang bersifat represif sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 24 A ayat (3) dan Pasal 24 B ayat (1) UUD 1945 yang diimplementasikan dalam Pasal 13 huruf b, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Undang Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial tersebut, diperkuat juga oleh ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan Pasal 34 ayat (3) ini menentukan bahwa : ”Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang undang. ” Kewenangan Komisi Yudisial untuk melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dikemukakan di atas merupakan upaya untuk mengatasi berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan yang dimulai dengan mengawasi perilaku hakim, agar para hakim menunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Oleh karena itu, apabila fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial itu berjalan efektif tentu dapat mendorong terbangunnya komitmen dan integritas para hakim untuk senantiasa menjalankan wewenang dan tugasnya sebagai pelaksana utama kekuasaan kehakiman sesuai dengan kode etik, code of conduct hakim dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sinilah sesungguhnya letak peranan penting dari Komisi Yudisial dalam upaya mendukung penegakan hukum di Indonesia. Pengawasan oleh Komisi Yudisial ini pada prinsipnya bertujuan agar hakim agung dan hakim dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sungguh-sungguh didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundangan- undangan yang berlaku, kebenaran, dan rasa keadilan masyarakat serta menjunjung tinggi kode etik profesi hakim. Apabila hakim agung dan hakim menjalankan wewenang dan tugasnya dengan baik dan benar, berarti hakim yang bersangkutan telah menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Keadaan yang demikian itu tentu tidak hanya mendukung terciptanya kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga mendukung terwujudnya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa, sehingga supremasi hukum atau penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Eksistensi Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas hakim agung dan hakim, serta dimasukkan dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim sangatlah penting. Hal ini maksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya itu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial (independent and impartial judiciary) diharapkan dapat diwujudkan, yang sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun segi etika. Untuk itu diperlukan suatu institusi pengawasan yang independen terhadap para hakim, yang dibentuk di luar struktur Mahkamah Agung. Melalui institusi pengawas ini aspirasi masyarakat di luar struktur resmi dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan para hakim agung serta dilibatkan pula dalam proses penilaian terhadap etika kerja dan kemungkinan pemberhentian para hakim karena pelanggaran terhadap etika. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mandiri lahir dari tuntutan reformasi dan untuk melakukan reformasi lembaga peradilan mempunyai fungsi untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mengawasi hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial mencakup pengawasan preventif sampai dengan pengawasan yang bersifat represif dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan eksistensi dan fungsi yang demikian itu, Komisi Yudisial memegang peranan penting dan strategis dalam upaya mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa, sekaligus mereformasi lembaga peradilan dan mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri, tidak berpihak (netral), kompeten, transparan, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran, serta berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan. PENUTUP Simpulan Eksistensi Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas hakim, untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke- Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya itu, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial (independent and impartial judiciary) diharapkan dapat diwujudkan, yang sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun segi etika. Saran Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial harus segera dilakukan amandemen, agar Komisi Yudisial dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara penuh setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. DAFTAR PUSTAKA Buku-buku Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 1990. Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992. ----------------, Lembaga Kepresidenan, Pusat Studi Hukum UII dengan Gama Media, Yogyakarta, 1999. ----------------, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, Bandung ----------------, Teori Dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, 2004. ----------------, Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005. Dahlan Thaib, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, Liberty, Yogyakarta, 1993. ----------------, dkk, Teori Dan Hukum Konstitusi, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2004. Fajlurrahman Jurdi, Komisi Yudisial Dari Delegitimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2007. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi, Pascasarjana UI, Jakarta, 1990. Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Translated by Anders Wedberg, Russel & Russen, New York, 1973. Hillaire Barnett, Constitutional & Administrative Law, Fourth Edition, Cavendish Publishing Limited, London, 2002. Ismail Suny, Pembagian Kekuasaan Negara, Aksara Baru, Jakarta, 1985. Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2004. ----------------------, Hukum Tata Negara Dan Pilar-pilar Demokrasi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005. ----------------------, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2005. ----------------------, Model-model Pengujian Konstitusi di Berbagai Negara, Konstitusi Press, Jakarta, 2005. ----------------------, Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Konstitusi Press, Jakarta, 2005 ----------------------, Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Konstitusi Press, Jakarta, 2006. Kusnardi Moh.& Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI & Sinar Bakti, Jakarta, 1988. Mahfud MD Moh., Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Rineka Cipta, Jakarta, 2000. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1982. Montesquieu, The Spirit of The Laws, Translated by Thomas Nugent, Hafner Press, New York, 1949. Ni’matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2003. ------------------, Hukum Tata Negara Indonesia, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2005. Philipus M. Hadjon, dkk., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993. Sobirin Malian, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945, UII Press, Yogyakarta, 2001. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986. -----------------------, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995. Solly Lubis, Asas-asas Hukum Tata Negara, Alumni, Bandung, 1976. Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1992. -----------------, Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945, Citra Aditya, Bandung, 1993. -----------------, UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945 Kedudukan Dan Aspek-Aspek Amandemennya), Unpad Press, Bandung, 2002. -----------------, Prosedur Dan Sistem Amandemen Konstitusi, Alumni, Bandung, 2006. Strong, C.F., Modern Political Constitutions, Fifth revised Editions, Sidgwick and Jackson Limited, London, 1963. Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982. Utrecht, E., Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Ikhtiar, Jakarta, 1961. Wheare, K.C., Modern Constitutions, Oxford University Press, New York- Toronto, 1975. Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta, 1989 Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial. Internet Http://www.mahkamahagung.go.id Http://www.komisiyudisial.go.id Http://www.ma.ri.go.id/ Http://www.dpr.go.id/ Http://www.hukumonline.com/ Disertasi Hamid S. Attamimi A., Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV), Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990. Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1990. Efik Yusdiansyah, Implikasi Keberadaan Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2006. Kuntana Magnar, Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dengan Presiden Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 : Pencarian Bentuk dan Isi, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2005. Rukmana Amanwinata, Pengaturan Dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat Dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996. Makalah, Jurnal dan Kamus Bagir Manan, Memberdayakan Kekuasaan Kehakiman, Makalah, Seminar Nasional ”Upaya Meningkatkan Fungsi dan Peranan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Berdasarkan Pancasila”, Bappenas- Fakultas Hukum Unpad, Bandung, April 1998. Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Amandemen Keempat UUD 1945, Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional yang diadakan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, 2003. Pusat Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002. Rukmana Amanwinata, Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen Dan Usul Komisi Konstitusi, Makalah yang disampaikan pada Seminar “Reformasi Sistem Pemerintahan dan Sistem Ketatanegaraan; Antara UUD 1945 Hasil Amandemen Dan Usul Komisi Konstitusi”, Kerjasama UNPAD dan Persahi, Bandung, 23 September 2004. Soekotjo Soeparto, Peran Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Lembaga Peradilan Yang Bersih Dan Berwibawa, Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari “Penegakan Hukum di Indonesia”, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tanggal 22 Maret 2006. Sri Soemantri, ’’Kedudukan, Wewenang Dan Fungsi Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan RI’’, Makalah, dalam Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006

Leavea comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

Alamat Penerbit/Redaksi:

Jl.Rangga Gading No. 8  Bandung 40116. Telp (022) 4203368- (022) 4264066; ext. 319 dan 129 Fax 022-4264066.

web http://hukum.unisba.ac.id/syiarhukum,

email syiarhukum.unisba@yahoo.co.id

Bank BNI Syariah Capem Unisba  Rek. No. 0201121960 a.n. Nurul Chotidjah.