Tools
Search
Register Login

You are here: Home » Jurnal » Arif Firmansyah
Arif Firmansyah

Arif Firmansyah

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

PERKEMBANGAN REGULASI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA : PELUANG DAN TANTANGAN Oleh : Neni Sri Imaniyati ) Islamic banking is a financial institution that grew and developed in Indonesia since 16 years ago beginning with the establishment of Bank Muamalat Indonesia. This Banking system is regulated by the Law Nr. 21 of 2008 on Islamic Banking. This paper will examine the development of sharia banking regulation in Indonesia before and after the adoption of Act Nr. 21 of 2008. ? and how is the Opportunities and Challenges after the Law Nr. 21 Year 2008 come into force?. The Regulation of Islamic banking in Indonesia started from the Law Nr. 7 of 1992, it introduce the bank's profit-sharing principle. Law Nr. 10 of 1998 provides greater opportunities for growth and development of Islamic banking in Indonesia. However, the Islamic banking has distinct characteristics compared to conventional banking; in consequence, the special law for regulating Islamic banking is needed. Islamic Banking Law regulate Islamic bank more comprehensive than those in the law Nr. 10 of 1998. The Islamic banking Law provides a huge opportunity for the growth of Islamic banks. In addition to providing opportunities, Islamic Banking Law also provides a challenge for principals of national Islamic banks to compete with the foreign bankers who are interested in operating Islamic banking system in Indonesia. Keywords :Regulation, Islamic Banking,challenging. Pendahuluan Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan suatu bangsa, lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan. Lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang kekurangan dana (lack of funds), memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (financial intermediary) . Lembaga keuangan, sebagaimana halnya suatu lembaga atau institusi, pada hakekatnya berada di tengah-tengah masyarakat. Lembaga yang merupakan organ masyarakat merupakan sesuatu yang keberadaanya untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus masyarakat. Berbagai jenis lembaga ada dan dikenal dalam masyarakat masing-masing mempunyai tugas sendiri sesuai dengan maksud dan tujuan dari tiap lembaga yang bersangkutan . Perbankan syariah merupakan institusi / lembaga keuangan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak 16 tahun yang lalu diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Perkembangan bank syariah diikuti dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di luar struktur perbankan, antara lain Asuransi Takaful, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, dan Baitul Maal wat Tamwil ( BMT). Perkembangan bank syariah pada tiga tahun terakhir ini relatif sangat cepat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, baik indikator keuangan,seperti jumlah aktiva, dana pihak ketiga, volume pembiayaan, maupun dilihat dari kelembagaan, dan jaringan kantor bank. Tulisan ini akan mengkaji bagaimana perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia sebelum dan sesudah disahkannya UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. ? dan bagaimana Peluang serta Tantangan bank syariah pasca lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 ? Pembahasan a. Regulasi Perbankan Syariah Sebelum Lahirnya Undang-undang Perbankan Syariah Keberadaan lembaga keuangan syariah merupakan sistem yang telah lama diharapkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama umat Islam Indonesia. Umat Islam Indonesia merindukan layanan jasa keuangan dan perbankan yang sesuai dengan syariat Islam, khususnya berkaitan dengan pelanggaran praktik riba, jauh dari kegiatan yang spekulatif yang serupa dengan perjudian, ketidakjelasan, pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan benar secara syariah. Menurut Miranda Gultom sekurang-kurangnya terdapat lima faktor yang mendukung sistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Pertama, Fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa bunga bank adalah riba dan haram. Kedua, trend kesadaran Umat Islam yang semakin meningkat, khususnya di kalangan masyarakat kelas menengah ke atas. Ketiga, sistem ekonomi syariah berhasil menunjukkan keunggulannya, teruji pada saat krisis ekonomi. Ketika bank-bank konvensional tumbang dan butuh suntikan dana pemerintah hingga ratusan trilyun, Bank Muamalat Indonesia, sebagai bank syariah pertama di Indonesia, mampu melewati krisis dengan selamat tanpa bantuan dana pemerintah sepeserpun. Keempat, UU Perbankan Syariah akan menjadi payung hukum bagi perbankan syariah di Indonesia.Kelima, tuntutan integrasi Lembaga Keuangan Syariah ( LKS) yang saling menopang. Bank Syariah dapat menggunakan asuransi syariah untuk menutup risiko pembiayaan terhadap nasabahnya. Sebaliknya asuransi syariah dapat menyimpan dananya di Bank Syariah, pasar modal syariah, maupun reksadana syariah. Pengertian Bank menurut Pasal 1 angka 2 UU No tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah ” badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meninmgkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Di Indonesia, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (agent of development ), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Sejak Indonesia merdeka, telah disusun tiga undang-undang yang mengatur tentang Perbankan, yaitu UU No 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan , dan UU No 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selain peraturan dalam bentuk Undang-undang juga telah dikeluarkan berbagai Paket Kebijaksanaan. Uraian ini akan mengkaji bagaimana regulasi perbankan syariah dari ketiga undang-undang tersebut di atas. b. Periode Undang-undang No. 14 Tahun 1967 Pengaturan tentang perbankan di Indonesia sudah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Untuk menertibkan praktik lembaga pelepas uang yang banyak terjadi waktu itu dikeluarkanlah pengaturan, baik dalam bentuk undang-undang (wet) maupun berupa surat-surat keputusan resmi dari pihak pemerintah. Di antara lembaga keuangan yang telah berdiri sejak zaman penjajahan tersebut, yaitu De Javashe Bank N. V, tanggal 10 Oktober 1827 yang kemudian dikeluarkan undang-undang De Javashe Bank Wet 1922 Bank inilah yang kemudian menjadi Bank Indonesia, setelah melalui proses nasionalisasi pada Tahun 1951, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 1951 yang mulai berlaku tanggal 6 Desember 1951. Sesudah Indonesia merdeka regulasi perbankan secara sistematis dimulai pada tahun 1967 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif sistem perbankan yang berlaku pada masa itu. Namun demikian undang-undang ini belum mengatur tentang bank syariah. c. Periode Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Dalam rangka penyempurnaan tata perbankan nasional, dikeluarkan UU No 7 Tahun 1992 sebagai pengganti UU No 14 Tahun 1967. Melalui UU No. 7 Tahun 1992 ditempuh langkah-langkah antara lain : (1) Penyederhanaan jenis bank, menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) serta memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya; (2) Persyaratan pokok untuk mendirikan suatu bank diatur secara rinci, sehingga ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan perbankan lebih jelas dan lebih terarah; (3) Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada lembaga perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank; (4) Peningkatan profesionalisme para pelaku di bidang perbankan; (5) Perluasan kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan bidang perbankan secara sehat dan bertanggungjawab sekaligus mencegah terjadinya praktek-praktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas. Selain penyempurnaan-penyempurnaan di atas, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, memperkenalkan sistem Perbankan Bagi Hasil. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka ( 12), Pasal 6 huruf (m), dan Pasal 13 huruf (c). Secara lengkap pasal-pasal tersebut berbunyi : Pasal 1 angka ( 12) “ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.” Ketentuan ini telah memberikan kemungkinan atau kesempatan kepada bank untuk memberikan kredit tanpa bunga kepada nasabah. Pengembalian dari nasabah kepada bank dapat berupa imbalan atau bagi hasil. Pasal 6 tentang Usaha Bank Umum. Pasal 6 huruf (m) : “ Menyediakan pembiayaan bagi nasabah bedasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah “ Pasal 13 tentang Usaha BPR. Pasal 13 huruf (c) : “ Menyediakan pembiayaan bagi nasabah bedasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah “ Ketentuan tentang bagi hasil tersebut ditindaklanjuti dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pasal 2 ayat 1 PP tersebut menetapkan bahwa: ”prinsip bagi hasil adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat” (harus sesuai dengan syariat Islam). Selanjutnya Pasal 6 PP tersebut secara tegas menetapkan : 8 1) Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. 2) Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Ketentuan tersebut selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang pada pokoknya menetapkan hal-hal antara lain:9 a. Bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang dilakukan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil; b. Prinsip bagi hasil yang dimaksudkan adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan syariah; c. Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS); dan d. Bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Sebaliknya, Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan usaha tidak dengan prinsip bagi hasil (konvensional), tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Dari uarain di atas, tampak bahwa UU No 7 Tahun 1992, PP No 72 tahun 1992 dan beberapa Surat Edaran Bank Indonesia ( SEBI ) telah mulai mengatur tentang bank syariah walaupun tidak menggunakan istlah bank syariah akan tetapi menggunakan istilah ” bank berdasarkan prinsip bagi hasil ”. d. Periode Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Pada tanggal 10 Nopember 1998 telah diundangkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam UU No. 10 Tahun 1998 terdapat beberapa perubahan dan penyempurnaan yang bersifat substansial. Pokok-pokok penyempurnaan tersebut adalah sebagai berikut : (1) Peralihan kewenangan dan pemberian izin kepada Bank Indonesia yang sebelumnya menjadi kewengan Menteri Keuangan; (2) Perlunya konsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembentukan badan khusus ; (3) Peningkatan sanksi pidana atas pelanggaran rahasia bank; (4) Peningkatan peranan bank umum dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; (5) Ketentuan mengenai kemungkinan pemilikan bank asing sebagai mitra strategis dan pemegang saham bank umum; (6) Peranan Badan Pengawas Keuangan; (7) Pendefinisian lembaga penjamin simpanan; (8) Penegasan sifat sementara bagi badan khusus; (9) Pencantuman persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan dalam perjanjian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; (10) Perubahan ancaman sanksi pidana berupa peningkatan ancaman hukuman. Selain perubahan tersebut di atas, pada undang-undang ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini memberikan penegasan terhadap konsep perbankan Islam dengan mengubah penyebutan ”Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil” pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, menjadi ”Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”. Juga terdapat penguatan kedudukan Hukum Islam bidang perikatan dalam tatanan hukum positif. Pasal 1 ayat (13) ini menyebutkan sebagai berikut: ”prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa Iqtina’)”. Masalah yang diatur undang-undang ini selain berupa penegasan terhadap eksistensi Perbankan Syariah di Indonesia juga menyangkut kelembagaan dan operasional Bank Syariah. Secara keseluruhan permasalahan hukum tersebut antara lain meliputi: 1. macam bank syariah, 2. pendirian bank syariah, 3. konversi bank konvensional menjadi bank syariah, 4. pembukaan Kantor Cabang, yang meliputi sisi keuangan dan modal kerja, 5. badan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional (DPS), yang menyangkut mengenai fungsi DPS sebagai Penasihat, Mediator, dan Perwakilan, 6. kegiatan usaha dan produk-produk bank syariah, 7. pengawasan Bank Indonesia terhadap bank syariah, 8. sanksi-sanksi pidana dan administratif. Pemberlakuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ini merupakan momen pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut membuka kesempatan untuk pengembangan jaringan perbankan syariah, antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh bank konvensional. Dengan kata lain, bank konvensional dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Landasan dan kepastian hukum yang kuat bagi para pelaku bisnis serta masyarakat luas ini meliputi: a. Pengaturan aspek kelembagaan dan kegiatan usaha dan Bank Islam sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Pasal tersebut menjelaskan, bahwa Bank Umum dapat memilih untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan sistem konvensional atau berdasarkan prinsip syariah atau melakukan kedua kegiatan tersebut. Dalam hal bank umum melakukan kegiatan usaha berdasarkan syariah, maka kegiatan tersebut dilakukan dengan membuka satuan kerja dan kantor cabang khusus, yaitu Unit Usaha Syariah dan Kantor Cabang Syariah. Sedangkan, BPR harus memilih kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah saja, atau berdasarkan sistem konvensional saja. b. Bank umum konvensional yang akan membuka kantor cabang syariah wajib melaksanakan: 1) Pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS); 2) Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN); dan 3) Menyediakan modal kerja yang disisihkan oleh bank dalam suatu rekening tersendiri atas nama UUS yang dapat digunakan untuk membayar biaya kantor dan izin-izin berkaitan dengan kegiatan operasional maupun nonoperasional Kantor Cabang Syariah (KCS). Namun demikian, pada periode Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ini juga dapat dilihat adanya beberapa permasalahan hukum yang masih harus diatur lebih lanjut dalam pengaturan tersendiri yang perlu dipertimbangkan dalam regulasi perbankan nasional yang akan datang. Masalah-masalah tersebut, antara lain adalah sebagai berikut: 1. Bank syariah tunduk pada dua sistem hukum yang berbeda. 2. Eksistensi Dewan Pengawas Syariah. 3. Pengawasa bank syariah masih berdasarkan pendekatan konvensional. 4. Bank Sentral memakai standar interest. 5. Belum memadainya peraturan pelaksanaan bank Syariah. 6. Hukum Perdata tetap menjadi acuan dalam dokumentasi dan legitimasi. Dari masalah-masalah tersebut, masih dirasakan pentingnya dikeluarkan ketentuan tersendiri tentang Sistem Perbankan Syariah. Untuk itulah maka diupayakan pembuatan Rancangan Undang-Undang tersendiri tentang Perbankan Syariah.10 Pada masa ini operasional perbankan syariah masih mengacu pada ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kedudukan fatwa belum mendapat pengakuan yang kuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam pengaturan ke depan, perlu pula dipertimbangkan pengukuhan kedudukan fatwa dalam tata urutan perundang-undangan Indonesia. e. Pengaturan Bank Syariah melalui UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peluang dan Tantangannya. Perbankan Syariah menunjukkan fenomena yang perkembangannya telah mengejutkan para pengamat perbankan konvensional. Bank – bank besar dari negara non muslim telah memasuki pasar perbankan Islam dengan membuka Islamic Window, seperti City Bank, Manhattan Bank, ANZ Bank dan Jardin Fleming telah membuka Islamic window agar dapat berkiprah memberikan jasa – jasa perbankan Islam. Sahril Sabirin mengatakan bahwa pengalaman selama krisis ekonomi masa lalu memberikan suatu pelajaran berharga bahwa prinsip risk sharing ( berbagi risiko ) atau profit and los sharing ( bagi hasil ) merupakan prinsip yang dapat meningkatkan ketahanan satuan – satuan ekonomi. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia ( LKS) di Indonesia lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan LKS di Malaysia. Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah menegaskan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia mencapai 50 %. Sementara di Malaysia daan di negara lain sekitar 15 – 20 %. Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi perekonomian nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. UU perbankan yang telah ada dirasakan masih kurang mengakomodir karakteristik operasional bank syariah. Untuk menjamin kepastian hukum bagi stakeholder, memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah, menjamin terpenuhnya prinsip-prinsip Syariah, prinsip-prinsip kesehatan Bank Syariah dan terutama untuk memobilisasi dana dari negara lain yang mensyaratkan pengaturan terhadap Bank Syariah dalam undang-undang tersendri, sangat mendesak disusun dan diundangkannya UU Perbankan Syariah. Setelah melalui proses yang cukup panjang, tanggal 7 Mei 2008 DPR telah mensahkan UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU ini terdiri dari XIII Bab, 70 pasal.Undang-undang ini mengatur mengenai : a. Jenis Usaha Bank Syariah; b. Ketentuan pelaksanaan syariah; c. Kelayakan usaha; d. Penyaluran dana bank syariah; e. Larangan bagi bank syariah dan Unit Usaha Syariah; f. Kepatuhan Syariah Kedudukan Undang-undang Perbankan Syariah adalah merupakan lex specialis dari UU Perbankan. Hal ini dikarenakan UU Perbankan Syariah merupakan undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah sedangkan UU Perbankan mengatur perbankan secara umum, baik perbankan syariah maupun perbankan konvensional.Salah satu asas perundang-undangan adalah lex specialis derogat lex generalis,yaitu undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum.Dengan demikian jika dalam UU Perbankan Syariah ada pengaturan yang berbeda dengan yang diatur dalam UU Perbankan, maka bagi Perbankan Syariah undang-undang yang digunakan adalah UU Perbankan Syariah. Beberapa pengaturan tentang bank syariah pada UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah. Pengaturan tentang UU Perbankan UU Perbankan Syariah Beberapa Pengertian Pengertian Bank Konvensional Tidak ada Pasal 1 angka 4 ” Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan menurut jenisnya terdiri dari atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat”. Pengertian Bank Syariah Tidak ada Pasal 1 angka 7 ” Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. Prinsip Syariah Pasal 1 angka 13 ” Prinsip syariah adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil ( Mudharabah ), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal ( musharakah ), ……” Pasal 1 angka 12 ” Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”. Akad Tidak ada Pasal 1 angka 13 ” akad adalah kesepakatan antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah ”. Macam-macam simpanan dan investasi Pasal 1 Pasal 1 disertai dengan jenis akadnya sesuai prinsip syariah. Asas Perbankan Asas Perbankan Pasal 2 “ Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Pasal 2 “ Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”. Perizinan Izin usaha Bank Umum, BPR,pembukaan kantor cabang Pasal 16 dan Pasal 17 Izin usaha diberikan oleh Pimpinan Bank Indonesia. Pasal 5 dan Pasal 6 Izin Usaha dan UUS diberikan oleh Pimpinan Bank Indonesia. Bentuk Badan Hukum Bentuk Badan Hukum Bank Umum, BPR Pasal 21 (1): Bentuk hukum Bank Umum dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perusahaan Daerah. Pasal 21(2) : Bentuk hukum BPR dapat berupa Perusahaan Daerah,Koperasi,Perseroan Terbatas, Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 7 : Bentuk badan hukum Bank Syariah adalah Perseroan Terbatas. ( dengan demikian, bentuk badan hukum Bank Umum Syariah dan BPRS harus Perseroan Terbatas ) Usaha Bank Umum dan BPR / BPRS Usaha bank umum Pasal 16 dan 17 : Bank Umum dapat melakukan 18 macam usaha Pasal 19 dan 20 : BUS dapat melakukan 32 macam usaha. UUS dapat melakukan 21 macam usaha BPR/ BPRS Pasal 13 : BPR dapat melakukan 4 macam usaha. Pasal 21 : BPRS dapat melakukan 5 macam usaha Larangan bagi Bank Umum dan BPR Bank Umum Pasal 10 : bank Umum dilarang melakukan usaha penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian,melakukan usaha lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 Pasal 24 : BUS dan UUS dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, kegiatan jual beli secara langsung di pasar modal, penyertaan modal kecuali yang ditetapkan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c, kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. BPR Pasal 14 : BPR dilarang menerima simpanan berupa giro, dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan valuta asing, penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian,melakukan usaha lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 13. Pasal 25 : BPRS dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan valuta asing, penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian,melakukan usaha lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 21. Penggabungan, peleburan,pengambilalihan Penggabungan, peleburan,pengambilalihan Tidak ada Pasal 17 : (1) Penggabungan,Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Bank Indonesia. (2) Dalam hal terjadi Penggabungan,Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah dengan bank lainnya, bank hasil Penggabungan, Peleburan tersebut wajib menjadi Bank Syariah. (3) Ketentuan mengenai Penggabungan,Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Struktur Organisasi Pemegang saham pengendali Tidak ada Pasal 27 Dewan Komisaris dan Direksi Pasal 38 dan Pasal 39 Pasal 28 s.d. Pasal 31 Dewan Pengawas Syariah Tidak ada Pasal 32 (1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk oleh Bank Syariah dan Bank umum konvenional yang memiliki UUS. Good Corrporate Governace GCG/Tata Kelola Tidak diatur secara khusus dalam pasal tertentu Pasal 34 Penyelesaian Sengketa Alternatif penyelesaian sengketa Tidak ada Pasal 55 (1) penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; (2) dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad; (3) penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksudkan ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. Sanksi Pidana Pasal 46 s.d. Pasal 51 Pasal 59 s.d. Pasal 66 Administratif Pasal 52 dan Pasal53 Pasal 56 s.d. Pasal 58 - Tidak melaksanakan prinsip syariah - Melanggar rahasia bank (+sanksi pidana ) - Tidak memberikan keterangan Walaupun beberapa pakar perbankan syariah dan para ulama menyampaikan beberapa kekurangan dan kelemahan UU Perbankan Syariah namun lahirnya UU Perbankan Syariah memberikan peluang yang sangat besar bagi perkembangan bank syariah di Indonesia. Hal-hal yang membuka peluang besar pangsa perbankan syariah sesuai UU tersebut adalah: a. Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat tidak dapat dikonversi menjadi Bank Konvensional, sementara Bank Konvensional dapat dikonversi menjadi Bank Syariah (Pasal 5 ayat 7); b. Penggabungan (merger) atau peleburan (akuisisi) antara Bank Syariah dengan Bank nonSyariah wajib menjadi Bank Syariah (Pasal 17 ayat 2); c. Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) harus melakukan pemisahan (spin off) apabila UUS mencapai asset paling sedikit 50% dari total nilai asset bank induknya; atau 15 tahun sejak berlakunya UU Perbankan Syariah (Pasal 68 ayat 1) d. Dimungkinkannya warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tergabung secara kemitraan dalam badan hukum Indonesia untuk mendirikan dan/atau memiliki Bank Umum Syariah (Pasal 9 ayat 1 butir b). Pemilikan pihak asing tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung melalui pembelian saham di bursa efek Pasal 14 ayat (1). e. UU Perbankan Syariah juga memberikan peluang akivitas usaha bank syariah yang lebih banyak dan beragam dibandingkan bank konvensional. Terdapat usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh sebuah bank umum syariah dan tidak dapat dilakukan oleh bank konvensional ( Pasal 19 s.d 21). Dengan demikian, perbankan syariah dapat menawarkan jasa-jasa lebih dari yang ditawarkan oleh investment banking, karena jasa-jasa bank syariah merupakan suatu kombinasi yang dapat diberikan oleh commercial bank, finance company, dan merchant bank. f. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah Bank Umum Syariah (BUS) lebih luas dibandingkan dengan Unit Usaha Syariah (UUS) dari sebuah bank konvensional. g. Selain usaha komersial, bank syariah dapat pula menjalankan fungsi sosial dalam bentuk: lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi penelola zakat (Pasal 4 ayat 2); dan menghimpun dana sosial dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada lembaga pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif) (Pasal 4 ayat 3). UU Perbankan Syariah, di samping memberikan peluang usaha yang lebih beragam bagi bank syariah dan kemungkinan untuk percepatan pertumbuhan perbankan syariah ke depan, juga memiliki tantangan persaingan yang lebih tajam. Tantangan tersebuat antara lain : a. Bagi pelaku bank syariah nasional dengan lahirnya UU Perbankan Syariah adalah adanya pembebasan pemilikan bank umum syariah oleh badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan secara langsung (Pasal 9) maupun melalui bursa efek merupakan tantangan yang sangat besar bagi warganegara dan badan hukum Indonesia dalam kepemilikan bank syariah ke depan; b. Ketentuan tentang pembebasan penggunaan tenaga kerja asing (Pasal 33 ayat (1) dapat merupakan tantangan besar bagi warganegara Indonesia sebagai pengelola dan atau pekerja di perbankan Syariah; c. Tantangan lainnya adalah prinsip syariah yang menjadi dasar produk/jasa perbankan syariah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia oleh Komite Perbankan Syariah berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (Pasal 26). Hal ini dapat membatasi produk/jasa yang dapat dilakukan perbankan syariah di Indonesia. Suatu produk/jasa perbankan syariah yang dapat dilakukan perbankan syariah di dunia internasional bisa saja tidak dapat dilakukan di Indonesia; d. Ketentuan tentang calon pemegang saham pengendali (memiliki saham lebih dari 25% atau kurang dari 25% tetapi dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung) wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Bank Indonesia (Pasal 27), juga merupakan sebuah tantangan karena hal ini akan membatasi para pemodal untuk memiliki bank Syariah; e. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama atau jalur lain sepanjang telah diperjanjikan dalam akad (Pasal 55) merupakan tantangan bagi bank syariah untuk memilih jalur yang tepat dalam setiap akad perjanjian untuk menyelesaikan sengketa di kemudian hari, mana yang bisa diserahkan kepada Peradilan Agama dan mana yang diserahkan kepada lembaga lain. Dari uraian di atas, tantangan bagi Perbankan Syariah harus ditanggapi dengan spirit untuk meningkatkan kualitas Perbankan Syariah Nasional, Hal ini baik berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (pemilik Bank, pemegang saham pengendali, karyawan ) maupun produk perbankan syariah. Hal ini dikarenakan produk perbankan syriah harus sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama, walaupun produk tersebut digunakan secara internasional. Penutup Simpulan. Regulasi perbankan syariah di Indonesia dimulai dalam UU No 7 Tahun 1992 dengan menggunakan istilah bank berdasarkan prinsip bagi hasil. UU No 10 tahun 1998 memberikan peluang yang lebih besar untuk tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia. Namun demikian karena perbankan syariah memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan perbankan konvensional, maka diperlukan adanya undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah. UU Perbankan Syariah mengatur lebih konprehensif tentang bank syariah. UU ini memberikan peluang yang sangat besar untuk pertumbuhan bank syariah. Selain memberikan peluang, UU Perbankan Syariah juga memberikan tantangan bagi para pelaku bank syariah nasional agar dapat berkompetisi dengan bankir asing yang berminat terjun dalam perbankan syariah di Indonesia. DAFTAR PUSTAKA - Abdul Hay, Marhaenis,. Hukum Perbankan, Pradnya Paramita, Jakarta 1997. - Dewi,Gemala, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004. - Gamal, Mirza, http://asia.groups.yahoo.com/group/ekonomi-islami/surveys - Gultom, Miranda, Sambutan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada Seminar “Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia” BI, Jakarta 15 September 2005. - Hamid, Lutfi, Jejak – jejak Ekonomi Syariah, Senayan Abadi Publishing, Jakarta, 2003. - Hartono, Sri Redjeki, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, 2001. - Panglaykim – Pangestu, Perkembangan Industri Perbankan & Lembaga Keuangan Bukan Bank ( LKBB ) di Indonesia, Andi Ofset, Yogyakarta, 1984. - Reed, Edward dan Edward K. Gill, dalam Commercial Bank Prentice, Hall, Inc. penerjemah St. Dianjung ), Bumi Aksara, Jakarta, 1995, - Syahdaeni, Sutan Remy, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Perbankan Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999. - Sinungan, Muchdarsyah, Uang dan Bank, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
KEUANGAN INTERNASIONAL DAN BIAYA PEMBANGUNAN Oleh: Jusuf Anwar ) Abstract International finance is the business activity and a part of knowledge. This function of international finance is getting transparent in the business activity in the free market era and the integrated finance market, such as the funding agency, investment. The global era bring significant implication to the trade and investment, it caused payment process may cross the State territory. However, the implication to the financial institution is getting more significant. That fact, then the law has the important role in decisive rules of the games and playing field, so that this international finance could be in line with its interest. Key word: Finance, international and development Pendahuluan Keuangan Internasional merupakan aktivitas bisnis, yang juga merupakan disiplin ilmu. Fungsi keuangan internasional ini semakin terlihat dalam kegiatan bisnis dalam era pasar terbuka dan pasar keuangan yang terintegrasi, antara lain sebagai lembaga pembiayaan, investasi, sarana lindung nilai bahkan ajang spekulasi. Era global yang berdampak terhadap perdagangan dan investasi, menyebabkan antara lain proses pembayaran melintasi batas Negara. Implikasi terhadap institusi keuangan semakin signifikan. Sebagai disiplin ilmu, Keuangan Internasional diajarkan pada Fakultas Ekonomi yang antara lain mencakup materi International Payment System, Foreign Exchange Regime, Exchange Rate, Money Transfer, BOP, International Monetary System dll. Sebagai aktivitas bisnis, keuangan international merupakan multi billion business baik melalui sarana pasar uang (Maturity kurang dari 1 tahun), sarana pasar modal (Maturity lebih dari 1 tahun baik fixed income markets maupun equity markets) serta penanaman modal asing langsung ( FDI ). Pembiayaan sektor produktif bagi pembiayaan pembangunan negara, pembiayaan korporasi (swasta maupun BUMN) banyak dilakukan dengan memanfaatkan dana masyarakat melalui ketiga jenis alternatif dimaksud. Sebagaimana halnya dengan barang ekonomi, dana / modal / uang bersifat langka. Sebagai salah satu sumber daya ( resource ) keterbatasan uang berhadapan dengan tidak terbatasnya kebutuhan (human wants). Itulah sebabnya uang mempunyai harga yang tercermin dalam jangka waktu jatuh tempo ( maturity ) dan besar kecilnya tingkat suku bunga (interest). Di sini berlaku prinsip “high risk high return dan low risk low return”. Pembahasan a. Kedudukan Keuangan Internasional dalam Ilmu Hukum Dari sudut pandang hukum, keuangan internasional merupakan bagian dari hukum ekonomi, yang bersifat transnasional, dalam arti lingkup kegiatannya melewati batas-batas Negara, sehingga dalam mengkaji keuangan internasional, hukum Negara-negara terkait tidak dapat diabaikan. Terdapat interdependency yang kuat yang menyangkut berbagai kepentingan antar negara. Selain itu, keuangan internasional harus dipandang dengan metode pendekatan yang multidisipliner, yakni melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti ekonomi, sosial dan politik, disamping pendekatan hukum. Pendekatan hukumpun melibatkan tidak saja bidang hukum perdata, melainkan juga hukum pidana, hukum administrasi Negara, hukum lingkungan dan lain lain. Sangat kental terlihat hubungan hukum dan ekonomi. Disini ekonomi dimanfaatkan sebagai alat bantu guna memecahkan phenomena hukum (Economic Analysis of the Law, Postner). Hukum Keuangan Internasional sulit hidup dalam isolasi. Ketentuan pidana maupun perdata yang mendukung terlaksananya sistim ini mampu menciptakan keuangan yang kondusif. Kontrak serta eksekusinya dapat terlaksana secara cepat, mudah dan murah. Biaya transaksi dapat ditekan serendah mungkin (North) guna menciptakan low cost economy. b. Ruang Linkup dan Fungsi Keuangan Internasional Ruang lingkup keuangan internasional berkembang pesat sejalan dengan kebutuhan manusia akan sumber-sumber pembiayaan, kemajuan teknologi, bahkan sumber daya manusia yang menghasilkan produk-produk keuangan yang beragam. Oleh karena itu, keuangan internasional secara tidak sadar telah menciptakan hukum-hukum baru, baik melalui kebiasaan dalam praktek internasional, maupun yang secara sadar harus dibentuk oleh Negara-negara untuk mengatur masalah keuangan ini. Globalisasi melalui GATT, WTO dan APEC telah membuat dunia menjadi seamless (tanpa sambungan) dan borderless (tanpa batas). Kemajuan teknology telah membuat dunia menjadi lebih sempit .Perbedaan waktu membuat pasar berlangsung selama 24 jam, uang menjadi produktif selama manusia tertidur (overnight rate). Hambatan tariff (o%) dan hambatan non tariff telah mulai dihapus. Segera akan tercipta free flows of factor of production serta mobility of business people. Lalu lintas dana yang bebas telah lama terjadi. Indonesia merupakan penganut regime devisa bebas lebih dari seperempat abad yang lalu. Di lingkungan terbatas, mobilitas manusia telah terjadi (ASEAN, EU misalnya). Hukum memegang peran penting dalam menentukan rules of the games dan playing field, agar keuangan internasional ini sejalan dengan kepentingannya. Sebagaimana disebut terdahulu, secara umum keuangan internasional bersumber pada: 1) Pasar Uang; yang meliputi aktifitas antara lain Foreign exchanges market, Currency Options, Currency Futures and Swaps, 2) Portofolio investasi melalui Pasar Modal; meliputi Bond Investment dan Equity Investment serta 3) Foreign Direct Investment. Pada dasarnya instrument pasar uang dan pasar modal adalah surat berharga (negotiable instrument) yang memenuhi ciri dapat diperdagangkan dan mudah dialihkan. Secara hukum, instrument keuangan diatas memberikan hak-hak kebendaan pada pemegangnya, dapat dijaminkan, dialihkan dan digunakan sebagai alat pembayaran. Selain itu, keuangan internasional sebagai aktifitas bisnis berbasis transaksi. Ini berarti para pelaku harus mempunyai itikad untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Disini hukum berperan untuk menjamin agar transaksi berjalan dengan tertib, dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi setiap pelakunya. Kebiasaan-kebiasaan dalam keuangan internasional, masih merupakan soft law, sehingga kekeuatan mengikatnya digantungkan kepada itikad baik Negara-negara terkait untuk mengatur baik dengan mengadopsi ataupun mengadaptasi ketentuan dan praktek internasional. Sistem Hukum merupakan rangkaian komponen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, sehingga hukum tersebut dapat berlaku dengan baik. Sistem hukum yang dianut oleh Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah hukum, dimana pengaruh penjajahan dan politik hukum penjajah (Belanda) mempengaruhi sistem yang berlaku di Indonesia. Akibat penerapan asas konkordansi (persamaan hukum) oleh pemerintah Hindia Belanda di daerah jajahannya, menyebabkan Indonesia menganut sistem hukum yang sama dengan Belanda yaitu Sistem Eropa Kontinental yang dikenal dengan Civil Law System. Sistem ini mengutamakan kodifikasi (perundang-undangan) sebagai sumber hukum utama dan pertama, dan menjadikan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum yang tidak mengikat. Oleh karena itu, hakim dalam memutuskan suatu perkara mendasarkan putusannya pada ketentuan UU dengan melakukan berbagai penafsiran untuk menemukan hukum. Permasalahannya adalah hukum ekonomi dan bidang-bidang keuangan lainnya seperti Pasar Modal, Pasar Uang, dan Perbankan, mengadopsi dan mengadaptasi konsepsi Hukum dari Negara-negara Anglo-Saxon dengan Common Law System-nya. Hal ini tidak akan menimbulkan masalah apabila konsepsi yang dianut ke 2 sistem sama, namun demikian banyak konsepsi-konsepsi yang secara substansial berbeda, bahkan tidak dianut oleh sistem lainnya, sehingga akan menemui kesulitan dalam penerapannya. Perbankan dan Pasar Modal sebagai bagian dari kegiatan bisnis memang berkembang pesat di Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, yang kemudian menjadi standard bagi pengembangan pasar di Negara-negara berkembang. Dalam beberapa hal terdapat disharmoni dalam pelaksanaan kedua system hukum dimaksud. Dengan konsep Law as a tool of social engineering (Pound) dan hukum sebagai sarana pembaharuan (Mochtar) maka kita harus mampu membuat upaya hukum menuju harmonisasi. c. Keuangan Internasional dan Biaya Pembangunan Di dalam skema Alternatives Financing terlampir tergambar adanya money flows, investment flows dan returns. Faktor utama bagi terlaksananya mekanisme tersebut adalah adanya iklim yang menunjang (kondusif) yang tercipta baik melalui kebijakan moneter, kebijakan fiscal, hukum serta faktor poleksosbud lainnya. Hal-hal itulah yang memberikan kepercayaan/confident kepada para pemodal baik asing maupun domestik baik institutional maupun individual. Adanya stabilitas merupakan factor yang dominan bagi pertumbuhan. Melakukan pinjaman di pasar keuangan international harus disesuaikan dengan kemampuan untuk membayarnya kembali. Kemampuan membayar kembali antara lain tersimpul dari peringkat negara yang bersangkutan atau rating yang dikeluarkan oleh lembaga peringkat global ( seperti Moody’s , Standard & Poors , Fitch ) . Peringkat Indonesia B+ ( S&P ) belumlah termasuk Investment Grade. Karenanya harga uang yang dibayar Indonesia akan lebih mahal dibandingkan dengan harga yang harus dibayar oleh negara dengan peringkat yang lebih baik (A atau AA atau AAA misalnya). Dalam hubungan ini patut dicatat adanya Debt Management Policy dari Pemerintah RI yang cukup prudent yakni: 1. Hanya meminjam apabila benar-benar diperlukan. 2. Sepanjang mungkin jatuh temponya. 3. Selunak/semurah mungkin tingkat suku bunganya. 4. Tidak adanya ikatan politik apapun. Pembiayaan Pembangunan Indonesia pada dasarnya dilakukan melalui berbagai sumber yakni : 1. Sumber CGI ( dulu IGGI ) Forum ini mempunyai 30 anggauta baik anggauta bilateral maupun multilateral. Bertemu setiap tahun guna merumuskan tingkat bantuan para anggauta kepada Indonesia, dibawah koordinasi Bank Dunia (IBRD). Selain bantuan berbentuk pinjaman , ada pula yang berbentuk hibah. Hibah umumnya diberikan dalam bentuk bantuan teknis guna peningkatan kapasitas (capacity building) baik sektoral maupun regional. 2. Sumber Non CGI. Baik secara bilateral (Brunei, Saudi Arabia misalnya) maupun multilateral . 3. Sumber dana komersil. Diperoleh dari berbagai bank komersil dari seluruh dunia dalam bentuk : a. Pinjaman sindikasi: Syndicated Loan yakni apabila jumlah krediturnya banyak atau jumlah pinjaman relatif besar sehingga sulit untuk diakomodir oleh satu atau beberapa bank saja. b. Pinjaman jumbo: disebut demikian apabila jumlah pinjamannya relatif besar (jumbo). c. Pinjaman siaga: Uang pinjaman tidak segera ditarik akan tetapi dimanfaatkan untuk berjaga-jaga, khususnya dalam membantu BOP. d. Obligasi e. X Credit Langkanya sumber dana dalam negeri menyebabkan sedikitnya tabungan dalam negeri yang dapat dimanfaatkan untuk investasi . Pinjaman luar negeri masih diperlukan guna menjaga momentum pembangunan . Hampir semua sektor pembangunan tidak luput dari dana pinjaman luar negeri seperti sektor tenaga listrik, telekom, prasarana, pendidikan termasuk madrasah, kesehatan, perbankan, perusahaan kecil/menengah dll. Pinjaman pada dasarnya merupakan kegiatan investasi dimana pada masa yang akan datang hasil balik (return) dari investasi ini akan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Syarat pinjaman beragam yang dituangkan dalam berbagai terms and conditions ,covenants dan conditionalities. Akad kredit (Loan Agreement) pada umumnya mengatur pula jadwal amortisasi, tingkat suku bunga dan jatuh tempo. Ditegaskan pula di dalamnya maksud dilakukan pinjaman. Baru-baru ini, pada bulan Maret 2004, Pemerintah telah berhasil memobilisir dana sejumlah US$ 1 milyar dari International Capital Markets . Kerja keras serta koordinasi telah membuahkan mobilisasi dana yang sukses. Setelah absen selama lebih dari 7 tahun dari pasar modal internasional, Pemerintah Indonesia telah berhasil kembali kepasar dengan cost of capital yang competitive . Dalam memanfaatkan sumber dana dipasar keuangan international penting diketahui salah satu elemen penting yang menjamin suksesnya kegiatan mobilisasi dana dimaksud yakni adanya Good Governance. Pasar internasional terbiasa dengan prinsip dasar RAFT yakni Responsibility, Accountability, Fairness dan Transparency. Terlaksananya prinsip dimaksud merupakan nilai tambah bagi Issuer/Emiten. Penutup Simpulan Patut dicatat pula adanya elemen penting lainnya dalam memasuki pasar internasional yakni a.l : - Timing : waktu emisi harus benar-benar dilihat secara cermat . Pada situasi pasar yang overcrowded , emisi sebaiknya ditunda . - Size : besar kecilnya emisi menentukan sukses emisi. Jumlah emisi yang tidak sesuai dengan kemampuan penyerapan pasar hanya akan menghasilkan undersubscrpition yakni lebih kecilnya demand dibandingkan dengan jumlah emisi yang ada . Keadaan ini akan menimbulkan hal yang counterproductive bagi issuer ybs. - Supporting Institution: penunjukan Lead Underwriter serta para Co-Lead yang bonafide serta mengetahui keadaan pasar dan mempunyai net-work pasar yang luas . - Pricing : harga sekuritas harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan appetite pasar . Untuk mana proses book building merupakan keharusan . Penolakan pasar terhadap emisi merupakan mimpi buruk setiap issuer . - Road Shows: target road shows harus jelas dan dilakukan pada tempat yang benar . Umumnya diselenggarakan dipusat keuangan international baik secara group presentation maupun one on one presentation serta dilakukan dengan personil yang profesional dan tepat dan mengetahui bidangnya . Elemen good governance harus menjadi acuan. Jangan berdusta , jangan berlebihan , wajar , terbuka serta presentasi yang dapat dipertanggung jawabkan. - Compliance : perhatikan hukum setempat , sesuaikan. Juga ketentuan yang dikeluarkan oleh stake holders lain seperti S.E.C , Bursa dan SRO .
PENGARUH ALIH TEKNOLOGI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA Oleh : Sri wartini ) Abstrak Eco-oriented technology transfer is necessary for Indonesia in the framework of environmental law enforcement. Therefore, there is an urgent need to establish an adequate law and regulation in order to determine a clear criterion on type of the transfered technology. For this purpose, the technology transfer program should be supervised by a government agency that has responsibility for protecting public and their environment from pollution and damage caused by non-eco-oriented technology transfer. Key words: Technology transfer and environment. Pendahuluan Industrialisasi merupakan tujuan utama bagi beberapa negara sedang berkembang untuk dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi rakyatnya. Oleh karena itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berperan dalam pertumbuhan industri. Pengembangan dasar teknologi didalam suatu negara sedang berkembang termasuk Indonesia tergantung pada adanya berbagai kapasitas teknologi dan kemampuan memperoleh teknologi dari luar negeri untuk melengkapi usaha-usaha dan riset nasional serta pertumbuhan teknologi yang diciptakan di dalam negeri. Proses perolehan teknologi melibatkan kegiatan-kegiatan yang sering berhubungan antara lain identifikasi kebutuhan teknologi sesuai dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi dalam perlindungan lingkungan. Hal ini sangat penting supaya peralihan teknologi ini tidak disalah gunakan oleh salah satu pihak yang dapat mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan di negara penerima. Selain itu faktor lain yang tidak kalah penting ialah perolehan informasi dan adanya sumber teknologi alternatif. Termasuk sumber-sumber teknologi di dalam negeri, proses pengembangan informasi tentang teknologi kepada pemakai-pemakai potensial, evaluasi dan pemilihan dari berbagai teknologi yang sesuai, analisis dari paket-paket teknologi supaya dapat diadakan penilaian atas biaya dan komponen-komponen dalam paket tersebut, negosiasi dengan syarat dan kondisi yang paling baik, adaptasi dan penyerapan teknologi impor, eksploitasi dari teknologi tersebut dan pembangunan hasil-hasil eksploitasi secara maksimum dalam berbagai sektor ekonomi . Identifikasi hambatan dalam alih teknologi ke negara sedang berkembang dan kemudahan-kemudahan yang dapat diberikan oleh negara maju pemilik teknologi yaitu dalam hal penentuan persyaratan yang adil dan rasional baik dalam materi teknisnya maupun dalam proses peralihannya kepada negara sedang berkembang, sehingga dapat membantu negara tersebut di dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) serta dalam pengembangan teknologi yang disesuaikan dengan struktur produksi negara yang bersangkutan. Sangat penting untuk diwaspadai bahwa dalam alih teknologi dari negara maju ke Indonesia selain memperhatikan faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, juga harus diperhatikan mengenai pilihan teknologi yang akrap lingkungan (teknologi yang berwawasan lingkungan) sehingga dalam mencapai tujuan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak mengorbankan lingkungan. Oleh karena itu peraturan alih teknologi yang berwawasan lingkungan harus dimiliki oleh Indonesia dalam rangka penegakan hukum lingkungan. Berdasarkan undang-undang Nomer 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup negara berkewajiban untuk melindungi warga negara dan lingkungannya dari pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Sehingga negara sebagai pemegang kekuasaan memiliki kewenangan untuk melakukan dan mengatur sgala kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan. Dalam artikel ini akan dibahas pengaruh alih teknologi yang berwawasan lingkungan dalam rangka penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Pembahasan Konsep Teknologi Konsep teknologi sangat luas, oleh karena itu terbuka dalam beberapa penafsiran, dari yang menitik beratkan pada aspek sosial, ekonomi, sampai pada yang memperhatikan aspek lingkungan. Salah satu konsep teknologi diajukan oleh The World Intellectual Property Organization (WIPO) : “Technology means systematic knowledge for the manufacturer of a product, the application of process or rendering of a service, whether that knowledge be reflected in an invention, an industrial design, a utility model, or a new plant variety, or in technical information or skills, or in the service and assistance provided by experts for the design, installation, operation or maintenance of an industrial or commercial enter price or its activities” . Definisi ini hanya menitik beratkan peranan teknologi dalam kontek ekonomi atau industri, tetapi sama sekali tidak memperhatikan peranan teknologi untuk pemuasan “ Sosial–budaya” masyarakat penerima teknologi, dan juga tidak memperhatikan apakah kebutuhan ini merupakan kebutuhan negara pemberi teknologi atau penerima teknologi. Dimensi sosial budaya dalam konsep teknologi diajukan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada tahun 1981,menurut organisasi ini teknologi meliputi : “ The use of scientific knowledge by a given society at given moment to resolve concrete problems facing its development, drawing mainly at the means at its disposal, in accordance with its cultural and scale of values”. Pendekatan sosial budaya ini memberikan konsep teknologi yang dinamis dengan menghubungkan tahap pembangunan dalam kontek budaya masyarakat dimana teknologi itu diterapkan. Selain itu konsep teknologi ini juga menggambarkan ide “ketepatan atau kesesuaian” teknologi untuk dialihkan sebagaiman yang akan kita bicarakan pada bagian berikut ini. Sedangkan yang dimaksud teknologi yang berwawasan lingkungaan adalah teknologi sebagaimana yang didefinisikan oleh UNCED sebagai berikut : “ ... less polluting, less energy and resource insentive, use renewable resources in a more sustainable manner, recycle more of their wastes and products, and handle residual waste in a more acceptable manner then the technologies they replace “. Teknologi memainkan peranan penting dalam memuaskan ekonomi, sosial dan kebutuhan pembangunan negara-negara sedang berkembang. Tetapi dalam waktu yang bersamaan sebagai negara penerima teknologi tentu akan menerima dampak yang tidak dapat dihindari baik dalam pola ekonomi, nilai-nilai budaya dan lingkungan. Apapun pemahaman dari pengertian teknologi ini tidak dapat diingkari bahwa pada kenyataannya teknologi merupakan konsep yang dinamik, dan motor suatu kemajuan yang secara konstan meningkatkan kualitas hidup baik masyarakat negara maju maupun negara berkembang. Alih Teknologi. The United Nation Conference on Trade Development (UNTAD) draft Code of Conduct on Tranfer of Technology mendefinisikan alih teknologi sebagai : “ Tranfer of systematic knowledge for the manufacturer of a product, for the application of process or of the rendering of a service and doesn’t extend to the transaction involving a more sale of goods”. Menurut definisi ini, alih teknologi terjadi pada waktu teknologi dikembangkan dalam suatau kontek kemudian diterapkan pada kontek yang lain, hal ini dimaksudkan untuk penggunaan atau modifikasi baru oleh penerima teknologi atau kedua-duanya, definisi ini hanya menyangkut segi nasional alih teknologi. Sedangkan dari segi internasional alih teknologi terjadi melalui transaksi antara negara pemilik teknologi dan negara penerima teknologi. Menurut Blakeney dimensi internasional alih teknologi dapat didefinisikan sebagai “The introduction into a country of technologies which exist elsewhere but not yet in that country”. Pada saat ini tujuan negara berkembang sebagaimana tercermin dalam sebagian besar peraturan alih teknologi pada dua dasa warsa terakhir ini, adalah bukan pemuasan sementara kebutuhan sosial ekonomi melalui kesinambungan impor teknologi tetapi modifikasi atau kreatifitas dari kemempuan teknologi mereka sendiri. Kebutuhan Teknologi yang Berwawasan Lingkungan. Alih teknologi sebagaimana didefinisikan oleh United Nations Trade and Development (UNCTAD) di atas menimbulkan suatu perdebatan. Nampaknya bahwa ahli teknologi menurut definisi tersebut, hanya merupakan pencangkokan langsung teknologi dari negara kaya ke negara-negara berkembang yang sebagian penduduknya miskin, oleh karena itu alih teknologi itu hanya berarti kecil sekali bahkan tidak berarti sama sekali. Alasannya adalah apakah teknologi yang secara langsung dicangkokan dari negara kaya ke negara miskin akan sesuai dengan keadaan sosial ekonomi dan kondisi lingkungan negara penerima teknologi ? Nampaknya definisi ini tidak menunjukan pemenuhan kebutuhan negara-negara berkembang. Menurut Townsend alih teknologi barangkali dapat digambarkan sebagai “ The introduction of technology from one environment to another where its use is not only capable of iparting the needs of recipient, but equally capable of imparting the necessary knowledge and skills for the contiual satisfaction of tese needs”. Untuk mengantipasi masalah-masalah yang berhubungan dengan penafsiran macam alih teknologi yang bagaimanakah yang sesuai dengan negara berkembang, maka United Nation Conference on Environment and Development (UNCED) mengusulkan alih teknologi yang berwawasan lingkungan yang berusaha mencakup semua aspek dimensi teknologi. Mengapa negara-negara berkembang membutuhkan macam teknologi yang demikian ? Ada beberapa alasan yang dapat diajukan. Pertama dalam konteknya dengan polusi, alih teknologi yang berwawasan lingkungan adalah proses dan produk teknologi yang sedikit menghasilkan limbah, untuk mencegah adanya polusi. Selain itu teknologi juga meliputi “End of the pipeline” yang berarti mencakup tindakan-tindakan jika terjadi polusi setelah teknologi digunakan. Jenis teknologi yang seperti inilah yang bermanfaat bagi negara berkembang karena mengurangi polusi. Kedua, teknologi yang berwawasan lingkungan bukan hanya merupakan teknologi individu, tetapi merupakan keseluruhan sistem yang meliputi know-how, prosedur, barang-barang, jasa dan peralatan-peralatan sebagaimana juga prosedur organisasi dan cara mengelolanya. Ini disiratkan bahwa dalam mediskusikan alih teknologi, aspek sumberdaya manusia dan kemampuan lokal harus diperhatikan. Ketiga, negara-negara berkembang membutuhkan akses dan alih teknologi, yang mempromosikan kerjasama dalam bidang teknologi dan kemampuan untuk alih teknologi know-how sebagaiman juga untuk pembangunan ekonomi, teknik dan juga kemampuan mengelola untuk efisiensi penggunaan teknologi dan pengembangan lebih lanjut dari alih teknologi tersebut. Kerja sama alih teknologi melibatkan sektor swasta maupun pemerintah baik dari negara pemilik teknologi maupun negara penerima teknologi. Oleh karenanya kerja sama semacam itu membutuhkan suatu proses integritas yang melibatkan pemerintah, sektor swasta dan peneliti untuk menjamin kemungkinan terbaik dari hasil alih teknologi. Keberhasilan jangka panjang dari kerja sama ini membutuhkan kesinambungan sistem training dan kemampuan lokal pada semua lapisan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu tersediannya informasi pengetahuan teknologi dan akses terhadap alih teknologi yang berwawasan lingkungan merupakan syarat yang penting dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan dan mendorong negara-negara berkembang untuk mengadopsi alih teknologi yang semacam ini. Selain itu , peningkatan kemampuan lokal juga merupakan unsur yang penting dalam alih teknologi yang berwawasan lingkungan. Konsep Pembangunan Berwawasan Lingkungan. The world Commmission on Environmental and Development (WCED) menyebarkan konsep pembangunan berwawasan lingkungan keseluruh dunia melalui sektor politik, swasta maupun melalui kelompok-kelompok lingkungan dan mengesahkan konsep ini sebagai tujuan bagi keputusan sekarang maupun yang akan datang. Pembangunan yang berwawasan lingkungan didefinisikan dalam Brundland Report sebagai “development that meets the needs to the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”. Akan tetapi sebagaimana beberapa peneliti telah mencatat, bahwa definisi semacam ini sangat umum dan terjemahannya dalam tindakan yang nyata mungkin akan melibatkan pilihan-pilihan prioritas sosial yang mempunyai konsekuensi rumit. Oleh karen itu negara-negara maju kawatir, bahwa usaha untuk mencari “ economy justice” akan tertanam dalam konsep pembangunan yang erwawasan lingkungan, dimana hal ini akan menyebabkan negara-negara berkembang menuntut redistribusi dari sumber-sumber kekayaan dunia akan kepentingan mereka. Sedangkan dilain pihak negara-negara berkembang menolak keras ide untuk membatasi harapan mereka terhadap buah pembangunan yang telah lama dinikmati oleh masyarakat negara maju. Mereka bertanya-tanya mengapa mereka harus mengontrol pertumbuhan penduduk mereka, atau mereka harus membatasi rencana pembangunan sosial ekonomi mereka, atau menggunakan produksi yang tidak terlalu berdampak negatif terhadap lingkungan namun biayanya sangat mahal, dan merka setetulnya hanya bertanggung jawab terhadap krisis lingkungan sekarang ini. Walau kurangnya definisi yang khusus tentang konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan, World Commmission on Environmental and Development Report memberikan beberapa langkah untuk mengubah persepektif, ideologi dan tindakan pada beberapa bagian masyarakat di dunia, komisi itu percaya bahwa tindakan-tindakan tersebut sangat dibutuhkan untuk melindungi lingkungan. Laporan ini menyarankan, bahwa untuk mencapai pembangunan yang berwawasan lingkungan harus ada tindakan kerja sama baik tingkat nasional maupu internasional dengan menghormati issue pengendalian pertambahan penduduk, pertanian dan paternakan, penggunaaan energi, konservasi dan kebijaksanaan industri. Sekarang ini masih belum ada definisi pembangunan yang berwawasan lingkungan secara umum yang dapat diterima secara universal, oleh karena itu prinsip-prinsip dan tindakan-tindakan praktis untuk mewujudkannya masih menimbulkan banyak penafsiran. Hubungan Antar Alih Teknologi Yang Berwawasan Lingkungan Dengan Pembangunan Yang berwawasan Lingkungan. Sebagaimana telah disebutkan diatas, pembangunan berwawasan lingkungan merupakan suatu konsep yang ukuran operasionalnya, sebagaimana juga biaya dan keuntungannya belum secara penuh diidentifikasi dan dimengerti. Oleh karena itu tantangan untuk masa sekatrang adalah menemukan cara praktis untuk mengimplementasikan prinsip ini. Walau sudah jelas bahwa keberlangsungan suatu proyek sebagaimana yang kita lihat dari segi perkembangan sosial-eknomi adalah tergantung pada bagaimana kita mengenali, memahami dan menangani dampak proyek-proyek tersebut terhadap lingkungan biologi sebagaimana juga dampaknya terhadap kehidupan sosial manusia. Berdasarkan pembicaraan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alih teknologi yang berwawasan lingkungan merupakan suatu unsur atau bagian yang penting dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan. Selain itu teknologi baru yang efisien akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan, terutama di negara-negara berkembang, untuk mencapai pembangunan yang berwawasan lingkungan, menopang ekonomi dunia, melindungi lingkungan dan menghilangkan kemiskinan dan penderitaan manusia. Alih teknologi yang berwawasan lingkungan dapat membantu untuk penegakan hukum lingkungan demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan cara mengidentifikasi teknologi yang tepat sebagai alternatif strategi pembangunan yang masih dalam proses negosiasi. Dengan menggunakan jenis evaluasi yang seperti ini pada tahap awal akan memungkinkan untuk mengelola lingkungan secara baik, dengan jalan menyaring proyek-proyek yang akan menimbulkan dampak dengan menggunakan Analisa dampak Lingkungan. Aplikasi dari alih teknologi yang berwawasan lingkungan mungkin merupakan salah satu kunci pokok untuk menegakkan hukum lingkungan . Alih Teknologi yang berwawasan lingkungan dalam menunjang penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Alih teknologi yang berwawasan lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menegakkan hukum lingkungan di Indonesia, untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.. Hal tersebut sangat membutuhkan dukungan yang kuat dari para pengusaha untuk merubah kegiatan- kegiatan yang tadinya mencemarkan atau merusak lingkungan menjadi kegiatan bisnis yang akrap lingkungan. Ada beberapa instrument hukum yang mempromosikan alih teknologi yang berwawasan lingkungan sebagai alat untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Sebagai contohnya termasuk Rio Declaration, Biodeversity Convention, Climate Change Convention dan Montreal Protocol. Tentu saja aplikasi dari semua instrumen ini membutuhkan implementasi lebih lanjut, karena pada dasarnya semua instrumen tersebut hanya merupakan kerangka kerja yang akan dilakukan baik pada tingkat nasional maupun internasional. Dalam rangka penegakan hukum lingkungan di Indonesia, kelestarian lingkungan perlu dijaga, bahkan sekarang ada yang disebut hak lingkungan atau Environmental Right yaitu : “ A right of environment to be protected from serious pollution for it own sake, even if pollution incident should result in no direct or indirect risk or harm to human health or limitation upon the use and enjoyment of nature “. Hak lingkungan ini menjadi tanggung jawab negara untuk melindunginya. Tanggung jawab ini telah tercantum dalam Deklarasi Stockholm 1972 yang menyebutkan: “ States have , in accordance with the Chapter of the United Nations and the Principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources persuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damages to the environment of other state or areas beyond limits of national jurisdiction “. Konsep- konsep tersebut kemudian mendasari pembentukan Deklarasi Rio tahun 1992. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa perlindungan lingkungan secara global hanya akan dapat tercapai kalau terjadi kerjasama internasional antara negara maju dan negara sedang berkembang melalui pengalihan teknologi yang berwawasan lingkungan. Selain itu, Deklarasi Rio tahun 1992 menyadari pula bahwa penyebaran teknologi dan substansi yang berbahaya bagi lingkungan akan menghambat usaha pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi tentu saja konsep-konsep tersebut harus dijabarkan dalam peraturan yang bersifat operasional. Sehingga dalam kondisi seperti ini , upaya penegakan hukum lingkungan tidak akan dapat didukung oleh adanya pengalihan teknologi kalau negara penerima tidak memiliki standar lingkungan yang cukup memadai . Pemilihan dan penerapan kriteria teknologi yang dapat dialihkan merupakan langkah awal yang sangat penting untuk pelaksanaan penegakan hukum lingkungan. Karena melalui penetapan komponen-komponen pengujian tertentu, pemerintah dapat memasukkan kriteria-kriteria bagi teknologi yang akan dialihkan agar sesuai dengan tujuan perlindungan lingkungan. Penentuan kriteria ini didasarkan pada penghitungan kerugian dan keuntungan (cost and benefit analysis ) suatu tindakan. Kriteria tersebut masih belum dirumuskan secara jelas di dalam pengaturan pengalihan teknologi yang sekarang berlaku di Indonesia, yakni Undang undang nomer 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing, Undang undang nomer 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, Undang undang nomer 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-undang nomer 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang undang nomer 13 tahun 1997 tentang Patent, Undang undang nomer 14 tahun 1997 tentang Merk, maupun peraturan –peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengalihan teknologi. Dengan demikian masih diperlukan peraturan perundangan yang menentukan dengan jelas kriteria teknologi tertentu yang dikehendaki oleh negara di dalam setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengalihan teknologi. Sebagai landasan pokok dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia adalah Undang-undang Nomer 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan pelaksana lainnya. Undang-undang ini mewajibkan kepada setiap orang untuk memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran, dan mewajibkan setiap orang yang melakukan suatu bidang usaha untuk memelihara kelestariaan dan kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan. Undang- undang tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menggariskan kebijaksanaan dan melakukan tindakan yang mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup melalui peraturan perundang-undangan. Pengalihan teknologi merupakan tindakan yang dapat menimbulkan resiko lingkungan yang tingkat resikonya ditentukan oleh teknologi yang digunakan. Dengan demikian dalam upaya perlindungan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan, sesuai dengan ketentuan undang-undang nomer 23 tahun 1997, pemerintah harus mengawasi arus masuknya teknologi yang dilengkapi dengan peraturan-peraturan alih teknologi yang berwawasan lingkungan dalam rangka penegakan hukum lingkungan di Indonesia , sehingga Indonesia tidak akan menjadi sampah buangan teknologi yang di negari asalnya sudah tidak dipakai karena tidak ramah lingkungan . Penutup Simpulan Pengalihan teknologi yang berwawasan lingkungan dalam menunjang penegakan hukum lingkungan di Indonesia hanya akan dapat tercapai kalau ada kerja sama yang harmonis antara pemerintah dan para perilaku bisnis. Pemerintah sebagai penguasa harus menyediakan iklim yang kondusif untuk terjadinya pengalihan teknologi yang berwawasan lingkungan dengan menyediakan peraturan peraturan yang mengakomodasi masuknya teknologi yang berawawasan lingkungan. Serta melakukan pengawasan pada tahap awal proses pengalihan teknologi. DAFTAR PUSTAKA Blakeney.M, Legal Aspects of the Transfer of Technology to Developing Countries ,Oxfordord: ESC Publishing Limited, 1989). M. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Sistem hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1991 Dodkin.J, International Technology Joint Ventures in the Countries of the Pasific Rim ( Singapure : Butterworths,1988) ECOSOC. Reports on the Impact of Multinational Corporation on Development Process and on International Relations. 1974 Uunited Nations, Document E/5500 Enveronmentally Sustainable Economic Development : Building in Brund land (Paris UNESCO, 1991) Gaufar.A, Third World Strategy Economic and Political Cohesion in the South ( New York: Praegar 1983) Huq, M., Bhatt,P., Lewis,C.and Shilbli,A., Science Technology and Development: North – South Co- Operation. (London: Frank Cass and Company Limited, 1991) Jacobs.P.J.& Sadler .B ed, Sustainable Development and Environmental Assesment Perspectives on Planning for Environmental Assesment Research Council (Ottawa: CEARC, 1991) North / South Technology Transfer The Adjusment Ahead (Paris: Organization for Economic Co-operation and Development, 1981) Preparatory Committee for UNCED, Report on the Transfer of Technology : report by the Secretary General of the Conference, A/CONF.151/PC/17 Sumantoro, Masalah Pengaturan Alih Teknologi, (Bandung :alumni 1993)Hal 26 Saunders.J.O, The Legal Challenge of Sustainable Development (Ottawa Ontario, 1989) Spencer.D.L, Technology Gap in Perspective (New York: Spartan Books , 1970) Spencer.D.L & Woroniak.a, The Transfer of Technology from Developing Countries (New York:Praegar, 1967) Stockholm Declaration 1972 UNCED, Chapter 34 Agenda 21, A/CONF.151/4 (PartIV) 1992 Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer (1987) 26.I.L.M WIPO , Licensing Guide for Developing Contries, Geneva 1987. World Commission on Environment and Development Our Common future (Oxford University Press, 1987)
KORUPSI, POLITIK DAN PILKADAL DALAM PERSPEKTIF PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA M. Arief Amrullah) Abstract: To execute the election of local government directly has potentially to encourage opportunity to local government elected to commit corruption. Because of execution process of that election. From the pre conditioned preparation to the day of election, it requires a lot of money. The elected candidate will make serious efforts to return his exhausted funds back with unfair manners. If the funds are obtained from funder (investor), so corruption, collusion, and nepotism cannot be avoided. Such conditions are certainly contrary to the government’s effort in to cope with corruption. The Act No. 32 Year 2004 regarding Local Government as the base to execute directly the election of local government still contains incomplete provisions of the election execution process. Besides the penal sanction in the Act No. 32 Year 2004 has not anticipated the possible fraud in that election, for instance fraud committed by the head of local government who wishes to run for office for the second time using the official facility for private advantage. Corruption produces a bad politics, and a bad politics produces more other corruption. Therefore, for the future, the election system as regulated in the Act No. 32 Year 2004 should be re-evaluated with the consideration of cost and its benefit Key word: Coruption, Politic, Pilkadal and Indonesia. Pendahuluan Korupsi sebagai bagian dari permasa-lahan kejahatan, telah menjadi suatu komuditi. Ketika berlangsung kampanye partai politik sampai dengan kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden, korupsi merupakan tema kampanye, dengan menyatakan ”berantas ko-rupsi sampai ke akar-akarnya, korupsi merusak pembangunan” dan sebagainya. Persoalan korupsi, tidak lagi terbatas pada persoalan nasional suatu negara, ter- masuk Indonesia, tetapi juga sudah merupakan bagian dari permasalahan global, dan sejak dipublikasikannya panduan praktis dalam meng-hadapi korupsi oleh the Centre for International Crime Prevention (CICP) pada tahun 1992, yang bekerjasama dengan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Departemen Kehakiman Amerika Serikat, dunia telah menyaksikan ada-nya peningkatan kesadaran pemerintah dan lembaga-lembaga internasional, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, organisasi-organisasi internasi-onal, pemerintah dan sektor swasta telah me-nganggap korupsi sebagai penghalang yang serius terhadap pemerintahan yang demokratis, kualitas pertumbuhan, dan stabilitas nasional dan internasional. Karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan yang efektif terhadap praktik-praktik korupsi tersebut. 1 Berbagai konferensi internasional, se-perti pada konferensi PBB mengenai kejahatan terorganisasi transnasional, yang diselengara-kan di Palermo, Itali, tanggal 12- 15 Desember 2000, telah dibicarakan bahwa korupsi merupa-kan permasalahan yang komplek baik sosial, politik maupun ekonomi. Sebelumnya, pada konferensi para menteri mengenai kejahatan terorganisasi transnasional yang diseleng-garakan di Naples, 21-23 November 1994 agen-da item 5, dengan tema National Legislation and its Adequacy to Deal with the Various Forms of Organized Transnational Crime; Appropriate Guidelines for Legislative and Other Measures to be Taken at the National Level, antara lain dikemukakan bahwa korupsi merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi transnasional, ka-rena itu perlu ada upaya-upaya bersama untuk menanggulanginya, karena korupsi sangat membantu kegiatan-kegiatan kelompok penjahat terorganisasi. Sebagai bagian dari kejahatan terorga-nisasi, terdapat kesulitan dalam pengung- kapannya. Bahkan dalam Kongres PBB ke-5 mengenai the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, yang diselenggarakan di Jenewa dari tanggal 1 hingga 12 September 1985. Pembicaraan difokuskan pada pence-gahan kejahatan sebagai bisnis (crime as business), baik pada tataran nasional maupun transnasional, yaitu organized crime, white-co-llar crime dan korupsi, di samping penjahat-pen-jahat biasa yang luput dari pemantauan. Keja-hatan korporasi dan kejahatan terorganisasi atau kejahatan- kejahatan sindikat mempunyai banyak kesamaan dan dapat melibatkan aparat penegak hukum dan pejabat politik. Kejahatan-kejahatan tersebut dapat disebut sebagai invi-sible crime, karena sulit untuk mengungkapnya. Karena itu, dalam Konferensi PBB me-ngenai Korupsi yang diadakan di Merida, Mexico, tanggal 9-11 Desember 2003 antara lain dikemukakan bahwa Majelis Umum PBB (General Assembly) dalam resolusinya No. 55/61 tanggal 4 Desember 2000 1 UN Anti-Corruption Policy, Global Programme Against Corruption, Draft UN Manual on Anti-Corruption Policy, Vienna, June 2001, hal. 2. menghendaki adanya instrument hukum internasional yang efektif terhadap korupsi. Dengan didasari semangat untuk memerangi korupsi secara global, maka Majelis Umum dalam resolusinya No. 57/169 tanggal 18 Desember 2002 menerima tawaran dari Pemerintah Mexico untuk menjadi tuan rumah penyelenggara konferensi untuk menandatangani United Nations Convention against Corruption. Dalam Discussion Guide untuk Kongres PBB ke-11 mengenai Crime Prevention and Criminal Justice yang diselenggarakan di Bangkok pada tanggal 18-25 April 2005. Pada substansi item 3 mengenai Corruption: threats and trends in the twenty-first century dikemukakan bahwa terjadinya kekacauan di dunia yang disebabkan oleh perubahan- perubahan radikal setelah era perang dingin (the post-cold-war era), merupakan peluang dan pendorong timbulnya praktik-praktik kotor. Asumsi bahwa pasar bebas dan tidak adanya campurtangan pemerintah dalam bidang ekonomi adalah obat untuk menghilangkan korupsi tampaknya tidak dapat dibuktikan. Hal tersebut disebsbkan karena, apa yang tampak sekarang bahwa baik sistem ekonomi maupun sosio-politik menghasilkan versinya masing-masing terhadap korupsi dan tidak ada sistem yang secara lengkap atau komprehensip menawarkan upaya-upaya untuk memberantas korupsi. Berdasarkan uraian di atas menunjukkan, bahwa korupsi merupakan salah satu issue yang mengglobal, karenanya perlu mendapat perhatian serius. Di Indonesia, pemerintah saat ini yang tengah gencar mengkampanyekan pemberantasan korupsi mulai dari level atas sampai bawah yang berarti secara nasional telah ada upaya memberantas korupsi pada semua level, dan itu sesuai dengan kemauan global sebagaimana telah dikemukakan di atas. Namun demikian, sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung (PILKADAL) yang secara nasional telah dimulai pada bulan Juni 2005, yang menjadi pertanyaan: apakah dalam PILKADAL merupakan sumber atau pendorong bagi pemerintah daerah (yang nantinya terpilih) untuk melakukan korupsi. Pembahasan a. Korupsi dalam Proses Politik Pilkadal Proses politik dalam pelaksanaan PILKADAL tidak akan steril dari praktik- praktik kotor (korupsi), yaitu seperti kemungkinan adanya sumbangan politik secara ilegal (Illegal Political Contribution) kepada calon kepala daerah (CAKADA) sudah merupakan salah satu bentuk dari praktik korupsi. Terjadinya praktik demikian, tidak dapat dilepaskan dari keinginan bahwa dalam menentukan pimpinan daerah (kepala daerah) yang dipilih langsung oleh rakyat. Sebelumnya kepala daerah selama ini dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mengatasnamakan rakyat. Lahirnya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 15 Oktober 2004 telah menunjukkan adanya perkembangan wacana demokrasi. Dalam buku-buku pelajaran tentang demokrasi dikatakan bahwa demokrasi terbagi dalam dua kategori dasar: langsung dan perwakilan. Dalam demokrasi langsung, semua warga, tanpa melalui pejabat yang dipilih atau diangkat dapat ikut dalam pembuatan keputusan politik. Akan tetapi, sistem ini hanya cocok untuk relatif sejumlah kecil penduduk. Seringkali dicontohkan untuk demokrasi seperti ini adalah pada zaman Yunani kuno, karena jumlah penduduk relatif masih sedikit dibandingkan sekarang, sehingga untuk melaksanakan demokrasi secara langsung tidak mungkin dilaksanakan. Akibatnya, yang paling mungkin dan umum adalah demokrasi perwakilan. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan waktu, ternyata di Indonesia, PILKADA pun dituntut untuk dilaksanakan secara langsung sebagaimana halnya dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Kehendak untuk melaksanakan PILKADAL, ternyata tidak seperti yang dibayangkan semula. Karena pelaksanaan PILKADAL membutuhkan dana besar, yang tidak mungkin ditanggung sendiri oleh CAKADA, kecuali jika CAKADA itu adalah seorang pengusaha besar. 2 Dalam kondisi demikian, maka caranya mencari sumber pembiayaan adalah dengan menghubungi orang-orang atau kelompok yang mempunyai dana. Hubungan antara penyumbang dana dan CAKADA tentunya dilakukan secara rahasia, yang disertai dengan imbalan-imbalan tertentu yang telah disepakati. Tapi yang jelas sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Clinard dan Yeager 3 bahwa sumbangan yang diberikan itu, pada umumnya untuk tujuan ekonomi, yaitu untuk menikmati jaminan birokrasi dan mempengaruhi politik sehingga akan berpengaruh pada peningkatan keuntungan yang lebih besar bagi si pemberi sumbangan. Di samping itu, Clinard dan Yeager mencontohkan praktik di Amerika Serikat bahwa sumbangan- sumbangan untuk kepentingan kampanye sudah berlangsung lama dan merupakan praktik kotor dan merusak proses demokrasi. 2 Jika CAKADA itu adalah kepala daerah yang mencalonkan diri untuk kedua kalinya, maka dana yang diperolehpun patut dipertanyakan, dari mana asalnya. 3 Marshall B. Clinard dan C. Yeager, Corporate Crime, The Free Press, New York, hal. 1980: 157. Oleh karena pelaksanaan PILKADAL baru dilaksanakan kali pertama pada bulan Juni 2005 (sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 32 Tahun 2004), maka barangkali itu yang menyebabkan belum adanya catatan-catatan sumbang yang menunjukkan telah terjadi praktik korupsi dalam proses PILKADAL. Akan tetapi, jika membandingkan kepada pemilihan setingkat presiden, di Amerika Serikat, misalnya, yang menunjuk ke arah pemberian sumbangan secara ilegal, yaitu seperti yang diberitakan oleh tiga media massa terkenal Amerika Serikat, masing-masing The New York Time, Wall Street Journal, dan Washington Post, pada tanggal 7, 8, dan 9 Oktober 1996 yang telah mengungkap, pada tahun 1992, salah seorang konglomerat Indonesia, James Riady dari Lippo Group, menyumbang dana sebesar US$ 175.000 untuk kepentingan kampanye Bill Clinton yang saat itu bersaing dengan Bob Dole dari partai Republik. Karena itu, pada tanggal 11 Oktober 1996, Senator John McCain meminta Departemen Kehakiman mengusut kasus itu. Penyumbangan tersebut berdasarkan pengakuan Riady di Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada hari Jumat 12 Januari 2001, sudah berlangsung sejak tahun 1988 sampai tahun 1994, 4 tentu tidak menutup kemungkinan bahwa dalam PILKADAL pun terjadi praktik seperti itu. Di Indonesia, tampaknya ekspos seperti itu masih agak dirahasiakan atau barangkali masih sungkan. Kendati ketika pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden banyak suara-suara sumbangan dari masyarakat yang mengindikasikan telah terjadi politik uang. Untuk menerapkan hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur menggagas perlunya dibentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahap II 2004 dan bertempat di Hotel Simpang Surabaya diselenggarakan Workshop guna membahas Draft Perpu dimaksud. 5 Walaupun pada akhirnya masih belum bisa direalisasikan, mengingat draft yang dibahas itu pembuatannya terkesan tergesa-gesa. Kembali kepada pembahasan mengenai korupsi dalam proses politik PILKADAL tersebut, tampaknya ada hubungan antara korupsi dan politik. Karena, korupsi menghasilkan politik yang tidak baik, sedangkan politik yang tidak baik akan menghasilkan korupsi yang banyak lagi. Terkait dengan perihal itu, relevan dikemukakan tulisan Kimberly Ann Elliott 6 bahwa korupsi mempengaruhi politik, dan politik juga 4 Jawa Pos: 15 Oktober 1996, hal. 1; 13 Januari 2001, hal. 1. 5 Penulis diundang oleh panitia untuk membahas Draft Perpu tersebut. 6 Kimberly Ann Elliott, Korupsi dan Ekonomi Dunia, Terjemahan A. Rahman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999, hal. 107. mempengaruhi korupsi, karena orang mencari atau mempertahankan posisi yang menguntungkan. Pelaksanaan PILKADAL yang sebagian besar sudah berlangsung di tanah air, sebenarnya berpotensi bagi timbulnya dampak yang lebih besar berupa pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah menimbulkan ladang-ladang korupsi baru. Mengapa begitu? karena jika CAKADA yang didukung itu terpilih menjadi kepala daerah, tentu berupaya untuk mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan itu. Akhirnya, bukannya kualitas yang hendak dikedepankan sebagaimana janji-janji yang disampaikan ketika kampanye, melainkan secara tersembunyi menghitung besaran dana yang sudah dikeluarkan dan menyusun rencana untuk pengembaliannya. b. Pilkadal Versus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menyimak hasil sigi yang dilakukan oleh The Political and Economic Risk Consultancy Ltd (PERC) tahun 1996 yang berpusat di Hongkong, bahwa Indonesia berada diurutan ketiga dari 12 negara di Asia yang tingkat korupsinya paling memprihatinkan. Penelitian yang mengambil sampel para pengusaha yang bekerja dan melakukan bisnisnya di 12 negara tersebut, adalah Singapura, Jepang, Kongkong, Malaysia, Korea Utara, Taiwan, India, Filipina, Indonesia, Vietnam, dan Cina.7 Demikian juga dalam Konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengenai Permukiman (Habitat) II yang berlangsung di Istambul, Turki, Indonesia masuk 10 negara korupsi tertinggi di antara lebih dari 50 negara. Korupsi yang banyak terjadi dalam transaksi bisnis di seluruh dunia, merupakan kekuatan demoralisasi dan penghalang bagi pelaksanaan strategi pembangunan yang progresif untuk perubahan sosial. Menurut Peter Eigen. Ketua Transparency International (TI), bahwa korupsi yang terjadi di banyak negara berkembang sebenarnya merupakan sebab langsung dari penyuapan yang dilakukan oleh korporasi multinasional, dan longgarnya hukum di negara maju. 8 Isu korupsi, baik menurut versi PERC maupun versi Konferensi PBB mengenai Permukiman (Habitat) TI tersebut, telah dibantah oleh petinggi-petinggi Indonesia yang duduk di Kabinet pada waktu itu. Dengan mengatakan, bahwa tuduhan itu tidak benar dan tidak berdasar, hal itu dilakukan hanya untuk menjatuhkan nama Indonesia di mata internasional. 9 7 Jawa Pos, 13 April 1996, hal. 4. 8 Kompas, 4 Juni 1996, hal. 1. 9 Sebagai catatan: ternyata setelah pemerintahan Orde Baru pun PERC telah pula mengumumkan, bahwa Indonesia tetap menempati peringkat tertinggi sebagai negara paling korup di antara negara-negara: Singapura, Jepang, Mengingat korupsi di Indonesia sudah berada pada tingkat yang memprihatinkan, maka pada tanggal 13 Nopember 1998 telah dikeluarkan Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam Pasal 2 dinyatakan: (1) Penyelenggara negara pada lembaga-lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara; (2) Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya ter-sebut, penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu mem-bebaskan diri dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun sasaran dari Tap MPR No. XI/MPR/1998 tersebut, telah dinyatakan dalam Pasal 4-nya, bahwa upaya pemberantasan KKN harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negra, mantan pejabat ne-gara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta atau konglomerat. Bahkan dalam Penje-lasan Umum Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Ber-sih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepo-tisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75), tanggal 19 Mei 1999, menegaskan bahwa tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme itu tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Ne-gara, antar Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha. Dalam perkembangan selanjutnya, tam-paknya apa yang telah diamanatkan oleh Tap MPR No. XI/MPR/1998 itu, masih belum me-nunjukkan hasil yang signifikans, akhirnya pada tanggal 9 Nopember 2001 telah dikeluarkan Tap MPR No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegah-an Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Adapun ala-san mengapa sampai dikeluarkannya lagi Tap MPR seperti itu, karena: 1) Permasalahan KKN yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat serius, dan merupakan kejahatan yang luar biasa dan menggoyahkan sendi-sendi kehidup-an berbangsa dan bernegara, 2) Sejak tahun 1998, masalah pemberantasan dan pencegahan KKN telah ditetapkan oleh MPR sebagai sebagai salah satu agenda reformasi, tetapi China, Malaysia, Hongkong, Taiwan, Korena Selatan, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Penilaian itu, dilakukan berdasarkan pengolahan data hasil kuesioner yang disebarkan kepada 1.000 (seribu) pengusaha asing yang menanamkan modalnya di negara-negara itu (TVRI Siaran Nasional, Jum’at 5 Maret 2004, http://www.tvri.co.id, diakses 7 Maret 2004). Ini berarti, korupsi di Indonesia, baik pada pemerintahan di masa lalu maupun sekarang tetap saja ada, kendati Tap MPR yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme telah dikeluarkan sejak tahun 1998. Bahkan telah dijabarkan lebih lanjut ke dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Perbedaannya, jika pada masa Orde Baru, para pejabat ramai-ramai membantahnya (sebagaimana telah dikemukakan di atas), sedangkan dalam perkembangannya tidak perlu berkomentar, biarkan saja berlalu, tokh akhirnya hilang dengan sendirinya. belum menunjukkan arah perubahan dan hasil sebagaimana diharapkan, 3) Terdapat desakan kuat masyarakat yang menginginkan terwujud-nya berbagai langkah nyata oleh pemerintah dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dalam hal pemberantasan KKN, dan 4) Pembaruan komitmen dan kemauan politik un-tuk memberantas dan mencegah KKN memer-lukan langkah-langkah percepatan. Oleh karena itu, pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY), telah berjanji kepa-da rakyat Indonesia untuk memberantas ko-rupsi. Janji itu ditepati, terbukti dalam program 100 hari-nya, korupsi merupakan agenda pen-ting yang harus diberantas, dan pada tanggal 9 Desember 2004 telah dikeluarkan Instruksi Pre-siden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dalam Inpres tersebut disebutkan bahwa dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, diinstruksi-kan kepada para menteri Kabinet Indonesia Bersatu; Jaksa Agung; Panglima TNI; Kapolri; para kepala lembaga pemerintah non-depar-temen; para gubernur; para bupati dan walikota untuk secara bersama-sama dan terpadu memberantas korupsi. Keseriusan Presiden dalam upaya memberantas korupsi, telah pula disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang menyepakati delapan langkah pemberan-tasan korupsi, yaitu: pertama, membersihkan kantor kepresidenan, kantor wakil presiden, sek-retaris negara, serta yayasan-yayasan; kedua, mengawasi pengadaan barang di semua de-partemen; ketiga, mencegah penyimpangan pro-yek rekonstruksi Aceh; keempat, mencegah penyimpangan dalam pembangunan infrastruk-tur lima tahun ke depan; kelima, menyelidiki penyimbangan di lembaga negara (seperti de-partemen dan BUMN); keenam, memburu terpidana korupsi yang kabur ke luar negeri; ketujuh, meningkatkan intensitas pemberantas-an penebangan liar; kedelapan, meneliti pem-bayar pajak dan cukai.10 Kedelapan langkah tersebut, masih mi-nus antisipasi terhadap pengulang atau penda-tang baru pelaku korupsi, baik pra maupun pasca pergelaran PILKADAL 2005. Langkah an-tisipasi pada dasarnya merupakan langkah pre-vensi, yaitu mencegah sebelum terjadinya keja-hatan (korupsi), jadi bersifat preventif. Mence-gah kejahatan pada dasarnya merupakan bagi-an dari politik kriminal (criminal policy). Menurut Sudarto,11 politik kriminal itu dapat diberi arti sempit, lebih luas, dan paling luas. 10 Presiden: Pemberantasan Koruosi Dimulai dari Lingkungan Istana, dalam http:www.lin.go.id, Kamis, 28 April 2005; Presiden Pastikan Langkahnya Berantas Korupsi akan Efektif, dalam http://www.kompas.co.id, Sabtu, 30 April 2005. 11 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hal. 113-114. • dalam arti sempit, politik kriminal digam-barkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; • dalam arti yang lebih luas, ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparatur pene- gak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; • dalam arti yang paling luas, ia merupa-kan keseluruhan kebijakan yang dilaku- kan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sen-tral dari masyarakat. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang merupakan perundang-undangan adminis-trasi yang bersanksi pidana, telah mencantum-kan ketentuan pidana sebagai penunjang pene-gakkan norma-norma yang ada dalam hukum administrasi. Ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 116 ayat (6) dan ayat (7) jo. Pasal 83 ayat (3) dan Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) telah mengatur batasan sumbangan dana yang diperkenankan dalam pelaksanaan PILKADAL. Pasal 83 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang mengatur mengenai sumbangan dana kampanye kepada pasangan calon kepala daerah dan batas-batas yang diperkenan. Pasal 83 ayat (1) menentukan bahwa dana kampanye dapat diperoleh dari: pasangan calon; partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan; sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan per- seorangan dan/atau badan hukum swasta. Namun, dari ketiga sumber pendanaan itu, un- dang-undang hanya membatasi kepada pe-nyumbang perseorangan dan/atau badan hu- kum swasta, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (3) bahwa sumbangan dana kampanye dari perseorangan dilarang melebihi Rp 50.000.000,00, dan dari badan hukum swas-ta dilarang melebihi Rp 350.000.000,00. Pelang-garan terhadap batas yang diperkenankan itu, diancam berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (6) dengan pidana penjara paling singkat empat bulan atau paling lama dua puluh empat bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200000000,00 atau paling banyak satu miliar rupiah. Pidana yang dijatuhkan itu, baik kepada penerima mau-pun pemberi (penyumbang) dana kampanye, walaupun dalam ketentuan Pasal 83 ayat (3) batasan jumlah dana itu ditujukan kepada pe- nyumbang. Demikian juga sebaliknya dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1)-nya, melarang kepada pasangan calon kepala daerah untuk menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari: negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing; pe-nyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; pemerintah, BUMN dan BUMD. Untuk itu, kepada pasangan calon yang menerima sumbangan itu tidak dibenarkan menggunakannya, karenanya wajib melaporkan-nya kepada KPUD (Pasal 85 ayat (2). Pelang-garan atas ketentuan ini, maka baik yang menerima maupun yang memberi dana kam-panye sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (7) diancam dengan pidana penjara paling singkat empat bulan atau paling lama dua puluh empat bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 atau paling banyak satu miliar rupiah. Dalam ketentuan tersebut, pembentuk undang-undang tidak mengklasifikasikan antara CAKADA yang ingin menduduki kursi kepala daerah untuk kedua kalinya dan CAKADA pe-mula. Bagi CAKADA kategori pertama, maka dalam mengkondisikan dirinya agar terpilih kembali, sejak awal (sebelum menjadi calon) te-lah melakukan kampanye tidak kentara, karena diselubungi dengan kunjungan kerja ke daerah-daerah yang menggunakan fasilitas kedinasan untuk kepentingan pribadi. Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Bab IV Bagian Ke-delapan Paragraf Ketujuh yang mengatur Keten- tuan Pidana Pemilihan Kepala Daerh dan Wakil Kepala Daerah, tidak satu pasal pun yang men-cantumkan sanksi pidana bagi kepala daerah yang melakukan praktik curang seperti itu. Padahal, dalam Kongres PBB ke-6 mengenai The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders yang diselenggarakan di Caracas pada tahun 1980 telah memperingatkan bahwa kejahatan-kejahatan yang sangat membahaya-kan dan merugikan tidak hanya kejahatan-kejahatan terhadap nyawa, orang dan harta benda, tetapi juga penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Hal itu, di samping ber-tentangan dengan Tap-tap MPR tersebut di atas, juga dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pem-berantasan Tindak Pidana Korupsi,12 juga telah menyimpangi, misalnya, asas kejujuran dan keterbukaan yang seharusnya melekat dalam suatu lembaga yang bernama demokrasi, aki-batnya sangat memungkinkan bagi kepala dae-rah yang masih ingin mencalonkan diri kedua kalinya untuk menyingkirkan saingan politiknya yang potensial. Itu berarti, untuk mencapai puncak ber-bagai cara dapat dilakukan, termasuk menggan-deng pengusaha (korporasi) dalam upaya men-dukung keberhasilannya dalam PILKADAL, dan jika kepala daerah tersebut terpilih kembali, demikian juga dengan calon lainnya yang ter-pilih, maka hubungan itu akan semakin kuat. Hubungan yang demikian itu, sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Spinellis dalam bagian 12 Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 menentukan: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ......., menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana .....” tulisannya mengenai Top hat criminality and white collar crime 13 membedakan dua jenis kejahatan ini (top hat criminality dan white collar crime). Pada white-collar criminals, umumnya berkaitan dengan kegiatan bisnis utamanya dalam sektor swasta, sedangkan top hat criminals berkaitan dengan pejabat publik yang memegang dan menggunakan kewenangan po-litik. Apa yang dilakukan oleh white-collar criminals, sifatnya tidak langsung dan ber-gantung pada sejauhmana posisi keuangan dan pengaruh mereka terhadap orang yang meme-gang kekuasaan tersebut. Sedangkan pada pejabat publik, sifatnya langsung, karena ber-kaitan dengan kedudukan politis yang melekat padanya. Inti dari pembedaan tersebut, sebenar-nya secara tersirat, Spinellis hendak menunjuk-kan bahwa ada hubungan yang saling membu-tuhkan antara pejabat publik yang memiliki ke-wenangan tertentu dengan pihak pihak swasta yang mempunyai kekuatan ekonomi. Hubungan timbal-balik dan saling menguntungkan itu, tentu harus dipelihara dan dijaga kerahasiannya, da-lam arti substansi dari hubungan tersebut, dan jika terekspose, maka yang muncul adalah se-bagai hubungan yang tanpa perlu dicuriagi, semuanya sebagai suatu kewajaran dan lumrah. Apa yang telah dikemukakan di atas, sebenarnya ketika Sutherland memulai studinya mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku bisnis, dan studi itu sendiri dimak-sudkan untuk membuktikan penjelasan umum mengenai perilaku kriminal. Teori-teori tentang kejahatan yang ketika itu masih menekankan pada penyakit sosial dan gangguan mental sebagai penyebab terjadinya kejahatan, khusus-nya kemiskinan dan keadaan sosial yang ber-kaitan dengan kemiskinan, seperti rumah yang tidak layak huni, kurangnya sarana rekreasi, telah dibantah oleh Sutherland. Sutherland yang ketika itu melakukan kajian terhadap kejahatan bisnis (business crimes), mengemukakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari, karena itu Suther-land yakin dengan teorinya itu untuk menerang-kan kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis. Mereka itu menurut Sutherland bukanlah orang-orang miskin atau pun kekurangan fasili-tas rekreasi, akan 13 Dionysios Spinellis, Crime of Politicians in Office (or Top hat crimes), hal. 23. The white collar criminals in general are making business or exercise professions mainly in the private sector, the politicians are holding public offices and using political power. The power of the white collar criminals is indirect; it is based on their financial positi on and their influence with the persons in power. The power of the politicians direct; they exercise it . Lihat pula M. Arief Amrullah, Sumbangan Dana kampanye Pemilu dan Kejahatan Korporasi, dalam Jurnal Hukum, Perkembangan Lembaga Peradilan di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, No. 26 Vol 11 – 2004, hal. 120. tetapi dalam kenyataannya mereka melakukan kejahatan, termasuk melaku-kan penyuapan-penyuapan.14 Dengan demikian, sistem PILKADAL yang telah dikemas dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 berpotensi menghasilkan pe-mimpin dalam suatu proses yang melukai nilai-nilai demokrasi. Konsep demokrasi yang digelar dalam konteks PILKADAL merupakan konsep yang masih disalahpahami dan disalahgunakan dalam upaya memperoleh dukungan rakyat, dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang dijadi-kan acuan dalam pergelaran PILKADAL ter-sebut secara komprehensip masih belum cukup mampu mengantisipasi pelaku-pelaku korupsi beraksi. Penutup Simpulan Pemilihan kepala daerah secara lang-sung (PILKADAL) 2005, telah menanamkan bi-bit-bibit pemerintahan yang tidak steril dari praktik korupsi. Untuk itu, keberlangsungan PIL-KADAL tersebut perlu dipertanyakan atau ditin-jau kembali kemanfaatannya bagi kepentingan nasional. Jika tidak, upaya pemberantasan tin-dak pidana korupsi yang tengah digalakkan saat ini, hanya akan menjadi suatu cita-cita. Karena ibarat di satu sisi ingin membersihkan kotoran, tapi di sisi lain kotoran baru muncul kembali. DAFTAR PUSTAKA: Amrullah, M. Arief, Sumbangan Dana kampanye Pemilu dan Kejahatan Korporasi, dalam Jurnal Hukum, Perkembangan Lembaga Peradilan di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, No. 26 Vol 11 – 2004 (Terakreditasi). Ann Elliott, Kimberly, 1999, Korupsi dan Ekonomi Dunia, Terjemahan A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Clinard, B. Marshall dan C. Yeager, 1980, Corporate Crime, New York: The Free Press. http://www.kompas.co.id, Presiden Pastikan Langkahnya Berantas Korupsi akan Efektif, Sabtu, 30 April 2005. http:www.lin.go.id, Presiden: Pemberantasan Korupsi Dimulai dari Lingkungan Istana, Kamis, 28 April 2005. 14 M. Arief Amrullah, Sumbangan Dana kampanye Pemilu dan Kejahatan Korporasi, dalam Jurnal Hukum, Perkembangan Lembaga Peradilan di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, No. 26 Vol 11 – 2004, hal. 124. Jawa Pos: 13 April 1996; 15 Oktober 1996: 1; 13 Januari 2001. Kompas, 4 Juni 1996. Spinellis, Dionysios, Crime of Politicians in Office (or Top hat crimes), General Report for the Round Table Discussion at the “XV International Congress of Penal Law, yang diselenggarakan di Manila, Selasa 6 September 1994. Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni. UN Anti-Corruption Policy, Global Programme Against Corruption, Draft UN Manual on Anti-Corruption Policy, Vienna, June 2001. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134). Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125).
HARMONISASI HUKUM DI ERA GLOBAL LEWAT NASIONALISASI KAIDAH TRANSNASIONAL Oleh : Eman Suparman1*) Abstract Starting from the premise that international economic transactions are not generally regulated by a municipal law, this article looks into the role of international treaty in governing the economic globalization. The article examines the international regime available for regulating law harmonization in global era through the nationalization of transnational norm. Following a review of the international conventions on civil law matters such as Convention relating to Civil Procedure, 1954 among other things, attention is given to the possibility of application of these conventions to The ASEAN Member States. The author suggests that ratification of the above transnational norms is the most effective way to implement transnational norms into national scope. Kata kunci: Globalisasi dan asionalisasi kaidah Pendahuluan Indonesia dan bangsa-bangsa di sudut manapun di muka bumi ini, sekarang sudah terhubung dan terkooptasi ke dalam satu pola kehidupan. Akibatnya batas-batas teritorial negara hampir tidak lagi menjadi penghalang bagi berkembangnya ragam aktivitas manusia, baik perniagaan maupun bukan perniagaan. Kecenderungan untuk hidup bersatu adalah kodrat naluri manusia. Oleh karena itu terbentuknya institusi global semacam WTO (World Trade Organization), APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) sebagai forum kerjasama ekonomi antar bangsa- bangsa, sekalipun dalam kawasan (regional) tertentu. Sebagai contoh kecenderungan menyatunya pola kehidupan dalam satu kepentingan yang serupa sebagaimana penyatuan mata uang untuk Negara-negara yang tergabung dalam EEC (European Economic Council). Dalam keadaan semacam itu, norma yang mengatur ragam aktivitas tersebut tentu tidak diserahkan kepada aturan normatif suatu negara tertentu. Sebab kaidah hukum nasional suatu negara berdaulat, batas berlakunya hanya di dalam teritorial negara tersebut. Untuk itu, pengaturan berbagai hak dan kewajiban maupun kepentingan bersama antar negara berdaulat tadi, kaidahnya akan diupayakan dalam bentuk kesepakatan bersama antar negara-negara yang lazimnya dituangkan dalam bentuk “perjanjian internasional”.2 Instrumen inilah yang paling mungkin untuk digunakan dalam menangani berbagai persoalan transnasional yang dihadapi bersama. Pada kondisi masyarakat dunia yang digambarkan semacam itu, instrumen hukum “perjanjian internasional”, kian menjadi penting. Melalui perjanjian internasional itulah negara-negara, baik Negara penenda tangan maupun negara yang turut serta kemudian, dapat menciptakan norma-norma hukum baru yang diperlukan untuk mengatur hubungan antar negara dan antar masyarakat negara-negara yang volumenya semakin besar, intensitasnya semakin kuat, dan materinya semakin kompleks.3 Bertolak dari realitas masyarakat dunia yang makin bersatu itu, beberapa hal menarik untuk dikaji, antara lain: Pertama, benarkah proses nasionalisasi4 terhadap kaidah-kaidah transnasional di Indonesia dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum akibat lambatnya proses kodifikasi hukum nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan akan kaidah hukum di era globalisasi? Kedua, kerjasama internasional bidang hukum macam apakah yang selama ini dilakukan Indonesia dengan negara lain, sehingga patut dijadikan model kesepahaman timbal balik yang layak untuk terus diupayakan dalam rangka menciptakan suasana harmonis di masa yang akan datang? 1 Lektor Kepala pada Fakultas Hukum UNIVERSITAS PADJADJARAN, Bandung. Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 2 “Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu.” Di dalam teori hukum internasional, perjanjian internasional dibedakan ke dalam dua golongan, yaitu: (1) “law making treaties “ dan (2) “treaty contracts.” “Law making treaties” merupakan perjanjian internasional yang mengandung kaidah-kaidah hukum yang dapat berlaku secara universal bagi anggota masyarakat bangsa-bangsa, sehingga dengan demikian dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional yang berfungsi sebagai sumber langsung hukum internasional. Sedangkan “teraty contracts” adalah perjanjian internasional yang mengatur hubungan-hubungan atau persoalan- persoalan khusus antara pihak-pihak yang mengadakannya saja, sehingga perjanjian internasional semacam ini hanya berlaku khusus bagi para peserta perjanjian. Lagi pula treaty contracts tidak secara langsung menjadi sumber hukum internasional. Baca Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Binacipta, 1978, hlm. 109, 114, dan 115. Bdgk. JG Starke, Introduction to International Law. London: Butterworths, 1984, hlm. 40-44. 3 Lihat Mochd. Burhan Tsani, Hukum dan Hubungan Internasional. Yogyakarta: Liberty, 1990, halaman 8-9. 4 Kamus Besar Bahasa Indonesia menguraikan makna “nasionalisasi” sebagai “sebuah proses menjadikan sesuatu menjadi milik bangsa atau negara (terutama milik asing), yang biasanya diikuti dengan penggantian yang merupakan kompensasi.” Namun penggunaan kata nasionalisasi dalam konteks pembahasan ini, makna “nasionalisasi atas kaidah transnasional” mengandung makna Pembahasan a) Kesepahaman antar Negara Bila negara-negara berdaulat hendak membuat kesepakatan tentang sesuatu berkenaan dengan kepentingan negara dan bangsa di antara mereka, lazimnya perangkat norma yang dibuat atas dasar kesepakatan bersama dengan tujuan dan akibat- akibat hukum tertentu, secara formal akan diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional. Demikian pentingnya perjanjian internasional dalam mengatur berbagai persoalan masyarakat bangsa-bangsa, sehingga perjanjian internasional tidak hanya terjadi dalam bidang hukum publik internasional, melainkan juga berlangsung dalam bidang hukum perdata internasional (HPI). Upaya yang dilakukan sejumlah negara sejak akhir abad ke 19 melalui penyelenggaraan beberapa konperensi dalam bidang HPI yang diselenggarakan di Den Haag, antara lain bertujuan untuk mempersiapkan unifikasi kaidah-kaidah HPI.5 Memang setiap negara merdeka dan berdaulat memiliki sistem HPI yang berlainan satu sama lain. Untuk mengatasi kesulitan yang timbul manakala muncul persoalan perdata dan melibatkan dua negara atau lebih, maka negara-negara berupaya mengadakan kerjasama internasional dengan jalan mempersiapkan konvensi- konvensi yang bertujuan menciptakan unifikasi di dalam bidang hukum, khususnya hukum perdata. Akan tetapi upaya yang dilakukan itu bukan dimaksudkan untuk menyeragamkan seluruh sistem hukum intern dari negara-negara peserta konperensi, melainkan sekedar upaya untuk menyelaraskan kaidah-kaidah HPI-nya. Harapannya adalah penyelesaian persoalan untuk masalah-masalah hukum perdata tertentu akan dapat dilakukan oleh badan-badan peradilan masing-masing negara peserta.6 Agaknya upaya penyelarasan kaidah hukum publik maupun privat melalui perjanjian internasional, sudah saatnya dilakukan juga oleh negara-negara di kawasan konotatif. Oleh karena itu proses nasionalisasi terhadap kaidah hukum transnasional tidak pernah dilakukan dengan penggantian yang merupakan kompensasi. 5 Semula Konperensi Hukum Perdata Internasional (HPI) di Den Haag itu merupakan konperensi diplomatik antara negara-negara Eropa (negara-negara Eropa kontinental) dengan tujuan menjajagi kemungkinan mengadakan unifikasi kaidah-kaidah HPI. Akan tetapi kemudian pesertanya diperluas dengan masuknya Jepang (dari Asia tahun 1904). Kemudian seusai Perang Dunia ke II keanggotaan konperensi tersebut makin diperluas dengan masuknya Inggris (1951), Turki (1956), Israel dan RPA (1960), USA (1964), Canada (1968), dan kemudian diikuti pula oleh negara-negara dari kawasan Amerika Latin. Lihat Sudargo Gautama, Capita Selecta Hukum Perdata Internasional. Bandung: Alumni, 1983, halaman 6. 6 S. Gautama, Capita... op.cit., hlm. 5. ASEAN ini. Paling tidak menyambut berlaku efektifnya AFTA mendatang, kesenjangan akibat perbedaan sistem hukum yang ada pada sejumlah negara anggota ASEAN, harus diupayakan untuk diminimalkan. Untuk itu proses pembentukan pranata hukum yang dilakukan negara seperti Indonesia, tidak cukup bila semata-mata menggunakan model kodifikasi sebagaimana berlangsung selama ini. Model semacam itu dikhawatirkan akan mempersulit Indonesia sendiri dalam mengakomodasi berbagai perubahan yang berlangsung sangat cepat akibat interaksi masyarakat bangsa-bangsa yang semakin hari semakin intensif. Tak ada cara untuk mengatasi ketertinggalan norma hukum dari faktanya (het recht hinkt achter de feiten aan), hukum nasional negara-negara harus terus menerus diupayakan agar senantiasa mampu menjawab berbagai persoalan transnasional. Upaya aktualisasi kaidah hukum nasional itu harus secara simultan dilakukan, baik melalui proses kodifikasi, maupun dengan jalan melakukan nasionalisasi terhadap kaidah- kaidah hukum internasional melalui proses pengesahan (ratification) atau aksesi (acession) terhadap sejumlah perjanjian internasional. Sehingga perubahan dan perkembangan masyarakat dunia macam apa pun, akan mampu diimbangi oleh tersedianya kaidah hukum. Di dalam Viena Convention on the law of Treaties 1969, "Ratifications means in each case the international act so named whereby a state establishes on the international plans its consent to be bound by a treaty", [Art 2 (1) b]. Ratifikasi merupakan tindakan suatu negara yang dipertegas oleh pemberian persetujuannya untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional. Jadi, yang dimaksud dengan “nasionalisasi” terhadap norma hukum transnasional ini pun pada dasarnya adalah suatu proses masuk dan diterimanya norma transnasional ke dalam pranata hukum nasional suatu negara. Selanjutnya norma-norma tersebut menjadi bagian dari hukum positip negara tersebut. Kekosongan dan ketertinggalan kaidah hukum acara perdata pengadilan negeri di Indonesia, telah berakibat luas terutama pada perolehan rasa keadilan oleh pihak- pihak yang bersengketa. Akibatnya muncul fenomena dalam masyarakat, berupa pilihan forum untuk menyelesaikan konflik ke arah forum lain selain pengadilan negeri. Apalagi untuk sengketa-sengketa yang melibatkan pihak-pihak multinasional. Para pihak multinasional bahkan sejak awal telah bersepakat di dalam kontrak mereka, manakala kelak terjadi konflik, maka penyelesaiannya tidak akan melalui pengadilan negeri. Pengadilan negeri dihindari, karena dianggap oleh mereka prosesnya terlalu panjang, sehingga sulit sekali memperoleh kepastian dan keadilan. Menghadapi kenyataan itu, muncul “Alternative Dispute Resolution (ADR)” sampai akhirnya Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 30 Tahun 1999. Langkah itu tentu saja dimaksudkan sebagai salah satu upaya menjawab tuntutan dinamika masyarakat yang semakin kompleks. Meski kompetensi pengadilan negeri dalam menyelesaikan berbagai sengketa komersial cenderung digeserkan oleh forum lain yang dianggap lebih memuaskan para pihak, namun dalam beberapa hal kompetensi pengadilan negeri tidak mudah untuk dihindari. Buktinya, ketika putusan forum lain (sebut saja: arbitrase), tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang terkena eksekusi, maka eksekusi putusan semacam itu menjadi kompetensi pengadilan negeri. Apalagi jika putusan forum arbitrase tadi dijatuhkan di luar Indonesia, maka ketika putusan hendak memperoleh pengakuan dan eksekusi di dalam wilayah hukum Republik Indonesia, terlebih dahulu putusan tersebut harus memperoleh exequatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.7 Menghadapi kenyataan demikian, suka atau pun tidak, Indonesia harus terus melakukan upaya pembaharuan atas sejumlah perangkat norma hukum formal yang ada. Jika tidak, di masa depan kasus-kasus sengketa komersial yang bakal muncul nuansanya semakin kompleks dibandingkan dengan sengketa di masa lalu. Demikian pula pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak hanya subjek hukum lokal, melainkan pihak-pihak multinasional. Hukum Acara Perdata untuk pengadilan negeri kaidahnya kini sudah sangat tertinggal. Betapa tidak, het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) sebagai perangkat norma hukum formal yang disusun oleh Jhr. Mr. H.L. Wichers, pada tahun 1846 8 untuk beracara di depan Land Raad, harus tetap dipertahankan untuk mampu menjawab sejumlah persoalan yang semakin kompleks pada abad 21 ini. 7 Lihat Pasal 66 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. 8 Disahkan dan dikuatkan dengan Firman Raja, pada tanggal 29 September 1849, dan diumumkan dalam Staatsblad 1849 Nomor 63. Kemudian HIR diubah secara mendalam pada tahun 1941. Sungguh aneh bila upaya untuk mengganti het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang telah uzur dengan Undang-undang yang baru tidak pernah dilakukan oleh pemerintah bersama parlemen. Padahal problema penyelesaian sengketa transnasional menghadang di depan mata. Mengadakan kesepakatan bilateral atau meratifikasi berbagai perjanjian internasional multilateral menyangkut hukum acara perdata untuk badan peradilan, adalah tindakan yang amat tepat untuk memberikan suplemen terhadap norma hukum acara perdata peninggalan kolonial itu. Bila tidak, dikhawatirkan suatu ketika HIR tidak lagi mampu menangani persoalan yang muncul. Atas dasar kenyataan semacam itu, maka membuat kesepakatan internasional untuk memperkaya kaidah hukum acara perdata pengadilan negeri, sudah saatnya untuk dipertimbangkan. Persoalannya, menghadapi berlakunya AFTA mendatang saja, setidaknya di kawasan ASEAN harus terjadi harmonisasi antar sistem hukum antar masing-masing negara-negara. Jika tidak, kesulitan demi kesulitan akan dihadapi setiap negara, tatkala tuntutan hak berupa eksekusi putusan yang dijatuhkan di suatu negara tidak dapat dilaksanakan di negara berdaulat lainnya. Keadaan ini tentu saja kurang meguntungkan dari sisi kerjasama ekonomi. Oleh karena itu model konvensi yang pernah diupayakan untuk negara-negara di kawasan Eropa, sewajarnya bila dipertimbangkan untuk dijadikan model dalam penyusunannya, paling tidak dalam rangka harmonisasi hukum negara-negara di kawasan ASEAN menjelang AFTA berlaku. Beberapa contoh konvensi tersebut diantaranya: a) Convention relating to Civil Procedure, 1954. (Konvensi tentang hukum acara perdata pada badan peradilan, tahun 1954). b) Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, 1965. (Konvensi tentang penyampaian dokumen resmi badan peradilan kepada para pihak yang berada di luar negeri di dalam perkara perdata dan dagang, tahun 1965). Konvensi ini pada dasarnya merupakan hasil revisi dari Bab pertama Konvensi 1954, yang dilakukan pada Konperensi Den Haag ke 10 tahun 1964. 9 9 Selain diikuti oleh kebanyakan negara civil law, konvensi Service Abroad ini juga telah diratifikasi oleh Amerika Serikat (24-8-1967) dan Kerajaan Inggris (17-11-1967). Oleh karena itu menurut keadaan tanggal 1 September 1985, terdapat kira-kira 20 negara yang telah terikat oleh Konvensi ini, yaitu: Belgia (1970), c) Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, 1965. (Konvensi tentang penyampaian dokumen resmi badan peradilan kepada para pihak yang berada di luar negeri di dalam perkara perdata dan dagang, tahun 1965). Berdasarkan tujuan pembentukannya, konvensi-konvensi di atas, selain untuk menyeragamkan kaidah-kaidah hukum perdata internasional diantara negara-negara peserta, juga dalam rangka melancarkan hubungan lalu lintas internasional khususnya di dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum perdata dan hukum perniagaan. Hal itu dipandang penting mengingat dalam masyarakat internasional tidak terdapat suatu penguasa yang berwenang menetapkan serta memaksakan ketentuan hukum, seperti halnya dalam suasana nasional. Pada dasarnya upaya mengadaptasikan norma-norma hukum lokal dengan norma-norma hukum masyarakat bangsa-bangsa telah dilakukan di Indonesia semasa Orde Baru. Ratifikasi atas sejumlah norma hukum internasional menjadi hukum positip nasional, telah dilakukan. Upaya pembangunan dan pemulihan ekonomi negara yang dilakukan rezim Orde Baru antara lain dengan jalan mengundang masuknya modal asing. Maka tak terlalu keliru bila dikatakan, sejak Orde Baru itulah era kapitalisme di Indonesia secara formal dimulai. Ditandai oleh pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang secara resmi menjadi instrumen bagi berkiprahnya investasi asing di Indonesia. Menyusul tindakan rezim Orde Baru mengundang investor asing untuk menstimulasi upaya pembangunan ekonomi rakyat Indonesia, mulailah satu demi satu proses nasionalisasi kaidah hukum internasional dilakukan. Menyusul diundangkannya UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA, “Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States” disahkan oleh Pemerintah Indonesia. (‘Konvensi mengenai Penyelesaian Sengketa antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal). Perjanjian internasional ini tergolong paling awal disahkan oleh Pemerintah Indonesia Cyprus (1983), Chekoslovakia (1982), Denmark (1969), Finlandia (1969), Mesir (1968), Perancis (1972), Jerman Barat (1979), Yunani (1983), Israel (1972), Italia (1981), Jepang (1970), Luxemburg (1975), Belanda (1975), Norwegia (1969), Portugal (1973), Spanyol (penandatanganan 1976), Swedia (1969), Swiss (penandatanganan 1985), dan Turki (1972). Lihat S. Gautama, op.cit., halaman 246. melalui instrumen ratifikasi berupa Undang-Undang Nomor 5 tahun 1968.10 Secara substansial, Undang-undang No. 5 tahun 1968 hanya berisi 5 (lima) pasal. Ini berarti secara materiil, substansi norma yang berisi perintah, larangan, dan lain-lain yang berasal dari konvensi internasional tersebut-lah yang secara utuh diadopsi dan kemudian menjadi bagian dari hukum positip Indonesia. Sementara itu Undang-undang No.5 Tahun 1968 secara formal maupun materiil fungsinya semata-mata merupakan alat untuk mendeklarasikan sikap Pemerintah Indonesia. Dalam konteks nasionalisasi norma-norma hukum internasional, media deklarasi itu tentu saja sangat penting dalam menerima segala hak dan kewajiban serta konsekuensi dari keseluruhan norma-norma hukum yang termuat pada konvensi internasional tersebut. Persoalannya karena norma bersangkutan kelak akan berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia. Setelah melampaui satu dasawarsa lebih usia Undang-undang tentang Penanaman Modal Asing menjadi instrumen pembentukan era kapitalisme di Indonesia, memasuki dekade delapan-puluhan yang lalu, intensitas hubungan niaga antar warga negara asing dengan mitranya dari Indonesia juga secara simultan berlangsung timbal balik. Intensitas hubungan dagang antar mereka tentu saja tidak selamanya mulus tanpa masalah. Munculnya friksi hingga sengketa yang lebih besar diantara para pelaku niaga yang memerlukan penyelesaian, seringkali sulit dihindari. Akibatnya muncul tuntutan baru dari mereka tatkala institusi hukum negara yang bernama pengadilan negeri kurang mampu menjawab harapan percepatan dalam menyelesaikan sengketa komersial diantara mereka. Ketika itu Pemerintah Indonesia kembali dipaksa untuk menjawab tuntutan komunitas pelaku usaha swasta, tatkala sengketa yang muncul diantara mereka enggan diselesaikan lewat pengadilan negeri. Kondisi itu pun kemudian kembali memaksa penguasa negeri ini lagi-lagi untuk mengadopsi ketentuan hukum internasional multilateral yang dikenal dengan “Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.”11 Dengan memakai instrumen nasional untuk ratifikasi 10 Lihat Sunarjati Hartono, Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia; (Dissertasi). Bandung: Binacipta, 1972, hlm. 122. 11 Dibuat di New York tanggal 10 Juni 1958 dan mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959. berupa Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1981,12 akhirnya disahkanlah konvensi di atas, sehingga menjadi bagian dari hukum positip Indonesia. Namun demikian, masalahnya tidak selesai sampai di situ, karena ketika kaidah hukum hasil nasionalisasi itu harus diuji coba dengan munculnya kasus permohonan eksekusi atas putusan arbitrase London, saat itu Mahkamah Agung (MA) RI tampak belum siap menerima kondisi semacam itu. Buktinya sengketa antara Navigation Maritime Bulgare vs PT Nizwar Jakarta, yang diputus oleh forum arbitrase di London, dengan berbagai alasan dan pertimbangan putusan arbitrase itu tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Ketika itu Mahkamah Agung berbeda pendapat dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.13 MA berpendirian bahwa Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1981 tentang Pengesahan “Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards” dianggap masih memerlukan peraturan pelaksanaan. Akibatnya putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar negeri tidak dapat dieksekusi oleh Pengadilan Negeri di Indonesia.14 Cukup lama dan berlarut-larut permasalahan seputar pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia itu. Penyebabnya antara lain sikap dan pendirian MA sendiri yang selalu diliputi keraguan. Bahkan setelah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 199015 dikeluarkan, hampir tidak ada kasus permohonan eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia yang dikabulkan. MA selalu bersandar pada persoalan “ketertiban umum”. Hingga tak satu pun putusan arbitrase asing yang dianggap lolos oleh MA dan dianggap tidak bertentangan dengan ketertiban umum Indonesia. Terlepas dari permasalahan pengakuan dan eksekusi dengan berbagai liku- likunya, sisi lain yang menarik dari konvensi yang disahkan dan menjadi kaidah hukum positip ini adalah proses masuk dan diterimanya kaidah transnasional itu sama sekali tanpa liku-liku, tanpa perdebatan sengit di parlemen. Bahkan melalui proses 12 Sebagai instrumen untuk mengesahkan Konvensi tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang telah ditandatangani di New York tanggal 10 Juni 1958. KepPres tersebut ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 5 Agustus 1981. 13 Meski PN Jakarta Pusat melalui penetapannya di atas telah mengabulkan permohonan eksekusi atas putusan arbitrase London yang menghukum PT Nizwar di Jakarta untuk membayar jumlah tertentu kepada Navigation Maritime Bulgare, tetapi Mahkamah Agung berpendapat lain. 14 Periksa Putusan MA No. 2944/Pdt/1983, tanggal 29 November 1984. Dalam S. Gautama, Op. Cit., halaman 71. 15 Tentang Tatacara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. pengesahan itu seluruh substansi norma yang berasal dari konvensi langsung diterima utuh menjadi bagian dari norma hukum positip Indonesia. Keduanya tergolong kaidah hukum formal, yaitu kaidah hukum yang berisi aturan tentang bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum materiil dengan perantaraan lembaga (baca: pengadilan atau bukan pengadilan) dan proses (baca: beracara). Dalam bidang hukum internasional materiil, Indonesia juga mengesahkan beberapa konvensi diantaranya seperti berikut ini: a) Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention) Nairobi, 1982, dengan instrumen nasional Undang-undang Nomor 11 tahun 1985; b) Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention the Law of the Sea) New York 1982, dengan instrumen nasional Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985; c) Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency, Washington DC, 1986, dengan instrumen ratifikasi Keputusan Presiden Nomor 31 tahun 1986. Disimak dari pihak-pihak yang mengadakannya, konvensi di atas tergolong perjanjian multilateral, karena dilakukan antara banyak pihak. Sedangkan berdasarkan substansinya, termasuk kategori “law making treaties”. Karena perjanjian internasional tersebut melahirkan norma hukum internasional baru, sehingga meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional dalam arti keseluruhan.16 Sementara itu, apabila diamati berdasarkan negara pihak ketiga,17 yakni negara-negara yang tidak turut serta pada perundingan- perundingan ketika melahirkan perjanjian tersebut, tampaknya juga termasuk “law making treaties”. Hal itu disebabkan konvensi semacam itu selalu terbuka bagi pihak lain yang semula tidak turut serta dalam perjanjian karena yang diatur oleh perjanjian itu merupakan masalah-masalah umum yang bersangkut paut dengan semua anggota masyarakat internasional.18 16 Moctar Kusumaatmadja, Op. Cit., hlm. 114. 17 Yang dimaksud dengan negara-negara pihak ketiga (third state) dalam kaitan ini adalah negara- negara yang bukan peserta dari suatu perjanjian internasional. Lihat article 2 ayat (1-h) yang menentukan: ‘third state’ means a state not a party to the treaty. 18 Ibid., hlm. 114. b) Kerjasama Bilateral Bidang Hukum suatu Keniscayaan Seperti telah diutarakan, menghadapi situasi global di abad mendatang penataan dan pembaharuan produk-produk hukum seyogianya dilakukan secara cepat dan tepat. Di samping melakukan kodifikasi perundang-undangan, nasionalisasi berbagai kaidah transnasional melalui pengesahan konvensi internasional, juga yang tak kalah pentingnya adalah melakukan kerjasama bilateral dengan negara-negara tertentu untuk kepentingan tertentu pula. Mengoptimalkan upaya kerjasama, khususnya dalam bidang hukum di antara negara-negara, terutama di lingkungan anggota ASEAN sebagai komunitas bangsa- bangsa se kawasan tentu merupakan upaya yang sewajarnya untuk dilakukan. Kerjasama tersebut pada gilirannya akan membantu mewujudkan harmonisasi hukum di antara negara-negara anggota ASEAN itu sendiri. Harmonisasi hukum dimaksud dapat digambarkan “sebagai suatu upaya yang dilaksanakan melalui proses untuk membuat hukum nasional dari negara-negara anggota ASEAN memiliki prinsip serta pengaturan yang sama mengenai masalah yang serupa di masing-masing jurisdiksinya”.19 Harmonisasi dalam bidang hukum merupakan salah satu tujuan penting dalam menyelenggarakan hubungan-hubungan hukum. Terlebih lagi kawasan ASEAN telah bersepakat membentuk AFTA sebagai kawasan perniagaan negara-negara di Asia Tenggara. Kerjasama bidang hukum yang berujung pada adanya harmonisasi itu penting agar hubungan-hubungan hukum yang diatur oleh satu negara akan sejalan atau tidak begitu berbeda dalam penerapannya dengan ketentuan yang berlaku di negara lain.20 Namun realisasi kerjasama hukum untuk mencapai harmonisasi hukum di antara negara-negara anggota ASEAN itu memang tidak mudah. Oleh karena setiap negara anggota ASEAN harus berusaha untuk saling memahami bahwa kesepuluh negara anggota ASEAN itu memiliki perbedaan-perbedaan yang mendasar dilihat dari segi latar belakangnya baik sejarah, hukum, maupun budayanya. 19 Lihat Komar Kantaatmadja, “Harmonisasi Hukum Negara-Negara ASEAN”. Kertas Kerja Pada Simosium Nasional Aspek-aspek Hukum Kerjasama Ekonomi antara Negara-negara Asean dalam rangka AFTA; Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 1 Februari 1993, halaman 3-4. 20 Lihat E. Saefullah, “Harmonisasi Hukum di antara Negara-Negara Anggota ASEAN”; Kertas Kerja pada Simposium Nasional Aspek-aspek Hukum Kerjasama Ekonomi Antara Negara-Negara ASEAN dalam rangka AFTA; Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 1 Februari 1993, halaman 1. Pluralisme sistem hukum negara-negara di kawasan ASEAN merupakan salah satu kendala dasar. Akibatnya upaya-upaya dan perkembangan yang dicapai oleh organisasi bangsa-bangsa Asia Tenggara ini tidak secerah dan secepat yang dicita- citakan. Terdapatnya prinsip-prinsip yang sama saja sudah merupakan keberhasilan, walaupun pelaksanaan pengaturannya masih bervariasi karena kondisi setempat. Berbagai upaya sebagai tindak lanjut dari sejumlah kesepakatan terus dilakukan. Ini banyak dilakukan juga semasa rezim Orde Baru masih kokoh mengendalikan negeri ini. Diantaranya, pertemuan para Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung se-ASEAN di Bali pada tanggal 11-12 April 1986, adalah salah satu contoh upaya kesefahaman yang telah menghasilkan dokumen ASEAN Ministerial Understanding on the Organizational Arrangament for Cooperation in the Legal Field. Dari pertemuan itu paling tidak telah dicapai tiga aspek kerjasama bidang hukum di antara negara-negara ASEAN. Ketiga aspek tersebut adalah: (i) pertukaran bahan hukum; (ii) kerjasama di bidang peradilan; dan (iii) kerjasama di bidang pendidikan hukum dan penelitian. Sebenarnya aspek kerjasama di bidang peradilan juga telah lama dirintis oleh Indonesia dengan Kerajaan Thailand dalam bentuk perjanjian bilateral. Kerjasama bilateral itu telah dicapai jauh sebelum adanya Dokumen ASEAN Miniterial Understanding on the Organizational Arrangement for Cooperation in the Legal Field of 1986, yang antara lain menghasilkan tiga aspek kerjasama tersebut di atas. Bahkan dengan amat ideal Agreement on Judicial Cooperation between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Thailand of 1978 ini telah dicanangkan sebagai suatu model bagi kesepakatan berikutnya di antara negara-negara anggota ASEAN lainnya. c) Agreement on Judicial Cooperation between the RI and the Kingdom of Thailand of 1978 (Kesefahaman Bilateral yang cukup Monumental yang pernah dilakukan Republik Indonesia) Kerjasama dalam bidang hukum acara perdata atau bidang peradilan yang bersifat multilateral, belum banyak dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, kalau tidak dikatakan tidak pernah ada sama sekali. Namun tanpa mengecilkan arti sebuah kerjasama, pada tingkat regional ASEAN hal itu telah lama dirintis. Dapat disebutkan satu diantara upaya untuk melakukan kesefahaman yang cukup monumental yang pernah dilakukan RI adalah: "Perjanjian Kerjasama di bidang Peradilan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand tahun 1978" ‘(Agreement on Judicial Cooperation between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Thailand) 1978’. Kesepakatan kerjasama tersebut didasarkan atas ASEAN Concord of 1976 yang ditandatangani di Bali dan merupakan dasar bagi dilakukannya kerjasama dalam bidang hukum antara negara-negara ASEAN.21 Bagi Republik Indonesia, perjanjian kerjasama bilateral dalam bidang peradilan semacam itu merupakan upaya yang pertama kali dirintis di lingkungan negara-negara di kawasan ASEAN bahkan hingga saat ini. Perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 8 Maret 1978 di Bangkok Thailand. Selanjutnya diratifikasi oleh kedua negara. Masing-masing negara diwakili oleh Prof.DR. Mochtar Kusumaatmadja (Menteri Kehakiman Republik Indonesia) dan DR.Upadit Pachariyangkun (Minister of Foreign Affairs the Kingdom of Thailand). Dilihat dari luas lingkup materi kerjasama yang disepakati, memang tidak terlalu luas. Bidang cakupannya baru meliputi beberapa hal tertentu saja, yakni menyangkut pemberian dan permintaan bantuan dalam penyampaian dokumen- dokumen pengadilan serta alat-alat bukti perkara perdata oleh pihak Indonesia kepada pengadilan di luar negeri dan sebaliknya. Sehingga sejak saat itu pengadilan di Indonesia memiliki kewajiban untuk melayani segala permintaan dari pengadilan di Thailand berkaitan dengan hal bersangkutan. Begitu pula sebaliknya, pengadilan di Thailand memiliki kewajiban yang sama secara bertimbal balik. Tujuan diadakannya perjanjian bilateral tersebut antara lain untuk mempermudah cara penyampaian panggilan dan pemberitahuan resmi dalam perkara perdata yang harus dilakukan apabila pihak yang bersangkutan berada di luar negeri. Di samping itu, perjanjian tersebut diharapkan dapat menjadi suatu model bagi perjanjian-perjanjian berikutnya diantara sesama negara anggota ASEAN lainnya. Oleh karena tercapainya harmonisasi hukum di antara negara-negara anggota ASEAN merupakan harapan setiap anggotanya. Dengan kerjasama semacam itu pada hakekatnya akan mempermudah lalu lintas bidang hukum dan menghapuskan berbagai rintangan yang sering dijumpai di dalam praktik, khususnya dalam bidang peradilan. 21 Lihat Sudargo Gautama, Hukum Perdata dan Dagang Internasional.Bandung: Alumni, 1980, hlm. 70. Bandingkan E. Saefullah, Op. Cit., hlm. 3. Pihak-pihak dalam perjanjian, yakni Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyampaian dokumen-dokumen resmi pengadilan harus dihindari agar tidak melalui saluran diplomatik. Oleh karena itu, masing-masing pihak menunjuk suatu badan khusus yang dinamakan Central Authority.22 Badan itulah yang menentukan instansi yang akan mengirimkan dan menerima permohonan penyampaian dokumen pengadilan dan panggilan atau surat permohonan untuk memperoleh bukti-bukti. Instansi tersebut untuk Republik Indonesia adalah Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman dan untuk Kerajaan Thailand adalah Office of Judicial Affairs of the Ministry of Justice.23 Pihak Indonesia dan Thailand juga menyepakati untuk menghilangkan berbagai formalitas serta syarat legalisasi terhadap dokumen yang berasal dari luar negeri yang akan dipergunakan di hadapan pengadilan di dalam negeri.24 Persoalannya adalah, bahwa legalisasi itu seringkali justru menjadi faktor penghambat bagi perolehan dokumen resmi dari luar negeri tersebut. Khusus mengenai syarat legalisasi dokumen itu, Konferensi Hukum Perdata Internasional Den Haag juga telah menyepakati sebuah Konvensi yang menghapuskan syarat legalisasi. Kemudian syarat legalisasi itu diganti dengan sebuah "Apostille", yaitu secarik keterangan yang ditempelkan kepada dokumen bersangkutan.25 Dengan demikian akan dapat dihindarkan segala kewajiban untuk mengadakan legalisasi yang bertele-tele, memakan biaya, dan waktu. Perjanjian kerjasama pun menetapkan bahwa permohonan penyampaian dokumen untuk memperoleh bukti-bukti dibatasi oleh asas ketertiban umum yang berlaku pada masing-masing negara. Artinya, perjanjian itu akan dilaksanakan apabila permohonan penyampaian dokumen untuk memperoleh bukti-bukti itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, atau merugikan kedaulatan atau keamanan negara yang bersangkutan.26 22 Lihat pasal 3 Perjanjian Bilateral RI-Thailand, Tahun 1978. 23 Pasal 3 ayat (2). 24 Pasal 6 ayat (1) menetapkan: "(1) The Authority of the Party in which the documents originate shall forward the request to the Authority of the other Party without any requirement of legalization or other like formality" 25 Sudargo Gautama, Pemberian dan Permintaan Bantuan dalam Penyampaian Dokumen-Dokumen Pengadilan serta Alat-alat Bukti Perkara Perdata oleh pihak Indonesia kepada Pengadilan luar negeri dan sebaliknya. Kertas Kerja pada Lokakarya Hukum Acara Perdata, BPHN, 6-7 Desember 1984, hlm. 8. 26 Pasal 15 ayat (1c). Seberapa jauh pelaksanaan perjanjian ini telah efektif bagi pihak-pihak, tentu perlu penelitian yang seksama. Namun, Sudargo Gautama pernah menyatakan bahwa: "... dalam praktik realisasinya masih belum adanya kasus-kasus konkrit berkenaan dengan pelaksanaan dari persetujuan internasional itu...".27 Kendati demikian, paling tidak perjanjian bilateral ini akan menjadi model bagi terbentuknya Konvensi Kerjasama khusus antara negara-negara di lingkungan ASEAN. Walaupun kenyataannya kerjasama bilateral tersebut masih belum berdaya guna dan berhasil guna, tidak berarti hal itu kurang bermanfaat. Lebih jauh, dalam rangka mengakomodasi kepentingan Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional yang terhimpun di dalam suatu kawasan atas dasar satu atau beberapa kepentingan yang sama, seperti halnya di dalam ASEAN dengan AFTA (ASEAN Free Trade Area) kemudian sebagai salah satu negara di kawasan Asia Pasifik dengan APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) maka Indonesia perlu mendukung upaya harmonisasi hukum dan unifikasi kaidah hukum melalui berbagai perjanjian internasional semacam di atas. Hal itu diperlukan dengan maksud paling tidak dalam Hukum Perdata ada persamaan-persamaan mendasar yang akan memudahkan pengaturan kemudian segala sesuatu yang menyangkut hal ihwal hubungan perdata dan perdagangan.28 Munculnya sengketa-sengketa perdagangan di antara negara-negara anggota ASEAN dengan adanya AFTA maupun di antara negara-negara anggota APEC, harus diantisipasi sejak dini. Oleh karena sangat besar kemungkinan terjadi suatu sengketa dagang diputus oleh pengadilan di salah satu negara anggota perhimpunan di atas, kemudian putusan tersebut dimintakan untuk dieksekusi pada negara lainnya. Kenyataan serupa itu menuntut adanya kerjasama regional dalam bidang peradilan, khusunya menyangkut pengakuan serta pelaksanaan putusan hakim asing. P e n u t u p 27 Lihat Sudargo Gautama, “Pemberian Permintaan Bantuan …”. Op. Cit.,. hlm. 3. 28 Lihat Mochtar Kusumaatmadja, “Sambutan Pengarahan dalam Simposium Nasional Aspek-aspek Hukum Kerjasama Ekonomi antara Negara-Negara Asean dalam rangka AFTA”. Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 1 Februari 1993; hlm. 4. Simpulan Menutup paparan sekaligus menjawab permasalahan di atas, berikut ini ada dua hal yang hendak penulis kemukakan: Pertama, globalisasi bermakna berlangsungnya proses interdependensi negara- negara bangsa satu terhadap yang lainnya. Salah satu indikatornya karakteristik permasalahan yang muncul semakin kompleks. Kompleksitas permasalahan di era globalisasi menjadi suatu keniscayaan negara-negara bangsa untuk diupayakan solusinya. Solusi dimaksudkan setidak-tidaknya untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan. Atau kalau pun terjadi benturan kepentingan, akibat yang terjadi diupayakan untuk diminimalkan. Langkah bijaksana yang seyogianya ditempuh antara lain melalui kerjasama kesefahaman antar negara-negara dalam berbagai aspek kehidupan. Upaya semacam itu secara konkrit memiliki tujuan akhir berupa kondisi harmonis diantara negera-negara yang saling berinteraksi. Mengingat penataan dan pemaharuan kaidah hukum melalui kodifikasi acapkali dirasakan sangat lamban, maka upaya alternatif pengisian kaidah hukum yang mendesak diperlukan, seyogianya dilakukan dengan cara nasionalisasi terhadap norma- norma hukum transnasional. Upaya itu jelas dikerjakan melalui proses ratifikasi atau pengesahan atas kaidah transnasional, sehingga menjadi bagian dari hukum nasional. Mengapa kodifikasi selalu dituding lamban? Oleh karena disadari betul, bahwa untuk menyusun satu Undang-undang saja, selain melibatkan proses yang tidak sederhana, juga harus melampaui tahapan yang amat panjang serta berjenjang. Lagi pula biayanya tentu tidak sedikit. Padahal ketika Undang-undang tersebut selesai kemudian diundangkan boleh jadi fakta dan tuntutan masyarakat yang dinamis itu sudah sangat berubah dan berbeda. Kedua, seperti telah diutarakan, bahwa upaya untuk melakukan kesefahaman yang cukup monumental yang pernah dilakukan RI adalah: "Perjanjian Kerjasama di bidang Peradilan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand tahun 1978" ‘(Agreement on Judicial Cooperation between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Thailand) 1978.’ Kerjasama bilateral semacam itu maupun kerjasama multilateral dalam mengantisipasi berbagai problema transnasional seyogianya dilakukan secara terrencana, dalam rangka upaya-upaya penyeragaman pranata hukum lewat kesepakatan antara negara-negara. Sehingga pada gilirannya berbagai kendala dalam menyelesaikan berbagai persoalan disebabkan karena perbedaan sistem hukum, diharapkan akan dapat ditanggulangi. Tindakan ratifikasi untuk mengesahkan perjanjian internasional multilateral menjadi hukum nasional maupun pembuatan kesepakatan bilateral diharapkan akan mampu menjadi instrumen harmonisasi hukum di antara negara-negara kendati berlainan sistem hukumnya.*** DAFTAR PUSTAKA : GAUTAMA, Sudargo, Hukum Perdata dan Dagang Internasional. Bandung: Alumni, 1980. --------------------------, Capita Selecta Hukum Perdata Internasional. Bandung: Alumni, 1983. --------------------------, “Pemberian dan Permintaan Bantuan dalam Penyampaian Dokumen-Dokumen Pengadilan serta Alat-Alat Bukti Perkara Perdata oleh Pihak Indonesia kepada Pengadilan Luar Negeri dan Sebaliknya”; Kertas Kerja pada Lokakarya Hukum Acara Perdata, BPHN, Jakarta, 6-7 Desember 1984, halaman 8. IATRIDOU, D. Kokini et al., “Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters”; di dalam Netherlands Reports to the twelfth International Congress of Comparative Law. Sydney- Melbourne, 1986; TMC Asser Institute, The Hague, 1987. KANTAATMADJA, Komar, “Harmonisasi Hukum Negara-Negara ASEAN”; Kertas Kerja pada Simposium Nasional Aspek-aspek Hukum Kerjasama Ekonomi antara Negara-negara ASEAN dalam rangka AFTA. Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 1 Februari 1993. KOMAR, Mieke, Beberapa Masalah Pokok Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Bahan Pelajaran Hukum Perjanjian Internasional, FH Unpad, Bandung, 1985. KUSUMAATMADJA, Mochtar, Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Binacipta, 1978. KUSUMOHAMIDJOJO, Budiono, Suatu Studi terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Bandung: Binacipta, 1986. RAHARDJO, Satjipto, “Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global”; dalam Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan PERSPEKTIF. Volume 2 Nomor 2 Edisi Juli Tahun 1997, halaman [1-10]. SAEFULLAH, E., “Harmonisasi Hukum di antara Negara-Negara anggota ASEAN”; Kertas Kerja pada Simposium Nasional Aspek-Aspek Hukum Kerjasama Ekonomi antara Negara-Negara Anggota ASEAN dalam rangka AFTA. Fakultas Hukum Unpad, 1 Februari 1993. TSANI, Mohd. Burhan, Hukum dan Hubungan Internasional. Yogyakarta: Liberty, 1990.
UPAYA PENEGAKAN KEMERDEKAAN PERS DI INDONESIA SEBAGAI SALAH SATU PILAR DEMOKRASI Oleh : Krisna Harahap) Abstract Law is a product of political institution, therefore it has causal relation between political configuration in a country within the constituted product of law. If political configuration in a country goes authoritarian, therefore the product of law would be orthodox or canservative, Contrarily, when the responsive or populist law product comes from the democratic political configuration in the end would lead to the press independency. there is no guarantee that political configuration in a country would remain democratic. In term of the preservation of press independency, there should be a code of conduct which ban the constitutor act in publishing such constitution that limit or even disavow the press independency. Kata Kunci : Kemerdekaan1 Pers, dan Hak Asasi Manusia Pendahuluan Perjuangan mewujudkan kemerdekaan2 pers telah mengalami sejarah yang panjang, paling tidak sejak John Milton pada tahun 1644 dalam bukunya Areopagitica a speach for unlicensed printing menulis argumentasi kemerdekaan intelektual melawan sistem pengawasan otoritarian dengan sensor yang ketat terhadap tulisan-tulisan dan sistem lisensi terhadap barang cetakan. Bebas tidaknya pers di suatu negara, erat sekali kaitannya dengan sistem politik yang berlaku di negara itu. John C. Merril (Global Journalism :1991) mengatakan : A Nation press or media system is closely tied to the political system. tanpa kendali.  Dosen Kopertis Wilayah IV Jawa Barat yang diperbantukan di Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB). This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 1 Penulis lebih cenderung menggunakan istilah kemerdekaan dan bukan kebebasan karena istilah bebas menunjukkan keadaan yang alami, bebas bertindak sekehendaknya, Tidaklah salah kalau disebutkan bahwa ada hubungan kausalitas antara konfigurasi politik di suatu negara dan produk hukum yang dilahirkannya. Jangan lupa, hukum itu merupakan produk dari institusi politik. Kalau konfigurasi politik di suatu negara otoriter maka karakter produk hukum yang lahir akan bersifat ortodoks/konservatif. Sebaliknya, produk hukum yang responsif/populis lahir dari konfigurasi politik yang demokratis. ( Mahfud MD:1998 ). Pembahasan Untuk mengetahui apakah konfigurasi politik di suatu negara bersifat otoriter atau demokratis, kita dapat menggunakan tiga pilar demokrasi sebagai indikator, yakni : - peranan eksekutif dan legislatif - peranan partai politik - kemerdekaan pers Pada konfigurasi politik yang demokratis, partai politik dan lembaga legislatif aktif berperan menentukan hukum negara atau politik nasional. Dalam negara dengan konfigurasi politik yang demokratis, kehidupan pers relatif bebas sedang peranan lembaga eksekutif tidak dominan dan tunduk kepada kehendak rakyat yang digambarkan lewat kehendak legislatif. Sedangkan dalam negara dengan konfigurasi politik yang otoriter, kehidupan pers terkekang antara lain oleh peraturan perundang-undangan yang sengaja diciptakan untuk membatasi ruang gerak pers tersebut. Fenomena tersebut dapat kita gambarkan sebagai berikut : Konfigurasi Politik Otoriter Produk Hukum Ortodoks/ Konservatif Pers dikekang Konfigurasi Politik Demokratis Produk Hukum Responsif/ Populis Pers relatif bebas International Commission of Jurist dalam konperensinya di Bangkok pada tanggal 15-19 Februari 1965 menetapkan 6 persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu negara memperoleh predikat negara demokratis atau Representative Gouverment under the Rule of Law. Salah satu dari persyaratan itu adanya kemerdekaan untuk menyatakan pendapat dan berserikat. Mengenai hal ini dapat pula kita temukan dalam undang-undang Dasar 1945 yakni pada Pasal 28 (sebelum mengalami perubahan) yang berbunyi : “ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Untuk mengetahui pemikiran-pemikiran yang terkandung, baik tersurat maupun tersirat dalam Pasal 28 itu haruslah dipahami dengan sunguh-sungguh pandangan yang mempengaruhi serta semangat yang terkandung didalamnya (Moh. Yamin:1952). Pandangan dan semangat tadi mewarnai sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 19 Mei - 1 Juni dan 10 – 16 Juli 1945. Di dalam sidang ini terjadi perbedaan pendapat yang mencolok antara Soekarno dan Soepomo di satu pihak dan Muh. Hatta dan Moh. Yamin di lain pihak. Tatkala mengetahui bahwa di dalam rancangan undang-undang dasar yang sedang dibahas tidak terdapat hak-hak asasi manusia dan kebebasan, Muh. Hatta menuntutnya dengan keras. Namun Soepomo menampik keinginan tersebut dengan alasan hanya akan memberikan peluang kepada paham individu, padahal kita ingin kekeluargaan. Hatta dan Yamin mengusulkan agar di dalam undang-undang dasar itu dicantumkan sebuah pasal yang berbunyi : “Hak rakyat untuk mengatakan perasaan dengan lisan dan tulisan, hak bersidang dan berkumpul, diakui oleh negara dan ditentukan dalam undang-undang”. Usul ini dilontarkan oleh Hatta, didorong oleh ketakutannya akan kemungkinan akan munculnya kadaver dicipline di kalangan bangsa Indonesia. Moh. Yamin mendukung saran tersebut dan menegaskan bahwa saran itu tidak ada hubungannya dengan liberalisme melainkan semata-mata suatu keharusan perlindungan kebebasan yang harus diakui oleh undang-undang. Perbedaan pendapat ini diakhiri oleh para Founding Fathers dalam suatu musyawarah, kemudian melahirkan rumusan seperti yang kita kenal dalam Pasal 28 UUD 1945, sebelum mengalami perubahan. Hasil dialog para Founding Fathers itu melahirkan konsepsi bahwa kebebasan yang kita anut bukanlah kebebasan yang sepenuhnya diatur dan ditentukan berdasarkan penafsiran penguasa dan bukan juga kebebasan yang berangkat dari kebebasan individu. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia membuktikan bahwa jaminan adanya kemerdekaan mengeluarkan pikiran secara tertulis atau kemerdekaan pers yang telah ditetapkan dalam undang-undang dasar itu sama sekali tidak diindahkan oleh pemerintah. Suku kata “ditetapkan” dalam formulasi Pasal 28 UUD 1945 itu dengan sengaja diberi penafsiran sebagai “diatur”. Tidak mengherankan apabila kemudian diciptakanlah sejumlah peraturan perundang-undangan yang justru sangat bertentangan dengan makna dan semangat Pasal 28 UUD 1945 itu sendiri. Pasang Surut kemerdekaan pers tidak dapat dilepaskan dari sejarah bangsa yang bersangkutan. Bagi kita di Indonesia, kemerdekaan pers itu sudah diperjuangkan sejak jaman penjajahan karena kemerdekaan pers merupakan bagian dari sejarah kemerdekaan bangsa. a. Kemerdekaan Pers harus ada Jauh sebelum bangsa ini merdeka, api perjuangan kemerdekaan pers telah berkobar. Pihak kolonial menghadapinya dengan mengeluarkan Reglement op de Drukwerken in Nederlandsch Indie yang menghalalkan berlakunya sensor pada tahun 1856. Menghadapi pers yang terang-terangan memperjuangkan kemerdekaan, pemerintah Kolonial mengeluarkan Persbreidel Ordonnantie pada tanggal 7 September 1931 sehingga penerbitan yang tidak sesuai dengan politik penjajah, sewaktu-waktu dapat diberangus. Adanya ordonansi itu bukannya membuat ciut nyali para pejuang pers kita. Tiga belas hari setelah ordonansi itu berlaku justru terbitlah berkala perjuangan yang diberi nama “Daulat Ra’yat”. Muh. Hatta yang ketika itu bermukim di Negeri Belanda menulis : “ rakyat itu yang utama … Hidup atau matinya Indonesia Merdeka semuanya itu tergantung kepada semangat rak’yat. Penganjur-penganjur dan golongan kaum terpelajar baru ada berarti, kalau dibelakangnya ada ra’yat yang sadar dan insaf akan kedaulatan dirinya” Sebelumnya, kewalahan menghadapi para pejuang kemerdekaan terutama di bidang pers, pada tanggal 15 Maret 1914, pemerintah kolonial mengundangkan Weboek van Straafrecht. Di antaranya, amat tenar Pasal-pasal 154, 155, 156 dan 157 yang dikenal sebagai pasal-pasal penyebar kebencian atau Haatzaai Artikelen. Siapa saja yang dianggap menyebar perasaan kebencian, permusuhan dan penghinaan terhadap pemerintah Nederland dan atau Hindia Belanda atau terhadap sesuatu atau sejumlah kelompok penduduk di Hindia Belanda, dapat dihukum. Perlu kiranya diperhatikan bahwa pasal-pasal penyebar kebencian itu berisi rumusan formal sehingga tidak perlu diselidiki lagi apakah perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan itu mempunyai dasar-dasar yang benar atau tidak. Juga tidak perlu diselidiki apakah pernyataan permusuhan dan sebagainya itu betul-betul berpengaruh kepada khalayak ramai, sehingga mereka betul-betul menjadi memusuhi, membenci atau merendahkan Pemerintah. Perlu disimak pendapat Muh. Hatta pada waktu itu, yang menyatakan bahwa kemerdekaan pers itu harus ada agar kemauan rakyat dapat dipupuk dan diperkuat. Kalaupun ada pembatasan, hal tersebut harus dilakukan dengan undang-undang. Mengacu kepada yang berlaku di Negeri Belanda, pembatasan kemerdekaan pers itu dilakukan dengan undang-undang, artinya suatu peraturan yang dibuat bersama parlemen. Hanya saja, demikian Hatta, rakyat di Negeri Belanda tidak mau mengadakan pembatasan itu walaupun kemungkinan pembatasan itu diberikan oleh undang-undang dasar. Berdasarkan pemikiran itu, Moh. Hatta mengecam adanya pengekangan terhadap pers yang terjadi di Indonesia berdasarkan ordonansi yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa perlu mendengar pendapat rakyat karena parlemen memang belum ada atau tidak ada. b. Bagian dari Hak Asasi Manusia Pada awal pemerintahan Republik Indonesia, Persbreidel Ordonantie belum terusik. Baru pada tanggal 2 Agustus 1954 ordonansi itu berhasil dicabut berdasarkan Undang-undang No.23/1954. Ordonansi itu dianggap bertentangan dengan Pasal 19 dan 33 UUSD 1950. Pasal 19 UUDS 1950 menyatakan : “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat” Lebih lengkap dibanding UUD 1945, UUDS mengisyaratkan dengan jelas bahwa kemerdekaan pers yang dianut tidaklah besifat mutlak. Pasal 33 menyebutkan: “Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam kegiatan ini hanya dapat dibatasi dengan peraturan-peraturan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketentraman, kesusilaan dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat yang demokratis. Jadi UUDS RI membatasi kebebasan itu dalam hal : 1. pengakuan dan penghormatan hak asasi orang lain; 2. ketentraman, kesusilaan; 3. kesejahteraan negara. Kebebasan yang pada mulanya berhasil dinikmati oleh pers, segera berakhir karena pada tanggal 14 September 1956 Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer mengeluarkan Surat Keputusan No. PKM/001/0/1956 yang berbunyi : “ Dilarang mencetak, menerbitkan, menyajikan, mengedarkan, menempelkan, membacakan atau memiliki tulisan-tulisan gambaran-gambaran atau foto-foto yang berisi atau mengklasifikasikan atau bermaksud mengecam, menuduh dan menghina presiden, wakil presiden, suatu persidangan pengadilan, pejabat pemerintah yang masih berfungsi atau sebagai akibat dari pembebasan tugasnya, atau apa saja yang mengandung pernyataan-pernyataan yang bersifat permusuhan, kebencian ataupun penghinaan yang ditujukan kepada pemerintah atau golongan orang tertentu, ataupun apa saja yang mengandung berita atau pengumuman yang dapat menimbulkan kekacauan di kalangan rakyat.” Rumusan surat keputusan penguasa militer itu sangat mirip dengan Haatzaai Artikelen yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial, sehingga juga amat bertentangan dengan Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights3, yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat- pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dengan tidak memandang batas-batas.” Kendati lebih sempit dari perumusan Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, Pasal 19 UUDS 1950 mengakui kebebasan pers dengan batas ; - mengakui dan menghormati hak asasi orang lain 3 Dalam bukunya Introduction to the study of the law of the Constitution, A.V. Dicey menekankan betapa pentingnya Hak Asasi Manusia (kemerdekaan pers sebagai bagiannya) sebagai salah satu unsur Rule of Law, di samping Supremacy Hukum dan Equality before the law - menjamin ketentraman, kesusilaan dan kesejahteraan negara Ketika negara berada dalam suasana pemberontakan dan disintegrasi bangsa, pemerintah mengeluarkan UU No.23/Prp/1959 yang mengatur tiga macam tingkat keadaan bahaya, yakni keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer dan keadaan darurat perang. Pasal 13 Bab II UU 23/Prp/1959 menetapkan : “Penguasa Darurat Sipil berhak mengadakan peraturan-peraturan untuk membatasi pertunjukan-pertunjukan, percetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan- tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar.” Kendatipun sensor dan pemberangusan pers dalam keadaan normal dianggap inkostitutional akan tetapi dalam keadaan staatsnood dapat muncul staatsnoodrecht akibat penyimpangan dari staatsorde yang normal yang pada gilirannya akan mengurangi dan bahkan menghapuskan bagian-bagian tertentu dari hak asasi manusia, termasuk di dalamnya kemerdekaan pers. Dalam hal ini berlakulah pendapat abnormaal recht voor abnormale tijden (Oemar Seno Adji; 1973), seperti yang diberlakukan di Provinsi Maluku dan provinsi Maluku Utara dewasa ini. c. Posisi Pemerintah dan Pers Sikap Presiden Soekarno terhadap pers, tercermin dalam amanatnya yang menyatakan : “ …. Saya dengan tegas menyatakan sekarang bahwa dalam suatu revolusi tidak boleh ada kebebasan pers. Hanya pers yang mendukung revolusi yang diperbolehkan hidup. Pers yang bermusuhan terhadap revolusi disingkirkan” (New York Times;1965). Rezim Soekarno yang otoriter, sejak awal memang tidak pernah menempatkan pers di tempat yang layak di sisi pemerintah. Bung Karno sepenuhnya melihat pers sebagai alat, sebagai sub ordinan dari pemerintah. Karena itu ia menarik garis pemisah yang tegas dan sama sekali tidak menghormati tugas dan fungsi pers yang sebenarnya. Pada tanggal 18 Desember 1962 ia menyatakan : “Setiap revolusi berpihak …. Revolusi Indonesia juga berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia …. Pemberitaan yang obyektif dalam suatu revolusi sama juga dengan kemustahilan. Saya ingin agar berita yang disiarkan itu tidak obyektif, melainkan jelas-jelas berpihak kepada revolusi kita dan menghantam musuh- musuh revolusi.” Sikap Presiden Soekarno itu ditopang Peraturan Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) No. 10/1960 dan Pempres No. 6/1963 yang antara lain melarang penerbitan surat kabar dan majalah yang diterbitkan tanpa izin terlebih dahulu dari penguasa keadaan bahaya daerah sedang surat kabar atau majalah yang diterbitkan tanpa izin dapat dirampas dan atau dimusnahkan. Untuk memperoleh izin itu setiap pemohon harus menandatangani kesanggupan 19 pasal yang ditentukan oleh pemerintah. Menandatangani ke-19 pasal tersebut berarti penerbitan yang bersangkutan menyatakan sanggup, setia, mendukung dan akan melaksanakan seluruh kehendak pemerintah, terlepas dari salah atau benar atau tidak sesuai dengan hati nurani pers yang bersangkutan. Mereka yang tidak bersedia menandatangani ke-19 butir kesanggupan itu dapat dipastikan tidak akan memperoleh izin karena seperti ditentukan dalam peraturan Peperti No.10/1960: “Bahwa perizinan hanya diberikan kepada penerbit yang dalam permohonan perizinannya menyanggupi untuk mematuhi pedoman-pedoman yang telah dan/atau diberikan oleh penguasa perang tertinggi.” d. Kemerdekaan Pers yang semu Diundangkannya UU Pokok Pers No.11/1966 menandai datangnya bulan madu antara pers dan pemerintah. Di dalam undang-undang ini tersurat jaminan bahwa sensor dan pembredelan tidak akan dilakukan oleh pemerintah. Hal ini diatur dengan gamblang di dalam Pasal 4. Yang membuat hati masyarakat pers lebih “berbunga-bunga”, adanya ketentuan di dalam Pasal 8 yang menyatakan bahwa untuk penerbitan pers tidak dibutuhkan izin terbit. Tetapi lacur. Pemerintah ternyata punya niat lain. Bertopang pada Peraturan Menteri Penerangan No.03/Per/Menpen/1969 muncullah peraturan yang tetap mengharuskan adanya izin tetap (SIT) kendati dengan label “dalam masa peralihan”. Pasal 9 mengancam pencabutan SIT. Dengan kata lain terjadilah pembredelan, suatu tindakan yang ditabukan oleh Pasal 4 UU No. 11/1966. Celakanya, masa peralihan itu berlaku dalam bilangan tahun. Tak kurang dari 16 tahun, hingga UU No. 21/1982 lahir. Rezim Orde Baru dengan konfigurasi politik otoriter/nondemokratik, di bidang pers antara lain ditandai dengan lahirnya Peraturan Menteri Penerangan No.01/Per/Menpen/1984 yang mengatur keberadaan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang membuka pula peluang pembatalannya sehingga identik dengan pembredelan yang dilarang oleh Pasal 4 UU No.11/1966 jo. UU 4/1967 jo. UU 21/1982. Pemerintah i.c. Menteri Penerangan sama sekali tidak ambil pusing dengan kenyataan bahwa peraturannya itu menggerogoti peraturan yang lebih tinggi yakni undang-undang sehingga terjadilah pelanggaran asas hukum lex superior derogat legi inferiori. Keberadaan Permenpen No. 01/Permenpen/1984, sebagai peraturan pelaksanaan, secara yuridis formal, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan atribusi kewenangan Pasal 28 UUD 1945, lahirlah UU No. 11/1966 jo. UU No. 4/1967 jo. UU No. 21/1982. Kemudian berdasarkan delegasi perundang-undangan, dari ketiga undang-undang tadi lahir pula Permenpen No. 01/1984 tentang SIUPP. Khusus di bidang media elektronik, atribusi kewenangan Pasal 28 UUD 1945 itu melahirkan UU No. 24/1997 tentang Penyiaran. Untuk jelasnya, atribusi kewenangan dan delegasi undang-undang itu dapat digambarkan sebagai berikut : Pasal 28 UUD 1945 Atribusi Kewenangan Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang Pasal 4 : UU UU No. 24/1997 Pasal 7 ayat (1) : Terhadap Pers Penyiaran dikuasai Nasional tidak dikenakan sensor No. 11/1966 Tentang penyiaran oleh Negara yang pembinaan dan dan pembredelan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah UU No. 4/1967 Pasal 8 ayat (2) : UU Pasal 13 ayat (5) : Tidak diperlukan SIT Setiap penerbitan pers memerlukan SIUPP No. 21/1982 Yang dikeluarkan oleh Pemerintah Delegasi Perundang-undangan Permenpen No.01/1984 Tentang SIUPP Pasal 23 ayat (h) : SIUPP dapat dibatalkan bila menurut penelitian Dewan pers, penerbitan yang bersangkutan tidak 259 lagi mencerminkan kehidupan pers yang sehat, bebas dan bertanggung jawab. Walaupun secara yuridis formal dalam masa Orde Baru telah terpenuhi tiga syarat pokok yang menurut Suardi Tasrif harus dipenuhi demi terciptanya kebebasan pers, yakni : 1. tidak diperlukan izin untuk menerbitkan penerbitan pers; 2. tidak ada sensor; 3. tidak ada pembredelan kita tidak dapat mengatakan bahwa dalam era Orde Baru terdapat kebebasan pers. Sebaliknya pengekangan kebebasan perslah yang ada, sama halnya dengan apa yang terjadi dalam masa Demokrasi Terpimpin. Apabila hendak dicari perbedaannya, tindakan anti pers yang dilakukan pemerintah Orde Lama dilakukan melalui cara inkostitusional sedangkan pemerintah Orde Baru melakukan pengekangan terhadap kebebasan pers itu melalui cara-cara yang konstitusional sehingga munculah kemerdekaan yang semu. e. Upaya Menemukan Kemerdekaan yang pas Berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang otoriter, memungkinkan kembali pers menikmati kemerdekaannya yang selama tiga dasawarsa terakhir dirampas oleh pemerintah. Tidaklah mengherankan apabila setelah puluhan tahun kemerdekaan dipasung, pers berada dalam masa euphoria. Kemerdekaan pers diartikan sebagai kebebasan tanpa batas, mutlak, tak perlu mengindahkan hak asasi orang lain. Dalam keadaan demikian pers dinilai telah kebablasan, ibarat kuda lepas dari kandang. Keadaan ini terjadi karena senjata pemungkas pemerintah menghadapi pers, yakni pembatalan SIUPP sudah berhasil dilumpuhkan dengan berlakunya Permenpen No. 01/1998 dan UU No. 40/1999 tentang Pers yang di dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Ketentuan ini tidak dapat disamakan dengan formula yang hampir sama dengan Pasal 4 ayat (2) UU No. 11/1996, karena mereka yang tidak mentaati Pasal 4 ayat (2) UU No. 40/1999 oleh Pasal 8 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500 juta. Sebenarnya euphoria ini tidak harus terjadi karena masih ada seperangkat hukum positif yang harus ditaati di samping Pasal 29 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB yang berbunyi: 1. Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh. 2. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya setiap orang harus tunduk semata- mata pada pembatasan yang ditentukan oleh hukum dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. 3. Hak-hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan maksud-maksud dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa- Bangsa. oleh: Jadi berdasarkan Pasal 29 Deklarasi HAM PBB itu, kemerdekaan pers dibatasi - undang-undang setempat; - jiwa (morality) masyarakat; - ketertiban sosial politik (public order) masyarakat demokratis Kendati kemerdekaan pers telah berhasil dinikmati oleh pers dalam era Reformasi, seperangkat hukum positif, peninggalan pemerintah Kolonial Belanda dan Pemerintahan Orde Baru, siap menghadang mereka. Di antaranya adalah : - Pasal 154-157 dan 207 KUH Pidana - UU No. 32/2002 tentang Penyiaran - UU No. 36 tentang Telekomunikasi - UU No. 1 /1995 tentang Perseroan Terbatas Mengenai Pasal 154-157 dan 207 KUHPidana sudah jelas. Pasal-pasal “karet” ini senagaja diciptakan oleh pemerintah Kolonial Belanda untuk menjerat para pejuang kemerdekaan RI, tak terkecuali para pejuang pers. Kendati telah berusia hampir 100 tahun sehingga sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman, pasal-pasal penyebar kebencian ini masih tetap dipertahankan dan kalau pemerintah mau masih dapat dijadikan dasar untuk menjebloskan wartawan ke penjara apabila berita wartawan yang bersangkutan tidak disenangi oleh pemerintah. Kemudian mengenai UU No.36/1999 tentang Telekomunikasi. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa kegiatan siaran televisi dan radio dikatagorikan sebagai penyelengaraan telekomunikasi khusus. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi itu diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri. Yang dimaksud di sini adalah Menteri Perhubungan. Jadi kalau pers pada umumnya telah terbebas dari keharusan memiliki izin, bagi media elektronik masih ada satu izin yang harus dimiliki yakni izin frekuensi yang wewenang mengeluarkannya berada di tangan Menteri Perhubungan. Oleh karena frekuensi merupakan “nyawa” media elektronik maka walaupun tidak ada keharusan memiliki izin siaran akan tetapi tanpa izin frekuensi, media elektronik tak mungkin dapat mengudara. Konsekuensi adanya keharusan memiliki izin frekuensi menjadikan penyelenggara media elektronik sangat tergantung kepada pemberi izin, dalam hal ini pemerintah. Selain itu, masih ada satu lagi produk hukum pemerintah Orde Baru yang dapat mengganggu kemerdekaan pers. Pasal 117 ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) memberi kewenangan kepada pengadilan untuk membubarkan Perseroan Terbatas (PT) dengan alasan merugikan kepentingan umum. Jadi apabila perusahaan pers baik cetak maupun elektronik menggunakan badan hukum Perseroan Terbatas (seperti dikehendaki oleh UU No. 40/1999) maka perusahaan tersebut, berdasarkan permohonan Kejaksaan, sewaktu-waktu dapat dibubarkan oleh pengadilan manakala dianggap merugikan kepentingan umum. Kalau kalangan media cetak sudah sedikit tenang dengan diundangkannya UU No. 40/1999 Tentang Pers menyusul UU No. 39/1999 Tentang HAM yang menjamin seperangkat hak mendasar kemerdekaan pers, maka kalangan media elektronik masih bertumpu kepada UU No. 24/1997 yang otoriter warisan pemerintahan Orde Baru. Tidaklah mengherankan apabila perjuangan untuk mengganti UU No. 24/1997 terus berlanjut dibantu dengan rasa setia kawan oleh pers yang mewakili media cetak. Perjuangan yang melelahkan itu baru mulai menampakkan secercah sinar di kegelapan malam pada tanggal 4 September 2000 tatkala DPR mengajukan RUU Penyiaran sebagai usul inisiatifnya. Ternyata RUU ini harus melalui perjalanan panjang sehingga menghabiskan waktu bilangan tahun. Di tengah jalan, RUU inisiatif DPR itu disalib oleh RUU lain yang diajukan oleh pemerintah yang menjadikan perdebatan di DPR semakin bertele-tele. Setelah lama menunggu, baru pada tanggal 28 November 2002 RUU itu dinyatakan sah setelah diterima oleh DPR. Lahirnya UU No. 32/2002 Tentang Penyiaran termasuk unik karena inilah satu-satunya undang-undang yang dinyatakan sah dan berlaku tanpa ada tanda tangan Presiden. Mengapa bisa ? Hal ini terjadi karena Pasal 5 (1) UUD 1945 yang menyatakan “Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang- undang dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat “ telah mengalami perubahan pada Amandemen Pertama UUD 1945 yakni tanggal 19 Oktober 1999, sehingga menjadi : Pasal 5 (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 20 (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Pada amandemen kedua UUD 1945 tanggal 18 Agustus 2000, Pasal 20 mengalami perubahan lagi berupa penambahan 1 ayat yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 20 (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang- undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Jadi yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang kini bukan lagi Presiden tetapi DPR. Walaupun tidak ditandatangani oleh Presiden, UU No. 32/2002 Tentang Penyiaran tetap dinyatakan sah dan diundangkan sehingga mengikat seluruh warga negara khususnya kalangan pers dari media elektronik. Ada beberapa hal mengapa kehadiran UU No.32/2002 ini ditampik oleh kalangan pers, khususnya media elektronik.3 Di antaranya adalah : 1. Posisi dan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI); 2. Adanyan peluang Pemerintah untuk mengintervensi dalam proses memperoleh izin/perpanjangan izin penyiaran. 3. Adanya aturan yang mewajibkan sensor atas film maupun iklan. 4. Ketakutan akan sanksi pidana dan denda yang dianggap sangat berat. 5. Adanya pasal karet, tanpa batasan pasti misalnya mengenai istilah fitnah, menghasut, SARA dan sebagainya. Kehadiran Komisi Penyiaran Indonesia dimungkinkan berdasarkan Pasal 6 ayat (4) UU No. 32/2002 yang menyatakan bahwa “untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran”. Dalam menjalankan fungsinya, seperti ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (2), KPI mempunyai wewenang : a. menetapkan standar program siaran; b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; e. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah lembaga penyiaran, dan masyarakat. Sedangkan mengenai tugas dan kewajiban KPI, diatur di dalam Pasal 8 ayat (3) : a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; 3 Kini,tercatat takkurang dari 11 stasiun TV hadir di Jakarta. Di samping itu di daerah muncul Provincial TV,seperti Papua TV atau JTV di Surabaya yang dimiliki surat kabar Jawa Pos. Media elektronik lainnya adalah radio yang kini jumlahnya sudah lebih dari 1000 tersebar di seantero Nusantara yang mengudara dengan atau tanpa izin. Di antaranya ada yang tetap merelay radio asing, seperti VOA,BBC dan Hilversum. c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait; d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil,merata, dan seimbang; e. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran. Selanjutnya, marilah kita amati bunyi Pasal 33 mengenai perizinan. Ayat (1) menyebutkan bahwa “sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. Ayat (4) menegaskan bahwa izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh: a. Masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI; b. Rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI; c. Hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan d. Izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh pemerintah atas usul KPI. Apabila ketentuan-ketentuan penyiaran dalam Pasal 33 ayat (4) terpenuhi maka izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara melalui KPI (Pasal 33 ayat 5). Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila kalangan media elektronik langsung “memasang kuda-kuda” manakala melihat posisi KPI yang sangat strategis karena lembaga ini punya kewenangan untuk menetapkan bahwa suatu media elektronik melanggar standar program siaran, melanggar peraturan dan pedoman perilaku penyiaran untuk kemudian menjatuhkan sanksi administratif (Pasal 55 ayat (2)) berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu; c. pembatasan durasi dan waktu siaran; d. denda administratif; e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. Keharusan adanya izin, tentu saja diiringi dengan kemungkinan pencabutannya. Hal ini mengingatkan kita kembali ke masa Orde Baru tatkala setiap penerbitan pers diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Penerbitan Perusahaan Pers (SIUPP) yang setiap saat dapat dicabut manakala Pemerintah menganggap bahwa pers yang bersangkutan menghalangi atau tidak mendukung kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambilnya. Pada masa itu, izin diberikan dan dicabut oleh Pemerintah (i.c departemen Penerangan) berdasar rekomendasi dari Dewan Pers yang pada kenyataannya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya. Apakah KPI merupakan reinkarnasi Dewan Pers masa Orde Baru di bidang media elektronik? Tentu saja sejarah akan menjawabnya. Terlepas dari dugaan bahwa UU No.32/2002 tak lebih dari “Macan Kertas”, paling tidak selama Pemerintah berada dalam kondisi nafsu besar tenaga kurang, ancaman hukuman yang bakal diberikan kepada para pelanggar Pasal 57, 58 dan 59 UU. No 32/2002 tetap membuat berdiri bulu kuduk para pemimpin perusahaan media elektronik. Bayangkan, apabila mereka tidak memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan di samping bagian laba perusahaan (Pasal 17 ayat 3) atau mereka melakukan kepemilikan silang media elektronik (radio dan televisi) dengan media cetak, langsung ataupun tidak (Pasal 18 ayat 2), atau mendirikan lembaga penyiaran asing di Indonesia (Pasal 30 ayat 1), atau menyiarkan siaran-siaran yang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, atau menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang atau mempertentangkan SARA (Pasal 36 ayat 5), atau menyiarkan siaran-siaran yang dapat dikatagorikan memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai- nilai agama, martabat manusia Indonesia atau merusak hubungan internasional (Pasal 36 ayat 6), maka ancaman hukuman pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 telah menanti pimpinan dan penanggung jawab siaran radio dan televisi. Ancaman hukuman pidana 2 tahun dan/atau denda Rp 500.000.000,00 untuk penyiaran radio dan pidana 2 tahun dan/atau denda Rp 5.000.000.000,00 untuk penyiaran televisi telah menunggu seandainya pimpinan dan penanggung jawab siaran tersebut melanggar ketentuan pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum (Pasal 18 ayat 1), atau tidak memiliki izin (Pasal 33 ayat 1), atau memindahtangankan izin kepada pihak lain (Pasal 34 ayat 4), atau menyiarkan iklan berisi promosi minuman keras atau zat adiktif, promosi rokok dengan memperagakan wujud rokok, siaran yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama,eksploitasi anak di bawah umur 18 tahun (Pasal 46 ayat 3). Sementara itu, berdasarkan Pasal 46 ayat 10, memblok siaran yakni membeli waktu siaran untuk kepentingan tertentu kini sudah tidak mungkin dilakukan terkecuali untuk siaran iklan. Pelanggar ketentuan ini diancam dengan pidana denda Rp 200.000.000,00 untuk penyiaran radio dan Rp 2.000.000.000,00 untuk penyiaran televisi. Selain kehadiran KPI dan sanksi pidana dan/atau denda yang dianggap sangat berat, munculnya pasal karet seperti diatur dalam Pasal 36 ayat (5), juga amat merisaukan penyelenggara media elektronik karena tiadanya batasan yang pasti sehingga sifatnya sangat subyektif tergantung dari sudut mana kita memandang. Munculnya ancaman pidana dan denda yang cukup berat dalam UU No. 32/2002 takdapat dilepaskan dari kerisauan pemerintah dan masyarakat mengenai adanya dampak negatif dari media elektronik dihubungkan dengan nation & character building bangsa ini. Bayangkan, setiap detik tak kurang dari 11 stasiun televisi, belum termasuk di daerah, menyiarkan serbaneka iklan yang bersifat konsumtif.4 Oleh karena sebagian terbesar dari produk-produk yang diiklankan buatan luar negeri, tidaklah mengherankan apabila bangsa ini semakin cenderung konsumtif dan import oriented. Akibatnya, kita semakin tergantung kepada luar negeri, karena kita ingin serba mudah, serba instant, lupa bahwa segala keinginan harus diupayakan dengan kerja keras dan bukan dengan cara mengemis kepada bangsa lain. Di bidang kebudayaan, penetrasi budaya asing dalam kehidupan kita sebagai bangsa juga berlangsung dalam bilangan detik dan merasuk langsung dalam kehidupan anak-anak dan ibu rumah tangga. Tidaklah mengherankan apabila ibu-ibu rumah tangga sampai hafal jalan cerita aneka opera sabun luar negeri. Begitu pula anak-anak, akrab benar dengan tokoh-tokoh kartun luar negeri. Karena terus menerus dicekoki televisi dengan tayangan-tayangan asing, yang tentu saja lebih murah biayanya dibanding produksi sendiri, perlahan-lahan tetapi pasti, kita mulai melupakan budaya kita sendiri. Ketergantungan kepada bangsa lain terus berlangsung sampai tiba pada titik nadir, kita lupa siapa kita sebenarnya. Disinilah letak pentingnya pemahaman bahwa kemerdekaan pers harus digunakan dalam kerangka berbangsa dan bernegara karena kemerdekaan itu tidak bersifat mutlak. Penutup a. Simpulan Meskipun Republik Indonesia adalah negara Demokrasi tetapi tidak ada jaminan bahwa pelaksanaan kemerdekaan pers akan berlanjut sebagaimana yang diharapkan selama pembuat peraturan perundang-undangan tidak dilarang membuat peraturan yang membatasi bahkan meniadakan kemerdekaan pers. Sehubungan dengan itu, formulasi Pasal 28 UUD 1945 harus dirubah dengan pengertian yang negatif5, sehingga pembuat peraturan undang-undang tidak memiliki peluang membuat peraturan-peraturan yang membatasi, mengekang atau meniadakan kemerdekaan pers.6 Kendatipun kemudian Pasal 28 UUD 1945 telah mengalami perubahan sehingga menjadi Pasal 28 A s/d 28 J yang sarat dengan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia,7 tetapi pasal-pasal ini tidak menjamin bahwa di kemudian hari tidak akan muncul peraturan perundang-undangan baru yang membatasi, mengekang atau meniadakan kemerdekaan pers. b. Saran Menyimak permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan, banyak sekali upaya yang harus segera dilaksanakan apabila kita ingin menyaksikan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat. Upaya-upaya tersebut antara lain mencakup : 4 Perusahaan Televisi memang merupakan tambang emas. Kongres XII Persatuan Periklanan Indonesia (PPPI) yang berlangsung di Jogyakarta pada tanggal 10 Oktober 2002 menyiarkan data bahwa seluruh iklan untuk tahun 2002 meningkat menjadi Rp. 13 triliun. 60% diantaranya (Rp. 7,8 triliun) berhasil direbut oleh TV. Media cetak hanya berhasil meraup 28-29 %. Sisanya oleh radio dan out door. 5 Perhatikan First Amandement The Constitution of United States 1778 yang berbunyi : Congress shall make no law repeckting and estabilishment of religion or prohibiting the free exercise there of; or abridging the freedom of speech or of the press; or the right of the people peaceably to assemble and to petition the gouverment for a redress of grievances. 6 Krisna Harahap, Kebebasan Pers di Indonesia,dari Masa ke Masa, PT Grafitri,2000,hlm.264 7 Krisna Harahap, HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia, PT Grafitri, 2003 1. Melakukan lagi amandemen terhadap BAB XA i.c Pasal 28 UUD 1945 dengan tambahan perumusan yang bersifat negatif, berisi larangan terhadap pembuat undang-undang agar tidak menciptakan peraturan perundang-undangan yang membatasi, mengurangi atau meniadakan kebebasan informasi. 2. Karena bertentangan dengan konsepsi kemerdekaan pers yang dikandung UUD 1945 maka harus disesuaikan/diganti peraturan perundang-undangan : • Pasal 154-157 dan 207 KUH Pidana • UU No.32/2002 tentang Penyiaran • UU No.36/1999 tentang Telekomunikasi • UU No.1/1995 3. Menghadapi tibanya era Cyber Communication akibat kemajuan Tekhnologi di bidang komunikasi yang dramatis, pembuat undang-undang harus menyiapkan peraturan perundang-undangan yang bersifat direktif dan non repressif. DAFTAR PUSTAKA : Abdurrachman Surjomihardjo et.al., Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia, Proyek Penelitian Pengembangan Penerangan, Departemen Penerangan RI. Agee Warren K.,et.al., Introduction to Mass Communication, Herper & Ron. Publishers, New York, 1985 Alderman Ellen & Kennedey Caroline, The Right To Privacy, Ventage Books, 1997 Azhary, Negara hukum Indonesia, UI Press, 1995 Bagir Manan, Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Kumpulan Esai guna menghormati Prof. Dr. R. Sri Soemantri Martosoewignjo SH, Gaya Media Pratama, Jakarta Baharudin Lopa, Al Qur’an dan Hak-hak Asasi Manusia, PT. Dana Bhakti Prima Jasa, 1996 Deliar Noer, Mohammad Hatta, Biografi Politik, LP3ES, Jakarta, 1991 Dicey A.V., Introduction to the Study of the Law of the Costitutions, The Mac Millan Press Ltd., 1971 Duverger Maurice, Teori dan Praktek Tata Negara, Pustaka Rakyat, Jakarta, 1961 Gruning James, Decline of the Global Village, General Hall, Inc. 1976 Hachten William A., Five Concept of the press Worlds News Print, The Lowa States University Press, 1981 Hill David T., The Press in New Order Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, 1995 Hohenberg John, The News Media: A Journalist Looks At His Profesion, Holt Rinehart and Winston, Inc, 1968 Krisna Harahap, Kebebasan Pers di Indonesia dari Masa ke Masa, Grafitri Budi Utami, 2000 Krisna Harahap, HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia, PT. Grafitri 2003 Kurtz Howard, Media Circus, Times Book, 1994 Mahfud MD.,Moh., Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta,1999 Marbangun Hardjowirogo, Kebebasan Penerangan.Landasan Operasi Media Massa, Penerbit Djambatan. 1984 Mc Quail Dennis., Teori Komunikasi Massa, Erlangga, 1991 Merril John C., Global Journalism, Longmar, 1991 Mohammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi, Jembatan, Jakarta, 1952 Muis A, Kontroversi Sekitar Kebebasan Pers, PT. Mario Grafika, Jakarta, 1996 Nazaruddin, Hukum dan Komunikasi, IISIP, 1989 Nonet Philips, Selznick Philip, Law and Society in Transition:Toward Responsive Law, Harper & Law Publisher, New York Notohamijoyo, Makna Negara Hukum,Badan Penerbit Keristen, Jakarta, 1970 Pound Roscou, Tugas Hukum, Bharata, Jakarta, 1965 Smith Edward C., Pembreidelan Pers di Indonesia, Grafitri Pers, 1983 Sri Soemantri Martosoewignjo, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, 1992 Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Penerbit Alumni, 1983 Toffler Alvin, The Third Wave, Bantam Books, 1980 Wichmann Manfred & Heinz Wolfgang, Freedom of Expressions and Human Rights Protections, Friedrich Naumna Stiftung, Brussel, 1997
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN HUKUM DALAM KONTEKS BUDAYA SEKOLAH DI ERA GLOBAL Oleh : Arifin1) Abstract Legal education is an essential education effort in giving the fundament to the nation life, and it becomes as consensus for all components of the nation. In its implementation there are several factors that influenced the awareness level of the people to realize the values of the law in real life, both internal and external. Among these factors are: compliance, identification, internalisation, and the guarantee of the community interest, beside that it is also influenced by the lack of legal knowledge, the understanding, the legal attitude, and the behaviour in law from each component of the people. Studying law in school is a strategic effort in developing legal education. We must carry out re-revitalisation of legal education through this school, such as, first; revitalisation on subject matter which describe Indonesian nuances and spirit, both in the social-culture and religion life; second; through the learning strategy which has stressing to the values of awareness-empathy (such as fortopolio model) in the life of community, nation and State. The key word: the Implementation of legal education, the Culture and the Global Era. Pendahuluan Krisis multidimensi yang melanda negara kita yang dimulai dari krisis dibidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan pemerintahan tidak terkecuali bidang hukum dan pendidikan, telah memporakporandakan seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat-berbangsa dan bernegara. Porak-porandanya tatanan kehidupan bermasyarakat-berbangsa dan bernegara tidak terlepas dari pembangunan kualitas sumber daya manusianya, salah satu alternatif pembangunan sumber daya manusia diantaranya melalui pendidikan. Melalui pendidikan inilah seseorang sebagai sosok yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibawah bimbingan pendidik menuju ke arah titik optimal dari pertumbuhan dan perkembangannya, harus di tempatkan tidak hanya di tempatkan sebagai objek pekerjaan mendidik akan tetapi dalam waktu bersamaan, harus diposisikan sebagai subjek didik. Melalui proses pendidikan inilah kita dapat menempatkan suatu out put (lulusan) yang memiliki “nilai tambah” baik secara teoritis, maupun secara praktis. Secara teoritis berkenaan dengan pengembangan berbagai teori pendidikan, yang kita perlukan dalam melakukan berbagai 1 Dosen STBA Sebelas April Sumedang dan Dosen Fisip Unpas Bandung. E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it upaya “memanusiakan manusia secara manusiawi”, sehingga proses pendidikan berlangsung secara optimal sesuai dengan harapan dan dambaan semua pihak, baik sebagai individu, warga masyarakat maupun warga suatu bangsa. Kita sadari yang tak kalah pentingnya setelah kita mengadakan revitalisasi bidang pendidikan, bidang garapan yang secepatnya kita harus antsipasi adalah bidang hukum. Betapa lemah dan hancurnya tatanan hukum di negara kita bahkan salah satu penyebab “tumbuh suburnya” KKN (Korupsi-Kolusi-Nepotisme) di negara kita akibat lemahnya tatanan hukum dan bahkan seolah-olah hukum ini telah hilang ruhnya. Tentunya untuk membangun kembali (merevitalisasi) bidang hukum tidak bisa dilepaskan dari pembangunan bidang pendidikan. Adanya korelat antara bidang pendidikan dengan hukum untuk melahirkan sosok individu yang benar-benar taat azas (menjadi “good citizenship”), sangatlah ditentukan sejauhmana pendidikan dapat mengembangkan dan memberdayakan segenap potensi kodrati peserta didik. Bila dalam proses pendidikan tersebut tidak berorientasi pada pengembangan potensi kodrati peserta didik secara utuh, dan menyeluruh, maka tidak menutup kemungkinan hanyalah melahirkan suatu kekeliruan dan ketimpangan semata, yang pada akhirnya bukan melahirkan layanan pendidikan bermutu, melainkan hanya sebuah kegiatan yang sarat dengan aturan dan kebijakan, namun hampa dari kebermaknaan. Inilah salah satu penyebab mengapa hukum di negara kita belum secara optimal dikembangkan, sehingga hukum dalam implementasinya seolah-olah telah hilang kebermaknaannya. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, secara umum permasalahan dalam kajian ini adalah, “Sejauhmana implementasi pendidikan hukum dalam konteks budaya sekolah di era global”, sedangkan secara spesifik penulis merumuskan permasalahan kajian ini, sebagai berikut : a. Bagaimana pendidikan hukum dalam konteks budaya sekolah yang sedang berjalan pada saat ini ? b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi pendidikan hukum dalam konteks budaya sekolah ? c. Bagaimana upaya peningkatan pendidikan hukum dalam konteks budaya sekolah dan kontribusinya terhadap “Pembangunan Nasional” ? Pembahasan a. Pendidikan Hukum dalam Konteks Budaya Sekolah pada masa kini Dalam kehidupannya manusia tidak terjadi dalam ruangan kosong, tetapi dalam lingkungan sesama manusia atau ruang kemanusian. Ruang kemanusian itu tidak lain ialah kebudayaan manusia yang terbentang dalam ruang dan waktu. Tidak ada masyarakat (community) tanpa budaya. Oleh karena itu, pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan eksistensial. Proses pendidikan tidak dapat diredusir hanya sebagai proses yang terjadi dalam lembaga sekolah, tetapi sekolah sebagai lembaga sosial merupakan bagian dari proses pendidikan sebagai proses pembudayaan.2 Bagaimanapun juga sekolah memegang peranan strategis dalam pengembangan pendidikan sebagai proses pembudayaan, sebagai upaya meningkatkan kehidupan anak bangsa dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara selaras-serasi dan seimbang. Salah satu prasyarat terciptanya kondisi kehidupan tersebut adalah terwujudnya ‘kesadaran hukum” yang tinggi dari seluruh komponen bangsa. Kesadaran hukum yang tinggi tidak bisa dilepaskan dari sistem pendidikan dan budaya sekolah yang berkembang pada saat ini. Adapun Pendidikan hukum di negara kita telah masuk di kurikulum pendidikan baik di tingkat SD/SLTP, maupun menengah (SMU/MA/SMK) bahkan sampai perguruan tinggi, program tersebut bukan merupakan sesuatu yang baru tetapi diperlukan kembali suatu revitalisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, kami mencoba membahas tentang esensi dan eksistensi pendidikan hukum khususnya berkaitan dengan pembahasan tentang: hakekat dan pengertian serta pola penyelenggaraanya pendidikan hukum. Dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan memiliki peranan penting dalam menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. Ini berfungsi sebagai alat pembentuk suatu wujud masyarakat yang diinginkan, melalui pendidikan diharapkan mampu membentuk pribadi-pribadi yang memiliki kepercayaan diri, disiplin dan tanggung jawab serta mampu mengungkapkan dirinya sebagai warga negara yang baik. Bila kita melihat esensi pendidikan yang terdapat dalam PP No. 20 tahun 2003 tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa fungsi pendidikan menuntut setiap warga negara untuk mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia memiliki 2 Tilaar, H.A. R., Kekuasaan & Pendidikan, Indonesia Tera, cetakan ke-1, tahun 2003, hlm. xxiii keterkaitan yang erat dengan kesadaran diri seseorang sebagai manusia, dalam arti kesadaran nilai-nilai kemanusian.3 Berkenaan dengan hal tersebut M.I. Sulaeman (1988: 44) menjelaskan bahwa: “Kesadaran manusia akan tugas hidupnya sebagai manusia, kesadaran akan nilai- nilai kemanusian, ternyata tidak dibawakan sejak/saat lahir. Malahan hal ini tidak cukup hanya dipelajari sampai mengetahui. Mengetahui akan nilai-nilai tidak dengan sendirinya menimbulkan yang bersangkutan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diakuinya”. Harus dibiasakan dahulu untuk mampu melaksanakannya…...dan latihan saja belum cukup untuk membuat seseorang bertindak susila (sesuai nilai). Untuk itu perlu “pendidikan” yang diartikan mencakup keseluruhan pribadi kita. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa materi pelajaran yang disampaikan dalam kurikulum pesekolahan tidak semata-mata untuk pengetahuan/intelektual melainkan perlu direalisasikan dalam bentuk sikap dan perilaku nyata sehari-hari, sesuai dengan hakekat dan potensi manusia itu sendiri bersifat utuh. Nursid Sumaatmadja menjelaskan bahwa : “Keutuhan manusia itu bukan hanya pada sosok jasmaninya seperti makhluk hidup lainnya, melainkan meliputi juga aspek akhlaq, moral dan tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi ……disinilah letak kewajiban keterpaduan anatara pendidikan intelektual dengan pendidikan keterampilan dan pendidikan umum (agama, nilai, etika)”.4 Suatu hal yang tak dapat dipungkiri bahwa sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia, sampai saat ini belum dapat menghasilkan kualitas SDM yang mampu bersaing dengan bangsa lain. Tentunya hal ini ditunjukan dari penelitian-penelitian badan-badan internasional yang menempatkan Indonesia di nomor bawah, bahkan di antara negara-negara tetangganya. Bahkan lebih jauhnya kita katakan bahwa kualitas pendidikan di negara kita untuk bidang hukum belum melahirkan suatu tatanan kehidupan individu dan masyarakat sadar dan merasa memiliki hukum. b. Faktor-faktor dan Indikator “budaya sadar hukum” dalam konteks budaya sekolah Dalam meningkatkan kesadaran siswa untuk mematuhi hukum tidak terlepas dari beberapa faktor dan indikator yang mempengaruhinya, diantaranya adalah sebagai berikut: 15. 3 UU RI no 20 tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, tahun 2003, Depdiknas 4 Nursid Sumaatmadja, Manusia dalam Konteks Sosial, Budaya,dan Lingkungan Hidup, Alfa Beta, Tahun 2001, hlm. a. Faktor-faktor : compliance, identification, internalisasi, dan jaminan kepentingan dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat.5 b. Indikator-indikatornya : pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.6 Adapun esensi dari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum bagi para siswa secara luas adalah; (a) compliance: adalah merupakan suatu faktor kepatuhan yang didasarkan kepada harapan akan sesuatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Tentunya sikap kepatuhan ini tidak dilandasi dengan suatu tingkat keyakinan (kesadaran) pada tujuan kaidah hukum itu sendiri, dan hanya didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Jadi secara jelasnya bahwa hukum itu ada apabila pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut; (b) identification adalah suatu faktor kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Adapun yang menjadi daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhan tersebut tergantung pada baik-buruknya hubungan interaksi tadi. Walaupun seseorang tidak menyukai penegak hukum akan tetapi proses identifikasi terhadap mereka berjalan terus dan mulai berkembang perasaan positif terhadapnya; (c) internalisasi adalah merupakan faktor dimana seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau oleh karena dia mengubah nilai- nilai yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi intrinsik. Titik beratnya dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaaan maupun pengawasannya; dan (d) jaminan kepentingan-kepentingan para siswa dalam wadah hukum yang ada, jaminan kepastian hukum adalah merupakan faktor yang sangat vital dalam meningkatkan kesadaran hukum yang tentunya hal ini harus direalisasikan terhadap wadah lembaga hukum yang ada dengan dibarengi oleh suatu kinerja moral profesional. 5 Otje Salman, Beberapa aspek Sosiologi Hukum, Alumni Bandung, tahun 1989, hlm. 53 6 Otje Salman, idem, hlm. 56 Sedangkan indikator tentang kesadaran hukum ada 4 (empat) yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu sebagai berikut; (a) pengetahuan hukum adalah merupakan pengetahuan seorang siswa mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Tentunya yang dimaksud hukum disini adalah hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Hal ini dapat kita saksikan di lingkungan sekolah bahwa umumnya seorang siswa mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan selanjutnya adalah merupakan hal yang dilarang oleh hukum. Pengetahuan hukum ini erat kaitannya dengan asumsi bahwa para siswa dianggap mengetahui isi peraturan manakala peraturan tersebut telah diberlakukan; (b) pemahaman hukum dalam arti disini adalah sejumlah informasi yang dimiliki seorang siswa mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dalam arti lain bahwa hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan hukum dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi para pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Tentunya dalam hal pemahaman hukum, tidak disyaratkan bagi seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur sesuatu hal. Akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari; (c) sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya para siswa menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya. (d) pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, hal ini menunjukan adanya indikasi apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam lingkungan sekolah, dan sampai sejauhmana kesadaran hukum para siswa dapat dilihat dari pola perilaku hukum kehidupan para siswa baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. c. Implementasi Pendidikan Hukum Dalam konteks Sosial Budaya Sekolah dan Kontribusinya bagi “Pembangunan Nasional” 1. Pola Penyelenggaraan “Pendidikan Hukum”. Penyelenggaraan program “Pendidikan Hukum” dalam lingkungan lembaga pendidikan disesuaikan dengan tujuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang sekolah7 6). Pendidikan hukum tersebut telah diimplementasikan dalam materi pembelajaran yaitu : - Pertama di tingkat SD/SLTP melalui mata pelajaran “Pendidikan Pancasila”(PPKn), dengan tidak mengabaikan keberhasilan yang selama ini telah dicapai, Pendidikan Pancasila/PPKn selama ini belum menghasilkan out comes/lulusannya yang memiliki kepribadian yang integrated baik pola-sikap-perilaku-wawasan kebangsaan berpolitik-keasadaran hukum sesuai dengan amanah konstitusional dan moral kinerja profesional. - Kedua di tingkat SMU/SMK/MA materi pendidikan hukum adalah - merupakan subtansi materi pada mata pelajaran PPKn dan secara teoritis keilmuan juga diintegrasikan pada mata pelajaran lainnya baik “Tata Negara-Sosiologi” dan mata pelajaran sejenisnya. Namun hampir mirip dengan di tingkat SD/SLTP selama ini belum melahirkan sosok si terdidik menjadi “good citizenship” khususnya memiliki nilai-nilai kesadaran hukum yang tinggi. - Ketiga di tingkat perguruan tinggi, khususnya pada jurusan/disiplin ilmu hukum itu sendiri, selama ini menurut penulis hanya diaplikasikan dalam dua segi saja yaitu pertama dari segi teoritis (pengembangan secara keilmuan) untuk pengembangan keilmuan hukum itu sendiri dan yang kedua adalah secara profesi yang ditujukan untuk “penyelesaian masalah hukum secara praktek” atau aplikasi ilmu hukum dalam praktek. Tentunya dalam tataran realitas selama ini hukum belum dirasakan secara optimal dapat memberikan jaminan perlindungan-kepastian-efek jera- membangun kesadaran bagi individu dan warga masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut pandangan penulis dalam pengembangan strategi “Pendidikan Hukum” paling tidak ada empat hal yang harus direvitalisasi untuk membangun kembali nilai-nilai kesadaran hukum baik bagi si terdidik maupun warga masyarakat diantaranya adalah ; - Pertama revitalisasi subtansi materi yaitu nuansai seluruh materi hukum dengan nilai -nilai (selama ini kering akan nilai-nilai) dan kurang menyentuh hakekat pendidikan hukum itu sendiri atau hanya bersifat teortis-formalitas ( bangun subtansi materi yang dapat 7 Kosasih Djahiri, Strategi Pembelajaran PPKn Era Reformasi Menuju Indonesia Baru, tahun 2000, hlm. 2. mengembangkan bukan saja kecerdasan IQ dan EQ, tetapi lebih jauh bangun kecerdasan SQ), sehingga dirasakan bahwa hukum merupakan bagian dari dirinya yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. - Kedua harus direvitalisasi metodologi pembelajarannya baik melalui model fortopolio- VCT-Role Playing- dan sejenisnya, atau konsepsi pengembangan konsepsi keteladanan yang lebih dapat meningkatkan seluruh potensi diri si terdidik dalam mengembangkan nilai- nilai kesadaran hukum. - Ketiga sistem evaluasi harus dikembangkan suatu assesment yang dapat memberikan gambaran potret diri si terdidik yang bersifat menyeluruh dan dapat memberikan umpan balik, yang pada gilirannya pada dirinya melekat suatu “waskat” (pengawasan melekat baik yang bersifat keformalan maupun suatu need (kebutuhan-tuntutan)). - Keempat harus adanya keberanian moral tidak setengah hati dari seluruh komponen negara untuk meletakan kembali suatu sistem pendidikan yang dapat “membangun nilai-nilai kesadaran hukum” yaitu dengan mengembalikan kembali pendidikan “civic education” atau Pendidikan Kewarganegaraan yang berpijak pada nlai-nilai filosofis yang syarat akan nilai- nilai ( agama-pancasila-sosial/budaya) yang dapat memperkuat jati diri (si terdidik) baik ditingkat lokal-nasional maupun global. 2. Prinsip Penyelenggaraan “Pendidikan Hukum” di Sekolah. Sebagai acuan dalam pengembangan “pendidikan hukum” tidak terlepas dari esensi Sistem Pendidikan Nasional dan kebijakan Depdiknas yang mengemukakan prinsip-prinsip penyelenggaraan sebagai berikut: - Tidak mengubah sistem pendidikan yang berlaku saat ini. - Etika sosio-religious bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan. - Pembelajaran menggunakan prinsip learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together and learning to cooperative. - Penerapan manajemen berbasis sekolah dan masyarakat, merupakan kolaborasi semua unsur terkait yang ada dalam masyarakat dapat diwadahi. Penyelenggaraan pendidikan harus senantiasa mengarahkan peserta didik agar : - Membantu mereka untuk menuju hidup sehat dan berkualitas. - Mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. - Memiliki akses untuk mampu memenuhi standar hidupnya secara layak - Mendapatkan pendidikan hukum yang bermakna dan berarti.8 3. Pendidikan hukum kontibusinya terhadap “Pembangunan Nasional”. Implementasi pendidikan hukum dalam konteks budaya sekolah ini akan terwujud secara kondusif manakala berbagai komponen masyarakat secara proaktif ikut serta terlibat dalam membangun supremasi hukum dengan hal-hal sebagai berikut : - Mengembangkan budaya hukum disemua lapisan masyarakat demi terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. - Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang bersifat diskriminatif , termasuk ketidakadilan gender yang tidak sesuai dengan tuntutan reformasi, melalui program legislasi. - Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, kebenaran, dan supremasi hukum serta manghargai HAM. - Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional dalam bentuk uu, terutama yang berkaitan dengan HAM, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa. - Meningkatkan integritas moral dan profesionalisme aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian negara republik Indonesia, melalui peningkatan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. - Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional. - Menyelenggarakan proses pengadilan secara cepat, mudah, murah, dan terbuka, serta bebas KKN dengan menjunjung tinggi rasa keadilan dan kebenaran. - Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakkan HAM dalam seluruh aspek kehidupan. - Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan HAM yang belum ditangani secara tuntas. Semoga upaya mulia ini mendapat tanggapan dan sikap proaktif dari seluruh lapisan warga masyarakat dalam menuju kehidupan masyarakat madani yang adil dan sejahtera, dan yang tak kalah pentingnya adalah “political will” dari pemerintah serta sikap tidak setengah hati dalam menegakkan supremasi hukum di tanah air kita tercinta. 8 Team Broad Base Education, Konsep Pendidikan Kecakapan Hidup (life Skill), Depdiknas tahun 2001. Penutup Simpulan Dengan memperhatikan esensi dan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam kajian tersebut maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut yaitu : 1. Pendidikan hukum dalam konteks budaya sekolah yang sedang berlaku saat ini belum berjalan secara optimal baik dilihat dari input, proses maupun out putnya. Hal ini disebabkan belum adanya titik temu yang signifikan antara sistem pendidikan hukum dengan budaya sekolah yang tumbuh pada saat ini, sehingga efektivitas dan efisiensi pendidikan hukum dalam membangun kesadaran hukum belum terwujud dalam tataran realitas. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor internal (dalam diri siswa sendiri) maupun faktor eksternal (lingkungan) yang belum memberikan iklim yang kondusif bagi perkembangan pendidikan hukum dalam konteks budaya sekolah, diantaranya belum terpenuhinya hukum secara syarat yuridis, sosilogis dan filosofis, penegak hukumnya belum profesional, fasilitasnya yang kurang mendukung dalam proses penegakan hukumnya dan belum terciptanya kesadaran hukum masyarakat serta budaya hukumnya. 2. Faktor- faktor yang mempengaruhi implementasi pendidikan hukum dalam konteks budaya sekolah adalah faktor-faktor : kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan sesuatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan seseorang melanggar ketentuan (compliance), kepatuhan terhadap kaidah hukum bukan karena nilai instrinsiknya (identification), mematuhi kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik mempunyai imbalan (internalisasi), dan jaminan kepentingan dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat. 3. Upaya peningkatan pendidikan hukum dalam konteks budaya sekolah dan kontribusinya dalam pembangunan nasional adalah melalui dua jalur yakni; pertama melalui revitalisasi subtansi materi yang lebih mensyratkan pada jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia (nuansa kehidupan yang berlandaskan pada akar kehidupan sosial budaya serta nilai-nilai religi) untuk setiap jenjang pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah; kedua melalui strategi pembelajaran yang lebih menitik beratkan pada aspek afektif dan psikomotor disamping aspek kognitif (dalam upaya meningkatkan general life skill dan specific life skill). DAFTAR PUSTAKA : Djahiri A. Kosasih. (1985). Strategi Pegajaran Afektif-Nilai-Moral VCT dan Games dalam VCT. Bandung: Jurusan PPKn-FIPS IKIP Bandung. , (2000). Strategi Pembelajaran PPKn Pada Era Reformasi Menuju Indonesia Baru. Jakarta: Depdiknas. , (2001). Model Pembelajaran Portofolio Terpadu dan Utuh. Bandung : Lab. PMP IKIP Bandung. Salman, R. Otje. (1989), Beberapa Aspek Sosiologi Hukum. Bandung : Alumni. Sumarsono S. (2001). Pendidikan Kewarganegaraan. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Sumaatmadja. N. (2001). Manusia dalam Konteks Sosial, Budaya dan Lingkungan Hidup. Bandung. Alfabeta. Tilaar. HAR. (2003). Kekuasaan dan Pendidikan. Magelang : Indonesia Tera. Team Broad Base Education. (2001). Buku I Konsep Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill Education). Jakarta. Depdiknas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, Jakarta. Sinar Grafika, 2003
PENGATURAN TENTANG HAK LINTAS KAPAL ASING DI PERAIRAN NEGARA KEPULAUAN MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA (Oleh : Irawati) Abstrak The Archipelagic State is the legal regime that was new in the UNCLOS 1982. Was based on Convention the archipelagic state must accommodate the country's other rights to carry out the passage right through archipelagic waters. Indonesia as the archipelagic state also had the obligation to implemenred the provisions of the Convention in his national Legislation. Through regulations number 6 in 1996 and PP No 36 in 2002, PP no 37 in 2002 Indonesia arranged the rights and obligatiosn of the other countries when carrying out the passage right in Indonesian waters. the key word: the Archipelagic State, Right to passage the foreign ship. I. PENDAHULUAN Masyarakat internasional melalui berbagai konferensi internasional telah berusaha mewujudkan aspirasi masyarakat internasional melalui suatu pengaturan yang komprehensif dalam mengatur penggunaan dan pemanfaatan laut. Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan wujud dari aspirasi masyarakat internasional tersebut dalam mengatur penggunaan dan pemanfaatan laut merupakan perangkat hukum yang penting. Apabila kita telaah KHL 1982 melalui berbagai pengaturannya telah cukup mengakomodasikan kepentingan negara-negara, baik negara pantai, negara kepulauan, negara tidak berpantai, dan negara yang secara geografis tidak beruntung. Salah satu masalah yang penting yang telah diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 yaitu pengaturan tentang negara kepulauan. Kalau kita perhatikan negara-negara yang merupakan negara kepulauan tidak terlalu banyak, namun meskipun demikian karena keadaan geografisnya yang unik maka kepentingan negara kepulauan perlu dikomodasikan. Hal ini berkaitan dengan hak, kewajiban dan wewenang negara kepulauan tersebut serta hak dan kewajiban negara lain di perairan kepulauan. Salah satu negara kepulauan yang ada di dunia adalah Indonesia, yang mana Indonesia dikenal dan diakui sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia terdiri dari kumpulan pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar dari ujung barat sampai ke ujung timur, Perairan Indonesia ada di antara dan sekeliling 17,508 pulau besar dan kecil, dengan total luas wilayah darat 1, 826,440 km2. Sedangkan, luas wilayah laut 5,8 juta km2 yang meliputi 0,3 juta km2 laut teritorial, 2,8 juta km2 perairan kepulauan dan ditambah dengan wilayah hak berdaulat yaitu 2,7 juta km2 zona ekonomi eksklusif. Diakomodasikannya kepentingan negara kepulauan dalam KHL 1982 menimbulkan konsekwensi hukum bagi negara kepulauan tersebut yaitu baik secara ekstern maupun intern. Secara eksten negara kepulauan yang merupakan bagian dari masyarakat internasional berkewajiban melaksanakan kewajiban yang telah dibebankan konvensi untuk mengakomodasikan kepentingan negara lain pada perairan kepulauannya, sedangkan secara intern negara kepulauan berkewajiban mengimplementasikan ketentuan Konvensi dalam hukum nasionalnya agar hak dan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan oleh konvensi dapat dilaksanakan. Dalam penelitian ini peneliti akan membatasi diri dengan mengkaji ketentuan KHL 1982 yang mengatur negara kepulauan khususnya pengaturan hak lintas kapal asing di perairan kepulauan serta implementasi ketentuan tersebut dalam perundang-undangan Indonesia. II. Pembahasan 2.1.Pengertian Kepulauan dan Negara Kepulauan Ketentuan Pasal 46 Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan definisi Negara Kepulauan dan Kepulauan, sebagai berikut : a. ”Archipelagic State means a State constituted wholly by one or more archipalagos and may include other islands b. Archipelago means a group of islands, including parts of Islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other natural features from an intrinsic geogrphical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such” Dari uraian di atas tampak bahwa negara kepulauan berarti suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lainnya. Pengertian kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya, sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian. Adapun yang disebut pulau yaitu daratan yang tampak di permukaan laut baik pada saat air surut maupun pada saat air laut pasang. Dalam kaitan ini, G. Colombos menyatakan bahwa dapat tidaknya suatu gugusan pulau membentuk kepulauan, selain ditentukan oleh keadaan geografisnya, juga tergantung kepada faktor sejarah dan faktor-faktor lainnya. Indonesia telah memenuhi syarat sebagai negara kepulauan yang ditetapkan dalam Pasal 46 Konvensi Hukum Laut 1982, karena ditentukan oleh faktor sejarah dan keadaan geografisnya yang menunjukkan adanya hubungan yang erat antara antara pulau-pulau dan perairan-perairan diantaranya. Pengaturan tentang Rezim hukum negara kepulauan Sebagaimana yang diatur oleh Konvensi hukum Laut 1982, dimuat dalam Bab IV, Pasal 46 sampai dengan Pasal 54. Meskipun masih perlu penyempurnaan, Konvensi telah cukup lengkap menetapkan pengaturan tentang negara kepulauan, baik hak, kewajiban, dan wewenang negara kepulauan, maupun hak dan kewajiban negara lain di perairan kepulauan. Terkait dengan rezim hukum negara kepulauan, perairan yang erat kaitannya dengan hak, kewajiban serta wewenang negara kepulauan dan hak serta kewajiban negara lain yaitu perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial. a. Perairan Kepulauan Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982, suatu Negara Kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau dan karang kering terluar dari Negara Kepulauan tersebut. Kedaulatan suatu Negara Kepulauan meliputi juga perairan yang ditutup oleh atau terletak di sebelah dalam dari suatu garis pangkal lurus kepulauan, yang disebut sebagai perairan kepulauan. Menurut Pasal 49 Konvensi Hukum Laut 1982 kedaulatan Negara Kepulauan ini meliputi juga ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah dibawahnya, beserta sumber daya alam laut yang terkandung didalamnya. Berbeda dengan perairan pedalaman, meskipun sama-sama terletak disebelah dalam dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, kedaulatan suatu negara kepulauan di diperairan kepulauannya dibatasi dengan kewajiban untuk memberikan akomodasi bagi pelayaran internasional dalam bentuk hak lintas damai dan hak lintas alur kepulauan. Kewajiban-kewajiban lainnya yang dibebankan kepada suatu negara kepulauan menurut Pasal 51 Konvensi adalah kewajiban untuk menghormati persetujuan-persetujuan internasional yang telah dibuat dengan negara-negara lain dan menghormati hak-hak perikanan tradisional dan kegiatan-kegiatan lain yang sah dari negara tetangga yang langsung berdekatan di bagian-bagian tertentu dari perairan kepulauan. Negara Kepulauan juga diwajibkan untuk menghormati pipa dan kabel-kabel yang telah diletakkan oleh Negara-negara lain. b. Hak Lintas Damai Di Perairan Kepulauan Ketentuan pertama mengenai hak lintas damai ini adalah Pasal 17 Konvensi Hukum Laut 1982 yang memberikan hak kepada semua negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial. Selanjutnya, Pasal 18 ayat 1 Konvensi menerangkan pengertian lintas sebagai pelayaran melalui laut teritorial untuk keperluan: a. melintasi laut tersebut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman; dan atau b. berlalalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut. Dalam ayat 2 ditegaskan bahwa lintas damai sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas harus terus menerus, langsung serta secepat mungkin, mencakup berhenti atau buang jangkar sepanjang hal tersebut berkaitan dengan pelayaran normal, atau perlu dilakukan karena keadaan memaksa, mengalami kesulitan, memberi pertolongan kepada orang, kapal atau pesawat udara yang dalam bahaya atau kesulitan. Dari uraian di atas terlihat bahwa hak lintas damai merupakan pemberian hak kepada kapal asing untuk melintasi wilayah laut yang berada dalam yurisdiksi suatu negara dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Pembatasan-pembatasan tersebut ditetapkan secara tegas dalam Pasal 19 Konvensi dengan memberikan pengertian tentang hak lintas damai, yaitu : “1. Passage is innocent so long as it is not prejudicial to the peace, good order or security of the coastal State. Such passage shall take place in conformity with this Convention and with other rules of international law. 2. Passage is foreign ship shall be considered to be prejudicial to ther peace, good order or security of the coastal State if in the territorial sea it engages in any of the following activities: a. any threat or use of force against the sovereignty, territorial integrity or political independence of the coastal State, or any other manner in violation of the principles of international law embodied in the charter of the united Nations b. any exercise or practice with weapons of any kind; c. any act aimed at collecting information to the prejudice of the defence or security of coastal State d. any act of propaganda aimed at affecting the defence or security of the coastal State; e. the launching, landing or taking on board of any aircraft f. the launching, landing or taking on board of any military device g. the loading or unloading of any commodity, currency or person contrary to the custom, fiscal, immigration or sanitary laws and regulations of the coastal State h. any act of wilful ang serious pollution contrary to this Convention i. any fishing activities j. the carrying out of research or survey activities k. any act aimed at interfering with any systems of communication or any other facilities or intallations of the coastal State l. any other activity not having a direct bearing on passage.” Dari ketentuan ayat 1 di atas dapatlah dikemukan bahwa pertama lintasan itu damai selama tidak merugikan kedamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai. Kedua, ayat 2 menyebutkan suatu daftar tentang kegiatan-kegiatan yang menyebabkan lintas kapal asing dianggap tidak damai. Pasal 52 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan hak kepada kapal semua negara menikmati hak lintas damai melalui perairan kepulauan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bab 2 seksi 3 Konvensi tentng hak lintas damai di laut teritorial. Atas dasar itu, ketentuan-ketentuan seperti Pasal-pasal 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 Konvensi Hukum Laut 1982 berlaku untuk kapal asing sewaktu melakukan lintas damai melalui perairan kepulauan. Menurut ayat 2 Pasal 52, pelaksanaan hak lintas damai di perairan kepulauan ini harus memperhatikan Pasal 53 mengenai hak lintas alur-alur laut kepulauan dan Pasal 50 yang berkenaan dengan penetapan batas perairan pedalaman. Sebagaimana halnya dengan ketentuan Pasal 25 Konvensi ayat 3 Konvensi, ayat 2 Pasal 52 memberikan hak perlindungan kepada negara kepulauan untuk menangguhkan sementara lintas damai kapal asing dalam perairan kepulauannya di dalam keadaan dan syarat-syarat tertentu. Pertama, tindakan itu tidak boleh bersifat membedakan antara kapal-kapal negara asing yang satu dengan yang lainnya. Kedua, penangguhan itu bersifat terbatas, baik mengenai waktu (sementara) maupun tempat. Tindakan yang dimaksudkan ketentuan ini merupakan penangguhan hak lintas damai kapal asing oleh negara kepulauan di bagian tertentu dari perairan kepulauan. Ketiga, tindakan penangguhan itu diperlukan untuk melindungi kepentingan keamanannya. Keempat, tindakan penangguhan tersebut berlaku hanya setelah dilakukan pengumuman. c. Hak Lintas Alur-alur Laut Kepulauan Menurut Pasal 53 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982, suatu Negara kepulauan boleh menetapkan alur-alur laut kepulauan dan rute-rute udara di atas alur-alur laut kepulauan tersebut, yang digunakan untuk lintasan kapal dan pesawat udara asing yang secepat mungkin dan terus menerus melalui atau di atas alur-alur laut kepuluan tersebut dan laut teritorial yang berdekatan. Ayat 2 memberikan hak kepada semua kapal dan pesawat udara asing menikmati hak lintas alur-alur kepulauan dalam alur-alur laut dan rute-rute udara diatasnya. Ketentuan ayat 3 memuat batasan mengenai pengertian lintas alur-alur kepulauan, yaitu pelaksanaan hak pelayaran dan penerbangan sesuai dengan ketentuan Konvensi dalam cara normal semata-mata untuk melakukan lintasan yang terus-menerus, secepat mungkin dan tidak terhalang yang terletak antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dengan bagian lain laut lepas atau zona ekonomi eksklusif . Melihat uraian di atas, maka dapatlah dikemukakan bahwa lintas alur-alur kepulauan memiliki beberapa unsur, yaitu pertama lintasan tidak hanya lintas pelayaran, tetapi meliputi pula lintas penerbangan. Kedua, lintas pelayaran dan lintas penerbangan tersebut hanya dimaksudkan untuk lintasan yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin dan tidak terhalang. Ketiga, lintasan harus dilakukan antara bagian laut lepas atau ZEE dengan bagian lain laut lepas atau ZEE. Pengertian hak lintas alur kepulauan ini memiliki kesamaan dengan pengertian hak lintas transit di selat yang digunakan untuk pelayaran internasional sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 38 ayat 2 Konvensi Hukum Laut 1982. Menurut ketentuan pasal ini lintas transit diartikan sebagai pelaksanaan dari kebebasan pelayaran dan penerbangan semata-mata untuk tujuan transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin pada selat yang digunakan untuk pelayaran internasional yang terletak antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi ekslusif dengan bagian lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif. Untuk dapat disebut lintas transit faktor utama yang menentukan adalah kedudukan selat yang menghubungkan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dengan bagian lain laut lepas atau zona ekonomi ekslusif lainnya. Dari uraian di atas tampak adanya persamaan antara kedua hak lintas ini, yaitu pertama hak-hak lintas tersebut tidak hanya meliputi hak lintas perlayaran, tetapi juga mencakup hak lintas penerbangan. Kedua kedua lintasan tersebut menghubungkan antara bagian laut lepas atau zone ekonomi ekslusif dengan bagian laut lepas atau zona ekonomi ekslusif lain. Perbedaan antara kedua hak lintas tersebut adalah hak lintas alur kepulauan merupakan hak pelayaran, sedangkan hak lintas transit merupakan pelaksanaan kebebasan berlayar. Keterkaitan antara rezim hukum negara kepulauan dan rejim selat yang digunakan untuk pelayaran internasional ditemukan dalam Pasal 54 Konvensi Hukum Laut 1982. Ketentuan pasal ini menyatakan bahwa Pasal-pasal 39, 40, 42 dan 42 Konvensi diberlakukan mutatis mutandis untuk lintas alur-alur laut kepulauan. Pasal- pasal 53 dan 54 jo Pasal 39 Konvensi memuat pelbagai kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melakukan hak lintas alur kepulauan di perairan kepulauan, yaitu sebagai berikut : 1. Kapal dan pesawat udara harus : a. Lewat dengan cepat melalui atau di atas alur kepuluan b. Menghindarkan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan apapun terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara yang berbatasan dengan selat, atau dengan cara lain apapun yang melanggar asas-asas hukum internasional yang tercantum dalam Piagam PBB c.Menghindarkan diri dari kegiatan apapun selain lintas secara terus menerus langsung dan secepat mungkin dengan cara yang normal kecuali diperlukan karena ada force majeure atau karena kesulitan. d.Kapal dan pesawat udara tidak boleh menyimpang lebih dari 25 mil laut ke dua sisi garis sumbu , dengan ketentuan bahwa kapal dan pesawat udara tidak boleh berlayar atau terbang dekat ke pantai kurang dari 10 % jarak antara ttik-titik terdekat pada pulau-pulau yang berbatasan dengan alur laut yang ditetapkan (Pasal 53) 2. Kapal yang melalukan hak lintas alur kepulauan harus : a. Mematuhi aturan hukum internaional yang diterima secara umum, prosedur dan praktek tentang keselamatan di laut termasuk peraturan internasional tentang pencegahan tubrukan di laut. b. Mematuhi peraturan internasional yang diterima secara umum, prosedur dan praktek tentang pencegahan pengurangan dan pengendalian pencemaran yang berasal dari kapal. 3. Bagi pesawat udara : a. Mentaati peraturan udara yang ditetapkan oleh ICAO sepanjang berlaku bagi pesawat udara sipil, pesawat udara pemerintah biasanya memenuhi tindakan keselamatan penerbangan sebagaimana mestinya b. Setiap waktu memantau frekuensi radio yang ditunjuk oleh Air Trafic Cotroller yang berwenangh yang ditetapkan secara internasional atau oleh frekuensi radio darurat internasional yang tepat Konvensi Hukum Laut 1982 dalam Pasal 54 jo Pasal 40 melarang kapal-kapal asing, termasuk kapal survei hidrografik dan kapal penelitian ilmiah kelautan sewaktu melakukan lintas alur-alur laur kepulauan melakukan kegiatan penelitian atau survei tanpa seizin dari negara kepulauan. Sedangkan wewenang dan hak negara kepulauan di perairan kepulauan , sebagaimana di tetapkan oleh Konvensi meliputi : c. Menetapkan peraturan keselamatan pelayaran dengan menetapkan alur laut dan skema pemisah lalulintas (Pasal 53 ayat 1 dan 6) d. Apabila keadaan menghendaki setelah diadakan pengumuman sebagaimana mestinya dapat mengganti alur laut dan skema pemisah yang telah ditentukan dengan alur laut dan skema pemisah lain dengan mengajukan usul kepada IMO agar dapat diterima. (Pasal 53 ayat 7 dan 9) Hak dan wewenang negara kepulauan di perairan kepulauan menurut Pasal-pasal 53 dan 54 jo Pasal 42 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982 adalah: a. Menetapkan peraturan keselamatan pelayaran dan pengaturan lalulintas di laut sebagaimana ditentukan oleh Pasal 41; b Menetapak alur-aluir laut dan skema pemisah lalulintas c. Menetapkan peraturan tentang pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran dengan melaksanakan peraturan internasional yang berlaku tentang pembuangan minyak , limbah minyak dan bahan beracun lainnya; d. Menetapkan peraturan yang bertalian dengan kapal penengkap ikan, pencegahan penangkapan ikan, termasuk cara penyimpanan alat penangkap ikan; e. Menetapkan peraturan yang bertalian dengan bongkar muat setiap komoditi,mata uang atau orang yang bertentangan dengan peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter; f. Menetapkan peraturan keselamatan pelayaran dengan menetapkan alur laut dan skema pemisah lalulintas (Pasal 53 ayat 1 dan 6) g Apabila keadaan menghendaki setelah diadakan pengumuman sebagaimana mestinya dapat mengganti alur laut dan skema pemisah yang telah ditentukan dengan alur laut dan skema pemisah lain dengan mengajukan usul kepada IMO agar dapat diterima. (Pasal 53 ayat 7 dan 9) Sedangkan kewajiban negara kepulauan menurut Pasal 54 jo Pasal 44 Konvensi Hukum Laut 1982 adalah (a) tidak boleh menghambat pelaksanaan hak lintas transit; (b) harus mengumumkan setiap ada bahaya bagi keselamatan pelayaran; (c) tidak boleh menagguhkan atas pelaksanaan hak lintas transit Uraian mengenai pasal-pasal terpenting dari Konvensi Hukum Laut 1982 mengenai hak-hak lintas kapal asing di atas menunjukkan dengan jelas, bahwa ketentuan-ketentuan mengenai hak lintas damai memberikan wewenang yang lebih kuat kepada negara pantai dan negara kepulauan dibandingkan dengan hak lintas transit dan hak lintas alur laut kepulauan. Wewenang negara pantai dan negara kepulauan cukup kuat, karena adanya ketentuan yang membolehkan kedua negara tersebut untuk menangguhkan sementara hak lintas damai di bagian-bagian tertentu dari perairannya. Ketentuan demikian tidak diatur dalam hak lintas alur-alur laut kepulauan dan hak lintas transit. Konvensi Hukum Laut 1982 juga tidak memuat ketentuan mengenai hak lintas kapal perang asing baik dalam melakukan lintas damai maupun lintas alur-alur laut kepulauan dan lintas transit. Hal ini merupakan kegagalan Konvensi untuk merumuskan ketentuan yang rinci tentang kapal perang asing. Untuk mengisi kekosongan hukum ini, Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes merekomendasikan agar kapal perang asing perlu meminta izin atau paling tidak memberitahukan maksudnya kepada kepada negara pantai untuk melakukan hak-hak lintas tersebut di atas. 2.2. Perundang-undangan Nasional Indonesia tentang Perairan Nasional dan Hak-hak Lintas Kapal Asing Di Perairan Nasional Khususnya Perairan Kepulauan Indonesia Sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hukum Laut 1982, negara kepulauan diwajibkan untuk menjamin berbagai hak lintas untuk kapal-kapal asing. Kewajiban negara kepulauan ini merupakan kompromi dari diakuinya prinsip dan ketentuan negara kepulauan. Seperti telah dijelaskan dalam uraian terdahulu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dengan Undang-Undang No 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea. Prinsip dan ketentuan Bab IV Konvensi Hukum Laut 1982 tentang negara kepulauan telah diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang dibentuk untuk menindaklanjuti pengesahan Konvensi. Dalam uraian berikut ini akan dibahas mengenai implementasi ketentuan Bab IV Konvensi Hukum Laut 1982 dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. a. Implementasi Konvensi Hukum Laut 1982 Dalam Undang-undang No.6 Tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2002 Tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia. Undang-Undang ini merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 4 Tahun 1960 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan rezim negara kepulauan sebagaimana dimuat dalam Bab IV Konvensi Hukum Laut 1982. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 49 Konvensi Hukum Laut 1982, Pasal 4 Undang-undang No.6 Tahun 1996 menetapkan bahwa kedaulatan Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atasnya serta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta seluruh sumber-sumber daya alam yang terkadund didalamnya. Undang-undang ini menjamin berbagai macam hak lintas untuk kapal-kapal asing yaitu: a) hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepuluan Indonesia sebagaimana diatur Pasal 11 ayat 1; b) hak lintas alur-alur laut kepulauan melalui kepulauan Indonesia seperti diatur dalam Pasal 18 ayat 2; serta c) hak lintas transit melalui selat yang digunakan untuk pelayaran internasional yang terletak antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan bagian dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif Indonesia yang diatur dalam Pasal 20 ayat 1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan hak lintas damai dimuat dalam Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Damai melalui Perairan Indonesia. Ketentuan Pasal 11 ayat 1 Undang-undang ini memuat ketentuan mengenai hak lintas damai di laut teritorial Indonesia dengan memberikan hak kepada kapal semua negara baik negara pantai maupun negara tak berpantai menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia. Rumusan ketentuan ini sesuai dengan Pasal 17 jo Pasal 53 Konvensi Hukum Laut 1982 yang memberikan hak kepada kapal semua negara baik negara pantai maupun negara tak berpantai , menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan. Yang dimaksud dengan lintas menurut ayat 2 adalah pelayaran melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia untuk keperluan : a. Melintasi laut tersebut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di temapat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman, atau b. Berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut Definisi di atas dengan jelas memuat rumusan yang sama dari pengertian lintas yang diberikan oleh Pasal 18 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 982. Hal menarik yang perlu dicatat disini adalah ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa : ”Semua kapal asing dapat melaksanakan hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan untuk keperluan melintas dari satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif Indonesia ke bagian lain laut lepas atau zona ekonomi eksklusif tanpa memasuki perairan pedalaman untuk keperluan melintas dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif untuk berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut, atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman”. Rumusan ketentuan tentang hak lintas damai di atas agak berlainan dengan pengertian lintas damai yang diberikan oleh Undang-undang No.6 Tahun 1996. Ketentuan tentang hak lintas damai dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2002 lebih condong pada pengertian hak lintas transit dan hak lintas alur kepulauan. Sebagai penerapan ketentuan Pasal 19 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982, Pasal 12 ayat 1 Undang-undang No.6 Tahun 1996 menetapkan bahwa lintas dianggap damai apabila tidak merugikan perdamaian, ketertiban atau keamanan Indonesia, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Konvensi dan hukum internasional lainnya. Ayat 2 Undang-undang ini menegaskan bahwa lintas damai oleh kapal asing harus dianggap membahayakan perdamaian, ketertiban atau keamanan Indonesia, apabila kapal tersebut sewaktu di laut teritorial dan atau perairan kepulauan melakukan salah satu kegiatan yang dilarang oleh Konvensi dan atau hukum intenasional lainnya. Menurut ayat 3 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak lintas damai ini diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 1996, yang dalam Pasal 4 ayat 1 melarang kapal asing dalam melaksanakan lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan melakukan salah satu kegiatan sebagai berikut: (a) melakukan perbuatan yang merupakan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, kemerdekaan politik negara pantai, atau cara lain apapun yang merupakan pelanggaran asas hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB); (b) melakukan latihan atau praktek dengan senjata macam apapun; (c) melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merugikan bagi pertahanan dan keamanan negara; (d) melakukan perbuatan yang merupakan propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan atau keamanan negara; (e) meluncurkan, mendaratkan, atau menaikkan suatu pesawat udara dari atau ke atas kapal; (f) meluncurkan, mendaratkan, atau menaikkan suatu peralatan dan perlengkapan militer dari atau ke atas kapal; atau (g) hilir mudik di laut teritorial dan perairan kepulauan atau kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan langsung dengan lintas Ketentuan ini ditetapkan untuk menerapkan ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Konvensi Hukum laut 1982. Kapal asing dalam melaksanakan lintas damai tersebut di atas menurut Pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah ini juga dilarang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (a) membongkar atau memuat setiap komoditi, mata uang, atau orang, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kepabeanan, fiskal, keimigrasian, atau saniter; (b) kegiatan perikanan; (c) kegiatan riset atau survei; (d) perbuatan yang bertujuan mengganggu setiap sistem komunikasi, setiap fasilitas, atau instalasi komunikasi lainnya; (e) perbuatan pencemaran yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan pencemaran yang parah. Menurut ayat 2, kapal asing juga dilarang: (a) merusak atau mengganggu alat dan fasilitas, serta fasilitas atau instalasi navigasi lainnya; (b) melakukan perusakan terhadap sumber daya alam hayati; atau (c) merusak atau mengganggu kabel dan pipa laut. Ketentuan dalam ayat 1 merupakan penerapan Pasal 19 ayat 2 huruf g, huruf i, huruf j, dan huruf k, sedangkan ketentuan dalam ayat 2 dibuat untuk menerapkan ketentuan Pasal 21 ayat 1 huruf b, huruf c, dan huruf d Konvensi Hukum Laut 1982. Untuk mengimplementasikan Pasal 22 jo Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982, Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No.6 Tahun 1996 memberikan wewenang kepada Pemerintah Indonesia untuk menetapkan alur laut dan skema pemisah lalu lintas di laut teritorial dan di perairan kepulauan apabila diperlukan dengan memperhatikan keselamatan. Dalam ayat 2 dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan alur laut dan skema pemisah di laut teritorial dan perairan kepulauan diatur dengan Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2002. Ketentuan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Pemerintah ini mewajibkan kapal tanker asing, kapal ikan asing, kapal riset kelautan atau kapal survey hidrografi asing, dan kapal asing bertenaga nuklir atau kapal asing yang memuat bahan nuklir atau bahan lainnya yang berbahaya menggunakan alur laut yang lazim digunakan untuk pelayaran internasional, dalam melaksanakan lintas damai hanya untuk melintas dari satu bagian dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif melalui perairan Indonesia. Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah No36 Tahun 2002 memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk menetapkan skema pemisah lalu lintas dalam alur-alur laut untuk keselamatan pelayaran. Ayat 2 mewajibkan kepada kapal asing yang melaksanakan pelayaran dalam alur laut di mana ditetapkan skema pemisah lalu lintas tersebut untuk mematuhi penggunaan skema pemisah lalu lintas tersebut. Pasal 13 Undang-undang No.6 Tahun 1996 memuat ketentuan mengenai penangguhan sementara lintas damai di laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 3 jo Pasal 52 Konvensi Hukum Laut 1982. Ayat 1 memberikan wewenang kepada Pemerintah Indonesia untuk menangguhkan sementara lintas damai semua jenis kapal asing di daerah tertentu di kedua perairan nasional tersebut, apabila penangguhan demikian sangat diperlukan untuk perlindungan keamanannya, termasuk keperluan latihan senjata. Ayat 2 memuat syarat yang harus diperhatikan oleh pemerintah, yaitu penangguhan lintas damai berlaku hanya setelah dilakukan pengumuman. Sesuai dengan ketentuan ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai penangguhan sementara lintas damai diatur dengan Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2002. Ketentuan Pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah ini memberikan wewenang kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk menangguhkan sementara lintas damai kapal asing di daerah tertentu di laut teritorial dan perairan kepulauan karena sangat diperlukan untuk perlindungan keamanan atau keperluan latihan senjata. Dalam ayat 2 dinyatakan bahwa penangguhan sementara lintas damai ini diberitahukan oleh Departemen Luar Negeri kepada negara-negara asing melalui saluran diplomatik dan diumumkan melalui Berita Pelaut Indonesia. Kedua prosedur ini diambil setelah memperoleh penetapan mengenai daerah dan jangka waktu berlakunya penangguhan sementara tersebut dari Panglima Tentara Nasional Indonesia. Menurut ayat 3, penangguhan sementara demikian mulai berlaku paling cepat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan dan penngumuman. Dalam rangka mengimplementasikan ketentuan Pasal 20 Konvensi Hukum Laut 1982, Pasal 15 Peraturan Pemerintah ini mengharuskan kapal selam dan kendaran bawah air lainnya untuk berlayar di atas permukaan air dan menunjukan bendera kebangsaannya. Sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 23 Konvensi, Pasal 16 mengharuskan kapal-kapal asing bertenaga nuklir dan kapal yang mengangkut nuklir atau bahan lain yang berbahaya sewaktu melaksanakan hak lintas damai, untuk membawa dokumen dan mematuhi tindakan pencegahan khusus yang ditetapkan dalam perjanjian internasional. Pasal 17 Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2002 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban kapal dagang, kapal perang dan kapal pemerintah asing yang dioperasikan untuk tujuan niaga dan bukan niaga dalam melaksanakan hak lintas damai melalui perairan Indonesia, diatur dengan Peraturan Pemerintah, yang hingga kini belum dibuat. b. Implementasi Konvensi Hukum Laut 1982 Dalam Undang-undang No.6 Tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2002 Tentang Hak dan Kewajiban Kapal Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Kepulauan. Sebagai implementasi ketentuan Pasal 53 ayat 3 Konvensi, Pasal 18 Undang-undang No.6 Tahun 1996 mengatur tentang lintas alur-alur laut kepulauan Indonesia. Ayat 1 merumuskan pengertian lintas alur kepulauan dalam alur-alur khusus ditetapkan sebagai pelaksanaan hak pelayaran dan penerbangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi dengan cara normal hanya untuk melakukan transit yang terus menerus, langsung, dan secepat mungkin serta tidak terhalang. Ayat 2 memberikan hak kepada semua jenis kapal dan pesawat udara negara asing, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, untuk menikmati hak lintas alur-alur laut kepulauan melalui perairan kepulauan Indonesia, antara satu bagian dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif Indonesia lainnya. Dalam ayat 3 dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara negara asing yang melaksanakan hak lintas alur-alur laut kepulauan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur-alur Laut Kepulauan. Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini memberikan hak kepada kapal dan pesawat udara asing melaksanakan hak lintas alur kepulauan, untuk pelayaran atau penerbangan dari satu bagian laut lebas [laut lepas) atau zona ekonomi eksklusif ke bagian lain laut lebas (laut bebas) atau zona ekonomi eksklusif melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia. Menurut penjelasan Pasal 2 ketentuan mengenai lintas alur kepulauan dapat digunakan oleh kapal asing dari satu bagian laut bebas (laut lepas) atau zona ekonomi eksklusif ke bagian lain laut bebas (laut lepas) atau zona ekonomi eksklusif. Sedangkan ketentuan mengenai lintas damai dapat digunakan oleh kapal asing baik untuk melintas melalui Perairan Indonesia tanpa memasuki pelabuhan Indonesia maupun untuk singgah di salah satu pelabuhan Indonesia. Kapal asing yang berlayar di Perairan Indonesia dengan tujuan untuk memasuki pelabuhan Indonesia atau sebaliknya tunduk pada ketentuan lintas damai dan oleh karena itu dalam pelayaran di dalam alur laut kepulauan tetap tunduk pada ketentuan lintas damai dan tidak dapat menggunakan ketentuan mengenai lintas alur laut kepulauan. Ketentuan Pasal 2 ini merupakan penerapan Pasal 53 ayat 3 jo Pasal 18 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982. Dalam pada itu, menurut Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2002 bahwa pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan tersebut di atas dilakukan melalui alur laut atau melalui udara di atas alur laut yang ditetapkan sebagai alur laut kepulauan yang dapat digunakan untuk pelaksanaan hak lintas alur kepulauan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11. Dalam ayat 2 ditegaskan bahwa pelaksanaan hak lintas alur kepulauan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini di bagian-bagian lain Perairan Indonesia dapat dilaksanakan setelah di bagian-bagian lain tersebut ditetapkan alur laut kepulauan yang dapat digunakan untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan. Tiga alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) yang ditetapkan melalui perairan kepulauan Indonesia menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2002 adalah sebagai berikut: (1) Alur laut kepulauan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan hak lintas alur kepulauan untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan ke Samudra Hindia atau sebaliknya, melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda; (3) Alur laut kepulauan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan hak lintas alur kepulauan untuk pelayaran dari Laut Sulawesi ke Samudra Hindia atau sebaliknya, melintasi Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok; (4) Alur laut kepulauan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan hak lintas alur kepulauan untuk pelayaran dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia, melaintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu. Perlu ditegaskan disini menurut Pasal 14 bahwa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini mengenai alur laut kepulauan Indonesia dan lintas alur laut kepulauan Indonesia tidak berlaku bagi Selat Leti dan sebagian Selat Ombai yang berbatasan dengan wilayah Timor Timur, yang dengan perubahan status wilayah Timor, berubah statusnya menjadi perairan yang tidak merupakan bagian dari perairan kepulauan Indonesia. Setelah ketiga ALKI tersebut di atas menjadi ketentuan yang berlaku melalui perairan kepulauan Indonesia, maka diperlukan tindak lanjut untuk meningkatkan usaha-usaha untuk mengawasi dan mengamankan ALKI tersebut, sehingga kapal dan pesawat udara asing yang lewat benar-benar hanya untuk lewat dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku di dalam ALKI. Kapal dan pesawat udara asing yang melaksanakan hak lintas alur kepulauan tersebut di atas diwajibkan untuk mentaati aturan-aturan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini. Pasal 4 ayat 1 mengharuskan kapal dan pesawat udara asing yang melaksanakan hak lintas alur kepulauan melintas secepatnya melalui atau terbang di atas alur laut kepulauan dengan cara normal, semata-mata untuk melakukan transit yang terus menerus, langsung, cepat, dan tidak terhalang. Ketentuan dalam ayat ini merupakan penerapan ketentuan Pasal 54 jo Pasal 39 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982.Dengan rumusan yang sama dengan Konvensi tidak ada dasar hukum bagi kapal dan pesawat udara asing untuk memberikan penafsiran yang berbeda terhadap isitilah cara normal (”normal mode”). Ketentuan ayat 2 yang merupakan penerapan Pasal 53 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982 menentukan bahwa selama melintas, kapal atau pesawat udara asing tidak boleh menyimpang lebih dari 25 (dua puluh lima) mil laut ke kedua sisi dari garis sumbu alur kepulauan, dengan ketentuan bahwa kapal dan pesawat udara tersebut tidak boleh berlayar atau terbang dekat ke pantai kurang dari 10% (sepuluh per seratus) jarak antara titik-titik yang terdekat pada pulau-pulau yang berbatasan dengan alur laut kepulauan tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 jo Pasal 39 ayat 1 huruf b Konvensi, ayat 3 Peraturan Pemerintah ini menetapkan bahwa sewaktu melaksanakan hak lintas alur kepulauan, kapal dan pesawat udara asing tidak boleh melakukan ancaman atau menggunakan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik Republik Indonesia, atau dengan cara lain apapun yang melanggar asas-asas hukum internasional yang terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Ketentuan dalam ayat 4 Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2002 yang merupakan penerapan Pasal 54 jo Pasal 39 ayat 1 huruf c Konvensi Hukum Laut 1982 menentukan bahwa sewaktu melaksanakan lintas alur kepulauan, kapal perang dan pesawat udara militer asing tidak boleh melakukan latihan perang-perangan atau latihan menggunakan senjata macam apapun dengan menggunakan amunisi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 jo Pasal 39 ayat 1 huruf c Konvensi, ayat 5 Peraturan Pemerintah ini menentukan bahwa pesawat udara asing yang melaksanakan hak lintas alur kepulauan juga tidak boleh melakukan pendaratan di wilayah Indonesia. Pengecualian terhadap ketentuan ini diberikan dalam keadaan force majeure atau dalam dalam hal musibah. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 54 jo Pasal 39 ayat 1 huruf c Konvensi Hukum Laut 1982, ayat 6 Peraturan Pemerintah ini menetapkan bahwa sewaktu melaksanakan hak lintas alur kepulauan, semua kapal asing tidak boleh berhenti atau berlabuh jangkar atau mondar-mandir. Pengeculian terhadap ayat ini diberikan dalam keadaan force majeure atau dalam dalam hal musibah atau memberikan pertolongan kepada orang atau kapal yang sedang dalam keadaan musibah. Ayat 7 Peraturan Pemerintah ini, yang menerapkan Pasal 54 jo Pasal 39 ayat 1 huruf c Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan bahwa kapal atau pesawat udara asing yang melaksanakan hak lintas alur kepulauan tidak boleh melakukan siaran gelap atau melakukan gangguan terhadap sistim telekomonukasi dan tidak boleh melakukan komunikasi langsung dengan orang atau kelompok orang yang tidak berwenang dalam wilayah Indonesia. Ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2002, yang merupakan pelaksanaan Pasal 54 jo Pasal 40 Konvensi menetapkan bahwa sewaktu melaksanakan hak lintas alur kepulauan, kapal atau pesawat udara asing, termasuk kapal atau pesawat udara riset arau survei hidrografi, tidak boleh melakukan riset kelautan atau survei hidrografi, baik dengan mempergunakan peralatan deteksi maupun peralatan pengambil contoh, kecuali telah memperoleh izin penelitian dari Pemerintah Indonesia. Atas dasar itu, kapal atau pesawat udara asing dibolehkan melakukan kegiatan survei dan pemetaan terhadap Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam Di Dasar Laut (Benda Cagar Budaya) setelah memperoleh izin dari Pemerintah Indonesia. Sebagai penerapan ketentuan Pasal 54 jo Pasal 42 ayat 1 huruf C Konvensi Hukum Laut 1982, Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah ini melarang kapal asing, termasuk kapal penangkap ikan asing dalam melaksanakan hak lintas alur kepulauan, melakukan kegiatan perikanan. Kewajiban lainnya menurut ayat 2 yang dibebankan kepada kapal penangkap ikan asing sewaktu melaksanakan hak lintas alur kepulauan adalah kewajiban menyimpan peralatan penangkapan ikan ke dalam palka. Ketentuan dalam ayat 2 ini merupakan penerapan ketentuan di bidang perikanan dan ketentuan Pasal 54 jo Pasal 42 ayat 1 huruf c Konvensi Hukum Laut 1982. Kedua ketentuan itu menetapkan dengan tegas bahwa jalur ALKI tidak boleh dijadikan sebagai lokasi daerah penangkapan ikan yang padat dan intensif. Ayat 3 memuat ketentuan mengenai larangan bagi kapal dan pesawat udara asing menaikkan ke atas kapal atau menurunkan dari kapal orang, barang atau uang secara bertentangan dengan perundang-undangan kepabeanan, keimigrasian, fiskal dan kesehatan. Pengecualian terhadap ketentuan ini diberikan dalam keadaan force majeure atau dalam keadaan musibah. Ketentuan dalam ayat 3 ini merupakan penerapan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan, fiskal, keimigrasian, dan kesehatan dan ketentuan Pasal 54 jo Pasal 42 ayat 1 huruf d dan Pasal 39 ayat 1 huruf C Konvensi. Pengertian larangan menaikkan ke atas kapal atau menurunkan orang dan barang termasuk larangan mengangkut narkoba dan menyelundupkan manusia untuk diperdagangkan. Selanjutnya Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2002, yang merupakan penerapan ketentuan Pasal 54 jo Pasal 39 ayat 2 huruf a Konvensi, mewajibkan kapal asing sewaktu melaksanakan hak lintas alur kepulauan mentaati peraturan, prosedur, dan praktek internasional mengenai keselamatan pelayaran yang diterima secara umum, termasuk peraturan tentang pencegahan tubrukan kapal di laut. Menurut ayat 2 bahwa kapal asing sewaktu melaksanakan hak lintas alur kepulauan dalam suatu alur laut di mana telah ditetapkan suatu skema pemisah lintas untuk pengaturan keselamatan pelayaran, juga diwajibkan mentaati pengaturan skema pemisah lintas tersebut. Ketentuan dalam ayat 2 ini menerapkan Pasal 53 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982. Larangan lainnya menurut ayat 3 adalah sewaktu melaksanakan hak lintas alur kepulauan, kapal asing tersebut tidak boleh menimbulkan gangguan atau kerusakan pada sarana atau fasilitas navigasi serta kabel-kabel dan pipa-pipa bawah air. Ketentuan ini menerapkan Pasal 54 jo Pasal 42 ayat 1 huruf a Konvensi. Ayat 4 Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2002 menetapkan bahwa sewaktu melaksanakan hak lintas alur kepulauan dalam suatu alur laut kepulauan di mana terdapat instalasi-instalasi untuk eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam hayati atau non-hayati, kapal asing tidak boleh berlayar terlalu dekat dengan zona terlarang yang lebarnya 500 (lima ratus) meter yang ditetapkan di sekeliling instalasi tersebut. Ketentuan dalam ayat 4 ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 261 Konvensi Hukum Laut 1982. Kapal asing yang melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan juga dikenakan larangan oleh Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2002, yaitu larangan membuang minyak, limbah minyak, dan bahan-bahan perusak lainnya ke dalam lingkungan laut, dan atau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan dan standar internasional tentang pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran yang berasal dari kapal. Ketentuan dalam ayat ini untuk menerapkan Pasal 54 jo Pasal 42 ayat 1 huruf b. Secara khusus ayat 3 mengharuskan kapal asing bertenaga nuklir, atau yang mengangkut bahan nuklir, atau barang atau bahan lain yang karena sifatnya berbahaya atau beracun yang melaksanakan hak lintas alur kepulauan, untuk membawa dokumen. Kapal asing tersebut juga diharuskan mematuhi tindakan pencegahan khusus yang ditetapkan oleh perjanjian internasional bagi kapal-kapal demikian. Dari uraian di atas terlihat bahwa ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini telah berhasil untuk mengatur hak-hak dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan. Akan tetapi patut disayangkan bahwa Peraturan Pemerintah ini tidak mengatur secara spesifik tentang lintas alur kepulauan bagi kapal-kapal perang dan pesawat militer asing, dan hanya mengatur tentang kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 Ayat (4). Undang-undang No 6 Tahun 1996 juga mengatur tentang hak lintas transit, yaitu dalam Pasal-pasal 20-21. Ketentuan Pasal 20 ayat 1 Undang-undang ini memberikan hak kepada semua kapal dan pesawat udara asing menikmati kebebasan pelayaran dan penerbangan semata-mata untuk tujuan transit terus menerus dan secepat mungkin melalui laut teritorial Indonesia di selat antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif Indonesia lainnya. Ayat 2 menegaskan bahwa hak lintas transsit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi, hukum internasional lainnya, dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Pasal 21 ayat 1 mengatur wewenang Pemerintah Indonesia untuk menetapkan alur laut dan skema pemisah lalu lintas untuk pelayaran di lintas transit apabila diperlukan dengan memperhatikan keselamatan pelayaran. Kedua ketentuan di atas merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 38 ayat 2 Konvensi. Penjelasan Ketentuan Pasal 20 tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud selat demikian, yaitu Selat Malaka dan Selat Singapura. Dilihat secara keseluruhan, ketentuan-ketentuan Undang-undang No.6 Tahun dan 1996 dan dua peraturan pemerintah pelaksanaanya merupakan perumusan atau penjabaran ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982, yang di dalamnya ada beberapa hal yang perlu disesuaikan. III. Penutup a. Simpulan Indonesia telah mengimplementasikan hak lintas kapal asing melalui perairan Kepulauan Indonesia melalui Undang-undang No.6 Tahun dan 1996 dan dua peraturan pemerintah pelaksanaanya yaitu PP No 36 tahun 2002 dan PP N0 37 Tahun 2002 . Secara umum Ketentuan tersebut merupakan perumusan atau penjabaran ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982, yang di dalamnya ada beberapa hal yang perlu disesuaikan dan diatur lebih lengkap . b. Saran Perlu diatur hak dan kewajiban kapal dagang, kapal perang dan kapal pemerintah asing yang dioperasikan untuk tujuan niaga dan bukan niaga dalam melaksanakan hak lintas damai melalui perairan Indonesia. Di samping itu juga perlu diatur secara spesifik tentang lintas alur kepulauan bagi kapal-kapal perang dan pesawat militer asing. DAFTAR PUSTAKA Buku dan makalah Atje Misbach Muhjidin, Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing, Alumni, Bandung, 1993. Etty R.Agoes, “Policing Offshore Zones: Indonesia’s Model and Experiences”, in Doug Mac Kinnon and Dick Sherwoods (eds), Policing Australia’s Offshore Zones: Problems and Prospects, Wollongong Papers on Maritime Policy No.9, Centre for Maritime Policy, University of Wollongong, Wollongong, New South Wales, Australia, 1997. Etty R. Agoes., “Pengaturan Tentang Wilayah Perairan Indonesia dan Kaitannya Dengan Konvensi Hukum Laut 1982”, makalah yang disampaikan pada rangkaian Ceramah di Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman, 16-19 Januari 1996 Etty R. Agoes, Konvensi Hukum Laut 1982 Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing, Abardin, Bandung, 1991. Mochtar Kusumaatmadja, dan Etty R. Agoes “Pengantar Hukum Internasional”, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2003, Hasyim Djalal, Penentuan “Sea Lanes” (ALKI) Melalui Perairan Nusantara Indonesia, Ceramah yang disampaikan di Kingston, 2 Maret 1995. Tridoyo Kusumastanto, “Pengembangan Sumber Daya Kelautan Dalam Memperkokoh Perekonomian Nasional Abad 21”, makalah yang dipresentasikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan Tema Penegakan Hukum Dalam Era Permbangunan Berkelanjutan, yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Denpasar 14-18 Juli 2003. Dokumen Konvensi Hukum Laut 1982 Undang-Undang no 6 Tahun 1996 Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2002 Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2002
VOL. XI. NO. 3 Nopember 2009 233 EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBENTUKAN HUKUM PIDANA NASIONAL Oleh: Nandang Sambas *) Abstrak Law No.1 of 1946 jo Law No.73 of 1958 are regarded as the legal basis of coming into force the Indonesian Penal Code in which its cultural, social, and moral values were strongly influenced by the France Penal Code System in the past. Despite the fact, it cannot be denied that the Indonesian Penal Code functions as the Criminal Law Unification. As an independent State, however, Indonesia wants to develop its penal code system that corresponds to the Indonesian society living social values. For this purpose, a New Penal Code Bill has been drafted since 1964. This article analyses the existence of Adat Criminal Law in underpinning the National Criminal Law Development. It is concluded that the living laws have played a major role by becoming the basic law principles in the formulation of the New Indonesian Penal Code Bill in determining both criminal act, fault and type of sanction. Keywords: Adat Criminal Law and National Criminal Law. PENDAHULUAN Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 merupakan undang-undang yang menentukan berlakunya undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP) untuk seluruh Indonesia, dengan demikian tidak ada lagi dualisme hukum pidana di Indonesia. Adanya Undang-Undang No. 73/1958 telah menjadikan uniformitas terhadap keadaan pluralisme hukum pidana yang ada di wilayah Indonesia sebelumnya. Namun berlakunya UU No.1/1946 digambarkan sebagai suatu peraturan pendahuluan yang harus disesuaikan sebelum ditetapkannya KUHP yang baru dan Nasional. Oleh karena itu UU No.1/1946 sifatnya adalah transitoir yang harus mengantarkan pada KUHP yang baru. 1 Tujuan membentuk hukum pidana nasional ditempuh melalui suatu upaya pembaharuan, dan pembaharuan terhadap hukum pidana telah dimulai sejak tahun 1946, baik dengan mengadakan perubahan, penambahan atau pengahapusan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP, maupun membuat ketentuan-ketentuan atau undang-undang baru diluar KUHP. Namun apa yang telah ditempuh tersebut sama sekali tidak bisa dikatakan suatu "Law Rreform" secara "total". Apa yang telah dilakukan adalah tambal sulam, khususnya yang menyangkut KUHP, sehingga bentuknya menjadi semacam "lappedeken" 2 . Dengan demikian, upaya pembaharuan yang telah dilakukan tersebut bukan suatu pembaharuan yang dikehendaki sesungguhnya, karena dikatakan ada pembaharuan sesungguhnya apabila ada perubahan dari segi jiwa, nilai, ideologi, dengan demikian ada pembaharuan dilihat dari groundnormnya. Pembaharuan *) Dosen tetap pada Fakultas Hukum UNIBA. 1 Oemar Seno Adji, Perkembangan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana sekarang dan Masa Yang Akan datang, edisi ketiga, Pantjuran Tujuh, 1971. Hlm.6. 2 Sudarto, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat (Kajian Terhadap Pembaharauan Hukum Pidana), Sinar Baru Bandung, 1983.hlm.93). VOL. XI. NO. 3 Nopember 2009 234 hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (substansi), hukum pidana formil (hukum acara pidana), dan hukum pelaksanaan pidana . Upaya pembaharuan yang sesungguhnya terhadap hukum pidana materiil, sebenarnya baru dilakukan pada tahun 1964 satu tahun setelah adanya Seminar Hukum Pidana Nasional I di UNDIP Semarang. Upaya tersebut dilakukan dengan membuat konsep yang bersifat substantif terhadap buku I RKUHP. Bertolak dari upaya melakukan suatu pembaharuan dalam hukum pidana, maka untuk sampai kepada sasaran yang dikehendaki kiranya perlu dicari berbagai strategi yang dapat mendukung. Suatu strategi dalam pengembangan ilmu hukum pidana menuju era hukum pidana baru Indonesia, adalah perlu adanya kajian terhadap konsep-konsep alternatif. Strategi tersebut antara lain dengan memberikan pelajaran pembaharuan hukum pidana dan politik hukum pidana, disamping perbandingan hukum pidana. Masalah yang erat kaitannya dengan pembaharuan hukum pidana dan perbandingan hukum pidana adalah perlunya dikembangkan kajian khusus mengenai "hukum yang hidup di dalam masyarakat" dibidang hukum pidana. 3 Pentingnya mengembangkan kajian terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sesungguhnya merupakan sesuatu hal yang sudah sepantasnya, sebab hukum pidana pada hakikatnya berfungsi untuk melindungi dan sekaligus untuk menjaga keseimbangan pelbagai kepentingan masyarakat, negara, pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana 4 . Tujuan untuk menciptakan keseimbangan berbagai kepentingan tersebut tiada lain agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Terciptanya kesejahteraan masyarakat itu sudah barang tentu karena adanya kepastian dan keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu sangat tepat sekali apa yang diungkapkan Sudarto, bahwa "pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik dari suatu bangsa dimana hukum itu berkembang dan merupakan hal yang sangat penting bahwa seluruh bangunan hukum itu bertumpu pada pendangan politik yang sehat dan konsisten". Berpijak dari kenyataan tersebut maka pandangan dari sudut sosiologis sebagai salah satu alasan pembaharuan hukum pidana merupakan sesuatu hal yang sangat esensil. Artinya bahwa ukuran untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar, yang bermanfaat atau sebaliknya. Jadi pandangan masyarakat tentang kesusilaan dan agama sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum, khususnya hukum pidana. 5 Hukum pidana sebagai sistem sanksi yang negatif memberi sanksi terhadap perbuatanperbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Hal ini berhubungan dengan pandangan hidup, 3 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidato Pengukuhan Guru Besar, Undip Semarang, 1994. hlm.12-13). 4 Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Undip Semarang, 1990. Hlm.22. 5 Sudarto, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat (Kajian Terhadap Pembaharauan Hukum Pidana), Sinar Baru Bandung, 1983. Hlm.63-67. VOL. XI. NO. 3 Nopember 2009 235 tata susila dan moral keagamaan serta kepentingan dari bangsa yang bersangkutan. Tidak salah kiranya, kalau sampai batas tertentu dapat dikatakan bahwa hukum pidana sesuatu bangsa dapat merupakan indikasi dari peradaban bangsa itu. Sejalan dengan hal tersebut Muladi menyatakan, bahwa "Hukum pidana harus memperhatikan aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam, dan tradisi yang sudah mengakar dalam budaya bangsa Indonesia". 6 Dari gambaran tersebut nampak bahwa dalam melakukan pembaharuan menuju terbentuknya hukum pidana nasional, titik tolaknya adalah nilai-nilai yang ada di negeri sendiri (hukum yang hidup dalam masyarakat/hukum adat pidana). Namun sebagai bangsa beradab yang hidup dalam pergaulan dunia juga harus melihat perkembangan hukum internasional. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan Santayana : "A man's feet must be planted in his country, but his eye should survey the world". 7 Dari apa yang dipaparkan pada uraian tersebut di atas, yang menjadi permasalah adalah sejauhmana eksistensi hukum pidana adat dalam menunjang pembentukan Hukum Pidana Nasional ? PEMBAHASAN. a. Legalisasi Terhadap Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat (Hukum Adat Pidana) Sebagaimana telah disinggung terdahulu bahwa KUHP yang berlaku berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1946 bersumber dari Code Penal Prancis, karena sejak tahun 1810 Belanda dijajah Prancis. Karena dilihat dari asal usul KUHP tersebut berasal dari undang-undang hukum pidana asing yang dipaksakan berlaku di Indonesia, sudah barang tentu nilai serta jiwa yang terdapat dalam undang-undang tersebut disemangati dengan jiwa kepribadian bangsa yang membuatnya. Sebagaimana dikemukakan Sudarto, bahwa pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik dari suatu bangsa dimana hukum itu berkembang dan merupakan hal yang sangat penting bahwa seluruh bangunan hukum itu bertumpu pada pendangan politik yang sehat dan konsisten. Atas dasar hal tersebut tidaklah cukup mengherankan, bahwa walaupun telah dilakukan berbagai perubahan dalam KUHP namun dalam penerapannya ditemukan adanya kesenjangan/konflik. Disatu pihak ada perbuatan-perbuatan yang menurut KHUP termasuk sebagai tindak pidana namun menurut anggapan masyarakat bukan sebagai perbuatan tercela, dipihak lain ada perbuatan-perbuatan yang menurut anggapan masyarakat sebagai perbuatan tercela namun KUHP tidak mengaturnya sebagai suatu tindak pidana. Menanggapi kenyataan tersebut Barda Nawawi Arief, mengungkapkan bahwa adanya kesenjangan/ ketidaksesuaian ("gap/discrepancy") dan bahkan perbedaan nilai/kepentingan inilah yang tidak mustahil dapat menjadi faktor timbulnya ketidak puasan dalam praktek penegakan 6 Muladi, 1990. Op.Cit Hlm.15. 7 Barda Nawawi Arief, Op.Cit. hlm. 68. VOL. XI. NO. 3 Nopember 2009 236 hukum. Bahkan dapat pula menjadi faktor penyebab timbulnya korban (faktor victimogen) maupun timbulnya delik/kejahatan lain (faktor kriminogen). Ungkapan tersebut diakui pula oleh KongresKongres PBB menganai "The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders" sebagai faktor kontribusi meningkatnya kejahatan, dimana dalam laporan Kongres ke V menyebutkan : "it was a contributing factor to the increased of crime". Selanjutnya dalam laporan Kongres ke VI ditegaskan bahwa: " the importation of foreign cultural patterns which did not harmonize with the indigenous culture had a crimonogenic effect". 8 Terjadinya hal tersebut merupakan suatu indikasi betapa pentingnya menggali hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya hukum adat pidana/hukum pidana yang tidak tertulis didalam pembentukan hukum pidana nasional. Kaitannya dengan hal tersebut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa "hukum adat merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam masyarakat, sehingga ia merupakan faktor yang turut menentukan baik dalam hal pembentukan maupun penerapan hukum di Indonesia. 9 Pokok-pokok pikiran perlunya memperhatikan hukum pidana tidak tertulis/hukum adat pidana, sebenarnya sudah terlegalisasi sejak dahulu. Hal itu dapat dilihat dari beberapa ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 5 ayat (3) sub b UndangUndang No.1/DRT/ 1951 , dinyatakan bahwa: "Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktupun hukum pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh pengadilan adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula orang itu, dengan pengertian: bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam kitab hukum pidana sipil mereka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan atau/denda lima ratus rupiah, yaitu hukuman pengganti bilamana hukum adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan terhukum, dan bilamana hukuman adat yang dijatuhkan menurut pikir- an hakim melampaui padanannya dengan hukum kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggitingginya 10 tahun penjara dengan pengertian bahwa hukum adat menurut paham hakim tidak selaras lagi seperti tersebut di atas dan suatu perbuatan menurut hukum yang ada bandingannya dalam kitab hukum sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingannya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu". Dari ketentuan tersebut terbukti bahwa hukum adat pidana dapat diterapkan terhadap suatu tindak pidana, sepanjang tindak pidana tersebut tidak ada padanannya/persamaannya/ bandingannya dalam KUHP. Ketentuan lain yang memberikan indikasi keberlakuan hukum adat, dapat ditemukan pula dalam Undang-Undang Nomor. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 16 menyatakan bahwa: (1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. 8 Ibid. hlm.8-9. 9 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni Bandung, 1979. Hlm.119. VOL. XI. NO. 3 Nopember 2009 237 Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Selanjutnya dalam Pasal 28 ditegaskan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dikeluarkannya UU No. 4/2004 khususnya pasal-pasal yang telah diuraikan di atas, menunjukan bahwa disamping sebagai pedoman bagi hakim dalam mejalankan tugas-tugasnya juga merupakan suatu isyarat bahwa KUHP yang ada selama ini tidak cocok dengan kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu menetapkan pada hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dasar hukum berlakunya hukum adat (pidana) bahkan pernah pula dirumuskan sebagai kebijakan konstitusional, dimana ditegaskan dalam Pasal 104 ayat (1) UUDS 1950 yang merupakan penegasan kembali terhadap Pasal 146 ayat (1) konstitusi RIS, yang isinya menyatakan bahwa: "Segala putusan pengadilan harus berisi alasan-alasan dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu". Pengakuan terhadap hukum adat pidana -baik hukum adat pidana yang ada bandingannya maupun yang tidak ada bandingannya dengan KUHP -semakin mantap setelah berkembang dalam bentuk yurisprudensi. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya beberapa putusan Mahkamah Agung, antara lain: Putusan MA tanggal 19 Nopember 1977 yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, Banda Aceh No. 93/K/Kr/1976 terhadap perbuatan zinah yang menimbulkan kehamilan. Dengan menyinggung Pasal 5 ayat (3) b UU No.1/1951, maka bandingannya dengan Pasal 284 KUHP menurut pengadilan dianggap kurang tepat, karena perzinahan dalam Pasal 284 KUHP mensyaratkan bahwa para pelaku mempunyai status dalam ikatan perkawinan, padahal kedua pelaku tidak atau belum kawin menurut hukum. Dengan demikian perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat dan hukum agama. Begitu juga Putusan MA No. 195/K/Kr tanggal 8 Oktober 1979 yang telah menolak permohonan kasasi oleh penuntut kasasi yang telah dinyatakan salah telah melakukan kejahatan Lokika Sangraha. Penolakan itu ditujukan kepada putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar yang tidak menerima permohonan banding tertuduh terhadap putusan Pengadilan Negeri yang telah memutus melakukan kejahatan hukum adat Bali Lokika Sangraha tersebut. B. Eksistensi Hukum Adat Pidana dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional Dari gambarkan di atas nampak bahwa kesadaran hukum masayarakat/hukum yang hidup dalam masyarakat selian memiliki kekuatan secara materiil, namun secara formal terdapat ketentuan-ketentuan yang melegalisasinya. Kenyataan tersebut semakin mendorong dan membuka jalan bagi para pakar hukum pidana, khususnya para pembentuk undang-undang hukum pidana VOL. XI. NO. 3 Nopember 2009 238 nasional untuk mengangkat hukum adat pidana ke dalam hukum pidana nasional. Perkembangan pemikiran tersebut terletak pada masalah-masalah pokok dalam hokum pidana yang meliputi "tindak pidana", "kesalahan", dan "pidana". Selama ini dasar hukum untuk menentukan suatu tindak pidana atau bukan ditentukan secara formal yang dikenal dengan asas legalitas. Dalam konseptelah mengalami pergeseran, bukan hanya ditentukan secara formal (hukum yang tertulis) melainkan ditentukan juga secara materiil (hukum tidak tertulis). Kenyataan tersebut diakui oleh Barda Nawawi Arief, yang menyatakan bahwa "Berbeda dengan perumusan asas legalitas di dalam KUHP yang sekarang berlaku, konsep memperluas perumusannya sebagaimana ditegaskan pada pasal 1 ayat (3). Perluasan perumusan asas legalitas inipun tidak dapat dilepaskan dari usaha mewujudkan dan sekaligus menjamin asas keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat". 10 Dasar pemikiran adanya pergeseran asas legalitas ke arah dasar hukum pidana yang tidak tertulis atau perluasan asas legalitas secara materiil sebetulnya bukan hal yang baru, namun hanya melanjutkan dan mengimplementasikan kebijakan/ide yang sudah ada. Dasar pengakuan tersebut antara lain didasarkan kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Secara khusus dapat dilihat pula dari beberapa Resolusi dan laporan hasil Seminar Hukum Nasional, seperti Resolusi bidang Hukum Pidana Seminar Hukum Nasional Ke I Tahun 1963, dalam Resolusi Butir IV dinyatakan : "Yang dipandang sebagai perbuatan-perbuatan jahat tadi adalah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan unsur-unsurnya dalam KUHP ini maupun dalam perundang-undangan lain. Hal ini tidak menutup pintu bagi larangan perbuatan-perbuatan menurut hukum adat yang hidup dan tidak menghambat pembentukan masyarakat yang dicita-citakan tadi, dengan sanksi adat yang masih dapat sesuai dengan martabat bangsa". Resolusi Butir VIII, berisi "Unsur-unsur Hukum Agama dan Hukum Adat dijalinkan dalam KUHP". Berdasarkan Seminar Hukum Nasional IV Tahun 1979, dilaporkan dalam sub B.II mengenai Sistem Hukum Nasional yang menyatakan bahwa: a. Sistem Hukum Nasional harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum rakyat Indonesia. e. ... Hukum Nasional sejauh mungkin diusahakan dalam bentuk tertulis. Disamping itu hukum yang tidak tertulis tetap merupakan bagian dari hukum Nasional. Adanya perumusan asas legalitas secara materiil, secara konstitusional pernah pula dirumuskan dalam Pasal 14 ayat (2) UUDS 1950, yang isinya "Tiada seorang juapun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman, kecuali karena aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya". 10 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Tanpa Tahun dan Penerbit. hal.25. VOL. XI. NO. 3 Nopember 2009 239 Dengan digunakannya kata “aturan hukum” nampak bahwa UUD 1950 bukan hanya mengakui hukum yang tertulis (UU), melainkan juga hukum yang tidak tertulis. Dengan adanya beberapa ketentuan tersebut diatas kiranya cukup jelas bahwa dasar justifikasi untuk menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana bukan saja karena adanya ketentuan perundang-undangan, melainkan bersumber pula kepada ketentuan yang berasal dari pengakuan masyarakat (kesadaran hukum masyarakat/ hukum adat pidana). Apabila dikaitkan dengan pembagian sistem hukum/keluarga hukum (legal family), maka apa yang diatur dalam pasal 1 konsep merupakan gabungan (mixed) antara sistem hukum Civil Law dengan sistem hukum Common Law. Hal tersebut diakui juga oleh Rene David, bahwa Indonesia termasuk gabungan antara Civil Law atau yang termasuk keluarga hukum Romano Germania yang merupakan pengaruh dari jajahan Belanda, tetapi juga termasuk dalam keluarga hukum Common Law yang mengakui keberlakuan hukum adat. Bertolak dari adanya pengakuan asas legalitas yang bersifat formal dan materiil, maka apa yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidanapun bukan hanya perbuatan yang melawan hukum/bertentangan dengan undang-undang, tetapi harus bertentangan juga dengan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal penentuan suatu tindak pidana dalam Pasal 11 ayat (2) Konsep menyatakan bahwa “Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukumyang hidup dalam masyarakat”. Yang dimaksud dengan perbuatan yang dilarang selalu adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Selain itu masih disyaratkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. Dengan kata-kata doktrin: perbuatan tersebut secara formal harus bertentangan dengan undang-undang dan secara materiil harus juga bertentangan dengan hukum. Ini berarti perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Mempidana seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, atau yang tidak bersifat bertentangan dengan hukum, bahkan patut dilakukan, dirasakan sebagai tidak adil". Dari keseluruhan ketentuan tersebut di atas, jelas kiranya bahwa konsep sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (hukum yang tidak tertulis/hukum adat pidana). Baik untuk menentukan suatu tindak pidana, menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana, maupun untuk menentukan adanya sifat melawan hukum, bukan hanya harus berpedoman kepada ketentuan-ketentuan hukum formal sehingga adanya suatu kepastian, melainkan harus didasarkan kepada norma dan rasa keadilan yang diakui oleh masyarakat. Adanya pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat/hukum adat pidana, dapat ditemukan pula dalam konsep terhadap ketentuan mengenai masalah pidana dan pemidanaan. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan baru dimana dalam KUHP yang sekarang berlaku tidak ada pengaturannya. Adanya ketentuan yang mengakui hukum adat pidana VOL. XI. NO. 3 Nopember 2009 240 merupakan refleksi dari adanya perkembangan/kebijakan dalam hal tujuan pidana dan hukum pidana. Dari berbagai teori mengenai tujuan pidana, secara keseluruhan menginduk kepada tujuan umum dari pidana dan hukum pidana, dimana tujuan pidana dan hukum pidana tersebut berupa perlindungan masyarakat (social defence) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Apabila diidentifikasikan beberapa aspek atau bentuk perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tersebut, maliputi: 1. Dilihat dari sudut perlindungan masyarakat atas perbuatan anti sosial (kejahatan) yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pidana adalah penanggulangan kejahatan. Tujuan tersebut sering dipakai dengan berbagai istilah, seperti: penindasan kejahatan, pengu- rangan kejahatan, pencegahan kejahatan ataupun pengendalian kejahatan. 2. Dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap sifat berbahayanya pelaku, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki si pelaku. Tujuan tersebut sering diistilahkan dengan: rehabilitasi, reformasi, treatment of offenders, reedukasi, readaptasi sosial, resosialisasi, pemasyarakatan, atau pembebasan. Tujuan utama dari perlindungan masyarakat ini adalah mempengaruhi tingkah laku si pelaku sehingga dapat mencegah terjadinya penggulangan tindak pidana (recidive). 3. Dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam menggunakan sanksi pidana atau reaksi terhadap pelanggar pidana, maka tujuan pidana adalah untuk mengatur atau membatasi kesewenangan penguasa maupun warga masyarakat pada umumnya. 4. Aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah mempertahankan keseimbangan nilai yang terganggu. Dengan demikian tujuan pidana adalah untuk memelihara atau memulihkan keseimbangan masyarakat. 11 Adanya berbagai bentuk dari tujuan pidana sebagai perlindungan masyarakat, nampak adanya aspek untuk mempertahankan keseimbangan nilai yang terganggu. Aspek tersebut antara lain muncul dari adanya kehendak untuk tetap mempertahankan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yakni hukum adat pidana. Dalam konsep tujuan pemidanaan hal tersebut tertuang dalam Pasal 54, yang berbunyi: (1) Pemidanaanbertujuan: a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan,dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; 11 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, CV. Ananta Semarang, 1994. hlm.92-95. VOL. XI. NO. 3 Nopember 2009 241 d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan e. memaafkan terpidana. (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Tujuan pemidanan yang berkaitan dengan hukum adat pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 65: (1) Pidana pokok terdiri atas: a. pidana penjara; b. pidana tutupan; c. pidana pengawasan; d. pidana denda; dan e. pidana kerja sosial. Pasal 67 (1) Pidana tambahan terdiri atas : a. pencabutan hak tertentu; b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan; c. pengumumanputusanhakim; d. pembayaran ganti kerugian;dan e. pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Atas dasar pasal tersebut secara tegas jenis pidana adat dituangkan baik berupa pidana kerja social maupun pemenuhan kewajiban adat sebagaimna ditegaskan pada jenis pidana tambahan. Dicantumkannya kedua jenis sanksi adat tersebut, karena dalam kenyataan sering terungkap, bahwa penyelesaian masalah secara yuridis formal dengan menjatuhkan sanksi pidana pokok saja kepada terdakwa belum dirasakan oleh warga masyarakat sebagai suatu penyelesaian masalah secara tuntas. Kedua jenis sanksi adat tersebut antara lain ditujukan untuk menampung jenis sanksi adat yang tidak secara tegas disebutkan oleh UU. Dengan demikian maka pola sanksi menurut konsep terdiri dari sanksi yang sudah disebutkan secara kongkrit dan ekplisit menurut UU, dan sanksi yang hidup menurut hukum yang tidak tertulis yang tidak secara kongkrit disebutkan dalam UU. Adanya jenis sanksi menurut hukum tidak tertulis yang berupa pemenuhan kewajiban adat, karena dalam konsep diakui adanya tindak pidana menurut hukum adat yang tidak ada bandingannya dalam KUHP ( Pasal 1 ayat (3) konsep). Dengan demikian maka apabila suatu tindak pidana memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3), sanksi pidana berupa pemenuhan kewajiban adat merupakan pidana pokok yang harus diutamakan. Apabila sanksi pemenuhan kewajiban adat tidak dapat dilaksanakan, maka sebagai penggantinya dikenakan sanksi ganti kerugian. Namun demikian tidak berarti bahwa suatu tindak pidana yang memenuhi ketentuan UU tidak dapat dijatuhi sanksi pemenuhan kewajiban adat, tindak pidana tersebut dapat dijatuhi sanksi adat, tetapi hanya sebagai pidana tambahan. Ketentuan tersebut lebih lanjut dapat kita lihat dalam Pasal 100 Konsep rancangan KUHP. Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (4) konsep rancangan KUHP, hakim dapat menetapkan VOL. XI. NO. 3 Nopember 2009 242 pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut merupakan pidana pokok atau yang diutamakan, terhadap tindak pidana adat. Kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dianggap sebanding dengan pidana denda Kategori I dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat itu tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana. SIMPULAN Atas dasar uraian sebagaimana dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Undang-Undang No.1/1946 jo Undang-Undang no.73/1958 merupakan dasar hukum berlakunya KUHP yang bersumber kepada Kode Penal Prancis. Namun demikian, sesungguhnya bangsa Indonesia mempunyai nilai-nilai serta kepribadian yang dijunjung tinggi, hal tersebut tertuang dalam kesadaran hukum masyarakat (hukum yang hidup dalam masyarakat) yang secara materiil dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang muncul di masyarakaat. Dalam pembentukan sistem hukum pidana nasional yang mengedepankan azas keadilan, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat termasuk hukum adat pidana yang selama ini diakui keberadaannya telah diserap dalam konsep rancangan KUHP. Hal tersebut nampak dari prinsif-prinsif yang secara substansial termuat dalam konsep rancangan KUHP, dan secara tegas tercantum dalam pasal-pasal baik yang mengatur masalah perbuatan, pertanggungjawaban, maupun jenis sanksi pidana. DAFTAR PUSTAKA 1. Barda Nawawi Arif, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggu- langan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, CV. Ananta Semarang, 1994. 2. ------------------Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidato Pengukuhan Guru Besar, Undip Semarang, 1994. 3. ------------------Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Tanpa Tahun dan Penerbit. 4. ------------------ Pokok-Pokok Pemikiran Dalam Aturan Umum Konsep Rancangan KUHP,(Makalah dalam Proyek Compendium Hukum Pidana, BPHN Departemen Kehakiman), Tanpa Tahun. 5. Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Undip Semarang, 1990. 7. Oemar Seno Adji, Perkembangan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana sekarang dan Masa Yang Akan datang, edisi ketiga, Pantjuran Tujuh, 1971. 8. Sudarto, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat (Kajian Terhadap Pembaharauan Hukum Pidana), Sinar Baru Bandung, 1983. 9. Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni Bandung, 1979. 10.Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, Cetakan Pertama, 1989. VOL. XI. NO. 3 Nopember 2009 243 11.Naskah Rancangan KUHP (Baru), buku kesatu buku kedua dan Penjelasannya, Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992, Disempurnakan oleh TIM KECIL sampai dengan 13 Maret 1993, Departemen Kehakiman.
PENERAPAN PIDANA MATI DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL DAN PERLINDUNGAN HAK AZASI MANUSIA Nandang Sambas1 Abstrak : The Constitutional Court decision on dead penalty strengthened the existence of death penalty in Indonesia, and it showed controversy in the society. People who disagree with dead penalty said dead penalty is incompatible with the protection of human rights as arranged firmly in article 28 A jo article 28 I of amanded Indonesian constution. Including denying international agreements that forbade dead penalty. Dead penalty is not main penalty but is an exceptional and always subject to alternative punishment. Dead penalty is the last effort, after human effort failed, to protect the community.In efforts for national criminal law reform in the future, the regulation on dead penalty would have a significant friction. Keywords : Dead Penalty, Human Rights Protection Pendahuluan Sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan Uji materiil terhadap penerapan pidana mati dalam Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, disatu pihak menunjukan eksistensi pidana mati di Idonesia semakin memiliki legalitas. Dipihak lain putusan MK tersebut telah menjadi causa celebre (pemicu) munculnya kembali polemik yang tidak akan pernah tuntas tentang pro dan kontra mengenai tetap dipertahankannya pidana mati dalam hukum pidana positif di Indonesia. Dilihat dalam perjalanan sejarah munculnya pendapat yang pro dan kontra pidana mati, masing-masing ditunjang dengan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Tokoh-tokoh pada masa lalu yang kontra pidana mati antara lain Beccaria, Voltaire, Marat dan Robespiere, hingga penyair Jerman Lessing, Klopstoc, Moser dan Achiller. Sedangkan Mereka yang pro pidana mati dapat kita sebut beberapa tokoh seperti, Bichon Van Yuclmonde Ysselmonde, De Savornin Lohman, Rambonnet, Lombroso, Garovalo, serta Otto von Bismarck. 2 Sedangkan yang mendukung pidana mati seperti raja Babilonia, Hammurabi yang terkenal baik hati mencantumkan pidana mati dalam undang- undang negaranya. Begitu juga dalam hukum Kannonik yang secara tegas mencantumkan bahwa gereja tidak haus darah, namun pidana mati tidak dilarang dalam kekuasan dunia. 1 Dosen Tetap Fakultas Hukum UNISBA, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 2 Roeslan Saleh, Masalah Pidana Mati, Aksara baru, Jakarta, 1978. Dalam sejarah hukum Indonesia, pada jaman Mojopahit (abad 13-16) misalnya keberadaan pidana mati sudah dikenal. Bahkan dikategorikan sebagai pidana pokok di samping pidana potong anggota badan, denda serta penggantian kerugian.3 Begitu juga dalam hukum pidana islam yang mengakui adanya asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas pemaafan, eksistensi pidana mati masih dibenarkan. Sebagaimana tercantum dalam surat V ayat 33 yang artinya : “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar” Dikalangan para aktivis HAM, perdebatan tentang penerapan pidana mati di Indonesia bukan saja karena adanya putusan MK tanggal 20 Nopember 2007 yang menolak penghapusan pidana mati bagi para pelaku Tindak pidana Narkotika. Reaksi yang sama muncul pula pada tahun 2003 ketika presiden Megawati menolak permohonan grasi dari enam orang terpidana mati. Reaksi yang tidak kalah sengit dan dibicarakan secara luas, ketika Kusni Kasdut dijatuhi hukuman mati dan permohonan grasinya ditolak presiden pada bulan Nopember 1979. Reaksi kalangan ornop HAM semakin kencang manakala amandemen ke dua UUD 1945 memberikan alas hukum konstitusional terhadap perlindungan HAM. Salah satu hal yang dijadikan alasan pihak yang kontra pidana mati di Indonesia, adalah di Belanda sendiri yang merupakan sumber dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), sejak tahun 1870 sudah menghapuskan sanksi pidana mati, sejalan dengan isu perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) serta semakin kencangnya gerakan Abolisionis4. Kemudian dengan dalih menciptakan hukum pidana yang lebih manusiawi beberapa negara telah menghapuskan pidana mati dalam perundang-undangan hukum pidananya. Menurut catatan pada Konprensi Internasional tentang Pidana mati yang dikoordinasikan oleh International Association of Penal Law pada tahun 1987, bahwa pidana mati di negara-negara di dunia digambarkan sebagai berikut: 3 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, 1981. 4 Gerakan Abolisionis mulai berkembang di Vienna Austria tahun 1983. Gerakan yang merupakan suatu pendekatan yang bersifat non represif terhadap kejahatan, yang semula merupakan gerakan untuk menentang pidana penjara saja, kemudian meluas dan berusaha secara ideologis untuk menggantikan keseluruhan misinya dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Gerakan ini pada hakikatnya berisi kritik tajam terhadap hukum pidana, bahkan sistem peradilan pidana yang dikenal sampai saat ini tidak bisa melepaskan diri dari sifatnya yang represif. Gerakan Abolisionis berjuang secara ideologis untuk menghapuskan sarana penal yang bersifat koersif dan menggantikannya dengan sarana reparatif. 1. Negara-negara yang sama sekali menghapuskan pidana mati sebanyak 32 negara; 2. Negara yang hanya mengancam pidana mati untuk 18 kejahatan- kejahatan tertentu (dalam keadaan di bawah militer atau kerena kondisi negara); 3. Negara yang masuk kelompok abolisionis de facto 16 negara; 4. Negara yang masuk kelompok retensionis 110 negara, termasuk Indonesia.5 Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa mereka yang setuju dicantumkannya pidana mati dalam hukum pidana positif, dilihat dari sudut Pancasila cukup beralasan. Bahwa pidana mati masih perlu dipertahankan di Indonesia dengan alasan : demi perlindungan masyarakat, untuk mencegah kejahatan berat, demi keadilan dan persatuan Indonesia. Begitu juga yang menolak pidana mati selalu mendasarkan diri pada alasan bahwa, yang berhak mencabut nyawa manusia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan atas Sila Perikamenusiaan, pidana mati dipandang tidak benar. Pendapat ini pun dilihat dari sudut Pancasila cukup beralasan. Dalam hukum pidana positif, pidana mati merupakan jenis pidana pokok yang secara hirarkhis substanstif sebagai sanksi pidana terberat. Menurut Pasal 10 KUHP pidana pokok terdiri atas, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.6 Sejalan dengan upaya pembaruan hukum pidana di Indonesia serta isu perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), bagaimana prespektif serta formulasi sanksi pidana mati dalam perkembangan hukum pidana masa yang akan datang ? Pidana Mati dan Perlindungan HAM Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.7 Salah satu hak yang dimiliki secara hakiki oleh setiap manusia adalah hak hidup (the right to life). Hak ini pula yang secara tegas tercantum dalam Deklarasi Internasioanal Hak Asasi Manusia (Declaration of Human Right). Sejalan dengan gelombang reformasi, repleksi perlindungan hak asasi manusia itu dalam 5 Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Masa yang akan Datang, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, pada Fakultas Hukum UNIDIP 24 Pebruari 1997. 6 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bumi Aksara, 1999. 7 Pasal 1 ke 1, undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. amandemen ke dua UUD 1945 telah diatur secara tegas sebagaimana tercantum dalam Bab X A Pasal 28 A-28 J. Dengan berlandaskan pada Pasal 28 A Amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan kehidupannya, banyak kalangan berpendapat bahwa eksistensi pidana mati di Indonesia bertentangan dengan Pasal 28 A tersebut. Dengan demikian pidana mati di Indonesa dianggap telah melanggar hak konstitusional. Sekaligus pelaksanaan dari pidana mati merupakan tindakan pelanggaran HAM. Secara yuridis yang dimaksudkan pelanggaran hak asasi manusia adalah : “Setiap perbuatan seseorang atau sekelompok termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum(pen) mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi mansia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapat, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.8 Dari uraian pasal tersebut, yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM adalah perbuatanapa sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan secara melawan hukum. Menurut kalangan aktivis HAM sifat melawan hukum dalam pelaksanaan hukuman mati di Indonesia adalah karena sudah melanggar hak hidup yang dilindungi oleh konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 A jo Pasal 28 I Amandemen ke dua UUD 1945. Namun demikian perlu kita pahami bersama bahwa dalam memahami suatu peraturan perundang-undangan tidak bisa hanya mengkaji pasal demi pasal secara parsial. Namun perlu diperhatikan pula ketentuan secara hirarki dan konprehensif dari keseluruhan pasal yang ada. Dengan demikian dapat dipahami maksud pasal tersebut secara utuh. Apa bila kita perhatikan pasal selanjutnya yakni Pasal 28 J Amandemen ke dua UUD 1945, nampak bahwa dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar hak hidup seseorang memiliki pembatasan. Pasal 28 J ayat (2) menegaskan bahwa : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”(pen).9 Dengan demikian, walaupun setiap orang memiliki hak hidup dan kehidupan, namun hak tersebut tidak absolut adanya. Hak tersebut dibatasi dengan penerapan pidana mati sepanjang dijalankan sesuai norma serta nilai yang 2000. 8 Pasal 1 ke 6 undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM, Sinar Grafika, Jakarta, 9 Harun Alrasid, Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR, Penrbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), 2004. berlaku. Dapat dikatakan pula bahwa pelaksanaan pidana mati sejalan dan dijamin oleh hukum dasar konstitusi. Pembatasan itu justru bermaksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, untuk memenuhi tuntuan keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Pengertian hak hidup sebagaimana diatur dalam UUD 1945 adalah hak dimana setiap orang tidak boleh diambil nyawanya secara semena-mena. Yang tidak boleh adalah “perampasan hak hidup secara sewenang-wenang” (arbitrarily deprivide of his life). Dalam kesepakatan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik disebutkan bahwa, “every human being has the right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life” 10 Namun demikian dijelaskan pula bahwa bagi negara-negara yang belum menghapus penggunaan hukuman mati, vonis mati boleh diterapkan hanya untuk kejahatan- kejahatan yang sangat serius (the most serious crimes)11 sesuai hukum yang berlaku pada saat kejahatan itu dilakukan dan tidak bertentangan dengan provisi- provisi Konvenan ini serta Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Sejalan dengan isi Hak-Hak Sipil dan Politik, pernyataan yang identik dengan ketentuan Pasal 28 J Amandemen ke dua UUD 1945, ditegaskan pula dalam Pasal 73 Undang-Undang HAM yang menyatakan : “Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.” Hal yang perlu diperhatikan adalah anjuran PBB bagi negara-negara yang masih menggunakan pidana mati, agar memperhatikan apa yang disebut The safeguards Quaranteening Protection of the Right of Those Who Facing The Death Penalty yang telah diadopsi oleh PBB tahun 1984. Menurut anjuran PBB, yang perlu menjadi pedoman bagi setiap negara yang secara selektif masih menggunakan pidana mati adalah agar pidana mati dilaksanakan dengan penderitaan yang seminimal mungkin. Sehingga perlu dipertimbangkan mencari alternatif cara pelaksanaan pidana mati yang lebih humanis. 10 Pasal 6 ayat (1) Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). 11 Pasal 6 ayat (2) Hak-Hak Sipil dan Politik secara lengkap menyatakan bahwa : “incountries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be improsed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genoside. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court”. Dengan demikian, penggunaan pidana mati di dunia merupakan realita yang tidak bisa dipaksakan untuk dihapuskan, karena keberadaannya tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya masing-masing bangsa dan dari sejarah bangas itu sendiri. Prospek Pidana Mati dalam Hukum Pidana Nasional Kalau kita perhatikan ancaman sanksi pidana mati dalam hukum pidana positif, tidak kurang dari sebelas peraturan perundang-undangan mencantumkan sanksi pidana mati. Dalam KUHP sendiri terdapat sembilan jenis kejahatan yang diancam pidana mati, antara lain: 1. Makar dengan maksud membunuh Presiden dan wakil Presiden (Pasal 104 KUHP); 2. Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang (Pasal 111 ayat (2) KUHP); 3. Penghianatan memberitaukan kepada musuh diwaktu perang ( Pasal 124 ayat (3) KUHP); 4. Menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara (Pasal 124 bis KUHP); 5. Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat (3) KUHP ); 6. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP); 7. Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 ayat (4) KUHP ); 8. Pembajakan di laut yang menyebabkan kematian (Pasal 444 KUHP); 9. Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (Pasal 149 K ayat (2), Pasal 149 O ayat (2) KUHP); Sedangkan ancaman pidana mati yang terdapat di luar KUHP yang merupakan tindak pidana khusus, antara lain : 1. Tindak Pidana tentang Senjata Api, Amunisi, atau sesuatu Bahan Peledak (UU No. 12/DRT/1951); 2. Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 /DRT/1955); 3. Tindak Pidana tentang Tenaga Atom ( UU No. 3 Tahun 1964); 4. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika ( UU No. 22 Tahun 1997 dan UU No. 5 Tahun 1997); 5. Tindak Pidana Korupsi ( UU No. 31 Tahun 1999 jo UU NO. 20 Tahun 2001); 6. Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia (UU No. 26 Tahun 2000); 7. Tindak Pidana Terorisme ( Perpu No.1 Tahun 2002). Berbicara tentang pembentukan hukum pidana nasional tidak terlepas kaitannya dengan pembangunan nasional, khususnya pembangunan hukum termasuk pembentukan hukum pidana nasional. Karena pembangunan hukum berlandaskan Pancasila, maka pembentukan hukum nasional pun harus berlandaskan Pancasila. Hal ini berarti, bahwa hukum pidana yang akan dibentuk harus mencerminkan, nilai-nilai Pancasila yang merupakan penjabaran dari Pokok-Pokok Pikiran persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, kemanusiaan, serta Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembaharuan hukum pidana nasional harus dilakukan tidak hanya karena alasan politis (dimana merupakan kebanggaan nasional untuk memiliki KUHP Nasional sendiri), alasan sosiologis (merupakan tuntutan sosial untuk mempunyai KUHP yang bersendikan sistem nilai nasional), alasan praktis (adanya KUHP yang asli berbahasa Indonesia), tetapi juga karena alasan adaptif, bahwa KUHP nasional dimasa datang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan- perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab.12 Memperhatikan perkembangan penyusunan Konsep Rancangan KUHP (RKUHP), nampaknya para menyusun bukan saja telah mengkaji secara obyektif kondisi riil yang ada di masyarakat, namun telah pula memperhatikan isu-isu serta gerakan yang terjadi dalam masyarakat internasional. Kenyataan itu dapat kita lihat dalam menentukan posisi sanksi pidana mati, dimana dalam konsep Rancangan KUHP pidana mati tidak lagi dimasukan dalam kelompok pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus (eksepsional). Pasal 63 Konsep menegaskan bahwa “ Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.”13 Dikeluarkannya pidana mati dari posisi pidana pokok didasarkan pada pertimbangan bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan, pidana mati pada hakikatnya bukan sarana utama untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki individu/masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana terakhir dan sebagai pengecualian untuk mengayomi masyarakat.14 Pertimbangan demikian didukung pula oleh beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan, yang kesimpulannya bahwa perlunya pidana mati dipertahankan sebagai sarana untuk menanggulangi dan melindungi masyarakat dari penjahat yang sangat membahayakan15. 12 Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang, Pidato pengukuhan Guru besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990. 13 Rancanangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Tahun 2004. 14 Barda Nawawi, Pembaharuan Hukum Pidana, Dalam Prespektif Kajian Perbandingan, Citra Aditia Bakti, 2005. 15 Lihat Laporan Hasil Penelitian “Ancaman Hukuman Mati dalam Sistem Pemidanaan”, Kerjasama Kejakasaan Agung RI dan FH Undip, 1981/1982. Laporan Akhir Tim Pengkaji yang diketuai Prof. Dr. Andi Hamaza, SH, tentang “Efektivitas Pelaksanaan Hukuman Mati di Indo nesia”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, tahun 1989/1999. Berpijak dari pokok pikiran keseimbangan, antara keseimbangan “kepentingan umum” dengan “kepentingan individu”, antara “kepentingan pelaku” dan “kepentingan korban”, antara kriteria “formal” dan kriteria “materiel”, “kepastian hukum” dan “keadilan”, serta keseimbangan “nilai-nilai nasional” dan “nilai-nilai global/internasional/universal”, rancangan konsep KUHP masih mempertahankan pidana mati. Namun demikian, sejalan dengan prinsip-prinsip yang dianut untuk memenuhi prinsip keseimbangan, kebijakan formulasi menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pidana mati terdapat pembatasan-pembatasan atau pertimbangan-pertimbangan secara selektif yang mengarah kepada sulitnya untuk melakulan eksekusi pidana mati. Termasuk penegasan tentang ketentuan mengenai “penundaan pidana mati’ atau “pidana mati bersyarat”. Pasal 84 konsep RKUHP menegaskan bahwa “ pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat”. Pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 konsep RKUHP, antara lain : Tidak dilaksanakannya pidana mati dimuka umum, penundaan eksekusi bagi wanita hamil atau orang yang sakit jiwa, tidak dilaksanakan pidana mati sebelum adanya penolakan Grasi dari Presiden. Sedangkan penundaan pelaksanaan pidana mati atau pidana mati bersayarat, yaitu apabila dalam masa percobaan selama sepuluh tahun terpidana menunjukan sikap terpuji, pidana mati itu dapat diubah menjadi penjara seumur hidup atau penjara sementara waktu. Dalam Pasal 86 Konsep RKUHP menyatakan bahwa: (1)Pelaksanaan pidana mati dapat ditunnda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika : a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; b. Terpidana menunjukan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tidak pidana tidak terlalu penting; dan d. Ada alasan yang meringankan. (2)Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (3)Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunjukan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada Laporan Akhir “penelitian tentang Efektivitas Hukuman Mati Di Indonesia”, Disusun oleh Tim yang diketuai Prof. Dr. Loebby Loqman, SH., MH., Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, tahun 2000. harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Sedangkan Pasal 87 Konsep RKUHP menyatakan : “Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden”. Hal yang perlu diperhatikan mengenai pidana mati adalah, konsep tidak mengancamkan sanksi pidana mati terhadap anak dibawah umur. Pasal 123 ayat (3) konsep RKUHP menyatakan bahwa: “jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Simpulan Sampai saat ini wacana pidana mati masih menjadi bahan pembicaraan yang sangat menarik, dan akan selalu mengundang pro dan kontra bukan saja di Indonesia melainkan juga pada masyarakat internasional. Menurut pandangan kalangan yang menolak pidana mati, keberadaan pidana mati di Indonesia bertentangan dengan amanat konstitusi yang secara tegas memberikan jaminan atas hak hidup. Sehingga mempertahankan penerapan pidana mati telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Secara komprehensif, baik dilihat dari aspek sejarah, budaya (culture), maupun kecenderungan-kecenderungan masyarakat internasional, secara obyektif pidana mati di Indonesia telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pidana mati bukan saja telah memberikan jaminan perlindungan atas Hak Asasi semua warga negara, tetapi telah sejalan dengan kesepakatan-kesepakatan masyarakat Internasional yang beradab. Fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi dan sekaligus untuk menjaga keseimbangan berbagai kepentingan baik, masyarakat, negara, pelaku tindak pidana, maupun korban (viktim) tindak pidana. Oleh karena itu, dalam hukum positif, pidana mati sebagai salah satu sanksi yang sangat keras masih tetap dibutuhkan bagi para pelaku kejahatan berat. Hanya saja dalam pengaturan serta penerapannya perlu dilakukan secara selektif dan hati-hati, termasuk pelaksanaan eksekusi mati yang dilaksanakan lebih baik lagi. Dengan demikian, sistem peradilan pidana yang punitif dan represif tidak menjadi faktor kriminogen. Dalam perkembangan hukum pidana masa yang akan datang pengaturan pidana mati tidak lagi dikategorikan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Pidana mati ditujukan sebagai upaya yang terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati baru dijatuhkan setelah upaya-upaya hukum maupun upaya-upaya kemanusiaan telah ditempuh. Termasuk masa bersyarat selama sepuluh tahun dan perubahan menjadi pidana penjara sementara waktu. Daftar Pustaka : Andi Hamaza, (tim), Laporan Akhir Tim Pengkaji yang diketuai tentang “Efektivitas Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, tahun 1989/1999. Barda Nawawi, Pembaharuan Hukum Pidana, Dalam Prespektif Kajian Perbandingan, Citra Aditia Bakti, 2005. Harun Alrasid, Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR, Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), 2004. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Laporan Hasil Penelitian “Ancaman Hukuman Mati dalam Sistem Pemidanaan”, Kerjasama Kejakasaan Agung RI dan FH Undip, 1981/1982. Loebby Loqman, (Tim), Laporan Akhir “penelitian tentang Efektivitas Hukuman Mati Di Indonesia”, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, tahun 2000. Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bumi Aksara, 1999. Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang, Pidato pengukuhan Guru besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990. Rancanagan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Direktorat Jendral Peraturan Perundang- Undangan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Tahun 2004. Roeslan Saleh, Masalah Pidana Mati, Aksara baru, Jakarta, 1978. Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, 1981. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
Page 5 of 5
Alamat Penerbit/Redaksi:

Jl.Rangga Gading No. 8  Bandung 40116. Telp (022) 4203368- (022) 4264066; ext. 319 dan 129 Fax 022-4264066.

web http://hukum.unisba.ac.id/syiarhukum,

email syiarhukum.unisba@yahoo.co.id

Bank BNI Syariah Capem Unisba  Rek. No. 0201121960 a.n. Nurul Chotidjah.